<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/02/Efa7LQMSh1XRMqSOkpOYfM84GHVxcQnVaQH0NlK5-4234565667.jpg" alt="Ilustrasi Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Trump mengaku perintahkan kapal selam nuklir AS bergerak. (Dok. X @nicksortor)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Trump mengaku perintahkan kapal selam nuklir AS bergerak. (Dok. X @nicksortor)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Presiden AS Donald Trump kembali memicu kontroversi setelah mengklaim bahwa dirinya memerintahkan dua kapal selam nuklir untuk bersiaga di "wilayah yang tepat".&nbsp; Pernyataan ini disampaikannya menyusul komentar provokatif dari mantan Presiden Rusia, Dmitry Medvedev, yang menyinggung potensi perang nuklir. "Karena pernyataan sangat provokatif dari mantan Presiden Rusia Dmitry Medvedev, saya telah memerintahkan dua kapal selam nuklir ditempatkan di lokasi yang sesuai, kalau-kalau omongan bodoh dan provokatif itu bukan sekadar omongan," tulis Trump di media sosial, Jumat (1/8). Trump tidak menjelaskan jenis kapal selam yang dimaksud, namun kapal selam AS umumnya bertenaga nuklir dan sebagian memiliki rudal berhulu ledak nuklir.&nbsp; Pentagon dan Angkatan Laut AS menolak berkomentar, sesuai kebijakan militer yang tidak mengungkap lokasi operasional kapal selam karena alasan strategis. Langkah Trump ini dinilai lebih sebagai sinyal politik ketimbang tindakan militer nyata.&nbsp; Pakar keamanan menilai retorika tersebut tidak mencerminkan adanya perubahan besar dalam postur militer AS, karena kapal selam nuklir AS memang selalu siaga untuk menghadapi skenario terburuk, termasuk kemungkinan konflik dengan Rusia. &ldquo;Pernyataan ini tidak bertanggung jawab dan tidak bijak,&rdquo; kata Daryl Kimball dari Arms Control Association. Sementara Hans Kristensen dari Federation of American Scientists menambahkan, &ldquo;Kapal selam nuklir AS sudah selalu dalam posisi siap. Jadi, tidak perlu dipindahkan.&rdquo; Medvedev, yang kini menjabat Wakil Ketua Dewan Keamanan Rusia, sebelumnya menyindir Trump agar "berhati-hati dengan kata-kata" dan mengingat kemampuan nuklir Rusia yang diwarisi dari era Soviet.&nbsp; Medvedev sendiri dikenal sebagai tokoh garis keras pro-Kremlin, dan sering melontarkan komentar ekstrem soal Barat. Pertukaran sindiran antara Trump dan Medvedev terjadi di tengah meningkatnya ketegangan global akibat perang Rusia-Ukraina.&nbsp; Trump, yang sebelumnya mengaku punya hubungan baik dengan Presiden Rusia Vladimir Putin, kini semakin vokal mengkritik Moskow dan menuntut Rusia menyetujui gencatan senjata dalam 10 hari, sebuah ultimatum yang belum ditanggapi Kremlin. Evelyn Farkas dari McCain Institute menilai pernyataan Trump lebih bersifat simbolik. "Ini hanya sinyal politik. Bukan awal dari konfrontasi nuklir, dan Rusia pun tampaknya tidak menganggapnya serius," katanya. Namun, para analis memperingatkan bahwa retorika nuklir seperti ini bisa menciptakan ekspektasi berbahaya dan memperkeruh situasi geopolitik yang sudah panas.

Trump mengaku perintahkan kapal selam nuklir bersiaga, tanggapan dari Medvedev memicu ketegangan baru.

Donald Trump Perintahkan Dua Kapal Selam Nuklir Bergerak, Picu Kekhawatiran Eskalasi Konflik dengan Rusia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/25/JKT_PEMERINTAH-AKAN-TURUNKAN-HARGA-TIKET_HANUNG-HAMBARA_27022025-7-244598847.jpg" alt="Sejumlah penumpang menaiki pesawat di Terminal 3, Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Kamis (27/2/2025). (Hanung Hambara/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Sejumlah penumpang menaiki pesawat di Terminal 3, Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Kamis (27/2/2025). (Hanung Hambara/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> &nbsp;JawaPos.com &ndash; Garuda Indonesia secara resmi mengumumkan penyetopan sementara rute penerbangan dari Jakarta ke Doha, Qatar hingga 1 Juli 2025. Penutupan ini dilakukan seiring dengan eskalasi konflik antara Iran-Israel. &nbsp; "Hal ini dilakukan seiring pemberlakuan penutupan wilayah udara Qatar oleh otoritas setempat, sebagai respons atas eskalasi kondisi geopolitik di kawasan tersebut," kata Direktur Operasi Garuda Indonesia Tumpal M. Hutapea dalam keterangannya, Rabu (25/6).&nbsp; Lebih lanjut, Tumpal memastikan keputusan ini juga diambil sebagai bentuk respons dari dinamika situasi keamanan yang terjadi di wilayah udara Timur Tengah. Hal ini sejalan dengan komitmen Garuda Indonesia untuk tetap mengedepankan aspek keselamatan dan keamanan seluruh penumpang dan personel.&nbsp; "Sebagai langkah antisipatif, Garuda Indonesia menangguhkan sementara seluruh layanan penerbangan dari dan menuju Doha hingga 1 Juli 2025 mendatang," tambahnya.&nbsp; Selain itu, guna memastikan keamanan dan keselamatan seluruh penumpang, kru, dan personel yang saat ini berada di wilayah terdampak, Garuda Indonesia juga terus berkoordinasi dengan Kedutaan Besar RI di Doha, otoritas setempat, dan seluruh pemangku kepentingan terkait.&nbsp; Meski begitu, Tumpal menyebut layanan penerbangan Garuda Indonesia ke rute internasional lainnya seperti ke Jeddah, Madinah, dan Amsterdam tetap beroperasi secara normal.&nbsp; "Kami terus melakukan pemantauan intensif dan mengevaluasi jalur penerbangan dan kondisi operasional berdasarkan perkembangan situasi, guna memastikan keselamatan penuh bagi seluruh penumpang," jelasnya.&nbsp; Di tengah geopolitik yang memanas, Garuda Indonesia menjamin akan menyampaikan informasi secara berkala mengenai hal-hal yang dapat berdampak terhadap operasional penerbangan serta perjalanan seluruh calon penumpang.&nbsp; Sebelumnya pada 23 Juni 2025, Garuda Indonesia telah mengalihkan rute penerbangan (divert) GA-900 rute Jakarta&ndash;Doha ke Bandara Internasional Kualanamu, Medan.&nbsp; Pesawat mendarat dengan aman di Medan pukul 04.22 WIB dan diberangkatkan kembali menuju Jakarta pada 24 Juni 2025 pukul 05.34 WIB, sebelum tiba di Bandara Soekarno-Hatta pada pukul 08.08 WIB.

Garuda Indonesia menghentikan penerbangan dari Jakarta ke Doha hingga 1 Juli 2025 akibat konflik geopolitik.

Garuda Indonesia Hentikan Sementara Rute Penerbangan ke Doha Qatar hingga 1 Juli, Buntut Eskalasi Konflik Iran-Israel

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/15/IMG_4265-4212629207.jpeg" alt="Seorang pria menyaksikan kobaran api yang membubung dari fasilitas penyimpanan minyak setelah diduga terkena serangan Israel di Teheran, Iran, Minggu (15/6/2025), dini hari. (AP News)" width="100%">
<figcaption>Seorang pria menyaksikan kobaran api yang membubung dari fasilitas penyimpanan minyak setelah diduga terkena serangan Israel di Teheran, Iran, Minggu (15/6/2025), dini hari. (AP News)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menyikapi perkembangan situasi akibat eskalasi konflik antara Iran dengan Israel, Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PKB Syamsu Rizal mendesak pemerintah segera mengambil langkah antisipatif. Khususnya untuk evakuasi WNI dari wilayah rawan konflik. Berdasar laporan dari Kementerian Luar Negeri (Kemlu), saat ini masih ada 386 Warga Negara Indonesia (WNI) yang tinggal di Iran. Sebagian besar di antara mereka adalah mahasiswa yang tinggal di kota Qom dengan jumlah 258 orang dan Teheran sebanyak 90 orang. Sementara WNI lainnya tersebar di kota yang berbeda. &rdquo;Keselamatan 386 WNI yang kini berada di zona konflik, terutama mahasiswa di Qom dan Teheran, harus menjadi prioritas. Pemerintah, melalui Kemlu dan KBRI Teheran harus segera meningkatkan status kewaspadaan dan membuka jalur evakuasi aman,&rdquo; kata Syamsul Rizal pada Senin (16/6).&nbsp; Politikus asal Sulawesi Selatan tersebut meminta Kemlu, TNI, dan lembaga terkait membentuk satuan tugas evakuasi (task force) secepatnya. Termasuk menyiapkan transportasi darat atau udara untuk membawa WNI ke negara netral untuk mengantisipasi serangan lanjutan dari Israel yang bisa berdampak pada mereka. &rdquo;Saya juga dorong agar komunikasi darurat dipastikan 24 per 7, agar setiap WNI bisa melaporkan keberadaan, kondisi, dan kebutuhan mereka secara real time,&rdquo; imbuhnya. Menurut Syamsul Rizal, pemerintah harus segera mendiskusikan evakuasi tersebut dengan negara-negara tetangga dan mitra diplomatik di sekitar Iran untuk mendapatkan bantuan logistik serta izin transit. Mantan Wakil Wali Kota Makassar itu menekankan bahwa keselamatan WNI di kawasan konflik wajib menjadi prioritas. Dalam situasi yang sangat berbahaya seperti saat ini, keselamatan WNI tidak bisa ditawar. Pemerintah melalui Kemlu dan Perwakilan Indonesia di kawasan, lanjut dia, harus segera melakukan langkah-langkah konkret. Syamsul menegaskan bahwa potensi dampak kemanusiaan dari konflik Israel dengan Iran sangat besar. &rdquo;Kita tidak bisa menunggu hingga situasi benar-benar memburuk. Pemerintah harus memiliki rencana kontinjensi yang jelas dan memastikan komunikasi aktif dengan para WNI di wilayah terdampak,&rdquo; ujarnya. Selain itu, dia menyatakan bahwa ini momentum menjadi ujian awal bagi TNI yang baru saja mendapat mandat tambahan. Yakni memberikan perlindungan WNI di luar negeri sebagaimana aturan yang tertuang dalam Undang-Undang (UU) TNI yang belum lama direvisi.&nbsp;

Anggota DPR mendesak pemerintah untuk segera evakuasi 386 WNI dari Iran, fokus pada mahasiswa di Qom dan Teheran.

Komisi I Desak Pemerintah Bentuk Task Force untuk Evakuasi WNI di Iran, Imbas Peningkatan Eskalasi Konflik Iran dengan Israel

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/10/Screenshot_20231010_163849_Instagram-3473887577.jpg" alt="Presiden Jokowi Sampaikan Sikap Indonesia Dalam Merespon Meningkatnya Eskalasi Konflik antara Palestina dan Israel." width="100%">
<figcaption>Presiden Jokowi Sampaikan Sikap Indonesia Dalam Merespon Meningkatnya Eskalasi Konflik antara Palestina dan Israel.</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> JawaPos.com - Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) mendesak semua pihak untuk berupaya menghentikan kekerasan dan perang kemanusiaan yang berakibat&nbsp;meningkatnya eskalasi konflik antara Palestina dan Israel. <div dir="auto">Jokowi mendesak agar perang yang terjadi antara Palestina dan Israel segera berakhir dan dihentikan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Indonesia mendesak agar perang dan tindakan kekerasan segera dihentikan," ungkap Jokowi seperti dikutip JawaPos.com dari Youtube Sekretariat Presiden pada Selasa (10/10).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hal ini menurutnya, perang hanya akan berdampak pada kekerasan kemanusiaan dan hancurkan harta benda.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Untuk menghindari semakin bertambahnya korban manusia dan hancurnya harta benda," ujarnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu, Jokowi juga menegaskan bahwa eskalasi konflik dapat menimbulkan dampak kemanusiaan yang lebih besar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/013060933/diserbu-netizen-satu-indonesia-presiden-joko-widodo-diminta-buka-kasus-kopi-sianida-di-penghujung-jabatannya">Diserbu Netizen Satu Indonesia, Presiden Joko Widodo Diminta Buka Kasus Kopi Sianida di Penghujung Jabatannya</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Karena eskalasi konflik dapat menimbulkan dampak kemanusiaan yang lebih besar," tandasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Jokowi juga mengatakan bahwa pihaknya melalui Kementerian Luar Negeri akan mengambil tindakan cepat untuk melindungi Warga Negara Indonesia (WNI) yang berada di wilayah konflik tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Akar permasalahan konflik tersebut merupakan buntut dari pendudukan wilayah Palestina oleh Israel.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sehingga, Jokowi berharap permasalahan tersebut dapat diselesaikan sesuai dengan parameter yang sudah disepakati PBB.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">***</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Presiden Joko Widodo desak perang kemanusiaan antara Palestina dan Israel segera dihentikan, imbas meningkatnya eskalasi konflik.

Presiden Jokowi Desak Hentikan Perang Kemanusiaan Buntut Meningkatnya Eskalasi Konflik Palestina Israel