<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/25/Dok-Ilustrasi-ASN-1-614087972.jpeg" alt="Ilustrasi: ASN di Surabaya yang mulai menerapkan WFA. (Humas Pemkot Surabaya)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: ASN di Surabaya yang mulai menerapkan WFA. (Humas Pemkot Surabaya)</figcaption>
</figure> &nbsp; <div class=""> <div id=":1bu" class="ii gt"> <div id=":1bt" class="a3s aiL "> <div dir="auto">JawaPos.com -&nbsp;Pengamat Kebijakan Publik Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya (UINSA), Andri Arianto turut menanggapi penerapan kebijakan Work From Anywhere (WFA) bagi ASN di lingkungan Pemkot Surabaya. Meski menuai pro dan kontra di masyarakat, Andri menilai keputusan Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi yang mengizinkan ASN bekerja secara WFA, sebagai bentuk kepercayaan seorang pemimpin kepada para pegawainya. "Pemimpin yang mempercayai pegawainya untuk mengelola waktu dan pekerjaan mereka sendiri, fokus pada hasil dan produktivitas.&nbsp;Bukan hanya pada jam kerja atau lokasi fisik," tutur Andri, Selasa (25/2).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/015689339/bawa-keberuntungan-sejak-kecil-deretan-tanggal-lahir-yang-bakal-miliki-masa-depan-cerah">Bawa Keberuntungan Sejak Kecil, Deretan Tanggal Lahir yang Bakal Miliki Masa Depan Cerah</a> Sejatinya, konsep&nbsp;Work From Anywhere (WFA) bukan hal baru. Istilah ini mulai mencuat sejak pandemi Covid-19.&nbsp;Pada saat itu, konsep bekerja di kantor tidak bisa dilakukan karena adanya pemberlakuan pembatasan kegiatan (PPKM). "Pandemi telah mengubah cara kita bekerja. Kegiatan yang seharusnya dilakukan di&nbsp; kantor, terpaksa dilakukan dari dalam rumah (WFH). Seiring meredanya pandemi, muncul istilah baru WFA," terangnya. WFA merupakan model kerja yang memberikan fleksibilitas bagi pegawai dalam bekerja. Tanpa terikat pada lokasi fisik tertentu, seperti kantor. Mereka dapat bekerja dari rumah, co-working space, kafe, hingga ruang publik.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/entertainment/015689324/ahmad-dhani-ke-deddy-corbuzier-agnez-mo-cuma-omon-omon-di-podcast-lo">Ahmad Dhani ke Deddy Corbuzier: Agnez Mo Cuma Omon-omon di Podcast Lo</a> &ldquo;Dan Wali Kota Surabaya menyambut baik WFA. Ini menunjukkan&nbsp;gaya kepemimpinan masa depan yang&nbsp;mencerminkan pandangan tentang bagaimana model kerja yang fleksibel dan berbasis teknologi," tutur Andri. Namun, ada sejumlah catatan yang harus diperhatikan Pemkot Surabaya agar penerapan WFA bisa optimal, tanpa mengganggu pelayanan publik. Pertama, memastikan bahwa WFA benar-benar bisa mengurangi biaya operasional. "Kemudian melakukan evaluasi kinerja pegawai berbasis efisiensi dan&nbsp;produktivitas. Dengan begitu, WFA akan menciptakan Kota Surabaya lebih inklusif, humanis, adil, dan berkelanjutan,&rdquo; tandas Andri.&nbsp;</div> </div> </div> </div>

Pengamat dari UINSA, Andri Arianto turut menanggapi penerapan kebijakan Work From Anywhere (WFA) bagi ASN di lingkungan Pemkot Surabaya.

ASN Surabaya Terapkan WFA, Pengamat UINSA: Bentuk Kepercayaan, tapi Perlu Evaluasi Kinerja

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/25/heru-budi-2080069636.jpg" alt="Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono di Stasiun LRT Jatimulya, Bekasi usai mengecek LRT Jabodebek, Jumat (25/8/2023). (ANTARA/Siti Nurhaliza)" width="100%">
<figcaption>Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono di Stasiun LRT Jatimulya, Bekasi usai mengecek LRT Jabodebek, Jumat (25/8/2023). (ANTARA/Siti Nurhaliza)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Sudah lewat satu tahun kursi nomor satu di DKI Jakarta diduduki Penjabat (Pj) Gubernur Heru Budi Hartono. Untuk memastikan kinerja pada penjabat ini, Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Itjen Kemendagri) melakukan evaluasi tiap tiga bulan sekali. Khusus dalam setahun ini, Heru Budi pun turut menyampaikan capaian kinerja dalam evaluasi kinerja atas pelaksanaan tugas Pj. Kepala Daerah Triwulan IV di Kantor Itjen Kemendagri. "Tadi dalam evaluasi kinerja, kami memaparkan pencapaian kinerja selama satu tahun. Mulai dari penanganan kemiskinan, inflasi yang dijaga agar terus tetap stabil, penanganan stunting, aspek kesehatan juga banyak dibahas, penanggulangan sampah dan polusi udara, hingga penanggulangan narkoba di Jakarta," paparnya kepada wartawan, Minggu (1/10). Dalam hal penanganan kemiskinan, ia mengeklaim bahwa Pemprov DKI Jakarta fokus menjaga agar garis kemiskinan ekstrem tidak turun, salah satunya adalah dengan sinergi lintas Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemprov DKI Jakarta untuk turun bersama-sama menyelesaikan masalah tersebut. "Saya sampaikan bahwa DKI Jakarta memberikan perhatian khusus terhadap kemiskinan ekstrem. Kami menjaganya dengan sinergi dari OPD, seperti Dinas Sosial, Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (KPKP), Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (PPAPP) dan Dinas Pendidikan, semua turun untuk mengatasi kemiskinan ekstrem. Karena, di dinas-dinas tersebut ada anggarannya," jelas Heru. Setelah menyampaikan hal itu, ia mengatakan bahwa tim penilai atau evaluator Itjen Kemendagri melakukan evaluasi terhadap capaian kinerjanya yang telah dipaparkan. Ia tak merinci hasil evaluasi dari para tim penilai tersebut. "Kinerja kami dievaluasi. Untuk hasil penilaian ada pada tim penilai," ucap Mantan Wali Kota Jakarta Utara itu. "Tetapi, yang pasti, kami selalu bekerja untuk kebaikan dan kesejahteraan masyarakat Jakarta," tandasnya. &nbsp;

Pemprov DKI Jakarta fokus menjaga agar garis kemiskinan ekstrem tidak turun, salah satunya lewat sinergi lintas Organisasi Perangkat Daerah

Satu Tahun Evaluasi Heru Budi Pimpin Jakarta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/KAMMARUSSAD-KMS-11.jpg" alt="Anggota Komisi XI DPR RI Kamrussamad" width="100%">
<figcaption>Anggota Komisi XI DPR RI Kamrussamad</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi XI yang merupakan mitra Kementerian Keuangan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI akan memanggil Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo untuk mengevaluasi kinerja institusi yang dipimpinnya tersebut.  "Kami akan mengusulkan kepada pimpinan DPR untuk memanggil Dirjen Pajak beserta jajarannya ke DPR," kata Anggota Komisi XI DPR RI Kamrussamad kepada ANTARA di Tokyo, Kamis.  Menurut dia, Komisi XI akan menjadwalkan pemanggilan Dirjen Pajak pada pekan kedua Maret 2023.  "Setelah 11 Maret, karena pembukaan masa sidang itu baru 13 Maret 2023," kata Kamrussamad.  Anggota DPR RI dari Fraksi Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) itu menerangkan dialog dengan para pemimpin instansi perpajakan tersebut di antaranya akan menyorot kinerja para sumber daya manusia dan implementasi reformasi perpajakan di Indonesia.  Pertemuan DPR dengan Dirjen Pajak juga tak lepas dari pembahasan fenomena petugas pajak yang kerap pamer harta di media sosial.  "Karena institusi perpajakan dan petugas pajak sangatlah penting untuk menjaga kepercayaan dari para wajib pajak, dari masyarakat. Apalagi pajak merupakan salah satu pilar utama pembangunan nasional," ujar dia.  Menurut dia, munculnya fenomena pamer harta oleh para pegawai pajak sangat disayangkan, lantaran kepercayaan masyarakat pada 2022 telah bangkit dengan bukti tax ratio yang melampaui target.  "Komisi XI tentu memiliki kewajiban dalam mengawasi berjalan-nya program dan penyerapan anggaran di Kemenkeu termasuk Direktorat Pajak," tutur Kamrussamad.

Komisi XI DPR Bakal Panggil Dirjen Pajak Evaluasi Kinerja

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/05/eri-dan-jintrak-kinerja.jpg" alt="Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi memberikan pengarahan dan evaluasi pertanggungjawaban indikator kinerja kepada para pejabat Pemkot Surabaya. Diskominfo Surabaya/Antara" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi memberikan pengarahan dan evaluasi pertanggungjawaban indikator kinerja kepada para pejabat Pemkot Surabaya. Diskominfo Surabaya/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi memberikan pengarahan dan evaluasi pertanggungjawaban indikator kinerja. Hal itu berkaitan dengan penerapan struktur organisasi dan tata kerja kepada para pejabat di Pemkot Surabaya.  ”Melalui kontrak kinerja, Anda harus mempertanggungjawabkan program yang sudah dibuat. Setiap tiga bulan sekali, saya akan melakukan evaluasi. Sebab, saya bertanggung jawab menggerakkan perangkat daerah (PD) untuk kepentingan masyarakat Kota Surabaya,” kata Wali Kota Eri Cahyadi seperti dilansir dari Antara di Surabaya.  Berdasar hasil evaluasi, setidaknya ada tiga poin yang disampaikan Wali Kota Eri Cahyadi. Pertama, Eri meminta kepala PD, camat, dan lurah, untuk menggunakan aset milik Pemkot Surabaya menjadi lapangan pekerjaan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Selain itu, melakukan pemetaan kemampuan dan usia kerja terhadap 350 ribu KK yang masuk dalam kategori MBR.  ”Para Lurah lakukan pengecekan terdapat MBR dengan melibatkan RT/RW dan Kader Surabaya Hebat. Petakan dan buat kelompok MBR untuk mengerjakan tambak, pertanian, dan lainnya,” ujar Eri.  Kedua, Eri meminta mempercepat penyelesaian penyusunan SOP Kader Surabaya Hebat. Camat dan lurah diminta untuk membimbing Kader Surabaya Hebat agar ikut membantu melakukan pendataan MBR.  Terakhir, Eri meminta kepada seluruh camat, lurah, dan RT/RW, untuk menempelkan nomor telepon atau narahubung di setiap Balai RW guna mempercepat pelayanan publik kepada masyarakat.  ”Setiap RW sudah memiliki ASN pendamping dari kecamatan maupun kelurahan setempat, dia bertanggung jawab mengenai pelayanan di daerah tersebut. Mereka menjadi narahubung untuk segera ditindaklanjuti camat dan lurah,” tutur Eri.  Meski demikian, wali kota juga terus mengingatkan kepada camat dan lurah untuk peka mengetahui permasalahan warga. Seperti bayi stunting, gizi buruk, hingga rumah tidak layak huni (rutilahu) di wilayahnya masing-masing untuk segera ditindaklanjuti PD terkait.  ”Apabila selama lima kali diketahui tidak sesuai dengan target kontrak kinerja, kepala PD, camat, dan lurah, yang bersangkutan dipersilakan mengundurkan dari jabatan yang diemban,” ucap Eri.  Bertepatan dengan peringatan Hari Jadi Kota Surabaya (HJKS) Ke-729, Eri meminta, para kepala PD, camat, dan lurah untuk meningkatkan kinerjanya demi kepentingan masyarakat Kota Surabaya. ”Yang sudah dibuat pada kontrak kinerja tolong dilakukan. Tidak ada lagi pedagang yang berjualan di jalur pedestrian, tidak ada pengemis di traffic light, dan tidak ada MBR yang tidak diperhatikan. Ayo bersama membuktikan bahwa Surabaya bisa berubah,” tutur Eri.

Wali Kota Eri Evaluasi Kontrak Kinerja Pejabat Pemkot Surabaya