<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/20/tempImage6TaoEL-3389313173.jpg" alt="Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan. (Imamatul Silfia)" width="100%">
<figcaption>Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan. (Imamatul Silfia)</figcaption>
</figure> <p>&nbsp;</p> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan merasa kesal lantaran usulannya soal Family Office dibenturkan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diurus oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.</p> <p>Luhut memastikan Family Office usulannya yang akan dibangun di Bali itu tidak ada urusannya dengan APBN. Ia pun menegaskan dirinya sama sekali tak pernah meminta kas negara untuk membiayai proyek itu.</p> <p>Justru ia mengatakan, keberadaan Family Office akan membantu pemerintah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen. Terlebih peran APBN hanya bisa mencapai 15 persen saja.</p> <p>"Kita melihat juga pertumbuhan Indonesia menuju 8% ini, tentu peranan swasta masih sangat besar. Peranan pemerintah, APBN kan cuma 15%, 10-15% dari APBN yang di swasta. Sisanya itu harus private sector," kata Luhut dalam acara bertajuk &lsquo;1 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran&rsquo; di Jakarta Selatan, Kamis (16/10).</p> <p>"Nah untuk itu, kita harus friendly kepada foreign investment itu harus jalan bagus. Itu sebabnya saya usulin, buatlah family office. Family office itu gak ada urusan dengan APBN. Sebenarnya enggak ada urusannya," tambahnya.</p> <p>Lebih lanjut, Luhut menyampaikan, urusan Family Office dengan pemerintah bukanlah dari sisi pembiayaan APBN. Melainkan, bagaimana agar para investor dalam negeri dan asing masih mau menempatkan uangnya di Indonesia.</p> <p>Itu sebabnya, kata dia, pemerintah perlu merumuskan sejumlah kebijakan. Mulai dari zero tax, kemudian nanti setelah baru kena tax saat melakukan investasi hingga termasuk kepastian terkait sistem hukum atau common law.</p> <p>"Terus ribut. Ini bilang, apa ditubrukin lagi Ketua DEN dengan Menteri Keuangan, gak ada APBN. Siapa yang minta APBN? Gak ada urusannya APBN sama sekali di situ," tegasnya.</p> <p>Menurutnya, saat ini yang diperlukan dari pemerintah juga berupa joint study antara beberapa kementerian. Salah satunya, mulai dari Menteri Investasi hingga Mahkamah Agung.</p> <p>Di sisi lain, Luhut juga menyoroti alasan banyak warga dunia termasuk Indonesia, justru menanamkan modalnya di Singapura hingga Abu Dhabi, bahkan Singapura. Luhut berambisi untuk menarik orang kaya itu untuk menanamkan modal di tanah air, itu sebabnya ia mengusulkan kehadiran Family Office.</p> <p>"Kenapa orang asing tuh bikin family office, banyak sekali di Singapura, banyak sekali di Hongkong, banyak sekali sekarang di Abu Dhabi. Tapi mereka juga pengen. Kenapa di Singapura aja? Proyeknya kurang. Di Indonesia proyeknya banyak. Ya kenapa gak kita tarik ke mari? Logikanya di situ," tukasnya.</p>

Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan usulan Family Office tidak ada hubungannya dengan APBN. Justru mendukung tercapainya PDB 8 persen.

Usulannya soal Family Office Dibenturkan Purbaya, Luhut: Siapa yang Minta APBN? Nggak Ada Urusannya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/14/WhatsApp-Image-2025-10-14-at-160854-1-191832072.jpg" alt="Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa. (Hanung Hambara/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa. (Hanung Hambara/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan bahwa APBN tidak akan mendanai Family Office, yang menjadi usulan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan.&nbsp;</p> <p>Menurut Purbaya, jika memang Family Office akan tetap didirikan, maka ia meminta Luhut sendiri yang membangunnya. &nbsp;</p> <p>"Oh, saya udah denger lama isu itu, tapi biar saja. Kalau DEN bisa bangun sendiri, ya bangun aja sendiri. Saya anggarannya nggak akan alihkan ke sana," kata Purbaya saat ditemui di Kantor Direktorat jenderal Pajak (DJP), Jakarta Selatan, Senin (13/10).&nbsp;</p> <p>Lebih lanjut, Purbaya memastikan bahwa ia hanya akan mengucurkan APBN untuk sesuatu hal yang pelaksanaannya tepat. Termasuk juga tepat sasaran.&nbsp;</p> <p>"Saya fokus. Kalau kasih anggaran yang tepat, nanti pasti pelaksanaannya tepat waktu, tepat sasaran, dan nggak ada yang bocor. Itu aja," tambahnya.&nbsp;</p> <p>Di sisi lain, Purbaya memastikan bahwa dirinya tidak terlibat dalam perencanaan Family Office atau firma penasihat manajemen kekayaan swasta yang melayani individu dengan kekayaan bersih sangat tinggi.&nbsp;</p> <p>Bahkan, ia juga mengaku belum mengetahui secara rinci terkait konsep Family Office tersebut.</p> <p>"Saya belum terlalu ngerti konsepnya. Walaupun Pak Ketua DEN sering bicara, tapi saya nggak pernah lihat. Jadi, saya nggak bisa jawab," tukasnya.&nbsp;</p> <p>Sebelumnya, mengutip Bloomberg, Indonesia berencana membangun pusat keuangan di Bali sebagai upaya untuk mendorong perekonomiannya yang tertinggal dengan menarik bank internasional, manajer aset, dan perusahaan ekuitas swasta.&nbsp;</p> <p>Bahkan, Presiden Prabowo Subianto disebut telah menyetujui usulan pemerintah untuk meniru kota-kota seperti Gujarat International Finance Tec-City di India, yang juga dikenal sebagai GIFT City, dan Dubai International Financial Center.&nbsp;</p> <p>Di sisi lain, inisiatif yang melibatkan Kementerian Keuangan dan Dewan Ekonomi Nasional ini disebut mendapat dukungan dari pendiri Bridgewater Associates, Ray Dalio, yang secara informal menjadi penasihat presiden.&nbsp;</p> <p class="class-paragraph">&ldquo;Pemerintah ingin menciptakan pusat keuangan yang modern dan transparan yang mendukung pembangunan ekonomi nasional,&rdquo; kata Juru Bicara Dewan Ekonomi, Jodi Mahardi kepada Bloomberg News.&nbsp;</p> <p>&ldquo;Diharapkan (Family Office) dapat menjadi platform yang menghubungkan investasi global dengan peluang nyata di sektor riil Indonesia,&rdquo; tuturnya.&nbsp;</p> <p>Di sisi lain, inisiatif Bali ini muncul di tengah upaya para pejabat Indonesia untuk kembali mendorong pertumbuhan di tengah melemahnya investasi dan menurunnya kepercayaan konsumen.</p> <p>Para pengusaha terkaya di Indonesia juga semakin waspada terhadap upaya Prabowo untuk mengatasi ketimpangan.</p>

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan APBN tidak akan mendanai Family Office usulan Luhut Pandjaitan.

Menkeu Purbaya Ogah Danai Family Office Usulan Luhut Pakai APBN: Bangun Aja Sendiri!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/02/luhut-pdp-1461530194.jpg" alt="Ketua Dewan Ekonomi Nasional Republik Indonesia, Penasihat Khusus Presiden Bidang Digitalisasi dan Teknologi Pemerintahan, Luhut Binsar Pandjaitan. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ketua Dewan Ekonomi Nasional Republik Indonesia, Penasihat Khusus Presiden Bidang Digitalisasi dan Teknologi Pemerintahan, Luhut Binsar Pandjaitan. (Istimewa)</figcaption>
</figure> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan bakal mengusahakan Family Office berjalan mulai Februari 2025. Adapun hal ini lebih dulu akan ia ajukan kepada Presiden Prabowo Subianto.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Kita mau cepat, kalau saya bertemu Presiden, saya berusaha ya bulan depan harus kita jadikan,&rdquo; kata Luhut kepada wartawan saat ditemui dalam kegiatan &lsquo;Semangat Awal Tahun 2025&rsquo;, di Jakarta, Rabu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Luhut menyebut percepatan penerapan Family Office ini perlu dilakukan agar Indonesia tak kalah oleh negara tetangga, seperti Malaysia.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/015533339/ramalan-akurat-7-shio-paling-beruntung-pada-2025-penuh-cuan-dan-hoki-sepanjang-tahun">Ramalan Akurat 7 Shio Paling Beruntung pada 2025, Penuh Cuan dan Hoki sepanjang Tahun</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Padahal, kata dia, Indonesia sendiri sudah lama melakukan studi mengenai penerapan family office. Itu sebabnya Luhut optimistis bahwa Presiden Prabowo akan menyetujui rencananya tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Kita sudah lama studi dan kita tidak mau kalah dengan negara tetangga kita. Jangan sampai kita didahului,&rdquo; ujarnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Mantan Menko Marves era Presiden Jokowi ini pun menyebut akan menyusun insentif yang lebih kompetitif dibanding negara Malaysia. &ldquo;Mereka kasih insentif yang sangat kompetitif. Kita juga harus. Kalau tidak, kita kalah,&rdquo; pungkasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, Luhut saat menjabat Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi di era Presiden Jokowi telah melaporkan hasil kunjungannya ke Abu Dhabi, Uni Emirat Arab (UEA) kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan presiden terpilih, Prabowo Subianto.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/015533697/6-zodiak-paling-berpotensi-sukses-dan-kaya-siapkan-diri-anda-untuk-masa-depan-cerah-pada-2025">6 Zodiak Paling Berpotensi Sukses dan Kaya, Siapkan Diri Anda untuk Masa Depan Cerah Pada 2025</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Laporan itu berkaitan dengan family office atau perusahaan keluarga yang ingin masuk ke Indonesia. Bahkan menurutnya, saat ini sudah banyak uang bertaburan yang ingin masuk ke Indonesia.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kenapa kita pengen family office dan family business, karena itu sekarang uang bertaburan yang pingin juga masuk ke Indonesia," kata Luhut dalam sambutannya saat menghadiri peluncuran Simbara untuk Komoditas Nikel dan Timah di Jakarta, Senin (22/7).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Luhut menjelaskan, dalam kunjungan kerjanya ke Abu Dhabi dan Dubai untuk belajar mengenai Family Office. Menurutnya penting bagi Indonesia untuk bisa memberikan kepastian hukum dan insentif bagi investor asing.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Adapun terkait insentif, Luhut mengaku telah membicarakannya dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Ia pun optimistis bahwa jika kepastian hukum sudah didapat maka RI akan berpeluang memperoleh investasi, pajak, lapangan kerja, hingga memperkuat cadangan devisa.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Jadi kalau yang terjadi legal certainty akan terjadi di negeri kita, akan banyak orang datang untuk taro duit di indonesia. Bukan kita tidak akan dapat untung, paling tidak uang itu masuk dalam sistem keuangan kita dan akan memperkuat cadangan devisa kita,&rdquo; jelasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Kedua, dia harus investasi. dan dari investasi itu kita baru kasih pajak, kasih lapangan kerja dan sebagaianya,&rdquo; pungkas Luhut.</div>

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan bakal mengusahakan Family Office berjalan mulai Februari 2025.

Luhut Usahakan Family Office Jalan Februari 2025, Segera Diusulkan ke Prabowo

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/25/Screenshot_2024-09-25-21-04-09-110_comgoogleandroidgm-edit-2876610477.jpg" alt="Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono. (Nurul Fitriana/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono. (Nurul Fitriana/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) masih mengkaji insentif yang sesuai untuk program&nbsp;<em>family office</em>&nbsp;yang telah diwacanakan sejak tahun 2024 lalu.</p> <p>&ldquo;Insentif sedang digodok,&rdquo; kata Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu)&nbsp;Thomas Djiwandono dalam kegiatan &lsquo;Semangat Awal Tahun 2025&rsquo;, di Jakarta, Rabu (15/1).</p> <p>Thomas menyebut pihaknya akan merujuk pada standar di luar negeri agar insentif yang diberikan bisa lebih kompetitif. Dalam konteks itu, Kemenkeu akan turut melibatkan Dewan Ekonomi Nasional (DEN).</p> <p>Thomas pun menegaskan regulasi perlu disusun dengan matang agar bisa memberikan kepastian hukum.</p> <p>&ldquo;Hukumnya harus jelas. Bahwa&nbsp;<em>family office</em>&nbsp;di mana pun harus mempunyai kepastian hukum. Menurut saya itu menjadi tantangan, karena sekali lagi, bukan hanya insentif, tetapi secara keseluruhan harus kita pikirkan,&rdquo; ujarnya.</p> <p>Dalam kegiatan yang sama, Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan mengaku bakal mengajukan ke Presiden Prabowo Subianto untuk mulai menjalankan&nbsp;<em>family office</em>&nbsp;pada Februari 2025.</p> <p>&ldquo;Kalau saya bertemu Presiden, saya berusaha ya bulan depan harus kita jadikan,&rdquo; kata Luhut.</p> <p>Luhut menambahkan studi mengenai penerapan&nbsp;<em>family office</em>&nbsp;di Indonesia telah lama dilakukan. Dia optimistis Presiden Prabowo akan menyetujui rencananya tersebut.</p> <p>&ldquo;Kita sudah lama studi dan kita tidak mau kalah dengan negara tetangga kita. Jangan sampai kita didahului,&rdquo; ujarnya.</p> <p>Ketua DEN pun menyebut akan menyusun insentif yang lebih kompetitif dibanding negara sejawat, termasuk Malaysia. &ldquo;Mereka kasih insentif yang sangat kompetitif. Kita juga harus. Kalau tidak, kita kalah,&rdquo; katanya lagi.</p> <p>Gagasan soal&nbsp;<em>family office</em>&nbsp;dilontarkan Luhut saat menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko&nbsp;Marves) pada Kabinet Indonesia Maju di bawah Pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).</p> <p>Wacana itu, ia sampaikan kepada para delegasi World Water Forum (WWF) ke-10 di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, pertengahan Mei 2024.</p>

Thomas menyebut pihaknya akan merujuk pada standar di luar negeri agar insentif yang diberikan bisa lebih kompetitif.

Thomas Djiwandono Sebut Kemenkeu Masih Kaji Insentif untuk 'Family Office'

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/06/30/b33b421b-1fdc-47e6-9e7a-422676c4c039-264366257.jpeg" alt="Luhut Binsar Panjaitan. (Dok. Kemenko Marves)" width="100%">
<figcaption>Luhut Binsar Panjaitan. (Dok. Kemenko Marves)</figcaption>
</figure> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan telah melaporkan hasil kunjungannya ke Abu Dhabi, Uni Emirat Arab (UEA) kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan presiden terpilih, Prabowo Subianto.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Laporan itu berkaitan dengan family office atau perusahaan keluarga yang ingin masuk ke Indonesia. Bahkan menurutnya, saat ini sudah banyak uang bertaburan yang ingin masuk ke Indonesia.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kenapa kita pengen family office dan family business, karena itu sekarang uang bertaburan yang pingin juga masuk ke Indonesia," kata Luhut dalam sambutannya saat menghadiri peluncuran Simbara untuk Komoditas Nikel dan Timah di Jakarta, Senin (22/7).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/infotainment/014890183/sentil-keras-wanda-hara-gunakan-cadar-di-pengajian-ustadz-hanan-attaki-nikita-mirzani-pengajian-bukan-cosplay">Sentil Keras Wanda Hara Gunakan Cadar di Pengajian Ustadz Hanan Attaki, Nikita Mirzani: Pengajian Bukan Cosplay</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Luhut menjelaskan, dalam kunjungan kerjanya ke Abu Dhabi dan Dubai untuk belajar mengenai Family Office. Menurutnya penting bagi Indonesia untuk bisa memberikan kepastian hukum dan insentif bagi investor asing.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Adapun terkait insentif, Luhut mengaku telah membicarakannya dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Nah, kita harus kasih insentif saya sudah bicara ke menkeu dan saya belajar pergi ke Abu Dhabi dan Dubai bersama dengan beberapa kementerian lain dan OJK,&rdquo; jelasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sepak-bola-indonesia/014890177/tak-mau-ketinggalan-dari-persebaya-persita-gelar-pemusatan-latihan-di-jogja">Tak Mau Ketinggalan dari Persebaya, Persita Gelar Pemusatan Latihan di Jogja</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Luhut menyampaikan, apabila kepastian hukum sudah didapat maka RI akan berpeluang memperoleh investasi, pajak, lapangan kerja, hingga memperkuat cadangan devisa.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Jadi kalau yang terjadi legal certainty akan terjadi di negeri kita, akan banyak orang datang untuk taro duit di indonesia. Bukan kita tidak akan dapat untung, paling tidak uang itu masuk dalam sistem keuangan kita dan akan memperkuat cadangan devisa kita,&rdquo; jelasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Kedua, dia harus investasi. dan dari investasi itu kita baru kasih pajak, kasih lapangan kerja dan sebagaianya,&rdquo; pungkas Luhut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Luhut menjelaskan, dalam kunjungan kerjanya ke Abu Dhabi dan Dubai untuk belajar mengenai Family Office.

Lapor ke Jokowi dan Prabowo Soal Family Office, Luhut Sebut Banyak Uang Bertaburan Mau Masuk Indonesia

family office

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#family office

Berita Terkini

Usulannya soal Family Office Dibenturkan Purbaya, Luhut: Siapa yang Minta APBN? Nggak Ada Urusannya

Menkeu Purbaya Ogah Danai Family Office Usulan Luhut Pakai APBN: Bangun Aja Sendiri!

Luhut Usahakan Family Office Jalan Februari 2025, Segera Diusulkan ke Prabowo

Thomas Djiwandono Sebut Kemenkeu Masih Kaji Insentif untuk 'Family Office'

Lapor ke Jokowi dan Prabowo Soal Family Office, Luhut Sebut Banyak Uang Bertaburan Mau Masuk Indonesia

Download Aplikasi JawaPos.com