<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/02/1000571878-3801438941.jpg" alt="Mantan Bupati Jember Faida memenuhi panggilan Ditreskrimsus Polda Jatim, Kamis (1/8). (Guntur/Antara)" width="100%">
<figcaption>Mantan Bupati Jember Faida memenuhi panggilan Ditreskrimsus Polda Jatim, Kamis (1/8). (Guntur/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Mantan Bupati Jember Faida memenuhi panggilan Subdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda Jawa Timur. Pemanggilan itu terkait kasus dugaan penyelewengan anggaran Covid-19 senilai Rp 107 miliar. Faida datang ke gedung Ditreskrimsus Polda Jatim di Surabaya, Kamis (1/8) sekitar pukul 10.00 WIB dan diperiksa hingga malam hari. Dia sempat keluar dari gedung Ditreskrimsus Polda Jatim untuk beristirahat sejenak dan melanjutkan kembali pemeriksaan terkait dengan uang belanja Covid-19 pada 2020-2021. Faida mengatakan, pihaknya datang untuk klarifikasi terkait anggaran tersebut. Dia memanfaatkan kesempatan untuk melakukan klarifikasi ke Polda Jatim terkait dana Rp 107 miliar yang diduga diselewengkan. &rdquo;Saya berterima kasih karena bisa klarifikasi. Saya sudah periksa itu. Ada dana yang belum dimasukkan pertanggungjawaban. Setelah saya cek sudah realisasi dan ada SPJ-nya dan&nbsp;ada serah terima barangnya,&rdquo; papar Faida seperti dilansir dari Antara. Dia mengungkapkan, itu hanya kesalahan administrasi saat pergantian pejabat. Pejabat baru dianggapnya tidak berani meng-approve karena merasa tidak tahu kegiatan itu sebelumnya. &rdquo;Sejatinya tidak perlu ini dibuat alasan untuk tidak di-approve karena kegiatan ini sudah ada SPJ-nya,&rdquo; ujar Faida. Sebelumnya, Aliansi Masyarakat Anti Korupsi (AMAK) Jawa Timur menggelar aksi di depan Mapolda Jatim, Surabaya, beberapa waktu lalu. Mereka meminta kepolisian dan kejaksaan tinggi untuk mengusut dugaan penyelewengan dana anggaran Covid-19 di Kabupaten Jember. Menurut mereka berdasar laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang sudah dipublikasikan ditemukan bahwa anggaran tersebut tidak bisa dipertanggungjawabkan. Mereka meminta Polda dan Kejati Jatim untuk mengusut tuntas dugaan penyelewengan anggaran Covid-19 itu.

Mantan Bupati Jember Faida penuhi panggilan Polda Jawa Timur terkait kasus dugaan penyelewengan anggaran Covid-19 senilai Rp 107 miliar

Mantan Bupati Jember Faida Penuhi Panggilan Polda Terkait Anggaran Covid-19

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/04/29/pilkada-ilustrasi_1-173745944.jpg" alt="Ilustrasi Pilkada 2024." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Pilkada 2024.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Pilkada di beberapa wilayah termasuk Jawa Timur akan dilakukan pada November. Tak terkecuali di Jember. Faida memutuskan untuk kembali maju dalam kontestasi Pilkada Jember. Dari temuan survei preferensi gen Z dan milenial pada Pilkada Jember, ada 3 karakter utama yang diinginkan dari pemimpin Jember. Yakni, Jujur dan tidak korupsi, merakyat dan sederhana, serta tegas dan berwibawa. Mereka juga menekankan pentingnya rekam jejak baik dan ingin calon bersih dari masalah hukum. Direktur Eksekutif Lembaga Penelitian Masyarakat Milenium Robby Rosyadi mengatakan, ada lima nama calon bupati yang paling dikenal di kalangan Gen Z di Kabupaten Jember. Yakni Faida, Hendy Siswanto, Muhammad Balya Firjaun, Karimullah Dahrujiadi, dan Muhammad Fawait. &rdquo;Gen Z &amp; Milenial di Kabupaten Jember suka dan menerima Faida, kemudian Petahana Bupati Jember Hendy Siswanto, Gus Firjaun, Karimullah Dahruaji, Gus Fawait, Jaddin Wajad, dan Hadi Supaat,&rdquo; kata Robby. Menurut Robby, isu yang disoroti gen Z dan milenial pada Pilkada 2024 yakni kesempatan kerja, pemberantasan korupsi, demokrasi dan kebebasan sipil, kesehatan, dan lingkungan. &rdquo;Ini&nbsp; menggambarkan keinginan gen Z&nbsp; dan milenial&nbsp; Kabupaten Jember untuk memiliki pemimpin jujur, bersih dan berintegritas,&rdquo; ujar dia. &rdquo;Ini menunjukkan generasi muda semakin kritis dan selektif dalam memilih pemimpin yang akan membawa perubahan positif bagi daerah mereka,&rdquo; imbuh dia. Pengamat Politik dari Universitas Trunojoyo Madura (UTM) yang juga Warek UTM Surokim Abdussalam menilai, banyak pemilih gen Z dan milenial lebih memilih mantan Bupati Jember Faida. Sebab, banyak program yang telah dilakukan terhadap anak-anak muda di Jember. Seperti pendidikan yaitu bantuan beasiswa, kemudahan untuk transportasi umum dan lainnya. &rdquo;Banyak pemilih gen Z dan milenial lebih memilih mantan Bupati Jember Faida karena banyak program yang telah dilakukan terhadap anak-anak muda di Jember, seperti pendidikan yaitu bantuan beasiswa, kemudahan untuk transportasi umum, dan lainnya,&rdquo; kata Surokim. Surokim menilai pemilih muda lebih dominan memilih pemimpin yang bekerja untuk kepentingan pembangunan daerahnya agar maju. &rdquo;Faida unggul di kalangan anak muda atau gen Z dan milenial karena pemilih muda lebih dominan memilih pemimpin yang bekerja untuk kepentingan pembangunan daerah agar maju,&rdquo; ujar Surokim. Surokim menyebutkan Faida bisa menjadi pilihan di Pilkada Jember 2024. Pemilih gen Z dan milenial menginginkan pemimpin yang bekerja untuk kepentingan masyarakat dan memperhatikan kepentingan anak-anak muda serta mengembangkan Kabupaten Jember melalui kreativitas dan program-program anak muda. &rdquo;Tidak mudah menggaet suara anak muda dalam politik. Pemimpin baru Jember harus memperhatikan kepentingan anak-anak muda melalui program yang bisa menciptakan anak muda bisa mengembangkan Kabupaten Jember melalui kreativitas dan program-program anak muda,&rdquo; ungkap Surokim. &rdquo;Pemilih muda memiliki pengaruh besar terhadap Pilkada Jember 2024. Suara anak muda bisa menjadi daya kekuatan Faida menang Pilkada 2024,&rdquo; tambah dia.

Pilkada di beberapa wilayah termasuk Jawa Timur akan dilakukan pada November. Tak terkecuali di Jember. Faida putuskan maju pada pilkada

Gen Z dan Milenial di Jember Impikan Sosok Pemimpin Muda dan Anti Korupsi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/02/bupati-jember-dokter-faida.jpg" alt="PELAYANAN KESEHATAN: Dokter Faida MMR menyerahkan ambulans ke pihak desa untuk membantu mobilitas petugas melayani masyarakat. (DOK. JAWA POS RADAR JEMBER)" width="100%">
<figcaption>PELAYANAN KESEHATAN: Dokter Faida MMR menyerahkan ambulans ke pihak desa untuk membantu mobilitas petugas melayani masyarakat. (DOK. JAWA POS RADAR JEMBER)</figcaption>
</figure>"MESKI tak lagi menjabat, misi kemanusiaan harus terus jalan,” tutur dr Faida MMR kepada Jawa Pos Radar Jember. Sama halnya dengan program ambulans di setiap desa. Salah satu tujuannya adalah menekan angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB).  ’’Betapa bisa dibayangkan ketika dalam proses kelahiran, orang yang bertempat tinggal di daerah pelosok Jember kesusahan pergi ke pelayanan kesehatan,” lanjutnya.  Program tersebut diresmikan pada 10 November 2017. Kali pertama diluncurkan 40 ambulans. Bulan berikutnya diluncurkan lagi 10 ambulans. Hingga akhir 2017, pengadaan mencapai 195 ambulans. Pada 2018, pihaknya kembali melakukan pengadaan ambulans desa sebanyak 53 unit. Jadi, total ada 248 ambulans.  Faida mengatakan, AKI pada 2017 sebanyak 63 kasus. Pada 2018, kematian ibu turun ke angka 53 orang. ’’Mengalami penurunan kembali pada 2019 menjadi 47 orang,” ungkapnya. Sementara itu, AKB pada 2017 mencapai 225 bayi. Meski pada 2018 menembus angka 378 kasus, setahun kemudian AKB mengalami penurunan menjadi sebanyak 329 bayi.  Pengadaan ratusan ambulans itu tak hanya digunakan untuk menekan AKI-AKB. Tapi, bisa dimaksimalkan untuk mempermudah masyarakat Jember menuju pelayanan kesehatan.  Dokter Endang Maruf Randi SpOG membenarkan adanya perkembangan baik untuk kesehatan di Kabupaten Jember setelah diadakannya ambulans di setiap desa. Dia berharap warisan itu bisa diteruskan pemimpin selanjutnya. ’’Tak hanya ibu dan bayi yang membutuhkan ambulans itu, tapi semua golongan,” tegasnya.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/features/28/02/2021/warisan-abdullah-azwar-anas-selama-pimpin-banyuwangi-2010-2021/">Warisan Abdullah Azwar Anas Selama Pimpin Banyuwangi 2010–2021</a>  Selain ambulans desa, KH Abdul Muqit Arief, mantan wakil bupati Jember, menuturkan, ada program yang juga bermanfaat, terutama dalam memajukan pendidikan di Jember. Salah satunya, program 5 ribu beasiswa perguruan tinggi untuk siswa berprestasi. Kali pertama menjabat pada 2016, pihaknya berencana menuntaskan seribu beasiswa per tahun. ’’Jadi, bisa tuntas dalam lima tahun jabatan,” imbuhnya. Namun, dalam perencanaannya, program tersebut baru bisa terealisasikan pada 2017. Program itu diklaim sebagai salah satu program yang paling mulus dengan capaian yang melebihi target.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=OkrVf8xrfEk

Dokter Hj Faida MMR Sukses dengan Misi Kemanusiaan pada Ambulans Desa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/01/masalah_dana.jpg" alt="TETAP BEKERJA: Resepsionis menyebutkan bahwa Inspektorat Pemkab Jember dipimpin pejabat baru sesuai dengan SK bupati. (DWI SISWANTO/JAWA POS RADAR JEMBER)" width="100%">
<figcaption>TETAP BEKERJA: Resepsionis menyebutkan bahwa Inspektorat Pemkab Jember dipimpin pejabat baru sesuai dengan SK bupati. (DWI SISWANTO/JAWA POS RADAR JEMBER)</figcaption>
</figure><h3>Dualisme di Birokrasi Pemkab Jember yang Berbuntut Keruwetan (2-Habis)</h3> Sejak pecah kongsi antara Bupati Faida dan Wabup Abdul Muqit Arief, arah pemerintahan menjadi tidak jelas. Semua pejabat memilih tutup mulut.  NUR HARIRI, Jember, Jawa Pos  ---  NORMALNYA setiap daerah pasti mempunyai perencanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat untuk setahun ke depan. Tapi, memasuki awal 2021 ini, Pemkab Jember belum memiliki angan-angan atas apa yang akan dibangun dan siapa yang diberdayakan.  Itu terjadi lantaran struktur pemerintahan di kalangan elite tengah berada dalam kondisi yang tidak normal. Pecah kongsi yang begitu nyata membuat roda pemerintahan berjalan tak searah.  Ibarat gerbong kereta api, sudah ada dua lokomotif yang berpisah arah dengan tujuan berbeda.  Kebijakan Bupati Faida tak lagi diamini banyak aparatur sipil negara (ASN). Sebaliknya, apa yang dilakukan Wabup Abdul Muqit Arief juga dinilai salah di mata ASN yang probupati.  Birokrasi <a href="https://www.jawapos.com/tag/bupati-jember/">Pemkab Jember</a> yang tidak sehat itu kontan mengorbankan banyak hal krusial. Situasi di Jember, sudah tidak ada lagi obrolan antar pejabat terkait terobosan dunia kesehatan.  Tidak ada pembahasan di tingkat elite bagaimana meningkatkan pendidikan. Apa yang akan dibangun selama 2021 juga belum terbayangkan. Apakah akan membangun sirkuit atau sekadar menambal aspal yang mrotol, pembahasan para penggawa daerah itu belum sampai ke ranah tersebut.  Akibatnya, Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Perda APBD) 2021 yang selayaknya dibahas atau disahkan harus dipetieskan. Perkada APBD pun menjadi satu-satunya alternatif untuk memenuhi urusan dasar, tetapi nasibnya juga belum jelas.  Kesan bahwa Bupati Faida hanya bekerja bersama para pejabat yang pro kepadanya tidak bisa dimungkiri. Begitu pula ASN yang melakukan mosi tidak percaya berjalan di barisan Wabup Muqit. Kondisi seperti itu menjadikan arah pembangunan di Kota Suwar-Suwir tidak jelas. Bukan itu saja. Arah pemerintahan, khususnya internal eksekutif, juga semakin buram.  Fenomena dualisme belasan pejabat di internal Pemkab Jember memang tak berpengaruh pada para staf pegawai yang ada di organisasi perangkat daerah. Tetapi, menemui pejabat yang dicopot dan yang mendapat SK baru sulitnya minta ampun. Betapa tidak, rata-rata mereka tidak ada di kantor. Apalagi, di antara para kepala OPD tersebut, ada yang menjabat pelaksana tugas (Plt) di beberapa OPD lain.  Keruwetan di pemkab bisa dilihat dengan penempatan para pejabat. Ada ketimpangan penugasan antara ASN satu dan ASN lain. Contoh nyata, Sekda Mirfano yang dicopot bupati kini tidak memiliki tugas apa pun karena di-nonjob-kan. Sementara itu, Plt Sekda Edy Budi Susilo yang diangkat bupati harus mengemban tugas sebagai asisten perekonomian dan pembangunan.  Edy Budi juga didapuk sebagai Plt kepala dinas pemberdayaan masyarakat dan desa untuk menggantikan Eko Heru Sunarso yang di-nonjob-kan bupati. Bayangkan, Mirfano dan Heru tidak memiliki tugas, sedangkan Edy Budi mengemban amanah tiga posisi penting. Nah, fenomena yang demikian masih cukup banyak di beberapa OPD lain.  Sejak pecah kongsi meledak, Bupati Faida yang biasanya bisa dikonfirmasi awak media mendadak sulit ditemui. Khusus kasus itu, rilis resmi dari Pemkab Jember pun tidak ada. Rata-rata para pejabat di barisan Bupati Faida tutup mulut saat dikonfirmasi. Kondisi serupa terjadi pada pejabat barisan Wabup Muqit meski sesekali ada yang menyuarakan mosi tidak percaya kepada Faida.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/features/08/01/2021/yang-bertamu-ditanya-mau-bertemu-sekda-yang-mana/">Yang Bertamu Ditanya, Mau Bertemu Sekda yang Mana?</a>  Plt Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika sekaligus Humas Pemkab Jember Gatot Triyono juga tidak mau menjelaskan keruwetan di internal pemkab. Sebagai humas, Gatot mengaku tidak pernah mendapat petunjuk untuk menjelaskannya ke publik. ’’Untuk itu (keruwetan pejabat, Red), saya tidak tahu,” katanya.  Begitu ditanya apabila ada berkas penting yang harus segera ditandatangani pejabat yang pecah kongsi, Gatot pun menjawab tidak tahu. ’’Saya tidak tahu urusan itu. Siapa yang tanda tangan, saya tidak bisa berkomentar,” papar Gatot.  Dampak lain lokomotif gerbong pemerintahan yang berjalan tak searah, keterbukaan informasi di Kabupaten Jember nyaris mati. Padahal, banyak hal yang dituntut agar informasi di Jember dibuka lebar-lebar.  Salah satunya berkaitan dengan dana penanganan pandemi Covid-19 yang ditemukan BPK banyak bermasalah. Ada ribuan orang yang sudah meninggal, tetapi menjadi sasaran bantuan penanganan korona. Ada pula dana miliaran rupiah yang harus dikembalikan. Sayangnya, tidak ada pejabat di Jember yang berani menjelaskan.  Perpecahan pejabat di internal Pemkab Jember itu pun mendapat sorotan dari banyak pihak. Keruwetan pejabat membutuhkan kepastian, siapa pejabat yang sah. Apakah pejabat yang dicopot bupati atau pejabat yang mendapat SK baru sebagai Plt. Itu semua tentu membutuhkan solusi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Jember.  Bukan hanya itu. Fenomena Bupati Faida dan Wabup Muqit yang sama-sama dipolisikan warga juga membutuhkan kepastian. Keruwetan di Jember tentunya menguji penegakan hukum. Apakah Bupati Faida atau Wabup Muqit yang lulus ujian hukum atau bahkan keduanya sama-sama tidak lolos dari jeratan ancaman UU Pilkada?  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=eQbC8aSG32k

Masalah Dana Penanganan Pandemi pun, Tak Ada Yang Berani Menjelaskan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/pengajian-jumat-manis-23-jul-6.jpg" alt="Bupati Jember Faida. Diskominfo Jember/Antara" width="100%">
<figcaption>Bupati Jember Faida. Diskominfo Jember/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Permohonan pemakzulan terhadap Bupati Jember Faida yang dilayangkan DPRD Jember ke Mahkamah Agung (MA) akhirnya kandas. Dipastikan, dia tetap menjabat hingga berakhirnya masa jabatan pada Februari 2021.  Penolakan permohonan pemakzulan itu diputus oleh Ketua Majelis Hakim Supandi dan anggota Is Sudaryono serta Yodi Martono Wahyunadi. Dalam putusan itu, MA mengetok palunya dengan menolak permohonan DPRD. ”Tolak permohonan hak uji pendapat,” seperti itulah bunyi amar putusan MA pada website resminya yang juga memuat nomor register 2 P/KHS/2020.  Ketua DPRD Jember M. Itqon Syauqi sebagai pihak pemohon belum memberi keterangan yang detail. Menurut Itqon, sebagai pihak penggugat, dirinya akan menunggu salinan amar putusan. ”Nanti kalau benar-benar sudah kami terima, kami akan berkomentar,” kata Itqon.  Baca Juga: <a class="d-block" href="https://www.jawapos.com/surabaya/08/12/2020/proposalnya-rp-205-miliar-nilai-proyek-hanya-rp-6-miliar/">Proposalnya Rp 20,5 Miliar, Nilai Proyek Hanya Rp 6 Miliar</a>  Secara terpisah, Bupati Faida menyampaikan rasa syukur karena apa yang dimohon dewan ke MA telah ditolak. ”Alhamdulillah, MA menolak permohonan DPRD yang mengajukan pemakzulan bupati Jember,” tulis Faida melalui rilisnya.  Seperti diketahui, DPRD Jember telah memakzulkan Bupati Faida melalui hak menyatakan pendapat (HMP) dalam sidang paripurna pada 22 Juli 2020. Berkas HMP pemakzulan Faida selanjutnya dimasukkan ke MA tanggal 13 dan teregister 16 November. MA selanjutnya memutus permohonan dewan Selasa (8/12) siang.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=p9pdTLD3R1M

Mahkamah Agung Tolak Pemakzulan Bupati Jember Faida

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/bupati-jember-faida.jpg" alt="Bupati Jember Faida- DWI SISWANTO/JAWA POS RADAR JEMBER" width="100%">
<figcaption>Bupati Jember Faida- DWI SISWANTO/JAWA POS RADAR JEMBER</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mahkamah Agung (MA) menolak permohonan DPRD Jember, Jawa Timur yang mengajukan pemakzulan terhadap Bupati Jember, Faida. MA beralasan, tindakan pemakzulan terhadap Faida tidak beralasan hukum.  "Usulan pemberhentian Bupati Jember dari DPRD kabupaten Jember tidak beralasan hukum," kata juru bicara MA, Andi Samsan Nganro dikonfirmasi, Rabu (9/12).  Perkara ini diputus pada Selasa, 8 Desember 2020 dengan amar putusan menolak permohonan hak uji pendapat. Perkara ini ditangani dan diadili majelis hakim kasasi MA yang dipimpin langsung Ketua Kamar Tata Usaha Negara (TUN) MA Supandi dengan anggota Is Sudaryono dan Yodi Martono Wahyunadi. Adapun panitera pengganti Joko Agus Sugianto.  MA beralasan, tindakan Bupati Jember dalam melakukan mutasi 15 pejabat di Pemerintah Kabupaten Jember yang dinilai terdapat kesalahan telah diperbaiki.  "Tindakan bupati yang melanggar ketentuan administrasi sesuai rekomendasi Menteri PAN RB, Menteri Dalam Negeri, Komisi Aparatur Sipil Negara, Gubernur Jawa Timur tersebut telah ditindaklanjuti oleh Bupati Jember, sehingga kesalahan yang dibuatnya telah diperbaiki," ucap Andi.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/09/12/2020/bupati-jember-bersyukur-ma-tolak-permohonan-pemakzulan-dirinya/">Bupati Jember Bersyukur MA Tolak Permohonan Pemakzulan Dirinya</a>  Sebelumnya DPRD Jember mengirimkan berkas pemakzulan Bupati Jember Faida ke Mahkamah Agung (MA) pada 13 November 2020. Perkara ini teregistrasi dengan nomor register 2P/KHS/2020 tertanggal 16 November 2020.  Dalam mengajukan pemakzulan itu, DPRD Jember membawa 33 alat bukti yang disertakan di dalamnya. Dalam sidang paripurna 22 Juli 2020 semua fraksi di DPRD Kabupaten Jember sepakat untuk memberhentikan Faida dari posisi Bupati Jember.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=4gM2lIqvrk4

Tak Beralasan Hukum jadi Alasan MA Tolak Pemakzulan Bupati Jember

Faida

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Faida