<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/image-1-1.jpg" alt="Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa. Dok JawaPos " width="100%">
<figcaption>Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa. Dok JawaPos </figcaption>
</figure>JawaPos.com - Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sudah memastikan produk daftar obat sirop anak yang aman terhadap risiko cemaran Etilena Glikol dan Dietilena Glikol (EG dan DEG). Jaminan itu diberikan BPOM agar kasus gangguan ginjal akut pada anak tak terulang seperti pada tahun 2022.  Kini, data Gabungan Perusahaan Farmasi Indonesia (GPFI) mencatat ada sebanyak 340 obat sirop yang dinyatakan aman beredar. Sebagian di antaranya juga merupakan obat sirop berbahan tradisional dan herbal.  Sejak 2 November, Kementerian Kesehatan menegaskan tak ada lagi kasus gangguan ginjal akut pada anak. Hingga 13 Desember 2022 tercatat 324 kasus AKI/GGAPA dengan 200 kasus meninggal dunia.  Menurut data GPFI per 15 Desember 2022, dari sekitar 2.400 item obat sirup yang diuji, 340 item obat sirup telah dinyatakan oleh BPOM aman dan layak konsumsi.  Berdasarkan fakta belum adanya panduan metode pemeriksaan EG dan DEG pada produk jadi, maka GPFI mendukung agar Kemenkes berkolaborasi dengan BPOM dapat membuat farmakope panduan pemeriksaan EG dan DEG pada produk jadi.  &nbsp;  Obat Sirop Tradisional Aman  &nbsp;  Salah satu produsen farmasi, PT. SOHO Industri Pharmasi yang memproduksi obat sirop tradisional dan suplemen kesehatan seperti Imboost Force, Imboost, Curcuma Plus, Curvit, juga telah menjalankan verifikasi data pengujian pada bahan baku dan produk yang dipandu oleh BPOM. Hasilnya adalah produk-produk obat tradisional dan suplemen kesehatan SOHO Industri Pharmasi dinyatakan telah memenuhi persyaratan dan aman untuk digunakan sepanjang sesuai aturan pakai yang ditentukan.  Berdasarkan surat BPOM No. B-PW.02.04.4.43.12.22.995 yang diterbitkan pada 26 Desember 2022 dan surat BPOM No. No. B-PW.02.04.4.43.01.23.06 yang diterbitkan pada 1 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Deputi Bidang Pengawas Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik, Reni Indriani, terdapat verifikasi terhadap keseluruhan produk sirup obat tradisional dan suplemen kesehatan tersebut aman dikonsimsi.  Surat izin edar tersebut diperoleh usai BPOM melakukan verifikasi terhadap hasil pengujian bahan baku, produk jadi sirup atau cairan obat dalam, serta informasi terkait lainnya yang diperlukan untuk pemastian pemenuhan standar, mutu, keamanan, dan khasiat obat tradisional atau suplemen kesehatan secara konsisten oleh pelaku usaha. Dalam surat BPOM tersebut, disebutkan bahwa verifikasi dilakukan berdasarkan pemenuhan beberapa kriteria, antara lain kualifikasi pemasok, pengujian bahan baku, serta metode pengujian yang mengikuti standar atau Farmakope terkini.  "Semua proses Quality Control (QC) yang dilakukan SOHO telah memenuhi standar CPOB (Cara Pembuatan Obat yang Baik) dan CPOTB (Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik) yang ditetapkan BPOM untuk industri yang memproduksi produk-produk obat, suplemen kesehatan, dan obat tradisional," tegas Direktur PT SOHO Industri Pharmasi dan Vice President Research &amp; Development, Regulatory, and Medical Affairs SOHO Global Health Tbk., Raphael Aswin Susilo Widodo, kepada wartawan, Jumat (13/1).  Pihajnya juga sudah melakukan pengujian mandiri terhadap cemaran EG atau DEG pada bahan baku dan semua produk jadi. Dan hasilnya memenuhi batas aman yang dipersyaratkan oleh BPOM.  “Kami juga secara regular dan konsisten melakukan audit ke sarana vendor dan supplier dari bahan baku dan bahan pengemas yang digunakan untuk produksi produk-produk kami,” lanjutnya.  Pihaknya melakukan pemeriksaan in process control dan pengujian QC, yang bertujuan untuk memastikan kualitas produk yang dihasilkan memenuhi spesifikasi yang ditetapkan. Konsumen juga diminta lebih detail mematuhi aturan pakai obat dan dosisnya.

Obat Sirop dari Bahan Herbal Tradisional Aman dari Cemaran EG dan DEG

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/03/gagal-ginjal-kronis.jpg" alt="BISA DICEGAH: Aulia Malihatul Saffanah sedang menjalani cuci darah di Instalasi Hemodialisis RSUD dr Soetomo. (Septinda Ayu/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>BISA DICEGAH: Aulia Malihatul Saffanah sedang menjalani cuci darah di Instalasi Hemodialisis RSUD dr Soetomo. (Septinda Ayu/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Jumlah anak yang menjadi korban sirup tercemar etilena glikol (EG) dan dietilena glikol (DG) versi pemerintah ditengarai jauh lebih sedikit daripada kondisi nyata. Data per 16 November versi Kementerian Kesehatan menyebut 324 anak yang menjadi korban. Tapi, temuan dari Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), jumlahnya mencapai 1.200 anak.  ”Korbannya ada 1.200 anak, tapi tidak tercatat di negara. Ini bukan soal angka, tetapi soal manusia,” kata Wakil Ketua BPKN M. Mufti Mubarok dalam Fiqih Keamanan Obat dan Makanan Lembaga Persahabatan Ormas Islam (LPOI) di Jakarta kemarin (29/12).  Dalam kasus obat sirup tercemar DG dan EG tersebut, Mufti turut ditunjuk sebagai tim pencari fakta. Dia mengakui bahwa tidak semua dari jumlah 1.200 korban anak tadi meninggal. Tapi, ada beberapa di antaranya yang mengalami cacat seperti kebutaan.  Mufti begitu prihatin melihat kondisi mereka di lapangan ketika berkunjung ke korban-korban. Karena itu, Mufti menyebut BPKN sudah memiliki usul tindak lanjut atas kejadian tersebut.  Di antaranya, meminta negara memberikan santunan kepada anak-anak yang menjadi korban. Baik yang sampai meninggal maupun mengalami cacat tetap. Sayang, rekomendasi tersebut sampai sekarang tidak dijalankan pemerintah.  ”Negara sampai hari ini belum hadir. (Harusnya) minta maaf, ngasih santunan, atau apa lah. Saya masih marah,” tuturnya.  Mufti mengatakan, hasil temuan di lapangan, kondisi anak-anak sebelum terpapar sirup itu sejatinya sehat. Tetapi kemudian dihantam sirup itu tiga kali sehari untuk mengusir gejala demam. Sampai akhirnya ginjal anak-anak tersebut rusak. Lalu mulai dirujuk ke rumah sakit dan dua bulan kemudian ada laporan anak meninggal.  Mufti menyatakan sudah berkomunikasi dengan Presiden Joko Widodo dan sejumlah menteri soal pemberian santunan tersebut. Tapi, sampai saat ini belum ada realisasi dari pemerintah.  Dia menegaskan, kasus cemaran sirup tersebut menjadi tanggung jawab pemerintah juga. Sebab, pemerintah adalah otoritas yang memiliki mandat untuk melakukan pengawasan obat dan makanan di lapangan. ”Coba rasakan jika kasus ini menimpa anak-anak pejabat pemerintahan,” katanya.  Dia juga pernah mendatangi produsen sirup yang menurutnya lebih tepat disebut racun itu. Menurut Mufti, produsen sirup itu harus dihukum seberat-beratnya. Sebab, mereka dengan sengaja mengoplos bahan baku pembuatan sirup dengan bahan berbahaya. Alasannya adalah untuk efisiensi biaya produksi.  Ketua Umum LPOI (Lembaga Persahabatan Ormas Islam) Said Aqil Siroj juga menyoroti kasus sirup yang merusak ginjal anak-anak itu. ”Kasus ini tidak boleh diremehkan,” katanya.  Pengawasan obat dan makanan yang selama ini dilakukan pemerintah harus diperkuat. Sebab, pengawasan itulah satu-satunya upaya perlindungan kepada masyarakat.  ”Kita tidak tahu makanan atau obat yang dikonsumsi ini mengandung apa. Tidak ada pengawasan,” katanya.  Mantan ketua umum PBNU itu sependapat dengan Mufti bahwa pemerintah sampai sekarang belum hadir dalam kasus gagal ginjal. Seperti Miftah, Said menyebut pemerintah seharusnya mengucapkan permohonan maaf yang tulus kepada masyarakat. Khususnya para korban dan keluarganya. Sebab, sudah lalai atau teledor dalam melakukan pengawasan peredaran sirup tersebut.  Dia mengatakan, makanan dan obat tidak cukup dilabeli halal atau diberi nomor izin edar. Tetapi juga dalam peredaran dan produksinya harus diawasi untuk keamanan konsumen.  Data resmi Kementerian Kesehatan per 16 November 2022 menyebut jumlah korban gagal ginjal akut akibat konsumsi sirup tercemar mencapai 324 anak. Keluarga korban sudah mengajukan gugatan ke pengadilan. Mereka menuntut uang kerugian Rp 2 miliar bagi korban meninggal dan Rp 2.050.000.000 untuk korban dirawat.

1.200 Anak Jadi Korban Gagal Ginjal Akut, Negara Harusnya Minta Maaf

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/image-1-1.jpg" alt="Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa. Dok JawaPos " width="100%">
<figcaption>Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa. Dok JawaPos </figcaption>
</figure>JawaPos.com–Gabungan Perusahaan Farmasi Indonesia (GPFI) berkomitmen akan melakukan pembinaan kepada para anggota. Itu agar kejadian cemaran Etilena Glikol dan Dietilena Glikol (EG dan DEG) pada pelarut obat sirop tidak terulang.  Hal tersebut menjadi komitmen dan kedisiplinan para produsen farmasi yang menjadikan kasus gangguan ginjal akut pada anak sebagai pelajaran yang berharga. Evaluasi yang dilakukan GPFI, terjadinya cemaran EG dan DEG karena beberapa hal.  Pertama, adanya pemalsuan bahan pelarut oleh oknum supplier kimia yang mengganti bahan PG menjadi EG dan DEG. Industri farmasi telah memesan dan membayar dengan harga PG yang lebih tinggi, disertai dengan Certificate of Analysis PG dan drum berlabel PG oleh supplier, namun isinya telah dicampur EG.  Kedua, hasil produksi sirup obat jadi tidak diperiksa untuk kandungan EG dan DEG karena selama ini belum ada standar di dunia untuk pemeriksaan EG dan DEG pada produk jadi obat.  GPFI menegaskan, problem pencemaran sirop adalah kombinasi dua hal dari isu pemalsuan pelarut dan tidak adanya metode pemeriksaan EG dan DEG pada obat jadi sirop. Jadi bukan isu adanya problem sistemik pada sistem produksi industri farmasi atau sistem pengawasan BPOM yang sudah sangat ketat.  ”Kalau dibilang ada kekurangan stok pelarut itu memang benar. Akan tetapi kami tetap menggunakan semua prosedur yang benar. Hanya saja pihak produsen lalai tidak mengidentifikasi pelarut di dalam drum adalah tercemar EG dan DEG. Hanya karena kerikil kecil saja membuat semuanya jatuh, bukan lubang yang dalam lho,” kata Direktur Eksekutif GPFI Elfiano Rizaldi dalam seminar di Jakarta, Selasa (20/12).  Dia menyebut, 6 industri farmasi yang kini menjadi tersangka terkait kasus gagal ginjal akut adalah korban penipuan dari supplier (pemasok) bahan pelarut obat cair. Menurut dia sejak awal, industri tidak berniat membeli EG dan DEG, melainkan bahan pelarut Propilen Glikol (PG) yang memang diperbolehkan. Namun, supplier melakukan penipuan dengan mengirimkan bahan pelarut berisi EG dan DEG.  ”Isi drumnya benar PG, sertifikatnya resmi, semua pakai jalur yang benar. Hanya saja ada kelalaian tanpa mengidentifikasi lagi adanya cemaran di dalam drum. Makanya ke depannya harus ada kedisiplinan dan konsistensi,” ungkap Elfiano Rizaldi.  Hal itu terbukti dari data yang ada bahwa hanya 5 persen dari ragam obat sirop yang sempat beredar yang tercemar dan hanya kurang dari 2 persen dari total obat yang beredar yang tercemar. Sedangkan &gt;94 persen obat sirup lain layak dikonsumsi yang membuktikan bahwa kasus cemaran sirup adalah sebuah insiden dan bukan sistemik mayoritas.  Berdasar semua fakta tersebut, lanjut Elfiano Rizaldi, GPFI telah mengambil berbagai upaya strategis dalam mendukung langkah-langkah pemerintah, dalam hal ini kementerian kesehatan. Yakni menghentikan sementara semua penjualan dan penggunaan obat sediaan sirup sebagai bentuk kehati-hatian terkait tingginya kasus AKI/GGAPA di Indonesia pada Oktober.  ”GPFI turut mengimbau seluruh industri farmasi, khususnya yang tergabung dalam asosiasi kami, untuk segera melakukan pengujian ulang terhadap item obat sirop dan melaporkan hasilnya kepada Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk diverifikasi, sesuai dengan Surat Edaran BPOM tanggal 18 Oktrober 2022,” ucap Elfiano Rizaldi.

Gabungan Farmasi Ungkap Penyebab Cemaran EG dan DEG pada Obat Sirop

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/IMG-20221007-WA0033.jpg" alt="Kadiv Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo. Polda Jatim for JawaPos" width="100%">
<figcaption>Kadiv Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo. Polda Jatim for JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Bareskrim Polri menetapkan dua tersangka korporasi untuk kasus gangguan ginjal akut pada anak kemarin (17/11). Keduanya adalah PT Afi Farma dan CV Samudera. Dua perusahaan itu diduga tidak melakukan kontrol terhadap kualitas bahan baku obat.  Kadivhumas Polri Irjen Dedi Prasetyo mengatakan, PT Afi Farma diduga tidak melakukan tahap pengujian quality control. ”PT A ini hanya meyakini data yang diberikan supplier,” jelasnya.  Padahal, seharusnya PT Afi Farma melakukan pengujian quality control untuk memastikan bahan tersebut aman digunakan untuk produksi. ”Diduga sengaja tidak menguji bahan tambahan propilena glikol (PG), yang akhirnya diketahui mengandung etilena glikol (EG) dan dietilena glikol (DEG) melebihi ambang batas,” terangnya.  Sedangkan CV Samudera merupakan supplier yang memasok bahan baku obat sirup itu ke PT Afi Farma. Dalam penggeledahan sebelumnya, Bareskrim menemukan 42 drum PG yang mengandung EG dan DEG melebihi ambang batas. ”Dokumen PT Afi juga diamankan,” ujarnya.  Barang bukti lain yang disita, antara lain, hasil tes laboratorium untuk 42 drum PG CV Samudera serta purchasing order dan delivery order dari PT Afi. Bareskrim masih berupaya mendalami kemungkinan adanya supplier.  Sementara itu, Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Ahmad Ramadan mengatakan, sebanyak 41 orang telah diperiksa dalam kasus tersebut. Mereka terdiri atas 31 orang saksi dan 10 saksi ahli.  Pada kesempatan lain, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Penny K. Lukito menyatakan, lembaganya terus menindaklanjuti kejadian cemaran EG atau DEG pada obat sirup yang menyebabkan gagal ginjal akut pada anak. Kemarin BPOM telah mengeluarkan 168 merek obat sirup yang tidak mengandung propilena glikol, polietilena glikol, sorbitol, dan gliserol.  Selain itu, ada 126 produk obat sirup yang menggunakan empat zat pelarut tersebut, namun cemaran EG dan DEG-nya masih dalam ambang batas aman. ”Lima industri farmasi yang diketahui bahan bakunya mengandung cemaran EG atau DEG hingga mencapai 433 sampai 702 kali melebihi ambang batas telah diberi sanksi administratif,” ujar Penny. (idr/lyn/c9/oni)

Bareskrim Tetapkan Dua Tersangka Korporasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/Kepala-BPOM-Penny-K.-Lukito-Miftahul-Hayat-9.jpg" alt="Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Penny K. Lukito memberikan konferensi pers penjelasan hasil pengawasan BPOM terkait sirup obat yang tidak menggunakan Propilen Glikol, Polietilen Glikol, Sorbitol dan Gliserol.di Kantor BPOM, Jakarta, Minggu (23/10/2" width="100%">
<figcaption>Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Penny K. Lukito memberikan konferensi pers penjelasan hasil pengawasan BPOM terkait sirup obat yang tidak menggunakan Propilen Glikol, Polietilen Glikol, Sorbitol dan Gliserol.di Kantor BPOM, Jakarta, Minggu (23/10/2</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Paparan EG dan DEG memang dicurigai menjadi tersangka utama penyebab AKI di Indonesia. Namun, adanya korban yang tak mengonsumsi obat sirup berarti membuka kemungkinan pemicu lain.  ”Atau, bahkan ada interaksi antar penyebab yang bisa menimbulkan penyakit gagal ginjal akut pada anak,” kata Staf Departemen Biostatistik dan Kependudukan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI) Iwan Ariawan.  Iwan menjelaskan, dalam kondisi normal, menentukan penyebab itu tidak susah. Misalnya, X mengakibatkan Y. Maka, kalau ada X, terjadi Y. Atau, jika tidak ada X tentu tidak terjadi Y.  Sayangnya, di dalam kesehatan tidak bisa diputuskan semudah itu. Kondisi ideal tersebut jarang sekali berlaku. ”Karena manusia berbeda-beda, metabolismenya berbeda. Karena itu, bisa jadi ada penyebab multifaktorial dan bisa ada interaksi antar penyebab,” paparnya dalam diskusi FKM UI baru-baru ini.  Karena itu, diperlukan penyelidikan atau penelitian sistematis untuk mengetahui penyebab sebenarnya. Dan, penyelidikan epidemiologi untuk kasus gagal ginjal akut itu sudah dilakukan tim Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Karena itu, sudah diketahui persebaran, berapa persen pasien yang memiliki riwayat Covid-19, histori pengobatan, dan sebagainya.  Tapi, itu baru terbatas pada satu kelompok: penderita. Padahal, diperlukan pembanding untuk mengetahui kondisi sesungguhnya. Apakah betul penyebabnya EG-DEG atau faktor lainnya. Mengingat, penyakit tersebut dalam literaturnya juga bisa disebabkan infeksi virus, bakteri, long Covid-19, diabetes melitus, dan sebagainya.  Pada pencarian penyebab, kata dia, Kemenkes sudah melihat ada atau tidaknya patogen yang berperan. Hasilnya, ditemukan patogen pada darah pasien. Namun, dari 32 penderita, tidak ditemukan pola patogen penyebab yang sama. ”Ini kemungkinan besar bukan karena patogen,” ungkapnya.  Karena itu, saat ini dilakukan penyelidikan kasus kontrol di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM). Dalam penelitian itu, Iwan yang turut terlibat menjadi konsultan biostatistik menyebutkan bahwa anak-anak penderita gagal ginjal akut yang diposisikan sebagai kasus akan dibandingkan dengan anak-anak/pasien lain yang umur dan jenis kelaminnya sama, tapi tidak mengalami gagal ginjal akut. Pasien tersebut terhitung dirawat mulai Juni–November dengan rasio perbandingan 1:3, 30 pasien gagal ginjal akut dan 90 pasien lain.  Pada penelitian itu akan dicari dan diperiksa yang diduga menjadi penyebab gagal ginjal akut. Dilihat paparan pajanannya EG-DEG, dihitung berapa persen yang punya paparan EG-DEG, dan lain-lain. Dengan begitu, dapat diketahui apakah EG-DEG merupakan faktor tunggal atau ada pemicu lainnya.  ”Ini yang sedang berjalan dan diharapkan bisa selesai dalam waktu satu bulan dan diharapkan bisa dapat jawabannya,” ungkapnya.  Pada kesempatan lain, Ketua Umum Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) dr Piprim Basarah menyatakan, ada satu keluarga di Jogjakarta yang salah satu anaknya meninggal karena AKI. Bayi 7 bulan itu tidak minum obat sirup.  Malah, tiga kakaknya yang demam minum obat sirup dan tidak mengalami AKI. ”Artinya, penyebab lain itu memang ada,” ujarnya saat rapat dengar pendapat dengan komisi IX kemarin (2/11).  Piprim menyatakan bahwa bukti keracunan EG-DEG tersebut sudah kuat. Itu berasal dari biopsi atau pengambilan sampel pada ginjalnya. Banyak anak yang mengalami AKI dan terdapat cemaran EG atau DEG dalam ginjalnya.  ”Bukti epidemiologisnya juga kuat,” tuturnya.  Piprim mengatakan, setelah Kemenkes melarang pemberian obat sirup, kasus turun drastis. Pada kasus keracunan atau intoksikasi, bukti epidemiologis diutamakan.  Pengutamaan bukti epidemiologis yang digunakan untuk kejadian keracunan itu tidak hanya dilakukan di Indonesia. Menurut Piprim, WHO pun melakukannya.

Di RSCM, Penelitian Penyebab AKI Ditargetkan Segera Rampung

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/Menteri-Kesehatan-Budi-Gunadi-Sadikin-Hendra-Eka-2.jpg" alt="Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memberikan paparan saat rapat kerja dengan Komisi IX DPR di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (4/7/22). Menkes menjelaskan mengenai tahapan kelas standar BPJS Kesehatan. Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) BPJS" width="100%">
<figcaption>Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memberikan paparan saat rapat kerja dengan Komisi IX DPR di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (4/7/22). Menkes menjelaskan mengenai tahapan kelas standar BPJS Kesehatan. Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) BPJS</figcaption>
</figure>Bareskrim Kirim Tim ke Kediri, Pantau Pabrik AFI Farma Selama 11 Jam  JawaPos.com – Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengakui, penyakit acute kidney injury (AKI) atau gangguan ginjal akut dipicu banyak faktor.  Namun, faktor terbesar penyebab penyakit yang telah merenggut ratusan nyawa anak itu adalah cemaran etilena glikol (EG) dan dietilena glikol (DEG).  Saat rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi IX DPR kemarin (2/11), Budi menyatakan bahwa gangguan ginjal akut pada anak sudah lama terjadi. Namun, sejak Agustus, kasusnya melonjak. Kemenkes menerima laporan tersebut dari Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI).  Setelah mendapat laporan itu, Kemenkes melakukan investigasi. Yang dilakukan adalah melihat ada tidaknya patogen yang menjadi biang. Setelah dilihat tidak ada indikasi tersebut, dilakukan berbagai cara lain untuk mengetahui penyebab dan penanganannya. Sebab, angka fatalitas kasus itu cukup tinggi.  Pasien anak datang dengan keluhan tidak bisa kencing, tetapi masih beraktivitas normal. Lalu, dilakukan cuci darah dan tindakan lain. Namun, kondisi pasien tidak kunjung membaik. Pasien malah kehilangan kesadaran, sulit bernapas, hingga akhirnya meninggal.  ”Ada beberapa penyebab AKI. Misalnya, infeksi, kelainan kongenital, pendarahan, dehidrasi, dan yang lain,” papar Budi. Namun, pada pasien anak yang intensitas berkemihnya berkurang atau malah tidak kencing sama sekali, tidak ditemukan penyebab tersebut.  Sampai akhirnya, Badan Kesehatan Dunia (WHO) mengumumkan bahwa ada kasus di Gambia. Gejalanya serupa. Lalu, dilakukan penyelidikan kembali. Ada 34 anak yang diperiksa. Ditemukan cemaran EG dan DEG di dalam tubuh 74 persen pasien. Sebanyak 50 persen pasien memiliki obat sirup. ”Pada 18 Oktober, akhirnya kami keluarkan larangan untuk memberikan obat sirup,” ujarnya.  Selanjutnya, Budi menegaskan, posisi kementeriannya tegas menyatakan bahwa faktor terbesar penyebab AKI adalah keracunan EG dan DEG yang melebihi standar. Penyebab kematian pun demikian. ”Kami tidak ragu atau sedang mencari-cari,” katanya.  Pada kesempatan yang sama, anggota DPR sempat menyoroti kinerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Mereka mempertanyakan BPOM bisa kecolongan obat sirup yang mengandung EG dan DEG melebihi ambang batas.  Kepala BPOM Penny K. Lukito menjelaskan, lembaganya baru melakukan penyelidikan setelah ada laporan dari dokter maupun masyarakat. ”Pada 7 Oktober baru melakukan sampling,” katanya. Kegiatan pengambilan sampel obat itu berdasar riwayat pasien yang pernah mengonsumsi obat tertentu sebelum sakit.  Dia menyampaikan, kewenangan BPOM adalah melihat bahan baku. Untuk meneliti produk jadi, tidak ada payung hukumnya. Karena itu, BPOM tidak bisa melakukan investigasi.  Sekjen Gabungan Pengusaha Farmasi Indonesia (GPFI) Andreas Bayu Aji dalam RDP dengan komisi IX memberikan pernyataan bahwa industri farmasi memiliki niat menyehatkan masyarakat. Bukan membuat sakit, bahkan meninggal.  ”Kami berupaya mengikuti aturan apa pun itu. Salah satunya, CPOB (cara pembuatan obat yang baik, Red),” kata Bayu. Salah satu aturan CPOB mengatur bahan baku yang digunakan harus sesuai dengan aturan dan tidak membahayakan.  Bayu menyatakan, selama ini tidak ada kasus serupa di Indonesia. Kemunculan AKI merupakan hal baru bagi industri farmasi. Ketika ditanya apakah industri tidak menggunakan bahan berbahaya, Bayu tidak berani menjamin 100 persen.  Dia mengakui sampai sekarang belum menerima surat resmi dari Kemenkes maupun BPOM terkait dengan obat yang tidak aman maupun investigasinya. ”Kami tahunya dari media massa,” ucap Bayu.  Sementara itu, Direktur Tindak Pidana Tertentu (Dirtipidter) Bareskrim Brigjen Pipit Rismanto mengungkapkan, penyidik telah berangkat ke Kediri untuk memeriksa PT AFI Farma, produsen obat sirup. Pemeriksaan berfokus pada pembuktian materiil terkait dengan proses produksi obat sirup tersebut. ”Proses praproduksi dan produksi dilihat seperti apa,” katanya.  Rencana semula, polisi memeriksa jajaran direktur PT AFI Farma. Namun, rencana itu batal. Sebab, pada saat bersamaan, jajaran direktur memenuhi panggilan BPOM. Pemanggilan itu sempat membuat polisi kebingungan. Sebab, sebelumnya diketahui bahwa pengusutan PT AFI Farma akan dilakukan Bareskrim Polri. BPOM menangani kasus untuk dua perusahaan lain, yaitu PT Yarindo Farmatama dan PT Universal Pharmaceutical Industries. ”Yang akan kami periksa malah dipanggil BPOM,” jelasnya.  Kendati belum bisa memeriksa direktur PT AFI Farma, lanjutnya, penyidik tetap mendalami dugaan pelanggaran oleh perusahaan tersebut. Aturan yang dilanggar sudah diketahui. ”Formil sudah ada, ada aturan yang dilanggar,” ujarnya.  Sementara itu, pantauan Jawa Pos Radar Kediri, lima personel polisi kemarin mendatangi AFI Farma yang berlokasi di Kelurahan Bangsal, Kecamatan Pesantren, Kediri. Polisi datang sekitar pukul 08.00 dan baru meninggalkan lokasi sekitar pukul 19.00 tadi malam. Itu berarti sekitar sebelas jam mereka berada di area perusahaan.  Selain tim dari Bareskrim Mabes Polri, ada tim dari Unit Pidana Khusus (Pidsus) Satreskrim Polres Kediri Kota. Namun, mereka hanya melakukan pendampingan.  Apa saja yang dibawa tim Mabes Polri dari lokasi pabrik AFI Farma? Kasatreskrim Polres Kediri Kota AKP Tommy Prambana dan Kapolres Kediri Kota AKBP Wahyudi yang dihubungi melalui WhatsApp belum merespons.  Terpisah, Kadivhumas Polri Irjen Dedi Prasetyo membenarkan bahwa penyidik dari Bareskrim melakukan penyelidikan di AFI Farma. Bahkan, penyidikan itu berlangsung sejak Selasa (1/11). ’’Betul sudah dilaksanakan giat di Kediri. Tim gabungan Bareskrim dan BPOM,” kata Dedi melalui pesan singkat WhatsApp pukul 22.00 tadi malam.  Selain pengecekan dan penggeledahan di AFI Farma, tim akan melakukan hal serupa pada tiga supplier bahan baku. ’’Itu dulu ya, sekarang tim masih bekerja,” ujarnya.  Kepala BPOM Kediri Singgih Prabowo Adi saat dikonfirmasi enggan memberikan komentar. Dia mengaku sedang kedatangan petugas BPOM dari Surabaya dan Jakarta.

EG-DEG Bukan Penyebab Tunggal Gangguan Ginjal Akut

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/sirup-paracetamol.jpg" alt="ILUSTRASI: obat sirup paracetamol. (AHMAD KHUSAINI/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: obat sirup paracetamol. (AHMAD KHUSAINI/JAWA POS)</figcaption>
</figure>Cemaran Etilena Glikol 472 Kali Lipat Ambang Batas  JawaPos.com – Kementerian Kesehatan (Kemenkes) kembali mengumumkan tambahan kasus acute kidney injury (AKI) atau gangguan ginjal akut misterius. Data kumulatif hingga 31 Oktober, ada 304 kasus dengan 159 anak meninggal.  Angka tersebut naik jika dibandingkan dengan data yang diumumkan Kemenkes pada Senin (24/10). Saat itu akumulasi kasus AKI mencapai 251 anak dengan jumlah kematian 143 anak. ’’304 kasus ini dari 27 provinsi,’’ kata Jubir Kemenkes M. Syahril kemarin (1/11).  Hingga kemarin, Kemenkes belum berani memastikan penyebab AKI. Namun, dugaan sementara tetap pada cemaran etilena glikol (EG) dan dietilena glikol (DEG). Kemarin Syahril juga menyatakan bahwa ada penurunan signifikan kasus AKI setelah pemerintah melarang pemberian obat sirup sejak 18 Oktober lalu.  "Gangguan ginjal akut disebabkan banyak hal. Misalnya, infeksi, dehidrasi, atau beberapa penyakit yang memicu pendarahan. Terakhir, gagal ginjal akut ini bisa disebabkan karena keracunan," ujarnya.  Syahril melanjutkan, Kemenkes sudah melakukan penelitian bersama Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), Ikatan Apoteker Indonesia, rumah sakit, dan ahli kesehatan terkait. ’’Akhirnya mengerucut pada dugaan bahwa pelarut pada obat sirup itu ada kandungan beracun yang memicu kelainan ginjal,’’ imbuhnya. Meski demikian, dugaan itu masih harus terus dibuktikan secara ilmiah.  Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kemenkes Nadia Siti Tarmizi mengatakan, ada juga temuan pasien anak yang tidak minum obat sirup sama sekali. Jumlahnya diperkirakan 10 persen dari total kasus. Di Jogjakarta, ditemukan 13 anak yang tidak ada riwayat minum obat sirup. ’’Jadi, ada anak dengan gangguan ginjal akut, tapi tidak minum obat sirup atau cair,’’ tuturnya.  Sebanyak 128 sampel telah diperiksa Kemenkes. Masih ada 83 sampel yang harus diinvestigasi. Menurut Nadia, ada beberapa anak yang tidak diambil sampelnya karena tidak sempat atau sudah meninggal.  Untuk memastikan penanganan kasus AKI berjalan dengan baik, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menyambangi kantor BPOM. Dia mengecek pengujian obat sirup yang diduga mengandung etilena glikol dan dietilena glikol.  Muhadjir menegaskan, kasus obat mengandung bahan pelarut yang melebihi ambang batas harus ditindaklanjuti agar dapat diketahui apakah itu merupakan kasus cemaran atau kesengajaan. ’’Karena dari sananya bahan penolong ini cukup tinggi dosisnya. Secara detail tadi dapat informasi dari lab, itu kandungannya bisa dilihat berapa ambang batas minimumnya,’’ terangnya.  Hal itu, kata Muhadjir, bisa dijadikan dasar dan alat bukti untuk menjelaskan siapa yang bisa dijerat pidana. Dengan terbukanya kasus tersebut, para pelaku industri yang sudah baik dan patuh, tapi terkena imbas penahanan produk, bisa segera dipulihkan kembali.  Di sisi lain, anggota Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay menilai terlalu dini jika pemerintah hanya menyalahkan produsen obat. ’’Bisa jadi justru ada pada sistem pengawasan di BPOM dan Kemenkes,’’ tegasnya.  Sebab, menurut dia, pengawasan adalah tugas BPOM. Seharusnya ada pengawasan pre-market dan post-market. Jika pengawasan pre-market benar, seharusnya sebelum obat dipasarkan dapat diketahui mana yang berbahaya dan mana yang tidak. Atau, mana yang mengandung zat EG/DEG dan mana yang tidak. "Tapi, ini kan sepertinya BPOM dan Kemenkes justru kaget, kok tiba-tiba banyak kasus. Kalau sama-sama terkejut, berarti mereka nggak mengawasi," ungkapnya.  Artinya, izin tetap dikeluarkan meskipun obat itu berbahaya. Sebab, tidak mungkin barang bisa dipasarkan jika izinnya tak dipenuhi. "Justru seharusnya proses itu ditekankan. Jadi, bukan hanya produsen yang salah. Mereka-mereka yang mengawasi juga dimintai pertanggungjawaban," jelas politikus PAN tersebut.  Saleh juga meminta kasus itu benar-benar ditelusuri agar tak terulang lagi. Sistem pengamanan obat harus terjaga dengan baik. Dengan begitu, ketahanan obat dan pangan bisa terjamin.  Selain itu, pemerintah didesak menyelesaikan masalah tersebut sampai ke akarnya. Menurut Saleh, pemerintah masih jauh dari sana. Apalagi, faktor utama penyebab AKI belum ditemukan. Padahal korban terus bertambah. ’’Kita belum dapat kepastian apa yang menyebabkan AKI ini. Yang ada baru dugaan penggunaan obat yang mengandung zat ED dan DEG yang berlebihan,’’ tuturnya.  Selain itu, lanjut dia, pemerintah harus segera mengklasifikasi mana obat sirup yang aman dan tidak. Terlebih, saat ini sudah memasuki musim pancaroba. Banyak orang yang rentan terserang batuk dan pilek.  Di sisi lain, Bareskrim telah melakukan gelar perkara kasus gagal ginjal akut. Hasilnya, disepakati untuk meningkatkan status kasus dari penyelidikan ke penyidikan terhadap PT AFI Farma. Perusahaan itu memproduksi obat sirup yang belakangan diketahui mengandung EG melebihi ambang batas hingga 236,39 mg. Padahal ambang batas cemaran EG hanya 0,5 mg.  Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri Brigjen Pipit Rismanto mengatakan, kesepakatan meningkatkan status kasus itu didasarkan pada penyidik Bareskrim dan BPOM. "PT AFI Farma memproduksi obat sirup merek Paracetamol," ucapnya kemarin.  Bareskrim hanya meningkatkan status kasus untuk satu perusahaan. Dua perusahaan lain yang diduga melanggar ditangani oleh BPOM. Dua perusahaan itu adalah PT Yarindo Farmatama dan PT Universal Pharmaceutical. Namun, belum bisa dipastikan siapa tersangka dari PT AFI Farma. Masih dilakukan pendalaman untuk mengetahuinya.  Pasien di Lampung Meninggal  Setelah dirawat selama delapan hari di Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Moeloek (RSUDAM), bayi berusia 13 bulan yang didiagnosis gagal ginjal akhirnya meninggal dunia. "Iya benar, bayi 13 bulan yang dirawat dan menjadi kasus pertama gagal ginjal meninggal dunia pada 28 Oktober lalu," kata Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Reihana, Minggu (30/10), melalui pesan WhatsApp, seperti dilansir Radar Lampung.  Dia mengatakan, bayi tersebut sudah mendapatkan tindakan cuci darah atau continuous ambulatory peritoneal dialysis (CAPD). Kondisinya membaik. Bayi itu bahkan sempat mengeluarkan urine. Namun, belakangan ini kondisi bayi tersebut terus menurun. ’’Sampai setelah delapan hari dirawat meninggal dunia,’’ lanjut Reihana. Bayi 13 bulan itu menjadi bayi ketiga yang dinyatakan meninggal karena diagnosis gagal ginjal. Dua bayi lainnya berusia 11 bulan dan 8 bulan.  Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Moeloek (RSUDAM) Lukman Pura mengingatkan para orang tua untuk tidak panik dengan kasus gagal ginjal akut misterius itu. Namun, para orang tua harus tetap waspada. "Jika menemui gejala pada anak, segera mencari pertolongan pada tenaga kesehatan terdekat, terutama jika ada gejala panas, batuk, pilek, dan tidak ada urine," kata Lukman.

AFI Farma Calon Tersangka Kasus Gangguan Ginjal Akut pada Anak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/kaffa.jpg" alt="Hasan Bisri menunjukkan foto Fissilmi Kaffa. Bocah 11 tahun itu meninggal setelah divonis gagal ginjal akut. (Mukhamad Rosyidi/Jawa Pos Radar Bromo)" width="100%">
<figcaption>Hasan Bisri menunjukkan foto Fissilmi Kaffa. Bocah 11 tahun itu meninggal setelah divonis gagal ginjal akut. (Mukhamad Rosyidi/Jawa Pos Radar Bromo)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Fissilmi Kaffa, 11, tidak pernah punya sakit yang serius. Tiba-tiba dia divonis mengalami gagal ginjal akut. Pelajar kelas V SD itu akhirnya meninggal meski sempat dirujuk ke rumah sakit.  Hasan Basri, 39, orang tua Kaffa, mengaku kaget saat putra pertamanya itu disebut menderita gangguan ginjal akut misterius. ”Saya kaget sekali. Saya langsung browsing waktu itu untuk mengetahui apa penyakit yang disebutkan dokter. Katanya gagal ginjal akut misterius,” ujar Hasan saat ditemui Jawa Pos Radar Bromo di kediamannya di perbatasan Kelurahan Gondangwetan dan Desa Pekangkungan, Kecamatan Gondangwetan, Senin (24/10).  Hari itu, pihak keluarga baru saja menggelar tahlilan 40 hari meninggalnya Fissilmi Kaffa.  Bapak dua anak tersebut lantas menceritakan, sekitar 19 Agustus, badan Kaffa panas. Awalnya Hasan tidak curiga. Sebab, sakit panas memang biasa dialami anak-anak. Hasan lantas mengompres Kaffa agar demamnya turun. Setiap Kaffa panas, Hasan memang tidak memberinya obat. Hanya dikompres biasa. Dua hari kemudian biasanya sembuh. ”Tapi, ini sampai tiga hari tidak sembuh-sembuh. Bahkan pada 22 Agustus subuh itu kejang. Karena itu, saya bawa ke Puskesmas Gondangwetan,” katanya.  Puskesmas sudah tidak bisa menangani. Puskesmas merujuk ke rumah sakit terdekat, yakni RSUD R. Soedarsono Kota Pasuruan. Saat itu Kaffa dalam keadaan sudah tidak sadarkan diri. Pihak rumah sakit memberikan infus parasetamol untuk menurunkan demamnya. ”Di Purut (sebutan RSUD R. Soedarsono, Red) dia dirawat selama tiga hari. Dan, dalam perawatan itu Kaffa divonis infeksi otak. Jadi, harus dirujuk ke Bangil,’’ ungkapnya dengan mata berkaca-kaca.  Namun, sampai empat hari di RSUD Bangil, belum ada tanda-tanda anaknya membaik. Saat itu rumah sakit belum berani melakukan CT scan. Hasan sempat ingin membawa pulang karena tidak ada tindakan itu. ”Tapi, tidak jadi karena besoknya langsung dilakukan CT scan,” katanya.  Hasilnya, tidak ditemukan infeksi otak pada Kaffa. Saat itu Kaffa divonis gagal ginjal. ”Sebelum divonis gagal ginjal, memang ada gangguan kencing. Kalau nggak salah ya saat dirawat dapat empat hari di Bangil itu,” tuturnya.  Bersamaan dengan vonis itu, dokter yang menangani memutuskan Kaffa kembali harus dirujuk. Kali ini ke RSUD dr Soetomo Surabaya. ”Tiga hari dari vonis itu, baru kemudian anak saya dirujuk ke dr Soetomo. Ada banyak pertimbangan sehingga tiga hari kemudian baru berangkat. Tepatnya pada 3 September,” jelasnya.  Di RSUD dr Soetomo, Kaffa langsung menjalani cuci darah. Namun, tak ada perkembangan signifikan. Kaffa tak kunjung sadar. Karena itu, CT scan dilakukan lagi untuk mengetahui sakitnya. ”Dan, hasilnya anak saya dinyatakan infeksi otak dan gagal ginjal akut,” tuturnya. ”Perkiraan 20 hari anak saya tidak sadar,” imbuh dia.  Di bagian lain, Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia (PP IAI) Noffendri menginginkan agar seluruh pihak percaya kepada apoteker. ”Apotek adalah fasilitas kesehatan seperti halnya rumah sakit dan puskesmas. Tapi, akhir-akhir ini apotek mendapat kunjungan dari aparat pemerintah untuk melakukan penarikan dan penyegelan di sarana kesehatan,” ujarnya kemarin.  Pernyataan Noffendri merujuk pada penyegelan sejumlah apotek pasca diumumkannya obat-obat yang berpotensi mengakibatkan acute kidney injury (AKI) atau gangguan ginjal akut misterius. Misalnya, yang dilakukan Menko PMK Muhadjir Effendy di Bogor pada 22 Oktober lalu.  Noffendri mengatakan, apoteker akan mematuhi aturan dan menjaga kualitas obat. Apoteker juga akan menarik obat sesuai dengan prosedur. ”Untuk sementara waktu kami tidak melayani pemberian obat sirup kepada masyarakat,” ucapnya.  Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi pada kesempatan lain menyatakan, pada tujuh di antara sepuluh anak yang dirawat di RSUP dr Cipto Mangunkusumo, terdapat etilena glikol (EG) dan dietilena glikol (DEG) dalam tubuhnya. ”Itu yang kemudian jadi dasar kami menghentikan sementara (pemberian obat sirup, Red) agar aman sambil menunggu proses pemeriksaan berlanjut di BPOM,” tuturnya.

20 Hari Tak Sadarkan Diri, Divonis Gagal Ginjal Akut, Lalu Meninggal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/Maiden-NDTV.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menegur keras India atas insiden meninggalnya anak-anak di Gambia, Afrika. Hal itu ada kaitannya usai mengonsumsi obat sirop buatan India. Obat-obatan itu tercemar senyawa Etilena Glikol dan Dietilena Glikol (EG dan DEG) yang memicu risiko kerusakan ginjal.  Peneliti dan Asisten Manajer Program Lembaga Takshashila, India, Mahek Nankani, mengungkapkan kejadian di Gambia adalah sebuah pengingat untuk membersihkan kekacauan sistem regulasi obat di India. Padahal India selama ini dikenal sebagai apotek dunia.  "Sudah saatnya India mulai membersihkan kekacauan di industri farmasi sebelum insiden serupa terjadi," jelasnya.  Sistem regulasi obat yang kurang memadai di negara itu kembali mendapat sorotan setelah 69 anak di Gambia meninggal setelah mengonsumsi sirop obat batuk yang diproduksi oleh perusahaan farmasi yang berbasis di Haryana. India adalah negara terbesar ketiga di dunia dalam hal memproduksi obat dalam jumlah tertinggi. Namun, obat-obatan palsu beredar di pasar dengan bebas.  "Pengujian kualitas yang lemah, sistem pengadaan dan pasokan di bawah standar, sistem otoritas perizinan yang terputus-putus, dan kesenjangan dalam penerapan undang-undang pengaturan obat harus diperbaiki," ungkapnya.  Catatan Buruk Regulasi Obat di India  Ternyata ini bukan pertama kalinya obat-obatan gagal dalam tes kualitas dan menyebabkan hilangnya nyawa di India. Antara Desember 2019 dan Januari 2020, sirop obat batuk juga tercemar dietilena glikol dan dikaitkan dengan kematian 14 bayi di distrik Ramnagar dan Jammu di Udhampur. Kemudian, penilaian CDSCO yang dilakukan antara 2014 dan 2016 menemukan bahwa 5 persen obat-obatan India, banyak di antaranya diproduksi oleh perusahaan farmasi besar, gagal dalam tes kualitas.  Di Himachal Pradesh, tes kontrol kualitas pada sekitar enam sampel obat gagal pada Juni 2020. Ada juga insiden sebelumnya pada 2016, ketika lembaga penegak obat dari tujuh negara bagian mengklaim bahwa 27 obat-obatan yang dijual oleh farmasi India memiliki kualitas yang lebih rendah.  "Konsumsi obat di bawah standar secara terus menerus terbukti menyebabkan penurunan efektivitas suatu obat untuk mengobati penyakit. Selain itu, dalam beberapa kasus, pasien juga mengalami efek samping dari bahan yang tidak terduga," katanya.  Mahek Nankani menambahkan meski produksi obat-obatan dan perangkat di bawah standar dapat dituntut di bawah hukum, sebagian besar waktu para pelanggar dibebaskan karena pengawasan yang buruk. Bahkan, jika suatu obat diduga dilarang di satu negara bagian, obat tersebut dapat dengan mudah dijual dan dikonsumsi di negara bagian lain karena kurangnya mekanisme pengikatan tingkat nasional.  "Karena kehadiran beberapa regulator selalu ada masalah koordinasi dan penegakan tunggal. Selain itu, baik inspektur maupun SDRA (Otoritas Pengatur Obat Negara) tidak diharuskan untuk menyimpan catatan produsen obat yang tidak patuh dan melanggar. Ini telah berulang kali menyebabkan masalah dengan pelacakan dan penuntutan pelanggar berulang," jelasnya.  Menurut catatannya, ada banyak kasus persetujuan obat tanpa bukti yang memadai dan penyalahgunaan proses persetujuan oleh produsen dan regulator. Undang-undang obat India yang lemah menelan korban jiwa orang-orang di seluruh dunia.  "Insiden Gambia baru-baru ini adalah peringatan bagi kami untuk memperkuat kerangka peraturan obat kami. Ada kebutuhan akan mekanisme dan struktur yang lebih baru. Kerangka peraturan obat baru harus didasarkan pada gagasan transparansi, efektivitas, dan sesuai dengan standar yang ditetapkan internasional dan kebutuhan publik kontemporer. Sudah saatnya kita mulai membersihkan kekacauan di industri farmasi sebelum insiden serupa terjadi lagi," tegasnya.

India Ternyata Pernah Punya Riwayat Obat Tercemar EG dan DEG

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/Kepala-BPOM-Penny-K.-Lukito-Miftahul-Hayat-10.jpg" alt="Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Penny K. Lukito memberikan konferensi pers penjelasan hasil pengawasan BPOM terkait sirup obat yang tidak menggunakan Propilen Glikol, Polietilen Glikol, Sorbitol dan Gliserol.di Kantor BPOM, Jakarta, Minggu (23/10/2" width="100%">
<figcaption>Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Penny K. Lukito memberikan konferensi pers penjelasan hasil pengawasan BPOM terkait sirup obat yang tidak menggunakan Propilen Glikol, Polietilen Glikol, Sorbitol dan Gliserol.di Kantor BPOM, Jakarta, Minggu (23/10/2</figcaption>
</figure>EG dan DEG Melebihi Batas Penyebab Gangguan Ginjal Akut pada Anak  JawaPos.com – Kementerian Kesehatan (Kemenkes) memastikan obat dengan kandungan etilena glikol (EG) atau dietilena glikol (DEG) melebihi batas sebagai penyebab acute kidney injury (AKI) atau gangguan ginjal akut misterius pada anak. Itu berdasar serangkaian pemeriksaan laboratorium patologi.  Kemarin (24/10) Presiden Joko Widodo (Jokowi) memanggil <a href="https://www.jawapos.com/tag/menteri-kesehatan-budi-gunadi-sadikin/">Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin</a> serta Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Penny K. Lukito untuk mengetahui perkembangan penanganan penyakit itu.  Dalam kesempatan itu, Kemenkes memaparkan telah melakukan berbagai upaya untuk mengetahui penyebab penyakit tersebut.  Budi menjelaskan, jumlah kasus AKI naik sejak Agustus lalu –meski sebenarnya mulai ada laporan sejak Januari. Sejak ada lonjakan kasus, Kemenkes melakukan review dengan cara patologi atau mengetahui bagaimana penyakit tersebut terjadi. ”Jadi, kami lakukan (penelitian) laboratorium patologi,” ujarnya setelah bertemu presiden. Ada kecurigaan bahwa AKI disebabkan virus, bakteri, atau parasit.  Tes patologi berlangsung sampai September. Tes itu dilakukan terhadap pasien yang teridentifikasi memiliki gejala serupa. Awalnya leptospira dan Covid-19 diduga sebagai biangnya. Namun, hasilnya kecil sekali disebabkan virus atau bakteri.  Pada 5 Oktober Badan Kesehatan Dunia (WHO) mengeluarkan surat yang isinya peringatan kasus di Gambia, Afrika. Ada sedikit titik terang. Sebab, WHO menyebut ada dugaan anak-anak di Gambia meninggal karena AKI setelah minum obat yang mengandung EG atau DEG. ”Sesudah itu kami berkomunikasi dengan WHO dan pemerintah Gambia,” ujar Budi.  Kemenkes lalu melakukan analisis toksikologi untuk melihat dampak buruk dari zat kimia yang masuk dalam tubuh. Setelah pengujian pada darah sepuluh anak yang terpapar AKI, diketahui ada tujuh yang mengandung EG dan DEG. Kemenkes juga memeriksa pasien yang meninggal dengan cara biopsi atau pengambilan sampel, yakni ginjalnya. ”Setelah kami cek, 100 persen memang terjadi kerusakan ginjal sesuai ciri-ciri yang disebabkan zat kimia ini,” kata Budi.  Upaya lainnya, Kemenkes mendatangi rumah pasien yang memiliki gejala AKI. Itu dilakukan untuk melihat obat apa yang digunakan atau pernah diminum. ”Di rumah pasien ditemukan sebagian besar obat-obatan yang mengandung senyawa itu,” bebernya.  Dengan beberapa langkah yang sudah dilakukan Kemenkes, Budi menyimpulkan bahwa obat yang mengandung EG dan DEG menjadi biangnya. EG dan DEG merupakan cemaran dari propilena glikol, polietilena glikol, sorbitol, dan gliserin atau gliserol.  Sebenarnya cemaran EG dan DEG tidak bisa dinolkan. Namun, sesuai dengan Farmakope dan standar baku nasional, ambang batas aman atau tolerable daily intake (TDI) untuk cemaran EG dan DEG adalah 0,5 mg/kg berat badan per hari.  Beberapa waktu lalu Kemenkes melarang penggunaan seluruh obat yang berbentuk sirup. Menurut Budi, larangan itu efektif. Sebab, ada penurunan jumlah pasien yang masuk ke rumah sakit.  <a href="https://www.jawapos.com/tag/kepala-bpom-penny-k-lukito/">Kepala BPOM Penny K. Lukito</a> menambahkan, pihaknya telah melakukan pengujian obat-obatan yang diduga ada cemaran EG dan DEG. Selanjutnya, BPOM juga sudah mendapatkan dua industri farmasi yang akan ditindaklanjuti ke ranah pidana. Artinya, ada tindakan yang menyebabkan cemaran EG dan DEG lebih dari ambang batas.  Bahkan, Penny menyebut kandungan EG dan DEG sangat tinggi dan bisa mengakibatkan kerusakan ginjal akut. ”Jadi, kedeputian IV bidang penindakan sudah kami tugaskan untuk masuk ke <a href="https://www.jawapos.com/tag/industri-farmasi/">industri farmasi</a> tersebut bekerja sama dengan kepolisian,” tegasnya. Penyelidikan yang merujuk pada pidana pun segera dilakukan.  Penny menyatakan, BPOM mengambil sampel secara rutin. Saat registrasi produk obat, bahan baku yang digunakan harus dilaporkan. Pelaku usaha juga harus menguji sampel secara mandiri. ”Nah, khusus untuk cemaran EG dan DEG, sampai saat ini di dunia internasional belum ada standar yang mengatakan untuk diuji. Itulah kenapa kita tidak pernah menguji,” ujar dia.  BPOM sudah meminta penarikan obat yang mengandung EG dan DEG yang tidak sesuai dengan batas aman. Itu dilakukan produsen dan dilaporkan ke BPOM.  Sehari sebelumnya, BPOM merilis tiga merek obat sirup yang terdapat cemaran EG atau DEG yang melebihi ambang batas. Obat tersebut adalah Unibebi Cough Syrup, Unibebi Demam Drop, dan Unibebi Demam Syrup.  Sementara itu, Kadivhumas Polri Irjen Dedi Prasetyo menyatakan, tim gabungan telah bekerja untuk mendalami hasil laboratorium terhadap berbagai obat yang diduga menjadi penyebab gagal ginjal akut misterius pada anak. Termasuk juga urine, darah, dan sampel obat. ”Semua sampel dari Kemenkes,” katanya.  Penyidik kasus tersebut gabungan dari Direktorat Tindak Pidana Narkoba (Dittipid Narkoba), Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dittipidter), Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus), dan Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) serta Pusat Laboratorium Forensik (Pulabfor) Polri. ”Kasus dalam status penyelidikan,” ucapnya.  Di bagian lain, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (<a href="https://www.jawapos.com/tag/kemen-pppa/">Kemen PPPA</a>) mendesak adanya investigasi menyeluruh terhadap kasus yang merenggut nyawa 141 anak tersebut. Dengan begitu, dapat diketahui penyebab serta tidak ada korban lagi. ”Dan dapat dijatuhkan sanksi tegas apabila ada kelalaian atau pelanggaran dalam kasus ini,” ujar Plt Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak Kemen PPPA Rini Handayani.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#etilena glikol

Berita Terkini