<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/22/Bangladesh-Myanmar-Rohingya-Refugees-Coxs-Bazar-September-24-2017-1401732088.jpg" alt="Tangisan pengungsi Muslim Rohingya." width="100%">
<figcaption>Tangisan pengungsi Muslim Rohingya.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kebijakan diskriminatif pemerintah Myanmar sejak akhir 1970-an telah mengusir ratusan ribu Muslim Rohingya meninggalkan rumah mereka. Muslim Rohingya diusir dari Myanmar dan mencari tempat berlindung dan hidup di berbagai negara. Muslim Rohingya menyeberang melalui darat ke Bangladesh, sementara yang lain melalui laut untuk mencapai Indonesia, Malaysia, dan Thailand. Dilansir dari Cfr.org, mulai 2017, kekerasan yang kembali terjadi, termasuk laporan pemerkosaan, pembunuhan, dan pembakaran, memicu eksodus warga Rohingya. Kekerasan yang terjadi pada Muslim Rohingya, diklaim pasukan keamanan Myanmar bahwa mereka sedang melakukan kampanye untuk mengembalikan stabilitas di wilayah barat negara tersebut. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengatakan bahwa kekuatan-kekuatan yang muncul dalam kasus Muslim Rohingya di Myanmar menunjukkan adanya niat genosida. Dunia internasional memberikan tekanan terhadap para pemimpin terpilih di negara tersebut untuk mengakhiri penindasan terus meningkat. Latar belakang Rohingya adalah etnis minoritas Muslim yang mempraktikkan dan memegang kepercayaan Islam Sunni yang dipengaruhi oleh Sufi. Diperkirakan ada 3,5 juta orang Rohingya yang tersebar di seluruh dunia. Sebelum Agustus 2017, mayoritas dari sekitar satu juta orang Rohingya tinggal di negara bagian Rakhine, dimana jumlah mereka hampir sepertiga dari total populasi Myanmar. Muslim Rohingya memiliki perbedaan yang mencolok dalam hal etnis, bahasa, dan agama dari kelompok atau etnis Budha yang menjadi penduduk dominan di Myanmar. Terkait asal usul mereka, Muslim Rohingya pergi wilayah Myanmar pada abad ke-15. Ketika itu, terjadi migrasi besar-besaran ribuan umat Islam yang datang ke bekas Kerajaan Arakan di wilayah Myanmar. Gelombang migrasi Muslim Rohingya terus terjadi pada abad ke-19 hingga awal abad ke-20, ketika Rakhine diperintah oleh pemerintahan kolonial sebagai bagian dari British India. Sejak kemerdekaan Burma (Myanmar) pada 1948, pemerintah Burma berturut-turut telah membantah klaim historis Rohingya dan menolak pengakuan kelompok tersebut sebagai salah satu dari 135 kelompok etnis resmi di negara tersebut. Muslim Rohingya dianggap sebagai imigran ilegal dari Bangladesh, meskipun banyak dari mereka yang berasal dari Myanmar sejak berabad-abad yang lalu. Pemerintah menolak memberikan kewarganegaraan kepada warga Rohingya, akibatnya sebagian besar anggota kelompok tersebut tidak memiliki dokumen hukum. Penolakan pemberian status warga negara oleh pemerintah Myanmar membuat mereka tidak memiliki kewarganegaraan. Junta militer yang merebut kekuasaan pada 1962, memperkenalkan undang-undang lain dua puluh tahun kemudian yang mencabut akses warga Rohingya terhadap kewarganegaraan penuh. Akibatnya, baru-baru ini masyarakat Rohingya hanya dapat mendaftar sebagai penduduk sementara dengan menggunakan kartu identitas, yang dikenal sebagai kartu putih. Kartu putih mulai dikeluarkan junta militer pada tahun 1990 an kepada banyak warga Muslim, baik Rohingya maupun non-Rohingya. Kartu putih yang dikeluarkan oleh Junta Militer hanya memberikan hak terbatas bagi pemegangnya, pemegang kartu ini tetap tidak diakui sebagai warga negara. Eksodus yang terjadi pada Muslim Rohingya dimulai pasca bentrokan di Rakhine pecah pada Agustus 2017. Kelompok militan yang dikenal sebagai Arakan Rohingya Salvation Army (ARSA) mengaku bertanggung jawab atas serangan terhadap pos polisi dan tentara diRakhine. Pemerintah menyatakan ARSA sebagai organisasi teroris dan militer melancarkan kampanye brutal yang menghancurkan ratusan desa Rohingya dan memaksa hampir tujuh ratus ribu warga Rohingya meninggalkan Myanmar. Menurut badan amal medis internasional Doctors Without Borders, setidaknya 6.700 warga Rohingya terbunuh pada bulan pertama serangan, antara 25 Agustus dan 24 September 2017. Pasukan keamanan Myanmar juga diduga menembaki warga sipil yang melarikan diri dan menanam ranjau darat di dekat perlintasan perbatasan yang digunakan oleh warga Rohingya untuk melarikan diri ke Bangladesh. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menggambarkan kekerasan tersebut sebagai pembersihan etnis dan bencana besar kemanusiaan. Kelompok hak asasi manusia dan pemimpin PBB lainnya mencurigai telah terjadi tindakan genosida pada bulan September 2018, pencari fakta PBB merilis laporan yang mengklaim pemerintah Myanmar memiliki niat genosida terhadap muslim Rohingya. Ketua panel PBB mengatakan pihaknya menemukan pola yang jelas atas pelecehan yang dilakukan oleh militer yang termasuk penargetan sistematis terhadap warga sipil, melakukan kekerasan seksual, mendorong retorika diskriminatif terhadap kelompok minoritas hingga menciptakan iklim impunitas bagi pasukan keamanan. Sejak awal 2018, Otoritas Myanmar dilaporkan telah membersihkan (meratakan) desa-desa Rohingya yang ditinggalkan hingga lahan pertanian Rohingya untuk membangun rumah, pangkalan keamanan, dan infrastruktur. Pemerintah Myanmar mengatakan pembangunan ini merupakan persiapan untuk repatriasi pengungsi, namun para aktivis hak asasi manusia menyatakan kekhawatiran bahwa langkah ini dimaksudkan untuk mengakomodasi populasi selain Rohingya di Rakhine. Beberapa pihak meragukan bahwa taktik pemerintah merupakan respons terhadap serangan ARSA, laporan menunjukkan bahwa militer mulai menerapkan kebijakan diskriminatif mereka hampir setahun sebelum ARSA menyerang. Kekerasan sektarian bukanlah hal baru di negara bagian Rakhine. Kampanye keamanan dalam lima tahun terakhir, terutama pada tahun 2012 dan 2016, juga mengakibatkan puluhan ribu warga Rohingya mengungsi dari rumah mereka.

Kebijakan diskriminatif pemerintah Myanmar sejak akhir 1970-an telah mengusir ratusan ribu Muslim Rohingya meninggalkan rumah mereka.

Fakta Kelam Muslim Rohingya, Diusir, Diskriminasi Agama, hingga Perlakuan Tidak Manusiawi oleh Negara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/12/rohingg-1926297456.png" alt="Pengungsi Rohingya yang mendarat di Aceh. (Sumber: Jawapos.com)" width="100%">
<figcaption>Pengungsi Rohingya yang mendarat di Aceh. (Sumber: Jawapos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kasus ditemukannya pengungsi Rohingya yang membawa Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) di Kabupaten Belu Nusa Tenggara Timur mendapat respons Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Dukcapil Kemendagri). Direktur Jenderal (Dirjen) Dukcapil Teguh Setyabudi menegaskan, KTP-el tersebut tidak dikeluarkan pihak Dinas Dukcapil. Sebab, dari pengecekan, KTP-el mereka diketahui palsu. "KTP-el palsu tersebut bukan dikeluarkan oleh Dukcapil," ujarnya Kamis (21/12). KTP-el para pengungsi Rohingnya, lanjut dia, bentuknya seperti hasil&nbsp;pemindaian (scan) dengan ditempat foto lalu dilaminasi. "Serta di dalam blanko tersebut tidak terdapat chip," imbuhnya. Teguh juga memastikan, pihak Dinas Dukcapil Kabupaten Belu maupun Kota Kupang tidak terlibat. Dari penuturan pelaku, KTP-el palsu itu dibuat di Medan. Lantas, apakah ada pihak dinas di Medan yang terlibat, Teguh tidak dapat memastikan. "Mereka tidak tahu nama orang Medan tersebut dan hanya menyebutkan 'Abang'" tegasnya. Sebelumnya, heboh kasus pengungsi Rohingya memiliki KTP-el Indonesia. Kasus bermula saat tim pengawasan orang asing Polres Belu, Nusa Tenggara Timur menangkap delapan pengungsi asal Rohingya di Desa Takirin, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu, NTT. Saat diperiksa, para pengungsi ternyata memiliki KTP dengan alamat di sejumlah kabupaten di NTT. Dari pengakuannya, KTP mereka buat di Medan dengan membayar Rp 300 ribu setiap orang. Mereka mengaku memasuki Indonesia untuk mencari pekerjaan.

Dirjen Dukcapil, Kemendagri, Teguh Setyabudi menegaskan, KTP-el tersebut tidak dikeluarkan pihak Dinas Dukcapil.

Pengungsi Rohingya Punya KTP Elektronik? ini Kata Dukcapil

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/11/238-UNHCR-Rohingya-1521110960.jpg" alt="Kondisi pengungsi rohingya di pantai Lamteh Kabupaten Aceh Besar." width="100%">
<figcaption>Kondisi pengungsi rohingya di pantai Lamteh Kabupaten Aceh Besar.</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com -&nbsp;Di berbagai daerah telah terjadi penolakan terhadap kedatangan pengungsi etnis Rohingya. Kedatangan pengungsi&nbsp;etnis Rohingya, belakangan ini dinilai semakin meresahkan sejumlah warga khususnya di Aceh dan Sumatera Utara. Meskipun terjadi banyak penolakan oleh warga setempat, berbagai pihak berusaha mencari jalan terbaik dengan tetap memerhatikan aspek hak asasi manusia (HAM). Dilansir dari Antara pada Senin (11/12), Menteri Hukum dan HAM (Menkumham), Yasonna H. Laoly, mengatakan akan mewaspadai adanya dugaan pelanggaran HAM terkait banyaknya pengungsi dari Rohingya ke Indonesia. Pihaknya tetap akan bertindak bila ditemukan pelanggaran HAM seperti sindikat penyelundupan imigran. "Memang ini adalah sindikat, sudah (ada yang) ditangkap polisi. Namun, kita harapkan juga bahwa ini akan bisa kita hindarkan di kemudian hari, karena mereka juga adalah korban-korban dari mafia-mafia yang membawa mereka," kata Yasonna di sela peringatan Hari HAM se-Dunia ke-75 di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Minggu (10/12) malam. Menurutnya, terdapat pengungsi menjual harta bendanya dengan iming-iming kehidupan yang layak di Indonesia. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/013459746/banyak-pengungsi-rohingya-ke-indonesia-kemenkumham-waspadai-dugaan-sindikat-penyelundupan-imigran">Banyak Pengungsi Rohingya ke Indonesia, Kemenkumham Waspadai Dugaan Sindikat Penyelundupan Imigran</a> "Tapi sekarang kita lihat reaksi sosial dari masyarakat kita (yang menolak). Perbedaan kultur, perbedaan budaya selalu terjadi," jelasnya. Menurut Yasonna Laoly, Indonesia sudah cukup banyak melakukan hal baik dalam menampung pengungsi. Saat ini terdapat sekitar 13 ribuan pengungsi dari Afghanistan, Iran, dan Rohingya. Ia berharap, Pemda, pemerintah pusat dan juga UNHCR bersama mencari solusi yang tepat untuk itu Sementara, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro juga mengatakan pihaknya akan bekerja sama membantu pengungsi Rohingya yang terindikasi menjadi korban pelanggaran HAM. "Komnas HAM juga sudah melakukan pemantauan ke Aceh dan melakukan koordinasi dengan kementerian lembaga, termasuk Kemenkumham. Ke depan kita akan terus berkoordinasi untuk memastikan para pengungsi yang ada, dan korban perdagangan manusia dan korban konflik akan mendapatkan perlindungan," ujar Atnike. Dia mendorong agar Indonesia mendukung upaya penyelesaian pengungsi Rohingya melalui PBB dan menyelesaikan akar permasalahan ini. "Apakah di Indonesia atau mungkin di penempatan permanen apabila bisa dilakukan. Tentu kita harus mendorong penyelesaian akar masalah dan saya pikir Indonesia dengan menjadi Anggota Dewan HAM (PBB) juga dapat mendorong upaya penyelesaian pengungsi Rohingya melalui diplomasi di PBB," tambah dia. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/013459746/banyak-pengungsi-rohingya-ke-indonesia-kemenkumham-waspadai-dugaan-sindikat-penyelundupan-imigran">Banyak Pengungsi Rohingya ke Indonesia, Kemenkumham Waspadai Dugaan Sindikat Penyelundupan Imigran</a> Pada akhir tahun 2023, gelombang kedatangan pengungsi Rohingya makin masif. Mereka masuk ke Indonesia melalui Aceh menggunakan kapal-kapal kayu. Sebagian besar mereka adalah perempuan dan anak-anak, yang disebut UNHCR sebagai warga tanpa negara (stateless). Sementara itu, Presiden Joko Widodo, menyatakan kedatangan pengungsi ini juga melibatkan jaringan sindikat tindak pidana penyelundupan orang.&nbsp; Pemerintah Indonesia menyatakan membantu pengungsi dengan alasan kemanusiaan dengan tetap memperhatikan kepentingan lokal, dan menindak tegas jaringan penyelundupan orang. Jajaran Polda Aceh sudah menahan tiga orang tersangka lima tersangka yang diduga terlibat pidana perdagangan orang, satu di antaranya berstatus warga negara Bangladesh. ***

Yasonna H. Laoly,  mewaspadai adanya dugaan pelanggaran HAM terkait banyaknya pengungsi Rohingya ke Indonesia.

 Kedatangan Pengungsi Rohingya Makin Masif ke Indonesia, Pemerintah Siap Tindak Sindikat Penyelundupan Imigran

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/WhatsApp-Image-2023-01-27-at-21.37.04.jpg" alt="Asintel Kasdam Iskandar Muda Kolonel Inf Aulia Fahmi Dalimunte (tengah). Istimewa" width="100%">
<figcaption>Asintel Kasdam Iskandar Muda Kolonel Inf Aulia Fahmi Dalimunte (tengah). Istimewa</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Jaringan sindikat Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) etnis Rohingya berhasil diungkap Tim Gabungan Detasemen Intelijen Kodam Iskandar Muda (IM). Dari pengungkapan kasus itu, satu orang pria berinisial MN diduga pelaku TPPO berhasil diamankan.  Pengungkapan kasus itu berkat kerja sama Tim gabungan Deninteldam IM dan Satgas Bais TNI wilayah Lhokseumawe. Asintel Kasdam Iskandar Muda Kolonel Inf Aulia Fahmi Dalimunte mengatakan, pengungkapan jaringan TPPO tersebut bermula pada 25 Januari.  Tim Gabungan Deninteldam IM dan Piket Koramil 06/MYP Kodim 0117/Aceh Tamiang bergerak menindaklanjuti informasi adanya salah satu warga Kecamatan Manyak Payed, Kabupaten Aceh Tamiang, berinisial MN yang diduga bagian dari sindikat TPPO imigran Etnis Rohingya.  ”Setelah menerima informasi tersebut, Tim Gabungan Deninteldam IM, beserta Piket Koramil 06/MYP menghubungi kepala Desa Tualang Baro dan Kadus Desa Pembangunan untuk konfirmasi dan koordinasi. Kemudian Tim gabungan beserta kades dan kadus tersebut menuju rumah MN,” kata Aulia Fahmi Dalimunte lewat keterangannya, Jumat (27/1).  Setelah dilakukan pemeriksaan, ditemukan MN, sedang bersembunyi di dalam kamar rumahnya. Selanjutnya, pelaku diamankan di Makoramil 06/MYP Kodim 0117/Aceh Tamiang untuk dimintai keterangan lebih lanjut.  ”Hasil pemeriksaan terhadap MN  diperoleh informasi bahwa para imigran Etnis Rohingya di wilayah Aceh seluruhnya dibawa ke Malaysia,” papar Aulia Fahmi Dalimunte.  MN diketahui telah melancarkan aksinya sejak akhir Desember. Pelaku diduga telah berhasil mendapatkan uang puluhan juta dari kasus tersebut. Sedangkan, dari hasil pengembangan ada sejumlah pelaku lain yang dikejar tim gabungan.  ”Sampai saat ini masih dilakukan pengembangan terhadap nama-nama lain yang diduga terlibat sindikat TPPO imigran Rohingya di wilayah Aceh, Sumbagut, dan Malaysia. Pengembangan pelaku lain D, agen Rohingya Tanjung Balai Karimun. Lalu E yang mencari kendaraan angkut para korban, dan S alias N,” ucap Aulia Fahmi Dalimunte.  Dari penggeledahan di rumah mertuanya disita sejumlah barang bukti. Yakni enam buah HP, buka tabungan, dua buah kertas transfer, empat buah kartu ATM, dua kartu BPJS, NPWP, uang tunai Rp 130 ribu, dua dompet, selembar uang India dua rupee, 4 lembar kartu vaksin dari Malaysia, 1 kartu membership RS Alpro Malaysia, 1 paspor Malaysia, dan 1 kertas pegadaian Kota Kuala Simpang.

Tim Gabungan Intelijen Kodam IM Ungkap Sindikat TPPO Etnis Rohingya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/polda_aceh_penyelundupan_etnis_rohingya_1-1.jpg" alt="Kepala Bidang Humas Polda Aceh Kombespol Ery Apriyono (kanan) didampingi Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Aceh Kombespol Sony Sanjaya (tengah) memaparkan pengungkapan kasus dugaan penyelundupan imigran etnis Rohingya, di Mapolda Aceh, Banda Aceh. M. H" width="100%">
<figcaption>Kepala Bidang Humas Polda Aceh Kombespol Ery Apriyono (kanan) didampingi Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Aceh Kombespol Sony Sanjaya (tengah) memaparkan pengungkapan kasus dugaan penyelundupan imigran etnis Rohingya, di Mapolda Aceh, Banda Aceh. M. H</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Aceh memasukkan dua terduga pelaku penyelundupan puluhan warga etnis Rohingya, Myanmar, dalam daftar pencarian orang (DPO).  Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Aceh Kombespol Sony Sanjaya, seperti dilansir dari Antara di Banda Aceh mengatakan, kedua terduga tersebut berinisial AJ dan AR. AJ, warga Aceh dan AR, warga etnis Rohingya.  ”AR masuk ke Indonesia pada 2011. Selama di Indonesia, AR tinggal dengan akomodasi lembaga migran internasional di Medan, Sumatera Utara,” kata Sony Sanjaya didampingi Kepala Bidang Humas Polda Aceh Kombespol Ery Apriyono pada rabu (28/10).  Dia menyebutkan, keduanya diduga terlibat menyelundupkan puluhan warga etnis Rohingya ke Pantai Seunodon, Kabupaten Aceh Utara, Juni 2020. AJ dan AR bertemu FA di Aceh Timur, menawarkan pekerjaan menjemput warga etnis Rohingya di tengah laut. Namun, tidak terjadi kesepakatan antara FA dengan AJ dan AR.  Kemudian, ketiganya kembali melakukan pertemuan di rumah AJ di Idi, Aceh Timur. Dalam pertemuan tersebut terjadi kesepakatan FA akan menjemput 36 orang warga etnis Rohingya di tengah laut. FA yang menerima pembayaran awal Rp 10 juta kemudian menyewa kapal motor. Selanjutnya, AR memberikan titik koordinat kepada FA untuk menjemput etnis Rohingya dari kapal besar di tengah laut.  ”Titik penjemputan berada di perairan Selat Malaka. Dari pengakuan FA, ada 99 warga etnis Rohingya yang dijemput. Mereka dijemput dari kapal berukuran besar berisi ratusan warga etnis Rohingya,” terang Sony Sanjaya.  Selain mengejar dua terduga pelaku tersebut, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Aceh juga mengamankan FA bersama AS yang juga anak buah kapal penjemputan puluhan etnis Rohingya tersebut.  ”Kami juga mengamankan dua warga Rohingya lain yang diduga terlibat bersama AR, yakni SD dan R. SD dan R diamankan di Medan, Sumatera Utara,” ujar Sony Sanjaya.  Empat orang yang sudah diamankan itu terancam dijerat pasal 120 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. ”Para pelaku terancam pidana penjara paling singkat lima tahun dan paling lama 15 tahun. Selain penjara, mereka juga terancam pidana denda paling sedikit Rp 500 juta dan paling banyak Rp 1,5 miliar,” kata Sony Sanjaya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=pCI6-lk5uuE&ab_channel=jawapostvofficial

Polda Aceh Tetapkan DPO Dua Pelaku Penyelundupan Warga Rohingya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/Rohingnya-dan-ACT.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Aksi Cepat Tanggap (ACT) terus melakukan pendampingan terhadap warga Rohingya yang terdampar di Aceh Utara. Di wilayah tersebut, terdapat puluhan pengungsi anak Rohingya yang berada di bekas Kantor Imigrasi Desa Punteuet, Kecamatan Blang Mangat, Kota Lhokseumawe. Mereka tampak antusias mengikuti kegiatan pendampingan psikososial.  ACT Lhokseumawe bersama Masyarakat Relawan Indonesia (MRI) melakukan kegiatan ini untuk menghilangkan rasa trauma, karena mereka cukup lama di lautan lepas. Pendampingan psikososial merupakan salah satu solusi untuk mengantisipasi sindrom pascatrauma di kalangan anak-anak.   Kepala Cabang ACT Lhokseumawe Thariq Farline mengatakan, ada cukup banyak anak yang ikut dalam rombongan ini, sehingga perlu adanya edukasi. “Tujuan kita membuat aksi ini karena mereka masih dalam usia pendidikan yang harus diberikan edukasi yang sangat cukup. Semenjak kejadian ini, kita berusaha melibatkan mereka agar terus aktif berkegiatan,” jelasnya melalui siaran pers, Senin (29/6).  Ia menuturkan bahwa aksi-aksi serupa akan terus dilakukan, seperti menggambar maupun mancakrida bersama anak-anak Rohingya di pengungsian. Anak-anak Rohingya pun sangat cepat beradaptasi dan mulai dekat dengan para relawan, meskipun bahasa menjadi kendala untuk mereka.  “Harapannya juga melalui kegiatan ini, mereka dapat ceria dan kembali ceria seperti anak-anak yang lainnya,” harap Thariq. Pendampingan psikososial tersebut baru dapat terlaksana dua hari setelah berada di tempat pengungsian. Hal ini karena mereka harus terlebih dahulu didata oleh pihak imigrasi.  Seperti telah diberitakan sebelumnya, Rabu (24/6) lalu, sebuah kapal terombang-ambing di perairan Aceh Utara. Kapal itu memuat 94 warga etnis Rohingya di Myanmar dengan rincian 15 laki-laki dewasa, 49 perempuan dewasa, dan 30 anak-anak. Mereka ditampung sementara di bekas Kantor Imigrasi Desa Punteuet.   Selain pendampingan psikososial, kebutuhan lainnya juga turut dipenuhi ACT. Misalnya saja menyuplai kebutuhan pangan bagi pengungsi di sana. Tiap harinya ada 300 porsi makanan siap santap yang dibagi untuk tiga waktu, makan pagi, siang, dan malam.  “ACT tiap harinya akan menyuplai kebutuhan makanan siap santap bagi pengungsi Rohingya untuk makan pagi, siang, dan malam. Makanan ini berasal dari dapur umum yang sudah ACT dirikan di Jalan Medan-Banda Aceh Meunasah, Masjid Punteut, Kecamatan Blang Mangat, Lhokseumawe,” jelas Thariq.  Saat ini, bantuan pangan memang yang menjadi pokok bagi pengungsi Rohingya. Hal tersebut karena mereka tiba di Aceh Utara setelah terkatung-katung di lautan tanpa perbekalan, serta kondisi kapal yang memprihatinkan dan nyaris tenggelam.   Mereka juga sekarang diisolasi, bagi pihak yang tidak berkepentingan tak diizinkan untuk melakukan interaksi dengan mereka dengan tujuan memutus rantai sebaran Covid-19.  Hingga ke depannya, ACT akan terus melakukan pendampingan terhadap pengungsi Rohingya. Satu unit Humanity Food Truck yang mampu menghidangkan ribuan porsi makanan siap santap sedang dalam perjalanan menuju Aceh dari Jakarta. Begitu juga Humanity Water Truck diberangkatkan sebagai pemenuh kebutuhan air.   "Pengerahan armada ACT ini bertujuan memberikan pelayanan terbaik bagi pengungsi yang melarikan diri dari tanah air sendiri akibat konflik kemanusiaan di Myanmar," tutur dia.  Menurut Catatan WHO, saat ini diperkirakan ada 913.316 pengungsi Rohingya di Cox’s Bazar. Dari jumlah hampir satu juta orang pengungsi, WHO menyebut semua pengungsi Rohingya di Kamp Pengungsian menghadapi kerentanan kesehatan.   Dengan Ikhtiar untuk membangun dan menghadirkan kesejahteraan untuk mereka, ACT tidak bisa bekerja sendirian, kami butuh bantuanmu! Mari bersedekah dan bantu Rohingya. www.Indonesiadermawan.id/BangunKembaliKehidupanRohingya.

Pasca Terdampar, Etnis Rohingya Dapat Pendampingan Psikologis

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/098312AD-ED30-469D-AA39-303E06510768.jpg" alt="Puluhan warga etnis Muslim Rohingya setelah dievakuasi kapal motor nelayan Aceh ke Pantai Lancok, Aceh Utara, pada Kamis (25/6). Khalis/Antara" width="100%">
<figcaption>Puluhan warga etnis Muslim Rohingya setelah dievakuasi kapal motor nelayan Aceh ke Pantai Lancok, Aceh Utara, pada Kamis (25/6). Khalis/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–International Concern Group for Rohingya (ICGR) mengapresiasi tindakan nelayan Aceh menyelamatkan muslim etnis Rohingya yang terkatung-katung di tengah laut, akibat kapal motor yang ditumpanginya rusak. Pada Kamis (25/6), warga dan nelayan Aceh mengevakuasi etnis Rohingya ke daratan Pantai Lancok, Kecamatan Syamtadira Bayu, Aceh Utara. Beberapa hari sebelumnya, nelayan Aceh membantu mereka merapat ke Pantai Seneudon, Aceh Utara.  ”Tindakan Panglima Laot (lembaga adat laut) dan nelayan Aceh patut diapresiasi yang telah menyelamat 94 pengungsi Rohingya,” kata General Secretary ICGR Muhammad Adli Abdullah seperti dilansir dari Antara di Banda Aceh.  Menurut Adli, banyaknya pengungsi Rohingya ke beberapa negara tetangga merupakan pesan kepada pemimpin ASEAN bahwa perlunya untuk menekan Pemerintah Myanmar agar mengakui hak kewarganegaraan serta hak asasi etnis Rohingya di Myanmar. ASEAN dianggap perlu mengangkat kembali isu Rohingya dalam pertemuan pemimpin ASEAN ke-36 yang dilakukan melalui telekonferensi, agar tidak hanya membahas soal kerja sama regional mengatasi Covid-19, tetapi juga perlu membahas isu nasib pengungsi Rohingya.  ”Karena permasalahan pembersihan etnis atau ethnic cleansing yang dilakukan Pemerintah Myanmar sudah sangat mengganggu stabilitas keamanan regional Asia dan negara tetangga lainnya,” kata Adli.  Lebih lanjut, kata dia, negara ASEAN telah sewajarnya meletakkan sikap bersama terhadap isu Rohingya, agar tindakan biadab Pemerintah Myanmar segera berakhir. ”Saya melihat ASEAN tidak melakukan tindakan yang secukupnya untuk menekan Myanmar yang juga anggota ASEAN untuk menghentikan tindakan biadab,” ujar Adli.  Menurut Adli, telah banyak pertemuan dan persidangan yang membicarakan isu etnis Rohingya, tetapi belum ada juga jalan penyelesaian yang konkret untuk menyelesaikan persoalan Rohingya, sehingga akibatnya pengungsi terus membanjiri sejumlah negara tetangga.  Saat dievakuasi jumlah etnis Rohingya yang terdampar terhitung berjumlah 94 orang, namun setelah diverifikasi data ulang, ternyata mereka berjumlah 99 orang. Di antaranya 17 orang laki-laki dan 49 orang perempuan dewasa, serta 33 orang anak-anak dan balita. Saat ini, mereka mengungsi di penampungan sementara di bekas Kantor Imigrasi Lhokseumawe di Peuntet, Kota Lhokseumawe.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=XYYOimpmX78  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=Ttt6j0l4nrc  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=FTDuMDYXHio

ICGR Apresiasi Nelayan Aceh Selamatkan Warga Rohingya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/04/71_terdampar.jpg" alt="Rohingya refugees get in a truck following their arrival by a boat in Teknaf on 16 April 2020. - Thirty-two Rohingya died on an overcrowded fishing trawler stranded in the Bay of Bengal for nearly two months, officials said April 16 after hundreds of" width="100%">
<figcaption>Rohingya refugees get in a truck following their arrival by a boat in Teknaf on 16 April 2020. - Thirty-two Rohingya died on an overcrowded fishing trawler stranded in the Bay of Bengal for nearly two months, officials said April 16 after hundreds of</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ratusan orang dari etnis Rohingya akhirnya selamat setelah dua bulan telantar di lautan dalam upaya mencari suaka. Mereka pun lantas kembali ke tempat pemberangkatannya, Bangladesh.  Juru Bicara Bangladesh Coast Guard Hamidul Islam menjelaskan, hampir 400 pengungsi Rohingya menumpang kapal nelayan dari Bangladesh pada pertengahan Februari lalu. Penumpang kapal yang sebagian besar perempuan dan anak-anak itu berlayar dengan tujuan Malaysia.  Setiba di Malaysia, mereka tidak bisa mendarat karena ditolak otoritas Malaysia. Mereka juga ditolak saat dua kali berusaha mendarat di Myanmar. Pada akhirnya, mereka kembali lagi ke perairan Bangladesh pekan lalu. Bangladesh Coast Guard menerima sinyal permintaan tolong dan langsung menyelamatkan mereka pada Rabu (15/4).  ’’Setidaknya 32 orang meninggal selama di kapal. Mereka meninggal karena kelaparan dan penyakit,’’ ungkapnya kepada CNN.  Islam mengatakan, semua penumpang kapal telah diserahkan kepada United Nations Refugee Agency (UNRA). Mereka bakal melalui proses karantina selama 14 hari sebelum ditempatkan di kamp pengungsi. ’’Kami tahu bahwa orang-orang ini pasti menderita malanutrisi dan dehidrasi,’’ tulis UNRA.  Human Rights Watch meminta Malaysia menerima Rohingya yang terdampar di perairan mereka. Menurut Wakil Direktur ASi Phil Robertson, pencari suaka tidak seharusnya mendapatkan perlakuan kejam meski pemerintah Malaysia tengah menjalankan kebijakan karantina.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=vPoMYrC2CMw  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=5mb_rVhKx1U  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=RaZQJmwBZkc

Terdampar di Laut, 32 Orang Etnis Rohingya Tewas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/rohingya-SCMP-Reuters.jpg" alt="Pengungsi Rohingya saat menggendong balita di kamp pengungsian, Sitwe, Rakhine. (Reuters/SCMP)" width="100%">
<figcaption>Pengungsi Rohingya saat menggendong balita di kamp pengungsian, Sitwe, Rakhine. (Reuters/SCMP)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Saya akan menjadi buron atau tidak eksis sama sekali. Kalimat itu adalah penggalan isi buku From First, They Erased Our Name: A Rohingya Speaks karya Habiburahman.  Pria yang dipanggil Habib itu warga asli Rohingya. Dia lahir di salah satu desa di Rakhine, Myanmar, pada 1979. Habib melarikan diri dari negaranya dan tiba di Australia pada 2009 dengan menaiki perahu.  Buku karya Habib tersebut baru dirilis bulan ini. Di dalamnya, dia menceritakan perjuangan hidup, hinaan, dan ketakutan yang dialami penduduk Rohingya sehari-hari. Setidaknya dari yang dialami Habib selama tinggal di Rakhine.  Habib dan seluruh penduduk Rohingya tak pernah diakui sebagai warga negara Myanmar. Pun demikian ketika dia sampai di Australia. Nasibnya belum jelas. Meski dia diakui sebagai pengungsi dan punya visa sementara, status kewarganegaraannya masih tak pasti. "Saya tak bisa pergi ke mana-mana," ujar Habib sebagaimana dikutip The Guardian.  Habib menceritakan, pada 1982, diktator Myanmar Ne Win mengeluarkan aturan hukum yang menyatakan bahwa warga negara seharusnya anggota etnis tertentu. Dan, di daftar etnis itu, tak ada Rohingya. Sejak saat itu, kata Rohingya menjadi terlarang. Mereka dilabeli sebagai pengungsi dari Bangladesh.  Habib yang kala itu masih anak-anak sering dipanggil dengan sebutan kalar. Itu adalah istilah hinaan untuk menyebut orang berkulit gelap. Warga Rohingya harus mendapat izin jika keluar ke desa lain atau untuk menikah. Akses kesehatan dan pendidikan sangat dibatasi dan bahkan kadang terlarang. Habib harus menyembunyikan identitasnya agar bisa kuliah.  Suap sudah menjadi hal yang wajar. Penduduk Rohingya rela memberikan apa saja ke militer atau pejabat pemerintah lainnya agar terhindar dari masalah. Mereka bahkan harus rela rumahnya diambil untuk toilet militer.  Habib mengaku ingin menuliskan kisahnya karena penderitaan warga Rohingya tidak pernah dilaporkan selama puluhan tahun. Mereka yang pernah menulis hanya tahu dari luar, tidak menjalaninya sehari-hari. Habib ingin seluruh orang tahu seperti apa rasanya menjadi seorang Rohingya.  "Generasi baru di Burma (Myanmar, Red), mereka tak tahu apa-apa tentang Rohingya," terangnya.

Rohingya Entitas yang Tak Pernah Ada

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/terdampar-di-aceh-muslim-rohingya-sarapan-mie-dan-sarden_m_206237.jpeg" alt="Puluhan muslim Rohingya yang terdampar di Kabupaten Bireuen, Aceh sedang mengantre untuk sarapan pagi, Sabtu (21/4)." width="100%">
<figcaption>Puluhan muslim Rohingya yang terdampar di Kabupaten Bireuen, Aceh sedang mengantre untuk sarapan pagi, Sabtu (21/4).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Puluhan warga Rohingya terdampar di Pantai Kuala Raja, Kabupaten Bireuen, Aceh. Kini, mereka sudah dibawa ke gedung Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Cot Gapu. Para etnis Rohingya menempati beberapa gedung untuk menginap atau beristirahat. Mereka dipisahkan antar laki-laki dan perempuan. Pantauan JawaPos.com di lokasi, sejak pagi para pengungsi sudah bangun dan bergegas mandi secara bergantian. Mereja juga tampak merapikan tempat tidur yang hanya beralasankan terpal ala kadarnya. Usai merapikan diri, mereka selanjutnya diarahkan sarapan. Menu yang disediakan untuk pagi ini berupa mie dan ikan sarden. "Pagi ini, kami menyiapkan sarapan dengan menu ikan sarden dan mie. Ada juga beberapa bungkus nasi bantuan warga," kata Koordinator Taruna Siaga Bencana (Tagana) Bireuen Zulfikar kepada JawaPos.com, Sabtu (21/4). Untuk sementara, Tagana Bireuen menyiapkan makan seadanya. Bantuan-bantuan keperluan dapur ini berasal dari Dinas Sosial (Dinsos) Bireuen. "Hari ini kami menyiagakan lima belas anggota di dapur darurat," imbuhnya. Tagana Bireuen masih menunggu instasi terkait perihal kelanjutan penanganan etnis Rohingya tersebut. Petugas tetap melakukan koordinasi bagaimana proses penanganan muslim ini ke depannya. "Kami belum tahu mereka ini sampai kapan di sini. Infonya diperkirankan tiga sampai empar hari," jelas Zulfikar. Diberitakan sebelumnya, puluhan warga etnis Rohingya terdampar di Provinsi Aceh. Tepatnya di Pantai Kuala, Kabupaten Bireuen, Jumat (20/4). Mereka diperkirakan tiba sekira pukul 14.00 WIB dan diselamatkan nelayan setempat.

Terdampar di Aceh, Muslim Rohingya Sarapan Mie dan Sarden

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#etnis rohingya

Berita Terkini