<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/02/xYx7EMNYptJkZsP24nhUKf4Ao77Gmv9mhc7Aphxf-1-2853426493.jpg" alt="Kepala BPKH Fadlul Imansyah usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan 2024 era Jokowi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (2/9). (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Kepala BPKH Fadlul Imansyah usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan 2024 era Jokowi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (2/9). (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Fadlul Imansyah, menyatakan mendukung proses penyidikan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan korupsi kuota jamaah haji 2024 era Presiden Joko widodo (Jokowi). Menurut dia, langkah hukum tersebut penting untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana haji. Karena itu, dia hadir saat dimintai keterangan oleh KPK. &ldquo;Pemeriksaan kali ini merupakan pendalaman dari keterangan yang telah saya sampaikan sebelumnya pada tahap penyelidikan. Semua informasi yang diperlukan sudah kami serahkan sepenuhnya,&rdquo; kata Fadlul usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (2/9). Ia menjelaskan, pengelolaan keuangan haji oleh BPKH dijalankan berdasarkan UU Nomor 34 Tahun 2014, yang mengatur prinsip-prinsip pengelolaan, pertanggungjawaban publik, hingga sistem pelaporan keuangan. &ldquo;Sebagai lembaga yang mengemban amanah besar dari umat, kami memastikan seluruh proses dijalankan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kehati-hatian demi kemaslahatan jamaah haji,&rdquo; tambahnya. Ia memastikan, pihaknya selalu menyampaikan laporan keuangan periodik, baik kepada pemerintah melalui kementerian terkait maupun kepada publik. Laporan tersebut mencakup aspek pengelolaan, pengembangan, dan investasi dana haji yang dilakukan secara profesional dengan orientasi pada kepentingan jamaah. Fadlul berharap proses hukum yang tengah berlangsung dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan dana haji. &ldquo;Kami mendukung penuh proses ini agar tata kelola dana haji semakin kuat, aman, dan memberi manfaat sebesar-besarnya bagi jamaah haji serta umat Islam,&rdquo; tegasnya. Dalam pengusutan kasus ini, KPK telah mencegah tiga orang bepergian ke luar negeri. Mereka di antaranya, mantan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas (YCQ), eks staf khusus (stafsus) Menag Ishfah Abidal Aziz (IAA), dan pihak travel Fuad Hasan Masyhur (FHM). Pencegahan dilakukan demi memastikan ketiga pihak tersebut tetap berada di wilayah Indonesia selama proses penyidikan berlangsung. Meski telah masuk tahap penyidikan, KPK belum mengumumkan secara terbuka siapa saja pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Penyidikan itu dilakukan dengan menerbitkan sprindik umum melalui jeratan Pasal 2 Ayat (1) dan atau Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2021 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. &nbsp;

Kepala BPKH Fadlul Imansyah mendukung KPK dalam penyidikan dugaan korupsi kuota haji 2024, serahkan data pendukung, tiga orang dicekal.

Diperiksa KPK, Kepala BPKH Fadlul Imansyah Serahkan Data Pendukung Dugaan Korupsi Kuota Haji 2024 Era Jokowi

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/25/JKT_Balik-Kerja-Bareng-BPKH-2025_SALMAN-TOYIBI-2JPG-2924227954.jpg" alt="Kepala Badan Pelaksana BPKH Fadlul Imansyah memberi keterangan saat peluncuran program" width="100%">
<figcaption>Kepala Badan Pelaksana BPKH Fadlul Imansyah memberi keterangan saat peluncuran program</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mengusut dugaan korupsi kuota haji 2024. Untuk mendalami dugaan tersebut, Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Fadlul Imansyah ikut diperiksa di lembaga antirasuah tersebut pada Selasa (8/7).&nbsp;&nbsp; Fadlul Imansyah diketahui baru selesai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 19.25. Tidak diketahui pukul berapa Fadlul Imansyah datang memenuhi panggilan KPK.&nbsp; &nbsp;Dia &nbsp;mengatakan dirinya telah menyampaikan semua informasi yang dibutuhkan oleh tim penyelidik. "Sebagai pimpinan lembaga, juga warga negara yang taat hukum, kami sudah menyampaikan informasi dengan jelas, secara gamblang dalam batasan wewenang badan ini," kata Fadlul kepada wartawan pada Selasa malam (8/7). Dia menegaskan keterangannya merupakan bagian dari komitmen BPKH dalam mendukung penegakan hukum, serta memastikan transparansi dalam pengelolaan dana haji.&nbsp;"Ini bagian dari komitmen kami di BPKH untuk ikut menegakkan hukum sesuai dengan kebenaran," ucapnya. Fadlul mengklaim BPKH selalu menjunjung tinggi prinsip tata kelola yang baik dalam setiap pelaksanaan tugasnya.&nbsp;"Prinsip kami dalam mengelola itu transparan, akuntabel, serta amanah, untuk sebesar-besarnya kepentingan jemaah haji dan kemaslahatan umat Islam," jelasnya. Sebagaimana diketahui, pengelolaan dana haji diatur secara ketat melalui Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji, yang menetapkan berbagai prinsip dasar pengelolaan, akuntabilitas publik, dan mekanisme pembukuan yang rinci.&nbsp;&ldquo;Aturan di undang-undang itu sangat ketat dan rinci. Mulai dari prinsip dasar pengelolaan keuangan, pertanggungjawaban ke publik, sampai ke soal pembukuan,&rdquo; paparnya. Namun, Fadlul enggan mengungkap secara spesifik materi pemeriksaan yang digali oleh penyelidik KPK. "Untuk teknisnya, silakan langsung tanya dengan teman-teman di KPK," ujarnya singkat. Secara terpisah, juru bicara KPK Budi Prasetyo membenarkan bahwa pemeriksaan terhadap Fadlul dilakukan dalam rangka pendalaman perkara dugaan korupsi kuota haji 2024.&nbsp; "Benar, dimintai keterangan terkait perkara kuota haji," pungkas Budi. Sebelumnya, KPK juga telah memeriksa sejumlah pihak termasuk penceramah Ustadz Khalid Basalamah dalam perkara ini. Penyelidikan kasus ini masih terus berjalan guna mengungkap potensi penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan dan distribusi kuota haji.

Kepala BPKH Fadlul Imansyah dukung KPK selidiki dugaan korupsi kuota haji 2024, usai pemeriksaan di Jakarta.

KPK Selidiki Dugaan Korupsi Kuota Haji 2024, Kepala BPKH Baru Selesai Diperiksa Pukul 19.25 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/23/1740265110721-2642911045.jpg" alt="Kepala BPKH Fadlul Imansyah memberikan pidato di acara wisuda Universitas Indonesia (22/2). (HUMAS BPKH)" width="100%">
<figcaption>Kepala BPKH Fadlul Imansyah memberikan pidato di acara wisuda Universitas Indonesia (22/2). (HUMAS BPKH)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Setiap wisudawan ketika telah menyelesaikan studinya di perguruan tinggi, mereka kerap mengejar karir. Baik dengan cara bekarya menjadi karyawan, pegawai, atau berwirasaha. Mimpi itu tidak salah. Namun, sebagai lulusan Universitas Indonesia (UI) imajinasi seperti itu saja tidak cukup. Mereka harus berpikir untuk Indonesia. Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Fadlul Imansyah mengatakan, wisudawan UI dalam berkarir nanti tidak semata-mata mengejar kesuksesan pribadi. Dia mengajak para wisudawan untuk tidak hanya merayakan pencapaian kelulusan itu. Namun, juga mempersiapkan diri menghadapi berbagai tantangan di masa depan. "Lembaran baru telah dimulai, tapi hari ini bukanlah garis akhir, melainkan titik awal menuju perjalanan baru yang lebih besar," pesan Fadlul saat menyampaikan pidato di depan ribuan peserta Wisuda Semester Gasal 2024/2025 UI pada Sabtu (22/2). Fadlul yang juga alumnus UI itu menuturkan, sebagai lulusan dari universitas yang satu-satunya menyandang nama Indonesia, para wisudawan diingatkan akan tanggung jawab besar yang mereka pikul. "Kalian tidak hanya dipersiapkan untuk mengejar kesuksesan pribadi, tetapi juga berperan aktif dalam menciptakan Indonesia yang lebih maju, sejahtera, dan berdaya saing tinggi," ujarnya memberi motivasi. Dia mengajak para wisudawan untuk berani bermimpi besar dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat. "Indonesia membutuhkan lebih banyak pemimpin, inovator, dan agen perubahan. Pribadi yang unggul dan impactful, sejalan dengan visi Universitas Indonesia," ucapnya. Menjadi unggul, berarti memiliki kompetensi, integritas, dan mentalitas pemenang dalam menghadapi tantangan dunia. Sedangkan pribadi yang impactful, mampu memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan bangsa. Mengenang perjalanan pribadinya, Fadlul menceritakan pengalamannya 25 tahun lalu. Saat pertama kali diwisuda sebagai lulusan Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) UI, yang sebelumnya dikenal dengan nama FE UI. Cita-citanya saat itu adalah menjadi Warren Buffet versi Indonesia. Yaitu tokoh pengelola dana terbesar di dunia. "Ternyata untuk sukses dalam mengelola dana, kata kuncinya adalah ikhlas, tidak punya kepentingan pribadi, bekerja keras dan cerdas demi kepentingan dan kemanfaatan investor," tutur dia. Tak kalah penting, adalah totalitas di semua lahan pengabdian. "Jika kalian memilih untuk berkarier sebagai akademisi, jadilah guru besar dengan temuan-temuan baru yang membawa penghargaan dunia," kata dia. Berikutnya, jika ingin berkarier sebagai profesional, jadilah CEO perusahaan terbesar di bursa saham global. Lalu jika menjadi pengusaha, jadilah pengusaha sukses dengan aset terbesar. "Bahkan, jika memilih menjadi politisi, jadilah politisi terbaik yang dapat membawa Indonesia menjadi bangsa yang paling dihormati di dunia," jelas pria berkacamata itu.

Sebagai lulusan Universitas Indonesia (UI) imajinasi seperti sukses saja tidak cukup. Mereka harus berpikir untuk Indonesia.

Kepala BPKH "Membakar" Semangat Wisudawan, Lulusan UI Jangan Hanya Mengejar Kesuksesan Pribadi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/03/WhatsApp-Image-2024-09-03-at-180822_ff44f58d-3272673925.jpg" alt="Ketua Pansus Haji DPR Nusron Wahid memberikan keterangan kepada wartawan di kompleks DPR Senin (2/9) malam. (dok. DPR)" width="100%">
<figcaption>Ketua Pansus Haji DPR Nusron Wahid memberikan keterangan kepada wartawan di kompleks DPR Senin (2/9) malam. (dok. DPR)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com &ndash; Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Fadlul Imansyah dihadirkan di Pansus Hak Angket Haji DPR pada Senin (2/9) malam. Fadlul menyampaikan bahwa ada permintaan pembayaran yang dilayangkan oleh Kemenag. Pada pusaran kasus dugaan permainan pembagian tambahan kuota haji itu, BPKH disebut tidak terlibat karena hanya sebagai juru bayar. Pada rapat tersebut, Fadlul menyampaikan surat permintaan pembayaran dari Kemenag keluar pada 10 Januari 2024. Surat itu berisi total permintaan anggaran dari Kemenag sebesar Rp 7,88 triliun. Nominal itu di bawah keputusan Panja Haji DPR bersama Kemenag yang ditetapkan sekitar Rp 8,2 triliun. Fadlul juga menjelaskan posisi BPKH soal pembayaran dana haji. Menurut Fadlul, untuk melakukan transfer nilai manfaat operasional biaya haji, BPKH berpedoman pada pagu yang ditetapkan. Selama biaya yang diminta Kemenag tidak melewati pagu, maka permintaan akan dipenuhi. "Karena kalau transfer tidak sesuai permintaan, kami jadi yang salah," kata Fadlul. Rapat Pansus Haji DPR yang menghadirkan BPKH itu berlangsung sekitar 2 jam lebih. Sejumlah anggota Pansus Haji DPR mempertanyakan mengapa BPKH bersedia mentransfer sejumlah anggaran sesuai dengan permintaan dari Kemenag. Padahal permintaan uang dari Kemenag itu berbeda dengan hasil keputusan DPR dengan Kemenag. Permintaan bayar dari Kemenag itu lebih rendah dari ketetapan rapat bersama DPR, karena ada perubahan kuota haji. Seharusnya, tambahan kuota haji dibagi dengan porsi 92 persen untuk haji reguler dan 8 persen untuk haji khusus. Tetapi Kemenag memutuskan kuota tambahan dibagi rata antara haji reguler dan haji khusus. Menanggapi penjelasan ini, Ketua Pansus Angket Haji DPR Nusron Wahid mengakui bahwa BPKH tidak ada peran di balik kisruh kuota haji. &rsquo;&rsquo;Kalau BPKH pasti enggak salah, karena dia hanya juru bayar. BPKH hanya memastikan alur transaksinya saja,&rsquo;&rsquo; sebut Nusron. Dalam kasus ini, kata Nusron, Pansus fokus pada Kementerian Agama dan penyelenggara swasta. Khususnya mengenai dugaan permainan kuota tambahan untuk mendahulukan keberangkatan jamaah tertentu. &rsquo;&rsquo;Dalam hal mengalokasikan kuota haji tambahan yang harusnya digunakan untuk reguler malah dipakai untuk jemaah haji khusus,&rsquo;&rsquo;&nbsp;ucap&nbsp;Nusron.

Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Fadlul Imansyah dihadirkan di Pansus Hak Angket Haji DPR pada Senin (2/9) malam.

Hadirkan BPKH di Forum Pansus Hak Angket Haji DPR, Nusron Wahid: BPKH Pasti Enggak Salah, Karena Dia Hanya Juru Bayar    

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/1676506495381.jpg" alt="Kepala BPKH Fadlul Imansyah saat mengikuti rapat di gedung DPR. (Foto: Humas BPKH)" width="100%">
<figcaption>Kepala BPKH Fadlul Imansyah saat mengikuti rapat di gedung DPR. (Foto: Humas BPKH)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah bersama DPR akhirnya menyepakati biaya haji 2023 sebesar Rp 90 juta per jamaah. Dari jumlah tersebut, biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) atau tanggungan jamaah Rp 49,8 juta. Sisanya dibayar dari nilai manfaat (NM) Rp 40,2 juta.  Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Fadlul Imansyah menyambut baik penetapan biaya haji tersebut. Biaya haji tahun ini menjadi sejarah. Pasalnya, proporsi Bipih atau tanggungan jamaah labih besar ketimbang subsidi atau nilai manfaat.  Secara persentase besaran Bipih tahun ini 55,3 persen. Sementara itu persentase nilai manfaat 44,7 persen. Proporsi itu sejalan dengan semangat untuk menjaga keberlanjutan keuangan haji.  "Kami menilai positif atas keputusan yang mempertimbangkan besaran Bipih lebih besar daripada subsidi nilai manfaat," kata Fadlul kepada wartawan usai mengikuti rapat bersama Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas di gedung DPR pada Rabu (15/2) tadi malam.  Dia mengatakan, ke depan perlu terus ditemukan formulasi atau titik ideal antara besaran Bipih dengan nilai manfaat. Sebab di dalam alokasi nilai manfaat itu, masih ada milik jamaah tunggu yang patut dijaga keberimbangannya.  Pada masa depan BPKH berharap secara gradual atau bertahap porsi nilai manfaat yang diberikan ke Virtual Account (VA) jamaah tunggu harus lebih besar dari yang digunakan untuk subsidi jamaah berangkat. "Sehingga pada masanya dapat terjadi self financing," jelasnya.  Fadlul juga menyampaikan sejumlah perubahan kebijakan lain juga patut diapresiasi. Di antaranya terkait dengan revisi Peraturan Menteri Agama (PMA) mengenai rasionalisasi besaran setoran awal pendaftaran haji. Saat ini setoran awal biaya haji Rp 25 juta/jamaah. Harapannya ke depan setoran awal dinaikkan, supaya bisa menekan beban saat pelunasan.  Untuk mengurangi beban pelunasan ke depan, juga diusulkan diperbolehkannya cicil setoran lunas. Maksudnya selama masa tunggu, jemaah bisa menyetor atau menabung untuk biaya pelunasan kelak. Tujuannya supaya saat keberangkatan jemaah tidak merasa berat.  Dia menekankan BPKH siap mendukung dan menyukseskan kegiatan penyelenggaraan ibadah Haji 1444 H/2023 M. Sekaligus menghimbau kepada jemaah haji Indonesia yang akan mendapatkan giliran berangkat tahun 2023 segera menyiapkan diri. Termasuk melengkapi seluruh persyaratan yang diperlukan sesuai keputusan dan peraturan undang-undang yang berlaku.  Sebagaimana diketahui dari hasil sidang pemerintah dan DPR Komisi VIII RI menyepakati besaran rata-rata BPIH tahun 1444H/2023 M sebesar Rp 90.050.637 per jamaah untuk jamaah haji reguler. Biaya yang ditanggung jemaah digunakan untuk ongkos penerbangan, biaya hidup (living cost), dan sebagian biaya paket layanan masyair.  Kemudian biaya yang bersumber dari Nilai Manfaat BPKH digunakan meliputi komponen biaya penyelenggaraan ibadah haji di Arab Saudi. Serta komponen biaya penyelenggaraan ibadah haji di dalam negeri. Secara keseluruhan penggunaan Nilai Manfaat sebesar Rp 8 triliun lebih.  Rapat juga menyepakati jemaah haji lunas tunda tahun 2020 yang akan diberangkatkan pada tahun ini tidak dibebankan tambahan biaya pelunasan. BPKH mendistribusikan Nilai Manfaat sebesar Rp 845 miliar lebih untuk mereka. Kemudian jamaah lunas tunda 2022 yang berjumlah 9.864 orang cukup melunasi Rp 9,4 juta. Lalu jamaah baru yang masuk tahun keberangkatan 2023 melunasi Rp 23,5 juta.  Nilai-nilai pelunasan itu bersifat rata-rata. Karena nanti setiap embarkasi nominalnya berbeda-beda merujuk ketentuan di Keppres soal BPIH.

BPKH Klaim Kejar Formulasi Ideal Untuk Pembiayaan Haji

Fadlul Imansyah

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Fadlul Imansyah

Berita Terkini

Diperiksa KPK, Kepala BPKH Fadlul Imansyah Serahkan Data Pendukung Dugaan Korupsi Kuota Haji 2024 Era Jokowi

KPK Selidiki Dugaan Korupsi Kuota Haji 2024, Kepala BPKH Baru Selesai Diperiksa Pukul 19.25

Kepala BPKH "Membakar" Semangat Wisudawan, Lulusan UI Jangan Hanya Mengejar Kesuksesan Pribadi

Hadirkan BPKH di Forum Pansus Hak Angket Haji DPR, Nusron Wahid: BPKH Pasti Enggak Salah, Karena Dia Hanya Juru Bayar

BPKH Klaim Kejar Formulasi Ideal Untuk Pembiayaan Haji

Download Aplikasi JawaPos.com