<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/12/Proses-Evakuasi-jenazah-mahasiswi-Udinus-yang-diduga-bunuh-diri-di-kamar-kosnya-M-Hariyanto-Radar-Semarang-Jawa-Pos-1689926962.jpg" alt="Proses Evakuasi jenazah mahasiswi Udinus yang diduga bunuh diri di kamar kosnya." width="100%">
<figcaption>Proses Evakuasi jenazah mahasiswi Udinus yang diduga bunuh diri di kamar kosnya.</figcaption>
</figure> Jawapos.com &ndash;&nbsp;Mahasiswi Udinus Semarang ditemukan tewas&nbsp;dengan&nbsp;dugaan bunuh diri di rumah kos di daerah Tembalang, Jawa Tengah. Elsa Noviana alias EN, diketahui sebagai salah satu penghuni kos yang berada di kawasan Bulusan Selatan VII, Kelurahan Bulusan Kecamatan Tembalang. Saat ini, korban diketahui sedang menempuh penddikan di semester XI Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Dian Nuswantoro (Udinus) Semarang. Penemuan jasad EN, pertama kali diketahui oleh pacar korban yang bernama Alfa, warga Tangerang. Elsa ditemukan tewas dengan posisi tubuhnya terlentang di atas kasur di dalam kamar kos, Tembalang. Penemuan jasad Elsa, diketahui saat Alfa datang ke tempat kos korban namun mendapati pintu kamar EN dalam keadaan tertutup dan terkunci. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/013069841/jenazah-mahasiswi-udinus-yang-diduga-bunuh-diri-di-kamar-kos-telah-dipulangkan-ke-banjarmasin">Jenazah Mahasiswi Udinus yang Diduga Bunuh Diri di Kamar Kos, Telah Dipulangkan ke Banjarmasin</a> Setelah itu, Alfa pun menelpon rekan kerja EN, Kuncoro, untuk menanyakan terkait pacarnya tersebut. "Pacarnya itu manggil-manggil tapi gak ada respon sekali. Sudah dilempar baju juga ke dalam itu bener-bener enggak gerak sama sekali. Akhirnya pacarnya nelpon saya," kata Kuncoro, di lokasi kejadian kepada Jawa Pos Radar Semarang, Rabu (11/10). Sesampainya di kos korban, Kuncoro juga berupaya memanggil korban melalui celah jendela namun tidak ada respon yang diterima. "Akhirnya, memanggil bu kos, meminta bantuan untuk membuka pintu kamar, pakai duplikat. Ternyata sudah tidak bergerak sama sekali. Pertama aku deketin tanganku ke hidungnya, gak ada nafas sekali," ujar Kuncoro. EN merupakan teman kerja Kuncoro di sebuah tempat usaha makanan bernama Burwaow di kawasan Jalan Mulawarman, Kecamatan Tembalang. Kepala Unit Reskrim Polsek Tembalang belum bisa memberikan kesimpulan atas alasan meninggalnya korban (EN). Iptu Mukhlisin mengatakan TKP dan mengatakan bahwa di pemeriksaan awal tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan.*** &nbsp;

Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan, identitas mahasiswi Udinus Semarang yang diduga tewas bunuh diri terungkap.

Diduga Bunuh Diri dan Tidak Ditemukan Tanda Kekerasan, Identitas Mahasiswi Udinus Semarang Terungkap

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/02/upn-veteran-417600328.png" alt="KAMPUS BELA NEGARA: Potret UPN Veteran Jawa Timur." width="100%">
<figcaption>KAMPUS BELA NEGARA: Potret UPN Veteran Jawa Timur.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Peluang tenaga pengajar yang ingin berkarier di Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jawa Timur terbuka lebar. Sebab, kampus di Jalan Raya Rungkut Madya itu menyediakan jatah formasi CPNS dosen terbanyak ketimbang perguruan tinggi lainnya. Yakni, 331 untuk CPNS dosen dan 19 untuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Rektor UPN Veteran Jawa Timur Prof Akhmad Fauzi mengatakan, rekrutmen CPNS dosen dan PPPK di UPN Veteran Jatim mengikuti pemerintah pusat. Namun, tahun ini pihaknya mendapatkan formasi CPNS yang sangat besar dibandingkan kampus lain. &rdquo;Jadi, ini kesempatan besar bagi masyarakat untuk menjadi CPNS dosen dan PPPK di UPN Veteran Jawa Timur,&rdquo; katanya kepada Jawa Pos kemarin (1/10). Menurut Fauzi, kebutuhan CPNS dosen maupun PPPK di UPN Veteran Jawa Timur memang sangat besar. Sebab, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) melihat perencanaan yang disusun UPN Veteran Jawa Timur ke depan sangat bagus. &rdquo;Rasio dosen dan mahasiswa kami sudah dilihat oleh Kemendikbudristek. Saat ini mahasiswa kami sudah mencapai 22 ribu. Sementara, jumlah dosen masih 570 orang,&rdquo; imbuhnya. Idealnya, rasio dosen dan mahasiswa adalah 1:30. Saat ini rasio dosen dan mahasiswa di UPN Veteran Jawa Timur masih 1:38. Jadi, apabila ditambah 331 dosen CPNS dengan target 25 ribu mahasiswa ke depan, rasionya bisa 1:28. &rdquo;Jadi, ke depan rasio dosen dan mahasiswa bisa ideal,&rdquo; kata Fauzi. Kebutuhan dosen paling banyak adalah di fakultas kedokteran (FK). Yakni, 84 CPNS untuk semua jurusan praklinis dan klinis. Sebagai fakultas baru, UPN Veteran Jawa Timur ingin terus mengembangkan FK hingga mampu berperan dalam pengembangan riset. &rdquo;Harapannya, adanya dosen lebih banyak dapat mempercepat pengembangan FK,&rdquo; jelasnya. Selain FK, formasi CPNS yang dibuka paling banyak berada di fakultas ilmu sosial dan ilmu politik (FISIP) dan fakultas ekonomi (FE). Ada pula prodi-prodi baru yang dibuka UPN Veteran Jatim tahun ini dan tahun lalu. Misalnya, prodi pariwisata. &rdquo;Ada cukup banyak dosen yang mau purnatugas. Jadi, kebutuhan dosen baru juga cukup banyak,&rdquo; terang Fauzi.&nbsp;(ayu/c6/aph)

Peluang tenaga pengajar yang ingin berkarier di Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jawa Timur terbuka lebar.

UPN Veteran Jatim Buka Lowongan CPNS Dosen Terbanyak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/12/IMG-20211210-WA0020_2.jpg" alt="Petugas Ditreskrimum Polda Sumsel menggiring oknum dosen Fakultas EKonomi (FE) Universitas Sriwijaya, tersangka kasus pelecehan seksual. Nova Wahyudi/Antara" width="100%">
<figcaption>Petugas Ditreskrimum Polda Sumsel menggiring oknum dosen Fakultas EKonomi (FE) Universitas Sriwijaya, tersangka kasus pelecehan seksual. Nova Wahyudi/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Oknum dosen Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya (Unsri) berinisial R terancam pidana penjara maksimal selama 12 tahun. Dia tersangkut kasus dugaan pelecehan seksual terhadap tiga orang mahasiswinya.  Ancaman hukuman tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 9 juncto pasal 35 Undang-Undang (UU) Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi yang dikenakan penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumsel kepada oknum dosen R yang berstatus sebagai tersangka itu.  Direktur Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumsel Komisaris Besar Polisi Hisar Siallagan di Palembang mengatakan, pasal tersebut disangkakan terhadap tersangka R sesuai dengan hasil penyidikan yang didukung alat bukti yang cukup. Alat bukti itu berupa tiga unit gawai milik korban dengan kartu telepon, satu unit gawai milik tersangka, termasuk nomor telepon milik korban dan tersangka, dan satu eksemplar tangkapan layar pesan singkat percakapan via whatsapp.  ”Alat bukti sudah cukup. Salah satu bukti utama yaitu nomor telepon yang digunakan tersangka. Itu benar adalah miliknya (tersangka). Diketahui setelah penyidik bekerja sama dengan pihak penyedia jaringan telekomunikasi,” kata Hisar seperti dilansir dari Antara di Palembang pada Jumat (10/12).  Menurut Hisar, dari hasil penyidikan dan didukung alat bukti diketahui kalau tersangka mengirimkan pesan singkat yang mengandung muatan pornografi seperti yang dilaporkan para korban. ”Selama penyidikan tersangka tidak mengakui perbuatannya. Tapi penyidik sudah memiliki alat bukti cukup,” ujar Hisar.  Dalam pesan singkat tersebut, lanjut dia, berisi tersangka R mengajak korban untuk melakukan panggilan video seks, menyuruh korban membuka pakaian dalam bagian atas, selanjutnya membayangkan tubuh korban dengan maksud meluapkan nafsunya.  Dengan begitu, dia menyatakan, tersangka R langsung dilakukan penahanan di sel tahanan Direktorat Tahanan dan Barang Bukti Polda Sumsel hingga 20 hari ke depan. ”Dilakukan penahanan tersangka. Surat penahanannya sudah saya tanda tangani, mulai berlaku hari Jumat (10/12) pukul 00.00 WIB. Sebelum ditahan tersangka dilakukan pemeriksaan kesehatan sesuai dengan SOP-nya,” terang Hisar.  Adapun tersangka R itu menjalani pemeriksaan secara intensif oleh penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum dari pukul 09.50 sampai 19.00 WIB di markas besar Polda Sumsel dengan didampingi penasihat hukumnya. Dalam kasus tersebut, tersangka R dilaporkan oleh tiga orang mahasiswi berinisial F, C, dan D, karena diduga melakukan pelecehan seksual secara verbal melalui pesan singkat di media sosial terhadap mereka, pada Rabu (1/12).  Akibat kasus dugaan pelecehan seksual tersebut, Rekrotat Unsri mengambil sikap untuk menonaktifkan dosen R dari jabatannya sebagai Kaprodi Jurusan Managemen Fakultas Ekonomi Unsri kampus Bukit Besar, Palembang.  Keputusan penonaktifan tersebut termaktum dalam surat rektor Nomor 452/UN9/SK.BUK.KP/2021 yang diterbitkan pada Selasa (7/12), termasuk dibebastugaskan sebagai dosen sampai kasus selesai.

Oknum Dosen Unsri Terancam Penjara 12 Tahun Atas Kasus Pelecehan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/12/IMG_20211206_203932-1.jpg" alt="Dosen Unsri yang ditetapkan sebagai tersangka pelaku pelecehan seksual kepada mahasiswi saat digiring keluar dari ruang penyidikan di Markas Polda Sumsel pada Senin (6/12). M. Riezko Bima Elko P./Antara" width="100%">
<figcaption>Dosen Unsri yang ditetapkan sebagai tersangka pelaku pelecehan seksual kepada mahasiswi saat digiring keluar dari ruang penyidikan di Markas Polda Sumsel pada Senin (6/12). M. Riezko Bima Elko P./Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya (Unsri) di Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, yang diduga melakukan pelecehan seksual kepada mahasiswi sudah dinonaktifkan dari jabatannya. Sebelumnya dia menjabat sebagai kepala program studi.  ”​​​​​​Klien kami ini dinonaktifkan sementara selaku kepala prodi (program studi) oleh pimpinannya berdasar SK rektor sejak Selasa (7/12),” kata Ghandi Arius, penasihat hukum dosen terduga pelaku pelecehan seksual itu seperti dilansir dari Antara di Palembang, Rabu (8/12).  Dia menjelaskan, Unsri menonaktifkan kliennya dari jabatan agar bisa berkonsentrasi menjalani proses hukum berkenaan dengan perkara pelecehan seksual. Tuduhan pelecehan seksual yang disampaikan kepada kliennya murni masalah pribadi kliennya.  "Nama instansi Unsri tidak terlalu dikait-kaitkan dalam kasus ini. Karena ini menyangkut pribadi, bukan instansi,” kata Ghandi.  ”Kami yakin polisi netral ada di di tengah-tengah masalah ini karena mereka polisi negara bukan polisi kelompok orang,” tambah dia.  Forum Komunikasi Organisasi Mahasiswa Fakultas Ekonomi Unsri membenarkan informasi mengenai penonaktifan dosen yang diduga melakukan pelecehan seksual itu dari jabatan sebagai kepala program studi.  ”Dekan menyampaikan telah diputuskan dalam rapat pimpinan FE (Fakultas Ekonomi) yang digelar sebelum audiensi dilakukan,” kata Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa KM Fakultas Ekonomi Farrel Farhan merujuk pada audiensi Forum Komunikasi Organisasi Mahasiswa Fakultas Ekonomi Unsri dengan pejabat universitas dan fakultas pada Selasa (7/12).  Menurut dia, dosen tersebut dinonaktifkan dari jabatan sebagai kepala program studi di Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Unsri serta dibebaskan dari tugas mengajar, menjadi pembimbing skripsi, menguji skripsi, dan seluruh kegiatan yang berhubungan dengan mahasiswa di Fakultas Ekonomi Unsri sampai proses hukumnya selesai.  ”Ketua Jurusan Manajemen akan mengkoordinir perubahan dosen pembimbing bagi mahasiswa yang berada di bawah naungan terduga pelaku untuk segera digantikan dengan dosen pembimbing lain,” terang Farrel Farhan.  Selain itu, Fakultas Ekonomi Unsri memberikan jaminan perlindungan kepada mahasiswi yang diduga menjadi korban pelecehan seksual serta memfasilitasi dia dalam urusan akademik.

Dosen Unsri, Terduga Pelaku Pelecehan Dinonaktifkan dari Jabatannya