<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/29/20240829_145313-2389341131.jpg" alt="Para driver ojol menggelar aksi demo di sekitar patung kuda atau Arjuna Wijaya, Kamis (29/8), menuntut perbaikan kesejahteraan. (Tazkia Royyan/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Para driver ojol menggelar aksi demo di sekitar patung kuda atau Arjuna Wijaya, Kamis (29/8), menuntut perbaikan kesejahteraan. (Tazkia Royyan/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com-</strong>Tuntutan pembayaran tunjangan hari raya (THR) bagi mitra atau driver ojek online (ojol) kembali mencuat. Persoalan ini selalu muncul di awal bulan Ramadhan. Pemerintah tidak boleh lepas tangan, serta harus turun dengan posisinya sebagai fasilitator.</p> <p>&nbsp;<strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/015709458/pertamina-bantah-oplos-bbm-bpkn-akan-tinjau-spbu-cek-kebenarannya">Pertamina Bantah Oplos BBM, BPKN akan Tinjau SPBU Cek Kebenarannya</a></strong></p> <p>Pernyataan itu disampaikan ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin. Dia menyatakan untuk menjawab polemik THR bagi pengemudi ojol semua pihak terkait harus duduk bersama. Mulai dari pengemudi, aplikator, pemerintah, dan penumpang. Mereka harus bersedia duduk bersama untuk berdiskusi.</p> <p>"Pemerintah dapat berperan sebagai fasilitator dalam mencari jalan tengah yang adil bagi semua pihak," kata Wijayanto kepada wartawan beberapa waktu lalu. Menurut dia, salah satu faktor utama yang memungkinkan industri transportasi online berkembang begitu pesat adalah fleksibilitasnya. Jika sektor ini dipaksa menerapkan model bisnis konvensional, maka ada risiko besar pertumbuhan industri akan terhambat. Bahkan berpotensi mengalami kemunduran.</p> <p>Oleh karena itu, solusi yang diambil harus bersifat win-win. Tanpa menghambat keberlanjutan sektor ini. Sebab jika industri ini terganggu, yang paling terkena dampaknya adalah para mitra aplikator. Serta masyarakat luas yang mengandalkan layanan ini untuk mobilitas sehari-hari.</p> <p>Wijayanto juga menyoroti bahwa regulasi sering kali tertinggal dalam merespons inovasi model bisnis baru. Contohnya seperti ekonomi gig. "Bukan hanya di Indonesia, tetapi juga di banyak negara lain," kata dia. Oleh karena itu, regulasi yang dibuat harus bersifat responsif dan antisipatif. Bukan sekadar reaktif terhadap protes atau tuntutan yang muncul.</p> <p>Lebih lanjut, kondisi pasar platform online masih dinamis dan terus berkembang. Oleh karena itu, kebijakan terkait sektor ini harus ditangani dengan hati-hati. Agar semua pihak dapat merasakan manfaatnya.</p> <p>"Saat ini, mayoritas pengemudi menghargai fleksibilitas yang mereka miliki," katanya. Jika mereka diperlakukan seperti pekerja konvensional, ada kemungkinan mereka kehilangan fleksibilitas tersebut,yang justru menjadi daya tarik utama pekerjaan ini. Baginya yang terpenting adalah mencari solusi bersama yang berkelanjutan. Sehingga kesejahteraan pengemudi tetap terjamin tanpa mengorbankan pertumbuhan industri secara keseluruhan.</p> <p>Sementara itu Direktur Eksekutif Asosiasi Mobilitas dan Pengantaran Digital Indonesia (Modantara) Agung Yudha memahami semangat gotong royong dalam mendukung mitra ojol menyambut lebaran. Dia juga menghargai perhatian pemerintah terhadap Mitra platform digital.</p> <p>Namun perlu diingat jika kebijakan yang diatur tidak berimbang maka berpotensi menimbulkan dampak ekonomi serius. Khususnya bagi industri berkembang yang memiliki ekosistem bisnis yang unik, dibandingkan sektor konvensional. Dalam praktiknya, pelaku industri on-demand masih menghadapi berbagai tantangan dalam mengusahakan pertumbuhan bisnisnya yang berkelanjutan.</p> <p>&nbsp;</p> <p>"Sebagai informasi, selama ini pelaku industri on-demand di Indonesia juga telah menjalankan berbagai inisiatif," kata Agung dalam keterangannya Sabtu (1/3). Antara lain bantuan modal usaha, beasiswa pendidikan bagi anak mitra, serta pemberian paket bahan pokok dan perawatan kendaraan dengan harga khusus. Upaya ini sebagai bagian dari upaya untuk menjaga pendapatan mitra.</p> <p>Diberlakukannya kebijakan baru terkait Bantuan Hari Raya (BHR) itu, bisa berpotensi membuat pelaku industri harus melakukan berbagai penyesuaian bisnis. Kondisi ini dapat berdampak pada pengurangan program kesejahteraan jangka panjang yang selama ini telah diberikan untuk mitra.</p> <p class="class-paragraph">Lebih lanjut Agung mengatakan saat ini, sektor platform digital (aplikator) telah memberikan akses bagi jutaan individu untuk memperoleh penghasilan alternatif dengan fleksibilitas tinggi. Sebuah karakteristik utama yang menjadi daya tarik industri tersebut. Berdasarkan data ITB di 2023 lalu, model kerja fleksibel ini bahkan telah berkontribusi pada 2 persen dari PDB Indonesia pada tahun 2022.</p> <p>"Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang diterbitkan, jangan sampai justru menghambat pertumbuhan atau bahkan membatasi manfaat yang telah diberikan kepada para mitra," tandas Agung. <strong>(*)</strong></p>

Tuntutan pembayaran tunjangan hari raya (THR) bagi mitra atau driver ojek online (ojol) kembali mencuat saat memasuki Ramadhan

Driver Ojol Tuntut THR, Ekonom Universitas Paramadina Sebut Pemerintah Harus Jadi Fasilitator

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/08/WhatsApp-Image-2024-05-08-at-220803-2542943414.jpeg" alt="Dirjen Bimas Islam Kemenag Kamaruddin Amin." width="100%">
<figcaption>Dirjen Bimas Islam Kemenag Kamaruddin Amin.</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Seiring terbitnya Peraturan Menteri Agama 22/2024, bimbingan perkawinan (bimwin) menjadi syarat pendaftaran nikah di KUA. Untuk melayani bimwin, Kementerian Agama (Kemenag) memperbanyak jumlah fasilitator di lapangan. Mereka harus menguasai persoalan-persoalan rumah tangga untuk bekal calon pengantin saat mengikuti bimwin.</p> <p>Pelatihan fasilitator bimwin tersebut dilaksanakan secara bertahap. Misalnya, yang dilakukan di Jakarta beberapa waktu lalu dengan melatih 110 fasilitator bimwin. Nantinya mereka bertugas untuk kegiatan bimwin di Provinsi Jawa Barat, Banten, dan DKI Jakarta. Pelatihan serupa akan digelar di tempat lain.</p> <p>Kasubdit Bina Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag Zudi Rahmanto menuturkan, sesuai aturan di PMA 22/2024 itu, saat ini bimwin menjadi kewajiban pasangan calon pengantin saat mendaftar di KUA. Setelah mengikuti bimwin tersebut, calon pengantin mendapatkan sertifikat.</p> <p>&rsquo;&rsquo;Tujuan bimwin agar pasangan yang akan menikah memiliki kesiapan dalam memahami seluk-beluk berkeluarga,&rsquo;&rsquo; tuturnya kemarin (27/10). Dia mengatakan, selama menjalin hubungan rumah tangga, dinamika selalu ada. Karena itu, calon pengantin harus diberi berbagai pembekalan supaya siap menghadapi dinamika tersebut.</p> <p>Zudi menegaskan bahwa bimwin dilaksanakan dengan mengajarkan konsep keluarga sakinah. Para fasilitator bimwin harus menguasai banyak topik. Mulai urusan psikologi keluarga, kesehatan reproduksi, hingga potensi konflik dalam keluarga.</p> <p>Sebelumnya, Dirjen Bimas Islam Kemenag Kamaruddin Amin bersyukur angka perceraian di Indonesia menurun. Dia menegaskan, penurunan angka perceraian itu bukan semata-mata berkat kinerja Kemenag, melainkan juga peran lembaga terkait lainnya. Adanya kebijakan wajib bimwin untuk calon pengantin diharapkan berkontribusi pada penurunan angka perceraian.</p> <p>Seperti diketahui, terjadi penurunan angka perceraian pada 2023. Sepanjang 2023 tercatat ada 463.654 kasus perceraian. Angka tersebut turun sekitar 10 persen dari 2022 yang tercatat sebanyak 516.344 kasus. Dia berharap KUA terus mengampanyekan pentingnya mengikuti bimwin bagi calon pengantin. <strong>(wan/c7/oni)</strong></p>

Kemenag memperbanyak jumlah fasilitator bimwin untuk melayani calon pengantin yang akan menikah. Tujuannya untuk menekan angka perceraian.

Tekan Angka Perceraian, Kemenag Minta Fasilitator Bimwin di KUA Kuasai Materi Konflik Keluarga

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/03/Budi-Arie-Setiadi-Dery-Ridwansah-2JPG-2479584743.jpg" alt="Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi dalam acara Sarasehan Kadin Bersama Menkominfo di Menara Kadin Indonesia, Jakarta, Kamis (3/10/2024).  (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi dalam acara Sarasehan Kadin Bersama Menkominfo di Menara Kadin Indonesia, Jakarta, Kamis (3/10/2024).  (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Platform dompet digital atau e-wallet LinkAja menyebut kalau pihaknya tidak pernah menjadi fasilitator judi online. Hal tersebut sebelumnya disampaikan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi yang menyebut ada lima platform e-wallet yang menjadi fasilitator judi online.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">PT Fintek Karya Nusantara atau LinkAja disebut masuk sebagai salah satu dari lima perusahaan yang memfasilitasi perjudian online, Yogi Rizkian Bahar, Chief Executive Officer LinkAja membantah bahwa LinkAja tidak pernah memfasilitasi segala bentuk aktivitas atau transaksi keuangan&nbsp;</div> <div dir="auto">mencurigakan termasuk judi online.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sebagai salah satu solusi penyedia sistem pembayaran terbesar di Indonesia yang turut menjadi perhatian pemerintah, LinkAja memastikan mendukung setiap upaya pemerintah dan regulator dalam mencegah&nbsp;dan mengantisipasi praktik judi online," kata Yogi melalui keterangannya kepada <em>JawaPos.com</em>, Sabtu (12/10).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/015187903/jessica-wongso-ajukan-pk-lagi-kejagung-kalau-ada-bukti-baru-silakan-dibuka">Jessica Wongso Ajukan PK Lagi, Kejagung: Kalau Ada Bukti Baru Silakan Dibuka</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurutnya, sesuai dengan&nbsp;arahan Bank Indonesia, LinkAja senantiasa menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko yang baik dalam penyelenggaraan sistem pembayaran. Dalam perannya memberantas judi online, LinkAja juga melakukan beberapa langkah.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pertama, Yogi menyebut kalau pihakmymengoptimalkan sistem deteksi fraud (FDS) perusahaan untuk menarik data setiap minggu terkait dengan jumlah akun yang terindikasi sebagai transaksi keuangan mencurigakan termasuk judi&nbsp;</div> <div dir="auto">online. LinkAja juga secara rutin melakukan analisis dan pelaporan kepada otoritas yang berwenang melalui Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) PPATK.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kemudian, sesuai dengan arahan Bank Indonesia selaku regulator dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, LinkAja senantiasa memperkuat pengawasan dan pembinaan atas mitra yang bekerja sama dengan LinkAja.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sampai dengan September 2024, LinkAja telah mengeluarkan langkah tegas&nbsp;</div> <div dir="auto">dengan memutus koneksi transaksi terhadap lebih dari 350 akun yang terdeteksi secara real-time oleh FDS perusahaan dan menindak lebih dari 150 kasus dengan men-suspend, membekukan,&nbsp; dan/atau memblokir akun berdasarkan laporan manual yang masuk ke LinkAja melalui kanal&nbsp; Customer Service (CS) atau rekanan bank sebagai langkah konkret memerangi judi online dan transaksi keuangan mencurigakan lainnya pada platform pembayaran digital kami," terang Yogi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sejumlah upaya konkret diklaim telah dilakukan oleh LinkAja. Dari segi penguatan manajemen risiko, LinkAja secara konsisten memperkokoh proses eksisting Know Your Customer/Merchant (KYC/M), Customer Due Dilligent (CDD), dan Enhance Due Dilligent (EDD) secara end-to-end dengan&nbsp;meningkatkan kemampuan proses analisis dokumen, identitas, serta kesesuaian data&nbsp;</div> <div dir="auto">permohonan pelanggan/merchant baru.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/teknologi/015187897/disentil-menkominfo-budi-arie-gopay-pastikan-siap-bantu-pemerintah-berantas-judi-online">Disentil Menkominfo Budi Arie, Gopay Pastikan Siap Bantu Pemerintah Berantas Judi Online</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kami juga mempraktikkan monitoring tools transaksi keuangan mencurigakan dengan parameter khusus terkait tipologi dan modus judi online, mengevaluasi&nbsp;</div> <div dir="auto">akun pelanggan/merchant, melakukan kunjungan insidental dan/atau berkala terhadap merchant berisiko tinggi, bertanggung jawab atas implementasi KYC/KYM termasuk dalam hal penggunaan&nbsp;VA dan kerja sama berjenjang dan melakukan cyber patrol secara mandiri dan intensif terhadap informasi rekening bank dan non-bank atau merchant QRIS yang digunakan dalam situs web atau</div> <div dir="auto">aplikasi mobile perjudian online yang masih aktif," Yogi menambahkan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu, sesuai arahan Bank Indonesia, LinkAja juga mengklaim telah dan akan memperkuat lagi pembinaan kepada merchant dan tidak ragu untuk menutup akun juga memberhentikan kerja sama apabila merchant terbukti melakukan tindakan merugikan sebagaimana disampaikan dalam dokumen perikatan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Darisegi penguatan infrastruktur teknologi, LinkAja mengoptimalkan penerapan Fraud Detection System atau FDS yang dimiliki oleh perusahaan, di mana selama ini, sistem FDS LinkAja telah dirancang untuk mendeteksi dan mencegah aktivitas mencurigakan yang bisa merugikan pengguna dan beberapa pihak dengan cara memonitor transaksi secara real-time dan mengidentifikasi pola transaksi yang tidak wajar.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/015187868/peran-masyarakat-sipil-dinilai-penting-untuk-jaga-kualitas-demokrasi-pada-pemerintahan-prabowo-gibran">Peran Masyarakat Sipil Dinilai Penting untuk Jaga Kualitas Demokrasi pada Pemerintahan Prabowo-Gibran</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Mengandalkan teknologi ini, LinkAja dapat dengan cepat mengambil tindakan preventif terhadap akun-akun yang terindikasi melakukan aktivitas mencurigakan termasuk judi online. Dengan adanya arahan dari regulator, LinkAja terus</div> <div dir="auto">berupaya memberlakukan monitoring yang lebih ketat dengan meningkatkan indikator dan parameter FDS pada level akun dan transaksi untuk menganalisis kewajaran transaksi secara lebih teliti lagi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Melengkapi hal di atas, LinkAja turut mengintegrasikan fitur keamanan tambahan dalam aplikasinya seperti pencegahan modus aplikasi palsu, autentikasi ganda, enkripsi data, dan pemantauan aktivitas pengguna. Sehingga LinkAja bisa semakin valid memastikan bahwa setiap transaksi yang dilakukan melalui aplikasi aman dan terlindungi dari potensi kejahatan siber," tandas Yogi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Terakhir, dari segi kolaborasi edukasi, baik secara mandiri maupun bersama regulator, asosiasi, dan pelakuvindustri, LinkAja berkomitmen untuk melaksanakan kampanye dan edukasi kepada pelanggan tentang bahaya dan konsekuensi hukum dari perjudian online secara periodik,serta menyuarakan pentingnya mengenali dan menghindari kegiatan/tautan yang membahayakan/mengarah ke situs judi online demi meningkatkan kewaspadaan masyarakat.&nbsp;</div>

Platform dompet digital atau e-wallet LinkAja menyebut kalau pihaknya tidak pernah menjadi fasilitator judi online.

Bantah Tudingan Menkominfo Budi Arie Setiadi, LinkAja Sebut Tidak Pernah Jadi Fasilitator Judi Online

fasilitator

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#fasilitator

Berita Terkini

Driver Ojol Tuntut THR, Ekonom Universitas Paramadina Sebut Pemerintah Harus Jadi Fasilitator

Tekan Angka Perceraian, Kemenag Minta Fasilitator Bimwin di KUA Kuasai Materi Konflik Keluarga

Bantah Tudingan Menkominfo Budi Arie Setiadi, LinkAja Sebut Tidak Pernah Jadi Fasilitator Judi Online

Download Aplikasi JawaPos.com