<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/14/Pewarta-Foto-Jawa-Pos-Raih-Photo-of-the-Year-APFI-2023-2-637625360.jpg" alt="Lewat karya foto berjudul Korban Gas Air Mata Tragedi Kanjuruhan." width="100%">
<figcaption>Lewat karya foto berjudul Korban Gas Air Mata Tragedi Kanjuruhan.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Vonis sidang tragedi Kanjuruhan memang sudah diketok. Tapi, upaya menuntut keadilan dalam kasus yang menelan ratusan korban jiwa tapi hanya berbuah sederet vonis ringan hingga bebas di pengadilan itu terus dilakukan. Di antaranya yang dilakukan LPBH Nahdlatul Ulama Kota Malang bekerja sama dengan Persada Universitas Brawijaya, PBHI, YLBHI LBH Pos Malang, ICJR, dan Aliansi. Kemarin (27/6) mereka melakukan peluncuran "Laporan Monitoring Sidang Tragedi Kanjuruhan" dan "Riset Aspek Criminal Justice bagi Saksi dan Korban Penembakan Gas Air Mata" Koordinator YLBHI LBH Pos Malang Daniel Siagian menjelaskan, banyak hal yang masuk ke dalam laporan setebal 500 halaman tersebut. Salah satunya adalah soal adanya potensi pelanggaran berat hak asasi manusia yang sama sekali tidak pernah disentuh selama proses persidangan. &rsquo;&rsquo;Lalu, ada keterlibatan TNI-Polri pengamanan pertandingan dengan kekuatan berlebih, pertanggungjawaban komando, hingga penerbitan izin keramaian,&rsquo;&rsquo; ujarnya dalam peluncuran yang dihelat secara daring tersebut. Tragedi itu terjadi di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, pada 1 Oktober tahun lalu setelah laga Arema FC versus Persebaya Surabaya. Sebanyak 135 nyawa melayang dan korban luka mencapai 712 orang. Ada pula, lanjut Daniel, soal kejanggalan penegakan hukum sebelum persidangan. Ada beberapa poin yang sudah dirangkumnya. &rsquo;&rsquo;Salah satunya soal rekonstruksi yang dilakukan di Mapolda Jatim, bukan di Stadion Kanjuruhan. Ke-25 adegan rekonstruksi juga tidak memperlihatkan penembakan gas air mata ke tribun penonton,&rsquo;&rsquo; ujarnya. Ketua LPBH NU Kota Malang Fachrizal Afandi menerangkan, salah satu hal yang tidak masuk akal adalah soal lemahnya alat bukti. Khususnya untuk saksi-saksi yang dihadirkan. Menurut dia, mayoritas saksi yang ada si BAP (berita acara pemeriksaan) dan dihadirkan dalam persidangan mengaku tidak melihat atau mendengar langsung tragedi Kanjuruhan pada 1 Oktober lalu. Alias tidak ada di lokasi. &rsquo;&rsquo;Ribuan korban yang ada di stadion bahkan sama sekali tidak dimintai keterangan,&rsquo;&rsquo; tuturnya. Karena itu, dia pun berharap DPR, khususnya komisi III, bisa membantu menyelesaikan kejanggalan tersebut. &rsquo;&rsquo;Juga terkait dengan pengerahan pasukan. FIFA sudah meminta tidak ada pengerahan pasukan secara berlebih, apalagi menurunkan Brimob yang didesain tidak persuasif dalam melakukan tindakan,&rsquo;&rsquo; bebernya. Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani yang mengikuti peluncuran menegaskan akan membuka pintu bagi pihak-pihak yang kemarin sudah melakukan inisiasi soal kejanggalan penegakan hukum tragedi Kanjuruhan. &rsquo;&rsquo;Saya ingin dipresentasikan ke kami soal ini. Saya akan coba bantu, malah mungkin ada sesi di rapat dengar pendapat umum soal ini,&rsquo;&rsquo; terangnya. Arsul menambahkan, komisi III sebenarnya tidak diam. Hanya, saat itu sudah ada TGIPF (Tim Gabungan Independen Pencari Fakta) yang menyelesaikan tragedi Kanjuruhan. &rsquo;&rsquo;Tapi, karena banyak hal yang kemudian membangunkan kesadaran kami soal tragedi Kanjuruhan, paling tidak secara pribadi saya akan meyakinkan teman-teman di komisi III soal ini harus jadi atensi. Karena menyangkut 135 korban meninggal dunia dan belum termasuk luka-luka,&rsquo;&rsquo; ucapnya. (rid/c17/ttg)

Vonis sidang tragedi Kanjuruhan memang sudah diketok. Tapi, upaya menuntut keadilan dalam kasus yang menelan ratusan korban jiwa.

Hasil Monitoring Sidang Tragedi Kanjuruhan Ungkap Banyak Kejanggalan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/FACHRIZAL-AFANDI.jpg" alt="FACHRIZAL AFANDI" width="100%">
<figcaption>FACHRIZAL AFANDI</figcaption>
</figure>SEPERTI sudah banyak diprediksi, ketiga polisi terdakwa tragedi Kanjuruhan yang menewaskan 135 orang dan ratusan lainnya luka berat mendapatkan vonis ringan, bahkan bebas, dari Pengadilan Negeri Surabaya. Hakim menjatuhkan vonis bebas kepada mantan Kasatsamapta Polres Malang AKP Bambang Sidiq Ahmadi serta mantan Kabagops Polres Malang AKP Wahyu Setyo Pranoto.  Dan vonis 1,5 tahun penjara kepada mantan Komandan Kompi Brimob Polda Jatim AKP Hasdarmawan.  Lantas kenapa vonis itu tidak terlalu mengejutkan jika dibandingkan, misalnya, dengan kasus Irjen Pol Sambo yang membunuh satu orang dan divonis hukuman mati?  Titik awal pembeda dari dua kasus di atas dapat ditelusuri dari bagaimana biasnya konstruksi perkara Kanjuruhan dalam BAP yang disusun penyidik Polda Jatim. Sejak awal penyidik hanya memasang Pasal 359 KHUP dan Pasal 360 KUHP tentang kealpaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa dan luka berat serta Pasal 103 ayat (1) jo Pasal 52 UU RI Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan untuk menjerat para tersangka yang juga rekan mereka.  Namun, jika dilihat dalam BAP perkara ini, tampak jelas konstruksi perkara yang dibangun lebih berfokus pada pemenuhan pembuktian terkait bagaimana pertanggungjawaban penyelenggara dan aparat keamanan terhadap keselamatan suporter yang ada di Stadion Kanjuruhan berdasar UU Keolahragaan daripada berusaha mencari alat bukti yang mendukung pemenuhan unsur dalam Pasal 359 dan 360 KUHP. Yang paling jelas terlihat hingga hari ini adalah tidak satu pun dari anggota kepolisian yang menembakkan gas air mata ke arah penonton dihadirkan ke persidangan sebagai terdakwa.  Sebagai perumpamaan misalnya, saat ada sejumlah orang meninggal dan luka berat karena ditabrak bus yang dikendarai sopir yang mengebut secara ugal-ugalan lantaran dikejar setoran, penyidik seharusnya terlebih dahulu menetapkan sang sopir sebagai tersangka untuk diperiksa di persidangan. Apakah perbuatannya tersebut murni kesalahannya untuk memastikan adanya kelalaian, kesengajaan, atau bahkan perencanaan dalam peristiwa tabrakan tersebut. Namun, jika mengikuti logika penyidik dalam kasus tragedi Kanjuruhan, alih-alih memastikan sopir yang menabrak dijadikan tersangka untuk selanjutnya didakwa dan diperiksa di persidangan guna membuktikan kesalahannya, aparat malah menersangkakan pemilik perusahaan bus dan para supervisor yang mengawasi sopir tanpa sama sekali memeriksa kesalahan sang sopir.  Selain itu, yang aneh dari konstruksi BAP polisi yang kemudian menjadi dasar dakwaan jaksa adalah bagaimana komposisi saksi yang diperiksa di tahap penyidikan dan di persidangan mayoritas adalah anggota kepolisian. Setidaknya dari hasil pengamatan tim LPBHNU Kota Malang selama sidang Kanjuruhan di PN Surabaya dengan tersangka tiga anggota kepolisian, alih-alih melakukan pemeriksaan terhadap para suporter Aremania yang mengalami atau melihat sendiri luka berat atau meninggalnya ratusan korban Kanjuruhan, penyidik polisi malah memanggil anggota mereka sendiri untuk menjelaskan kejadian yang tidak berhubungan langsung dengan kematian ratusan suporter.  Terakhir, yang paling aneh adalah bagaimana fakta terkait gas air mata yang ditembakkan secara berlebihan oleh anggota kepolisian ke tribun penonton sebagaimana temuan Komnas HAM, TGIPF, dan video serta berita yang tersebar luas tidak hanya di Indonesia, tapi juga di seluruh dunia berbeda dengan narasi yang ada dalam BAP yang didasarkan hanya pada rekonstruksi perkara yang menyimpulkan tidak ada satu pun gas air mata yang ditembakkan ke area tribun penonton. Anginlah yang kemudian membuat gas ini masuk ke tribun penonton.  Sayangnya, bias dalam BAP ini tidak dicek secara teliti oleh penuntut umum saat menerima berkas perkara dan seolah hanya menjadi tukang pos BAP ke persidangan. Lebih sial lagi, hakim sebagai wakil Tuhan yang seharusnya aktif bertanya menggali kebenaran materiil dalam persidangan seolah hanya menjadi tukang stempel BAP polisi. Secara sederhana tampak jelas bahwa proses peradilan tragedi Kanjuruhan sejak penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di persidangan memang tidak diarahkan untuk mencari kebenaran materiil sebab (kausalitas) dari tragedi ini.  Sebagaimana dikatakan sahabat Ali ibn Abi Tholib bahwa ”Tidak ada benteng yang lebih kuat bagi pemerintahan kecuali keadilan”, maka tidak ada jalan lain kecuali menangani tragedi Kanjuruhan ini secara lebih adil dan berpihak kepada korban dengan cara meminta kepada Bareskrim Polri penyelidikan dan penyidikan ulang kasus ini secara transparan serta akuntabel. Dan, jika diperlukan dapat meminta supervisi dari Komnas HAM untuk menghindari bias dalam pengungkapan kasus ini. (*)  *) FACHRIZAL AFANDI, Pengajar Hukum Pidana Universitas Brawijaya, Ketua LPBHNU Kota Malang

Bias Peradilan Tragedi Kanjuruhan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/FACHRIZAL-AFANDI.jpg" alt="FACHRIZAL AFANDI" width="100%">
<figcaption>FACHRIZAL AFANDI</figcaption>
</figure>SETELAH proses dan perdebatan panjang sejak gelaran Seminar Hukum Nasional pertama puluhan tahun lalu pada 1963 di Semarang, akhirnya kemarin, 6 Desember 2022, DPR mengesahkan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) menjadi undang-undang. KUHP ini ditetapkan mulai berlaku pada tahun 2025 mendatang.  Dapat dikatakan RKUHP merupakan salah satu beleid yang paling lama dibahas sepanjang sejarah Republik Indonesia berdiri. Pemerintahan dari mulai era demokrasi terpimpin, Orde Baru, hingga reformasi memiliki ambisi untuk mengganti secara keseluruhan KUHP yang diadopsi dari Wetboek Van Strafrecht Voor Nederlandsch-Indie 1918 dalam satu waktu alih-alih melakukan amandemen dan mencabut pasal-pasal yang bermasalah secara bertahap sebagaimana dilakukan di negara penganut civil law lain seperti Belanda dan Prancis.  Jika menilik penjelasan umum KUHP baru, terdapat beberapa misi utama dibentuknya KUHP baru ini, yakni dekolonisasi warisan penjajah Belanda, demokratisasi, konsolidasi dan adaptasi hukum pidana, serta harmonisasi terhadap perkembangan hukum. Namun demikian, klaim terkait misi demokratisasi dan dekolonisasi RKUHP ini banyak diragukan dan mendapatkan perlawanan dari masyarakat sipil menjelang disahkannya pada 2019 lalu. Mereka menilai RKUHP masih mengandung pasal-pasal kontroversial yang bermasalah dan mengancam kehidupan berdemokrasi dan ruang privat warga negara.  Karena penolakan masyarakat yang luas dan masif, akhirnya Presiden Jokowi meminta pengesahan RKUHP pada 2019 itu ditunda. Sejak saat itu, pemerintah bersama tim perumus dari akademisi yang ditunjuk oleh Kementerian Hukum dan HAM bekerja secara maraton melakukan beberapa revisi serta sosialisasi RKUHP secara masif di berbagai daerah. Beberapa pasal yang dipermasalahkan pengaturannya, seperti advokat curang, penggelandangan, unggas dan ternak, telah dihapus dan beberapa aturan tindak pidana lain juga telah direvisi. Namun demikian, proses revisi dan sosialisasi ini banyak dikritik oleh masyarakat sipil karena tidak partisipatif dilakukan secara satu arah dengan pelibatan masyarakat yang minim.  Harus diakui, KUHP baru yang terdiri dari 624 pasal lengkap dengan penjelasannya ini telah mengakomodasi model pemidanaan yang jauh lebih baik daripada KUHP versi kolonial Belanda saat ini. Pasal 51 dan 52 RKUHP baru ini telah merumuskan tujuan pemidanaan yang lebih humanis. Selain juga terdapat pedoman penjatuhan pidana dalam Pasal 53 hingga 56 yang mewajibkan hakim berlaku adil. Rumusan double track system, yakni sistem sanksi dua jalur yang tidak hanya sanksi pidana (Pasal 64–102) tapi juga sanksi tindakan (Pasal 103–111), juga tegas diatur. Yang menarik, diatur juga rumusan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam Pasal 118–124 yang sebelumnya tidak ada.  Namun demikian, sayangnya beberapa pasal kontroversial peninggalan kolonial Belanda yang represif dan mengancam demokrasi tetap dipertahankan dan bahkan beberapa diperberat pemidanaannya. Ini misalnya dapat dibaca dalam pengaturan Lese Majeste pasal 218 tentang Penyerangan Kehormatan atau Harkat dan Martabat Presiden dan/atau Wakil Presiden yang sudah dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi, pengaturan Haatzaai Artikelen dalam Pasal 240 tentang Penghinaan terhadap Pemerintah dan Lembaga Negara yang seharusnya tidak perlu diatur karena secara prinsip pasal penghinaan ditujukan untuk korban perseorangan, bukan lembaga/institusi negara. Hal ini tidak perlu diatur agar tidak memberikan peluang pemidanaan warga negara yang melakukan kritik kepada pemerintah.  Menariknya, larangan unjuk rasa tanpa pemberitahuan yang di masa KUHP kolonial diancam pidana penjara maksimum 2 minggu dalam KUHP yang baru disahkan kemarin ditambah ancaman pidana penjaranya menjadi maksimum 6 bulan. Selain itu, pengaturan Pasal 188 tentang Penyebaran dan Pengembangan Ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme dan Paham Lain yang Bertentangan dengan Pancasila berpotensi menjadi pasal karet nan subversif sebagaimana aturan serupa yang dipergunakan untuk membungkam lawan politik yang berseberangan dengan rezim di zaman Orde Baru.  Beberapa hal di atas menunjukkan bahwa misi dekolonisasi KUHP baru dilakukan setengah hati oleh pemerintah hari ini. Meski ada kemajuan dalam beberapa hal terkait prinsip dan pola pemidanaan, fitur-fitur represif ala pemerintah kolonial dan rezim otoriter yang digunakan untuk mengontrol perilaku masyarakat melalui hukum pidana tetap menjadi favorit pemerintah dan DPR saat ini.  Kriminalisasi beberapa perbuatan dalam KUHP baru yang mengancam demokrasi di atas tentu dalam praktiknya akan disertai dengan diberikannya tambahan kewenangan kepada aparat kepolisian untuk menahan seseorang dalam kondisi tertentu (Garland 1996). Dengan melihat pada kondisi tersebut, menjadi sangat logis untuk memprediksi bahwa kemungkinan tingginya penahanan yang tidak sah terhadap warga negara akibat kriminalisasi yang tidak terkontrol (Akbari, 2015).  Masih ada waktu tiga tahun sebelum KUHP ini diberlakukan untuk melakukan evaluasi dan mencabut pasal-pasal yang bermasalah tersebut, baik melalui jalur pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi maupun jalur lainnya yang dianggap efektif. Ini penting untuk dilakukan dan dikawal agar KUHP nasional yang telah puluhan tahun kita cita-citakan dapat kembali ke khitahnya untuk menghapuskan fitur kolonialisme dan menjamin proses demokrasi melalui KUHP karya anak bangsa. (*)  *) FACHRIZAL AFANDI, Dosen FH UB dan ketua Pusat Riset Sistem Peradilan Pidana Universitas Brawijaya (Persada UB)

KUHP Baru dan Dekolonisasi Setengah Hati

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/FACHRIZAL-AFANDI.jpg" alt="FACHRIZAL AFANDI" width="100%">
<figcaption>FACHRIZAL AFANDI</figcaption>
</figure>MESKI saat ini Peraturan Pemerintah 21/2020 dan Keputusan Presiden 11/2020 telah menetapkan status kedaruratan kesehatan berdasar UU 6/2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, kemungkinan pemberlakuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) 23/1959 tentang Penetapan Keadaan Bahaya atau yang biasa disebut SOB (Staat van Oorlog en Beleg) masih sangat terbuka. Kemungkinan itu terlihat jelas dari narasi yang diungkap dan dipromosikan wakil pemerintah dalam beberapa kesempatan. Darurat sipil akan diberlakukan untuk mengatasi kerusuhan dan gejolak sosial yang timbul dari kebijakan pembatasan sosial berskala besar.  Nalar Keadaan Bahaya  Jika dicermati, kecenderungan pemakaian nalar darurat sipil dalam penanganan Covid-19 bahkan telah tampak dari model penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat keamanan. Setidaknya itu terlihat dari tindakan kepolisian akhir-akhir ini yang semakin aktif dan represif melakukan pembubaran paksa massa yang berkerumun serta banyaknya penangkapan terhadap masyarakat yang dianggap menghina dan mengkritik kebijakan pemerintah dalam penanganan Covid-19.  Pada Jumat, 3 April 2020, misalnya, Polda Metro Jaya menangkap 18 orang di Jakarta Pusat karena melanggar pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dan menjerat mereka dengan pasal 93 UU 6/2018 jo pasal 218 KUHP. Sebagaimana diketahui, penentuan Jakarta sebagai daerah yang menerapkan PSBB baru saja disahkan melalui Keputusan Menteri Kesehatan (KMK) Nomor HK.01.07/MENKES/239/2020 yang bertanggal 7 April kemarin. Artinya, tindakan polisi sebelum tanggal 7 April 2020 sama sekali tidak memiliki alasan yang sah secara hukum dan berisiko besar digugat ke pengadilan.  Selain itu, jika dicermati, Surat Telegram Kapolri ST/1098/IV/HUK.7.1/2020 yang menjadi dasar kepolisian untuk menangani tindak pidana selama PSBB juga memiliki masalah. Pencantuman pasal 212 sampai 218 KUHP sebagai dasar pembubaran dicatat ICJR tidak tepat. Sebab, pasal-pasal tersebut hanya dapat digunakan jika ada kerumunan yang melakukan kekacauan (volksoploop) dan perlawanan dengan kekerasan saat dibubarkan.  Nalar keadaan bahaya ala darurat sipil dalam SOB juga muncul dalam Surat Telegram Kapolri ST/1100/IV/HUK.7.1/2020 perihal penanganan kejahatan di ruang siber. Selain memerintahkan aparatnya untuk melakukan pengintaian/patroli di ruang siber terkait hoaks dan praktik penipuan online, polisi memantau siapa pun yang melakukan penghinaan kepada penguasa dan pejabat pemerintah dengan dasar pasal 207 KUHP pasal 27 ayat (3) UU ITE, pasal 156 KUHP, dan pasal 28 ayat (2) UU ITE. Pencantuman pasal-pasal itu jauh dari logika darurat kesehatan dan lebih mendekati nalar keadaan bahaya ala SOB yang berisiko membungkam kebebasan berpendapat, juga bertentangan dengan pasal 28 UUD 1945.  Padahal, pada 2006 Mahkamah Konstitusi melalui putusan nomor 013-022/PUU-IV/2006 telah membatalkan pasal-pasal penghinaan terhadap presiden dalam KUHP. Selain itu, dalam pertimbangannya disebutkan, delik penghinaan merupakan delik aduan absolut. Artinya, tanpa pengaduan Presiden Joko Widodo secara personal, polisi tidak berhak melakukan penyelidikan, bahkan upaya paksa yang berupa penangkapan atau penahanan.  Nalar Negara Hukum  Selama vaksin dan obat untuk mengatasi Covid-19 belum ditemukan, pemerintah di semua negara di dunia, termasuk Indonesia, berpacu dengan waktu untuk menyelamatkan nyawa seluruh warganya dari terjangan pandemi ini. Karena itu, hampir semua negara menerapkan keadaan darurat sebagai legitimasi untuk membatasi pergerakan warganya dengan melakukan penutupan atau karantina wilayah guna menahan laju pertumbuhan virus dan meminimalkan korban nyawa.  Dalam keadaan darurat, pemerintah diberi kekuasaan yang lebih besar dan longgar demi alasan kepentingan publik. Kewenangan yang sedemikian besar itu, sebagaimana ditakutkan oleh para pengamat hukum dan politik di banyak negara, berpotensi disalahgunakan oleh penguasa untuk menjadi lebih otoriter. Itu, misalnya, dapat dilihat dari pengalaman Indonesia pada akhir 1950-an yang menerapkan keadaan bahaya dan berujung lahirnya rezim pemerintahan otoriter. Sebagaimana diketahui, penetapan keadaan bahaya pada akhirnya juga menjadi legitimasi keterlibatan militer dalam politik sipil dengan pendekatan yang represif dan tidak mengindahkan hak asasi manusia.  Pada 2 April 2020, negara-negara terdampak Covid-19 yang menerapkan keadaan darurat seperti Italia, Belanda, Spanyol, Jerman, Prancis, dan 15 negara Eropa lainnya mengeluarkan pernyataan bersama terkait prinsip negara hukum dalam masa pandemi Covid-19. Meski keadaan darurat memberikan legitimasi kepada pemerintah untuk melakukan tindakan luar biasa demi melindungi warga dan menghadapi krisis pandemi Covid-19, tindakan itu harus dibatasi secara ketat dan proporsional. Dalam hal ini, penegasan tentang batas waktu keadaan darurat menjadi penting.  Selain itu, penerapan keadaan darurat harus tetap memperhatikan prinsip negara hukum, demokrasi, hak asasi manusia, dan prinsip hukum internasional. Tindakan pemerintah dalam keadaan darurat ini pun tidak boleh membatasi kebebasan pers dan kebebasan warga dalam mengemukakan pendapat.  Nalar negara hukum menjadi penting saat pelaksanaan keadaan darurat untuk memberikan perlindungan kepada warga negara dengan tetap melakukan pembatasan kekuasaan negara. Itu mengamanatkan artikulasi pengaturan hukum yang jelas dan dapat dipahami masyarakat secara mudah agar mereka dapat merencanakan prilaku yang sesuai untuk merespons kebijakan negara. Nalar itu membantu masyarakat memiliki gambaran yang benar terkait bagaimana negara bertindak demi kepentingan mereka dan dapat secara aktif mengawasi penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh otoritas negara.  Sebagaimana dinyatakan Harari, pilihan sikap pemerintah dalam menghadapi Covid-19 akan berpengaruh besar di masa mendatang. Penggunaan pendekatan keamanan melalui pendisiplinan dan memata-matai kehidupan warga akan berujung katastrofi yang tidak akan menyelesaikan masalah. Hanya melalui kerja sama dan pemberdayaan warga secara demokratis, negara akan dapat mengatasi krisis akibat pandemi ini. Keterbukaan informasi dan pengambilan kebijakan yang didukung bukti saintifik yang mumpuni menjadi kunci jika pemerintah ingin warga secara sukarela sepenuh hati bekerja sama membantu mengatasi krisis ini.  Selain itu, keterlibatan DPR sebagai salah satu pilar negara hukum semakin penting di masa pandemi ini. Alih-alih membahas RUU kontroversial seperti RUU (Omnibus Law) Cipta Kerja atau RKUHP, DPR seharusnya mengawasi nalar keadaan bahaya dalam kebijakan pemerintah dan memastikan pilihan pemerintah dalam menghadapi Covid-19 tetap sejalan dengan prinsip negara hukum yang tercantum dalam konstitusi. (*)  <hr />  *) Fachrizal Afandi, Dosen dan peneliti hukum pidana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=KVXf0pQEyxk  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=H7ZbPGwOVYc  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=ckdSBd3TtBI

Nalar Negara Hukum saat Darurat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/FACHRIZAL-AFANDI.jpg" alt="FACHRIZAL AFANDI" width="100%">
<figcaption>FACHRIZAL AFANDI</figcaption>
</figure>SETELAH serangkaian proses pembuktian di persidangan terhadap ZA, pelajar berusia 17 tahun yang didakwa melakukan pembunuhan terhadap Misnan (pelaku pembegalan), rencananya dalam minggu ini majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Kepanjen, Malang, membacakan putusannya.  Kasus tersebut mengingatkan kita akan kasus serupa pada 2018. Ketika itu publik dihebohkan dengan penetapan tersangka IMB karena telah membunuh Aric Saifullah, seorang begal di Bekasi, Jawa Barat.  Bedanya, kasus IMB akhirnya dihentikan polisi. IMB bahkan mendapatkan penghargaan dari Polres Bekasi. Sebaliknya, kasus ZA tetap berlanjut hingga ke proses penuntutan di PN Kepanjen. Meskipun mengetahui motif pembunuhan yang dilakukan ZA adalah membela kehormatan pacarnya dari ancaman pemerkosaan yang dilakukan Misnan, polisi tampak ragu-ragu menerapkan pasal 49 KUHP dan memilih menyerahkan kelanjutan perkara ZA ke kejaksaan.  Idealnya, jaksa penuntut umum sudah harus terlibat sejak awal penyidikan perkara ZA agar dapat melakukan verifikasi terhadap alat bukti yang ditemukan penyidik. Praktik itu lazim dilakukan di negara-negara Eropa penganut civil law system seperti Belanda dan Jerman.  Di sisi lain, karena perannya sebagai magistrate (pejabat peradilan), jaksa Belanda dapat dengan mudah menghentikan perkara seperti ZA demi kepentingan hukum (vervolgingsuitsluitingsgronden). Itu dilakukan jika jaksa menemukan alat bukti yang mendukung motif pembunuhan dilakukan karena pembelaan diri (noodweer).  Namun, berbeda dengan praktik di Belanda, jaksa penuntut umum di Indonesia baru terlibat dalam penanganan perkara pidana umum saat penyidik menyerahkan berkas penyidikan mereka yang sudah lengkap. Meski demikian, sisa-sisa peninggalan sistem penuntutan Belanda dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), salah satunya, masih bisa kita lihat dalam pengaturan pasal 140 (2) KUHAP.  Mekanisme pengaturan pasal itu dielaborasi lebih lanjut dalam pasal 25 Peraturan Jaksa Agung (Perja) 036/A/JA/09/2011 tentang SOP Penanganan Perkara Pidana Umum. Ketentuan tersebut sejatinya memberikan peluang kepada jaksa untuk menghentikan perkara demi kepentingan hukum dengan memperhatikan perkembangan hukum dan rasa keadilan masyarakat.  Tentu, jika memandang alat bukti yang ditemukan penyidik kurang meyakinkan, jaksa bisa melakukan pemeriksaan tambahan terhadap para saksi yang menguatkan motif ZA sebelum menghentikan penuntutan. Namun, tampaknya kewenangan itu tidak dipergunakan jaksa di Kejaksaan Negeri Kepanjen, Malang. Itu tampak jelas dari pilihan meneruskan proses penuntutan dan penyusunan dakwaan subsidiaritas yang digunakan untuk menjerat ZA.  Tiga pasal dengan ancaman berat (pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, pasal 338 KUHP tentang pembunuhan biasa, dan pasal 351 ayat 3 KUHP tentang penganiayaan yang menyebabkan orang meninggal dunia) dipasang jaksa dalam dakwaannya. Jika tiga pasal itu ternyata tidak terbukti, jaksa sudah menyiapkan pasal 2 Undang-Undang (UU) Darurat Nomor 12 Tahun 1951 yang akan menjerat ZA karena membawa senjata tajam tanpa izin dengan ancaman pidana maksimal 10 tahun penjara.  Menariknya, jaksa sama sekali tidak memasukkan kemungkinan masuknya unsur pasal 49 KUHP tentang pembelaan terpaksa dalam dakwaannya. Bahkan, sebagaimana diberitakan, pasal terkait penerapan UU 11/2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak juga tidak dicantumkan dalam dakwaan perkara tersebut. Menjadi lazim jika kemudian publik mempertanyakan alasan jaksa mendakwa ZA dengan ancaman pidana seumur hidup.  Setelah kasus itu menjadi kontroversi di kalangan masyarakat, Jaksa Agung ST Burhanuddin ikut bicara dan menyebut ZA melakukan pembelaan diri dalam keadaan tidak terpaksa penuh saat membunuh Misnan. Sebagaimana disebut dalam SEJA 013/A/JA/12/2011, jaksa agung memerintahkan jaksa penuntut umum menuntut ZA dengan pasal 351 KUHP dengan tuntutan pembinaan selama satu tahun di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA).  Dari tuntutan itu, terlihat kejaksaan kukuh menghukum pembelaan diri yang dilakukan ZA. Dengan tidak mencantumkan pasal 49 KUHP dalam dakwaannya, sejak awal jaksa telah menolak untuk menggali bukti terkait pembelaan diri yang dilakukan ZA.  Alih-alih berfungsi sebagai magistraat seperti kejaksaan Jerman, yang mewajibkan jaksanya menuntut bebas saat menemukan fakta persidangan yang menguntungkan terdakwa, kejaksaan Indonesia menganggap persidangan seperti medan perang yang harus mereka menangi. Akhirnya publik saat ini hanya bisa berharap kepada majelis hakim agar melihat perkara itu secara utuh dan menghasilkan putusan yang adil. Setidaknya putusan tersebut akan menjadi pelajaran: seberapa jauh negara memperbolehkan pembelaan diri yang dilakukan warganya saat keamanan masih menjadi barang mahal di negeri ini. (*)  *) Dosen Departemen Hukum Pidana Universitas Brawijaya Malang

Persidangan yang Dianggap Medan Perang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/fachrizal-affandi.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JAKSA penuntut umum (JPU) adalah aktor penting yang sepertinya luput dari perhatian publik dalam kasus Baiq Nuril beberapa saat yang lalu. Jika saja JPU tidak melakukan kasasi atas putusan bebas yang dikeluarkan Pengadilan Negeri (PN) Mataram, Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak perlu repot turun tangan mengeluarkan amnesti.  Lantas apa yang melatarbelakangi JPU ngotot tetap melakukan kasasi? Salah satu jawabannya adalah karena ketiadaan independensi bagi para jaksa lantaran budaya militer di kejaksaan mengakibatkan dasar hukum seperti Surat Edaran Jaksa Agung (SEJA) 013/A/JA/12/2011 menjadi aturan yang mengikat para jaksa untuk melakukan upaya hukum kasasi terhadap setiap putusan bebas.  Ketidakpatuhan jaksa terhadap SEJA itu dapat berujung eksaminasi yang akhirnya berujung pada karir mereka ke depan. Jaksa tanpa pandang bulu melakukan kasasi bahkan terhadap perkara ringan yang diputus bebas oleh hakim tingkat pertama. Akibatnya, terdakwa berada dalam hotel prodeo lebih lama daripada tuntutan jaksa meskipun Mahkamah Agung menolak kasasi jaksa dan menyatakan terdakwa tidak bersalah.  Kejaksaan dan Budaya Militeristis  Sejak ditetapkan sebagai lembaga yang terpisah dari kekuasaan kehakiman pada 22 Juli 1960, kejaksaan didesain menjadi lembaga yang melayani kekuasaan pemerintah. Rezim demokrasi terpimpin yang kemudian dilanjutkan Orde Baru memanfaatkan kejaksaan untuk menekan lawan politik mereka. Untuk mengendalikan para jaksa, rezim memiliterisasi kejaksaan dengan menerapkan sistem komando serta menginternalisasi budaya militer. Itu kemudian berimbas pada berubahnya status para jaksa dari magistraat (pejabat pengadilan) yang independen menjadi serdadu yang tunduk dan dikendalikan para pimpinan mereka.  Budaya dan sistem militer tersebut tampak masih dipertahankan kejaksaan hingga lebih dari 20 tahun pascareformasi yang menumbangkan rezim Orde Baru. Selain tampak dari seragam dan atribut ala militer, peraturan internal kejaksaan masih memperlakukan jaksa seperti serdadu dengan tidak memberikan kekuasaan kepada para jaksa untuk menilai dan memutuskan sendiri perkara yang mereka tangani. Salah satu contohnya adalah pemberlakuan mekanisme rencana tuntutan (rentut).  Rentut ini memberikan kewenangan kepada para pimpinan kejaksaan untuk menentukan tuntutan pemidanaan meskipun tidak ikut memeriksa bukti di persidangan. Mekanisme itu terbukti rawan disalahgunakan pimpinan dan pihak lain untuk memengaruhi jalannya persidangan. Ini salah satunya terlihat dari kasus operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Asisten Tindak Pidana Umum (Aspidum) Kejati DKI Jakarta Agus Winoto karena menerima sejumlah uang dari pengacara terdakwa agar mengurangi tuntutan pidana.  Garis Perjuangan Jaksa  Khitah atau garis perjuangan para jaksa salah satunya dapat ditelusuri dari pasal 1a Anggaran Dasar Persaja (Persatuan Jaksa-Jaksa) tahun 1955 yang secara tegas menyebut garis perjuangan jaksa adalah untuk memastikan tegaknya Indonesia sebagai negara hukum. Itu yang salah satunya kemudian menjadikan jaksa di bawah Jaksa Agung Soeprapto pada 1950-an berani mengusut perkara pidana yang melibatkan perwira tinggi militer dan pejabat tinggi sipil. Karena itu pula, para jaksa juga tidak segan mengkritik kebijakan pemerintah yang tidak sejalan dengan prinsip negara hukum.  Dandurand (2007) menyebutkan bahwa harus ada jaminan terhadap netralitas dan independensi jaksa agar mereka dapat menegakkan prinsip rule of law. Itu dapat dilakukan setidaknya melalui tiga hal. Pertama, dengan memilih jaksa agung yang profesional dan tidak memiliki afiliasi dengan partai politik. Studi yang dilakukan Power (2018) dan Muhtadi (2018) mengonfirmasi bahwa saat ini partai politik dapat dengan mudah mengendalikan kejaksaan melalui kadernya yang menjadi jaksa agung.  Kedua, melakukan evaluasi dan mengubah budaya serta birokrasi ala militer yang mengekang independensi jaksa sebagai ”dominus litis’ perkara pidana. Terakhir, mekanisme penanganan perkara dan hal lain seperti pola pendidikan, promosi, mutasi, hingga pengawasan di kejaksaan harus dilakukan secara profesional, akuntabel, dan transparan.  Perubahan tersebut tentu membutuhkan keseriusan dan komitmen kuat dari pemerintah, kejaksaan, maupun masyarakat. Periode pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin ke depan setidaknya harus bisa membuktikan komitmen mereka untuk mengembalikan kejaksaan ke khitahnya dengan memilih jaksa agung yang tepat. Jokowi dapat membentuk tim seleksi seperti pada pemilihan calon pimpinan KPK untuk menjaring calon jaksa agung terbaik dari internal maupun eksternal kejaksaan. Dibukanya kesempatan secara luas itu memungkinkan munculnya mutiara-mutiara yang selama ini terpendam di kejaksaan.  Selain itu, keseriusan pemerintah dapat dilihat dari kemauan untuk membenahi kejaksaan dengan mengevaluasi segala aturan internal yang menghambat fungsi jaksa sebagai magistraat. Itu bisa dilakukan secara bersama-sama dengan melibatkan masyarakat sipil dan akademisi kampus melalui kajian-kajian akademis secara multidisiplin dan simultan. (*)  *) Pengajar Hukum Acara Pidana Universitas Brawijaya; PhD Researcher di Van Vollenhoven Institute Universitas Leiden, Belanda

Mengembalikan ”Khitah” Kejaksaan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/04/jaminan-keamanan-bagi-penegak-hukum_m_123621.jpeg" alt="Fachrizal Afandi" width="100%">
<figcaption>Fachrizal Afandi</figcaption>
</figure>Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan mengalami luka di wajah dan mata setelah orang tak dikenal menyiramnya dengan air keras sepulang dari masjid sesudah menunaikan salat Subuh berjamaah dengan warga di sekitar kediamannya (Jawa Pos, 11/4). Kuat dugaan bahwa teror penyerangan itu buntut dari tugas Novel sebagai salah seorang penyidik andalan KPK saat menangani kasus-kasus besar. Bukan sekali ini saja dia mengalami serangan dari pihak yang tidak suka dengan kinerjanya sebagai penyidik kasus korupsi. Serangkaian ancaman fisik dan nonfisik juga sering diterima mantan perwira polisi tersebut. Tragedi serupa sesungguhnya juga sering mewarnai proses penegakan hukum bahkan sejak awal kemerdekaan. Sebagaimana diceritakan Adnan Buyung Nasution (Isnaeni: 2017), orang sekelas jaksa agung seperti Gatot Taroenamihardja juga tak luput dari teror. Ditabrak hingga kakinya mengalami kebuntungan saat berusaha memberantas penyelundupan di kalangan militer pada 1950-an. Belum lagi kasus hakim agung Syafiuddin Kartasasmita yang dibunuh pada 2001 karena keberaniannya menjatuhkan pidana penjara kepada putra mantan Presiden Soeharto, Tommy Soeharto, dalam kasus korupsi tukar guling (ruilslag) tanah milik Bulog. Jika dirunut lebih dalam, barangkali tragedi semacam itu juga menimpa puluhan atau mungkin ratusan aparat penegak hukum kita saat menangani kasus kelas kakap yang berisiko tinggi. Namun sayang, sebagaimana dilansir Institute for Criminal Justice Reform (2017), pengaturan perlindungan bagi aparat penegak hukum saat ini hanya dapat ditemukan dalam perkara tindak pidana terorisme. Selain itu, jaminan keamanan yang ada saat ini masih terkesan parsial, mirip pemadam kebakaran yang baru bekerja setelah timbul kejadian. Pendekatan yang tidak sistematis dan terstruktur seperti itulah yang mengakibatkan rentannya posisi aparat penegak hukum. Bukan hanya penyidik KPK, tapi juga jaksa penuntut umum dan hakim saat menangani segala jenis kasus pidana yang berisiko tinggi. Akibatnya dapat dilihat dari rendahnya penanganan kasus terorganisasi yang cenderung memiliki risiko tinggi dan dominannya penanganan kejahatan kelas ringan dalam angka statistik kriminalitas di Indonesia. &nbsp; Kebutuhan Dasar Lebih dari setengah abad lalu, Abraham Maslow (1943), tokoh psikologi humanistik, menyatakan bahwa kebutuhan akan rasa aman adalah salah satu kebutuhan dasar manusia yang berpengaruh pada proses aktualisasi diri mereka. Selain empat kebutuhan lain, yaitu kebutuhan terendah (pemenuhan fisiologis), dilanjutkan kebutuhan akan rasa sayang, kebutuhan untuk dihargai, dan kebutuhan untuk beraktualisasi. Sayangnya, jika dirunut dari program reformasi peradilan pidana, pemenuhan kebutuhan fisiologis yang merupakan kebutuhan dasar bahkan belum terselesaikan masalahnya. Hal itu seharusnya menjadi perhatian serius semua pemangku kepentingan untuk membangun sistem perlindungan yang baik bagi aparat penegak hukum yang memiliki dedikasi tinggi pada pekerjaannya. Sudah banyak instrumen internasional yang dapat dijadikan acuan dalam membangun sistem perlindungan aparat penegak hukum yang baik. Beberapa di antaranya dapat dilihat, misalnya, dalam Mount Scopus International Standards of Judicial Independence (2008), Declaration on Minimum Standards Concerning the Security &amp; Protection of Public Prosecutors &amp; Their Families (2008), dan Guidelines on the Role of Prosecutors (1999) yang semuanya mengatur perlindungan dan jaminan keamanan terhadap aparat penegak hukum, termasuk keluarganya, saat menangani perkara berisiko tinggi. Jika pemerintah menganggap teror terhadap Novel Baswedan sebagai persoalan yang serius, sudah seharusnya mulai dipikirkan membangun model perlindungan aparat penegak hukum yang lebih terstruktur dan sistematis. Tidak ada salahnya juga jika pemerintah mengadopsi model perlindungan aparat penegak hukum yang sudah terbukti berhasil di negara lain. Misalnya model pelembagaan<a target="_blank"></a> Judicial Security Division US Marshals di Amerika Serikat (AS) yang didirikan khusus sejak 1789 untuk melindungi proses peradilan dengan memastikan jaminan keamanan aparatur penegak hukum yang terlibat dalam penanganan perkara. Tentu, jika membuat lembaga baru dianggap sebagai sesuatu yang berbiaya tinggi, pemerintah dapat memaksimalkan peran lembaga yang sudah ada dengan mereformulasi peran mereka khusus mengamankan proses peradilan dari hulu hingga hilir. Sehingga pada masa depan teror kepada aparat penegak hukum bisa diminimalkan dan kian tumbuh keberanian pada aparat penegak hukum untuk mengungkap kasus-kasus kakap yang terorganisasi dan memiliki tingkat ancaman tinggi. (*) &nbsp;  *) Pengajar hukum acara pidana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang; PhD candidate Faculteit der Rechtsgeleerdheid Universiteit Leiden, Belanda

Jaminan Keamanan bagi Penegak Hukum