<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/diskusi-di-RBi-Berlin-dinarsa-JPC.jpg" alt="Dari kiri, moderator Christina Schott, Dubes RI untuk Jerman Arif Havas Oegroseno, Vito Cecere (direktur relasi akademis, pendidikan dan riset di kantor Federal Jerman), Prof. Helmut K. Anheier (Profesor Sosiologi dan anggota Luskin School of Public Affai" width="100%">
<figcaption>Dari kiri, moderator Christina Schott, Dubes RI untuk Jerman Arif Havas Oegroseno, Vito Cecere (direktur relasi akademis, pendidikan dan riset di kantor Federal Jerman), Prof. Helmut K. Anheier (Profesor Sosiologi dan anggota Luskin School of Public Affai</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong>&nbsp;- Kebijakan European Union Deforestation Regulation (EUDR) disebutkan berada pada arah yang berbeda dengan keberlanjutan. Sebab, EUDR dinilai diskriminatif pada negara berkembang hingga membebani petani kecil.</p> <p>Adapun Wakil Menteri Luar Negeri, Arif Havas Oegroseno, menjelaskan bahwa terdapat tiga nilai global dari keberlanjutan, yakni pembangunan ekonomi, keadilan sosial, dan keberlanjutan itu sendiri. Bahkan, EUDR dianggap turut bertentangan dengan hukum Indonesia tentang keberlanjutan.</p> <p>&ldquo;Karena EUDR jelas mengecualikan petani kecil, dan oleh karena itu tidak ada keadilan sosial dalam EUDR,&rdquo; kata Arif di IPOC 2025, Westin Hotel, Bali, Kamis (13/11).</p> <p>Arif bercerita bahwa pihaknya sempat mendukung sembilan petani perempuan Indonesia pada industri kelapa sawit, kopi, kakao, dan karet. Semuanya pergi ke Brussel Belgia, London Inggris, hingga ke Food &amp; Agriculture Organization (FGA). Namun, semuanya bercerita bahwa sangat sulit bagi petani untuk memenuhi semua peraturan yang ditetapkan EUDR.</p> <p>&ldquo;Dalam konteks petani kecil kelapa sawit, mereka tidak mengekspor langsung ke Eropa. Produk mereka, kolam pangan mereka, dijual ke pabrik yang lebih besar, dan pabrik tersebut mungkin mengekspor atau tidak ke Eropa,&rdquo; jelasnya.</p> <p>&ldquo;Jadi masih ada celah di sana, yaitu apakah petani kecil kelapa sawit akan mengekspor. Produk mereka akan diekspor ke Eropa atau tidak. Namun, kopi dan kakao, mereka terkena dampak langsung,&rdquo; imbuh Arif.</p> <p>Di sisi lain, Arif bercerita pada saat dirinya berkunjung ke perkebunan kopi di Jawa Barat dan perkebunan kakao di Bali. Para petani di situ, dijelaskannya, mengelola, mengolah, mengemas, memanen, hingga mengekspor hasil perkebunan sendiri lantaran memiliki koperasi.</p> <p>Koperasi tersebut dijalankan oleh seseorang dan dibayar. Terkadang petani tersebut malah turut menjadi bagian dari koperasi.</p> <p>&ldquo;Jadi di bawah EUDR, petani kita dianggap sebagai operator, petani kita dianggap sebagai eksportir. Jadi saya pikir yang kita lihat adalah banyak petani di Indonesia tidak akan dapat memenuhi persyaratan EUDR,&rdquo; jelasnya.</p> <p>Solusinya, Arif menyarankan mekanisme komunikasi antara Indonesia dengan Uni Eropa pada perjanjian tentang kayu, yakni FLEGT-VPA. Arif merekomendasikan pembentukan unit otoritas perizinan sebagai pintu komunikasi resmi untuk memverifikasi asal usul suatu produk dengan data yang tetap tersimpan di Indonesia.</p> <p>Dia mencontohkan sebuah kayu dari Indonesia yang akan dikirim ke Eropa. Otoritas yang berwenang di Eropa pun meragukan atau menerima keluhan. Maka otoritas yang berwenang akan mengirimkan permintaan ke unit informasi perizinan di Indonesia dan bisa menanyakan status pengiriman kayu khusus ini.</p> <p>&ldquo;Apakah berasal dari luar negeri? dari mana asalnya, dan semua data yang diperlukan. Jadi datanya, data keberlanjutan, keadilan sosial, semua jenis data perizinan disimpan di Indonesia. Dan jika importir atau otoritas yang berwenang ingin tahu apakah kursi tertentu, parket kayu tertentu, atau apa pun, diragukan, dan mereka ingin tahu kualitasnya, mereka ingin tahu ketertelusurannya, maka mereka bertanya kepada unit informasi perizinan ini, dan unit ini akan memberi tahu mereka situasi, A, B, C, D, apa pun situasi paketnya,&rdquo; tukasnya.</p> <p class="class-paragraph">Arif menekankan langkah ini hanyalah cara untuk memfasilitasi implementasi EUDR dengan cara yang paling berkeadilan sosial, paling berkelanjutan, dan paling masuk akal.&nbsp;</p> <p>&ldquo;Saya pikir ini adalah sesuatu yang dapat kita pelajari, harus kita telaah secara mendalam, dan semoga ini akan menjadi salah satu elemen yang dapat menjadi solusi implementasi EUDR dan solusi bagi perbatasan kecil kita juga,&rdquo; tutup Arif.</p>

Kebijakan EUDR dianggap diskriminatif bagi petani kecil di Indonesia, perlu solusi komunikasi untuk keadilan sosial.

EUDR Berdampak ke Petani Kecil, Indonesia Tawarkan Model Kolaborasi FLEGT-VPA

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/07/WhatsApp-Image-2024-11-07-at-192348-3604128464.jpeg" alt="Sekjen Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC) Rizal Affandi Lukman saat sesi press conference IPOC 2024 di Nusa Dua, Bali, Kamis (7/11). (Bayu Putra/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Sekjen Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC) Rizal Affandi Lukman saat sesi press conference IPOC 2024 di Nusa Dua, Bali, Kamis (7/11). (Bayu Putra/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> &ndash; Indonesia berpotensi memiliki napas lebih panjang sebelum kebijakan European Union Deforestation Regulation (EUDR) diberlakukan. Dari yang sebelumnya akan berlaku 30 desember 2024, penerapan EUDR Berpotensi mundur setahun ke 30 Desember 2025.</p> <p>EUDR adalah regulasi yang dibuat oleh Uni Eropa, yang mengatur pembatasan produk yang terkait deforestasi atau degradasi hutan untuk masuk ke Eropa. Bagi Indonesia, salah satu yang paling terdampak kebijakan tersebut adalah produk sawit.</p> <p>Pietro Paganini, Adjunct Professor di John Cabot University of Rome menjelaskan, pada 2 Oktober lalu Komisi Uni Eropa mengusulkan penundaan penerapan EUDR selama 12 bulan, dari 30 Desember 2024 ke 30 Desember 2025.</p> <p>Dua pekan kemudian, usulan itu mendapatkan persetujuan dari konsil Eropa. Keputusan tentang ditunda atau tidaknya pemberlakuan EUDR itu akan diambil oleh parlemen Eropa dalam waktu dekat.</p> <p>&rdquo;Parlemen Eropa akan melakukan voting pada tanggal 14 November,&rdquo; terangnya dalam sesi paparan di ajang Indonesia Palm Oil Conference (IPOC) ke-20 di Nusa Dua, Bali, hari ini, Kamis (7/11).</p> <p>Sekjen Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC) Rizal Affandi Lukman mengatakan, penerapan EUDR akan sangat kompleks. Karena Uni Eropa punya mitra dagang utama seperti Tiongkok dan Amerika Serikat.</p> <p>Dalam kasus Tiongkok misalnya, tidak semua sawit Indonesia diekspor ke Tiongkok dalam bentuk jadi. Sebagian merupakan produk mentah yang kemudian diolah lagi di Tiongkok sebelum diekspor ke Eropa.</p> <p>&rdquo;Begitu dilihat ini mengandung <em>palm oil</em>, itu harus dibuktikan bahwa yang digunakan adalah <em>free from deforestation</em>,&rdquo; terang Rizal.</p> <p>Tentu saja, industri di Tiongkok akan kesulitan untuk membuktikannya. Karena mereka harus menelusuri kembali dari Indonesia dan meminta datanya. Sehingga ketika diperlukan bisa ditunjukkan.</p> <p>Yang jelas, lanjut Rizal, beberapa perusahaan sawit Indonesia sudah siap mengikuti aturan EUDR. Namun, persoalan EUDR bukan sekadar Indonesia dan Malaysia selaku pengekspor sawit.</p> <p>Ada pemain besar seperti Tiongkok dan AS yang belum tentu siap mengikuti aturan EUDR untuk produk lainnya, misalnya kayu.</p> <p class="class-paragraph">&nbsp;</p>

Dari yang sebelumnya akan berlaku 30 desember 2024, penerapan EUDR Berpotensi mundur setahun ke 30 Desember 2025.

Penerapan Aturan EUDR di Uni Eropa Berpotensi Ditunda, CPOPC Sebut Perusahaan-Perusahaan Sawit Indonesia Sudah Siap

<div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/12/tahun-politik-bursa-berjangka-jakarta-optimistis-transkasi-naik-20_m_-copy-1337483888.jpg" alt="Ilustrasi: Buah Kelapa Sawit, salah satu komoditas yang diperdagangkan dalam bentuk minyak sawit mentah (CPO)." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Buah Kelapa Sawit, salah satu komoditas yang diperdagangkan dalam bentuk minyak sawit mentah (CPO).</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com -</strong> Indonesia terkenal sebagai&nbsp; produsen minyak kelapa sawit terbesar di dunia lantaran luasnya area penanaman kelapa sawit setiap tahunnya. Saat ini, produksi minyak sawit yang tidak berkelanjutan tengah menjadi perhatian dunia. Salah satunya terkait keputusan Uni Eropa (UE) yang memberlakukan Undang-Undang Antideforestasi (European Union Deforestation Regulation/EUDR).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam diskusi kelompok terpumpun (focus group discussion/FGD) yang diselenggarakan Institute for Development of Economics and Finance (Indef), perwakilan divisi Amerop Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Emilia H Elisa mengatakan kebijakan EUDR sebagai keputusan internal Uni Eropa tanpa melibatkan secara formal negara-negara produsen, termasuk Indonesia.&nbsp;&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Oleh karena itu, sikap dan posisi pemerintah Indonesia terhadap kebijakan deforestasi Uni Eropa tersebut not comply. Emilia mengatakan pemberlakuan kebijakan EUDR berdampak multidimensi, terutama terhadap petani kecil yang berpeluag terisolasi dalam <em>supply chain</em>.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/bisnis/013473762/pasal-tembakau-di-rpp-kesehatan-masih-disorot-peneliti-ungkap-risiko-terbesarnya">Pasal Tembakau di RPP Kesehatan Masih Disorot, Peneliti Ungkap Risiko Terbesarnya</a></strong>&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Merespons sikap pemerintah, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) sebagai asosiasi pengusaha minyak sawit tegak lurus dengan sikap pemerintah. &ldquo;GAPKI mengikuti posisi pemerintah, kalau pemerintah menolak, GAPKI juga menolak,&rdquo; ungkap Ketua Bidang Perkebunan GAPKI, Azis Hidayat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Direktur Eksekutif Indef, Tauhid Ahmad, menghormati sikap dan posisi pemerintah. Menurutnya, keputusan tersebut merupakan hal yang lumrah dan menunjukkan sikap tegas pemerintah mengingat beragam gagasan atau proposal EU terhadap sawit Indonesia cenderung merugikan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tauhid menambahkan kebijakan EUDR dalam jangka panjang akan berdampak pada produk sawit yang diproduksi dari negara lain. Sedangkan dalam jangka pendek, pangsa pasar kelapa sawit&nbsp; Indonesia di Eropa berkurang. Meski Indonesia menolak aturan tersebut, pemerintah tetap harus melakukan percepatan untuk mengantisipasi ketentuan EUDR.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/infotainment/013473902/rm-dan-v-berangkat-wamil-ot7-berkumpul-hari-ini-giliran-jungkook-dan-jimin">RM dan V Berangkat Wamil, OT7 Berkumpul, Hari Ini Giliran Jungkook dan Jimin</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dengan sikap tegas pemerintah, Emilia menekankan pentingnya dukungan dari pimpinan untuk memperkuat kedudukan Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAN-KSB). Penguatan kebijakan akan mampu mengatasi berbagai permasalahan yang muncul terkait implementasi Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO).&nbsp;&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Penguatan RAN-KSB termasuk implementasi sistem sertifikasi ISPO memainkan peran penting dalam upaya Pemerintah mempromosikan produksi kelapa sawit berkelanjutan dan memastikan industri ini sejalan dengan standar lingkungan dan sosial,&rdquo; tutur Emilia.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara itu, Tauhid Ahmad menyampaikan selain dukungan kebijakan, metodologi yang digunakan juga harus cepat ditetapkan. Menurutnya, harus putuskan metodologi tracebility yang sesuai dengan kondisi di Indonesia. Meski posisi Indonesia menolak EUDR, Tauhid menyarankan&nbsp; &nbsp;harus tetap menyiapkan dan melakukan percepatan perbaikan ISPO.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/internasional/013473875/greg-abbott-gubernur-terbodoh-dari-texas-yang-bagikan-artikel-palsu-tentang-negaranya-sendiri">Greg Abbott, Gubernur Terbodoh dari Texas yang Bagikan Artikel Palsu Tentang Negaranya Sendiri</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Memang dalam proses sertifikasi tidak mudah karena harus tahu jelas proses, mekanisme dari budidaya sampai nanti diterima di Pabrik Kelapa Sawit (PKS) dengan memenuhi aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan," jelasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Direktur Eksekutif Yayasan Ekonomi Inklusif Biru Hijau Indonesia (YEIBHI)&nbsp; Sunny W.H. Reetz menyampaikan, alternatif lain bagi Indonesia terkait hal ini. Dia menyatakan hilirisasi industri sawit mampu dijadikan sebagai alternatif dalam mengurangi dampak negatif EUDR.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Terlebih rencana tersebut sudah mulai dilakukan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), seperti yang dikatakan Aldo Manullang, sebagai perwakilan Bappenas yang menyatakan Bappenas berperan dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan memasukan hilirisasi sawit sebagai prioritas.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Peran ISPO bagi Indonesia Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) telah dianggap sesuai dengan standar internasional dan memiliki dampak positif dalam pengelolaan sawit yang berkelanjutan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/013473883/pemkot-pangkalpinang-peroleh-p4gn-award-tahun-2023-dari-provinsi-kepulauan-bangka-belitung">Pemkot Pangkalpinang Peroleh P4GN Award Tahun 2023 dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ketua Bidang Perkebunan GAPKI, Azis Hidayat mengungkapkan standar keberlanjutan harus memenuhi tiga&nbsp; aspek, sosial, ekonomi, dan lingkungan tetapi kalau untuk ISPO ditambah ketaatan terhadap peraturan perundangan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Direktur PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk, Agus Purnomo mengatakan, sertifikasi ISPO setara dengan sertifikasi-sertifikasi keberlanjutan lainnya yang diakui di pasar internasional.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dia juga menambahkan kalau sudah punya ISPO, sesungguhnya sudah bisa memenuhi EUDR, apalagi ISPO telah selesai direvisi. Kondisi tersebut menggambarkan pentingnya peran ISPO dalam menjamin terciptanya standar keberlanjutan industri sawit di Indonesia. Meskipun demikian, pengimplementasian ISPO, khususnya bagi petani kecil membutuhkan usaha yang lebih.</div>

Indonesia terkenal sebagai  produsen minyak kelapa sawit terbesar di dunia lantaran luasnya area penanaman kelapa sawit setiap tahunnya.

Termasuk Indonesia, Kebijakan EUDR Tidak Libatkan Negara-Negara Produsen Sawit

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/31/Airlangga-Brussels-193750251.jpeg" alt="Airlangga Hartarto di Brussels, Belgia, sebagaimana keterangan resmi diterima di Jakarta, Rabu." width="100%">
<figcaption>Airlangga Hartarto di Brussels, Belgia, sebagaimana keterangan resmi diterima di Jakarta, Rabu.</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan penolakan serius kepada Uni Eropa atas tindakan diskriminasi terhadap kelapa sawit melalui<em>&nbsp;EU Deforestation- Free Regulation</em>&nbsp;(EUDR), dalam pertemuan dengan perwakilan Organisasi Non-Pemerintah (NGOs) dan Organisasi Masyarakat Sipil (CSOs).</p> <p>"Implementasi EUDR jelas akan melukai dan merugikan komoditas perkebunan dan kehutanan yang begitu penting buat kami seperti kakao, kopi, karet, produk kayu dan minyak sawit," kata Airlangga di Brussels, Belgia, sebagaimana keterangan resmi diterima di Jakarta, Rabu (31/5).</p> <p>Kebijakan EUDR, kata Airlangga, seperti mengecilkan semua upaya Indonesia yang berkomitmen untuk menyelesaikan permasalahan menyangkut isu perubahan iklim hingga perlindungan keanekaragaman hayati sesuai dengan kesepakatan, perjanjian dan konvensi multilateral, seperti&nbsp;<em>Paris Agreement.</em></p> <p>"Negara anggota CPOPC (Dewan Negara-negara Produsen Minyak Sawit) secara ketat sudah mengimplementasikan berbagai kebijakan di bidang konservasi hutan. Bahkan level deforestasi di Indonesia turun 75 persen pada periode 2019&ndash;2020. Indonesia juga sukses mengurangi wilayah yang terdampak kebakaran hutan menjadi 91,84 persen," kata Airlangga.</p> <p>Airlangga meminta pengakuan dan pemahaman dari berbagai pihak di Uni Eropa atas apa yang telah dilakukan negara produsen minyak kelapa sawit dalam melakukan produksi secara berkelanjutan. "Pesan kami kepada Uni Eropa sudah sangat jelas, berikan kami pengakuan yang layak kami terima," kata Airlangga.</p> <p>Dia juga menyerukan dan meminta CSOs dan NGOs di Eropa untuk bersama-sama secara aktif bersuara dan mempromosikan minyak sawit dalam skema yang obyektif, transparan, tidak diskriminatif, serta didukung oleh data dan informasi yang akurat, terbaru, dan terpercaya.</p> <p>"Komitmen Indonesia untuk memproduksi minyak sawit yang memenuhi persyaratan keberlanjutan serta cara kami menyelesaikan berbagai isu terkait deforestasi, perubahan iklim telah diketahui dan dijadikan contoh oleh berbagai organisasi internasional dan multilateral," kata Airlangga.</p> <p>Kampanye&nbsp;<em>No Palm Oil,&nbsp;</em>kata Airlangga, perlu dilawan dan peran dari CSO dan NGO untuk melawan kampanye negatif ini harus terus-menerus dilakukan secara konsisten.</p> <p>Di kesempatan yang sama, Deputy Perdana Menteri- Menteri Perkebunan dan Komoditas Malaysia Dato' Sri Haji Fadillah Bin Haji Yusof juga menegaskan akan terus mendukung upaya penanganan perubahan iklim dan penurunan deforestasi. Pada sesi tanya jawab terungkap adanya keresahan yang juga dirasakan oleh kalangan CSOs dan NGOs terkait dengan regulasi terbaru dari UE ini.</p> <p>Beberapa masukan atau pertanyaan yang disampaikan oleh kalangan CSOs dan NGOs di antaranya yakni perlu adanya kejelasan bentuk platform konsultasi yang nantinya akan dibentuk untuk mendukung penyusunan&nbsp;<em>implementing regulation</em>&nbsp;dari EUDR, sehingga akan lebih praktis dan tidak birokratif serta tidak merugikan para petani kecil.</p> <p>Di samping itu, kalangan CSOs dan NGOs juga siap mendukung Indonesia dalam menghadapi permasalahan regulasi EUDR dan turunannya. Hal ini mengingat keberadaan strategis kelapa sawit yang juga memberikan keuntungan bagi para petani kecil. Selain itu, Eropa juga diketahui sama sekali tidak dapat terbebas dari kelapa sawit.</p> <p>Ketentuan utama EUDR yang berpotensi akan sangat merugikan dan menyulitkan para petani kecil termasuk penerapan&nbsp;<em>geolocation plot</em>&nbsp;lahan kelapa sawit dan&nbsp;<em>country benchmarking system</em>&nbsp;yang akan membagi negara dalam 3 kategori yakni<em>&nbsp;</em>risiko tinggi, standar, dan rendah</p> <p>Menyangkut&nbsp;<em>benchmarking</em>, Menko Airlangga tegaskan bahwa sebagai sesama negara anggota yang tunduk pada ketentuan hukum dan konvensi/persetujuan internasional, ketentuan EUDR tersebut berpotensi menghambat akses pasar bagi komoditas yang menjadi target EUDR yakni kopi, kakao, kayu, minyak sawit, dan karet. Tidak luput dari ketentuan ini adalah pemberian citra negatif akan diberikan kepada negara-negara yang digolongkan sebagai risiko tinggi.</p> <p>European Union Deforestation Regulation atau EUDR adalah kebijakan yang mengatur komoditas dan dampaknya terhadap deforestasi. Dalam hal ini, komoditas yang termasuk adalah kedelai, kayu, daging sapi, kakao, karet, kopi, dan minyak kelapa sawit.</p> <p>Melalui EUDR, Uni Eropa menetapkan agar semua operator yang memasukan komoditas dan produk dipasar Uni Eropa dipastikan bebas deforestasi maksimum per tanggal 31 Desember 2020. Berdasarkan sistem yang diterapkan EUDR, maka setiap negara penghasil komoditas akan dikategorikan menurut tingkat resiko deforestasi oleh Uni Eropa. Dalam hal ini, sebuah negara bisa masuk kedalam kategori rendah, standar atau tinggi.</p>

Kebijakan EUDR, kata Airlangga, seperti mengecilkan semua upaya Indonesia yang berkomitmen untuk menyelesaikan berbagai permasalahan.

Tolak Diskriminasi Sawit dalam EUDR di Depan NGO Uni Eropa

EUDR

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#EUDR

Berita Terkini

EUDR Berdampak ke Petani Kecil, Indonesia Tawarkan Model Kolaborasi FLEGT-VPA

Penerapan Aturan EUDR di Uni Eropa Berpotensi Ditunda, CPOPC Sebut Perusahaan-Perusahaan Sawit Indonesia Sudah Siap

Termasuk Indonesia, Kebijakan EUDR Tidak Libatkan Negara-Negara Produsen Sawit

Tolak Diskriminasi Sawit dalam EUDR di Depan NGO Uni Eropa

Download Aplikasi JawaPos.com