<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/17/WhatsApp-Image-2025-03-17-at-41605-PM-2005683112.jpeg" alt="Ketua Umum PP AMPG Said Aldi Al Idrus. (Istimewa)." width="100%">
<figcaption>Ketua Umum PP AMPG Said Aldi Al Idrus. (Istimewa).</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;Pimpinan Pusat Angkatan Muda Partai Golkar (PP AMPG) akan menggelar bakti sosial (baksos) sekaligus buka puasa bersama. Acara ini berupa penyerahan&nbsp;10.000 paket bingkisan Sembako dari Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia dan Pengurus PP AMPG untuk korban banjir dan fakir miskin di Masjid Istiqlal, Jakarta, Jumat (21/3) mendatang. "Selain buka puasa bersama, juga digelar doa bersama untuk keselamatan dan kesejahteraan bangsa," ujar Ketua Panitia Pelaksana, Adiel Muhammad Kanantha di Jakarta,&nbsp;Senin (17/3). Acara tersebut nantinya dihadiri oleh pengurus DPP Partai Golkar, Anggota DPR RI, serta pengurus Ketua OKP Karya Kekaryaan dan masyarakat, termasuk yang menjadi korban banjir. Adiel berharap, pembagian 10.000 bingkisan paket sembako itu bisa bermanfaat. Selain itu, mampu mengurangi beban masyarakat dalam menghadapi musibah yang telah melanda serta menjelang perayaan Hari Raya Idulfitri 1446 Hijriah. "Kegiatan ini menunjukkan kepedulian Partai Golkar kepada masyarakat dengan kegiatan yang kita lakukan," ucap Adiel. Sementara itu, Ketua Umum PP AMPG Said Aldi Al Idrus mengatakan, kegiatan ini akan menjadi ajang silaturahmi, sekaligus&nbsp;wujud kepedulian sosial serta semangat berbagi di bulan suci Ramadhan 1446 Hijriah. &ldquo;Bulan suci Ramadhan merupakan momentum yang tepat bagi kita semua untuk meningkatkan kepedulian terhadap sesama. PP AMPG merasa terpanggil untuk membantu saudara-saudara kita yang terdampak banjir dan masyarakat kurang mampu," tutur Said Aldi. Tokoh muda asal Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara ini menegaskan, PP AMPG akan terus berkomitmen dan bergerak dalam aksi sosial serta kepedulian kepada masyarakat, tidak hanya di bulan Ramadhan melainkan diberbagai kesempatan lainnya. &ldquo;Kami ingin memastikan bahwa Partai Golkar melalui PP AMPG selalu hadir di tengah masyarakat, baik dalam situasi bencana maupun dalam upaya membangun solidaritas kebangsaan. Kegiatan ini juga menjadi bentuk nyata Partai Golkar melalui sayap kepemudaannya yang selalu mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan,&rdquo;&nbsp;pungkas Said Aldi.

Pimpinan Pusat Angkatan Muda Partai Golkar (PP AMPG) akan menggelar bakti sosial (baksos) sekaligus buka puasa bersama.

Sambut Idulfitri, AMPG Akan Salurkan 10.000 Paket Sembako Untuk Fakir Miskin dan Korban Banjir

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/15/IMG-20250115-WA0046-2177523210.jpg" alt="Ketua Baznas Noor Achmad (kiri) di acara Public Expose Membasuh Luka Palestina di Gedung DPR/MPR Jakarta (15/1). (Humas Baznas)" width="100%">
<figcaption>Ketua Baznas Noor Achmad (kiri) di acara Public Expose Membasuh Luka Palestina di Gedung DPR/MPR Jakarta (15/1). (Humas Baznas)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Ketua DPD Sultan B. Najamuddin melontarkan gagasan yang menuai polemik di masyarakat. Yaitu memanfaatkan dana zakat untuk program makan bergizi gratis (MBG). Di antara pemicunya adalah tidak semua siswa di sekolah adalah anak keluarga miskin.&nbsp; Di tengah polemik tersebut, Ketua Baznas Noor Achmad angkat bicara. Dia menegaskan, pada prinsipnya penyaluran manfaat atau dana zakat harus aman syar'i, aman regulasi, dan aman NKRI. Khusus untuk ketentuan syar'i, orang yang berhak menerima zakat sudah diatur agama. Yaitu ada delapan golongan atau mustahik.&nbsp; "Mustahik itu orang yang berhak untuk mendapatkan dana dari zakat, infak, dan sedekah," katanya saat Public Expose Membasuh Luka Palestina di Gedung DPR/MPR Senayan Jakarta, Rabu (15/1). Dia mengatakan, dari delapan golongan itu, yang paling utama adalah fakir miskin.&nbsp;Kemudian golongan lainnya adalah fi sabilillah, musafir, ghorim, amil, dan mualaf. Noor mengatakan, jika nanti sasaran makan bergizi gratis dari dana zakat adalah murid dari keluarga miskin, itu bisa dilakukan. Sehingga penyaluran manfaat dana zakat tetap dalam prioritas membantu fakir miskin. Dalam hal ini anak-anak fakir miskin yang berada di sekolah.&nbsp; "Bahkan selalu kami sampaikan, siapa saja yang tidak bisa makan silahkan datang ke Baznas. Di mana saja, pasti ada (bantuan makan)," katanya. Program tersebut murni untuk membantu fakir miskin. Terlepas dari program pemerintah yaitu makan bergizi gratis atau MBG.&nbsp; Noor menegaskan, dana zakat untuk membantu makan, khususnya untuk orang miskin tidak masalah. "Orang miskin kan ada di mana-mana," jelasnya. Dia mengatakan tidak bisa menolak, ketika ada fakir miskin yang membutuhkan makanan.&nbsp; Dalam forum tersebut, Baznas menyampaikan perkembangan penyaluran donasi untuk Palestina. Hingga Rabu, 15 Januari 2025, Baznas telah berhasil menyalurkan bantuan kemanusiaan lebih dari Rp 120 miliar untuk masyarakat Palestina. Dengan jumlah penerima manfaat mencapai 407.350 warga Palestina. Jumlah tersebut diperkirakan masih terus bertambah.&nbsp; Ketua MPR Ahmad Muzani mengapresiasi Baznas yang telah konsisten dalam membantu masyarakat Palestina. "Kami mengucapkan terima kasih kepada Baznas yang telah berjuang keras membantu perjuangan rakyat Palestina, yang telah berjuang keras memberikan support yang tiada henti kepada rakyat Palestina," ucapnya. Selain itu Muzani juga mengapresiasi para mitra Baznas yang telah bekerja sama memberikan dukungan dan bantuan untuk masyarakat Palestina. "Terima kasih atas semua ikhtiar, terima kasih atas semua perjuangan yang diberikan Baznas dan seluruh mitranya yang telah memberikan andil yang tidak kecil bagi perjuangan rakyat Palestina," lanjutnya. Dalam kesempatan itu, Muzani mengatakan Palestina merupakan negara yang telah memberi jasa dengan mengakui kemerdekaan Indonesia. Dia menegaskan, masyarakat Indonesia pun harus membalas jasa Palestina dengan memperjuangkan kemerdekaan mereka. Sampai kemerdekaan terjadi di bumi Palestina. "Mudah-mudahan mereka akan menikmati kemerdekaan seperti kita semuanya," imbuhnya. &nbsp;

Khusus untuk ketentuan syar'i, orang yang berhak menerima zakat sudah diatur agama. Yaitu ada delapan golongan atau mustahik.

Usulan Penggunaan Dana Zakat untuk Program Makan Bergizi Gratis Picu Polemik di Masyarakat, Ini Kata Ketua Baznas

<div id="m#msg-f:1819824183294222129" class="mail-message expanded"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/23/IMG_2322JPG-1020734403.jpg" alt="Terdakwa kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk Harvey Moeis menjalani sidang. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)." width="100%">
<figcaption>Terdakwa kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk Harvey Moeis menjalani sidang. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com).</figcaption>
</figure> <div id="m#msg-f:1819824183294222129-content" class="mail-message-content collapsible zoom-normal mail-show-images "> <div class="clear"> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Terdakwa kasus korupsi pengelolaan timah, Harvey Moeis dan sang istri Sandra Dewi tidak diwajibkan membayar kepesertaan BPJS PBI. Sebab, pasangan selebriti itu masuk kategori fakir miskin atau segmen pekerja bukan penerima upah dengan hak kelas 3, yang dibayarkan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Adapun, kepesertaan BPJS PBI&nbsp;diperuntukan bagi warga fakir miskin dan orang tak mampu berdasarkan kategori Dinas Sosial. Kelas ini juga tidak diwajibkan membayar iuran, namun ditanggung negara.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ada penduduk yang didaftarkan dan iurannya dibayarkan oleh pemerintah daerah dengan hak kelas rawat 3, atau sering disebut dengan segmen Pekerja Bukan Penerima Upah yang dibayarkan Pemda/PBPU Pemda," kata&nbsp;Kepala Humas BPJS Kesehatan, Rizky Anugrah kepada JawaPos.com, Minggu (29/12).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Rizky mengungkapkan, kepesertaan BPJS PBI tidak harus kategori fakir miskin, melainkan seluruh penduduk yang belum terdaftar&nbsp;sebagai peserta program JKN. Namun, peserta BPJS PBI ini harus bersedia diberikan hak kelas 3.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/015472038/harvey-moeis-dan-sandra-dewi-didaftarkan-bpjs-di-era-gubernur-anies-baswedan-kini-siapkan-revisi-pergub">Harvey Moeis dan Sandra Dewi Didaftarkan BPJS di Era Gubernur Anies Baswedan, Kini Siapkan Revisi Pergub</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia memastikan, kepesertaan BPJS PBI ini sepenuhnya ditetapkan oleh pemerintah daerah. Dalam hal ini, kepesertaan BPJS terhadap Harvey Moeis dan Sandra Dewi ditetapkan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Adapun nama-nama yang termasuk dalam segmen PBPU Pemda ini, sepenuhnya ditetapkan oleh pemerintah daerah setempat," tegas Rizky.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Harvey Moeis dan Sandra Dewi terungkap menjadi penerima BPJS PBI setelah publik menyesalkan vonis yang dinilai rendah terhadap terdakwa kasua korupsi pengelolaan timah yang merugikan keuangan negara Rp 300 triliun.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Harvey Moeis divonis 6&nbsp; tahun dan 6 bulan penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (23/12). Harvey Moeis terbukti melakukan tindak pidana korupsi dan pencucian uang.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu, suami dari aktris Sandra Dewi itu juga dihukum untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 210 miliar. Uang pengganti itu harus dibayarkan setelah vonis berkekuatan hukum tetap.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Harvey Moeis terbukti melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 18 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 3 atau Pasal 4 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.</div> </div> </div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div> </div> </div> </div> <div class="mail-message-footer spacer collapsible">&nbsp;</div> </div>

Terdakwa kasus korupsi pengelolaan timah, Harvey Moeis dan sang istri Sandra Dewi tidak diwajibkan membayar kepesertaan BPJS PBI.

Masuk Kategori Fakir Miskin, Harvey Moeis dan Sandra Dewi Tak Wajib Bayar Kepesertaan BPJS

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/04/09/IMG-20240409-WA0019-2612512816.jpg" alt="Baznas Kota Semarang distribusikan 17 ton beras kepada 3.700 mustahik." width="100%">
<figcaption>Baznas Kota Semarang distribusikan 17 ton beras kepada 3.700 mustahik.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Sebanyak 17 ton beras berhasil didistribusikan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Semarang. Total ada 3.700 mustahik yang terdiri atas fakir miskin, guru TPQ, santri pondok pesantren, dan panti asuhan. Beras tersebut juga dibagikan kepada para mustahik lain yang membutuhkan seperti tenaga kebersihan, tukang parkir, dan tukang becak, serta warga miskin, di sekitar Kantor Baznas Kota Semarang. &rdquo;Kami mulai distribusi beras kepada para mustahik dari 4 hingga 9 April,&rdquo; kata Ketua Baznas Kota Semarang Arnaz Agung Andrarasmara, Selasa (9/4). Arnaz menjelaskan, mustahik menerima 5 kg beras yang sebelumnya dihimpun dari pegawai ASN di lingkup Pemkot Semarang serta warga. Tahun ini, jumlah beras yang dikumpulkan&nbsp;sedikit menurun dibanding dengan Ramadhan, di mana berhasil terkumpul&nbsp;17,1 ton. &rdquo;Meski demikian, untuk pengumpulan zakat justru naik drastis dari target Rp 1,7 miliar terealisasi hingga Rp 2 miliar,&rdquo; jelas Arnaz Agung Andrarasmara. Kepala Pelaksana Baznas Kota Semarang Muhammad Asyhar mengungkapkan, mekanisme distribusi beras zakat fitrah dilaksanakan dengan melibatkan UPZ (Unit Pengumpul Zakat). &rdquo;Kami juga menyalurkan secara langsung kepada mustahik fakir miskin yang membutuhkan,&rdquo; tutur Muhammad Asyhar. Namun demikian, sebagian warga juga diminta untuk mengambil langsung beras di kantor Baznas sesuai jadwal yang ditentukan. &rdquo;Hal&nbsp;ini untuk menghindari kerumunan dan aksi berebut serta saling dorong antar warga saat mengambil zakat,&rdquo;&nbsp;tutur Muhammad Asyhar.

Baznas Kota Semarang distribusikan 17 ton beras kepada 3.700 mustahik yang terdiri atas fakir miskin, guru TPQ, santri, dan panti asuhan

Baznas Kota Semarang, Distribusikan 17 Ton Beras Bagi Mustahik

Fakir Miskin

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Fakir Miskin

Berita Terkini

Sambut Idulfitri, AMPG Akan Salurkan 10.000 Paket Sembako Untuk Fakir Miskin dan Korban Banjir

Usulan Penggunaan Dana Zakat untuk Program Makan Bergizi Gratis Picu Polemik di Masyarakat, Ini Kata Ketua Baznas

Masuk Kategori Fakir Miskin, Harvey Moeis dan Sandra Dewi Tak Wajib Bayar Kepesertaan BPJS

Baznas Kota Semarang, Distribusikan 17 Ton Beras Bagi Mustahik

Download Aplikasi JawaPos.com