<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/01/Screenshot_2025-10-01-18-49-25-971_comandroidchrome-edit-3701698462.jpg" alt="Suasana hari pertama GIIAS Bandung 2025. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Suasana hari pertama GIIAS Bandung 2025. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Tren kendaraan listrik semakin menggema di Indonesia dalam dua tahun terakhir. Sejumlah produsen otomotif global dan lokal berlomba meluncurkan model kendaraan bertenaga baterai yang lebih efisien, modern, dan ramah lingkungan.&nbsp; Pemerintah pun memperkuat dorongan melalui berbagai insentif fiskal, seperti potongan pajak dan subsidi pembelian, untuk mempercepat transisi menuju ekosistem transportasi hijau. Masyarakat makin antusias melirik kendaraan listrik sebagai alternatif hemat energi dan diklaim bebas polusi. Perubahan ini terlihat dari meningkatnya penjualan. Pemandangan mobil listrik di jalan raya kini semakin umum, terutama di wilayah perkotaan seperti Jakarta, Bandung, dan Surabaya. Diantara jenama mancanegara yang masuk pasar Indonesia, produk EV asal Tiongkok mendominasi. Berdasarkan Data Gabungan Industri dan Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) dan beberapa sumber, merek mobil Tiongkok yang sudah hadir di pasar Indonesia diantaranya: Aion, BYD, Denza, Chery, Maxus, MG, Neta, GWM, Wuling, Xpeng, DFSK, serta Geely. Sementara itu, brand non-Tiongkok yang tak kalah ekspansif untuk segmen EV di Tanah Air antara lain: BMW, Hyundai, Mercedes-Benz, Citroen, Honda, Mazda, Mini, Mitsubishi, Nissan, Polytron, Toyota, Volvo, Vinfast, Kia, serta, Mitsubishi Fuso. <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/03/pameran-GIIAS-2414058821.jpg" alt="Hari terakhir pameran GIIAS 2025 pengunjung masih padat." width="100%">
<figcaption>Hari terakhir pameran GIIAS 2025 pengunjung masih padat.</figcaption>
</figure> Perkembangan ekosistem EV di Indonesia yang semakin pesat menuntut ketersediaan energi yang berkelanjutan. Tentu hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi PT PLN (Persero) dalam memastikan ketersediaan listrik yang menjangkau pengguna EV di Tanah Air. Namun, untuk saat ini, menurut Fahmy Radhi, pengamat ekonomi energi dari Universitas Gadjah Mada (UGM), kebutuhan listrik dari sektor transportasi khususnya EV masih aman. Itu lantaran saat ini, PLN masih mengalami kondisi oversupply. "Kalau sekarang bisa. Apalagi PLN kan pernah oversupply juga, artinya nggak akan masalah Kalau misalnya harus membangun jaringan pembangkit listrik, itu juga suatu hal yang mudah bagi PLN. Itu bisa dilakukan," kata Fahmy kepada JawaPos.com, Jumat (31/10). Dengan kondisi PLN yang oversupply, lanjut Fahmy Radhi, pertumbuhan demand listrik akibat meningkatnya kendaraan listrik baik mobil maupun sepeda motor mestinya tidak akan menimbulkan masalah signifikan. "Jadi, tidak ada kekhawatiran bahwa kehadiran mobil listrik yang bertubi-tubi itu kemudian menimbulkan masalah tentang kekhawatiran listrik. Kalau menurut saya tidak, karena tadi PLN cenderung gitu ya oversupply," jelas dia. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/energi/015705626/pln-indonesia-power-uji-partial-green-ammonia-cofiring-di-pltu-untuk-tekan-emisi-karbon">PLN Indonesia Power Uji Partial Green Ammonia Cofiring di PLTU untuk Tekan Emisi Karbon</a> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/04/pltuip-1452147578.jpg" alt="ILUSTRASI. PLTU Lontar 4x315 MW yang menyuplai sistem kelistrikan Jawa Bali. (dok. PLN IP)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI. PLTU Lontar 4x315 MW yang menyuplai sistem kelistrikan Jawa Bali. (dok. PLN IP)</figcaption>
</figure> Hulu Harus Kejar Hilir: Cepat Perbaiki Bauran Energi Hanya saja, dia menyoroti, pertumbuhan EV yang disebut-sebut kendaraan masa depan ramah lingkungan, tidak sepenuhnya benar. Pasalnya, dari sisi hulu, mayoritas pemangkitan listrik di PLN masih mengandalkan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang besumber dari energi primer fosil (batu bara). "Jadi di hilir, mobil listrik sudah berkembang cukup pesat. Sementara di hulu penyediaan listrik PLN tadi ini sebagian besar, 57 persen, itu menggunakan batu bara yang merupakan energi kotor. Sehingga ini ironis, di hilir itu sudah mobil listrik yang bersih lingkungan. Tetapi penyediaan listriknya itu masih menggunakan energi kotor," ungkap dia. Fahmy menjelaskan, harga yang murah masih jadi alasan mengapa PLN memilih menggunakan batu bara. Meskipun memang terdapat upaya-upaya untuk memperbaiki bauran energi menjadi lebih bersih. "Misalnya sekarang yang cukup gencar adalah penggunaan energi sampah. Itu juga kan mulai diarahkan di sana. Tapi persentasenya itu masih paling besar adalah energi kotor tadi," jelas dia. Sementara itu, untuk memperbaiki bauran energi dengan memperbanyak energi bersih tentu harus disertai langkah-langkah pasti oleh PLN, seperti halnya bekerja sama dengan investor untuk berinvestasi di proyek energi baru terbarukan. "Ini sebenarnya cukup prospektif karena pasarnya sudah jelas. Artinya berapapun listrik yang dihasilkan itu akan dibeli oleh PLN. Apalagi juga permintaan dari konsumen, baik itu untuk industri atau rumah tangga atau sekarang ditambah dengan mobil listrik, jadi pasarnya itu sudah ada," ungkap Fahmy. Menurutnya, bagi investor, berinvestasi dalam proyek energi baru terbarukan akan sangat prospektif, misalnya dengan melakukan joint operation dengan PLN. Namun, dia tak memungkiri bahwa transisi ini memang membutuhkan waktu. "Butuh waktu untuk menggantikan semuanya, pembangkitnya, dengan energi baru terbarukan itu kan butuh waktu untuk mengundang investor. Kemudian dibangun, baru menghasilkan EBT. Nah pada saat itulah kemudian terjadi migrasi dari energi kotor ke energi bersih," tukasnya. &nbsp; Daftar EV yang ramaikan pasar Tanah Air hingga pengujung 2025 Merek Tiongkok Aion&nbsp; Aion ES (discontinue) Aion Hyptec HT Aion Y Plus&nbsp; Aion V UT BYD BYD Seal&nbsp; BYD Dolphin BYD Sealion 7 BYD Atto 3 BYD Atto 1 BYD M6 BYD E6 (khusus Taksi) Denza Denza D9 Chery Chery Omoda E5 Chery J6 Maxus&nbsp; Maxus Mifa 7 Maxus Mifa&nbsp;9 MG MG Cyberster&nbsp; MG 4 EV&nbsp; MG ZS EV Neta Neta V II EV Neta X EV GWM GWM Ora 03 Wuling Wuling Air EV Wuling Binguo EV Wuling Cloud EV Wuling Mitra EV Xpeng Xpeng G6 Xpeng X9 DFSK DFSK Seres E1 DFSK Gelora Electric Geely&nbsp; Geely EX5 &nbsp; Non Tiongkok&nbsp; BMW&nbsp; BMW i4 BMW i5&nbsp; BMW i5 Touring BMW i7 BMW iX1&nbsp; BMW iX&nbsp; Hyundai&nbsp; Hyundai Ioniq 5 N Hyundai Ioniq 5 Hyundai Ioniq 6 Hyundai Kona Electric&nbsp; Mercedes-Benz&nbsp; Mercedes-Benz EQE SUV Mercedes-Benz EQS&nbsp; Mercedes-Benz EQS SUV Mercedes-Benz EQA Mercedes-Benz EQB 250 Mercedes-Benz G-Class Electric Citroen&nbsp; New E-C3 All Electric&nbsp; New Citro&euml;n E-C4 Electric Honda Honda E: N1 Mazda Mazda MX-30 BEV&nbsp; Mini Mini Electric&nbsp; Mini Electric Countryman Mini Electric Cooper&nbsp; Mini Electric Aceman&nbsp; Mitsubishi&nbsp; Mitsubishi L100 EV Nissan Nissan Leaf Polytron Polytron G3&nbsp; Polytron G3+ Toyota&nbsp; Toyota Bz4X EV Volvo Volvo EX30 Volvo EC40 Volvo EX40 VinFast VinFast VF 3 VinFast VF e34 VinFast VF 5 VinFast VF 6 VinFast VF7 Kia Kia EV6 Kia EV9 Mitsubishi Fuso Mitsubishi Fuso eCanter

Perkembangan ekosistem EV di Indonesia yang semakin pesat menuntut ketersediaan energi yang berkelanjutan.

Perkembangan EV di Indonesia, Dominasi Tiongkok dan Tantangan PLN Sediakan Energi Bersih

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/24/fahmy-radhi-1411219826.jpg" alt="Pengamat energi Fahmy Radhi. (Dok. Pribadi)" width="100%">
<figcaption>Pengamat energi Fahmy Radhi. (Dok. Pribadi)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Pemerintah didorong untuk membuka opsi impor gas bumi guna mengatasi kesenjangan pasokan yang kian dirasakan industri, terutama yang tidak termasuk dalam skema Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT). Langkah ini dinilai sebagai solusi antara yang bisa menjaga ketahanan energi nasional secara lebih adil dan efisien. Ekonom Energi dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Fahmy Radhi, menilai bahwa impor gas bisa menjadi solusi strategis di tengah penurunan pasokan dari hulu akibat natural declining. Kondisi ini diperparah oleh prioritas penyaluran gas kepada industri penerima program HGBT, yang menyisakan pasokan lebih sedikit untuk industri lainnya. &ldquo;Membuka opsi impor itu penting sebagai salah satu cara menjaga ketahanan energi nasional. Selain itu, ini akan menciptakan persaingan harga yang lebih sehat,&rdquo; ujar Fahmy kepada wartawan. Menurutnya, realokasi gas ekspor ke dalam negeri tidak selalu menjadi solusi ideal karena harga gas ekspor yang cenderung lebih tinggi dan penggunaannya yang telah dikontrak sejak awal. Dengan begitu, membeli dari luar negeri bisa menjadi alternatif jika harganya lebih kompetitif. &ldquo;Kalau harga impor lebih murah dan bisa dijangkau industri, ya biarkan saja berlaku hukum pasar. Tidak semua harus mengandalkan gas dalam negeri jika memang lebih mahal,&rdquo; ucapnya. Fahmy menegaskan bahwa pihak yang melakukan impor harus institusi yang mampu membaca kebutuhan dan suplai secara nasional, agar tidak terjadi oversupply atau kelangkaan. Opsi ini juga hanya bersifat sementara sampai pasokan domestik kembali stabil. Ia juga menyoroti pentingnya pembangunan infrastruktur pipa gas bumi nasional. Fahmy menyebut pembangunan jaringan pipa tidak bisa hanya bergantung pada sektor swasta, tetapi perlu didorong lewat pembiayaan negara seperti model pembangunan jalan tol. &ldquo;Infrastruktur pipa adalah keniscayaan jika ingin swasembada energi. Pemerintah harus memprioritaskannya,&rdquo; tandasnya. Sebelumnya, Ketua Umum Asosiasi Pemasok Energi Mineral &amp; Batubara Indonesia (ASPEBINDO), Anggawira, menyuarakan kegelisahan industri non-PGBT yang harus menanggung harga gas lebih mahal akibat keterbatasan pasokan. Padahal mereka bukan penyebab kelangkaan. &ldquo;Situasi ini tidak adil. Pemerintah harus segera bertindak untuk menjamin pasokan yang adil dan harga yang wajar,&rdquo; tegasnya. Anggawira mengusulkan agar sebagian gas ekspor dialihkan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Namun, baik Fahmy maupun pelaku industri menilai, kebijakan realokasi saja tidak cukup tanpa solusi tambahan seperti pembukaan impor dan percepatan pembangunan infrastruktur energi nasional.

Fahmy Radhi sarankan pemerintah buka opsi impor gas untuk atasi pasokan langka dan mahal. Realokasi gas ekspor dinilai kurang efisien.

Gas Industri Non-PGBT Kian Mahal, Pengamat Energi Fahmy Radhi Sarankan Buka Keran Impor

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/26/fahmy-859486229.jpg" alt="Pengamat ekonomi energi Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi. (ANTARA)" width="100%">
<figcaption>Pengamat ekonomi energi Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi. (ANTARA)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pengamat ekonomi energi Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi menyatakan bahwa PT Pertamina Persero perlu melakukan operasi pemberantasan mafia minyak dan gas (migas), usai sejumlah direksi anak usahanya ditangkap terkait dugaan korupsi tata kelola minyak. "Pertamina harus melakukan operasi pembersihan besar-besaran terhadap oknum mafia migas yang masih bercokol di lingkungan Pertamina," ujar Fahmy Radhi di Jakarta, Rabu (26/2). Selain itu, ia mengatakan bahwa agar tindak pidana korupsi tersebut tidak terulang kembali, aparat penegak hukum juga harus menjatuhkan hukuman seberat-beratnya kepada para pelaku, mengingat kejahatan korupsi amat merugikan masyarakat. "Tindak pidana korupsi itu tidak hanya merampok uang negara, tetapi juga merugikan masyarakat sebagai konsumen BBM (bahan bakar minyak)," katanya. Fahmy menuturkan bahwa modus yang digunakan kali ini serupa dengan modus yang digunakan oleh pelaku-pelaku korupsi migas sebelumnya, yakni&nbsp;mark up&nbsp;atau menaikkan harga impor minyak mentah dan BBM. Ia mengatakan bahwa dalam praktiknya, minyak mentah produksi dalam negeri tidak diolah di kilang Pertamina dengan alasan spesifikasi produk yang tidak sesuai dengan kualifikasi kilang Pertamina, sehingga Pertamina harus impor minyak mentah untuk diolah di kilang dalam negeri. "Harga impor minyak mentah dan BBM itu telah di-mark up&nbsp;sehingga merugikan keuangan negara yang harus membayar impor tersebut lebih mahal.&nbsp;Mark up&nbsp;juga dilakukan pada kontrak pengiriman (shipping), dengan tambahan biaya ilegal sebesar 13 persen hingga 15 persen," ucapnya. Fahmy menyatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto harus menjadi panglima dalam upaya pemberantasan mafia migas yang telah melibatkan berbagai pihak, termasuk internal Pertamina. "Tanpa peran aktif Presiden, jangan harap mafia migas yang&nbsp;powerful&nbsp;(kuat) dapat diberantas dan mustahil perampokan uang negara tidak terulang lagi," imbuhnya. Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan tujuh tersangka kasus dugaan korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) tahun 2018&ndash;2023 pada Senin malam (24/2). Tujuh tersangka itu yakni berinisial RS selaku Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, SDS selaku Direktur Feedstock dan Product Optimization PT Kilang Pertamina Internasional, dan YF selaku PT Pertamina International Shipping. Lalu, AP selaku VP Feedstock Management PT Kilang Pertamina Internasional, MKAR selaku beneficial owner PT Navigator Khatulistiwa, DW selaku Komisaris PT Navigator Khatulistiwa sekaligus Komisaris PT Jenggala Maritim, dan GRJ selaku Komisaris PT Jenggala Maritim, dan Direktur Utama PT Orbit Terminal Merak.

"Pertamina harus melakukan operasi pembersihan besar-besaran terhadap oknum mafia migas yang masih bercokol di lingkungan Pertamina".

Mafia Migas Masih Eksis, Ekonom UGM Sarankan Pertamina Bersih-bersih (Lagi)

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/06/06/IMG-20240606-WA0034-612088170.jpg" alt="Petugas tengah memeriksa kondisi saluran jaringan listrik (ANTARA/HO/PLN UIDLampung)" width="100%">
<figcaption>Petugas tengah memeriksa kondisi saluran jaringan listrik (ANTARA/HO/PLN UIDLampung)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pengamat ekonomi energi Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi meminta pasal power wheeling dalam RUU EBET dihapus. Menurutnya, skema tersebut melanggar konstitusi, mengurangi pendapatan negara, dan menggerus APBN. "Mengizinkan Independent Power Plant (IPP) menjual listrik secara langsung kepada konsumen merupakan bentuk liberalisasi kelistrikan yang bertentangan dengan konstitusi. Karena cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara," katanya dalam keterangan tertulis, Selasa (10/9). Menurutnya, power wheeling justru akan menggerus pendapatan negara, lantaran 90 persen penjualan listrik berasal dari pelanggan industri. "Selain menggerus pendapatan negara, skema power wheeling akan meningkatkan biaya operasional PLN untuk membiayai pembangkit cadangan, yang dibutuhkan menopang Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) yang bersifat intermittent dipengaruhi matahari dan angin," ungkap Fahmy. Peningkatan biaya operasional itu akan memperbesar harga pokok penyediaan (HPP) listrik. Kalau tarif listrik ditetapkan di bawah HPP, maka negara harus merogoh APBN untuk membayar kompensasi dari biaya operasional ketenagalistrikan. Membengkaknya pengeluaran APBN untuk kompensasi tersebut sudah pasti akan menggerus APBN yang berpotensi mengurangi anggaran untuk membiayai program strategis Presiden terpilih Prabowo Subianto. Termasuk program makan bergizi gratis. Pembahasan Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Energi Terbarukan (RUU EBET), yang sempat tertunda, kembali dibahas di Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Salah satu penyebab penundaaan pembahasan RUU EBET itu adalah adanya perbedaan pendapat antar pihak terkait pasal power wheeling (sewa jaringan). Bahkan pasal tersebut sudah didrop pada awal 2023, namun dimunculkan lagi tiga bulan berikutnya. Saat ini RUU EBET dibahas kembali dan sudah dalam tahap perumusan dan sinkronisasi. Power wheeling merupakan mekanisme yang mengizinkan pihak swasta atau IPP untuk membangun pembangkit listrik EBET sekaligus menjual secara langsung kepada konsumen dengan menggunakan jaringan transmisi dan distribusi milik PLN.

Salah satu penyebab penundaaan pembahasan RUU EBET itu adalah adanya perbedaan pendapat antar pihak terkait pasal power wheeling.

Benarkah Skema Power Wheeling Menguntungkan, atau Justru Menggerus APBN?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/30/ilustrasi_harga-bbm-pertamina-terbaru-Oktober-2022_c_191396-560x352-1-833999668.jpeg" alt="Ilustrasi BBM di SPBU Pertamina. (JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi BBM di SPBU Pertamina. (JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mengeluarkan aturan baru terkait Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB). Melalui Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, PBBKB naik menjadi 10 persen, dari sebelumnya 5 persen. Hal ini dinilai dapat memicu harga BBM menjadi lebih mahal. Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi mengatakan, PBBKB masuk dalam komponen pembentukan harga BBM. Dengan adanya kenaikan dari 5 persen menjadi 10 persen itu tentu akan berimbas pada kenaikan harga BBM. "Saya kira kenaikan pajaknya dilekatkan pada harga sehingga pasti ada kenaikan 10 persen, misalnya sekarang yang dinaikkan misalnya harganya Rp 10 ribu naik jadi Rp 11 ribu," kata Fahmi, Senin (29/1). Menurut Fahmi kenaikan PBBKB tersebut kurang tepat jika diterapkan pada tahun politik saat ini, karena dapat menimbulkan gejolak sosial. "Saya kira tahun politik ini tidak akan diterapkan, secara meluas karena itu akan mempunyai dampak terhadap peningkatan inflasi kemudian penurunan daya beli dan ini bisa memicu pergolakan sosial dan itu berbahaya," tuturnya. Fahmi pun menilai kenaikan PBBKB tidak akan ampuh mendorong masyarakat beralih ke kendaraan listrik secara signifikan seperti yang diinginkan pemerintah. Pasalnya, banyak variabel yang memengaruhinya. "Karena keputusan untuk membeli kendaraan listrik itu banyak faktor yang memengaruhinya, tidak semata-mata tentang harga. Kalau misalnya diberikan subsidi dalam jumlah yang besar ini juga tidak mendorong konsumen kemudian pindah karena banyak variabel. Ketersediaan infrastruktur untuk kendaraan listrik, kemudian juga ketersediaan jaringan service after sales," jelasnya. Sementara Peneliti di Alpha Research Database Ferdy Hasiman mengungkapkan, kenaikan harga BBM yang dipicu naiknya PBBKB yang diterapkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menjadi 10 persen dapat memberatkan masyarakat. "BBM mau dinaikin pajaknya, ini akan berdampak pada perekonomian di tengah kondisi kesulitan masyarakat," kata Ferdy. Menurut Ferdy, kenaikan harga BBM atas dampak kenaikan PBBKB akan menimbulkan efek domino, seperti kenaikan biaya logistik yang berujung pada kenaikan harga bahan pokok. Hal ini tentu akan membuat daya beli menurun dan inflasi meningkat. "Masyarakat saat ini sudah kesulitan cari uang, lalu dibebankan kenaikan pajak, kenaikan harga BBM itu efeknya domino," ucapnya. Menurut Ferdy sebaiknya pemerintah tidak membuat kebijakan yang memberatkan masyarakat, sebab saat ini masih banyak aktivitas masyarakat yang mengandalkan BBM. Menurutnya, kebijakan yang ditetapkan Perda DKI 1 2024 tentang pajak Daerah dan Retrebusi Daerah Bagian 5 Pasal 24 ini tentu bisa diikuti wilayah lain yang tingkat ekonominya jauh lebih rendah dari Jakarta. "Kebijakan publik itu harus berpihak ke rakyat, itu akan ditiru daerah lain. Orang sudah hidup susah bisa semakin susah," tuturnya. Sementara itu, Anggota Komisi VII DPR Mulyanto memandang, kenaikan PBBKB yang akan memberatkan masyarakat perlu ditunda dan diputuskan oleh pemimpin yang akan mendatang. Ia menuturkan, kebijakan tentang BBM menyangkut hajat hidup rakyat banyak, keputusannya harus dipertimbangkan dengan hati-hati. "Kita tidak setuju dengan pengenaan (kenaikan) pajak untuk BBM yang akan membebani masyarakat," ucapnya.

PBBKB masuk dalam komponen pembentukan harga BBM. Kenaikan PBBKB dari 5 menjadi 10 persen akan berimbas pada kenaikan harga BBM.

DKI Naikkan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Siap-siap Harga BBM Bakal Lebih Mahal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/20/37ff58f7-ad00-4bb4-9558-89c34f280326-300581664.jpeg" alt="ILUSTRASI. Tambang terbuka Grasberg berdiameter 3 kilometer ini sudah menghasilkan 1,3 miliar ton bijih sejak pertama." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI. Tambang terbuka Grasberg berdiameter 3 kilometer ini sudah menghasilkan 1,3 miliar ton bijih sejak pertama.</figcaption>
</figure> <div>&nbsp;</div> <div>JawaPos.com - Pengamat ekonomi energi Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi khawatir relaksasi ekspor konsentrat yang diajukan PT Freeport Indonesia (PTFI) akan mengganggu program hilirisasi yang tengah digalakkan pemerintah.</div> <div>&nbsp;</div> <div>"Kalau pemerintah memenuhi tuntutan tersebut, maka program hilirisasi andalan Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan porak poranda. Padahal tujuan mulia program Jokowi dalam hilirisasi adalah menaikkan nilai tambah dan mengembangkan ekosistem industri," katanya, dikutip Kamis (26/10).</div> <div>&nbsp;</div> <div>Fahmy menilai pemberian izin relaksasi ekspor konsentrat akan menghilangkan kesempatan bagi Indonesia untuk menaikkan nilai tambah produk hilirisasi. Relaksasi ekspor konsentrat itu juga akan menimbulkan diskriminasi terhadap pengusaha nikel dan bauksit yang selama ini sudah diwajibkan hilirisasi di smelter dalam negeri.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Sehingga mereka akan menuntut relaksasi ekspor serupa. Oleh karena itu, Fahmy meminta pemerintah agar tidak lagi memberikan izin ekspor konsentrat yang diajukan oleh Freeport.</div> <div>&nbsp;</div> <div>"Pemerintahan Jokowi seharusnya tidak perlu takut dengan gertak sambal yang dilontarkan oleh Freeport. Pemerintah harus konsisten dengan kebijakan pelarangan ekspor konsentrat, serta tetap konsisten menjalankan program hilirisasi untuk menaikkan nilai tambah dan membangun ekosistem industri," katanya.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Diketahui PTFI kembali mengajukan perpanjangan (relaksasi) ekspor konsentrat tembaga dan lumpur anoda hingga smelter Manyar di Gresik, Jawa Timur beroperasi penuh pada akhir 2024. Konstruksi smelter Manyar ditargetkan rampung pada pertengahan 2024, diikuti dengan uji coba&nbsp;(commissioning)&nbsp;fasilitas dan jadwal peningkatan produksi&nbsp;(ramp-up)&nbsp;hingga akhir 2024.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Padahal, pemerintah sebelumnya sudah memberikan izin perpanjangan ekspor konsentrat PTFI, yang mestinya berakhir pada Juni 2023, diperpanjang sampai Mei 2024. PTPI meminta kembali izin relaksasi ekspor konsentrat lantaran saat ini progres pembangunan smelter tembaga Manyar PTFI di Gresik baru mencapai sekitar 84 persen.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Fahmy mencatat sejak 2014 sudah lebih dari delapan kali izin relaksasi diberikan kepada Freeport. "Setiap kali izin relaksasi ekspor konsentrat diberikan, Freeport selalu ingkar janji untuk menyelesaikan pembangunan smelter sesuai waktu ditetapkan," katanya.</div>

"Kalau pemerintah memenuhi tuntutan tersebut, maka program hilirisasi andalan Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan porak poranda," kata Fahmy.

Relaksasi Ekspor Konsentrat Dinilai Bisa Porak-Porandakan Semangat Hilirisasi yang Digaungkan Presiden Jokowi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/tak-hanya-pertamina-vivo-dan-shell-juga-naikkan-harga-bbm_m_191389.jpeg" alt="Nozzle pertamax series di salah satu SPBU Jakarta. Mulai 24 Februari, harga jual pertamax series naik sampai Rp 300 per liter" width="100%">
<figcaption>Nozzle pertamax series di salah satu SPBU Jakarta. Mulai 24 Februari, harga jual pertamax series naik sampai Rp 300 per liter</figcaption>
</figure>JawaPos.com - PT Pertamina sedang mengkali penyesuaian harga BBM khususnya jenis Pertamax. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memproyeksikan, dengan harga minyak dunia yang sudah melonjak tinggi beberapa bulan ini, Pertamax akan naik dari Rp 9.000 per liter menjadi Rp 16.000 per liter.  Terkait dengan kenaikan harga tersebut, Direktur Eksekutif Energy Watch, Mamit Setiawan menuturkan bahwa angka Rp 16.000 per liter terlalu besar. Harga Pertamax juga akan lebih tinggi dari BBM dengan kandungan oktan setara milik kompetitor. Misalnya, Shell yang menjual Super di angka Rp 12.990 per liter.  "Saya sudah sampaikan juga kepada Pertamina bahwa kenaikan harga jangan sampai menyentuh sisi psikologis konsumen, dalam artian batas Rp 16.000 itu sudah menyentuh faktor psikologis konsumen," jelas dia ketika dihubungi JawaPos.com, Rabu (30/3).  Menurutnya, harga ideal untuk Pertamax adalah di bawah Rp 13.000 per liter. Harga ini, kata dia tidak akan mengganggu daya beli masyarakat.  "Saya kira kita mencari di angka Rp 12 ribu-an lah, saya yakin Pertamina ini akan memperhatikan daya beli masyarakat, lebih baik Rp 12.000 atau di bawah Rp 13.000 per liter," ujarnya.  Meskipun masih jauh dari harga keekonomian Rp 16.000 per liter, ini akan membantu Pertamina mengurangi kerugian. Dia Mamit sepakat, harga Pertamax memang harus segera naik untuk bisa membantu neraca keuangan.  "Mau tidak mau (harus naik), karena kerugian sudah cukup besar Pertamina, daripada terganggu semua untuk distribusi secara nasional, baiknya naik. Suka tidak suka (naik)," terang Mamit.  Kenaikan tersebut juga dirasa tidak akan mempengaruhi harga barang dan inflasi. Sebab, pengguna Pertamax hanya sebesar 14 persen dari total konsumsi BBM di Tanah Air.  Sementara itu, pengamat ekonomi dan energi Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi merekomendasikan harga Pertamax ditetapkan pada kisaran Rp 14.500-Rp 16.000 per liter sesuai harga pasar.  "Penetapan harga Pertamax mestinya ditentukan oleh mekanisme pasar. Oleh karena itu, harga yang ideal adalah sesuai dengan harga keekonomian di pasar antara Rp 14.500 sampai Rp 16.000. Rp 16.000 merupakan batas atas, Pertamina bisa menetapkan Rp 15 ribu," ujarnya kepada JawaPos.com.  Senada dengan Mamit, Fahmy berpendapat penyesuaian harga perlu segera dilakukan untuk membantu keuangan Pertamina yang saat ini sedang melemah. "Kalau tidak segera dinaikkan akan terjadi cash shortage pada Pertamina. Apalagi piutang (Rp 100 triliun) dana kompensasi belum dibayar oleh pemerintah dalam 4 tahun terakhir," tandas dia.

Harga Pertamax Harus Kompetitif tapi Tidak Membebani Pertamina

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/SERTIJAB-MENTERI-BUMN-DERY-RIDWANSAH-6.jpg" alt="Menteri BUMN Erick Thohir . Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Menteri BUMN Erick Thohir . Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kabar Basuki Tjahaja Purnama (BTP) bakal menjadi salah satu pucuk pimpinan di perusahaan pelat merah kian santer terdengar. Setelah pertemuan dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, Rabu (13/11) lalu, beragam spekulasi menggelinding bak bola liar, di mana pria yang akrab disapa Ahok itu akan memimpin.  Posisi direktur utama di sejumlah BUMN hingga kini masih kosong. Banyak kemungkinan, namun beberapa informasi menyebut mantan Gubernur DKI Jakarta itu akan menjadi nakhoda di BUMN energi, antara PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PT Pertamina (Persero)  Menimbang kans Ahok memimpin salah satu BUMN tersebut, Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa, mewanti-wanti. "Kalau bicara PLN dan Pertamina, keduanya ini perusahaan yang kompleks, besar, urusan politiknya tinggi," kata Fabby dihubungi JawaPos.com, Jumat (15/11).  Ahok memang pernah mengenyam pendidikan strata satu di jurusan Teknik Geologi Universitas Trisakti, hingga menyandang gelar insinyur. Namun, menurut Fabby, itu saja tidak cukup.  Sebagai perusahaan energi terintegrasi dari hulu dan hilir, Pertamina dituntut untuk terus berkembang tak hanya di tingkat nasional tetapi juga menjadi pemain global. Maka dari itu, Fabby mengingatkan pemerintah cermat memilih orang yang akan ditempatkan pada jajaran direksi, agar BUMN migas tersebut bisa mencapai visi besarnya.  Demikian pula dengan PLN, yang menurut Fabby, dalam dua-tiga tahun ke depan punya tantangan berat. Antara lain memastikan elektrifikasi di penjuru tanah air, dan di sisi lain menjaga keuangan perusahaan setrum tersebut agar semakin sehat. "Apakah Ahok punya kompetensi dan kualitas itu?" tanya Fabby.  Pengamat ekonomi Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi berpendapat, sebaiknya Erick tak menempatkan Ahok di BUMN strategis seperti PLN, Pertamina, atau bahkan Inalum yang akan mengelola Freeport. Pasalnya, kekayaan alam yang dikelola badan-badan usaha milik negara itu bernilai triliunan rupiah.  "Bagaimanapun juga Ahok itu kan politikus, saya khawatir kalau di BUMN energi akan menimbulkan conflict of interest. Yang bukan politisi saja juga begitu," katanya kepada JawaPos.com, Jumat (15/11).  "Kemudian, rekam jejak Ahok di bidang energi itu kan tidak ada sama sekali," lanjut mantan anggota Tim Reformasi Tata Kelola Migas itu.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/Moment-Keakraban-Ahok-dan-Anies-Usai-Pelantikan-Anggota-DPRD-DKI-Dery-Ridwansah-4-e1573821141760.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Basuki Tjahaja Purnama menyapa Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat pelantikan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta periode 2019-2024 di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (26/8). (Dery Ridwansah/JawaPos.com)  Fahmy menegaskan, dibutuhkan figur yang memiliki kapabilitas, kemampuan, dan pengetahuan tentang energi untuk mengelola sebuah BUMN energi. Daripada di sektor energi, lanjutnya, lebih baik Ahok ditempatkan di BUMN lain.  "Kalau nanti dipaksakan Ahok di tempat tadi, maka menurut saya itu keputusan yang blunder, yang berisiko," tuturnya.  Pendapat berbeda disampaikan Direktur Eksekutif ReforMiner Institute, Komaidi Notonegoro, yang meyakini Ahok masih punya peluang masuk ke sektor energi. Pasalnya, Komaidi menilai, kemampuan paling utama yang wajib dimiliki seorang pemimpin adalah kapasitasnya dalam memimpin.  "Kalau untuk masalah substansi, sepanjang beliau bisa mengoptimalkan timnya, enggak masalah juga sebenarnya," kata Komaidi kepada JawaPos.com, Jumat (15/11).  Komaidi mencontohkan di Pertamina tentu ada banyak pejabat karir yang ahli di bidangnya masing-masing, seperti ahli hulu, ahli kilang, ahli pemasaran. Demikian juga dengan di PLN.  "Analoginya, pelatih sepakbola itu kan tidak harus menjadi pemain bola juga. Pelatih bola saya kira tidak lebih hebat dari Messi atau Ronaldo, tapi bagaimana bisa mengenali potensi itu," ucapnya.  Menteri BUMN Erick Thohir, di Istana Negara, Kamis (14/11) menyampaikan, terkait posisi Ahok segera diputuskan pada Desember. Mantan bos Inter Milan itu optimistis, keberadaan Ahok bakal mempercepat hal-hal yang belum selesai dikerjakan.

Pesan Pengamat Energi, Erick Jangan Blunder dalam Menempatkan Ahok

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/PIPA-GAS-PGN2.jpg" alt="Ilustrasi jalur pipa gas (Pixabay.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi jalur pipa gas (Pixabay.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah mentargetkan bauran energi gas bumi sebesar 22 persen pada 2025. Bauran energi gas bumi tidak akan tercapai, jika pembangunan infrastruktur gas tidak dilakukan secara masif, dengan mengoptimalkan sentra-sentra industri baru yang bermunculan di berbagai daerah.  Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gajah Mada Fahmy Radhi mengingatkan tantangan pembangunan infrastruktur gas bumi bukan perkara mudah. Di tengah ketidakpastian pasokan gas di pasar, biaya investasi pembangunan infrastruktur gas sangat besar serta risiko bisnisnya tinggi. Menurutnya, hanya badan usaha yang memiliki komitmen kuat dalam mengembangkan gas bumi yang berani mengambil risiko membangun infrastruktur.  "Dengan beban biaya dan risiko yang besar, sulit bagi badan usaha manapun untuk membangun berbagai infrastruktur gas yang mampu menjangkau banyak daerah. Bisnis infrastruktur gas tidak seperti jalan tol yang tarifnya bisa dievaluasi secara periodik," ujar Fahmy melalui keterangan tertulis, Rabu (25/9).  Menurut Fahmy selama ini struktur harga gas bumi sebanyak 70 persen untuk biaya hulu. Karena itu jika harga gas terlalu rendah akan sulit bagi siapapun untuk mengembangkan infrastruktur.  Fahmy mencontohkan menurunnya investasi di sektor infrastruktur gas bumi akibat tata kelola gas yang kurang baik. Data menunjukkan bahwa investasi infrastruktur gas tertinggi terjadi pada tahun 2015 yaitu sebesar USD 258,142 juta. Sementara tahun lalu nilai investasi di infrastruktur gas hanya USD 58,885 juta.  "Perbaikan tata kelola dengan memangkas trader gas dan mengalihkan alokasi gas bumi kepada badan usaha yang mengembangkan infastruktur sangat positif bagi industri gas bumi. Namun jika harga gas dipangkas, investasi di infrastruktur akan tetap sulit," ujarnya.  Menurut Fahmy, di tengah meningkatnya impor migas, yang membuat defisit neraca perdagangan migas naik, optimalisasi gas bumi dalam kebijakan bauran energi sangat tepat. "Harga hulu gas bumi lebih kompetitif, sekitar hampir seper-sepuluh dari harga minyak bumi. Fakta dan data tersebut telah menjadikan gas bumi semakin penting dalam kebijakan energi nasional," ungkapnya.  Mengingat peran strategisnya itu, pemenuhan permintaan gas bumi secara berkelanjutan dan pasokan secara aman (security of supply) menjadi salah satu faktor penting yang harus diprioritaskan. Dan ini hanya bisa dilakukan melalui pembangunan dan pengembangan berbagai infrastruktur gas bumi.  Dari data SKK realisasi pemanfaatan gas bumi dibandingkan kontrak per April 2019, sektor industri dari kontrak sebesar 1900 BBTUD, realisasi pemanfaatannya hanya 1500 BBTUD. Begitu juga di sektor kelistrikan dari kontrak 1200 BBTUD hanya 755 BBTUD yang terealisasi. Salah satunya karena kurangnya infrastruktur yang belum optimal menjangkau pasar termasuk industri.

Keekonomian Bisnis Hilir Pengaruhi Minat Investasi Sektor Gas Bumi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/09/pengawasan-lemah-bikin-elpiji-3-kg-langka-di-jateng_m_158219.jpeg" alt="Ilustrasi pangkalan elpiji 3 kg" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pangkalan elpiji 3 kg</figcaption>
</figure>JawaPos.com &ndash; Elpiji 3 kg sempat mengalami kelangkaan di Jawa Tengah. Sesuatu yang seharusnya tidak perlu terjadi jika pemerintah konsisten memperkuat pengawasan. Sebab, pendistribusian elpiji 3 kg sebagai barang subsidi, bukan baru kali ini dilakukan oleh pemerintah. &nbsp; Pengamat energi Universitas Gadjah Mada (UGM) Jogjakarta Fahmy Radhi menjelaskan, faktor kelangkaan elpiji 3 kg adalah lagu lama. Oleh sebab itu, dia meminta agar pemerintah daerah, termasuk Pemprov Jawa Tengah, agar melakukan pembenahan dalam pengawasan tersebut. &nbsp; &rsquo;&rsquo;Pemprov melalui dinas terkait harus melakukan pengawasan sampai ke pelosok-pelosok,&rsquo;&rsquo; ujar Fahmy. Lebih lanjut dia menyarankan agar Dinas ESDM Jateng bekerja sama dengan Dinas Perdagangan untuk melakukan pengawasan distribusi. Fakta yang adasaat ini, pengawasan tidak efektif Karena tidak memiliki SOP yang jelas. &nbsp; Menurut Fahmy, tidak fokusnya pengawasan juga disebabkan keberadaan UU 23/2014 tentang Pemerintah Daerah. Sesuai perundangan tersebut, maka Dinas ESDM dan Dinas Perdagangan hanya terbatas hingga Provinsi Jateng, namun tidak bisa menyentuh pada tingkat kabupaten/kota. Kondisi itu disebutnya riskan, mengingat kewenangan Pertamina hanya menjual, itupun sampai tingkat pangkalan. &nbsp; &ldquo;Makanya, Pemprov harus membentuk penugasan agar pengawasan sampai ke daerah-daerah. Dinas bersangkutan provinsi harus membentuk penugasan ke tingkat kabupaten dan kota. Lantas, kabupaten atau kota, harus mengoordinasikan sampai kecamatan bahkan kelurahan,&rdquo; terangnya. &nbsp; Pembenahan pengawasan oleh Pemda, menurut Fahmy sangat krusial dilakukan. Jika tidak, maka carut-marut distribusi Elpiji 3 Kg di Jateng, akan kembali terjadi di masa mendatang. Terutama, lanjut Fahmy,&nbsp; pada saat permintaan gas sangat tinggi seperti saat ini. &nbsp; Ketua Lembaga Pembinaan dan Perlindungan Konsumen (LP2K) Jawa Tengah, Ngargono Suwardi sependapat dengan apa yang disampaikan Fahmy. Menurutnya, Pemda harus meningkatkan pengawasan sesuai dengan tupoksi yang dimiliki. &nbsp; Menurutnya, memang benar terdapat kesalahan yang cukup mendasar, yaitu mengenai Organisasi Perangkat daerah (OPD) pada UU 23/2014 tentang Pemerintah Daerah. Meski begitu, lanjut Ngargono, kondisi demikian tidak bisa dijadikan alasan Pemda untuk melepaskan tugas pengawasan tersebut. &nbsp; Melalui pengawasan yang ketat, Ngargono yakin bisa mengurangi terjadinya pelanggaran. Jika mekanisme distribusi bisa dijalankan dengan benar, hanya warga yang berhak bisa membeli elpiji 3 kg. &nbsp; &ldquo;Sambil menata mekanisme distribusi yang lebih baik, termasuk melalui pasar tertutup, pemda harus selalu meningkatkan pengawasan,&rdquo; katanya. &nbsp; Rusmanto, pedagang nasi goreng di Kabupaten Bawen, Semarang menyebut, lemahnya pengawasan menjadikan banyak warga bisa membeli gas melon. Meski, mereka sebenarnya tidak berhak. Hal itu pula, yang diyakini menjadi penyebab langkanya elpiji di Jawa Tengah.&nbsp; &nbsp; &ldquo;Saya selama ini pakai gas melon karena memang hak saya. Tetapi untuk restoran dan rumah makan besar, apakah mereka juga punya hak membeli Elpiji 3 Kg? Nggak heran kalau gas melon jadi langka,&rdquo; kata dia.

Pengawasan Lemah Bikin Elpiji 3 Kg Langka Di Jateng

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#fahmy radhi

Berita Terkini