<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/08/WhatsApp-Image-2024-11-08-at-205420-2061905309.jpg" alt="BPKAD Jawa Timur menggelar acara High Level Meeting Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) untuk meningkatkan transparansi transaksi pemerintah daerah. (Pemprov Jatim)" width="100%">
<figcaption>BPKAD Jawa Timur menggelar acara High Level Meeting Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) untuk meningkatkan transparansi transaksi pemerintah daerah. (Pemprov Jatim)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKAD) Jawa Timur menggelar acara High Level Meeting Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) dengan tema Implementasi Roadmap Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD). Kegiatan itu untuk meningkatkan transparansi transaksi pemerintah daerah. Kepala BPKAD Jatim Sigit Panoentoen mengatakan, kegiatan itu merupakan kolaborasi antar instansi dan untuk mengakselerasi ETPD yang menjadi salah satu tugas penting bagi Tim P2DD di Jawa Timur. Kegiatan itu akan menjadi salah satu poin penilaian dalam kegiatan Championship ETPD yang digelar setiap tahun oleh Satgas P2DD. &rdquo;ETPD ini merupakan upaya untuk mengubah transaksi yang semula dilakukan tunai menjadi non-tunai berbasis digital, sehingga terwujud transparansi transaksi pemerintah daerah,&rdquo; kata Sigit. Pelaksanaan ETPD di Jawa Timur didasari beberapa regulasi. Yakni Surat Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2021 tentang Satgas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah. Selain itu, Permendagri Nomor 5 dan 6 Tahun 2021 tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Provinsi dan Kabupaten-Kota serta tata cara implementasi elektronifikasi transaksi pemerintah daerah. &rdquo;Implementasi ETPD di Jawa Timur, terus meningkat. Itu bisa dilihat dari indeks ETPD yang naik dari waktu ke waktu,&rdquo; terang Sigit. Semester pertama tahun ini, lanjut dia, meningkat dari angka 95,24 persen menjadi 98,80 persen. Target ETPD Jawa Timur ke depan seperti sesuai dengan roadmap dalam Surat Keputusan Gubernur bahwa penerimaan pajak daerah ditargetkan dapat dilaksanakan secara semi digital dan digital secara menyeluruh 100 persen pada 2027. Dari sisi belanja, Sigit menyatakan, tahun ini pengguna kartu kredit pemerintah daerah (KKPD) sudah ada sepuluh OPD. Targetnya, pada 2027, seluruhan OPD di Pemprov Jawa Timur harus sudah menggunakan KKPD. Sebab KKPD akan menjadi sarana pendukung transaksi berbasis digital. Pada forum tersebut juga dilaksanakan agenda penandatanganan penguatan komitmen implementasi roadmap Tim P2DD Jawa Timur, yang ditandatangani Bapenda Jatim, BPKAD Jatim, Dinas Kominfo Jatim, BI Jatim, dan Bank Jatim.

BPKAD Jatim gelar acara High Level Meeting P2DD dengan tema Implementasi Roadmap ETPD untuk meningkatkan transparansi transaksi pemda

BPKAD Jatim Gelar High Level Meeting dan Penandatanganan Penguatan Penerapan ETPD

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/17/WhatsApp-Image-2024-10-17-at-114126-3444364722.jpg" alt="BPKAD Jawa Timur gelar literasi ETPD. (Pemprov Jatim)" width="100%">
<figcaption>BPKAD Jawa Timur gelar literasi ETPD. (Pemprov Jatim)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Percepatan penerapan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah (ETPD) masih menjadi agenda Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Jawa Timur. Literasi untuk meningkatkan pemahaman program tersebut pun terus dilakukan. Tujuannya, implementasinya bisa dipercepat tahun depan. Kepala BPKAD Jawa Timur Sigit Panoentoen mengatakan, ETPD merupakan program pemerintah pusat yang harus dilaksanakan. Targetnya, 2025 semua layanan transaksi pemerintah daerah sudah berbasis elektronik. Program ini akan memudahkan sistem pelaporan keuangan yang akuntabel dan transparan. &rdquo;Sesuai edaran dari KPK bahwa tahun depan 100 persen harus sudah menerapkannya,&rsquo;&rsquo; kata Sigit Panoentoen. Sigit menambahkan, transaksi berbasis digital maupun elektronik sudah disiapkan. Pemerintah provinsi bersama Bank Jatim sudah menyiapkan berbagai program untuk menjembatani kebutuhan masyarakat. &rdquo;Hanya, pemahaman tentang penggunaan dan manfaat transaksi berbasis digital harus terus ditekankan. Pada forum ini, ETPD dan pendukungnya akan dibahas,&rsquo;&rsquo; imbuh Sigit Panoentoen. Ada beberapa narasumber yang dihadirkan pada forum tersebut. Antara lain, dari BPKAD Jawa Timur, Bapenda Jawa Timur, dan Bank Jatim. Mereka menyampaikan materi sesuai dengan bidangnya masing-masing. Bapenda mengulas potensi PAD yang bisa dioptimalkan serta manfaat menggunakan sistem digital. Lalu Bank Jatim memaparkan berbagai aplikasi yang ramah dan siap digunakan di masyarakat. Sigit menambahkan, ETPD menjadikan sistem pengelola keuangan daerah transparan. Efisiensi bisa diwujudkan. Selain itu, pelaporan keuangan bisa disusun dengan mudah. Sebab, semua proses transaksi tercatat secara detail. Pada pelaksanaannya, pemerintah sangat membutuhkan peran perbankan. Saat ini, Bank Jatim sudah bisa mendetailkan peran teknologi serta bagaimana sifat kerjanya. &rdquo;Harapannya peserta literasi yang sebagian besar merupakan perwakilan dari berbagai OPD di Jawa Timur memahami dan bisa menerapkan program ini denga cepat dan tepat,&rsquo;&rsquo; ungkap Sigit.

Percepatan penerapan ETPD masih menjadi agenda Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Jawa Timur

BPKAD Jatim Targetkan Penerapan ETPD Menyeluruh pada 2025

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/05/WhatsApp-Image-2024-09-05-at-110320-3188935074.jpg" alt="FGD implementasi elektrifikasi transaksi pemerintah daerah (ETPD) digelar BPKAD Jatim. (Pemprov Jatim)" width="100%">
<figcaption>FGD implementasi elektrifikasi transaksi pemerintah daerah (ETPD) digelar BPKAD Jatim. (Pemprov Jatim)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Sosialisasi implementasi elektrifikasi transaksi pemerintah daerah (ETPD) di Jawa Timur semakin diperluas. Salah satunya melalui focus group discussion di Malang pekan lalu. Acara digelar Badan Pengelolaan Aset dan Keuangan Daerah (BPKAD). Targetnya masyarakat dan pemerintah memahami manfaat digitalisasi keuangan. Kepala BPKAD yang kini menjabat Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Jawa Timur Aris Mukiyono menjelaskan, ETPD merupakan program pemerintah yang penerapannya terus dipercepat. Ke depan, transaksi berbasis digital, tidak ada lagi pertemuan antara penyedia dan yang membutuhkan jasa. &rdquo;Harapannya transaksi terdata secara transparan dan efisien. Pemerintah sudah menyiapkan berbagai sistem untuk mendorong percepatan ETPD. Langkah tersebut mendapat dukungan dari perbankan. Baik bank milik pemerintah maupun swasta. Program tersebut akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,&rdquo; ujar Aris Mukiyono. Deputi Direktur Perwakilan Bank Indonesia Regional Jawa Timur Farid Efendi menjelaskan, literasi transaksi berbasis digital menjadi perhatian utama. Pemerintah terus menggenjot program tersebut. Program itu akan bertemu dengan inovasi perbankan yang mulai memiliki sistem transaksi cashless. &rdquo;Dengan begitu, penerapan transaksi digital fi masyarakat dan ETPD, lebih optimal,&rdquo; ungkap Farid Efendi. Selain itu, menurut dia, Bank Indonesia terus menginventarisasi tingkat penerapan ETPD. Hampir sebagian besar pemerintah daerah di Jawa Timur sudah menerapkan ETPD. Meski begitu, sosialisasi tetap harus didorong agar bisa sampai ke tingkat masyarakat. Mahfud Hidayat, perwakilan dari Bank Jatim menegaskan, selaku bank yang menjadi pusat transaksi pemerintah daerah sudah menyiapkan sistem pendukung. Dengan begitu ETPD bisa diterapkan secara optimal. Bank Jatim juga menyiapkan berbagai sistem untuk menjembatani transaksi masyarakat kepada pemerintah. &rdquo;Sistem dikonsep ramah dan familiar. Tujuannya, masyarakat bisa menggunakan sistem itu dengan mudah. ETPD pun bisa dilaksanakan secara maksimal,&rdquo; jelas Mahfud.

Sosialisasi implementasi ETPD di Jawa Timur semakin diperluas. Salah satunya melalui focus group discussion di Malang

BPKAD Jatim Sosialisasikan Cashless Society sebagai Pendorong Pertumbuhan Ekonomi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/06/18/WhatsApp-Image-2024-06-18-at-123741-698924687.jpg" alt="BPKAD Jawa Timur mengharapkan optimalisasi penerapan ETPD untuk meningkatkan indeks ETPD." width="100%">
<figcaption>BPKAD Jawa Timur mengharapkan optimalisasi penerapan ETPD untuk meningkatkan indeks ETPD.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Indeks implementasi elektronifikasi transaksi pemerintah daerah (ETPD) di Jawa Timur terus mendapat perhatian. BPKAD Jawa Timur mengharapkan terjadi optimalisasi penerapan ETPD untuk meningkatkan indeks ETPD tersebut. Harapan itu disampaikan Kepala UPT PPK BPKAD Jawa Timur Marta Mukti Widodo, di Pamekasan. Dia memaparkan indeks implementasi EPTD yang bersumber dari Bank Jatim. Dari 38 kabupaten dan kota, indeks implementasi ETPD berada pada kisaran 87 hingga 100 persen. Saat ini, ada dua daerah yang indeks implementasinya sudah mencapai 100 persen. Yakni Kota Blitar dan Kabupaten Ngawi. &rdquo;Kami berharap, daerah lain segera menyusul sehingga indeks implementasi EPTD-nya sempurna,&rsquo;&rsquo; kata Marta Mukti Widodo. Marta menambahkan, FGD yang diikuti perwakilan organisasi perangkat daerah, BUMD, dan&nbsp; beberapa perwakilan lembaga lainnya, itu merupakan kali keempat selama 2024. Tujuan utamanya, mengoptimalkan pengelolaan keuangan daerah yang berbasis digital. Ada beberapa pemateri yang hadir pada forum tersebut. Mereka berasal dari perwakilan Bank Indonesia regional Jawa Timur, Bank Jatim, dan perwakilan dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jawa Timur. &rdquo;Pada forum ini dijelaskan tentang program ETPD, regulasi, hingga kanal-kanal penerimaan pendapatan berbasis digital yang sudah disiapkan,&rsquo;&rsquo; ungkap Marta Mukti Widodo. FGD yang berlangsung lebih dari 2 jam itu mendapat sambutan positif dari peserta. Mereka menyampaikan berbagai pertanyaan. Antara lain, tentang definisi transaksi elektronik. Banyak audiens yang mempertanyakan apakah transaksi transfer juga bisa dikategorikan berbasis elektronik? Senior Officer Pengembangan Bisnis Digital Banking Bank Jatim Satwika Dwi Utomo menjelaskan, regulasi kementerian keuangan tidak hanya menyebut QRIS sebagai kanal berbasis digital. Ada kanal lain yang juga masuk kategori tersebut. &rdquo;Transfer maupun e-commerce termasuk di dalamnya,&rsquo;&rsquo; kata Satwika Dwi Utomo. Karena itu, meningkatkan indeks implementasi ETPD idealnya bisa lebih cepat. Sebab, patokan implementasi EPTD 10 persen dari total pendapatan yang ditetapkan kementerian keuangan bisa didapat dari berbagai sistem transaksi non tunai. Yakni mulai dari QRIS, transfer, hingga e-commerce.

Indeks implementasi elektronifikasi transaksi pemerintah daerah (ETPD) di Jawa Timur terus mendapat perhatian

BPKAD Jawa Timur Dorong Peningkatan Indeks Implementasi ETPD

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/06/04/WhatsApp-Image-2024-06-04-at-094132-4161758076.jpg" alt="BPKAD kumpulkan organisasi perangkat daerah di Jawa Timur membahas indikator penilaian champion ETPD 2024." width="100%">
<figcaption>BPKAD kumpulkan organisasi perangkat daerah di Jawa Timur membahas indikator penilaian champion ETPD 2024.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Proses penyempurnaan menjelang penilaian champion elektronifikasi transaksi pemerintah daerah (ETPD) terus dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Akhir pekan lalu, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) mengumpulkan kembali organisasi perangkat daerah di Jawa Timur. Mereka membahas item yang akan menjadi indikator penilaian champion ETPD 2024. Hadir pada forum tersebut Kepala BPKAD Jawa Timur Aris Mukiyono, perwakilan dari Bank Jatim Mahfud Hidayat, serta perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD) Jawa Timur. Tema yang diangkat adalah Literasi dan Digitalisasi Keuangan Daerah Dalam Rangka Persiapan Monitoring dan Evaluasi Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Guna Meningkatkan I- ETPD Provinsi Jawa Timur 2024. Kepala BPKAD Jawa Timur Aris Mukiyono menegaskan penerapan ETPD di lingkungan Pemprov Jawa Timur menjadi agenda prioritas. Karena itu, pihaknya sering mengumpulkan para OPD untuk membahas secara detail permasalahan tersebut. &rdquo;Pada forum ini, kita akan mengulas indikator apa saja yang belum terpenuhi atau belum diterapkan,&rsquo;&rsquo; ucap Aris Mukiyono. Aris juga mengungkapkan, saat ini Pemprov Jawa Timur sedang bergerak cepat menuju penerapan ETPD secara optimal. Targetnya, pada 2025 semua ETPD sudah diterapkan pada semua OPD di Jawa Timur. &rdquo;Pengelolaan keuangan akan berbasis digital secara keseluruhan,&rsquo;&rsquo; ujar Aris Mukiyono. Ada banyak indikator penilaian untuk agar sesuai dengan prinsip ETPD. Indikator tersebut belum semua dipahami. Karena itu, Aris meminta OPD yang hadir pada forum tersebut melengkapi indikator yang belum ada. Mahfud Hidayat dari Bank Jatim, memaparkan tentang sistem perbankan yang mendukung penerapan ETPD. Antara lain, delapan kanal penerimaan yang sudah disiapkan Bank Jatim. &rdquo;Sistem ini untuk mewujudkan ekosistem digital di lingkungan pemerintahan maupun masyarakat Jawa Timur,&rsquo;&rsquo; ucap Mahfud Hidayat. Dia menambahkan, Bank Jatim terus melakukan inovasi terkait pendukung penerapan ETPD. Sebab, pengelolaan keuangan berbasis digital membawa efek positif kepada pemerintah maupun masyarakat. Setidaknya, pada sistem pengelolaan sudah transparan dan akuntabel.

BPKAD kumpulkan kembali organisasi perangkat daerah di Jawa Timur membahas item indikator penilaian champion ETPD 2024

BPKAD Jawa Timur Minta OPD Melengkapi Indikator Penilaian Champion ETPD 2024

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/08/WhatsApp-Image-2024-05-08-at-065811-339468586.jpg" alt="Pemprov Jawa Timur bersama BI selenggarakan High Level Meeting (HLM) untuk memperluas digitalisasi di Gedung Negara Grahadi pada 7 Mei." width="100%">
<figcaption>Pemprov Jawa Timur bersama BI selenggarakan High Level Meeting (HLM) untuk memperluas digitalisasi di Gedung Negara Grahadi pada 7 Mei.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama Bank Indonesia menyelenggarakan High Level Meeting (HLM) untuk memperluas digitalisasi. Acara digelar di Gedung Negara Grahadi 7 Mei. Penjabat Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono mendorong pemerintah kabupaten/kota untuk terus mengembangkan inovasi dalam transaksi digital melalui strategi 5 M. Langkah itu merupakan komitmen bersama untuk meningkatkan indeks Elektronifikasi Transaksi Daerah (ETPD) di seluruh wilayah Jawa Timur. Adhy Karyono menyoroti lima poin penting dari strategi 5 M tersebut. Pertama, meningkatkan dan mempertahankan indeks ETPD dalam kategori digital. Kedua, memperluas penggunaan Kartu Kredit Indonesia (KKI) di segmen pemerintah daerah di seluruh Jawa Timur. Selanjutnya, mengoptimalkan penggunaan kanal pembiayaan non tunai, khususnya QR Code Indonesia Standard (QRIS), untuk transaksi pemerintah daerah. Keempat, meningkatkan kualitas layanan dan ekosistem digital melalui pengembangan inovasi Bank Pembangunan Jawa Timur. &rdquo;Dan kelima, mendorong edukasi dan literasi keuangan digital masyarakat Jawa Timur,&rdquo; tutur Adhy. Adhy Karyono juga memberikan apresiasi kepada dua pemerintah daerah di Jawa Timur. Yakni Kota Blitar dan Kabupaten Ngawi yang telah mencapai indeks ETPD dengan skor 100 persen pada Semester II 2023. Sementara itu, rata-rata capaian ETPD di seluruh Pemerintah Provinsi Jawa Timur mencapai 95,24 persen pada periode yang sama. Selain itu, pertemuan tersebut juga menjadi wadah untuk membahas proyeksi ekonomi Indonesia dan Jawa Timur pada 2024. Meskipun ekonomi global masih tertahan karena ketidakpastian, ekonomi nasional hingga triwulan pertama 2024 tetap kuat dengan tingkat inflasi yang terjaga. &rdquo;Di Jawa Timur, meskipun dihadapkan dengan berbagai tantangan, terdapat peluang-peluang ekonomi yang mendorong peningkatan kinerja ekonomi daerah,&rdquo; papar Adhy. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Jawa Timur Erwin Gunawan Hutapea menekankan pentingnya komitmen untuk mendorong transformasi digital di daerah melalui program elektronifikasi transaksi pemerintahan daerah (ETPD). Sinergi kolaborasi dan inovasi dari berbagai pihak dianggap sebagai kunci utama untuk menyukseskan digitalisasi ekonomi dan keuangan, yang diharapkan dapat membawa Jawa Timur menuju kemajuan yang berkelanjutan.

Pj Gubernur Jatim Adhy Karyono dorong pemerintah kabupaten/kota kembangkan inovasi dalam transaksi digital melalui strategi 5 M

Pemprov Jatim Bersama BI Doring Digitalisasi Tingkatkan Indeks ETPD

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/04/24/WhatsApp-Image-2024-04-23-at-221541-3428652088.jpg" alt="Forum sosialisasi pengelolaan keuangan berbasis digital." width="100%">
<figcaption>Forum sosialisasi pengelolaan keuangan berbasis digital.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Pemerintah sedang menilai evaluasi tim percepatan perluasan digitalisasi daerah (TP2DD). Langkah tersebut untuk menentukan provinsi atau pun daerah yang memiliki kecapakan dalam mengimplementasikan pengelolaan keuangan berbasis digital. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Jawa Timur ingin memanfaatkan peluang tersebut. Kepala BPKAD Jawa Timur Aris Mukiyono mengatakan, pemerintah pusat mendorong penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE). Salah satu aspek pada SPBE adalah elektronifikasi transaksi pemerintah daerah (ETPD). &rdquo;Optimalisasi mewujudkan ETPD membutuhkan peran TP2DD,&rsquo;&rsquo; ungkap Aris Mukiyono. Dia menjelaskan, setiap daerah sedang berlomba melakukan percepatan dan perluasan digitalisasi daerah. BPKAD mengajak semua elemen untuk melakukan hal yang sama. Percepatan perluasan digitaliasi daerah membutuhkan berbagai data. &rdquo;Kami ingin menyelaraskan data apa saja yang dibutuhkan, dan harus segera dipenuhi,&rsquo;&rsquo; kata Aris Mukiyono. Aris menambahkan, motivasi utama BPKAD Jawa Timur adalah mewujudkan ETPD yang baik. Sebab, perekonomian Jawa Timur merupakan skala terbesar setelah nasional. Penerapan ETPD yang akurat, transparan, dan akuntabel, akan mendukung realisasi pengelolaan keuangan secara nasional. Asisten Direktur BI Regional Jawa Timur Siti Senorita Printaningrum mengatakan, pemerintah provinsi mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada 2023, Pemerintah Provinsi Jawa Timur menempati 6 besar provinsi dengan penerapan TP2DD terbaik. &rdquo;Harapannya, tahun ini lebih baik dari sebelumnya,&rsquo;&rsquo; tutur Siti Senorita Printaningrum. TP2DD menjadi semangat besar yang digalakkan pemerintah. Karena itu, dia mengimbau OPD di provinsi maupun daerah bersikap aktif. Rangkaian kinerja TP2DD harus terangkum dengan baik. Pencapaian harus sesuai target agar program digitalisasi lebih optimal. Mahfud Hidayat dari Bank Jatim menambahkan, berbagai program transaksi berbasis digital baik transaksi yang menyangkut pendapatan maupun belanja daerah. &rdquo;Sistem itu sudah tersedia, tinggal mengimplementasikan saja,&rsquo;&rsquo; ucap Mahfud Hidayat. Dia juga mengajak OPD provinsi maupun daerah, serta masyarakat pro aktif. Sistem pengelolaan keuangan berbasis digital sudah disiapkan. Harapannya, sistem tersebut digunakan secara optimal. Dengan begitu, penerapan ETPD di Jawa Timur bisa maksimal.

Pemerintah pusat mendorong penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE), salah satunya elektronifikasi transaksi pemda (ETPD)

BPKAD Provinsi Jatim Finalisasi Pengisian Data Champion ETPD Tahun 2024

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/14/WhatsApp-Image-2024-03-14-at-144509-3982027821.jpg" alt="Kabupaten dan Kota Mojokerto menjadi sasaran sosialisasi serta FGD program elektronifikasi transaksi pemerintah daerah (ETPD)." width="100%">
<figcaption>Kabupaten dan Kota Mojokerto menjadi sasaran sosialisasi serta FGD program elektronifikasi transaksi pemerintah daerah (ETPD).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Implementasi elektronifikasi transaksi pemerintah daerah (ETPD) terus digalakkan. Pekan lalu, Kabupaten dan Kota Mojokerto yang menjadi sasaran sosialisasi serta focus group discussion (FGD) program tersebut. Forum yang digelar Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Jawa Timur itu menekankan sistem cashless pada transaksi sebagai pendukung sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE). Saat ini, realisasi penerapan ETPD di Jawa Timur terus meningkat. Kepala BPKAD Jawa Timur Aris Mukiyono menyatakan, berbagai sistem pengadaan di pemerintahan sudah berbasis digital. Tidak ada lagi transaksi manual. &rdquo;Utamanya, pada bidang pembelanjaan, setelah pedoman umum terpenuhi, transaksi dilakukan melalui transfer dari Bank Jatim,&rsquo;&rsquo; ungkap Aris Mukiyono. Aris menyebut penerapan ETPD perlu digenjot dari aspek pendapatan daerah. Yakni melalui layanan pembayaran dari masyarakat yang juga berbasis digital. &rdquo;Berbagai terobosan sudah disiapkan, tinggal bagaimana masyarakat menerapkan layanan berbasis digital itu,&rsquo;&rsquo; imbuh Aris Mukiyono. Pada forum tersebut, hadir pembicara dari Bank Jatim, Badan Pendapatan Daerah, serta Bank Indonesia Regional Jawa Timur.&nbsp; Masing-masing pembicara memaparkan program implementasi ETPD untuk masyarakat. Misalnya, pembayaran pajak secara digital. Program tersebut merupakan hasil kolaborasi Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jawa Timur dengan penyedia jasa financial technology (Fintech). Aris menegaskan, program tersebut memudahkan masyarakat. Mereka tak perlu datang ke Samsat atau Bapenda. Cukup mendatangi outlet terdekat untuk melakukan transaksi. &rdquo;Bahkan, sebagian besar outlet menyediakan fasilitas pembayaran melalui handphone. Pola pembayaran cashless seperti ini yang akan terus kami dorong,&rsquo;&rsquo; kata Aris.&nbsp; Vice President Digital Banking Bank Jatim M. Machfud Hidayat menambahkan, inovasi layanan transaksi berbasis digital akan mendorong peningkatan implementasi ETPD. Dukungan untuk meningkatkan implementasi di Jawa Timur cukup besar. Integrasi sistem informasi pemerintah daerah (SIPD) sudah menjangkau pada berbagai daerah. &rdquo;Dengan begitu, percepatan penerapan ETPD bisa lebih cepat dan optimal,&rsquo;&rsquo; ucap Machfud Hidayat.

Implementasi elektronifikasi transaksi pemerintah daerah (ETPD) terus digalakkan. Sistem transaksi cashless dukung SPBE

BPKAD Jawa Timur Berdayakan Cashless sebagai Wujud Implementasi ETPD

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/03/WhatsApp-Image-2024-03-03-at-173142-1292855863.jpg" alt="BPKAD Jawa Timur gelar sosialisasi ETPD bersama badan pendapatan daerah (Bapenda), Bank Jatim, dan Bank Indonesia wilayah Jember dan sekitarnya." width="100%">
<figcaption>BPKAD Jawa Timur gelar sosialisasi ETPD bersama badan pendapatan daerah (Bapenda), Bank Jatim, dan Bank Indonesia wilayah Jember dan sekitarnya.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Sosialisasi Elektronifikasi transaksi pemerintah daerah atau ETPD terus menjadi agenda Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Jawa Timur. Pada Kamis (28/2), BPKAD Jawa Timur menggelar focus group discussion (FGD) di Jember. Pada forum tersebut, BPKAD Jawa Timur mengajak badan pendapatan daerah (Bapenda), Bank Jatim, dan Bank Indonesia wilayah Jember dan sekitarnya. Materi yang dibahas antara lain tentang layanan pemerintah pada bidang pajak yang berbasis digital. Lalu, analisis dari Bank Indonesia tentang pertumbuhan penggunaan sistem transaksi berbasis digital, serta bentuk layanan perbankan berbasis digital yang memudahkan masyarakat. Kepala BPKAD Jawa Timur Aris Mukiyono mengatakan, ETPD merupakan program pemerintah pusat yang tertuang pada Keppres dan Permendagri. Pemerintah provinsi memiliki komitmen besar dalam rangka merealisasikan program tersebut. Berbagai layanan berbasis digital sudah diterapkan. &rdquo;Kami yakin, program ini akan menguatkan sistem pengelolaan keuangan yang transparan, dan akuntabel,&rsquo;&rsquo; kata Aris Mukiyono. Berbagai layanan berbasis digital itu diuraikan Nurvan, tim dari Bapenda Jatim. Layanan itu antara lain pajak kendaraan bermotor, pajak air permukaan, retribusi pemanfaatan aset daerah. Ketiganya bisa menggunakan internet banking dan kanal QRIS. &rdquo;Bentuk layanan ini sangat memudahkan masyarakat, mereka bisa melakukan transaksi menggunakan telepon,&rsquo;&rsquo; jelas Nurvan. Dari sekian banyak layanan, pajak kendaraan bermotor merupakan yang terbesar peminatnya. Bapenda juga menggandeng pihak ketiga untuk mendekatkan layanan tersebut. Dengan begitu, masyarakat merasakan manfaat berupa hemat biaya, waktu, dan mudah dalam penggunaannya. Inovasi layanan yang berbasis digital pun mendorong pertumbuhan pengguna. Fadhillah, analis Bank Indonesia wilayah Jawa Timur merinci pengguna layanan QRIS di wilayah Jember, Situbondo, Banyuwangi, Jember, dan Banyuwangi, terus meningkat. Hal tersebut memberi pengaruh besar pada jumlah nominal transaksi. Dari lima daerah tersebut, Jember merupakan kabupaten dengan tingkat volume transaksi menggunakan QRIS tertinggi. Pada 2022, ada 2 juta lebih transaksi yang menggunakan QRIS. Jumlah itu bertambah menjadi 3,5 juta pada tahun berikutnya. &rdquo;Tren ini merupakan wujud bahwa masyarakat mulai beralih pada transaksi berbasis digital,&rsquo;&rsquo; ungkap Fadhillah. Vice President Digital Banking Bank Jatim M. Machfud Hidayat menambahkan, inovasi layanan transaksi berbasis digital akan mendorong peningkatan implementasi ETPD. Dukungan untuk meningkatkan implementasi di Jawa Timur cukup besar. Integrasi sistem informasi pemerintah daerah (SIPD) sudah menjangkau pada berbagai daerah. &rdquo;Dengan begitu, percepatan penerapan ETPD bisa lebih cepat dan optimal,&rsquo;&rsquo; ucap Machfud Hidayat.

Sosialisasi Elektronifikasi transaksi pemerintah daerah atau ETPD terus menjadi agenda Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Jatim

BPKAD Jawa Timur Tegaskan Soal EPTD

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/28/WhatsApp-Image-2024-02-28-at-092124-2007965978.jpg" alt="Focus group discussion (FGD) BPKAD Jawa Timur mendukung percepatan ETPD." width="100%">
<figcaption>Focus group discussion (FGD) BPKAD Jawa Timur mendukung percepatan ETPD.</figcaption>
</figure> Jawapos.com&ndash;Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKAD) Jawa Timur terus melakukan sosialisasi elektronifikasi transaksi pemerintah daerah (ETPD). Langkah tersebut selaras dengan Keppres Nomor 3 Tahun 2021 tentang Satgas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah, serta Permendagri Nomor 56 Tahun 2021 tentang Tim Percepatan Perluasan Digitalisasi Daerah. Salah satu program yang diterapkan untuk mendorong perwujudan ETPD adalah focus group discussion (FGD) pada 20 Februari. Hadir pada forum tersebut, badan pengelola keuangan daerah se-Jawa Timur. Mereka mendapat penjelasan tentang sistem dan manfaat pengelolaan keuangan berbasis digital. Kepala BPKAD Jawa Timur Aris Mukiyono menyebut, dua manfaat penerapan ETPD. Yakni memperbaiki pengelolaan keuangan daerah menjadi efisien, transparan, serta akuntabel, yang bisa meningkatkan pendapatan asli daerah. Manfaat lain, meningkatnya penerapan ETPD di Jawa Timur sehingga dapat memperoleh juara di Championship 2024. &rdquo;Semangat ini yang akan terus kita bangun bersama tim pengelola keuangan di daerah,&rsquo;&rsquo; ucap Aris Mukiyono. Dia juga mengapresiasi persentase implementasi ETPD di Jawa Timur pada 2023. Dari 38 kabupaten dan kota, persentase implementasi ETPD di atas 87 persen. Dua daerah paling atas adalah Kabupaten Blitar dan Ngawi, mencapai 100 persen. Lalu daerah lain berada di kisaran 87,5 persen hingga 99,25 persen. &rdquo;Kami optimistis, kegiatan FGD akan mendorong semangat implementasi ETPD pada semua daerah di Jawa Timur,&rsquo;&rsquo; imbuh Aris Mukiyono. Pada forum tersebut, BPKAD Jawa Timur menghadirkan analis perbankan dari Bank Indonesia Siti Seniorita. Dia menjelaskan digitalisasi yang merambah semua aspek. Termasuk pola penggunaan sistem digital yang mengalami peningkatan pasca Covid-19. Digital Payment menurut dia, adalah yang terbesar. Peningkatannya mencapai 65 persen. Karena itu, implementasi ETPD menjadi kebutuhan yang sangat penting. Pemerintah harus bisa segera beradaptasi dengan fenomena yang berkembang di masyarakat. &rdquo;Implementasi pembayaran non tunai menjadi bentuk layanan masyarakat yang sangat relevan,&rsquo;&rsquo; ungkap Siti Seniorita. Seniorita juga memaparkan lima langkah percepatan transformasi digital yang dilakukan pemerintah. Yakni percepatan perluasan akses dan peningkatan infrastruktur serta peningkatan layanan internet. Lalu persiapkan roadmap transformasi digital sektor yang strategis. Kemudian, mempercepat integrasi pusat data nasional. Berikutnya menyiapkan kebutuhan SDM talenta digital. Terakhir, secepatnya menyiapkan skema pendanaan dan pembiayaan agar disiapkan.

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKAD) Jawa Timur terus lakukan sosialisasi elektronifikasi transaksi pemerintah daerah (ETPD)

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#ETPD

Berita Terkini