<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/05/20250604_210003_Gallery-2331282432.jpg" alt="Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. (Ricky Prayoga/Antara)" width="100%">
<figcaption>Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. (Ricky Prayoga/Antara)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Dalam momen hari raya Idul Adha, ketika jutaan umat Islam mengenang pengorbanan agung Nabi Ibrahim AS dan ketundukan total Nabi Ismail AS, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyampaikan sindirannya untuk sesama pejabat negara.&nbsp;</p> <p>Ia tak hanya menyampaikan pidato biasa, tapi seruan keras yang menantang semua pejabat dan rakyat untuk kembali ke esensi amanah ilahi.</p> <p>&ldquo;Hari ini bukan sekadar berkurban kambing atau sapi. Hari ini kita diperintahkan meneladani keberanian Nabi Ibrahim, ketaatan Nabi Ismail, dan integritas Nabi Muhammad SAW. Semua itu harus hidup dalam perilaku dan langkah kita, hari ini, sekarang!&rdquo;</p> <p>Seraya mengangkat kisah-kisah terdahulu dan menohok dari sejarah kenabian, Dedi menyulut kesadaran kolektif.</p> <p>Ia mencontohkan Ali bin Abi Thalib RA, pemimpin agung yang bahkan mematikan lampu saat bicara urusan pribadi karena tak ingin menyalahgunakan sepeser pun dari kas negara.</p> <p>&ldquo;Kalau Sayidina Ali saja padamkan lampu karena itu milik negara, lalu mengapa hari ini masih banyak pejabat pakai mobil dinas antar anak sekolah, atau malah buat pacaran dan liburan keluarga?&rdquo; serunya, membuat para hadirin tercekat.</p> <p>Tak berhenti di situ, ia menyentil keras praktik manipulatif yang semakin dianggap biasa.</p> <p>&ldquo;Kalau Rasulullah SAW sampai membiarkan Siti Fatimah RA menahan lapar demi menyelamatkan tawanan, kenapa kita justru sibuk memoles laporan dinas demi bisa belanja pribadi?&rdquo; tegasnya.</p> <p>Dalam suasana haru Idul Adha, Dedi Mulyadi juga meletakkan cermin besar di hadapan publik. Bahwa amanah kekuasaan adalah ibadah, bukan ladang kemewahan.</p> <p>&ldquo;Rasulullah sudah mewariskan prinsip emas, pemimpin hidup dari baitulmal hanya untuk rakyat, bukan untuk dirinya,&rdquo; tegasnya di hadapan warga Cirebon.&nbsp;</p> <p>Sebagai penutup, Dedi melontarkan janji berani dan metaforis yang disambut sorakan &ldquo;aamiin&rdquo; dari masyarakat.</p> <p class="class-paragraph">&ldquo;Di Cirebon, tiga tahun ke depan, tidak akan ada lagi jalan berlubang. Kalau jalan berlubang saja bisa kita hilangkan, apalagi lubang-lubang moral yang masih berjalan dengan mobil dinas!&rdquo; katanya.</p> <p>Tak hanya infrastruktur, Gubernur yang dikenal nyentrik namun tegas ini juga mengincar perubahan sosial.</p> <p>&ldquo;Insya Allah tak ada lagi anak tawuran, tak ada lagi geng motor yang lempari rumah warga. Kita bangun generasi Ibrahim dan Muhammad, bukan generasi pencitraan," ungkap Dedi Mulyadi.</p>

Gubernur Dedi Mulyadi mengingatkan pentingnya amanah kekuasaan dan perubahan sosial dalam pidato Idul Adha.

Viral Dedi Mulyadi Sindir Pejabat Negara: Teladani Sifat Nabi, Berhenti Pakai Fasilitas Negara untuk Kepentingan Pribadi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/24/bahlil-2320235406.jpg" alt="Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia. (Nurul Fitriana/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia. (Nurul Fitriana/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia buka suara soal seruan menteri wajib mundur jika berpihak terhadap salah satu pasangan calon presiden dan calon wakil presiden jelang Pemilihan Presiden (pilpres) tahun ini.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Terkait itu, Bahlil menegaskan bahwa dirinya bisa membedakan di mana dirinya bertindak sebagai tim kampanye dan menjadi bagian pemerintah, sebagai menteri investasi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Gini kita harus membedakan mana kita menjadi tim kampanye, mana menjadi pemerintah. Kaya saya, jujur saja, saya dukung pasangan nomor dua. Tetapi saya bisa membedakan mana saya kerja untuk mendukung dan pemerintah, kalian boleh cek di kantor ini. Satu orang pun saya tidak pernah meminta mereka untuk ASN ikut saya," kata Bahlil kepada wartawan usai paparan kinerja investasi di Kantor BKPM, Jakarta, Rabu (24/1).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/014019663/kpk-taksir-kerugian-negara-dalam-kasus-dugaan-korupsi-pengadaan-apd-capai-rp-625-miliar">KPK Taksir Kerugian Negara Dalam Kasus Dugaan Korupsi Pengadaan APD Capai Rp 625 Miliar</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dan saya tidak pernah memakai fasilitas negara untuk saya pakai di tim kampanye, kalian boleh cek. Kedua, saya mempergunakan waktu saya untuk membantu pasangan nomor nol dua, itu di hari libur. Andaikan pun di hari kerja, saya cuti. Kita harus profesional," imbuhnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Di sisi lain, dia mengaku heran dengan seruan para menteri yang berpihak kepada salah satu pasangan capres dan cawapres untuk mundur dari jabatan. Menurutnya, Pemerintahan RI sendiri sudah merepresentasikan perwakilan partai.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Bahlil menilai, munculnya seruan menteri untuk mundur dari jabatan yang gencar digaungkan akhir-akhir ini jelang pilpres dinilai tidak adil. Pasalnya, soal dukung mendukung pasangan capres cawapres juga telah dilakukan oleh sejumlah menteri di tahun-tahun yang lalu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Toh negara kita ini memang representasi perwakilan dari partai-partai. Kenapa baru sekarang dibilang bahwa dari partai-partai mundur. Dulu-dulu juga enggak kok. Kenapa ada yang kaya gitu. Enggak fair dong. Masa di zaman gini, masih gitu," jelas Bahlil.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kesehatan/014019410/golongan-darah-a-sebaiknya-hindari-makan-daging-merah-bagaimana-penjelasan-dan-diet-yang-tepat">Golongan Darah A Sebaiknya Hindari Makan Daging Merah, Bagaimana Penjelasan dan Diet yang Tepat?</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lanjut, Bahlil mengatakan sah-sah saja para menteri untuk mendukung paslon tertentu dalam pilpres karena itu merupakan hak konstitusi. Asal kata dia, tidak menabrak aturan saja.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dulu tahun 2019, banyak partai yang anggota kabinet menjadi tim sukses. 2014, 2009, kenapa sekarang baru dipersoalkan. Itu hak konstitusi yang penting, jangan menabrak aturan. Itu aja," lanjutnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selama paparan kinerja investasi, berdasarkan pantauan JawaPos.com di lokasi, Bahlil juga terlihat mengenakan dasi berwarna kuning. Hal ini tentu mempertegas keberpihakannya untuk mendukung paslon capres dan cawapres nomor urut dua.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Saat ditanya wartawan soal alasan memakai dasi kuning. Dia enggan menjawab secara detail, justru bertanya balik dan memastikan bahwa dirinya memang 'kuning' hari ini.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saya pakai dasi kuning? Memang saya hari ini kuning ya," pungkas Bahlil.</div>

Bahlil menegaskan dirinya bisa membedakan di mana dirinya bertindak sebagai tim kampanye dan menjadi bagian pemerintah, sebagai menteri.

Pakai Dasi Kuning, Menteri Bahlil Blak-blakan Tak Pakai Fasilitas Negara Tiap Ikut Kampanye Prabowo-Gibran

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/24/Screenshot_20240124_175452_Gallery-2766908873.jpeg" alt="Excecutive Co-captain Timnas AMIN Sudirman Said. (IST)" width="100%">
<figcaption>Excecutive Co-captain Timnas AMIN Sudirman Said. (IST)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Excecutive Co-captain Timnas AMIN Sudirman Said menyebut presiden maupun menteri yang tak menggunakan fasilitas negara dalam Pemilu adalah omong kosong. Hal itu ia sampaikan berkenaan dengan pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyebut bahwa presiden maupun menteri punya hak kampanye dan memihak paslon tertentu dalam Pilpres.</p> <div dir="auto">"Dikatakan boleh berkampanye asalkan tidak menggunakan fasilitas negara, tapi sebagai pejabat negara, saya pernah jadi menteri, pernah enggak saya lepas dari fasilitas negara? Sulit kan?" kata Sudirman kepada wartawan, Rabu (24/1).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ke mana-mana dengan mobil dinas, tinggal di rumah dinas. Rombongan ke luar kota diurus oleh dana negara. Itu baru menteri tuh, bagaimana dengan presiden?" sambungnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/014019902/cak-imin-sebut-hilirisasi-ugal-ugalan-bahlil-itu-akibat-mereka-enggak-paham">Cak Imin Sebut Hilirisasi Ugal-ugalan, Bahlil: Itu Akibat Mereka Enggak Paham</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Presiden, kata Sudirman, sekali bergerak ada ratusan orang yang menyertainya dengan berbagai dananya dari negara. Mulai dari paspamres, kendaraan, hingga fasilitas penginapan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jadi, dari segi aspek bahwa itu tidak menggunakan fasilitas negara, rasanya sulit sekali untuk dilaksanakan," pungkasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara tegas menyatakan bahwa dirinya boleh kampanye dan berpihak dalam Pilpres 2024. Hal itu disampaikan di depan salah satu calon presiden (capres), Prabowo Subianto yang tengah mendampingi Jokowi sebagai Menteri Pertahanan (Menhan).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Presiden itu boleh kampanye, presiden itu boleh memihak," kata Jokowi di Lapangan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (24/1).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara, boleh," lanjutnya.</div>

Sudirman Said menyebut presiden maupun menteri yang tak menggunakan fasilitas negara dalam Pemilu adalah omong kosong.

Sudirman Said Ragukan Presiden dan Menteri Bisa Kampanye Tanpa Gunakan Fasilitas Negara

<p style="font-weight: 400;"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/24/Jokowi-4129948873-3922982786.jpg" alt="Presiden Joko Widodo. (Instagram Jokowi)" width="100%">
<figcaption>Presiden Joko Widodo. (Instagram Jokowi)</figcaption>
</figure> </strong></p> <p style="font-weight: 400;"><strong>JawaPos.com&nbsp;</strong>&ndash; Presiden RI Joko Widodo beberapa hari terakhir banyak disorot karena adanya sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju yang termasuk dalam tim sukses pasangan calon presiden dan wakil presiden di Pilpres 2024.</p> <p style="font-weight: 400;">Menanggapi hal itu Presiden Jokowi menyebutkan bahwa presiden maupun menteri mempunyai hak demokrasi dan politik yang memperbolehkan mereka ikut kampanye pemilu selama hal itu tidak menggunakan fasilitas negara.</p> <p style="font-weight: 400;">&ldquo;Itu hak demokrasi, hak politik setiap orang. Setiap menteri sama saja, yang terpenting presiden itu boleh kampanye, boleh memihak, itu boleh,&rdquo; ujar Jokowi di Lanud Halim Perdanakusuma pada Rabu (24/1) seperti dilansir dari Kantor Berita ANTARA.</p> <p style="font-weight: 400;"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/014019047/jokowi-bilang-berhak-memihak-dalam-pilpres-anies-sebelumnya-kami-dengar-adalah-netral">Jokowi Bilang Berhak Memihak dalam Pilpres, Anies: Sebelumnya Kami Dengar Adalah Netral</a></strong></p> <p style="font-weight: 400;">Ia menjelaskan bahwa jabatan baik itu presiden maupun menteri adalah pejabat publik sekaligus pejabat politik. Maka dari itu, menurutnya kampanye merupakan hak demokrasi dan hak politik setiap warga negara termasuk juga presiden dan para menteri.</p> <p style="font-weight: 400;">Menurutnya yang terpenting adalah presiden dan menteri tidak menggunakan fasilitas negara pada saat melakukan kampanye pasangan calon peserta Pemilu 2024. Ia menilai bahwa itu adalah aturan dalam hak demokrasi.</p> <p style="font-weight: 400;">&ldquo;Kita ini pejabat publik sekaligus pejabat politik. Masa&nbsp;<em>begini nggak boleh</em>,&nbsp;<em>begitu nggak</em>&nbsp;boleh? Ya boleh. Menteri juga boleh, yang diatur itu hanya tidak boleh menggunakan fasilitas negara,&rdquo; &nbsp;ucap Jokowi.</p> <p style="font-weight: 400;"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/014018984/prabowo-diisukan-sakit-jokowi-sehat-walafiat-begini">Prabowo Diisukan Sakit, Jokowi: Sehat Walafiat Begini</a></strong></p> <p style="font-weight: 400;">Selain itu ia juga menegaskan bahwa kampanye adalah pilihan atau hak setiap individu. Maka atas dasar itu boleh dilakukan oleh presiden dan menteri.</p> <p style="font-weight: 400;">&ldquo;Semua itu tergantung aturan. Kalau aturan membolehkan ya silahkan. Kalau aturan tidak boleh ya tidak boleh. Sudah jelas itu, jangan kemudian presiden tidak boleh berkampanye. Itu boleh, tetapi kan dilakukan atau tidaknya kembali pada individu masing-masing,&rdquo; kata dia.</p> <p style="font-weight: 400;">Ketika ditanya apakah dirinya akan mengambil kesempatan untuk berkampanye sesuai aturan yang disebutkannya itu, Jokowi menjawabnya dengan normatif.</p> <p style="font-weight: 400;"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/014018930/disaksikan-jokowi-prabowo-serahkan-pesawat-keempat-c-130j-super-hercules-untuk-tni-au">Disaksikan Jokowi, Prabowo Serahkan Pesawat Keempat C-130J Super Hercules untuk TNI AU</a></strong></p> <p style="font-weight: 400;">&ldquo;Ya, nanti dilihat,&rdquo; ujarnya.</p> <p class="class-paragraph" style="font-weight: 400;">Sementara itu Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah menetapkan tiga pasangan calon peserta Pilpres 2024 yaitu pasangan nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, pasangan nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD.</p> <p style="font-weight: 400;">Saat ini masa kampanye Pemilu 2024 sedang berlangsung dari tanggal 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024. Setelah masa kampanye, akan dilanjutkan masa tenang mulai 11-13 Februari 2024 dan dilanjutkan dengan masa pemungutan suara pada 14 Februari 2024.</p>

Presiden RI Joko Widodo menyatakan bahwa presiden dan jajaran menteri boleh ikut berkampanye dalam Pemilu 2024.

Jokowi Sebut Presiden Boleh Kampanye Asal Tak Gunakan Fasilitas Negara, Ini Penjelasannya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/07/8_berpihak-1742682825.jpg" alt="Ganjar Pranowo" width="100%">
<figcaption>Ganjar Pranowo</figcaption>
</figure> <div class=""> <div id=":1vg" class="ii gt"> <div id=":1vf" class="a3s aiL "> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Bakal calon presiden (capres) Ganjar Pranowo mengaku sudah mendapat informasi terkait banyaknya pejabat aktif yang masuk ke dalam Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pejabat aktif pemerintahan yang masuk ke dalam tim kampanye Prabowo-Gibran mulai dari menteri, wakil menteri Kabinet Indonesia Maju hingga Dewan Pertimbangan Presiden.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saya sudah mencermati itu dan saya sudah mendapatkan informasi itu, bahkan sampai ke orang-orang yang itu ya," kata Ganjar di Jakarta, Selasa (7/11).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/otomotif/013259039/mitsubishi-pajero-dipilih-sebagai-mobil-bersejarah-versi-japan-automotive-hall-of-fame">Mitsubishi Pajero Dipilih Sebagai Mobil Bersejarah Versi Japan Automotive Hall of Fame</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Mantan Gubernur Jawa Tengah itu mengingatkan, agar menteri hingga wakil menteri tersebut tidak menggunakan alat negara untuk kepentingan kampanye Prabowo-Gibran.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Mudah-mudahan semuanya akan ingat dan tidak menggunakan alat negara untuk sesuatu yang tidak adil, karena itu akan mencederai demokrasi," tegas Ganjar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/013259028/ganjar-optimistis-indonesia-keluar-dari-middle-income-trap">Ganjar Optimistis Indonesia Keluar dari Middle Income Trap</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Adapun menteri dan wakil menteri yang tergabung di dalam TKN Prabowo-Gibran yakni, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor, Wakil Menteri ATR/BPN Raja Juli Antoni, Anggota Dewan Pertimbangan Presiden, Wiranto dan Habib Muhammad Luthfi bin Ali bin Yahya.</div> </div> </div> </div> </div>

Ganjar mengingatkan, agar menteri hingga wakil menteri tersebut tidak menggunakan alat negara untuk kepentingan kampanye Prabowo-Gibran.

Ganjar Ingatkan TKN Prabowo-Gibran Tak Gunakan Fasilitas Negara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/18/Untitled-3612243529.jpg" alt="Ketua Umum PP FKI Yasonna H. Laoly." width="100%">
<figcaption>Ketua Umum PP FKI Yasonna H. Laoly.</figcaption>
</figure> <p><strong>Rawan Mainkan Program Kerja</strong></p> <p><strong>JawaPos.com</strong> &ndash; Setelah menerima pendaftaran bakal calon anggota legislatif (bacaleg), Komisi Pemilihan Umum (KPU) langsung melakukan verifikasi administrasi (vermin). Sebagai tindak lanjut, Ketua KPU Hasyim Asyari menerbitkan Keputusan Nomor 403 Tahun 2023 yang menjadi pedoman dalam proses tersebut.</p> <p>Hasyim mengatakan, selama proses pendaftaran pihaknya hanya mengecek kelengkapan syarat. Sedangkan validitas berkas-berkas tersebut baru dicek mulai kemarin.</p> <p>Dalam memvalidasi berkas, ada dua aspek yang dipastikan. Yakni, kebenaran dan keabsahan dokumen persyaratan. Jika dokumen belum memenuhi dua hal tersebut, lanjut Hasyim, pihaknya akan memberikan kesempatan kepada partai politik untuk melakukan perbaikan. Proses verifikasi dan perbaikan bisa dilakukan hingga penetapan daftar calon sementara (DSC) pada 19&ndash;23 Agustus 2023.</p> <p>Komisioner KPU Idham Holik menambahkan, dalam proses vermin, pihaknya akan menyisir berbagai potensi persoalan. Salah satunya terkait kegandaan yang bertentangan dengan Pasal 240 UU 7/2017 tentang Pemilu. &rdquo;Partai politik dilarang mengajukan nama bakal calon legislatif yang berpotensi ganda,&rsquo;&rsquo; tegasnya.</p> <p>Di level nasional, kasus itu sempat menimpa Dedi Mulyadi. Sebagaimana diketahui, Dedi telah menyeberang dari Partai Golkar ke Gerindra. Namun, namanya ternyata didaftarkan sebagai bacaleg oleh dua partai itu. Terkait status Dedi, Idham menyebut harus dicek dan diklarifikasi ke partai. Pihaknya memiliki waktu dalam tahap verifikasi. Namun, secara aturan, jika ada bacaleg petahana yang berpindah partai, harus melengkapi berkas pengunduran diri bermeterai.</p> <p>Jika berdasar hasil klarifikasi yang bersangkutan belum mengundurkan diri dari status keanggotaan partai politik yang lama, berarti melanggar ketentuan Pasal 16 Peraturan KPU No 10 Tahun 2023. &rdquo;Maka, bakal calon tersebut akan dinyatakan tidak memenuhi syarat," jelasnya.</p> <p>Bagaimana bacaleg berstatus kepala atau wakil kepala daerah? Idham menjelaskan, hal itu telah diatur dalam UU 7/2017 tentang Pemilu. Di situ dijelaskan, kepala daerah termasuk jabatan yang diwajibkan mundur. Ketentuan waktu mundur diatur dalam PKPU 10/2023 tentang pencalegan. &rdquo;Paling lambat 3 Oktober 2023, akhir masa pencermatan DCT (daftar calon tetap),&rsquo;&rsquo; terangnya.</p> <p>Khusus untuk jabatan menteri, lanjut dia, tidak termasuk yang diwajibkan mundur. Hal itu mengacu pada putusan 57/PUU-XI/2013. Dalam pertimbangannya, MK mengklasifikasikan jabatan menteri sebagai jabatan politik yang eksistensinya sangat bergantung pada presiden. Dengan demikian, sepanjang presiden memerlukan menteri yang bersangkutan, dia dapat dipertahankan atau sebaliknya. Itu berbeda dengan jabatan lain seperti bupati yang dipilih secara demokratis dan eksistensinya bergantung pada yang bersangkutan. Juga pejabat BUMN yang terikat pada aturan disiplin di lingkungan BUMN dan pemegang saham.</p> <p>Sementara itu, meski aturan tidak melarang menteri nyaleg, Indonesian Corruption Watch tetap mendesak mereka mengundurkan diri. Peneliti ICW Kurnia Ramadhana mengatakan, jabatan menteri memiliki potensi konflik kepentingan dengan pileg. Misalnya, ada potensi penggunaan aset dan fasilitas negara serta kewenangan yang melekat sebagai pejabat untuk kepentingan meraup suara masyarakat di daerah pemilihannya. Selain itu, kinerja sebagai menteri diyakini tidak akan maksimal. &rdquo;Konsentrasi menjalankan mandat sebagai menteri juga akan terganggu,&rsquo;&rsquo; ujarnya.</p> <p>Jika menteri tidak kunjung mengundurkan diri, ICW mendesak Presiden Joko Widodo mengambil sikap. Misalnya, dengan memberhentikan menteri yang maju dalam pileg. Tak hanya itu, para menteri yang maju dalam pilpres juga diminta segera menanggalkan jabatannya. &rdquo;Potensi persoalannya pun serupa. Mereka dapat memanfaatkan fasilitas negara untuk melakukan kampanye terselubung," jelasnya.</p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/13/PKB-Daftar-Caleg-ke-KPU-Dery-Ridwansah-6-2318629939.jpg" alt="Ketua Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar (Gus Imin) menyerahkan dokumen daftar bakal calon legislatif (bacaleg) kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy" width="100%">
<figcaption>Ketua Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar (Gus Imin) menyerahkan dokumen daftar bakal calon legislatif (bacaleg) kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy</figcaption>
</figure> <p>Pengamat politik Ujang Komarudin mengatakan, menteri atau pejabat pemerintah yang memutuskan maju sebagai caleg pasti tidak akan fokus melaksanakan tugasnya. Sebab, mereka akan disibukkan dengan urusan pencalonan di dapil. Menurut dosen Universitas Al-Azhar Indonesia (UAI) itu, para menteri tersebut akan mengatur strategi untuk memenangkan pileg. &rdquo;Akhirnya tidak bisa fokus melaksanakan tugasnya sebagai menteri atau pejabat pemerintah,&rsquo;&rsquo; terangnya.</p> <p>Mereka juga berpotensi melakukan berbagai cara agar bisa mendulang suara. Yang biasa dilakukan adalah menggelontorkan program kementerian di daerah pemilihan (dapil) tertentu. Banyak program kementerian yang tiba-tiba dilakukan di daerah tersebut. Jelas hal itu merupakan tindakan memanfaatkan jabatan untuk pemenangan pribadi. Tentu, sang menteri tidak akan kalah oleh calon lain di dapilnya. &rdquo;Masak sekelas menteri kalah. Bisa malu nanti,&rsquo;&rsquo; ungkap Ujang.</p> <p>Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) itu melanjutkan, staf khusus (stafsus) menteri yang maju menjadi caleg juga rawan disusupi kepentingan pribadi. Mereka bisa saja berusaha memanfaatkan program kementerian untuk meraup suara. Ujang mengatakan, hal itu tidak sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo yang selalu minta para menteri untuk fokus bekerja. &rdquo;Bagaimana mau fokus kalau mereka sibuk jadi caleg?&rsquo;&rsquo; tegasnya.</p> <p>Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah yang maju sebagai caleg menepis kekhawatiran banyak pihak. Menurut dia, menteri maju sebagai caleg bukan hal baru. Dalam pemilu sebelumnya, banyak juga menteri yang mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif.</p> <p>Ida menjamin, kinerjanya dalam memimpin Kemenaker tak akan terganggu. Dia akan membagi tugas dengan jajarannya bila nanti harus turun ke lapangan untuk kampanye dan sebagainya. Cuti panjang pun siap dia ambil agar tak mengganggu tugasnya di Kemenaker. &rdquo;Kalau kampanye dan harus cuti, ya kita cuti. Tapi, saya akan memanfaatkan hari Sabtu-Minggu. Kalau Pak Wamennya juga nyalon, ya kami akan berbagi tugas,&rsquo;&rsquo; ungkap politikus PKB tersebut.</p> <p>Ida menilai, pencalonan anggota legislatif tidak membutuhkan energi yang luar biasa seperti calon presiden. Karena itu, dia optimistis tugasnya sebagai Menaker tak akan terganggu dengan kontestasi yang dijalani.</p> <p>Selain itu, dia akan berupaya menguatkan tim pemenangan di partai politik yang mengusungnya. Dengan begitu, dia tak perlu turun secara langsung kecuali hari libur. &rsquo;&rsquo;Jika terpaksa pun, saya harus cuti,&rsquo;&rsquo; tegasnya. Karena itu, tak hanya tim internal Ida yang diperkuat. Tim Kemenaker juga bakal dikuatkan. Jadi, saat dia cuti, kinerja Kemenaker tak akan tersendat.</p> <p>Ida maju sebagai calon anggota legislatif DPR dari daerah pemilihan 2 DKI Jakarta. Daerah itu meliputi Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, dan luar negeri. Sebelumnya, Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid mengungkapkan, Ida maju di DKI lantaran belum ada kader PKB dari daerah pemilihan DKI Jakarta yang sukses lolos ke Senayan. Karena itu, diharapkan dengan pencalonan Ida, kursi parlemen dari daerah pemilihan DKI Jakarta bisa tergapai. "Insya Allah, Bu Ida Fauziyah, menteri tenaga kerja, akan berangkat dari Dapil 2 DKI Jakarta," ungkapnya. <strong>(far/lum/mia/c6/oni)</strong></p>

Komisioner KPU Idham Holik menambahkan, dalam proses vermin, pihaknya akan menyisir berbagai potensi persoalan.

Menteri Nyaleg, ICW: Berpotensi Kampanye Terselubung dan Pakai Fasilitas Negara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/09/JKT-Penambahan-Kamar-Rs.-Darurat-Covid-19-Salman-Toyibi-3.jpg" alt="Koordinator Dokter Lapangan Rumah Sakit Darurat (RSD) wisma atlet Letkol Laut M Arifin meninjau sanara dan prasara di Tower 5 RSD wisma atlet, Kemayoran, Jakarta, Jumat (11/9/2020). Rencananya tower 5 di RSD wisma atlet akan segera dibuka untuk pasien pos" width="100%">
<figcaption>Koordinator Dokter Lapangan Rumah Sakit Darurat (RSD) wisma atlet Letkol Laut M Arifin meninjau sanara dan prasara di Tower 5 RSD wisma atlet, Kemayoran, Jakarta, Jumat (11/9/2020). Rencananya tower 5 di RSD wisma atlet akan segera dibuka untuk pasien pos</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung mengatakan, saat ini banyak fasilitas negara yang bisa dialihfungsikan menjadi rumah sakit darurat penanganan Covid-19. Namun, yang tak kalah penting adalah ketersediaan tenaga kesehatannya.<br /> <br /> "Sekarang ini kan banyak fasilitas negara yang sedang tidak terpakai," ujarnya saat mengunjungi Sentra Vaksinasi NasDem Peduli, di Gelanggang Remaja Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Jumat (9/7).<br /> <br /> Menurut Martin, Kompleks Taman Ria Senayan bisa digunakan untuk penanganan Covid-19, termasuk juga Kompleks Gelora Bung Karno (GBK) Senayan.<br /> <br /> "Kalau perlu Kompleks GBK itu kita gunakan juga. Itu kan banyak fasilitas olahraga yang sedang tidak terpakai. Jadi seluruh GOR, seluruh hotel, yang buat Isoman, sebagian di-convert untuk rumah sakit gejala sedang," kata Martin.<br /> <br /> Akan tetapi, politisi yang akrab disapa Bang Martin ini meminta agar kuota tenaga kesehatan (Nakes) juga terpenuhi. Jangan sampai, kata dia, tempatnya ada tetapi tidak ada tenaga kesehatannya. "Jangan lupa juga kalau kita perlu Nakes," kata politikus Partai NasDem.<br /> <br /> Untuk memenuhi kebutuhan Nakes, dirinya meminta agar mahasiswa dan mahasiswi dari kesehatan bisa dikumpulkan. Meski belum lulus, kata Bang Martin, mereka bisa dijadikan sebagai asisten dari perawat.<br /> <br /> "Ketika perawat berkeliling bersama dokter, yang bisa siaga kan asistennya. Kan bisa untuk melakukan pengecekan kondisi vital, lalu bisa memberikan injeksi dan lain-lain, di bawah pengawasan Nakes dan dokter pengalaman," kata alumnus Universitas Indonesia ini.<br /> <br /> Terkait program vaksinasi yang dilakukan Partai NasDem, Martin mengaku senang melihat antusias masyarakat. Apalagi, penerapan protokol kesehatan anti-Covid-19 di lokasi Sentra Vaksinasi NasDem Peduli berjalan sesuai aturan dan anjuran pemerintah.<br /> <br /> "Vaksinasi yang dilakukan NasDem ini jelas sangat membantu pemerintah dalam upaya mengejar target, dan memutus mata rantai penyebaran Covid-19," pungkas ketua DPP NasDem bidang Hubungan Internasional itu.

DPR Sebut Banyak Fasilitas Negara yang Bisa Dijadikan RS Darurat Covid

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/PPDB-Wilayah-Tangerang-Dery-Ridwansah-6.jpg" alt="Orang tua siswa saat melakukan pendaftaran peserta didik baru (PPDB) tahun ajaran 2020/2021 di SDN 4&amp;5 Kota Tangerang, (11/6/2020). Dinas Pendidikan Kota Tangerang membuka waktu pendaftaran PPDB tingkat SD pada 8-11 Juni 2020, selanjutnya tingkat SMP/" width="100%">
<figcaption>Orang tua siswa saat melakukan pendaftaran peserta didik baru (PPDB) tahun ajaran 2020/2021 di SDN 4&amp;5 Kota Tangerang, (11/6/2020). Dinas Pendidikan Kota Tangerang membuka waktu pendaftaran PPDB tingkat SD pada 8-11 Juni 2020, selanjutnya tingkat SMP/</figcaption>
</figure><div dir="auto"><strong>JawaPos.com -</strong> Praktisi Pendidikan sekaligus Guru Besar Magister Teknologi Pendidikan Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) Agus Suradika mengatakan bahwa negara harus hadir dalam memfasilitasi masyarakat yang tidak lolos seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) DKI Jakarta.</div><br /> <div dir="auto"></div><br /> <div dir="auto">Apalagi, saat ini, seleksi PPDB yang memprioritaskan usia menjadi perbincangan hangat dan sangat ditentang di kalangan masyarakat.</div><br /> <div dir="auto"></div><br /> <div dir="auto">Dia pun mendorong pemerintah untuk mulai memikirkan anak-anak yang tidak lolos tersebut akibat usia untuk difasilitasi masuk ke sekolah swasta. Seperti kita ketahui, sekolah swasta tentunya berbiaya.</div><br /> <div dir="auto"></div><br /> <div dir="auto">"Di mana sebelum ini terdapat kebijakan BOP (Biaya Operasional Sekolah), kemudian ada juga KJP (Kartu Jakarta Pintar). Biaya operasional siapapun siswa itu sudah dijamin BOP, sudah ada anggaran. Lalu biaya perseonal yang biayanya tidak bisa dipenuhi sendiri oleh keluarga, itu dijamin KJP," kata dia dalam webinar, Senin (29/6).</div><br /> <div dir="auto"></div><br /> <div dir="auto">Apalagi, pemerintah juga membuat kebijakan wajib belajar 12 tahun. Namun, dengan ketidakmampuan biaya, hal tersebut akan sulit untuk tercapai.</div><br /> <div dir="auto"></div><br /> <div dir="auto">"Itu kan mengandung makna bahwa ada jaminan peserta didik di Jakarta baik kaya maupun tidak mampu, harus bisa tertampung di sekolah yang baik, maka negara dalam hal Pemda DKI Jakarta harus menjamin bahwa anak dari kelompok tidak mampu harus mendapat sekolah," jelas dia.</div><br /> <div dir="auto"></div><br /> <div dir="auto">Bagi para peserta didik yang tidak mampu, baik itu biaya investasi, operasional dan personal itu ditanggung oleh negara. Namun, bagi kelompok yang kaya, mereka bisa memakai biayanya sendiri.</div><br /> <div dir="auto"></div><br /> <div dir="auto">"Jadi ini sebuah prinsip keadilan dalam kebijakan sehingga semua anak-anak itu dijamin untuk bisa belajar," ucapnya. <strong>(*)</strong></div>

Pengamat Minta Negara Hadir Fasilitasi Anak Tidak Lolos PPDB

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/pp-akan-atur-penggunaan-fasilitas-negara-selama-kampanye-presiden_m_204544.jpeg" alt="Rangkaian pengawalan terhadap rombongan presiden saat keluar dari Istana Bogor." width="100%">
<figcaption>Rangkaian pengawalan terhadap rombongan presiden saat keluar dari Istana Bogor.</figcaption>
</figure><p><strong>JawaPos.com</strong> - KPU sampai saat ini belum mengambil keputusan soal penggunaan mobil dan pesawat bagi presiden dalam masa kampanye. Hingga kini ketentuan itu masih berpolemik. Agar tidak menuai pro kontra, aturan penggunaan fasilitas negara akan diatur dalam peraturan pemerintah (PP).</p><br /> <p>Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin menyatakan, pada prinsipnya, boleh atau tidaknya <a href="https://www.jawapos.com/read/2018/04/06/202309/soal-pesawat-kepresidenan-menteri-tjahjo-tak-setuju-usulan-kader-pdip" target="_blank">presiden</a> menggunakan fasilitas kendaraan negara dalam kampanye bergantung pada PP. Sebab, PP itulah yang nanti mendefinisikan, apakah fasilitas kendaraan menjadi bagian dari pengamanan presiden atau bukan.</p><br /> <p>"Kalau pesawat dianggap bukan (bagian pengamanan presiden) yang melekat, ya nggak boleh," ujarnya kemarin.</p><br /> <p>Itu sebagaimana ketentuan di UU Pemilu. <a href="https://www.jawapos.com/read/2018/04/10/203232/gerindra-protes-capres-petahana-boleh-gunakan-pesawat-kepresidenan" target="_blank">Presiden</a> atau wakil presiden yang menjalani masa kampanye dilarang menggunakan fasilitas negara. Namun, itu tidak berlaku terhadap fasilitas yang menjadi bagian dari pengamanan presiden dan wakil presiden.</p><br /> <p>Sementara itu, komisioner KPU Hasyim Asyari mengatakan, peraturan KPU terkait dengan kampanye bagi calon presiden belum dirampungkan. Salah satu alasannya adalah menunggu PP turunan dari UU Pemilu terkait dengan fasilitas keamanan yang melekat bagi presiden. </p>

PP Akan Atur Penggunaan Fasilitas Negara Selama Kampanye Presiden

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/06/cerita-ketua-kpk-soal-kejujuran-dalam-penggunaan-fasilitas-negara_m_136641.jpeg" alt="Ketua KPK Agus Rahardjo." width="100%">
<figcaption>Ketua KPK Agus Rahardjo.</figcaption>
</figure><p><strong>JawaPos.com</strong> - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo mengajak pejabat pemerintahan tidak melakukan penyelewengan fasilitas negara.</p><br /> <p>Dia mencontohkan, fasilitas mobil dan sopir yang diberikan negara. Kendaraan dan sopir itu hanya diperuntukan kepada pejabat negara. Bukan untuk orang lain ataupun pihak keluarga.</p><br /> <p>Contoh ini pun Agus terapkan pada kehidupan sehari-harinya. Sang istri tidak boleh menggunakan mobil pribadi dan sopir yang diberikan negara.</p><br /> <p>"Misalnya ingin pergi ke rumah sakit, itu mesti saya yang menjadi sopir. Setelah istri turun baru ganti sopir," ujar Agus di gedung PP Muhammadiyah, Menteng, Jakarta, Sabtu (10/6).</p><br /> <p>Pria kelahiran Magetan, Jawa Tengah itu menambahkan, dirinya tidak pernah berani atau punya niat melanggar hal yang sekecil itu. Karena apabila melanggar sama saja menyalahgunakan wewenang. "Apabila saya melanggar bisa disidang etik oleh Etik KPK," katanya.</p><br /> <p>Selain itu, ketika dirinya melakukan kunjungan kerja ke luar kota ataupun ke luar negeri tidak pernah membawa istri ataupun keluarga. Karena biaya yang diberikan negara hanya untuk dirinya bukan ke keluarga.</p><br /> <p>"Kalau istri saya makan ya saya harus saya bayarin. Yang paling susah adalah pada saat menginap, karena biarpun suami istri tapi harus nyewa kamar yang berbeda, jadi istri saya nyewa kamar di sebelah kamar saya," ungkapnya.</p><br /> <p>Oleh sebab itu, ungkap Agus, sang istri tidak pernah ikut dalam kunjungan kerja ke luar negeri ataupun luar kota. Karena akan ada ongkos lebih yang dikeluarkannya. "&lrm;Jadi itu alasan istri saya enggak pernah ikut ke mana-mana," pungkasnya. <strong>(cr2/JPG)</strong></p>

Cerita Ketua KPK soal Kejujuran Dalam Penggunaan Fasilitas Negara

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#fasilitas negara

Berita Terkini