<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/17/Screenshot_20231017-131907-3368768152.jpg" alt="Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo" width="100%">
<figcaption>Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Pernyataan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang menyatakan, mencari pemimpin yang melanjutkan estafet Presiden Jokowi diharapkan tidak disalah tafsirkan berpihak kepada paslon manapun. Sebab, pemimpin ke depan memang harus melanjutkan estafet kepemimpinan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kita tahu sendiri siapapun pemimpin ke depan harus bisa melanjutkan estafet pembangunan. Jadi buat para politisi lawan politik, jangan sampai statement Kapolri dipolitisasi," kata pakar hukum Abdul Karim Rahanar kepada wartawan, Sabtu (13/1).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Karim menekankan, Polri merupakan institusi netral yang tidak berpihak ke paslon manapun.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/aplikasi/013727243/untuk-browsing-lebih-aman-google-chrome-dapat-tambahan-fitur-baru">Untuk Browsing Lebih Aman, Google Chrome Dapat Tambahan Fitur Baru</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Soal netralitas Polri diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 200 yang berbunyi, Dalam Pemilu, anggota Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak menggunakan haknya untuk memilih. Kemudian dalam Pasal 28 Ayat 2 UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, juga menegaskan 'Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak menggunakan hak memilih dan dipilih'," tegasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Oleh karena itu, Advokat Siwalima Maluku (ASM) ini mengimbau publik untuk tidak salah menafsirkan statement Kapolri tersebut, yang dapat menimbulkan kegaduhan politik.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Mari bersama kita support Polri untuk menjadi aparat penegak hukum sesuai tugas dan fungsinya, serta menjaga keamanan dan ketertiban dalam jalannya Pemilu," tegas Karim.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara itu, Mabes Polri pun telah mengklarifikasi pernyataan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo tentang estafet kepemimpinan berkaitan dengan politik. Pernyataan tersebut dimaksudkan untuk menjaga kesatuan dan persatuan.&nbsp;&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/013726176/10-tips-menulis-surat-lamaran-kerja-jangan-lupa-lakukan-riset-sesuai-posisi-yang-dilamar">10 Tips Menulis Surat Lamaran Kerja, Jangan Lupa Lakukan Riset Sesuai Posisi yang Dilamar</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Bapak Kapolri menghadiri perayaan dan ibadah Natal 2023 kemudian bisa kita lihat seluruhnya secara lengkap video tersebut, di mana pesan-pesan bapak Kapolri terkait dengan kesatuan dan persatuan dalam keberagaman kemudian juga cooling system," ucap Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko, Sabtu (13/1).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Perlu kami jelaskan yang dimaksudkan adalah keberlanjutan dari sejak presiden pertama Ir Soekarno sampai dengan saat ini presiden ke-7 yaitu Ir Joko Widodo. Untuk mewujudkan pembangunan di Indonesia ya, tentunya yang selalu berkelanjutan dari satu pemimpin kepada pempimpin lainnya," tambahnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Estafet kepemimpinan, kata Trunoyudo, harus dilanjutkan siapapun calon pemimpin baru. Sehingga pernyataan Kapolri tidak berkaitan dengan kepentingan politik apapun.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kapolri telah menginstruksikan kepada seluruh jajaran polri utk berkomitmen bahwasanya polri netral sebagaimana amanah pada uu nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian republik Indonesia pada pasal 28 ayat 1 dan 2," pungkas Trunoyudo.&nbsp;</div>

ernyataan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang menyatakan, mencari pemimpin yang melanjutkan estafet diharapkan tidak salah tafsir.

Publik Diharapkan Tak Salah Tafsir Pernyataan Kapolri Soal Estafet Kepemimpinan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/27/kapolri-bitung-1303905266.jpg" alt="Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo ditemui usai Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) di Jakarta." width="100%">
<figcaption>Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo ditemui usai Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) di Jakarta.</figcaption>
</figure> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Pernyataan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo tentang estafet kepemimpinan baru-baru ini menuai kritik. Pernyataan tersebut dianggap berkaitan dengan politik.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Direktur Eksekutif The Jakarta Institute (TJI) Reza Fahlevi menilai, tidak ada yang salah atas pernyataan tersebut. Sehingga tidak tepat dikaitkan dengan politik praktis.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pak Kapolri secara tegas dan lugas menyebutkan sosok pemimpin yang kita cari adalah yang bisa melanjutkan estafet kepemimpinan di hadapan para pemuka lintas agama dan anggota Polri dalam Perayaan Natal Bersama Polri. Lantas kenapa diframing seolah-olah mendukung salah satu Paslon karena menggunakan tagline keberlanjutan?" kata Reza kepada wartawan, Sabtu (13/1).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/013726511/sejumlah-fakta-sindikat-curanmor-di-markas-tni-sidoarjo-melibat-warga-sipil-dan-3-oknum-tni">Sejumlah Fakta Sindikat Curanmor di Markas TNI Sidoarjo, Melibat Warga Sipil dan 3 Oknum TNI</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Reza meminta kepada pihak yang mempermasalahkan pernyataan Kapolri untuk melihat konteksnya secara utuh. Ia menekankan, Kapolri bahkan di kalimat lanjutannya menegaskan dengan ajakan siapapun pemimpin yang saat ini kemudian naik menjadi pasangan calon tentulah para pemimpin-pemimpin yang terbaik.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Itu artinya Pak Kapolri netral. Siapapun boleh dipilih karena mereka merupakan pemimpin-pemimpin terbaik. Pun demikian seluruh Paslon dan tim suksesnya juga sering menggunakan frasa keberlanjutan. Jadi kenapa lagi harus diributkan," ucapnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Reza mengungkapkan, ketiga Paslon dan timnya pernah menggunakan istilah keberlanjutan. Seperti Wakil Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Gatot Eddy Pramono yang pernah mengatakan slogan keberlanjutan akan menjadi kunci bagi pasangan capres-cawapres Ganjar Pranowo-Mahfud Md untuk menggaet suara.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kata Pak Gatot, jadi intinya apa yang sudah dilakukan Pak Jokowi yang baik itu akan dilanjutkan oleh Pak Ganjar, kemudian kalau ada yang masih kurang, itu akan diperbaiki. Berarti kan beliau ada yang melanjutkan, ada yang memperbaiki program-program yang sudah dilakukan Pak Jokowi," kata Reza.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu, Politikus PDIP Aria Bima pernah menyampaikan, pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD tetap melanjutkan apa yang sudah baik di era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Narasi itu lah yang dibawa pasangan calon tersebut sejak awal mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum dan tidak berubah hingga sekarang.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/otomotif/013726492/penyebab-setir-berat-saat-berkendara-ternyata-ini-penyebabnya">Penyebab Setir Berat Saat Berkendara Ternyata Ini Penyebabnya</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kata Pak Aria Bima, intinya bahwa mereka tidak pindah strategi, ini ada keberlanjutan," ucap Reza.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kemudian Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan dalam acara Dialog Apindo Capres 2024 di Jakartan pada 11 Desember 2023 juga pernah berjanji akan mendorong reindustrialisasi berkelanjutan menyusul tren deindustrialisasi yang menurutnya tengah terjadi dalam beberapa tahun belakangan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu, Reza juga mengutip pernyataan Maman Imanul Haq selaku Wakil Sekretaris Dewan Syuro PKB. Dia menyatakan bahwa pihaknya saat bergabung dengan Koalisi Perubahan pernah mengusulkan nama baru untuk koalisi yang mendukung Anies-Cak Imin, yaitu Pembaruan Berkelanjutan. Maman menyatakan bahwa pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar siap untuk melanjutkan program Presiden Joko Widodo alias Jokowi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jadi kalau semua pernah menggunakan istilah keberlanjutan, kenapa Pak Kapolri menyampaikan seperti itu dipermasalahkan?," pungkas Reza.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menyampaikan perihal seorang pemimpin yang bisa melanjutkan estafet kepemimpinan. Bukan mencari pemimpin karena perbedaan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Yang kita cari adalah pemimpin yang bisa melanjutkan estafet kepemimpinan, bukan karena perbedaan. Akhirnya bukan pemimpin yang kita cari, tapi yang kita pelihara perbedaan terus dan kemudian itu kita bawa dalam konflik," kata Sigit dalam acara Perayaan Natal Mabes Polri Tahun 2023 di Auditorium PTIK, Jakarta Selatan, Jumat (12/1).</div>

Pernyataan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo tentang estafet kepemimpinan baru-baru ini menuai kritik.

Tak Perlu Diributkan, Omongan Kapolri soal Estafet Kepemimpinan Dianggap Tidak Salah

estafet kepemimpinan

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#estafet kepemimpinan

Berita Terkini

Publik Diharapkan Tak Salah Tafsir Pernyataan Kapolri Soal Estafet Kepemimpinan

Tak Perlu Diributkan, Omongan Kapolri soal Estafet Kepemimpinan Dianggap Tidak Salah

Download Aplikasi JawaPos.com