<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/29/Mendikdasmen-RI-Abdul-Muti-Dery-RidwansahJPG-702877594.jpg" alt="Menteri Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) RI Abdul Mu" width="100%">
<figcaption>Menteri Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) RI Abdul Mu</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Angka putus sekolah (APS) masih jadi tantangan di bidang pendidikan saat ini. Angkanya bahkan mencapai ribuan. Berdasarkan data Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) ada jutaan anak Indonesia tidak bersekolah, di mana angka terbesar berada di usia 16 sampai 18 tahun. Data Dapodik 2024-2025 mencatat, APS jenjang SMK jadi salah satu terbanyak. Setidaknya, ada 9.391 siswa atau 0,19 persen siswa yang tidak melanjutkan pendidikannya usia SMK. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu&rsquo;ti mengungkapkan, ada sejumlah faktor yang menyebabkan anak berhenti sekolah. Pertama, karena masalah ekonomi. Kedua, tidak tersedianya sarana dan prasarana yang memungkinkan mereka untuk belajar. Lalu ketiga, perkawinan anak. &ldquo;Tantangan pernikahan dini di negara kita ini masih sangat tinggi. Sebagian karena alasan budaya, sebagian karena alasan pemahaman,&rdquo; ujarnya dalam acara Gerakan 1.000 APS SMK Berdaya Lewat Program Pendidikan Kecakapan Kerja (PKK) dan Pendidikan Kecakapan Wirausaha (PKW) di Jakarta, Senin (30/6). Selain ketiga alasan tersebut, tak dipungkiri bahwa masih ada pula pandangan masyarakat yang menomorduakan pendidikan. Mereka menganggap pendidikan tak lagi relevan karena bisa mendapatkan penghasilan tanpa pendidikan tinggi. &ldquo;Mereka bekerja di sektor-sektor non-formal di pertambangan. Mereka bisa mendapatkan per hari itu antara Rp 300 ribu sampai Rp 350 ribu,&rdquo; ungkapnya. Diakuinya, pola pikir ini turut jadi tantangan tersendiri untuk mengurangi APS di Indonesia. Di sisi lain, masalah kian bertambah ketika APS justru tak memiliki keterampilan. Mereka rentan terhadap pengangguran dan kemiskinan. Oleh karenanya, pihaknya menginisiasi program PKK dan PKW. Dengan menggandeng pemerintah daerah dan lembaga kursus dan pelatihan (LKP), Kemendikdasmen membantu memberikan keterampilan kerja dan berwirausaha bagi APS SMK. &ldquo;Langkah ini menjadi komitmen kami untuk mengaktifkan kembali pendidikan nonformal. Karena saat ini, yang dituntut adalah kompetensi keahlian tidak hanya ijazah,&rdquo; tuturnya. Dia meyakini, program ini sekaligus menjadi cara solutif untuk mengurangi angka pengangguran dan jumlah anak putus sekolah, khususnya dari SMK. Sebab, anak-anak akan memiliki keterampilan yang dibutuhkan dunia usaha. Dengan begitu, mereka bisa terserap di dunia kerja. Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani mengapresiasi inisiatif pemerintah ini. Dalam sambutannya, Hadrian menekankan, bahwa kementerian memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kompetensi masyarakat. Selain itu, industri juga harus berperan dalam membantu pelaksanaan program. &ldquo;Gerakan ini menjawab tantangan pengangguran dan menggerakan ekonomi lokal di daerah masing-masing. Oleh karena itu, hal ini menjadi prioritas dalam revitalisasi terutama link and match bersama industri dalam keberhasilan program,&rdquo; ungkapnya. (*)

Angka putus sekolah (APS) masih jadi tantangan di bidang pendidikan saat ini. Angkanya bahkan telah mencapai ribuan.

Mendikdasmen Abdul Mu'ti Ungkap Nikah Muda hingga Faktor Ekonomi Jadi Penyebab Putus Sekolah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/11/pasted-image-0-37-1590122531.jpg" alt="Ruang tunggu Pengadilan Agama (PA) Gresik, didominasi pemohon wanita/ sumber : Radar Gresik" width="100%">
<figcaption>Ruang tunggu Pengadilan Agama (PA) Gresik, didominasi pemohon wanita/ sumber : Radar Gresik</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com&nbsp;&ndash; Kabupaten Gresik, Jawa Timur, mencatat angka perceraian amat tinggi di tahun 2023 lalu. Bukan kepalang jumlahnya, kasus keretakan rumah tangga ini bahkan tembus angka lebih seribu kasus dalam satu tahun. Dalam data Pengadilan Agama (PA) Gresik, tercatat ada sebanyak 1.927 putusan kasus perceraian, yang sebagian besar merupakan kasus gugatan istri kepada suami. Detailnya, sebanyak 1.465 kasus merupakan gugatan cerai istri kepada suami, sementara 458 sisanya adalah talak suami kepada istri. Panitera Muda Hukum PA Gresik, Andik Wicaksono, mengungkapkan bahwa tingginya kasus perceraian di Kabupaten Gresik disebabkan oleh banyak faktor. Adapun faktor utama yang paling mendominasi dalam hal ini, adalah kondisi ekonomi yang tidak stabil. &ldquo;Data yang kami terima, faktor ekonomi mendominasi penyebab angka perceraian di Kabupaten Gresik," kata Andik, dilansir dari Radar Gresik (Jawa Pos Group), Kamis (11/1). Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/013719884/angka-perceraian-terus-meningkat-ribuan-perempuan-di-gresik-jadi-janda-kecamatan-driyorejo-paling-mendominasi">Angka Perceraian Terus Meningkat, Ribuan Perempuan di Gresik Jadi Janda, Kecamatan Driyorejo Paling Mendominasi</a> Lebih lanjut, selain karena ekonomi, tingginya angka perceraian di Gresik juga disebabkan oleh kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Menurut Andik, KDRT di Gresik memang masih cukup tinggi. Menyusul itu, faktor lain yang juga turut menjadi alasan perceraian di antaranya seperti kebiasaan judi, narkoba, poligami, cacat badan, bahkan kawin paksa. Saat ditanya soal wilayah yang paling tinggi kasus gugatan cerainya, Andik menyebut Kecamatan Driyorejo yang mendominasi. &ldquo;Paling banyak laporan permohonan perceraian berasal dari Kecamatan Driyorejo,&rdquo; pungkasnya. Melihat fenomena ini, Andik mengaku bahwa pihaknya tak lantas berpangku tangan dan serta merta menerima aduan gugatan cerai begitu saja. Ia menyebut, PA Gresik juga kerap melakukan sosialisasi untuk menekan angka perceraian. "Kami selalu melakukan sosialisasi untuk menekan angka perceraian,&rdquo; tandasnya. &nbsp;***

Dalam data Pengadilan Agama (PA) Gresik, tercatat ada sebanyak 1.927 putusan kasus perceraian sampai akhir tahun 2023.

Di Akhir Tahun 2023, Ribuan Perempuan di Gresik Pilih Menjanda, Hal Ini Jadi Alasannya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/11/pasted-image-0-37-1590122531.jpg" alt="Ruang tunggu Pengadilan Agama (PA) Gresik, didominasi pemohon wanita/ sumber : Radar Gresik" width="100%">
<figcaption>Ruang tunggu Pengadilan Agama (PA) Gresik, didominasi pemohon wanita/ sumber : Radar Gresik</figcaption>
</figure> &nbsp; Jawapos.com&nbsp;-&nbsp;Meningkatnya angka perceraian di Kabupaten Gresik, Jawa Timur mengakibatkan ribuan wanita di sana menyandang status janda. Sepanjang tahun 2023 saja, Pengadilan Agama (PA) Kabupaten Gresik mencatat jumlah perceraian menyentuh angka 1.927 sidang putusan. Sementara dilansir Radar Gresik (Jawapos Grup), jumlah tersebut didominasi oleh perkara istri menggugat cerai suami, yakni sebanyak 1.465 putusan sidang perceraian. Sementara sisanya, sebanyak 458 perkara adalah cerai talak. Menanggapi hal tersebut, Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Kabupaten Gresik, Andik Wicaksono mengatakan, kasus perceraian tersebut dilatarbelakangi berbagai faktor. Salah satunya adalah faktor ekonomi. &ldquo;Data yang kami terima, faktor ekonomi mendominasi penyebab angka perceraian di Kabupaten Gresik,&rdquo; ungkapnya pada Rabu (10/1) kemarin. Lebih lanjut, Andik juga menjelaskan beberapa faktor yang mengakibatkan tingginya angka perceraian di sana. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/013702347/angka-perceraian-tembus-2823-kasus-bojonegoro-bak-panen-janda-dan-duda-muda"> Angka Perceraian Tembus 2.823 Kasus, Bojonegoro Bak Panen Janda dan Duda Muda</a> &ldquo;Kekerasan dalam rumah tangga juga menjadi faktor pemicu perceraian yang angkanya cukup besar,&rdquo; terangnya. Selain dua kasus tersebut, rupanya perceraian juga disebabkan oleh persoalan judi, narkoba, poligami, cacat badan, dan kawin paksa. &nbsp;Andik juga menjelaskan, wilayah kecamatan dengan tingkat perceraian paling tinggi di Gresik adalah Driyorejo. &ldquo;Paling banyak laporan permohonan perceraian berasal dari Kecamatan Driyorejo,&rdquo; tutur Andik. Mengenai fenomena tersebut, Andik mengaku pihaknya telah berupaya untuk menekan angka perceraian yang ada di Gresik. Salah satunya adalah dengan melakukan sosialisasi. &ldquo;Kami selalu melakukan sosialisasi untuk menekan angka perceraian,&rdquo; ucapnya. <div class="yj6qo">&nbsp;</div> <div class="adL">***</div>

Pengadilan Agama (PA) Kabupaten Gresik mencatat jumlah perceraian menyentuh angka 1.927 sidang putusan.

Angka Perceraian Terus Meningkat, Ribuan Perempuan di Gresik Jadi Janda, Kecamatan Driyorejo Paling Mendominasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/19/CERAI-JEMBER-1072574431.jpg" alt="MENUNGGU: Suasana pengajuan perceraian di Pengadilan Agama (PA) Jember. (Dok. Radar Jember)" width="100%">
<figcaption>MENUNGGU: Suasana pengajuan perceraian di Pengadilan Agama (PA) Jember. (Dok. Radar Jember)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Faktor ekonomi masih menjadi penyebab tertinggi dari perceraian di Jember. Dari ribuan perkara perceraian, ternyata paling banyak cerai gugat yang diajukan pihak perempuan atau istri, daripada suami. Juru bicara PA Jember, Raharjo, menjelaskan, ribuan perkara perceraian selama satu tahun itu didominasi oleh cerai gugat. Artinya, perempuan yang meminta cerai lebih dulu, ketimbang laki-laki. Hal ini terlihat dari rekapitulasi data perkara selama tahun 2022. &ldquo;Dari 6.333 perkara, 4.734 adalah perkara cerai gugat, yang artinya pihak istri yang meminta cerai. Sementara, sisanya adalah cerai talak,&rdquo; ungkapnya seperti dikutip Radar Jember, Senin (19/6). Dari sekian banyak perkara cerai gugat, rata-rata alasan istri meminta cerai adalah faktor ekonomi. Artinya, suami dinilai oleh istri lalai dan tak mampu memberikan nafkah secara finansial. Dampaknya, istri tidak tahan dan meminta cerai. Bahkan sejak Januari hingga April tahun 2023 kemarin, angka cerai gugat mencapai 1.311 perkara. Sedangkan cerai talak mencapai 387 perkara. Perbandingan angka yang cukup jauh. Selain faktor ekonomi, munculnya cerai gugat dari seorang istri yaitu perselisihan terus-menerus dan meninggalkan salah satu pihak. &ldquo;Faktor ekonomi menjadi penyebab paling dominan adanya perceraian dalam rumah tangga,&rdquo; ujarnya. Angka cerai gugat yang cukup tinggi, Raharjo menyimpulkan, pentingnya kematangan calon suami sebelum melangsungkan pernikahan. Jangan sampai menikah bermodalkan cinta dan yakin, tanpa diimbangi kekuatan finansial. Bahkan, dalam putusan dispensasi kawin (diska), setiap hakim memberikan edukasi kepada para calon pengantin untuk mematangkan niat dan kondisi finansial. Sebab, jika hanya modal nekat tanpa mempertimbangkan urusan ekonomi, rumah tangga mudah retak. &ldquo;Kami selalu memberikan edukasi pentingnya masalah ekonomi dalam keluarga,&rdquo; pungkasnya.&nbsp;

Dari ribuan perkara perceraian, ternyata paling banyak cerai gugat yang diajukan pihak perempuan atau istri, daripada suami.

Ekonomi Jadi Pemicu, Permintaan Cerai di Jember Lebih Banyak dari Istri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/ilustrasi-perceraian-cerai-putus-pixabay.jpg" alt="Ilustrasi: perceraian. (Pixabay)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: perceraian. (Pixabay)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pengadilan Agama Kota Sukabumi menyebutkan meningkatnya kasus perceraian di Kota Sukabumi, Jawa Barat, mayoritas disebabkan faktor ekonomi dan adanya perselingkuhan (orang ketiga) dalam rumah tangga.  "Faktor ekonomi dan perselingkuhan kerap menjadi pemicu perceraian, sehingga baik istri maupun suami memilih mendaftarkan perceraian ke pengadilan agama apabila dari kedua belah pihak tidak bisa lagi bermusyawarah di tingkat keluarga," kata Panitera Pengadilan Agama Kota Sukabumi Agus Wachyu Abikusna di Sukabumi pada Kamis, (19/1).  Menurut Agus, penanganan perceraian yang dilakukan Pengadilan Agama Kota Sukabumi diperuntukkan bagi warga yang beragama Islam, sementara untuk warga non-Muslim ditangani oleh pengadilan negeri.  Informasi yang dihimpun dari Pengadilan Agama Kota Sukabumi pada 2022, pihaknya menangani 1.065 perkara perceraian atau naik sekitar dua persen dari 2021 yakni sebanyak 1.029 perkara.  Namun demikian, menurut Agus, usulan cerai baik yang didaftarkan suami maupun istri di pengadilan agama tidak selamanya dikabulkan oleh hakim. Tetapi, dilakukan dahulu mediasi antara kedua belah pihak dan bermusyawarah hingga mufakat.  Akan tetapi, jika pihak penggugat tetap mempertahankan tujuannya dan hubungan rumah tangga sulit dipertahankan maka pengadilan agama akan mengabulkan gugatan tersebut dengan berbagai pertimbangan.  Adapun untuk kasus yang diselesaikan melalui mediasi selama 2022 ada 207 perkara dan 31 perkara atau sekitar 15 persen diantaranya telah berhasil dicabut perkaranya.  "Mediasi tidak hanya untuk perkara perceraian tetapi juga untuk perkara lainnya seperti harta bersama dalam sengketa rumah tangga dan hak asuh anak yang diselesaikan dengan jalan musyawarah mufakat," tambahnya.  Agus mengatakan selain masalah ekonomi dan perselingkuhan masih tingginya angka kasus perceraian di Kota Sukabumi juga dikarenakan usia suami maupun istri yang masih sangat muda sehingga emosi keduanya masih labil sehingga berujung kepada perceraian jika terjadi perselisihan dalam rumah tangga.

Faktor Ekonomi dan Perselingkuhan Pemicu Meningkatnya Kasus Perceraian

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/12/DIABETES18.png" alt="Ilustrasi peringatan bahaya Diabetes" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi peringatan bahaya Diabetes</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Keharmonisan suami istri ternyata tak hanya dipengaruhi <a href="https://www.jawapos.com/tag/faktor-ekonomi/">faktor ekonomi</a>. Tetapi dapat pula dipicu masalah kesehatan.  Penyakit tak menular seperti <a href="https://www.jawapos.com/tag/diabetes/">diabetes</a>, stroke, dan kanker, dapat menurunkan keharmonisan pasutri. Selain karena metabolisme dan fungsi tubuh yang menurun, pasangan juga jadi lebih fokus untuk menemani berobat.  Dalam diskusi bersama For the Lovely Ones Community dan PT Alga Rosan Nusantara (ARN) yang ke-5 oleh Peneliti Konsep Karnus yang fokus pada diabetes Iwan Benny Purwowidodo serta Komunitas Zubazi dan Hijabee Surabaya mengedukasi para keluarga agar tetap menjaga kesehatan. Sehingga, tercipta keluarga yang sehat dan kuat.  Masalah kesehatan di tingkat keluarga, ternyata didominasi penyakit-penyakit lain seperti diabetes, jantung, kanker, dan lain-lain. Menurut Iwan, permasalahan lain yang muncul selama <a href="https://www.jawapos.com/tag/pandemi-covid-19/">pandemi Covid-19</a> adalah menurunnya ruang gerak masyarakat yang berpengaruh pada gaya hidup tidak sehat.  Menurut dia, pada masa pandemi orang bergerak lebih sedikit karena aktivitas terbatas, olah raga berkurang, dan lebih banyak konsumsi makanan tidak sehat. ”Gaya hidup yang tidak sehat ini meningkatkan risiko seseorang terkena berbagai penyakit seperti diabetes, jantung, stroke, dan lain-lain,” kata Iwan secara virtual, Minggu (27/3).  Diabetes dan Stroke Picu Ketidakharmonisan  Jika ditelaah lebih lanjut, akibat penyakit tersebut juga menyebabkan terancamnya keharmonisan keluarga. Menurut Iwan, hal itu karena kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan lagi bekerja.  Selain itu, untuk penderita diabetes, mereka mengalami penurunan gairah seksualitas karena hormon testosteron yang menurun. ”Hal ini dapat mengarah pada perceraian,” ucap Iwan.  Dia mengatakan, dalam komunitas For The Lovely Ones Community, keluarga diajak tetap sehat dan bahagia serta bugar.  Diabetes dan Disfungsi Seksual  Laporan diabetes.org, pria dengan disfungsi ereksi ternyata baru mengetahui bahwa mereka <a href="https://www.jawapos.com/tag/menderita-diabetes/">menderita diabetes</a>. Bagi orang yang sudah menderita diabetes, masalah seksual dapat mengindikasikan kerusakan saraf, penyumbatan arteri, dan bahkan gangguan hormon.  Para peneliti yakin akan satu hal yakni glukosa <a href="https://www.jawapos.com/tag/darah-tinggi/">darah tinggi</a> kronis (atau gula darah) berada di balik banyak masalah seksual yang dihadapi. Dan tindakan pertama adalah meningkatkan kontrol glukosa.  Diabetes memicu rendahnya libido atau hasrat seksual. Hal itu terjadi karena gula darah tidak dikelola dengan baik. Jadi pastikan untuk berbicara dengan dokter untuk konsultasi.

Kena Diabetes Bisa Berdampak pada Keharmonisan Pasutri, Ini Kata Ahli

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/11/IMG_20211116_121028-1.jpg" alt="Kapolsek Samarinda Kota AKP Creato Sonitehe Gulo saat merillis kasus prostitusi online. Humas Polresta Samarinda/Antara" width="100%">
<figcaption>Kapolsek Samarinda Kota AKP Creato Sonitehe Gulo saat merillis kasus prostitusi online. Humas Polresta Samarinda/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Unit Reskrim Polsek Samarinda Kota, Kalimantan Timur, mengungkap kasus prostitusi dalam jaringan atau online.  ”Prostitusi berbasis online ini makin meraja rela. Pelaku hingga korban beragam dari usia 17–30 tahun. Alasannya lagi-lagi karena faktor ekonomi,” ucap Kapolsek Samarinda Kota AKP Creato Sonitehe Gulo seperti dilansir dari Antara di Samarinda, Selasa (16/11).  Dia mengataan, sedikitnya 15 orang yang terdiri atas delapan pria dan tujuh perempuan terjaring dalam operasi penyakit masyarakat (pekat) yang dilaksanakan tim cyber patrol Polsek Samarinda Kota pada Sabtu (13/11) malam. Belum genap sepekan meringkus para kawanan bisnis syahwat di wilayah Samarinda Kota, kini terjaring kembali pelaku bisnis haram tersebut.  ”Para pelaku kami amankan dari dua lokasi hotel yang berbeda di Samarinda. Mereka yang ditangkap memiliki peran yang berbeda,” ucap Kapolsek Creato Sonitehe Gulo.  Dari 15 orang yang terjaring, lanjut dia, peran mereka mulai dari penjaga (pengamat situasi), pengendali akun, hingga pekerja seks (PS). Harga yang ditawarkan kepada pelanggan bervariasi  ”Untuk sekali kencan harga ditawarkan mulai dari kisaran Rp 300 ribu hingga Rp 800 ribu,” papar Creato Sonitehe Gulo.  Dia menambahkan, dari hasil penyelidikan terdapat dua orang pria yang diduga berperan sebagai muncikari/germo yang menjajakan perempuan melalui aplikasi Michat. Yakni berinisial MW, 25, dan MA, 18.  ”Pendapatan muncikari, saat kami lakukan pemeriksaan bervariasi. Apabila pelaku prostitusi dihargai Rp 300 ribu, muncikarinya mendapatkan Rp 50 ribu. Kalau Rp 400 ribu akan mendapatkan Rp 100 ribu dan apabila Rp 500 ribu, mucikari akan dapat Rp 150 ribu,” ujar Kapolsek Creato Sonitehe Gulo.  Alumnus Akpol 2008 itu menjelaskan, selain dua muncikari, polisi juga mengamankan enam pria lainnya yang berposisi sebagai penjaga. Para penjaga situasi tersebut tak lain suami dari pernikahan siri hingga pacar sang pelaku prostitsi.  Para penjaga akan tidur dalam sebuah kamar hotel bersama muncikari dan para perempuan pelaku prostitusi online. ”Peran penjaga ini hanya bersifat menjaga pacar maupun istrinya. Jadi apabila ada tamu yang datang mereka akan keluar kamar,” terang Creato Sonitehe Gulo.  Dalam pengungkapan kasus tersebut, polisi mengamankan beberapa barang bukti seperti delapan unit telepon genggam berbagai merek, alat kontrasepsi, 45 lembar kartu perdana, 10 lembar uang pecahan Rp 50 ribu, lima lembar uang pecahan Rp 100 ribu, dan sebuah tas hitam.  Kapolsek mengatakan, para pelaku prostitusi tidak menetap di suatu tempat. Mereka akan berpindah-pindah mulai berpindah hotel hingga berpindah kota.  Dari hasil pemeriksaan sementara, dua muncikari ditetapkan sebagai tersangka karena melanggar UU No 21 Tahun 2007 yentang Pemberantasan TPPO sedangkan untuk yang lain dikoordinasikan dengan dinas sosial untuk dilakukan pembinaan.  ”Selain muncikari yang kami tetapkan sebagai tersangka, yang lain diserahkan ke dinas sosial guna dilakukan pembinaan,” tutur Creato Sonitehe Gulo.

Polisi Ungkap Kasus Prostitusi Online di Kota Samarinda

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/03/WhatsApp_Image_2021-03-25_at_12_32_50.jpeg" alt="Bupati Lumajang Thoriqul Haq (kanan) berbincang dari hari ke hati dengan Farhiatun Naini yang hendak menjual ginjalnya demi kebutuhan ekonomi pada Kamis (25/3). Diskominfo Lumajang/Antara" width="100%">
<figcaption>Bupati Lumajang Thoriqul Haq (kanan) berbincang dari hari ke hati dengan Farhiatun Naini yang hendak menjual ginjalnya demi kebutuhan ekonomi pada Kamis (25/3). Diskominfo Lumajang/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Farhiatun Naini, seorang warga Kelurahan Ditotrunan, Kabupaten Lumajang, mengurungkan niat untuk menjual ginjalnya setelah dikunjungi Bupati Lumajang Thoriqul Haq.  ”Karena kebutuhan keluarganya banyak yang perlu dibiayai, mohon dipahami masyarakat sampai memiliki pemikiran di luar jangkauan akal sehat. Sekarang Bu Aini sudah memahami, ada kesadaran tidak lagi menjual ginjal dan tidak terpikir untuk itu,” kata Bupati Lumajang Thoriqul Haq seperti dilansir dari Antara di Lumajang, Jawa Timur.  Sebelumnya, viral di berbagai media, Farhiatun Naini atau yang akrab dipanggil Bu Aini ingin menjual ginjalnya seharga Rp 500 juta untuk menutupi utangnya. Diketahui dia memiliki utang kepada temannya sebesar Rp 2 juta serta tunggakan pinjaman di bank.  Bupati yang hadir bersama Kapolres Lumajang dan Dandim 0821/Lumajang itu menyampaikan, telah berbincang dengan Farhiatun Naini dari hati ke hati. Kemudian menegaskan bahwa pihaknya melalui Dinas Sosial juga turut membantu menyelesaikan permasalahan yang menimpanya.  ”Yang berkenaan utang piutang sudah dibantu keluarga, kemudian untuk pinjaman di bank saya komunikasikan ke perbankan untuk mendapatkan relaksasi kredit supaya ada tenggang waktu dalam menyelesaikan bantuan,” tutur Thoriq.  Dia menjelaskan, Pemkab Lumajang juga akan memberikan modal usaha supaya ada pemasukan untuk memulihkan kondisi ekonomi keluarga Farhiatun Naini. Dia berharap hal serupa tidak lagi terjadi dan meminta agar masyarakat memanfaatkan instansi pemerintahan terkait untuk mendapatkan informasi berbagai kebijakan dari Pemkab Lumajang.  ”Banyak cara untuk mendapatkan akses informasi kebijakan bantuan dari pemerintah, manfaatkan kepala desa, lurah, camat, dan saya juga membuka ruang untuk menyampaikan kepada saya, kalau ruang terbuka seperti itu terjadi saya pikir tidak ada persoalan yang rumit,” ujar Thoriq.  Sementara itu, Farhiatun Naini mengaku merasa lega dengan berbagai pihak yang telah membantu meringankan bebannya.  ”Tidak ada lagi niat untuk jual ginjal. Terima kasih kepada bupati, Kapolres, Pak Dandim, Pak Lurah, Pak Camat, Dinsos sudah membantu saya. Saya juga mohon maaf waktu itu terlalu emosional,” tutur Aini.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://youtu.be/fMqZ_tH5em4

Dikunjungi Bupati, Warga Lumajang Urung Jual Ginjalnya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/12/IMG_20190901_154308.jpg" alt="Ilustrasi pembunuhan. Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pembunuhan. Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Personel Satreskrim Polres Nias mengamankan seorang ibu berinisial MT, 30, warga Desa Banua Sibohou, Kabupaten Nias Utara, Provinsi Sumatera Utara. Dia ditangkap karena diduga sebagai pelaku pembunuhan terhadap tiga anaknya berusia di bawah lima tahun (balita) dengan menggunakan sebilah parang.  ”Dari lokasi petugas kepolisian juga menyita barang bukti sebuah parang yang digunakan pelaku untuk menghabisi nyawa ketiga anaknya itu,” ujar Kassubag Humas Polres Nias Aiptu Yansen Hulu seperti dilansir dari Antara Kamis (10/12).  Dia menyebutkan, ketiga balita yang dibunuh itu yakni berinisial YL 5; SL, 4; dan DL, 2; berjenis kelamin laki-laki. Ketiga jenazah korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Gunung Sitoli untuk dilakukan visum.  Peristiwa pembunuhan yang cukup sadis itu terjadi Rabu (9/12) sekitar pukul 13.30 WIB. Saat itu, pukul 09.00 WIB, kakek, nenek, ayah, dan kakak sulung korban berangkat ke TPS untuk mengikuti Pilkada Bupati Nias Utara. Sebelum berangkat, keempat orang itu juga berpamitan kepada pelaku dan para korban.  Namun sepulang dari pilkada tersebut sekitar pukul 13.30 WIB, kakek, nenek dan kakak sulung korban yang duluan tiba di rumah menemukan ketiga korban sudah tewas mengenaskan. ”Sedangkan pelaku saat itu berada di samping ketiga korban dengan posisi tidur terlentang dan sebilah parang berada di dekatnya,” kata Yansen Hulu.  Yansen menjelaskan, sekitar pukul 17.00 WIB, Kapolsek Tuhemberua AKP Ibe J. Harefa dan Kasatreskrim Polres Nias AKP Junisar R. Silalahi bersama personel yang mendapat laporan peristiwa pembunuhan itu langsung berangkat ke lokasi kejadian.  ”Dari hasil pemeriksaan sejumlah saksi-saksi, diketahui bahwa motif pelaku membunuh ketiga anaknya itu karena tak kuat menanggung himpitan ekonomi,” terang Yansen Hulu.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=tScwQ0oymPg

Ibu Bunuh Tiga Anak Balitanya, Diduga karena Faktor Ekonomi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/09/IMG20200917123751-1.jpg" alt="Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini. Rafika Yahya/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini. Rafika Yahya/JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Setelah DKI Jakarta memberlakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB), banyak isu yang mengatakan Surabaya akan memberlakukan hal yang sama. Menanggapi itu, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini menampik hal tersebut dalam konferensi pers pada Kamis (17/9).  ”Alasannya, perekonomian bakal turun terus. Kalau sudah turun, bangkitnya akan susah,” ujar Risma di kediamannya, Jalan Sedap Malam, Surabaya.  Wali kota yang juga presiden UCLG Aspac itu menganalogikan dengan jalannya perusahaan. Ketika PSBB, otomatis terdapat pemutusan pegawai. ”Saat mereka dirumahkan, banyak orang yang nggak bisa kerja. Jadi kita buat sistem perekonomian yang tetap berjalan di bawah penerapan protokol kesehatan yang tepat,” terang Risma.  Menurut risma, PSBB juga akan memperluas kemungkinan PHK. ”Misal, toko emas yang tiap hari buka, kemudian tutup atau nggak bisa membayar pegawai. Sehingga PHK,” tutur Risma.  Risma menghitung-hitung, bila tidak diPHK, otomatis warga punya simpanan uang. Dengan begitu, dalam sebulan ada konsumsi barang tertentu. ”Ada daya beli. Sehingga bisa mencegah resesi,” ujar Risma.  Risma melihat bahwa perekonomian Surabaya tidak bergantung pada ekspor. Bila bergantung pada ekspor, otomatis akan bergantung pasar dunia. ”Artinya nggak bisa swadaya dan mandiri. Kalau pasar dunia runtuh, perekonomian juga runtuh. Tapi kita nggak seperti itu,” kata Risma.  Jauh sebelum isu resesi dibicarakan, Risma mengungkap, pihaknya sudah mengantisipasi dengan mengelola UMKM. UMKM merupakan alasan utama mengapa indeks properti Surabaya lebih besar dibandingkan Jakarta. ”Soalnya UMKM besar dan dikelola. Mereka bisa berkembang. Nggak heran kalau warga UMKM sampai bisa beli rumah,” ujar Risma.  Dari pengamatannya, kemampuan finansial warga Surabaya cukup tinggi. Namun, warga menggunakan uang dengan cermat. "Masyarakat Surabaya pekerja. Jarang foya-foya. Uangnya disimpan. Sehingga tidak adanya PSBB untuk mengantisipasi menurunnya daya beli dan mencegah resesi,” papar Risma.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=5eAQEJeFAEg

Risma Pastikan Surabaya Tidak Akan Berlakukan PSBB

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#faktor ekonomi

Berita Terkini