<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/ind.jpg" alt="Tim PKM FISIP Unpas Bandung bersama Karang Taruna Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang, merancang kampanye komunikasi peduli lingkungan penanganan sampah. Istimewa" width="100%">
<figcaption>Tim PKM FISIP Unpas Bandung bersama Karang Taruna Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang, merancang kampanye komunikasi peduli lingkungan penanganan sampah. Istimewa</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Tim PKM Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pasundan Bandung (FISIP Unpas) membuat program Optimalisasi Peran Karang Taruna. Yakni perancangan kampanye komunikasi peduli lingkungan penanganan sampah di Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang.  Ketua Tim PKM FISIP Unpas Dhini Ardianti mengatakan, masyarakat Kecamatan Jalancagak memiliki populasi sebanyak 47.894 jiwa. Dengan populasi yang cukup besar itu menghasilkan sampah yang cukup banyak setiap hari.  ”Selama ini, masyarakat pun belum sepenuhnya menyadari pentingnya untuk kesadaran lingkungan melalui pemilahan sampah,” ujar Dhini Ardianti.  Menurut dia, dengan pemilahan sampah dapat mengurangi sampah yang terangkut ke TPA atau bahkan menumpuk di jalanan dan lahan-lahan kosong. Karena itu, dibutuhkan perancangan kampanye oleh Karang Taruna sebagai generasi muda dan agen perubahan.  ”dengan begitu, karang taruna turut mendorong kesadaran dan kepedulian lingkungan hidup di daerahnya, sehingga dapat menciptakan lingkungan hidup bersih dan sehat,” papar Dhini.  Dhini menjelaskan, permasalahan di Kecamatan Jalancagak adalah minimnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan dan menangani sampah. Karang taruna setempat belum mampu dan memahami tentang pengelolaan sampah dengan baik.  ”Ini salah satunya karena keterbatasan informasi dan juga pendekatan komunikasi kepada masyarakat sehingga kebersihan lingkungan masih belum terwujud di Kecamatan Jalancagak,” tutur Dhini Ardianti.  ”Solusi dalam memecahkan permasalahan ini adalah memberikan pemahaman melalui peningkatan environmental awareness melalui perancangan kampanye yang dilakukan pemuda, dari pemuda, untuk pemuda dan warga,” jelas dia.  Kampanye itu akan dirancang secara komprehensif, melalui pemanfaatan perangkat media komunikasi, bekerja sama membuat konten-konten inspiratif bertema peduli lingkungan, dan menangani sampah di sekitar mereka.  Sementara itu, Anggota Tim PKM Vera Hermawan mengatakan, metode pelaksanaan menggunakan pendekatan PRA (Participation Rural Appraisal). Yakni menekankan pada keterlibatan atau keikutsertaan masyarakat dalam seluruh rangkaian kegiatan dan peningkatan kemandirian serta kekuatan internal dalam masyarakat.  ”Tahap yang dilakukan adalah memberikan pendampingan dan juga menyiapkan rancangan kampanye komunikasi, diawali dengan pre-test melalui kuesioner, kemudian menayangkan film dokumenter tentang kerusakan alam, dan pada tahap selanjutnya pendampingan merancang konsep, tema, pesan, strategi, dan taktik,” terang Vera.  Selanjutnya, tambah dia, membuat akun media sosial dan menyiapkan konten untuk dibagikan di akun media sosial tersebut. Hal itu diharapkan dapat menjadi bagian dari kontribusi karang taruna sebagai generasi penerus bangsa dalam menjaga kebersihan lingkungan pada era digital.

Gandeng Karang Taruna, PKM FISIP Unpas Kampanyekan Peduli Lingkungan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/IMG_20221122_163245.jpg" alt="Delapan kades di Demak penyuap dosen UIN Semarang memasuki mobil tahanan usai ditahan Kejari Semarang. I. C. Senjaya/Antara" width="100%">
<figcaption>Delapan kades di Demak penyuap dosen UIN Semarang memasuki mobil tahanan usai ditahan Kejari Semarang. I. C. Senjaya/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Dua dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang, Amin Farih dan Adib, dijatuhi hukuman satu penjara dalam kasus dugaan suap seleksi perangkat desa di Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak, sebesar Rp 830 juta.  Putusan yang dibacakan Hakim Ketua Arkanu dalam sidang di Pengadilan Tipikor Semarang, Senin (12/12), lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum selama 1,5 tahun penjara. Selain hukuman badan, hakim juga menjatuhkan hukuman denda sebesar Rp 50 juta yang jika tidak dibayar akan diganti dengan kurungan selama 1 bulan.  ”Menyatakan terdakwa terbukti bersalah melanggar pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambahkan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi,” kata Arkanu seperti dilansir dari Antara.  Dalam pertimbangannya, jaksa menilai perbuatan kedua terdakwa sebagai ASN tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi. Dalam perkara itu, kedua terdakwa sudah mengembalikan uang suap yang totalnya Rp 480 juta untuk dirampas negara.  Wakil Dekan FISIP UIN Semarang dan Ketua Program Studi Ilmu Politik FISIP UIN Semarang tersebut didakwa menerima suap dari Saroni dan Imam Jaswadi yang merupakan perantara dalam proses seleksi perangkat desa di Kecamatan Gajah tersebut.  Saroni dan Imam Jaswadi yang juga diadili dalam perkara tersebut dijatuhi hukuman 1,5 tahun penjara. Kedua dosen tersebut diduga menerima suap Rp 830 juta dalam dua tahap untuk kisi-kisi jawaban soal ujian dalam seleksi perangkat desa tersebut.  Uang sebanyak itu berasal dari pemberian 16 calon perangkat desa di 8 desa di Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak, yang nanti memperoleh bocoran jawaban soal ujian.  Tindak pidana suap seleksi perangkat desa di Kabupaten Demak itu terungkap dari kecurigaan Rektor UIN Semarang Imam Taufik saat melakukan inspeksi dalam pelaksanaan ujian seleksi calon kepala desa pada Desember 2021. Rektor UIN curiga terhadap sejumlah peserta yang mampu menyelesaikan ujian dalam waktu singkat dan memperoleh nilai di atas 90.

Dua Dosen UIN Semarang Dihukum Satu Tahun Penjara karena Suap

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/07/image_6483441-1.jpg" alt="Aksi Cepat Tanggap (ACT) menyelenggarakan bantuan pangan menjelang hari raya Iduladha 1442 Hijriah. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Aksi Cepat Tanggap (ACT) menyelenggarakan bantuan pangan menjelang hari raya Iduladha 1442 Hijriah. (Istimewa)</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga (FISIP Unair) membuka Pusat Studi Eropa dan Eurasia. Pusat studi itu dibuka pada Senin (21/11) di Aula Soetandyo, Gedung A, FISIP Unair, Kampus B, Surabaya.  Pusat Studi Eropa dan Eurasia itu merupakan lembaga think tank baru yang dinaungi fakultas. Sebelumnya, FISIP Unair telah memiliki Pusat Studi Afrika (Pusaf). Pembukaan itu sebagai bagian dari upaya untuk memperluas spektrum kajian.  Dengan pembukaan lembaga studi baru yang berfokus di kawasan Eropa dan Eurasia, Unair memiliki platform untuk mengembangkan pemahaman dan pembelajaran tatanan geopolitik internasional. Acara itu dibuka Radityo Dharmaputra, Ketua Pusat Studi Eropa dan Eurasia. Kemudian dilanjutkan dengan penyampaian kuliah tamu dari Vasyl Hamiamin, Duta Besar Ukraina untuk Indonesia sebagai keynote speaker.  Vasyl Hamiamin mengapresiasi pembukaan pusat studi, mengingat Eropa dan Eurasia sangat berpengaruh bagi perkembangan Indonesia. ”Pembukaan ini sangat baik karena Eropa dan Eurasia sangat berpengaruh dalam geopolitik dunia,” kata Vasyl Hamiamin.  Dalam sesi kuliah tamu, Vasyl Hamiamin menyampaikan materi tentang Current Development of the Russia’s War in Ukraine: What will Happen after G20. Dia menyampaikan beberapa poin penting bahwa Presiden Jokowi adalah salah satu Asian leader yang sejak awal invasi berlangsung, menunjukkan sikap kekhawatirannya.  ”Momen presidensial G20 menjadi salah satu wadah strategis yang dianggap mampu mengangkat isu keamanan dan perdamaian. Apalagi hal tersebut berkaitan satu sama lain dengan isu-isu lain seperti ekonomi, pangan, lingkungan, dan sebagainya,” ungkap Vasyl Hamiamin.  Selanjutnya, Prof Andrey Makarychev menyampaikan topik Understanding Eeastern Europe and Eurasia: Between Russia and Ukraine. Dia menjelaskan, akhir dari post-soviet regionalisme, akibat invasi Moscow terhadap Kyiv, kemudian mengubah situasi language games dalam studi hubungan internasional (HI).  ”Sehingga beberapa konsep kunci seperti resilience, security, sovereignty, dan violence mengalami pergeseran makna,” papar Andrey Makarychev.  Sementara itu, Olga Bogdanova menyampaikan materi yang tidak terlalu bersifat high-politics. Yakni mengenai Living in the Borderland: Experience from Narva Estonia dengan membagikan pengalaman hidup di perbatasan antara Tallin dan Moscow.  ”Tinggal di kota perbatasan membuat para penduduk daerah tersebut memiliki keunikan tersendiri karena terdapat perbedaan kultur, suku, dan bahasa yang harus dikompromikan,” ucap Olga.

Dubes Ukraina untuk Indonesia Hadiri Pembukaan Pusat Studi Eropa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/WhatsApp-Image-2022-11-16-at-19.24.47.jpg" alt="Mahasiswa Prodi Ilmu Komunikasi FISIP Unpas mengikuti Workshop Kompetensi Pendukung Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI). Istimewa" width="100%">
<figcaption>Mahasiswa Prodi Ilmu Komunikasi FISIP Unpas mengikuti Workshop Kompetensi Pendukung Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI). Istimewa</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Sekitar 420 mahasiswa Prodi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Pasundan (Unpas) mengikuti acara Workshop Kompetensi Pendukung Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) untuk mahasiswa angkatan 2019.  Acara itu digelar selama 4 hari pada 13-17 November di Aula Kampus Unpas, Jalan Lengkong, Kota Bandung. Ketua Prodi Ilmu Komunikasi Rasman Sonjaya mengatakan, SKPI adalah dokumen tambahan di luar ijazah dan transkip nilai. Jika dulu hanya dibekali dengan Ijazah dan transkip nilai, mulai angkatan 2019, pihaknya akan membekali mahasiswa dengan SKPI.  ”SKPI itu adalah penjelasan tentang kondisi objektif mengenai prestasi dan kompetensi yang dimiliki mahasiswa, dengan dokumen itu menunjukkan kesiapan mereka untuk bisa diterima di dunia kerja,” ujar Rasman, Rabu (16/11).  Dia menjelaskan, komponen SKPI itu adalah, prestasi selama mahasiswa kuliah, kegiatan workshop, seminar, termasuk di dalamnya adalah workshop kompetensi. Oleh karena itu, pihaknya bermitra dengan empat lembaga yang terpilih, yakni dengan Perhumas. Pihak kampus menggelar Junior Public Relation (PR).  Selain itu dengan PWI Jabar, menggelar jurnalis praktis. Dengan Gema Nusa untuk workshop public speaking dan serta dengan Chlorine Digital Media untuk workshop digital marketing.  ”Tujannya, kita ingin melaksanakan amanah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012. Kedua, kita akan melaksanakan amanah Kemenristekdikti Nomor 59 Tahun 2018, bahwa perguruan tinggi harus menerbitkan SKPI,” jelas Rasman Sonjaya.  Dengan bekal SKPI, lanjut dia, mahasiswa Unpas, khususnya Ilmu Komunikasi punya keunggulan dibandingkan dengan lulusan lain yang belum memiliki SKPI. Sebab, dengan SKPI dunia kerja akan memandang bahwa sarjana tersebut sudah kompeten untuk masuk ke dunia kerja.  ”Tujuannya, kita ingin memberikan nilai lebih kepada lulusan, supaya mereka bisa kompetensi di dunia kerja,” ucap Rasman Sonjaya.  Sementara itu, Wakil Dekan I Kunkunrat menambahkan, dengan mengikuti kegiatan tersebut, lulusan itu akan melihat masa depan dalam tiga hal. Pertama studi lanjut, bekerja di tempat yang ditujunya, dan berwirausaha.  ”Studi lanjut itu kan memerlukan tes potensi akademik, di situ ada keterhubungan. Di dunia usaha, dan di dunia kerja, perusahaan, baik itu institusi swasta maupun negeri, itu kan melihat kompetensinya, apa tambahannya,” papar Kunkunrat.  Menurut dia, dengan kegiatan tersebut memberi keringanan untuk stakeholder memilih sumber daya manusia (SDM) yang sesuai dengan keperluan. ”Untuk itu harapan saya, ini dikembangkan menjadi aktivitas yang betul-betul proposional, menampilkan kompetensi mahasiswa yang sebenarnya. Memang di Fisip Unpas ini yang ditekankan adalah angkatan 2019 ini,” tambah Kunkunrat.

420 Mahasiswa Ilmu Komunikasi Unpas Ikuti Workshop SKPI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/IMG_20221110_212954.jpg" alt="Aktris sekaligus sineas muda Prilly Latuconsina menjadi dosen praktisi melalui program Praktisi Mengajar di Departemen Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM, Sleman, Kamis (10/11). UGM/Antara" width="100%">
<figcaption>Aktris sekaligus sineas muda Prilly Latuconsina menjadi dosen praktisi melalui program Praktisi Mengajar di Departemen Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM, Sleman, Kamis (10/11). UGM/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Aktris sekaligus sineas muda Prilly Latuconsina menjelaskan mengenai pola relasi media dengan selebritas saat memberikan kuliah kepada mahasiswa di Departemen Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM, Sleman, Kamis (10/11).  Dalam kesempatan itu, Prilly menjadi dosen praktisi melalui program Praktisi Mengajar bagian dari program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Kemendikbudrsitek.  ”Media jadi wadah dan tempat bagi selebritas untuk tumbuh, merintis karir, meraih popularitas. Sementara media membutuhkan selebritas dengan popularitas tinggi untuk meningkatkan engagement dengan audiens,” kata Prilly seperti dilansir dari Antara.  Era media baru, kata Prilly, memberikan peluang bagi siapa saja untuk menjadi selebritas. Infotainment mempunyai nilai berita dan paparan tinggi yang dinilai mampu memuat fakta dan edukasi untuk audiens secara luas karena tayang di TV nasional.  Di hadapan mahasiswa UGM, dia kemudian memaparkan tentang pentingnya mengelola krisis selebritas karena seseorang dengan status selebritas sangat rawan dengan krisis. Selebritas harus mampu memitigasi risiko yang disebabkan oleh krisis.  ”Kalau saat krisis yang harus jaga emosi dan kontrol diri. Ini butuh tim publikasi yang menenangkan di mana saat krisis tim ini yang kerja, tapi kalau di Indonesia dilakukan sendiri, beda dengan di luar negeri ada tim yang bergerak,” ujar alumnus London School of Public Relation (LSPR) itu.  Saat alami krisis, menurut dia, mengumpulkan fakta-fakta baik terkait selebritas yang tengah mengalami krisis sangat penting sembari tetap berhubungan baik dengan media. Hal tersebut bertujuan agar selebritas dapat dengan mudah memunculkan berita baik dengan konten maupun menggelar konferensi pers.  Meski begitu, menurut pengusaha muda itu, tak kalah penting menjadi apa adanya agar audiens mempunyai relativitas dan dapat bersimpati dengan kondisi sebenarnya. Prilly menjelaskan ada beberapa interaksi yang bisa dilakukan dengan media di saat terjadi krisis.  ”Di antaranya dengan wawancara secara spontan, konferensi pers untuk hal yang harus diklarifikasi, konferensi pers secara reguler dan interaktif, serta selalu siap 24 jam memberikan berita baik sampai situasi kembali normal,” terang Prilly.  Selain itu, menurut dia, seorang selebritas juga perlu memilih juru bicara yang ahli saat harus memberikan pernyataan atau klarifikasi. Fia mencontohkan beberapa selebriti yang dinilai memiliki hubungan baik dengan media dengan reputasi baik dan profesional, di antaranya Nagita Slavina, Maudy Ayunda, dan Cinta Laura.  ”Kerja di industri hiburan harus bergandengan tangan dengan media. Kalau selebritas punya hubungan baik dengan media, akan sungkan untuk memberitakan hal-hal buruk,” tutur Prilly, pemeran sinetron Ganteng Ganteng Serigala itu.

Prilly Jelaskan Relasi Media dan Selebritas saat Mengajar di UGM

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/20221031_112846.jpg" alt="Sidang tuntutan dua dosen UIN Walisongo Semarang di Pengadilan Tipikor Semarang, Senin (31/10). I.C. Senjaya/Antara" width="100%">
<figcaption>Sidang tuntutan dua dosen UIN Walisongo Semarang di Pengadilan Tipikor Semarang, Senin (31/10). I.C. Senjaya/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Dua dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang, Amin Farih dan Adib, dituntut 1,5 tahun penjara. Mereka diduga terlibat kasus suap seleksi perangkat desa di Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak, sebesar Rp 830 juta.  Jaksa Penuntut Umum Sri Heryono dalam sidang di Pengadilan Tipikor Semarang juga menuntut terdakwa membayar denda sebesar Rp 50 juta yang jika tidak dibayarkan akan diganti dengan kurungan selama 2 bulan. ”Menyatakan terdakwa terbukti bersalah melanggar pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambahkan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” kata jaksa Sri Heryono seperti dilansir dari Antara dalam sidang yang dipimpin Hakim Ketua Arkanu.  Dalam pertimbangannya, jaksa menilai, perbuatan kedua terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi. Dalam perkara itu, kedua terdakwa sudah mengembalikan uang suap yang totalnya Rp 480 juta untuk dirampas oleh negara.  Wakil Dekan FISIP UIN Semarang dan Ketua Program Studi Ilmu Politik FISIP UIN Semarang tersebut didakwa menerima suap dari Saroni dan Imam Jaswadi yang merupakan perantara dalam proses seleksi perangkat desa di Kecamatan Gajah tersebut. Saroni dan Imam Jaswadi yang juga diadili dalam perkara tersebut dituntut hukuman 2 tahun penjara.  Kedua dosen tersebut diduga menerima suap Rp 830 juta dalam dua tahap untuk kisi-kisi jawaban soal ujian dalam seleksi perangkat desa tersebut. Uang sebanyak itu berasal dari pemberian 16 calon perangkat desa di 8 desa di Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak. Mereka akan memperoleh bocoran jawaban soal ujian.  Tindak pidana suap seleksi perangkat desa di Kabupaten Demak itu terungkap dari kecurigaan Rektor UIN Semarang Imam Taufik saat melakukan inspeksi dalam pelaksanaan ujian seleksi calon kepala desa pada Desember 2021. Rektor UIN curiga terhadap sejumlah peserta yang mampu menyelesaikan ujian dalam waktu singkat dan memperoleh nilai di atas 90.  Atas tuntutan tersebut, hakim memberi kesempatan kepada para terdakwa untuk menyampaikan pembelaan pada sidang yang akan datang.

Dua Dosen UIN Semarang Dituntut 1,5 Tahun karena Terima Suap

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/SmartSelect_20220823-115252_Gallery.jpg" alt="Sidang kasus dugaan suap terhadap dosen UIN Walisongo Semarang di Pengadilan Tipikor Semarang, Selasa (23/8). I.C. Senjaya/Antara" width="100%">
<figcaption>Sidang kasus dugaan suap terhadap dosen UIN Walisongo Semarang di Pengadilan Tipikor Semarang, Selasa (23/8). I.C. Senjaya/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Dua dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang, Jawa Tengah, diadili atas dugaan menerima suap. Yakni dalam seleksi perangkat desa di Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak, sebesar Rp 830 juta.  Jaksa Penuntut Umum Sri Heryono dalam sidang di Pengadilan Tipikor Semarang mengatakan, kedua terdakwa masing-masing Amin Farih, wakil Dekan FISIP UIN Semarang. Selain itu, Ketua Program Studi Ilmu Politik FISIP UIN Semarang Adib.  ”Tindak pidana korupsi yang terjadi pada 2021 tersebut bermula ketika FISIP UIN Semarang jalin kerja sama dalam pelaksanaan seleksi perangkat desa di Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak. Dalam susunan panitia seleksi tersebut, terdakwa Amin Farih menjabat sebagai pengarah, sementara Adib menjabat sebagai ketua panitia seleksi ujian calon perangkat desa,” kata jaksa Sri Heryono seperti dilansir dari Antara.  Dalam pelaksanaan seleksi tersebut, lanjut Sri Heryono, Kepala Desa Cangkring Imam Jaswadi yang juga menjadi terdakwa dalam perkara tersebut, mengatasnamakan diri sebagai perwakilan kepala desa se-Kabupaten Demak. Dia menemui terdakwa Amin Farih dan Adib untuk meminta kisi-kisi soal ujian dalam seleksi tersebut.  Imam Jaswadi bersama Saroni, mantan Wakapolsek Karanganyar, Kabupaten Demak, yang telah dipindah tugas ke Polres Banjarnegara memberikan uang kepada Amin dan Adib. Yakni sebanyak Rp 830 juta dalam dua tahap untuk kisi-kisi jawaban soal ujian dalam seleksi perangkat desa tersebut.  Uang sebanyak itu berasal dari pemberian 16 calon perangkat desa di 8 desa di Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak. Mereka dijanjikan memperoleh bocoran jawaban soal ujian.  ”Penyerahan pertama uang Rp 720 juta dari terdakwa Imam Jaswadi dilakukan di rumah terdakwa Adib,” terang jaksa Sri Heryono dalam sidang yang dipimpin Hakim Ketua Arkanu.  Sementara itu, uang senilai Rp 110 juta sisanya diserahkan saat pertemuan di Rumah Makan Kampung Laut Semarang. Dari uang sebanyak itu, menurut jaksa, sebanyak Rp 300 juta di antaranya diserahkan kepada saksi Tholkathul Khoir untuk dilaporkan kepada Dekan FISIP UIN Semarang Misbah Zulfa Elisabeth.  Tindak pidana suap itu terungkap setelah kecurigaan Rektor UIN Imam Taufik saat melakukan inspeksi dalam pelaksanaan ujian seleksi calon kepala desa pada Desember 2021. Rektor curiga terhadap sejumlah peserta yang mampu menyelesaikan ujian dalam waktu singkat dan memperoleh nilai di atas 90 poin. Dari hasil koordinasi, lanjut jaksa, rektor menyatakan pelaksanaan ujian seleksi perangkat desa Kecamatan Gajah tersebut tidak sah atau cacat hukum.  Terhadap dakwaan jaksa tersebut, keempat terdakwa menyatakan tidak akan menyampaikan jawaban dan meminta sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi.

Terima Suap, Dua Dosen UIN Walisongo Semarang Diadili