<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/29/WhatsApp-Image-2026-01-29-at-113054-1805493317.jpeg" alt="Dari kiri: Ghansham Anand, Nindyo Pramono, dan Bambang Sugeng Ariadi di PN Surabaya, Selasa (27/1). Bambang Sugeng tidak menantongi tugas dari Unair untuk memberikan kesaksian. (Alfian Rizal/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Dari kiri: Ghansham Anand, Nindyo Pramono, dan Bambang Sugeng Ariadi di PN Surabaya, Selasa (27/1). Bambang Sugeng tidak menantongi tugas dari Unair untuk memberikan kesaksian. (Alfian Rizal/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Dua dosen Fakultas Hukum Unair menjadi ahli dalam perkara gugatan Dahlan Iskan terhadap direksi PT Jawa Pos tekait permintaan dokumen risalah RUPS di PN Surabaya, Selasa (27/1). Yakni, Bambang Sugeng Ariadi yang dihadirkan pihak Dahlan dan Ghansham Anand yang dihadirkan PT Jawa Pos. Namun, hanya Ghansham yang mengantongi surat tugas untuk menjadi ahli dalam perkara tersebut. Sementara itu, Bambang melampirkan surat tugas dari Asosiasi Pengajar Hukum Perdata (APHK). Pengacara PT Jawa Pos E.L. Sajogo meragukan kapasitas Bambang sebagai ahli karena tidak melampirkan surat tugas dari Unair. "Pendapat beliau (Bambang) tidak mewakili Unair karena Unair telah menugaskan Pak Ghansham. Keahlian Pak Bambang perlindungan konsumen yang tidak relevan dengan perkara ini," ujar Sajogo. Dekan Fakultas Hukum Unair Hadi Subhan memastikan bahwa Bambang tak mengantongi surat tugas dari Unair. "Yang dapat surat tugas dari Fakultas Hukum Unair adalah Pak Ghansham Anand," kata Hadi. Selain itu, kebijakan Fakultas Hukum Unair hanya menugaskan satu pengajarnya sebagai ahli dalam satu perkara. Unair melarang ada dua ahli yang berbeda pendapat dalam perkara yang sama. "Karena sudah memberikan surat tugas ke Pak Ghansham, jadi FH Unair tidak mengeluarkan surat tugas yang lain untuk pihak sebaliknya. Sebab satu institusi tidak etis kalo secara sengaja mengeluarkan surat tugas kedua belah pihak yang berperkara," ujarnya. (gas)

Dua dosen Fakultas Hukum Unair menjadi ahli dalam perkara gugatan Dahlan Iskan tidak mengantongi surat tugas.

Bambang Sugeng, Ahli dari Dahlan Iskan Tak Kantongi Surat Tugas dari Unair

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/sekeluarga-rekor-muri.jpg" alt="KELUARGA PEMBELAJAR: Dari kiri, Mitchell Hans, Michael Hans, Inge Soesanto, Tandyo Hasan, dan Iman Prihandono seusai konferensi pers penghargaan Muri di Kampus C Unair pada Jumat (12/8). (Septinda ayu/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>KELUARGA PEMBELAJAR: Dari kiri, Mitchell Hans, Michael Hans, Inge Soesanto, Tandyo Hasan, dan Iman Prihandono seusai konferensi pers penghargaan Muri di Kampus C Unair pada Jumat (12/8). (Septinda ayu/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>Satu keluarga berhasil memecahkan rekor Muri sebagai keluarga pertama peraih gelar doktor ilmu hukum dari perguruan tinggi yang sama. Mereka adalah keluarga pasangan Tandyo Hasan dan Inge Soesanto beserta kedua putra mereka, Michael Hans dan Mitchell Hans.  SEPTINDA AYU PRAMITASARI, Surabaya  TEPAT saat diwisuda sebagai lulusan doktor Fakultas Ilmu Hukum Universitas Airlangga (Unair) pada Sabtu (13/8), Mitchell Hans berhasil menambah deretan piagam Museum Rekor Dunia-Indonesia (Muri) di keluarganya. Satu keluarga tersebut dinobatkan sebagai keluarga pertama peraih gelar doktor ilmu hukum dari perguruan tinggi yang sama.  Mereka adalah Dr Tandyo Hasan SH MH MKn, Dr Inge Soesanto SH MKn, serta kedua putra mereka, Dr Michael Hans SH SE MKn LLM CLA CCD dan Dr Mitchell Hans SH MKn LLM CCD.  Piagam rekor Muri tidak hanya diberikan kepada keluarga tersebut, tapi juga fakultas hukum dan Unair sebagai fakultas dan universitas pertama yang meluluskan satu keluarga dari program studi doktor ilmu hukum.  ’’Ini (penghargaan Muri) bukan kali pertama yang pernah kami terima,” kata Tandyo kepada Jawa Pos saat konferensi pers di Kampus C Unair Jumat (12/8).  Tandyo mengatakan, sebelumnya keluarganya pernah mendapatkan dua kali penghargaan Muri pada 2009.  Yakni, rekor Muri sebagai suami istri yang menempuh S-3 program doktor studi ilmu hukum di Unair secara bersama. Kemudian, rekor Muri sebagai ayah, ibu, dan anak wisuda dalam waktu bersamaan di universitas yang sama. ’’Sekarang dengan diwisudanya Mitchell, satu keluarga mendapatkan Muri kali ketiga,” ujarnya.  Tandyo menambahkan, tidak ada paksaan agar seluruh anaknya mengikuti jejak kedua orang tuanya. Mereka memiliki kecintaan sendiri di bidang hukum. Yang terpenting, anak-anaknya memiliki komitmen untuk meraih cita-citanya dan tidak menyia-nyiakan waktu.  ’’Kami tidak pernah mengarahkan untuk mengambil ilmu hukum saat kuliah. Mereka punya ketertarikan sendiri di bidang itu,” katanya.  Tandyo menyukai bidang hukum karena ketika lulus kuliah bisa segera bekerja. Anak pertamanya, Michael, pun awalnya pernah mengenyam pendidikan ekonomi. Kemudian ikut seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri (SBMPTN) dan diterima di ilmu hukum. Keduanya pun dijalani hingga tuntas lulus sarjana.  ’’Namun, pas ambil gelar doktor, justru memilih bidang hukum,” ujarnya.  Inge menambahkan, dalam mendidik kedua putranya, dirinya lebih fleksibel dan memberikan kebebasan untuk menentukan masa depan sesuai passion. Namun, seiring berjalannya waktu, kedua putranya justru menyukai bidang hukum.  ’’Pekerjaan saya dan suami kan juga di bidang hukum. Kalau di rumah, kami komitmen jangan pernah bahas pekerjaan,” kata dia, lantas tertawa.  Kini, kedua putranya mengikuti jejak Tandyo dan Inge. Hal itu menjadi berkah tersendiri. Apalagi bekerja di dunia yang sama. Mereka pun sering memanfaatkan waktu di rumah untuk menambah wawasan dalam menangani kasus.  ’’Kadang kalau ada kasus, sering mendapatkan sudut pandang yang berbeda dari keluarga,” ucap Inge.  Dekan Fakultas Hukum Unair Iman Prihandono mengatakan bangga atas prestasi yang dicapai keluarga Tandyo. Apalagi, semangat Tandyo dan istrinya bersedia mengabdikan diri untuk mengajar di FH Unair menjadi teladan bagi mahasiswa. ’’Selain punya gelar doktor, beliau mengajar di FH Unair,” ujarnya.

Satu Keluarga Alumni Fakultas Hukum Unair Raih Rekor Muri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/07/UNAIR.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Fakultas Hukum Universitas Airlangga (Unair) berhasil menduduki posisi terbaik kedua se-Indonesia versi QS World University Rankings (WUR) 2021 untuk subjek law and legal studies. Berdasar akreditasi internasional tersebut, FH Unair mendapatkan peringkat 251-300 kampus dunia.  Dekan FH Unair Iman Prihandono mengatakan bahwa QS WUR mengakreditasi suatu universitas melalui empat indikator penilaian. Yakni, employer reputation, academic reputation, research citations per paper, dan H-index.  ’’Semua dilihat, mulai sisi akademik, kuantitas dan kualitas lulusan yang dapat diterima di dunia kerja, kuantitas tulisan para akademisi, hingga dampak tulisan para akademisi FH Unair terhadap perkembangan ilmu pengetahuan,’’ katanya.  Iman menuturkan, FH Unair mendapatkan nilai terbesar di employer reputation. Yakni, alumni mendapatkan penilaian yang sangat baik dalam dunia kerja. Kemudian, nilai terbesar kedua adalah academic reputation. ’’Selama lima tahun terakhir, kita mulai sering mengirimkan lecturer exchange, student exchange, dan joint publication dengan universitas-universitas lain di luar negeri,” tuturnya.  Iman menambahkan, FH Unair akan terus mempertahankan dan meningkatkan dua nilai indikator tersebut. Selain itu, FH Unair menargetkan sekitar 90 dosen tamu dari luar negeri mengajar di Unair selama 2021. Begitu juga sebaliknya, dosen FH Unair mengajar di luar negeri. ’’FH Unair juga akan lebih melakukan reach out terhadap alumni dengan karir yang membanggakan demi menaikkan skor employer reputation,’’ ujar dia.  Untuk lima tahun ke depan, lanjut dia, FH Unair juga berenca_na menginisiasi program kelas alumni. Jadi, setidaknya dalam setiap mata kuliah, satu kelas harus diisi seorang alumnus. ’’Ada 50-an mata kuliah dalam satu semester. Jadi, kurang lebih dalam satu tahun kami bisa menghadirkan sekitar 100 alumnus,’’ imbuhnya.  Hal tersebut dapat menjadikan alumni merasa menjadi bagian krusial dari almamaternya. Selain itu, FH Unair mendapatkan manfaat dari alumni dalam hal ilmu di lapangan. ’’Kami ingin memperkuat hubungan antara fakultas dan alumni,’’ kata dia.  Iman menambahkan bahwa FH Unair juga akan terus meningkatkan nilai sitasi dan H-index. Dosen harus ditarget untuk meningkatkan publikasi tulisannya yang berkualitas dalam waktu satu tahun. Penelitian hukum di FH Unair tidak lagi sekadar penelitian dasar dan deskriptif. Namun, juga harus lebih analitikal dan antisipatif terhadap perkembangan hukum ke depan. ’’Kami ingin fokus terhadap tiga koridor penelitian besar yang akan didorong,’’ ucapnya.  Iman menyebutkan, koridor penelitian pertama berkaitan dengan teknologi. Hukum harus bisa mengantisipasi perkembangan teknologi dalam segala aspek kehidupan manusia, seperti transaksi ekonomi, penggunaan artificial intelligence (AI), dan cryptocurrency.  Yang kedua adalah energi. Sebab, dunia akan dihadapkan pada tantangan perubahan energi. Yakni, transisi dari non-renewable energy menuju renewable energy. Tentunya hukum harus bisa mengantisipasi dalam mengakomodasi transisi tersebut. Baik dari segi hukum investasi maupun international trade.  Baca Juga: <a class="d-block" href="https://www.jawapos.com/ekonomi/15/03/2021/genose-diterapkan-di-bandara-per-1-april-masih-perlukah-tes-antigen/">GeNose Diterapkan di Bandara Per 1 April, Masih Perlukah Tes Antigen?</a>  ’’Ketiga, terkait sustainable development goals (SDG). Masalah yang berkaitan dengan SDG adalah kemiskinan, kesehatan, dan pangan. Indonesia masih memiliki seluruh masalah tersebut,’’ katanya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://youtu.be/NvutQrlIAC4

Fakultas Hukum Unair Terbaik Kedua di Indonesia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/09/evaluasi-kebijakan-pertanahan_m_159131.jpeg" alt="Agus Sekarmadji" width="100%">
<figcaption>Agus Sekarmadji</figcaption>
</figure>TANGGAL 24 September adalah tepat 57 tahun Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) diundang-undangkan. Salah satu tujuan UUPA adalah menjadi alat untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat. Hal itu sesuai dengan landasan konstitusional politik hukum agraria nasional sebagaimana terdapat dalam pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Permasalahannya, apakah kebijakan pertanahan yang telah diterbitkan sudah sejalan dengan tujuan politik hukum agraria? Saya mengamati ada beberapa kebijakan yang tidak sejalan dengan tujuan politik hukum agraria. Pertama, terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 103 Tahun 2015 tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian oleh Orang Asing yang Berkedudukan di Indonesia. Salah satu pertimbangan lahirnya PP 103/2015 tersebut adalah untuk lebih memberikan kepastian hukum pemilikan rumah tempat tinggal atau hunian bagi orang asing yang berkedudukan di Indonesia, maka PP 41/1996 perlu diganti. Artinya, PP 41/1996 yang sebelumnya mengatur pemilikan rumah tempat tinggal atau hunian oleh orang asing yang berkedudukan di Indonesia dinilai kurang memberikan kepastian hukum. Kalau kita cermati substansi PP 103/2015, pengertian orang asing yang berkedudukan di Indonesia itu diperluas, yakni orang yang bukan warga negara Indonesia yang keberadaannya memberikan manfaat, melakukan usaha, &rdquo;bekerja&rdquo;, atau berinvestasi di Indonesia. Artinya, dengan adanya batasan semacam itu, orang asing yang &rdquo;bekerja&rdquo; mencari penghasilan di Indonesia dimungkinkan memiliki rumah tinggal di Indonesia. Hal itu berbeda dengan ketentuan PP 41/1996 dan peraturan pelaksananya, Peraturan Menteri Agraria (Permen Agraria)/Kepala BPN Nomor 7 Tahun 1996 sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Kepala BPN Nomor 8 Tahun 1996 yang mensyaratkan bahwa orang asing yang boleh memiliki rumah tempat tinggal di Indonesia adalah orang asing yang kehadirannya di Indonesia memberikan manfaat bagi pembangunan nasional. Artinya, orang asing tersebut tidak boleh dilihat semata-mata dari kepentingan orang asing yang bersangkutan, tetapi lebih dari itu kehadirannya di Indonesia &rdquo;harus memberikan manfaat atau kontribusi terhadap pembangunan nasional&rdquo;. Hal tersebut dipertegas dalam pasal 1 ayat (2) Permen Agraria 7/1996 yang menyebutkan bahwa orang asing tersebut adalah yang memiliki dan memelihara kepentingan ekonomi di Indonesia &rdquo;dengan melaksanakan investasi&rdquo;. Dari peraturan tersebut jelaslah, PP 41/1996 mensyaratkan &rdquo;hanya orang asing yang berinvestasi di Indonesia&rdquo; yang boleh memiliki rumah untuk tempat tinggal. Dengan syarat tersebut, keberadaan orang asing itu jelas akan menguntungkan negara dalam penerimaan pajak dan dapat membuka lapangan kerja. Sehingga penerimaan pajak meningkat dan bisa mengurangi penganggur. Itu pun hanya satu buah rumah yang dapat dimiliki orang asing tersebut. Hal itu berbeda dengan PP 103/2015 yang membuka kesempatan bagi orang asing untuk punya rumah tinggal di Indonesia. Bahkan, orang asing yang bekerja di Indonesia sudah dapat memiliki rumah tempat tinggal di Indonesia. Dengan keadaan tersebut, dapat dipastikan kita akan bersaing dengan orang asing dalam hal mendapatkan pekerjaan dan bersaing untuk mendapatkan tanah untuk rumah tempat tinggal di negara kita sendiri. Selain itu, ketentuan yang saya lihat tidak tepat adalah rumah tinggal bagi orang asing tersebut berdiri di atas tanah hak pakai untuk jangka waktu 30 tahun dan dapat diperpanjang 20 tahun. Padahal, ketentuan umum tentang pemberian hak pakai bagi perorangan sebagaimana diatur dalam pasal 45 ayat (1) PP 40/1996 (tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai), hak pakai diberikan untuk jangka waktu 25 tahun dan dapat diperpanjang 20 tahun. Jadi, dari ketentuan tersebut, total pemberian dan perpanjangan hak pakai bagi orang Indonesia hanya 45 tahun, sedangkan orang asing 50 tahun. Jika kita lihat dari tujuan politik hukum pertanahan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam untuk mencapai kemakmuran rakyat, keberadaan PP 103/2015 tidak lebih baik daripada PP 41/1996. Kedua, terbitnya kebijakan terkait pemberian hak guna bangunan (HGB) untuk pedagang kaki lima (PKL) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 2 Tahun 2016 sebagai perubahan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN 21/2015. Dalam peraturan tersebut dimungkinkan diterbitkannya HGB untuk PKL dengan luas bidang yang sangat kecil karena diberikan maksimal 100 meter persegi. Kalau kita lihat, kebijakan tersebut seakan-akan sangat populer. Akan tetapi, perlu diketahui, pemegang HGB itu memiliki kewajiban untuk mendirikan dan mempunyai bangunan di atas tanah tersebut. Selain itu, jika jangka waktu HGB habis, ada kewajiban untuk melakukan perpanjangan dan pembaruan hak jika ingin tetap memperpanjang menguasai tanah tersebut dan tentunya diperlukan biaya untuk perpanjangan dan pembaruan. Jika tidak dilakukan pembangunan di atas tanah itu, berarti bertentangan dengan tujuan diberikannya HGB sehingga tidak dapat dilakukan perpanjangan atau pembaruan hak. Karena itu, persyaratan untuk perpanjangan dan pembaruan hak harus menunjukkan izin mendirikan bangunan (IMB) sebagai bukti bahwa tanah tersebut telah dibangun. Jika tidak mendirikan dan mempunyai bangunan, secara yuridis tidak melakukan kewajiban diberikannya HGB. Selain itu, dalam peraturan tersebut dimungkinkan pemberian HGB untuk PKL maksimal lima tahun, khususnya untuk lokasi sementara. Hal itu jelas bertentangan dengan prinsip pengaturan HGB. Kebijakan tersebut sangat bertolak belakang dengan kebijakan pemberian hak milik untuk rumah sederhana dan rumah sangat sederhana (RS dan RSS) sebagaimana diatur dalam Permen Agraria 9/1997 yang selanjutnya diganti dengan kebijakan pemberian hak milik untuk rumah tinggal sebagaimana diatur dalam Permen Agraria 6/1998. Dalam peraturan tersebut HGB untuk rumah tinggal dapat diajukan permohonan untuk diubah menjadi hak milik. Pemberian HGB itu dirasa sangat memberatkan, khususnya bagi mereka yang tinggal di RS maupun RSS. Karena itu, sepanjang rumah tersebut diperuntukkan sebagai tempat tinggal dan luasnya tidak lebih dari 600 meter persegi, dapat diubah menjadi hak milik. Peraturan tersebut ditujukan agar tidak membebani mereka yang mempunyai rumah sepanjang rumah itu untuk rumah tinggal. Sehingga pemberian HGB untuk PKL menurut saya sangat tidak tepat. Selain itu, hal yang menurut saya tidak tepat dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang 2/2016 adalah adanya HGB di atas tanah kas desa. Padahal, HGB hanya dapat diterbitkan di atas tanah negara, tanah hak pengelolaan, dan tanah hak milik orang lain dengan perjanjian (PP 40/1996). Sehingga peraturan tersebut bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Karena itu, pemerintah seharusnya segera melakukan evaluasi terhadap beberapa kebijakan pertanahan. Selain itu, setiap kebijakan di bidang pertanahan harus dibuat dengan tujuan untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Evaluasi Kebijakan Pertanahan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/02/bintara-polri-yang-bergelar-doktor-iwansyah-h-abubakar-grogi-sebulan-terakhir-sulit-tidur_m_112275.jpeg" alt="MEMPERTAHANKAN: Iwansyah H. Abubakar saat sidang terbuka program Doktor Ilmu Hukum Kamis (23/2) di aula Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya." width="100%">
<figcaption>MEMPERTAHANKAN: Iwansyah H. Abubakar saat sidang terbuka program Doktor Ilmu Hukum Kamis (23/2) di aula Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya.</figcaption>
</figure>Iwansyah H. Abubakar termasuk polisi langka. Pangkatnya boleh masih brigadir kepala. Tapi, gelar akademisnya adalah doktor. Prestasi itu direngkuh lantaran kegemarannya membaca buku.  FAJRIN MARHAENDRA BAKTI  IWANSYAH langsung sujud syukur sesaat setelah dinyatakan lulus oleh tim penguji disertasinya Kamis (23/2). Apalagi lelaki asal Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat (NTB), itu dinyatakan lulus dengan predikat cum laude. Dalam sidang di Aula Pancasila Gedung A Fakultas Hukum Universitas Airlangga itu, dia memperoleh indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,75. Dia menjadi doktor ke-319 Fakultas Hukum Unair. &rdquo;Rasanya plong,&rdquo; ujar Dr Iwansyah H. Abubakar SH MH, nama kompletnya kini. Sujud syukur itu seolah menjadi puncak penantiannya. Beberapa jam sebelumnya, dia mengaku gugup. Benaknya dipenuhi ketakutan. Apalagi di atas podium, dia tampak demam panggung. Sepuluh anggota tim penguji membuat sambutannya terbata-bata. Mereka, antara lain, Prof Dr Sri Hajati SH MS (ketua sidang), Dr Lina Hastuti SH MH (sekretaris sidang), Prof Dr Nur Basuki Minarno SH MHum, Prof Dr Didik Endro Purwoleksono SH MH, dan Prof Dr Yohanes Sogar Simamora SH MHum. Selain itu, ada Prof Dr Agus Yudha Hernoko SH MH, Dr Sukardi SH MH, Dr Sarwirini SH MH, Dr Toetik Rahayuningsih SH MHum, dan Dr Astutik SH MH. &rdquo;Anda jangan gugup. Nanti hilang semua,&rdquo; ujar Nur Basuki Minarno, penguji sekaligus promotornya. Namun, ucapan Nur Basuki itu belum mampu meredakan kegugupan Iwansyah. Meski berjalan lancar, beberapa kali dia harus menjawab dengan terbata-bata. Kehadiran sang istri, Ririn Andriani, sedikit mengangkat mentalnya. Memang, Iwansyah mengaku fobia terhadap ujian. &rdquo;Saya cuma tidur dua jam kemarin,&rdquo; aku bapak dua anak tersebut. Itu belum apa-apa. Selama sebulan belakangan ini, dia mengaku tidak bisa tidur nyenyak. Waktunya tersita untuk menyelesaikan revisi ujian sebelumnya. &rdquo;Ujian tertutup terakhir revisinya paling banyak. Jadi, butuh waktu ekstra,&rdquo; keluhnya. Beruntung, dia dibebaskan dari tugas di kepolisian. Tujuannya, dia bisa berfokus menyelesaikan studinya. &rdquo;Support dari atasan memang sangat besar,&rdquo; ujar pria yang berdinas di bidang kedokteran dan kesehatan Polda Jatim sejak 2011 itu. Momen paling berat terjadi saat injury time. Tiga hari berturut-turut sebelum hari pengumpulan disertasinya yang berjudul Kekuatan Pembuktian Otopsi Forensik Virtual dalam Tindak Pidana, dia tidak tidur. Bahkan, untuk menambah stamina, dia harus suntik injeksi multivitamin methycobal. Itu terjadi setiap akan menjalani ujian. &rdquo;Setiap ujian, selain saya harus mengerti pokok bahasan materi ujian, titik dan koma harus hafal, &rdquo; akunya. Bahkan, ketika naskah sudah terkumpul, dia masih sulit tidur. Dia masih dikejar persiapan ujian. &rdquo;Apalagi sebelum ujian, dipanggil Kapolda,&rdquo; tuturnya. Dia sempat kepikiran, kenapa Kapolda Jatim Irjen Pol Machfud Arifin sampai memanggil dirinya. Iwansyah takut mendapat teguran. Ternyata, bungsu di antara lima bersaudara itu malah mendapat apresiasi dari Machfud. &rdquo;Tetap sulit tidur. Malah jadi beban, hahaha,&rdquo; selorohnya. Perjuangan Iwansyah memang bukan hasil instan. Dia mengaku harus menyelesaikan studi dengan berdarah-darah. Selama kurang lebih empat tahun, dia harus berkeliling perpustakaan untuk mencari referensi. Sebab, materi yang menjadi pembahasan disertasinya adalah hal baru. Belum banyak buku yang membahasnya. &rdquo;Harus ke Jakarta, Jogjakarta, Bandung. Seadanya referensi pokoknya,&rdquo; beber pria 36 tahun itu. Iwansyah masih ingat saat melakukan studi perbandingan penelitian di Universitas Gadjah Mada, Jogjakarta. Saat itu, dia lupa membawa surat penelitian. Padahal, surat tersebut penting untuk pengantar. Akhirnya, dia harus mengambil kembali ke Surabaya. &rdquo;Tapi, sebelum balik ke Jogjakarta, saya harus ke Jakarta dulu karena ada tugas,&rdquo; kenangnya. Setelah dari Jakarta, dia baru bisa melakukan penelitian. Peristiwa mondar-mandir itu tidak bisa dilupakan Iwansyah. Kondisi tersebut diakuinya yang paling hectic selama melakukan penelitian. Namun, dia bersyukur karena selama menjalankan penelitian, setiap orang mendukungnya. &rdquo;Jadi, biaya tidak masalah,&rdquo; ujar pria yang masuk bintara Polri pada 2002 tersebut. Biaya untuk menyelesaikan S-3-nya memang tidak sedikit. Bisa untuk membeli mobil sedan buatan Jepang. Belum lagi kebutuhan tambahan seperti buku dan fotokopi. Untuk itu, dia mengaku mbonek. &rdquo;Bonek saja, Mas. Yang penting sekolah dulu,&rdquo; ujarnya bersemangat. Selama empat tahun belakangan dia mengaku harus berhemat. Bahkan, sekeluarga harus &rdquo;berpuasa&rdquo;. Keinginan yang tidak perlu harus ditahan. Namun, biaya untuk buku tidak dibatasi. &rdquo;Kalau buku, tetap harus beli. Wajib itu,&rdquo; terang pria yang masuk dalam anggota disaster victim identification (DVI) kecelakaan pesawat Airasia QZ8501 pada 2015 tersebut. Buku memang bukan barang asing bagi Iwansyah. Sejak kecil, dia hobi membaca. Semua buku dilahapnya, kecuali komik. Bahkan, teman-teman menjulukinya si kutu buku. Kegemaran itu masih melekat hingga sekarang. Saat mendapat tugas jaga, buku selalu mengisi tas kerjanya. &rdquo;Daripada mainan HP dan ngerasani, saya lebih suka baca,&rdquo; ujar penyuka buku tentang hukum pidana itu. Sampai suatu saat, ada seorang teman yang iseng memfoto dirinya yang sedang membaca buku. Foto tersebut dikirimkan kepada komandannya. Dia dilaporkan hanya membaca buku saat bertugas. Sampai ada seorang komandan yang setiap akan berangkat kerja lapangan selalu meledeknya. &rdquo;Di dalam tas jangan bawa buku ya,&rdquo; tirunya. Dia menilai, seandainya semua anggota Polri di mana pun bertugas &ndash;terutama saat siaga 1 dan pekerjaan lapangan yang banyak menunggu&ndash; selalu membawa dan membaca buku, mereka pasti pintar dan cerdas. Dampaknya, Polri akan maju. &rdquo;Itu unek-unek saya selama ini,&rdquo; terang pria yang pindah ke Surabaya sejak 1980 itu. Prestasi Iwansyah mendapat apresiasi dari Kapolda Jatim. Meski tidak bisa hadir, kemarin Kapolda diwakili AKBP Dr Yahman SH MH, advokat madya bidang hukum Polda Jatim. Menurut dia, penelitian Iwansyah sangat bagus dari sisi kebaruan. Metode forensik virtual belum banyak digunakan. Negara-negara maju seperti Prancis dan Australia sudah menerapkan. &rdquo;Di Indonesia kan belum ada. Akan lebih baik nanti jika pemerintah bisa beli alatnya dan diaplikasikan oleh kawan-kawan di bidokkes,&rdquo; tuturnya.  Pria yang juga mengajar di S-1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga itu berharap setiap anggota Polri bisa mencontoh Iwansyah. Meski masih muda dan pangkatnya masih bintara, dia tetap mau dan gigih belajar. Harapannya, program promoter (profesional, modern, dan tepercaya) yang dicanangkan Kapolri bisa terealisasi. &rdquo;Kalau polisi ndak belajar, ya pasti kalah oleh pelaku-pelaku kriminal,&rdquo; katanya. (*/c6/dos/sep/JPG)

Bintara Polri yang Bergelar Doktor Iwansyah H. Abubakar, Grogi Sebulan Terakhir Sulit Tidur