<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/12/Vaksin-Covid-19-varian-Omicron-Imperial.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan arahannya terkait dengan evaluasi Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), di Pulau Jawa dan Bali.  Jokowi mengatakan kepada jajarannya dan masyarakat agar meningkatkan kehati-hatian, karena kasus aktif naik 910 persen, dari yang sebelumnya 6.108 kasus di tanggal 9 Januari 2022 kemudian menjadi 61.718 kasus di 30 Januari 2022. Kemudian penambahan kasus baru naik 2.248 persen, dari 529 kasus di 9 Januari 2022 menjadi 12.422 kasus di 30 Januari 2022.  "Sekali lagi, hati-hati kita dalam menyikapi ini. Tapi yang kita patut bersyukur meskipun kasus aktif naik 910 persen, tidak diikuti dengan melonjaknya angka kematian, ini bagus. Meskipun demikian, tetap harus kita harus tetap waspada," ujar Jokowi dalam keterangannya, Selasa (1/2).  Pria asal Surakarta ini juga meminta pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM) bagi para siswa agar bisa dievaluasi. Evaluasi terutama dilakukan di tiga provinsi yakni Jawa Barat, DKI Jakarta dan Banten.  "Saya juga minta adanya evaluasi untuk pembelajaran tatap muka, utamanya di Jawa Barat, di DKI Jakarta, dan di Banten," katanya.  Jokowi meminta agar jajarannya bisa memperkuat bagian di hilir, seperti melakukan sosialisasi, edukasi yang masif untuk masyarakat yang positif tanpa gejala, untuk melakukan karantina mandiri.  "Dengan konsultasi dokter secara mandiri di puskesmas, di faskes atau melalui telemedisin. Dan kemudian stok obat-obatan yang ada di apotek-apotek ini betul-betul harus dikontrol keberadaannya," katanya.  Sementara di bagian hulu Jokowi meminta agar dilakukan pencegahan transmisi lokal, terutama di provinsi-provinsi yang menjadi penyumbang kasus aktif yang terbesar.  "Betul-betul harus dimonitor dengan ketat, tetapi juga masyarakat ditenangkan dan tidak usah panik, tapi harus tetap waspada," ungkapnya.  Jokowi juga meminta agar jajarannya terus melakukan sosialisasi secara masif terhadap protokol kesehatan 3M yakni memakai masker, mencuci tangan dengan sabun dan menjaga jarak.  "Kemudian juga disiplin protokol kesehatan bersama TNI dan Polri, terutama 3M yang masif dan juga pelacakan kontak erat. Ini seperti yang sudah kita lakukan," pungkasnya.

Jokowi Minta PTM di Jakarta, Jabar, dan Banten Dievaluasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/selatan-lepas-PTM-100-Persen-Hari-pertama-SD-diptawahyu26.jpg" alt="Ilustrasi PTM di SDN Kaliasin 1 Surabaya. Dipta Wahyu/JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi PTM di SDN Kaliasin 1 Surabaya. Dipta Wahyu/JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah diminta untuk mengevaluasi proses pembelajaran tatap muka (PTM) 100 persen pada kelompok usia kurang dari 11 tahun. Hal itu disampaikan oleh sejumlah organisasi profesi medis.  Antara lain adalah Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia (PAPDI), Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI), Perhimpunan Dokter Anestesiologi dan Terapi Indonesia Intensif Indonesia (PERDATIN), Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskular (PERKI), serta Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI).  Hal ini perlu dilakukan berdasarkan sejumlah pertimbangan, yakni kepatuhan anak-anak usia 11 tahun ke bawah terhadap protokol kesehatan masih belum 100 persen. Juga belum tersedianya atau belum lengkapnya vaksinasi anak-anak usia kurang dari 11 tahun.  “Laporan dari beberapa negara, proporsi anak yang dirawat akibat infeksi Covid-19 varian Omicron lebih banyak dibandingkan varian-varian sebelumnya. Dan juga telah dilaporkan transmisi lokal varian Omicron di Indonesia, bahkan sudah ada kasus meninggal karena Omicron,” ungkap Ketua Umum PDPI Agus Dwi Susanto dalam siaran pers, Minggu (23/1).  Adapun, Ketua Umum PERKI Isman Firdaus menyampaikan bahwa anak potensial mengalami komplikasi berat, yakni multisystem inflammatory syndrome in children associated with Covid-19. "Komplikasi long Covid-19 lainnya sebagaimana dewasa yang akan berdampak pada kinerja dan kesehatan organ tubuh lainnya," terangnya.  Maka dari itu, 5 organisasi medis mengusulkan agar anak-anak dan keluarga tetap diperbolehkan untuk memilih pembelajaran tatap muka atau pembelajaran jarak jauh (PJJ) berdasarkan kondisi dan profil risiko masing-masing keluarga. Lalu, anak-anak yang memiliki komorbid diimbau untuk memeriksakan diri terlebih dahulu ke dokter yang menangani.  Begitu juga agar anak-anak yang sudah melengkapi imunisasi Covid-19, dapat diberikan pemahaman dan dipantau dalam melaksanakan protokol kesehatan dapat mengikuti PTM. Kemudian, diminta agar mekanisme kontrol dan buka tutup sekolah seyogyanya dilakukan secara transparan untuk memberikan keamanan publik  “Kami juga menghimbau orangtua agar melengkapi vaksinasi regular melalui imunisasi kejar bagi anak-anaknya agar tetap terlindungi dari kemungkinan penyakit lain yang mungkin timbul,” imbuh Ketua Umum IDAI Piprim Basarah Yanuarso.  Berdasarkan data dari Pusat Pengendalian dan pencegahan penyakit di Amerika Serikat, tingkat rawat inap Covid-19 di antara anak-anak melonjak, dengan rata-rata 4,3 anak di bawah 5 tahun per 100 ribu dirawat di rumah sakit. Angka ini naik 2,6 anak dari akhir Desember 2021.  Data di Amerika Serikat ini Ini merupakan peningkatan 48 persen dari pekan yang terakhir Desember, dan peningkatan terbesar dalam tingkat rawat inap kelompok usia ini telah terlihat selama pandemi. Di Indonesia sendiri, sejumlah sekolah yang telah melaksanakan PTM juga telah melaporkan munculnya sejumlah kasus Covid pada siswanya.  "Untuk anak-anak yang masih belum memperoleh atau belum memenuhi syarat untuk divaksinasi Covid, sangat penting bagi mereka agar dikelilingi oleh orang-orang yang divaksinasi untuk memberikan mereka (anak-anak tersebut) perlindungan,” tegas Ketua Umum PERDATIN Syafri Kamsul Arif.  Sally Aman Nasution selaku Ketua Umum PAPDI pun berharap pemerintah dan kementerian terkait sebagai pembuat kebijakan dapat mempertimbangkan permohonan kami demi melindungi kesehatan dan keselamatan anak Indonesia.

5 Organisasi Medis Minta PTM Dievaluasi 100 Persen, Ini Alasannya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/09/PTM-surabaya-3.jpg" alt="HARUS DISIPLIN: Para siswa SDN Airlangga 1 menjalani pembelajaran tatap muka. Prokes ketat diberlakukan di sana. (Frizal/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>HARUS DISIPLIN: Para siswa SDN Airlangga 1 menjalani pembelajaran tatap muka. Prokes ketat diberlakukan di sana. (Frizal/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kebijakan menggelar pembelajaran tatap muka (PTM) tetap akan dilanjutkan. Baik itu di sekolah di bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) maupun Kementerian Agama (Kemenag).  Namun, pihak terkait harus menjamin bahwa anak tetap sehat.  Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) memberikan evaluasi terkait PTM terbatas. Berdasar data, laporan kasus Covid-19 pada anak yang dirawat dokter anak yang tergabung dalam IDAI selama Maret–Desember 2020 ada 37.706 kasus. Menurut Ketua Umum IDAI Prof dr Aman B. Pulungan SpA(K), itu merupakan gambaran data kasus Covid-19 anak di Indonesia pada gelombang pertama.  ”Angka kematian yang cukup tinggi adalah hal yang harus dicegah dengan deteksi dini dan tata laksana yang cepat dan tepat,” tuturnya kemarin (26/9).  Angka kematian tertinggi pada anak usia 10–18 tahun sebanyak 26 persen. Lalu, usia 1–5 tahun 23 persen, 29 hari sampai kurang dari 12 bulan 23 persen, 0–28 hari 15 persen, dan kurang dari 10 tahun 13 persen.  Laporan tersebut juga menyebutkan bahwa penyebab kematian anak akibat Covid-19 terbanyak adalah faktor gagal napas, sepsis, serta penyakit bawaan. Sementara itu, komorbid terbanyak pada anak dengan Covid-19 yang meninggal adalah malanutrisi.  Aman menyatakan bahwa IDAI mendukung PTM terbatas di masa Covid-19. Namun, kesehatan anak harus dijamin. IDAI memberikan rekomendasi tata cara PTM. Uji coba PTM terbatas harus diikuti anak yang divaksin dan pada daerah dengan positivity rate 8 persen. Selanjutnya, guru dan keluarga diminta memperkuat protokol kesehatan. ”Harus mempertimbangkan transportasi pulang dan pergi,” ucapnya.  Beberapa minggu terakhir, ungkap Aman, poliklinik dipenuhi anak sekolah yang terpapar Covid-19. Untuk itu, laporan tersebut diharapkan bisa ditindaklanjuti.  Sementara itu, Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) mengapresiasi keterbukaan Kemendikbudristek soal data penularan Covid-19 pada siswa dan guru. Meski kemudian dikonfirmasi ulang bahwa data 1.299 sekolah tersebut tidak semua merupakan klaster sekolah. Data merupakan akumulasi laporan satuan pendidikan yang warga sekolahnya pernah tertular Covid-19 sejak Juli 2020. Kendati begitu, tetap perlu digarisbawahi, banyak siswa dan guru yang terpapar Covid-19. Risiko penularan di sekolah saat PTM tetap tinggi.  Sekjen FSGI Heru Purnomo menyesalkan adanya peserta didik dan pendidik/tenaga kependidikan yang terkonfirmasi Covid-19, mulai jenjang pendidikan PAUD sampai SMA/SMK yang mencapai 19.153 orang. Menurut dia, itu angka yang besar. ”PTM baru digelar oleh 42 persen satuan pendidikan saja sudah tinggi kasus, apalagi jika PTM digelar serentak nanti,” ucapnya.  Terlebih, kasus paling banyak terjadi di jenjang paling bawah. Yakni, SD sebesar 2,78 persen atau 581 sekolah dan PAUD sebanyak 252 sekolah. Karena itu, pihaknya mendorong pemerintah daerah tidak menggelar PTM terlebih dulu untuk jenjang PAUD, TK, serta SD kelas bawah (kelas I–III). Sebab, mereka belum divaksin dan perilakunya sulit dikontrol. ”Karenanya rentan penularan,” tuturnya.  Heru mengaku bingung dengan kebijakan pemerintah yang membuka sekolah PAUD dan SD. Namun, di sisi lain, PTM di perguruan tinggi belum diberlakukan.  Selain itu, pihaknya mendesak pemerintah daerah dan Kemendikbudristek segera mengevaluasi 118 ribu sekolah di wilayah PPKM level 1–3 yang telah menggelar PTM terbatas. Hasilnya bisa menjadi contoh baik maupun catatan khusus jika ada contoh buruk yang berdampak pada klaster sekolah.  Gugus tugas Covid-19 daerah dan dinas terkait juga diminta mengontrol penerapan 3M di satuan pendidikan yang menggelar PTM. Sebab, banyak laporan dari sejumlah serikat guru daerah soal adanya pelanggaran terhadap protokol kesehatan di sekolah saat PTM terbatas.  Pengawasan itu, lanjut Heru, diharapkan bisa selaras dengan penguatan testing, tracing, dan treatment (3T) di daerah. Tujuannya, positivity rate bisa menggambarkan kondisi yang sesungguhnya di wilayah tersebut. ”Sebab, kalau merujuk ketentuan WHO, positivity rate di bawah 5 persen yang aman untuk PTM,” ujarnya. FSGI juga berharap pemerintah bisa segera mendistribusikan vaksin untuk anak-anak.  Sementara itu, Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid Sa’adi meninjau sejumlah madrasah yang kembali menggelar PTM. Kepada para siswa dia meminta untuk disiplin menjaga protokol kesehatan. Salah satu yang dia kunjungi adalah MAN 1 Tasikmalaya. ”Sekarang PTM sudah boleh dijalankan dengan sejumlah pembatasan,” katanya kemarin.

FSGI Minta Evaluasi PTM di Daerah Level 1–3

evaluasi ptm

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#evaluasi ptm

Berita Terkini

Jokowi Minta PTM di Jakarta, Jabar, dan Banten Dievaluasi

5 Organisasi Medis Minta PTM Dievaluasi 100 Persen, Ini Alasannya

FSGI Minta Evaluasi PTM di Daerah Level 1–3

Download Aplikasi JawaPos.com