<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/13/Ngada1-4276342394.jpeg" alt="Mantan Kapolres Ngada AKBP Fajar Widyadharma Lukman Sumatmaja ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana asusila terhadap anak. (Polri)" width="100%">
<figcaption>Mantan Kapolres Ngada AKBP Fajar Widyadharma Lukman Sumatmaja ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana asusila terhadap anak. (Polri)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com </strong>&ndash; Mabes Polri menetapkan mantan Kapolres Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT), AKBP Fajar Widyadharma Lukman Sumaatmaja sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana asusila terhadap anak.</p> <p>Kamis (13/3) hari ini, Fajar ditunjukkan kepada publik dengan mengenakan pakaian tahanan. Tidak hanya proses hukum pidana, Polri memastikan proses etik oleh Divisi Propam Polri tetap berjalan.&nbsp;</p> <p>Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menyampaikan bahwa proses etik dan proses pidana terhadap AKBP Fajar berlangsung secara simultan.</p> <p>Sehingga yang bersangkutan akan mendapat hukuman ganda atas tindakan yang sudah dia lakukan selama menjadi kapolres Ngada.&nbsp;</p> <p>&rdquo;Polri dalam hal ini telah melakukan tindakan tegas terhadap FWLS (AKBP Fajar), eks kapolres Ngada, melalui proses kode etik dan bersamaan atau simultan dengan itu tindak pidananya ditangani,&rdquo; kata Trunoyudo.&nbsp;</p> <p>Jenderal bintang satu Polri itu menyampaikan bahwa dalam penanganan kasus tersebut, pihaknya sangat hati-hati. Tujuannya untuk memastikan AKBP Fajar mendapat hukuman yang sesuai dengan perbuatannya.</p> <p>Sebab, perbuatannya sangat tidak patut. Dia melecehkan tiga orang anak di bawah umur. Masing-masing berusia 6, 13, dan 16 tahun. Selain itu, ada seorang korban lain yang berusia 20 tahun.&nbsp;</p> <p>&rdquo;Polri wajib melakukan langkah-langkah secara cermat, teliti, di mana langkah-langkah itu juga dalam rangka mendasari hak-hak perlindungan anak secara prosedur. Sehingga secara komprehensif, seluruh perbuatan terduga pelaku dapat dikonstruksikan merupakan patut diduga tindak pidana terhadap kejahatan hak-hak terhadap perlindungan anak,&rdquo; terang Trunoyudo.&nbsp;</p> <p>Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo juga sudah buka suara terkait dengan hal tersebut. Secara tegas, orang nomor satu di Korps Bhayangkara itu menyampaikan bahwa seluruh perbuatan AKBP Fajar harus dipertanggungjawabkan. Maka yang bersangkutan bakal disanksi secara tegas.&nbsp;</p> <p>&rdquo;Kasus tersebut akan ditindak tegas, baik pidana maupun etik,&rdquo; kata Kapolri kepada awak media di Jakarta.&nbsp;</p> <p>Sebelumnya Polri telah memindahkan Kapolres Ngada AKBP Fajar Widyadharma Lukman Sumaatmaja dari jabatannya.</p> <p class="class-paragraph">Dalam Surat Telegram bernomor ST/489/III/KEP./2025. Dari Polres Ngada yang berada di bawah jajaran Polda Nusa Tenggara Timur (NTT), AKBP Fajar dipindahkan ke Jakarta.&nbsp;</p> <p>Dalam Surat Telegram bernomor ST/489/III/KEP./2025, Mabes Polri memutasikan 442 personel. AKBP Fajar termasuk salah satu perwira menengah (pamen) Polri yang masuk dalam Surat Telegram tersebut. &rdquo;Dimutasikan sebagai pamen Yanma Polri,&rdquo; bunyi Surat Telegram itu.</p>

Mabes Polri menetapkan mantan Kapolres Ngada NTT AKBP Fajar Widyadharma sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana asusila terhadap anak.

Mantan Kapolres Ngada NTT AKBP Fajar Widyadharma jadi Tersangka Kasus Asusila Anak, Polri Pastikan Proses Etik Berjalan Simultan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/24/IMG_20250123_181350-2051393866.jpg" alt="Ilustrasi ekshumasi makam almarhum Darso di TPU Sekrakal, Semarang, Jawa Tengah, Senin (13/1)., yangdiduga tewas akibat dianiaya enam anggota polisi Kota Jogjakarta. (Makna Zaezar/Antara)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi ekshumasi makam almarhum Darso di TPU Sekrakal, Semarang, Jawa Tengah, Senin (13/1)., yangdiduga tewas akibat dianiaya enam anggota polisi Kota Jogjakarta. (Makna Zaezar/Antara)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong>&ndash;Enam anggota Polresta Jogjakarta yang diduga terlibat dalam kasus kematian Darso, 43, warga Semarang, Jawa Tengah, dikenai sanksi penempatan khusus (patsus). Mereka ditempatkan di Markas Polda Daerah Istimewa Jogjakarta selama 30 hari.</p> <p>Kepala Bidang Humas Polda DI Jogjakarta Komaris Besar Polisi Ihsan menyebut, penjatuhan sanksi tersebut karena enam polisi itu diduga melanggar prosedur operasi standar (SOP) dalam penanganan kasus kecelakaan lalu lintas (laka lantas) yang melibatkan Darso.</p> <p>&rdquo;Sudah seminggu yang lalu keenam terduga pelanggar kode etik ini telah kita laksanakan penempatan di tempat khusus di Polda DI Jogjakarta. Tentunya sudah dibebaskan dari tugas karena kami tempatkan di tempat khusus selama 30 hari,&rdquo; ujar Ihsan seperti dilansir dari <em>Antara</em>.</p> <p>Ihsan menuturkan, terhadap enam anggota Polresta Jogjakarta itu, Bidang Profesi dan Pengamanan (Bid Propam) Polda DI Jogjakarta berfokus memeriksa prosedur dalam penanganan laka lantas pada 12 Juli 2024 yang melibatkan Darso.</p> <p>&rdquo;Memang hasil dari pemeriksaan di Bid Propam Polda DI Jogjakarta ditemukan adanya pelanggaran etik yang saat ini sudah berproses untuk etiknya karena diduga melakukan pelanggaran terkait SOP dalam hal penanganan laka lantas,&rdquo; kata Ihsan.</p> <p>Meski demikian, Kombes Ihsan menegaskan, terkait dugaan keterlibatan enam anggota Polresta Jogjakarta dalam kasus kematian Darso sepenuhnya ditangani penyidik Polda Jawa Tengah.</p> <p>Menurut dia, enam anggota Satuan Lalu Lintas Polresta Jogjakarta tersebut telah memenuhi panggilan penyidik Polda Jateng sebagai saksi.</p> <p>&rdquo;Kemarin memang sudah ada panggilan dari penyidik Polda Jateng. Sudah kita berangkatkan anggota untuk menghadiri pemeriksaan sesuai dengan panggilan sebagai saksi,&rdquo; tandas Ihsan.</p> <p>Kasus laka yang terjadi pada 12 Juli 2024 melibatkan pengendara motor bernama Tutik Wiyanti dengan mobil yang dikemudikan Darso di Jalan Mas Suharto, Danurejan, Kota Jogjakarta. Tutik yang menjadi korban dalam kecelakaan itu mengalami luka di leher.</p> <p>Pada hari yang sama, kecelakaan berikutnya terjadi ketika Restu Yosepta Gerimona, suami Tutik, berusaha mengejar mobil yang ditunggangi Darso beserta dua rekannya. Saat itu Darso bersama rekannya dianggap berusaha kabur atau lepas tanggung jawab setelah sempat mengantar Tutik ke RS Bethesda Lempuyangwangi. Mobil itu lantas menyerempet Geri hingga terjatuh.</p> <p class="class-paragraph">Geri kemudian melaporkan kejadian itu ke Polresta Jogjakarta. Berbekal identitas KTP Darso yang sempat difoto keluarga korban, enam orang dari Tim Unit Gakkum Satlantas Polresta Jogjakarta melakukan penjemputan terhadap Darso di Semarang pada 21 September 2024 untuk penyelidikan terkait kecelakaan lalu lintas itu.</p> <p>Pada 10 Januari 2025, keluarga Darso melaporkan anggota Satuan Lalu Lintas Polresta Jogjakarta ke Polda Jawa Tengah atas dugaan melakukan penganiayaan hingga menyebabkan Darso meninggal dunia, setelah beberapa hari sempat dirawat di rumah sakit.</p>

Enam anggota Polresta Jogjakarta yang diduga terlibat kasus kematian warga Semarang, dikenai sanksi penempatan khusus di Polda Jogjakarta

Enam Polisi Terduga Penganiaya Darso Disanksi Patsus di Mapolda DI Jogjakarta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/17/nawawi-p-349637190.jpg" alt="Ketua sementara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango." width="100%">
<figcaption>Ketua sementara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango.</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Ketua Sementara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango merasa prihatin atas dugaan kasus pelanggaran etik yang menyeret Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron. Menurut Nawawi, seharusnya Pimpinan KPK memberikan contoh baik dalam kerja-kerja pemberantasan korupsi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Prihatin aja dengan situasi seperti ini, bukannya menunjukkan kerja-kerja pemberantasan korupsi, malah menyajikan seperti ini kepada masyarakat," kata Nawawi usai menjadi saksi dalam kasus dugaan pelanggaran etik di Gedung ACLC KPK, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Kamis (16/5).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pimpinan KPK berlatar belakang hakim ini mengaku tidak nyaman, jika sesama rekan pimpinan KPK tersandung permasalahan etik.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/jabodetabek/014658488/bercak-darah-mengering-masih-terlihat-di-lokasi-penusukan-imam-mushola-di-kebon-jeruk-jakbar">Bercak Darah Mengering Masih Terlihat di Lokasi Penusukan Imam Mushola di Kebon Jeruk Jakbar</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saya rasa nggak nyaman banget selaku pimpinan di lembaga ini," ucap Nawawi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Nawawi mengaku sempat diklarifikasi oleh Dewas KPK terkait dugaan permasalahan etik yang menyeret Nurul Ghufron. Karena diduga, Ghufron menyalahgunakan jabatan setelah membantu memutasi pegawai Kementerian Pertanian (Kementan).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saya pernah diklarifikasi oleh Dewas sebelumnya dan sudah sampaikan, saya tidak tahu menahu sama urusan itu, kemudian dipanggil juga jadi saksi. Ya saya ulangi juga pernyataan saya, saya nggak tahu menahu," tegas Nawawi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Oleh karena itu, Nawawi mengaku sangat sedih terkait kualitas pimpinan KPK. "Sedih aja gitu," cetus Nawawi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Sebagaimana diketahui,&nbsp;Nurul Ghufron dilaporkan ke Dewas KPK atas dugaan pelanggaran etik lantaran membantu mutasi pegawai Kementan ke Malang, Jawa Timur. Nurul Ghufron diduga telah menyalahgunakan wewenang dan perdagangan pengaruh sebagai pimpinan KPK.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ghufron lantas menggugat Dewas KPK ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta pada Rabu, 24 April 2024. Gugatan terdaftar dengan nomor perkara: 142/G/TF/2024/PTUN.JKT. Ghufron menyebut penanganan laporan masyarakat terkait dugaan pelanggaran etik terhadap dirinya sudah kedaluwarsa, sehingga tidak bisa lagi diproses oleh Dewas KPK.</div> </div>

Ketua Sementara KPK Nawawi Pomolango merasa prihatin atas dugaan kasus pelanggaran etik yang menyeret Nurul Ghufron.

Ketua KPK Prihatin Rekannya Sesama Pimpinan Tersandung Pelanggaran Etik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/14/Nurul-Ghufron-Dery-Ridwansah-2JPG-317390329.jpg" alt="Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron usai menjalani sidang dugaan pelanggaran etik oleh Dewas KPK di gedung ACLC KPK, Jakarta, Selasa (14/5/2024)." width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron usai menjalani sidang dugaan pelanggaran etik oleh Dewas KPK di gedung ACLC KPK, Jakarta, Selasa (14/5/2024).</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron telah menjalani sidang dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku yang diselenggarakan Dewan Pengawas (Dewas) KPK. Ghufron mengaku dirinya menghormati proses persidangan etik yang dilakukan Dewas KPK.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ghufron menjalani persidangan etik selama kurang lebih enam jam, sejak pukul 09.25 WIB sampai dengan pukul 15.35 WIB.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jadi alhamdulillah sidang etik pertama atas dugaan pelanggara etik saya tadi diselengarakan secara maraton, karena saksinya kalau enggak salah ada enam yang sudah dihadirkan dan saya welcome atas proses ini, dan tentu kami menghormati proses persidangan ini," kata Ghufron usai menjalani persidangan etik di Gedung ACLC KPK, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Selasa (14/5).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/oto-dan-tekno/014650835/8-aplikasi-youtube-converter-terbaik-gratis-dan-praktis">8 Aplikasi YouTube Converter Terbaik, Gratis dan Praktis!</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia menyerahkan sepenuhnya dugaan pelanggaran etik itu kepada Dewas KPK. Ghufron menyebut, hasil persidangan itu juga akan segera diumumkan Dewas KPK.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saya kira ini akan lebih cepat dari yang diperkirakan, mungkin minggu depan akan selesai," ucap Ghufron.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pimpinan KPK berlatar belakang akademisi ini mengutarakan, gugatan terhadap Dewas KPK ke PTUN yang diajukannya berbeda dengan proses persidangan etik. Menurutnya, alasan dirinya mengajukan gugatan ke PTUN Jakarta, karena memandang dugaan kasus pelanggaran etik terhadapnya telag kedaluwarsa.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">"Disini tentang materinya, di PTUN itu bicara tentang forumnya, ini ada atas forumnya yang sudah dalam pandangan kami, saya itu sudah kedaluwarsa. Ini nanti biar semua materi sesuai degan bidangnya," tegas Ghufron.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kehadiran Ghufron dalam persidangan etik hari ini, setelah sebelumnya dirinya mangkir dari panggilan persidangan etik yang diselenggarakan Dewas KPK, pada Kamis (2/5) lalu. Sehingga, Dewas KPK saat itu terpaksa menunda sidang dugaan pelanggaran etik Ghufron.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Sebagaimana diketahui,&nbsp;Nurul Ghufron dilaporkan ke Dewas KPK atas dugaan pelanggaran etik lantaran membantu mutasi pegawai Kementan ke Malang, Jawa Timur. Nurul Ghufron diduga telah menyalahgunakan wewenang dan perdagangan pengaruh sebagai pimpinan KPK.</div> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ghufron lantas menggugat Dewas KPK ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta pada Rabu, 24 April 2024. Gugatan terdaftar dengan nomor perkara: 142/G/TF/2024/PTUN.JKT. Ghufron menyebut penanganan laporan masyarakat terkait dugaan pelanggaran etik terhadap dirinya sudah kedaluwarsa, sehingga tidak bisa lagi diproses oleh Dewas KPK.</div> </div> </div> </div> </div>

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron telah menjalani sidang dugaan pelanggaran kode etik.

Usai 6 Jam Jalani Persidangan Etik, Nurul Ghufron: Minggu Depan Selesai

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/22/JKT-1-FIRLI-BAHURI-DIPERIKSA-DEWAS-FED-6JPG-3221840281.jpg" alt="Ketua KPK Non Aktif KPK Firli Bahuri meninggalkan Gedung Dewas KPK, Kamis (21/12/2023)." width="100%">
<figcaption>Ketua KPK Non Aktif KPK Firli Bahuri meninggalkan Gedung Dewas KPK, Kamis (21/12/2023).</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) sudah mengambil keputusan terhadap dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Ketua nonaktif KPK Firli Bahuri. Anggota Dewas KPK Syamsuddin Haris mengatakan, sidang pembacaan putusan akan digelar pada Rabu (27/12) besok.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Berdasarkan temuan Dewas KPK, Firli diduga melanggar tiga dugaan pelanggaran etik. Pertama, terkait pertemuan antara Firli dengan mantan Mentan Syahrul Yasin Limpo (SYL). Kedua, terkait ketidakjujuran Firli Bahuri dalam pengisian Laporan Harta Penyelenggara Negara (LHKPN).&nbsp;Ketiga, dugaan penyewaan rumah di Jalan Kertanegara.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sidang etik kan sudah selesai, putusan sudah diambil, besok tinggal pembacaan putusan jam 11.00," kata Syamsuddin dikonfirmasi, Selasa (26/12).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/013656832/prabowo-sanjung-kepemimpinan-sby-baru-2-bulan-jadi-presiden-harus-selesaikan-tsunami-aceh-dan-gam">Prabowo Sanjung Kepemimpinan SBY, Baru 2 Bulan Jadi Presiden Harus Selesaikan Tsunami Aceh dan GAM</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Syamsuddin memastikan, meski&nbsp; pengunduran diri Firli Bahuri nantinya&nbsp; disetujui oleh Presiden Jokowi, Dewas KPK tetap akan membacakan putusannya. Namun, sejauh ini Presiden Jokowi belum menyetujui surat pengunduran diri Firli Bahuri itu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tidak (pengunduran diri Firli tidak pengaruhi putusan sidang etik)," tegas Syamsuddin.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto">Sebelumnya, permohonan pengunduran diri dari jabatan Ketua dan Pimpinan KPK yang diajukan Firli Bahuri ditolak. Ihwal adanya informasi ini dikatakan Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Keppres pemberhentian Bapak Firli Bahuri sebagai Pimpinan KPK belum bisa diproses lebih lanjut karena dalam surat tersebut, Bapak Firli Bahuri tidak menyebutkan mengundurkan diri, tetapi menyatakan berhenti," kata Ari Dwipayana kepada wartawan, Jumat (22/12).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurut Ari, pernyataan berhenti tidak dikenal sebagai syarat pemberhentian Pimpinan KPK sebagaimana diatur dalam Pasal 32 UU KPK. Oleh karena itu, surat pengajuan pengunduran diri yang diajukan mantan Kabarharkam Polri itu tidak dapat diterima.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pernyataan berhenti tidak dikenal sebagai syarat pemberhentian Pimpinan KPK sebagaimana diatur dalam Pasal 32 UU KPK," pungkasnya.</div> </div> </div>

Anggota Dewas KPK Syamsuddin Haris mengatakan, sidang pembacaan putusan Firli Bahuri akan digelar pada Rabu (27/12) besok.

Besok Dewas KPK Bacakan Putusan Dugaan Pelanggaran Etik Firli Bahuri

<div dir="auto">&nbsp;</div> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/02/4202-00-mk-1055668623.jpg" alt="Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman usai menjalani sidang etik di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (31/10/2023). Sumber: (MIFTAHUL HAYAT/JPG)" width="100%">
<figcaption>Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman usai menjalani sidang etik di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (31/10/2023). Sumber: (MIFTAHUL HAYAT/JPG)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) akan memutus dugaan pelanggaran kode etik terhadap Ketua MK Anwar Usman dkk, pada Selasa (7/11) besok. Putusan MKMK dinilai tidak akan menggugurkan putusan MK nomor 90/PUU-XXI/2023 yang menguji Undang-Undang tentang Pemilu terkait batas minimal usia capres-cawapres, meski Ketua MK Anwar Usman, yang merupakan paman dari Gibran Rakabuming Raka divonis bersalah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pakar hukum tata negara dari Universitas Muslim Indonesia (UMI) Fahri Bachmid menilai, jika ditelaah secara cermat, baik dari aspek filosofis maupun legalistik, tidak terdapat argumentasi untuk menjustifikasi bahwa produk putusan dari lembaga etik, dalam hal ini MKMK dapat membatalkan produk putusan Mahkamah Konstitusi (MK).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebab pada hakikatnya, MK yang merupakan lembaga konstitusional sangat limitatif terkait dengan kewenagan atributifnya. Termasuk sifat putusannya yang bercorak <em>ergo omnes</em> dan <em>final and binding.</em></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/013226371/viral-panitia-tilep-uang-15-miliar-untuk-foya-foya-festival-musik-greenlane-bandung-dibatalkan">VIRAL! Panitia Tilep Uang 1,5 Miliar Untuk Foya-Foya, Festival Musik Greenlane Bandung Dibatalkan</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dengan demikian sepanjang mengenai produk putusan yang telah dikeluarkannya, sama sekali tidak dibuatkan sebuah mekanisme banding atau peninjauan kembali untuk me-<em>review</em> terhadap segala hal, baik materil maupun formil yang melingkupinya," kata Fahri kepada JawaPos.com, Senin (6/11).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Fahri mengungkapkan, meski dalam putusan MK nomor 90/PUU-XXI/2023 yang diajukan oleh Almas Tasqib Birru&nbsp; terdapat pendapat berbeda (dissenting opinion) atau alasan hukum yang berbeda (concurring opinion) para hakim konstitusi saat dibacakan. Maka tentu letak keabsahan atau keberlakuannya hanya saat diputuskan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Apakah sifatnya putusan MK yang <em>Self Implementing,</em> atau <em>Legally Null And Void</em> atau Conditionally Constitutional ataukah yang Conditionally Unconstitutional dst, sehingga tidak tersedia alat konstitusional untuk dapat&nbsp; mengujinya," tegas Fahri.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Fahri mengurai, kelembagaan MKMK berbeda yang hanya berdasarkan pada mandat hukum setingkat UU. Dimana UU mendelegasikan agar MK wajib menyusun kode etik dan pedoman perilaku hakim konstitusi. Isinya norma harus dipatuhi oleh setiap hakim konstitusi dalam menjalankan tugasnya untuk menjaga integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, dan negarawan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sehingga jika kita mencoba mendalami dengan metode penafsiran yang sistematis serta teleologis, maka sesungguhnya produk putusan MKMK dalam hal hakim terlapor atau hakim terduga, menurut Majelis Kehormatan, jika terbukti melakukan pelanggaran, maka konsekwensi hukumnya adalah diberikan sanksi, baik ringan maupun berat, dan sangat sulit untuk menalar jika putusan etik dapat menganulir putusan pengadilan (MK)," ucap Fahri.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia berpendapat, belum menemukan suatu argumentasi konstitusional dan hukum yang kokoh terkait dangan ekstensifikasi produk putusan lembaga etik yang dapat membatalkan produk putusan MK. Ia menyebut, masih terdapat kekosongan pengaturan terkait pranata tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"UU MK tidak mengatur jalan keluar secara yuridis jika keadaan hukum yang demikian itu memang terjadi. Sebab hal tersebut secara ideal harus diatur dalam undang-undang organik yang mengatur secara khusus dengan hukum acaranya dalam UU 24 tahun 2003 tentang MK, dan yang terakhir diatur dalam UU No. 7/2020," ungkap Fahri.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain tidak diatur dalam UU MK, lanjut Fahri, secara khusus juga tidak diatur dalam peraturan MK terkait dengan pranata konstitusional itu. Sehingga ia berpandangan memang masih terdapat kekosongan hukum atau <em>recht vacuum</em>, idealnya norma tersebut dapat diatur secara khusus sebagai ketentuan derivatif langsung dari UU kekuasaan kehakiman.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sehingga rumusan lebih lanjut diatur dalam UU MK atau peraturan mahkamah konstitusi, dengan demikian bangunan norma menjadi jelas dan terang," tegas Fahri.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Terpisah, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman menyatakan, MKMK tidak memiliki wewenang untuk membatalkan putusan Hakim MK yang bersifat final dan mengikat.</div> <div dir="auto">"Jadi, kalau pertanyaannya apakah kita khawatir kalau putusan MK dibatalkan, tidak mungkin secara akal sehat, tidak mungkin secara konstitusi, tidak mungkin secara asas hukum," ucap Habiburokhman.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Habiburokhman mengungkapkan, tidak mungkin secara rasional, konstitusional, dan hukum jika putusan MK dibatalkan. Ia menyebut, putusan MKMK hanya sebatas pada dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi, bukan pada hasil putusan MK.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Mana ada putusan dewan etik, lembaga etik, membatalkan putusan pengadilan, apalagi ini mahkamah, ya kan nggak ada," pungkas Habiburokhman.</div>

MKMK akan memutus dugaan pelanggaran kode etik terhadap Ketua MK Anwar Usman dkk, pada Selasa (7/11) besok.

Pakar Sebut Jika Anwar Usman Terbukti Langgar Etik, Putusan MK Tetap Tak Bisa Dibatalkan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/Kabagpenum-Div-humas-mabes-polri-antara.jpg" alt="Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabagpenum) Divisi Humas Polri Kombes Pol. Nurul Azizah memberikan keterangan pers di Mabes Polri, Jakarta, Senin (17-10-2022). ANTARA/Laily Rahmawaty" width="100%">
<figcaption>Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabagpenum) Divisi Humas Polri Kombes Pol. Nurul Azizah memberikan keterangan pers di Mabes Polri, Jakarta, Senin (17-10-2022). ANTARA/Laily Rahmawaty</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong>-Divisi Profesi dan Pengamanan (DivPropam) Polri batal memeriksa Irjen Pol. Teddy Minahasa terkait dengan pelanggaran etik pada hari Senin karena mantan Kapolda Sumatera Barat itu mengeluh sakit.<br /> <br /> "Rencana hari ini pemeriksaan IJP TM. Namun, yang bersangkutan kurang sehat maka minta pemeriksaan oleh dokter, pemeriksaan terkait etik diundur," kata Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabagpenum) Divisi Humas Polri Kombes Pol. Nuruh Azizah di Mabes Polri, Jakarta, Senin (17/10).<br /> <br /> Nurul belum tahu sakit apa yang dialami Irjen Teddy karena baru diminta periksa dokter hari ini. Sementara itu, pemeriksaan etik tetap berjalan dengan memeriksa lima orang saksi, kecuali Irjen Pol. Teddy Minahasa. "Hari ini telah diperiksa lima orang saksi terkait dengan dugaan pelanggaran kode etik Irjen IJP TM," katanya.<br /> <br /> Hal itu, kata Nurul, sesuai dengan komitmen Kapolri untuk menindaklanjuti arahan Presiden melakukan penuntasan kasus narkoba dan judi online. "Kasus penyalahgunaan narkoba Irjen TM sebagaimana komitmen Kapolri menindaklanjuti arahan Bapak Presiden secara konsisten dengan tegas akan memberantas judi dan narkoba," kata Nurul.<br /> <br /> Polda Metro Jaya menetapkan Irjen Pol. Teddy Minahasa sebagai tersangka dalam kasus peredaran gelap narkoba pada hari Jumat (14/10). Penyidik Polda Metro Jaya menyatakan bahwa Irjen Pol. Teddy Minahasa diduga telah memerintahkan anak buahnya untuk menyisihkan barang bukti narkotika jenis sabu-sabu dari hasil pengungkapan kasus untuk diedarkan.<br /> <br /> Diketahui bahwa Polres Bukittinggi hendak memusnahkan 40 kilogram sabu-sabu. Namun, Irjen Pol. Teddy Minahasa diduga memerintahkan untuk menukar sabu-sabu sebanyak 5 kilogram dengan tawas.<br /> <br /> Meski demikian, penggelapan barang bukti narkoba tersebut akhirnya terbongkar dengan rangkaian pengungkapan kasus narkotika oleh Polres Metro Jakarta Pusat dan Polda Metro Jaya. Sebanyak 1,7 kilogram sabu-sabu telah berhasil diedarkan, sedangkan 3,3 kilogram sisanya berhasil disita oleh petugas. <strong>(*)</strong><br /> <br /> &nbsp;

Irjen Teddy Minahasa Batal Diperiksa Etik karena Alasan Sakit

etik

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#etik

Berita Terkini