<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/icw-minta-polisi-seret-aktor-intelektual-teror-bom-ke-pimpinan-kpk_m_.jpg" alt="aktivis Indonesian Corruption Watch (ICW), Kurnia Ramadhana saat berkunjung ke kantor KPK, di Jakarta, Kamis (10/1). Intan Piliang" width="100%">
<figcaption>aktivis Indonesian Corruption Watch (ICW), Kurnia Ramadhana saat berkunjung ke kantor KPK, di Jakarta, Kamis (10/1). Intan Piliang</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) mempertanyakan putusan Peninjauan Kembali (PK) yang dijatuhkan Mahkamah Agung (MA) terhadap Fahmi Darmawansyah, terpidana kasus suap mantan Kalapas Sukamiskin, Wahid Husen. Dalam putusan PK tersebut, hukuman suami Inneke Koesherawati itu dikurangi dari 3 tahun 6 bulan menjadi 1 tahun 6 bulan penjara.  "Putusan ini sangat tidak masuk akal, selain karena pengurangan hukuman, juga menyangkut argumentasi yang dijadikan dasar permohonan PK itu diterima oleh Mahkamah Agung," kata peneliti ICW, Kurnia Ramadhana dalam keterangannya, Jumat (11/12).  Kurnia menyampaikan, ada dua argumentasi yang tidak logis disampaikan dalam putusan tersebut. Pertama, majelis hakim menyebutkan bahwa warga binaan lainnya menikmati fasilitas yang sama di dalam Lapas, sehingga putusan yang dijatuhkan terhadap terpidana bertentangan dengan prinsip perlakuan yang sama atau diskriminasi dalam due process of law.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/06/03/2019/bacakan-pledoi-fahmi-darmawansyah-saya-menyesal/">Bacakan Pledoi, Fahmi Darmawansyah: Saya Menyesal</a>  "Pertimbangan ini janggal, penting untuk diketahui publik, bahwa KPK melakukan serangkaian upaya penindakan berdasarkan adanya laporan masyarakat. Jika laporan masyarakat tersebut berkaitan dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Fahmi Darmawansyah, bagaimana mungkin KPK dapat menindak pihak lain? Lagi pula KPK bertindak melandaskan pada kecukupan alat bukti, tidak secara begitu saja menindak pihak lain, yang mungkin alat buktinya juga belum cukup," cetus Kurnia.  Kedua, menurut Kurnia majelis hakim menyebutkan bahwa pemberian mobil Mitsubishi Triton yang dimintakan oleh Wahid Husen bukan dikehendaki atas niat jahat dari Fahmi Darmawansyah, melainkan karena sifat kedermawanannya.  "Titik fatal pertimbangan putusan ada pada poin ini, bagaimana mungkin pemberian barang terhadap Kepala Lembaga Pemasyarakatan yang dilakukan oleh warga binaan dianggap sebagai sifat kedermawanan? Tindakan tersebut secara terang benderang merupakan tindak pidana suap atau setidak-tidaknya dikategorikan sebagai gratifikasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," tegas Kurnia.  Kurnia menegaskan, sejak awal ICW tidak menaruh kepercayaan pada institusi peradilan dalam mendukung upaya pemberantasan korupsi. Kesimpulan ini berangkat dari temuan ICW dalam tren vonis semester pertama tahun 2020. Dalam temuan itu, lanjut Kurnia, rata-rata vonis pelaku korupsi dari Sabang sampai Merauke hanya berkisar 3 tahun penjara. Ditambah lagi dengan gap kerugian keuangan negara dengan uang pengganti yang terpaut sangat jauh.  "Kerugian negara sepanjang semester pertama tahun 2020 mencapai Rp 39,2 triliun, sedangkan uang pengganti hanya Rp 2,3 triliun. Selain itu, mayoritas terdakwa juga diganjar dengan vonis ringan, bayangkan, dari 1.043 terdakwa yang disidangkan, 796 di antaranya divonis di bawah 4 tahun penjara. Jadi, salah satu problem pemberian efek jera ada pada vonis hakim itu sendiri," beber Kurnia.  Oleh karena itu, ICW mendesak agar Mahkamah Agung dapat menjelaskan logika di balik putusan PK tersebut. Jika tidak, maka putusan ini sangat mencoreng rasa keadilan di tengah masyarakat.  "Sehingga semakin menurunkan derajat kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan itu sendiri," pungkas Kurnia.  Sebelumnya, MA mengabulkan upaya hukum PK Fahmi Darmawansyah. MA menyunat hukuman Fahmi dari 3,5 tahun penjara dan denda Rp 100 juta subsider 4 bulan kurungan menjadi 1,5 tahun penjara dan denda Rp 100 juta subsider 6 bulan kurungan.  Permohonan PK Fahmi Dharmawansa diputus oleh Ketua Majelis Hakim Agung Salman Luthan dengan anggota Abduk Latif dan dan Sofyan Sitompul. Adapun panitera pengganti, Nurjamal. "Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana Fahmi Darmawansyah tersebut," demikian bunyi amar putusan PK.  MA menilai, pemberian mobil Mitsubishi Triton seharaga Rp 427 juta oleh Fahmi kepada Wahid yang dinilai tidak dilandasi oleh niat jahat untuk memperoleh fasilitas di Lapas Sukamiskin. Fahmi mendekam di Lapas Sukamiskin untuk menjalani hukuman pidana kasus suap terhadap pejabat Badan Keamanan Laut (Bakamla).  MA menyatakan, berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi Andri Rahmat, keterangan Wahid Husen dan keterangan Fahmi yang pada pokoknya bahwa pemberian mobil tersebut bukan dikehendaki niat jahat untuk mempengaruhi Kepala Lapas agar dapat memperoleh fasilitas dalam Lapas yang bertentangan dengan kewajiban Kepala Lapas.  Melainkan adanya inisiatif pembicaraan antara Andri Rahmat dengan Wahid Husen di ruang kerjanya di lantai 2 Lapas Sukamiskin pada April 2018 yang menghendaki memiliki mobil tersebut dan keesokan harinya Andri Rahmat menyampaikan kepada Fahmi bahwa Wahid Husen meminta mobil Mitsubishi Triton tersebut.  "Yang kemudian Fahmi menyetujuinya untuk membelikan mobil tersebut, bukan karena adanya fasilitas yang diperoleh dari Fahmi melainkan karena sifat kedermawanan," demikian bunyi putusan PK.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=ME1eX1nz81E

MA Nilai Suap Suami Inneke Wujud Kedermawanan, ICW: Tak Masuk Akal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/hak-politik-dicabut-fayakhun-golkar-divonis-8-tahun-penjara_m_.jpg" alt="Mantan anggota Komisi I DPR RI Fayakhun Andriadi saat menjalani sidang putusan di PN Tipikor, Jakarta Pusat, Rabu (21/11)" width="100%">
<figcaption>Mantan anggota Komisi I DPR RI Fayakhun Andriadi saat menjalani sidang putusan di PN Tipikor, Jakarta Pusat, Rabu (21/11)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Jaksa penuntut umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendakwa Managing Director (MD) PT Rohde and Schawrz, Erwin Sya'af Arief telah menyuap anggota Komisi I DPR RI Fraksi Golkar, Fayakhun Andriadi sebesar USD 911.480. Erwin Arief didakwa menyuap Fayakhun bersama-sama dengan pemilik PT Merial Esa, Fahmi Darmawansyah serta korporasinya.  Uang suap tersebut disinyalir agar Fayakhun mengupayakan penambahan anggaran Badan Keamanan Laut (Bakamla) terkait pengadaan proyek satelit monitoring dan drone tahun 2016.  "Terdakwa telah memberi atau menjanjikan sesuatu berupa uang dengan jumlah seluruhnya sebesar USD 911.480 dari PT Merial Esa kepada Fayakhun Andriadi," kata Jaksa KPK, M Takdir Suhan saat membacakan surat dakwaan di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (29/7).  Menurut Jaksa, staf khusus bidang perencanaan anggaran di Bakamla, Ali Fahmi Habsyi menemui dua petinggi PT Merial Esa, yakni Fahmi Darmawansyah dan Muhammad Adami Okta pada Maret 2016. ‎Saat itu, Ali Fahmi menawarkan kepada Fahmi Darmawansyah untuk ikut proyek Bakamla dengan syarat.  Syaratnya yakni, harus mengikuti arahan dan menyediakan commitment fee. Kemudian, Fahmi Darmawansyah dan Adami Okta menghubungi Erwin Arief untuk bekerja sama dalam proyek pengadaan satelit monitoring dan drone di Bakamla. Erwin Arief sepakat dan akan mensuplai barang-barang yang dibutuhkan.  Selanjutnya, pada April 2016, Erwin meminta kepada Fayakhun selaku Komisi I DPR agar mengupayakan proyek satelit monitoring di Bakamla dianggarkan dalam APBN-P tahun 2016. Erwin juga menjanjikan adanya commitment fee untuk pengurusan anggaran tersebut.  Permintaan penambahan anggaran tersebut diperkuat oleh Ali Fahmi saat Fayakhun berkunjung ke kantor Bakamla pada April 2016. ‎Pada pertemuan selanjutnya, Ali Fahmi menyampaikan kepada Fayakhun bahwa akan disiapkan commitment fee sebesar 6 persen dari pagu anggaran proyek tersebut.  Pada saat proses penganggaran di DPR, Erwin aktif sebagai perantara komunikasi antara Fayakhun dengan Fahmi Darmawansyah. Fayakhun memberikan sinyal positif atas pengajuan tambahan anggaran dari Bakaml‎a sebesar Rp 3 triliun dalam usulan APBN-P 2016 yang didalamnya masuk proyek satelit monitoring dan drone.  Fayakhun lantas meminta kepada Erwin untuk menyampaikan kepada Fahmi Darmawansyah soal adanya penambahan komitmen fee 1 persen untuk dirinya. Sehingga, total komitmen fee yang semula 6 persen menjadi 7 persen. ‎Fahmi pun kemudian melalui Erwin menyanggupi permintaan Fayakhun.  Fahmi Darmawansyah selanjutnya mentransfer uang sebesar USD 911.480 kepada Fayakhun lewat sejumlah rekening luar negeri. Uang tersebut lantas diambil Fayakhun melalui stafnya, Agus Gunawan secara tunai. Uang tersebut lantas digunakan Fayakhun untuk kepentingan politiknya.  Atas perbuatannya, Erwin Arief didakwa melanggar Pasal 5 Ayat (1) atau Pasal 5 Ayat (1) huruf a Juncto Pasal 15 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999‎ tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 56 ke-2 KUHP.

Erwin Sya'af Didakwa Menyuap Anggota DPR USD 911 Ribu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/dirjen-PAS.jpg" alt="Sebelah kanan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Sri Puguh Budi Utami. (Dok JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Sebelah kanan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Sri Puguh Budi Utami. (Dok JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih mengusut dugaan pemberian Louis Vuitton kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjen Pas) Kementerian Hukum dan HAM Sri Puguh Budi Utami. Tas mewah tersebut diduga diberikan terkait kasus suap jual-beli sejumlah fasilitas di Lapas Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat.  Dalam fakta persidangan kasus ini, mantan Kalapas Sukamiskin Wahid Husen disebut telah memberikan tas mewah kepada Sri Puguh. Hal itu merupakan pemberian untuk kado ulang tahun Sri Puguh.  Tas mewah tersebut berasal dari terpidana Fahmi Darmawansyah yang dititipkan lewat Wahid untuk diberikan kepada Sri Puguh pada Juli 2018 lalu. Tas itu disebut diserahkan melalui ajudan Sri, Hendry Saputra.  "Itu sudah lama sekali nanti saya cek lagi (pemberian tas ke Dirjen Pas). Itu kan pas di sidang juga," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah, Jakarta, Senin (13/5).  Tas mewah bernilai jutaan itu kini disebut telah diserahkan ke lembaga antirasuah. Namun, Febri memastikan bahwa apabila suatu barang bukti sudah ditampilkan dalam proses persidangan, maka hal itu termasuk dalam inti utama dalam suatu perkara.  "Kalau sudah ditunjukkan di sidang itu bagian dari pokok perkaranya. Jadi, bukan berada di direktorat gratifikasi," tegas Febri.  Oleh sebab itu, KPK masih terus melakukan pemeriksaan secara menyeluruh, seperti motif penyerahan tas tersebut, keaslian dari barang itu dan hal lainnya yang diperlukan untuk mengembangkan perkara ini.  "Tapi nanti saya pastikan lagi itu kasusnya," ujar Febri.  Diketahui, mantan Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) Sukamiskin Wahid Husen divonis 8 tahun penjara. Wahid terbukti melakukan korupsi dengan menerima suap dari narapidana Fahmi Darmawansyah.  Dalam putusannya, Wahid disebut telah menerima tas yang bermerek Louis Vuitton. Selain itu dia juga menerima mobil double cabin merek Mitsubishi Triton, sandal, sepatu boots dan uang senilai Rp 39,5 juta.  Sebagai imbalan dari pemberian itu, Wahid memberikan sejumlah fasilitas seperti kamar mewah yang berusikan televisi kabel, AC, kulkas dan kasur springbed. Bahakn Fahmi juga bebaskan menggunakan ponsel di dalam Lapas.

KPK Usut Pemberian 'Louis Vuitton' ke Sri Puguh Budi Utami

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/bacakan-pledoi-fahmi-darmawansyah-saya-menyesal_m_.jpg" alt="Fahmi Darmawansyah usai membacakan pledoi di PN Bandung, Rabu (6/3)." width="100%">
<figcaption>Fahmi Darmawansyah usai membacakan pledoi di PN Bandung, Rabu (6/3).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Terdakwa Fahmi Darmawansyah mengajukan nota pembelaan atau pledoi dalam kasus suap Kalapas Sukamiskin, Wahid Husen di Pengadilan Negeri Bandung, Rabu (6/3). Fahmi pun mengaku menyesal melakukan perbuatan tersebut. Suami artis Inneke Koesherawati ini mengaku, dirinya melakukan perbuatan tersebut berawal dari niat baik. Namun justru berujung pada hukuman pidana untuk kedua kalinya. "Saya menyampaikan penyesalan mendalam atas peristiwa ini. Saya tidak menyangka niat baik, apa yang mulanya dilakukan baik untuk membantu dan memudahkan para sahabat warga binaan lainnya untuk mendapatkan fasilitas," kata Fahmi di Pengadilan Negeri Bandung, Rabu (6/3). Dalam pembelaannya, Fahmi mengaku menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut. Namun ia masih menyimpan keluhan karena penuntut umum KPK menuntutnya dengan hukuman maksimal yakni lima tahun penjara. "Tuntutan maksimal terasa berat bagi saya, bagi istri, anak dan keluarga besar. Karena saya merupakan tulang punggung dalam mencari nafkah. Mohon Majelis Hakim mempertimbangkan fakta hukum yang keliru," ujarnya. Ia pun berharap ahar majelis hakim menjatuhkan hukuman seringan-ringannya. Bahkan dalam pledoi tersebut Fahmi juga ingin pastikan permohonan kepada Majelis agar memutuskan JC. Sebab sejauh ini sudah menjawab secara kooperatif. Sebagaimana diketahui, bahwa Fahmi terbukti memberikan satu unit mobil double cabin Mitsubishi Truton, sepatu boot, sendal merek Kenzo, hingga tas merek Louis Vuitton seharga jutaan rupiah kepada Wahid Husein. Namun fasilitas terdebut diberikan melalui Andri Rahmat yang merupakan asisten pribadi Fahmi.

Bacakan Pledoi, Fahmi Darmawansyah: Saya Menyesal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/dituntut-5-tahun-penjara-suami-inneke-sangat-zalim_m_.jpg" alt="Fahmi Darmawansyah jalani sidang tuntutan di Pengadilan Negeri Bandung, Rabu (20/2)." width="100%">
<figcaption>Fahmi Darmawansyah jalani sidang tuntutan di Pengadilan Negeri Bandung, Rabu (20/2).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Terdakwa Fahmi Darmawansyah dituntut maksimal dalam kasus suap kepada eks Kalapas Sukamiskin, Wahid Husen. Dalam persidangan dengan agenda tuntutan tersebut, Fahmi ajukan pledoi karena merasa keberatan atas tuntutan jaksa selama 5 tahun penjara. Suami dari artis senior Inneke Koesherawati itu mengatakan dirinya keberatan kepada Jaksa KPK yang menjatuhkan hukuman maksimal. Sekaligus denda Rp 200 juta dengan subsidiar 6 bulan penjara. "Saya dan tim memilih mengajukan nota pembelaan," kata Fahmi di Pengadilan Negeri Bandung, Rabu (20/2). Pasalnya Famhi merasa sudah menjawab secara kooperatif selama persidangan namun tidak digubris atau dijadikan pertimbangan oleh Jaksa KPK. Terlebih ia hanya sebagai orang biasa bukan seorang penyelenggara negara yang merugikan ruang rakyat, sehingga keberatan atas hukuman maksimal tersebut. "Tuntatan maksimal, saya ini kan bukan orang siapa-siapa. Dengan dituntut maksimal kami tahu lah dibandingkan dengan yang benar-benar (terdakwa) penyelenggara negara, ini kan uang saya yang pribadi," ujarnya. Fahmi secara berulang membandingkan tuntutannya dengan terdakwa lainnya dalam hal ini yang merugikan negara. Bahkan Fahmi menilai Jaksa KPK mengambil keputusan dengan sewenang-wenang. "Saya sudah kooperatif, kita lihat dan tahu semua kooperatif cuma dijebak sama KPK jadi sudah ada distrust jadi percuma. Sudah kooperatif sama KPK tapi kalau KPK caranya begini sewenang-wenang sepertinya KPK ini enggak punya Tuhan," paparnya. Selain itu, Fahmi juga menganggap KPK terlalu zalim. Sehingga semua terdakwa di sini, Fahmi klaim tidak ada yang percaya kepada KPK. "Saya juga sama sekali tidak percaya karena terlalu zalim menurut saya. Sangat zalim tapi saya punya Tuhan itu pertanggungjawaban mereka," tegasnya. Untuk diketahui, Fahmi Darmawansyah dilihat kasus suap uang ratusan juta dan barang mewah kepada mantan Kalapas Sukamiskin, Wahid Husen. Dalam sidang tuntutan Jaksa KPK menjatuhkan hukuman maksimal yakni 5 tahun penjara dan denda Rp 200 juta dengan subsidiar enam bulan penjara.

Dituntut 5 Tahun Penjara, Suami Inneke: Sangat Zalim

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/kasus-suap-eks-kalapas-sukamiskin-fahmi-dituntut-5-tahun-penjara_m_.jpg" alt="Terdakwa Fahmi Darmawansyah jalani sidang tuntutan di Pengadilan Negeri (PN) Bandung, Rabu (20/2)" width="100%">
<figcaption>Terdakwa Fahmi Darmawansyah jalani sidang tuntutan di Pengadilan Negeri (PN) Bandung, Rabu (20/2)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Terdakwa Fahmi Darmawansyah menjalani sidang tuntutan atas kasus suap kepada eks Kalapas Sukamiskin Wahid Husen di Pengadilan Negeri (PN) Bandung, Rabu (20/2). Dalam sidang tersebut jaksa menuntut terdakwa dengan hukuman 5 tahun penjara. "Terdakwa Fahmi Darmawansyah dianggap bersalah dan dituntut selama 5 tahun penjara," kata Jaksa KPK dalam pembacaan tuntutan di PN Bandung, Rabu (20/2). Selain dituntut 5 tahun penjara, Fahmi Darmawansyah pun dikenai denda sebesar Rp 200 juta. Jika tidak membayar maka akan diganti dengan hukuman 6 bulan penjara. Sebagaimana diketahui, suami dari artis Inneke Koesherawati itu, bersalah karena telah memberikan uang dan barang mewah kepada Wahid Husen. Hal itu merupakan upaya warga binaan untuk mendapat permudahan izin keluar biasa maupun luar biasa. Adapun yang yang diterima Wahid Husen melalui asisten pribadinya Andry Rahmat berupa tas yang dibeli dari Singapura seharga Rp 20 juta. Tas tersebut diberikan kepada Wahid Husen untuk kado ulang tahun Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjen Pas) Kementerian Hukum dan HAM, Sri Puguh Budi Utami. Selain tas bermerk, ia juga pernah memberi sandal, sepatu, dan mobil double cabin 4x4 seharga Rp 427 juta yang mana disebutkan ada diskon sehingga harganya Rp 407 juta. Hal ini terungkap ketika Inneke dihadirkan sebagai saksi untuk terdakwa Wahid Husen, yang menyebutkan pemberian itu adalah permintaan Fahmi kepada istrinya melalui sambungan telepon. Dalam hal ini, Fahmi yang juga tengah menjalani hukuman di Sukamiskin, jaksa mengenakan dengan dakwaan Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Sebagaimana mana diubah dalam Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Kasus Suap Eks Kalapas Sukamiskin, Fahmi Dituntut 5 Tahun Penjara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/pekan-depan-hakim-bacakan-tuntutan-untuk-suami-inneke_m_.jpg" alt="Sidang kasus suap eks Kalapas Sukamiskin Wahid Husen" width="100%">
<figcaption>Sidang kasus suap eks Kalapas Sukamiskin Wahid Husen</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pembacaan tuntutan terhadap terdakwa Fahmi Darmawansyah sang penyuap barang mewah dan uang puluhan juta kepada eks Kalapas Sukamiskin, Wahid Husen akan dilakukan pada Rabu (20/2) pekan depan. Fahmi sendiri mengaku menyesal atas tindakan suap yang dilakukannya. Suami dari artis cantik Inneke Koesherawati itu, mengahdiri sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Bandung mengenakan kemeja berwarna biru muda yang dipadu celana berjenis cinos dan hanya mengenakan sendal. Selain itu Fahmi didampingi oleh dua kuasa hukumnya. Sebelumnya Hakim Daryanto menanyakan, apakah semua keterangan BAP, saksi-saksi yang sudah dihadirkan dalam persidangan sudah sesuai. Fahmi pun tak menyangkal dan mengiyakan. "Barang-barang buat Wahid, seperti sepatu dan tas seusai BAP," kata Fahmi saat di ruang sidang Pengadilan Negri Bandung, Bandung, Senin (11/2). Daryanto juga kembali menanyakan runtutan beberapa keterangan sesuai BAP, seperti runtutan biaya Fahmi masuk sampai beberapa sel mewah yang ia gunakan saat di Lapas. Fahmi, kembali menjawab dengan pasrah dan tidak ada sangkalan. Ia mengakui&nbsp; bahwa total biaya masuk dan untuk mendapatkan sel mewah mencapai ratusan juta rupiah dan itu dibayar secara tidak langsung. "Masuk lapas bayar Rp 700 juta melalui Andri. Bayar secara bertahap dan tidak ada surat keputusannya,"ungkap Fahmi. Fahmi pun diberi kesempatan untuk menyampaikan unek-unek selama jalannya persidangan. Sempat terdiam, Fahmi hanya menjawab secara singkat. "Saya cuma minta maaf saja," ucap Fahmi Diketahui, dalam surat dakwaan terhadap mantan Kalapas Sukamiskin Wahid Husen yang dibacakan Jaksa di Pengadilan Tipikor Bandung pada 5 Desember 2018, diketahui bahwa Sri Puguh Utami disebut menerima kado ulang tahun berupa tas mewah tas merek Louis Vuitton. Tas tersebut didapat dari Fahmi Darmawansyah, melalui tahanan pendampingnya, Andri Rahmat yang diberikan kepada Wahid melalui ajudannya yang bernama Hendry Saputra pada Juli 2018.

Pekan Depan, Hakim Bacakan Tuntutan untuk Suami Inneke

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/inneke-dicecar-soal-bilik-asmara-fahmi-naik-pitam_m_.jpg" alt="Inneke Koesherawati jadi saksi di Pengadilan Negeri (PN) Bandung, Rabu (19/12)" width="100%">
<figcaption>Inneke Koesherawati jadi saksi di Pengadilan Negeri (PN) Bandung, Rabu (19/12)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Inneke Koesherawati, istri dari Fahmi Darmawansyah narapidana tindak pidana korupsi (tipikor) kasus dugaan suap eks Kalapas Sukamiskin, menjadi saksi di Pengadilan Negeri (PN) Bandung, Rabu (19/12). Inneke ditanya soal keberadaan bilik asmara yang ada di dalam Lapas Sukamiskin. Artis Indonesia berparas cantik itu pun menjawab setiap pertanyaan sesuai pengetahuannya. Namun sedikit tegang ketika Fahmi Darmawansyah yang duduk di samping tim kuasa hukum tiba-tiba menginterupsi hakim. Majelis Hakim sedang menanyakan soal bilik asmara atau saung milik Fahmi Darmawansyah yang diperuntukkan sebagai tempat berhubungan badan dengan Inneke. Saat Hakim hendak mendengarkan kesaksian atau cerita kegunaan bilik asmara lebih mendalam dan berapa kali dalam sebulan memakai bilik asmara tersebut, Fahmi memotong dengan nada tinggi dan muka kesal. "Sekalian saja tanyakan pakai baju apa," ucap Fahmi dengan muka kesal kepada hakim yang terus menanyakan lebih mendalam soal bilik asmara di ruang sidang tipikor, PN Bandung, Rabu (19/12). Kemudian, Inneke memberikan isyarat kepada suaminya yang kesal untuk tenang. Lantas Inneke pun memutuskan untuk tidak menceritakan lebih dalam karena keberatan dalam menjawab pertanyaan berapa kali dalam sebulan memakai bilik asmara di Lapas Sukamiskin, Bandung. Permintaan keberatan pun diterima dan diizinkan oleh hakim karena itu merupakan hak dari saksi untuk mengajukan keberatan. Sebagaimana diketahui, Fahmi memiliki bilik asmara berukuran 2x3 meter persegi yang dipakai untuk hubungan badan pasangan suami istri (pasutri) Fahmi dengan Inneke. Bahkan juga disewakan kepada warga binaan Lapas Sukamiskin lain dengan tarif Rp 650 ribu sekali pakai.

Inneke Dicecar Soal Bilik Asmara, Fahmi Naik Pitam

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/fahmi-darmawansyah-huni-kamar-mewah-ac-hingga-tv-kabel_m_.jpg" alt="Sidang matan Kalapas Sukamiskin Bandung Wahid Husen soal gratifikasi kembali digelar" width="100%">
<figcaption>Sidang matan Kalapas Sukamiskin Bandung Wahid Husen soal gratifikasi kembali digelar</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sidang mantan Kalapas Sukamiskin Bandung Wahid Husen soal gratifikasi kembali digelar. Dalam sidang kedua dihadirkan saksi yakni Andri Rahmat selaku asisten pribadi terdakwa Fahmi Darmawansyah selama di Lapas Sukamiskin, Bandung. Dalam sidang kedua tersebut, Wahid Husen tiba di Pengadilan Negeri (PN) Bandung mengenakan baju batik lengan panjang.&nbsp;Usai disumpah, Andri&nbsp;langsung diserbu dengan puluhan pertanyaan seputar perantara suap dari Fahmi Darmawansyah kepada Wahid Husen. Dalam keterangannya, Andri mengatakan kenal Wahid Husen sejak awal masuk menjabat sebagai Kalapas Sukamiskin menggantikan pejabat sebelumnya. "Sudah kenal dengan Wahid Husen, pertama masuk di Lapas Sukamiskin awal 2018 sebagai kalapas dan saya sebagai narapidana pidana umum," kata Andri di ruang sidang tipikor PN Bandung, Rabu (12/12). Begitu pun dengan Fahmi Darmawansyah dan istrinya, Inneke Koesherawati. Karena saat itu Andri ditunjuk sebagai tahanan pendamping (tamping) dari Fahmi Darmawansyah. Dalam keterangannya, disebutkan bahwa Fahmi menghuni kamar mewah dengan berbagai fasilitas. Di antaranya televisi lengkap dengan saluran berbayar, WC, interior dinding, AC, spring bed, dan kulkas. "Iya saya mengetahui di ruangnya (kamar Fahmi) ada TV, AC, kulkas, spring bed, dan lainnya," ujarnya. Tak hanya fasilitas kamar mewah, handphone pun dimiliki oleh Fahmi dan juga warga binaan Lapas Sukamiskin lainnya. Itu dibiarkan oleh Wahid Husen selaku Kalapas Sukamiskin saat itu. "Fasilitas mewah diketahui terdakwa kalau boleh pakai handphone itu sebelum terdakwa jadi Kalapas, pun sudah diketahui Kalapas sebelumnya," jelasnya. Perihal kamar mewah dengan fasilitas nyaman, ternyata sudah ada sejak dulu sebelum Wahid Husen menjabat sebagai Kalapas Sukamiskin. Bahkan menurut Andri, ia menyebut adanya jual-beli kamar. "Itu kamar dengan AC milik warga binaan terdahulu. Kemudian dibeli oleh penghuni baru," tuturnya. Bahkan, kata Andri hal itu diketahui oleh Kepala Pengamanan Lapas (KPLP) Sukamiskin Bandung, Slamet Widodo. "Diketahui KPLP juga," sebutnya. Namun dalam kesaksiannya, ia tidak menyebutkan harga kamar mewah nomor 11 milik Fahmi itu. Ia hanya menyebutkan dibeli dari penghuni atau narapidana sebelum Fahmi Darmawansyah.

Fahmi Darmawansyah Huni Kamar Mewah Ber-AC hingga TV Kabel

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/perkara-mantan-kalapas-sukamiskin-masuk-tahap-dua_m_.jpg" alt="Kalapas Sukamiskin Wahid Husein ketika akan menjalani penahanan perdana, Sabtu (21/7)." width="100%">
<figcaption>Kalapas Sukamiskin Wahid Husein ketika akan menjalani penahanan perdana, Sabtu (21/7).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melimpahkan berkas perkara penyidikan mantan Kepala Lapas Sukamiskin Wahid Husein&nbsp;ke penuntut umum, alias memasuki tahap dua. Wahid terbelit kasus dugaan suap pemberian fasilitas, pemberian perizinan ataupun pemberian lainnya di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas 1 Sukamiskin. "Pelimpahan barang bukti dan tersangka suap ke penyelenggara negara berkaitan dengan pemberian perizinan di&nbsp;LP (Lapas)&nbsp;Kelas 1 Sukamiskin," ucap Kabag Pemberitaan dan Publikasi KPK Yuyuk Andriati pada awak media, Sabtu (17/11). Namun tak hanya Wahid, tiga tersangka lain dalam kasus ini juga telah selesai proses penyidikannya dan perkaranya akan segera disidangkan. Ketiga tersangka lainnya ialah Hendry Saputra (ajudan Kalapas Sukamiskin), Fahmi Darmawansyah (narapidana Lapas Sukamiskin), dan Andri Rahmat (narapidana Lapas Sukamiskin). Keempat&nbsp;tersangka kini sudah dipindahkan ke Lapas&nbsp;Sukamiskin karena persidangan akan digelar di PN Tipikor Bandung.&nbsp;"Keempatnya telah diberangkatkan ke Lapas&nbsp;Sukamiskin, Bandung, untuk kebutuhan persidangan yang akan dilaksanakan di PN Tipikor Bandung," pungkas Yuyuk. Sebelumnya, KPK menetapkan&nbsp;Wahid Husein yang baru menjabat pada Maret 2018 sebagai tersangka dalam kasus suap pemberian fasilitas, pemberian perizinan, maupun pemberian lainnya di Lapas Sukamiskin. Sebelum melaksanakan Operasi Tangkap Tangan (OTT),&nbsp;KPK telah melakukan serangkaian penyelidikan terkait kasus suap ini sejak April 2018. Dari enam orang yang diamankan, KPK kemudian menetapkan empat orang sebagai tersangka. Selain Wahid Husein ada tiga pihak lain yakni Hendry Saputra, Fahmi Darmawansyah dan Andri Rahmat. Sebagai pihak penerima, Wahid Husein dan Henry Saputra disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 atau Pasal 128 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP. Sedangkan Fahmi&nbsp;- suami Inneke&nbsp;Koesherawati -&nbsp;dan Andi Rahmat sebagai pihak pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Perkara Mantan Kalapas Sukamiskin Masuk Tahap Dua

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#fahmi darmawansyah

Berita Terkini