<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/TIONGKOK.jpg" alt="Duta Besar Tiongkok untuk Indonesia Lu Kang (dua dari kiri) bersama Ketua Umum Lembaga Persahabatan Ormas Islam Said Aqil Siroj di Jakarta (31/12). Hilmi/Jawa Pos" width="100%">
<figcaption>Duta Besar Tiongkok untuk Indonesia Lu Kang (dua dari kiri) bersama Ketua Umum Lembaga Persahabatan Ormas Islam Said Aqil Siroj di Jakarta (31/12). Hilmi/Jawa Pos</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Beberapa waktu belakang, pemerintah Tiongkok terus disudutkan dengan isu muslim Uighur di Xinjiang. Duta Besar Tiongkok untuk Indonesia Lu Kang mengatakan, masih banyak yang salah paham soal keberpihakan pemerintah Tiongkok terhadap umat Islam di sana.  Secara khusus Dubes Lu Kang hadir di Pesantren Luhur Al-Tsaqafah di Ciganjur, Jakarta pada Sabtu (31/12). Dia menghadiri acara refleksi akhir tahun 2022 yang diselenggarakan Lembaga Persahabatan Ormas Islam (LPOI). Acara itu juga dihadiri Ketua Umum LPOI Said Aqil Siroj.  "Masih ada yang salah paham soal etnis Uighur di Xinjiang," katanya. Dubes Lu Kang menuturkan, Tiongkok sama seperti Indonesia. Yaitu menjalankan semangat Bhineka Tunggal Ika. Dia mengatakan pemerintah Tiongkok menjunjung tinggi keragaman etnis, suku, bahasa, agama rakyatnya.  Dia menegaskan Tiongkok adalah negara beragam suku budaya dan penuh toleransi. "Tiongkok berpenduduk 1,4 miliar jiwa. Sangat beragam, " jelasnya. Bahkan antara penduduk Tiongkok di sisi selatan, utara, pesisir, pedalaman, perkotaan, dan pedesaan begitu berbeda-beda.  Menurut Dubes Lu Kang isu negatif soal umat Islam Uighur sengaja dihembuskan pihak lain. Khususnya yang ingin menjauhkan hubungan erat antara Tiongkok dengan umat Islam. Dia menjelaskan pemerintah Tiongkok tidak ada masalah dengan umat Islam. Bahkan banyak pelajar muslim dari Indonesia mendapatkan beasiswa kuliah di negara Tiongkok.  Sementara itu Said Aqil Siroj menyebutkan bahwa umat Islam di Tiongkok begitu besar. Dia memperkirakan jumlahnya mencapai 60 juta jiwa. Sementara catatan resmi pemerintah Tiongkok sekitar 30 juta jiwa. Said secara khusus menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Tiongkok yang merawat dengan baik makam sahabat Nabi Muhammad bernama Sa'ad Bin Abu Waqqash di Guangzhou. "Makamnya sangat asri. Banyak pepohonan," katanya.  Said mengatakan Indonesia dan Tiongkok adalah dua bangsa besar yang memiliki hubungan erat sejak masa lalu. Misalnya penyebaran agama Islam di nusantara pada masa lalu, juga diwarnai peran ulama asal Tiongkok. Menurut dia pesan Islam yang di awa oleh ulama-ulama Tiongkok membawa semangat damai, maju, dan beradab. Semangat tersebut lantas ikut mewarnai karakter Islam nusantara.  Said menceritakan sistem pengajaran pesantren di Indonesia yang berbasis kitab-kitab klasik atau kitab kuning, juga dia jumpai di Tiongkok. Manuskrip kitab kuno yang sampai saat ini tersimpan rapi di masjid-masjid di Tiongkok, juga memiliki cara baca yang sama dengan kitab klasik di Indonesia.

Dubes Tiongkok Sebut Banyak yang Salah Paham Soal Etnis Uighur

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/Ngabuburit-Grand-Bazaar-Urumqi-Puasa-2021.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Otoritas Xinjiang menjamin kebebasan menjalankan ibadah selama bulan Ramadan bagi kaum etnis minoritas Muslim Uighur yang mendiami daerah otonomi khusus di barat daya Tiongkok itu.  "Etnis Uighur dan umat Islam lainnya di Xinjiang mulai berpuasa pada awal April," kata juru bicara Pemerintah Daerah Otonomi Xinjiang, Ilijan Anayat, di Beijing, Jumat (22/4).  Menurut dia, mereka berpuasa mulai dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. "Sehabis berbuka puasa, mereka juga beribadah sampai Isya. Semuanya berlangsung normal," ujar pejabat daerah berlatar belakang etnis Uighur itu.  Begitu pula pada saat Hari Raya Idul Fitri, kata dia, umat Islam di Xinjiang merayakannya dengan penuh kegembiraan. "Saat Lebaran nanti, mereka biasanya mengunjungi sanak keluarganya," imbuh Ilijan.  Namun, Ilijan belum bisa memastikan kapan dan di mana resepsi Hari Raya Idul Fitri digelar oleh para pemuka agama dari kalangan etnis minoritas Muslim Uighur. "Nanti kalau ada informasi lebih lanjut, Anda akan kami beritahu dan kami undang," katanya menjawab pertanyaan Antara dalam pengarahan pers rutin yang digelar Pemerintah Daerah Otonomi Xinjiang.  Pada tahun lalu, pimpinan Asosiasi Islam Tiongkok (CIA) Xinjiang dan pemuka etnis Uighur mengadakan resepsi Hari Raya Idul Fitri di Beijing. Mereka juga berkesempatan melakukan ibadah shalat Idul Fitri di Masjid Niujie, salah satu masjid tertua di Beijing yang juga menjadi salah satu tujuan wisata religi di ibu kota itu.  Namun, dalam dua atau tiga bulan terakhir, seluruh masjid dan tempat-tempat ibadah lainnya di daratan China ditutup sebagai upaya meredam wabah Covid-19 varian Omicron.  Otoritas Xinjiang sedang bersiap menyambut kedatangan Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia PBB Michelle Bachelet yang dijadwalkan pada Mei.  "Kami sedang mengatur kedatangan Bachelet. Diharapkan semuanya lancar," kata Deputi Direktur Publikasi Pemerintah Daerah Otonomi Xinjiang Xu Guixiang yang mendampingi Ilijan Anayat.

Otoritas Xinjiang Jamin Kebebasan Ibadah Ramadan Muslim Uighur

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/Warga-Uighur-Thomas-Peter-Reuters.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sebuah pameran foto etnis Uighur yang didukung AS terkait orang yang hilang atau warga yang ditahan di kamp-kamp di Xinjiang, Tiongkok, dibuka di Swiss pada Kamis (16/9) lalu. Event itu membuat Tiongkok marah dan menuduh AS melakukan trik politik yang murahan.  Pameran berjudul Wall of the Disappeared itu menampilkan foto-foto puluhan warga etnis Uighur yang hilang atau diduga ditahan di kamp-kamp yang ada di Xinjiang, Tiongkok. Pameran itu mulai digelar di luar kantor Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) di Jenewa, Swiss.  Kelompok hak asasi memperkirakan satu juta orang Uighur dan etnis minoritas lainnya telah diasingkan di kamp-kamp yang digambarkan Tiongkok sebagai pusat pelatihan kejuruan untuk memerangi ekstremisme agama. Awal pekan ini, misi AS di Jenewa menampilkannya pada acara diplomatik.  "Kami berkomitmen untuk menempatkan hak asasi manusia. Dan kami akan terus menyoroti pelanggaran berat hak asasi manusia yang kami lihat dilakukan RRT di seluruh Tiongkok, di Xinjiang, Tibet, Hongkong, dan di tempat lain," kata kata juru bicara AS.  Kelompok-kelompok HAM memperkirakan 1 juta warga Uighur dan etnis minoritas lainnya ditahan di kamp-kamp yang ada di Xinjiang, yang disebut otoritas Tiongkok sebagai pusat pelatihan kejuruan untuk memerangi ekstremisme agama. Kongres Uighur Sedunia mengatakan kepada Reuters bahwa pemerintah AS memberikan hibah finansial untuk pameran tersebut, yang selanjutnya akan digelar di Brussels (Belgia) dan Berlin (Jerman).  "AS, disarankan untuk bertindak sebagai kekuatan yang layak dan menginvestasikan sumber dayanya dalam meningkatkan kesejahteraan dan hak asasi manusia rakyat Amerika, daripada melanggar hak asasi manusia di negara lain dan memainkan trik politik yang rendah," tegas Tiongkok.

AS di Balik Pameran Foto Etnis Uighur, Tiongkok: Trik Politik Murahan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/Uighur-Thomas-Peter-Reuters.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Dokumen pemerintah lokal di Xinjiang yang memuat kebijakan pengawasan dan penahanan etnis Uighur bocor. CNN merilis bahwa sebagian besar alasan penahanan kelompok minoritas tersebut adalah hal sepele. Misalnya, pemakaian cadar.  Dokumen yang diperoleh merupakan berkas PDF berisi 137 halaman laporan pemerintah di wilayah Karakax, barat laut Xinjiang. Laporan itu menunjukkan apa saja yang menjadi pertimbangan otoritas sebelum menjebloskan warga Xinjiang ke kamp reedukasi. Beijing ternyata tidak hanya mengumpulkan data identitas dan pekerjaan mereka.  Selain identitas pokok, pemerintah mengumpulkan informasi yang disebut Three Circles. Isinya adalah informasi keluarga besar, pergaulan sosial, dan kelompok agama dari seorang penduduk Karakax.  ’’Isi dokumen ini menunjukkan paranoidnya rezim yang sedang berusaha menjadi negara adidaya dunia,’’ papar Adrian Zenz, pakar Tiongkok yang mengetuai tim verifikasi dokumen.  Zenz menjelaskan, beberapa pertimbangan otoritas untuk menahan Uighur jauh dari kata kriminal. Sebanyak 114 tahanan di kamp reedukasi ditahan karena melawan dengan memiliki banyak anak. Beijing hanya mengizinkan maksimal tiga anak di keluarga Uighur. Selain mereka, 25 penduduk ditangkap lantaran mempunyai paspor, tetapi belum pernah bepergian ke luar negeri. Lalu, 13 orang ditahan karena punya kepercayaan yang kuat.  Pemerintah Tiongkok maupun Xinjiang belum memberikan tanggapan terkait dokumen itu.

Dokumen Penahanan Etnis Uighur Bocor, Tak Terkait Kriminal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/07uighur-whistleblower2-superJumbo.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Asiye Abdulaheb ketir-ketir. Ancaman pembunuhan datang bertubi-tubi. Itu terjadi karena dia menyebarkan dokumen milik pemerintah Tiongkok tentang kamp detensi Uighur. Perempuan Uighur 46 tahun yang tinggal di Belanda tersebut kini mengungkapkan kisahnya kepada harian Belanda de Volksrant untuk melindungi keluarganya.  ’’Saya bisa mengatasi tekanan ini. Tetapi, saya takut sesuatu terjadi pada anak-anak saya dan ayah mereka,’’ ujar perempuan Uighur yang kini tinggal di Belanda itu. ’’Kami tidak bisa tidur. Kami butuh perlindungan lebih. Publikasi memberi kami perlindungan,’’ tambahnya. Dalam salah satu surat, Abdulaheb diancam bakal berakhir di tempat sampah depan rumahnya.  Abdulaheb mengungkapkan bahwa dirinya mendapat dokumen rahasia yang berisi 24 halaman itu musim panas ini. Seluruh dokumen tersebut sudah disimpan di laptopnya. Dia tidak mengungkap sosok yang memberikannya. Yang jelas, tugasnya adalah menyebarkan informasi tersebut agar dunia tahu apa yang terjadi di Xinjiang.  Selama ini pemerintah Tiongkok mengklaim warga Uighur masuk kamp secara sukarela. Tetapi, versi dokumen yang tercantum pada 2017 itu tidak demikian. Di dalamnya terungkap detail bagaimana kamp tersebut dijalankan. Mulai pengawasan di kamar mandi hingga sistem mata-mata berteknologi tinggi yang digunakan untuk mengidentifikasi warga Uighur.  Terdapat sekitar satu juta warga Uighur di kamp-kamp detensi tersebut. Tiongkok sempat menyangkal, namun akhirnya mengakui itu tahun lalu. Mereka menyebut kamp itu sebagai tempat reedukasi untuk mencegah radikalisasi.

Bocorkan Kamp Detensi Uighur, Asiye Abdulaheb Dapat Ancaman Pembunuhan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/17_amerika.jpg" alt="FILE - In this Nov. 4, 2017, file photo, Uighur security personnel patrol near the Id Kah Mosque in Kashgar in western China" width="100%">
<figcaption>FILE - In this Nov. 4, 2017, file photo, Uighur security personnel patrol near the Id Kah Mosque in Kashgar in western China</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Amerika Serikat terus menyodok sisi sensitif Tiongkok. Selasa lalu (3/12), Dewan Perwakilan AS mengetok palu atas rancangan undang-undang mengenai isu penindasan etnis Uighur. Regulasi tersebut menyulut api baru dalam pertikaian dua raksasa ekonomi dunia itu.  ”Hari ini, hak asasi dan martabat komunitas Uighur terancam oleh aksi barbar Beijing. Hal ini membuat seluruh dunia marah,” ungkap Ketua Dewan Perwakilan AS Nancy Pelosi menurut Agence France-Presse.  Undang-undang serupa sebenarnya sudah dibuat Senat AS September lalu. Namun, majelis rendah yang dikuasai Partai Demokrat merasa bahwa keputusan pemerintah kurang kuat. Karena itu, mereka membuat aturan Uighur versi mereka sendiri.  Regulasi tersebut mewajibkan kementerian luar negeri untuk menyelidiki kekejaman pemerintah Tiongkok di Xinjiang dalam jangka waktu. Presiden AS Donald Trump juga wajib memberikan sanksi kepada lembaga atau sosok yang bertanggung jawab atas penindasan etnis Uighur.  ”Tindakan Tiongkok adalah kamp konsentrasi (Nazi, Red) di era modern,” tegas anggota kongres fraksi Republik Chris Smith seperti yang dilansir oleh Al Jazeera.  Undang-undang tersebut mendapatkan dukungan kuat dari dewan perwakilan. Dari 408 anggota yang memberi suara, hanya satu yang menolak. Yakni, perwakilan distrik 4 Kentucky, Thomas Massie. Massie juga menolak rancangan Undang-Undang Hongkong saat diuji di dewan perwakilan.  ”Ketika pemerintah mencoba mencampuri urusan domestik negara lain, itu artinya kita mengundang negara lain untuk mencampuri urusan kita,” jelasnya.  Undang-undang tersebut butuh persetujuan dari Gedung Putih sebelum diberlakukan. Namun, kongres harus menggabungkan dua kebijakan serupa sebelum mengajukannya ke Trump. Sampai saat ini, pemerintah belum memastikan apakah presiden AS bakal menyetujui proposal tersebut.  Meski kebijakan tersebut belum berlaku, pemerintahan Xi Jinping sudah kebakaran jenggot. Tak lama setelah Dewan Perwakilan AS mengetokkan palu, Kementerian Luar Negeri Tiongkok langsung memberikan tanggapan resmi. Lembaga diplomasi Negeri Panda itu menganggap AS berusaha memfitnah Tiongkok.  ”Kebijakan di Xinjiang merupakan langkah untuk melawan kekerasan, terorisme, dan separatisme. Berkat kebijakan itu, tidak ada lagi serangan teroris dalam tiga tahun terakhir,” ujar Jubir Kementerian Luar Negeri Tiongkok Hua Chunying menurut BBC.  Tiongkok meminta agar Trump mencegah pemberlakuan aturan tersebut jika ingin tetap menjalin kerja sama. Sebelumnya, Tiongkok sudah menolak rencana kunjungan kapal angkatan laut AS dan memberikan sanksi kepada LSM kemanusiaan AS. Beberapa keputusan itu dinilai merupakan balasan atas Hong Kong Human Rights and Democracy Act.  REPRESI TIONGKOK DI XINJIANG - Melarang warga beribadah, berjenggot, atau bercadar. - Menuding semua konten berbahasa Arab, termasuk lagu, sebagai ajaran ekstrem. - Mengumpulkan sampel DNA dari anak-anak. - Menggunakan CCTV untuk melacak dan mengawasi warga. - Mengirim jutaan orang ke kamp reedukasi. - Memisahkan anak-anak dari keluarga.  Sumber: Agence France-Presse, BBC

Amerika Serikat Anggap Tiongkok Menindas Etnis Uighur

etnis uighur

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#etnis uighur