<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/24/1000415152-749045332.jpg" alt="Ilustrasi pembunuhan. (Ardika/Antara)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pembunuhan. (Ardika/Antara)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Kasus kematian seorang dosen perempuan yang ditemukan meninggal tanpa busana di kamar hotel Jalan Telaga Bodas Raya, Semarang, Senin (17/11) pukul 05.30 WIB, memasuki babak baru. Sosok perwira polisi yang awalnya hanya berstatus saksi utama, AKBP Basuki, kini resmi dipatsus setelah terungkap menjalin hubungan gelap dengan korban. Korban diketahui bernama DLL, 35 tahun, warga Kedungmundu, Kecamatan Tembalang. Ia merupakan dosen Universitas 17 Agustus 1945 (Untag). Perempuan itu ditemukan tergeletak di lantai kamar 210 dalam kondisi sudah tidak bernapas. Orang yang pertama kali menemukan korban adalah AKBP Basuki, 56, Kasubdit Dalmas Ditsamapta Polda Jateng. Polisi tersebut datang ke kamar hotel korban sekitar pukul 05.30 WIB. Saat membuka pintu kamar, ia mendapati korban dalam kondisi tak bernyawa, lalu melapor ke Inafis Polrestabes Semarang, Polsek Gajahmungkur, serta pihak resepsionis hotel. Usai laporan itu, olah tempat kejadian perkara langsung dilakukan untuk memastikan penyebab kematian. Saat itu, Kasatreskrim Polrestabes Semarang, AKBP Andika Dharma Sena, membenarkan adanya temuan tersebut. Hingga kini, proses penyelidikan masih berlangsung. &ldquo;Nanti kita coba lakukan otopsi. Nanti kita lihat hasil otopsinya seperti apa,&rdquo; katanya, Selasa (18/11) lalu seperti dikutip dari Radar Semarang (Jawa Pos Grup) Ia menambahkan, sejumlah saksi telah diperiksa yang belakangan diketahui ternyata termasuk AKBP Basuki yang saat itu berada di lokasi kejadian. &ldquo;Ada salah satu saksi yang kami periksa. Nanti kami lihat keterangannya seperti apa,&rdquo; ujarnya. &nbsp; AKBP Basuki Ternyata Punya Hubungan Gelap dengan Korban Seiring dengan bergulirnya penyelidikin, internal Polda Jateng mengungkap fakta mengejutkan: AKBP Basuki ternyata memiliki hubungan asmara dengan korban, meski ia telah beristri. Temuan inilah yang membuat statusnya berubah dari saksi utama dalam kasus kematian DLV menjadi terperiksa etik, hingga akhirnya dijebloskan ke tahanan khusus (patsus). Kasus ini masih bergulir, dan pihak kepolisian menegaskan hasil otopsi serta gelar perkara akan menentukan langkah lanjutan dalam penyidikan maupun proses etik terhadap AKBP Basuki. Kabid Humas Polda Jateng, Kombes Pol Artanto, membenarkan bahwa AKBP B sudah berkeluarga, sementara korban masih berstatus lajang. &ldquo;Sudah (berkeluarga). Kalau inisial D itu masih gadis, masih bujang,&rdquo; ujarnya, Kamis (20/11). Artanto juga menegaskan bahwa hubungan asmara keduanya memang berlangsung lama. &ldquo;Yang jelas mereka ada komunikasi intens. Dan hubungan asmara itu memang benar. Menurut pengakuan yang bersangkutan dari tahun 2020,&rdquo; katanya. Informasi yang beredar menyebut, AKBP B dan DLV bahkan tinggal bersama di satu rumah di kawasan Tembalang. Hubungan di luar pernikahan sah itulah yang menyeret perwira menengah tersebut pada pelanggaran Kode Etik Profesi Polri (KKEP). Atas pelanggaran itu, AKBP B kini mendekam di patsus Mapolda Jateng selama 20 hari sejak Rabu (19/11/2025) malam. &ldquo;Yang bersangkutan telah melakukan pelanggaran berupa tinggal bersama dengan seorang perempuan berinisial D, tanpa ikatan perkawinan yang sah,&rdquo; tegas Artanto. Ia menambahkan, pelanggaran tersebut masuk kategori berat karena berkaitan dengan kesusilaan dan dinilai mencederai citra institusi. Meski demikian, ia belum memastikan waktu pelaksanaan sidang kode etik maupun sanksi yang berpotensi dijatuhkan, mulai dari penundaan pangkat hingga pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH). (*)

AKBP Basuki, kini resmi dipatsus setelah terungkap menjalin hubungan gelap dengan dosen yang ditemukan tewas di kamar hotel di Semarang

Fakta Mengejutkan! Awalnya Jadi Saksi, AKBP Basuki Kini Dipatsus karena Ternyata Punya Hubungan Gelap dengan Dosen yang Tewas di Hotel Semarang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/11/2024031018391724-3475730943.jpg" alt="Din Syamsuddin, tokoh Muhammadiyah, saat mengklarifikasi bahwa jumlah utang pemerintah kepada Muhammadiyah bukanlah 350 miliar rupiah seperti yang beredar. (YouTube/tvMU Channel)" width="100%">
<figcaption>Din Syamsuddin, tokoh Muhammadiyah, saat mengklarifikasi bahwa jumlah utang pemerintah kepada Muhammadiyah bukanlah 350 miliar rupiah seperti yang beredar. (YouTube/tvMU Channel)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash;&nbsp;Dalam suasana yang penuh kekeliruan informasi, terungkap fakta bahwa utang pemerintah Indonesia kepada Muhammadiyah ternyata jauh lebih besar dari angka yang sempat beredar.&nbsp; Dalam sebuah pengungkapan yang mengejutkan, Din Syamsuddin, tokoh Muhammadiyah, mengklarifikasi bahwa jumlah utang pemerintah kepada Muhammadiyah. Jumlah utang tersebut bukanlah 350 miliar rupiah seperti yang beredar di kalangan DPR, melainkan mencapai angka yang mengejutkan, yaitu 1,2 triliun rupiah. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/014427890/muhammadiyah-dukung-mui-kurma-yang-diproduksi-israel-haram">Muhammadiyah Dukung MUI, Kurma yang Diproduksi Israel Haram</a> Berita yang beredar luas di media sosial dan diskusi parlemen tentang utang pemerintah kepada Muhammadiyah telah menimbulkan banyak pertanyaan di kalangan masyarakat.&nbsp; Din Syamsuddin, dengan tegas, mengoreksi angka yang salah tersebut dan memberikan penjelasan yang lebih mendalam. Dilansir dari unggahan video oleh akun X (dulunya Twitter) @boediantar4, Senin (11/3), Din Syamsuddin menyatakan bahwa setelah berdiskusi dengan beberapa ketua PWM, ia mendapatkan konfirmasi bahwa jumlah utang yang sebenarnya adalah 1,2 triliun rupiah.&nbsp; Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/014427221/muhammadiyah-bali-siapkan-21-lokasi-tarawih-saat-nyepi">Muhammadiyah Bali Siapkan 21 Lokasi Tarawih saat Nyepi</a> Melalui pidatonya, Din Syamsuddin menyatakan, &ldquo;Saya mendapat banyak penyampaian, apakah betul Muhammadiyah berpiutang kepada pemerintah, khususnya BPJS.&rdquo;&nbsp; &ldquo;Setelah saya tanya beberapa ketua PWM, ternyata angkanya bukan yang beredar di DPR hanya 350 miliar, namun kisaranya 1,2 triliun. Itulah hak Muhammadiyah,&rdquo; ujar Din Syamsuddin. Muhammadiyah, yang memiliki banyak rumah sakit dan lembaga pendidikan di bawah naungannya, dikenal sebagai organisasi yang memberikan layanan yang berorientasi terhadap kemaslahatan rakyat.&nbsp; Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/014427035/muhammadiyah-tetapkan-1-ramadhan-1445-h-jatuh-pada-11-maret-2024-berikut-jadwal-imsakiyah-wilayah-dki-jakarta">Muhammadiyah Tetapkan 1 Ramadhan 1445 H Jatuh pada 11 Maret 2024, Berikut Jadwal Imsakiyah Wilayah DKI Jakarta</a> Meskipun membutuhkan dana tersebut, Muhammadiyah tidak pernah terburu-buru dalam menagih utangnya kepada pemerintah. Pengungkapan ini tidak hanya menyoroti transparansi dan integritas Muhammadiyah sebagai organisasi, tetapi juga menunjukkan komitmen mereka terhadap prinsip wasathiyah Islam, yang berarti moderasi dan keseimbangan.&nbsp; Din Syamsuddin, yang juga menjabat sebagai ketua umum PP Muhammadiyah periode 2005&ndash;2015,&nbsp;menekankan bahwa organisasi ini berperan sebagai pelayan rakyat, pelayan umat, dan pelayan Indonesia, yang selalu siap memberikan pelayanan tanpa mengharapkan imbalan. Din Syamsuddin mengajak organisasi-organisasi Islam lainnya untuk mengambil peran sebagai pelopor dalam gerakan moderasi Islam di Indonesia, demi kemajuan dan pencerahan bangsa.

Artikel ini mengungkapkan fakta mengejutkan yang diungkap oleh Din Syamsuddin tentang utang pemerintah Indonesia kepada Muhammadiyah.

Mengejutkan! Din Syamsuddin Ungkap Utang Pemerintah Kepada Muhammadiyah Bukan Rp 300 Miliar, Tapi Sejumlah Ini!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/02/kemendagri-temukan-fakta-soal-aisyah-yang-mengejutkan_m_112725.jpeg" alt="Paspor Siti Aisyah, tersangka pembunuh kakak Kim Jong-un" width="100%">
<figcaption>Paspor Siti Aisyah, tersangka pembunuh kakak Kim Jong-un</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo angkat bicara terkait kasus pembunuhan Kim Jong-nam di Malaysia. Politikus PDIP mengungkapkan bahwa Siti Aisyah, yang kini ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan itu memiliki data kependudukan ganda.  Apa motif dari Siti Aisyah memiliki dua data kependudukan? Tjahjo pun mengaku belum mengetahuinya.&nbsp;  "Begitu muncul (kasus pembunuhan Jong-nam,red) di Kuala Lumpur dan disebut melibatkan warga negara kita, saya langsung panggil Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Zudan Arif Fakrulloh,red). Saya bilang, tolong dicek di data," ujar Tjahjo di Jakarta, Senin (27/2) seperti dilansir JPNN (Jawa Pos Group).  Hasilnya cukup mengejutkan. Kata Tjahjo, Aisyah diketahui memiliki data ganda. Di satu data tercatat bernama lengkap. Sementara di data lain, hanya tercantum bernama Aisyah.  "Jadi dari sisi kami juga, ini ada motif apa sampai membuat dua indentitas. Jadi jika diperlukan oleh Kementerian luar negeri atau kepolisian, ya akan kami serahkan (datanya,red)," ucap Tjahjo.  Menurut mantan sekjen DPP PDI Perjuangan ini, hasil temuan telah diserahkan Dirjen Dukcapil ke kementerian luar negeri dan kepolisian. Untuk kemudian dapat dipergunakan sesuai kebutuhan dari lembaga-lembaga terkait.  "Saya dengar sudah diserahkan oleh dirjen kami, menjelaskan bahwa nama Siti Aisyah terdata di dua data kependudukan, hanya namanya ada satu kata yang dihilangkan," pungkas Tjahjo. (gir/jpnn)

Kemendagri Temukan Fakta Soal Aisyah yang Mengejutkan

fakta mengejutkan

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#fakta mengejutkan

Berita Terkini

Fakta Mengejutkan! Awalnya Jadi Saksi, AKBP Basuki Kini Dipatsus karena Ternyata Punya Hubungan Gelap dengan Dosen yang Tewas di Hotel Semarang

Mengejutkan! Din Syamsuddin Ungkap Utang Pemerintah Kepada Muhammadiyah Bukan Rp 300 Miliar, Tapi Sejumlah Ini!

Kemendagri Temukan Fakta Soal Aisyah yang Mengejutkan

Download Aplikasi JawaPos.com