<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

&nbsp; <div dir="auto"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/29/menteri-PU-dody-hanggodo-2075638639.jpg" alt="Menteri PU Dody Hanggodo. (Humas Kementerian PU)" width="100%">
<figcaption>Menteri PU Dody Hanggodo. (Humas Kementerian PU)</figcaption>
</figure> </div> <div dir="auto">JawaPos.com - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengakui mendapat tamparan besar dengan kejadian operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan korupsi pembangunan jalan di Satker Pembangunan Jalan Nasional Wilayah I Sumatera Utara dan Dinas PUPR Pemprov Sumut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Oleh karena itu, Dody bakal mengevaluasi dan mencopot pejabat eselon I hingga pejabat pembuat komitmen (PPK) yang tidak bersih dari korupsi di Kementerian PU.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dody mengaku dengan OTT KPK beberapa waktu lalu di Sumatera Utara, pihaknya merasa mendapatkan warning. Sebab, sebelum kejadian OTT tersebut sebagai menteri telah berulang kali meminta jajaran menjaga integritas.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pertama-tama saya harus mengucapkan Innalilahi wa innailaihirojiun. Bagi saya yang utama ini adalah tamparan besar karena saya sudah bicara berbuih-buih, pentingnya integritas, pentingnya menghadirkan Tuhan di hati, tapi ya masih saja begini," ujarnya Sabtu malam (28/6).</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/016201004/usut-kasus-pembangunan-jalan-di-sumut-kpk-berpotensiperiksa-gubernur-bobby-nasution">Usut Kasus Pembangunan Jalan di Sumut, KPK Berpotensi&nbsp;Periksa Gubernur Bobby Nasution</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dia dengan segala hormat, serta dengan menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah, Kementerian PU akan menyerahkan seluruh prosesnya kepada para aparat penegak hukum.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saya juga ingin berterima kasih kepada jajaran dan ketua Komisi Pembatasan Korupsi, juga kepada Pak Jaksa Agung, dan seluruh jajarannya. Mereka banyak membantu saya, terutama membantu Kementerian PU untuk menjaga integritas kita," ujarnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Bantuan dari KPK dan Kejagung ini agar Kementerian PU benar-benar mampu menerjemahkan dengan baik dan benar pesan Presiden Prabowo. "Pesan kepada kita semua di hari-hari pertama saya menjabat di Kementerian ini," urainya.&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dia mengingatkan bahwa Presiden Prabowo telah memberikan peringatan. "Saya kutip bahasa Pak Prabowo, supaya saya tidak salah. Yakni, segera benahi dirimu, segera bersihkan dirimu, karena yang tidak bersih akan disingkirkan tanpa pandang bulu. Semua penyelewangan wajib berhenti, atau yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat," ujarnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/016199493/penjelasan-kpk-terkait-duduk-perkara-korupsi-yang-seret-kepala-dinas-di-pemprov-sumut-sampai-terjaring-ott">Penjelasan KPK Terkait Duduk Perkara Korupsi yang Seret Kepala Dinas di Pemprov Sumut Sampai Terjaring OTT</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Atas restu Presiden, dia menegaskan,&nbsp;Kementerian PU mulai mengevaluasi seluruh jajaran Kementerian PU. Dari mulai eselon 1 sampai pejabat pembuat komitmen (PPK). "Agar kejadian seperti ini tidak terulang lagi di masa depan," jelasnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya KPK melakukan OTT terhadap lima orang di Medan, Sumut. OTT itu terkait dengan kasus dugaan korupsi dua proyek jalan di Satker Pembangunan Jalan Nasional Wilayah 1 Sumut dan empat kasus pembangunan di Dinas PUPR Pemprov Sumut. Total nilai proyek mencapai Rp 231,8 miliar. (idr)</div> </div>

Menteri PU Dody Hanggodo akan copot pejabat eselon 1 setelah OTT KPK terkait dugaan korupsi proyek jalan di Sumut.

Merasa "Tertampar" dengan OTT KPK di Sumut, Dody Hanggodo Siap Evaluasi Pejabat Eselon I Kementerian PU  

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/31/22_kemen_2-400616520.jpg" alt="EMBAN AMANAT: Mochammad Irfan Yusuf (kanan) melantik sejumlah pejabat BP Haji di Masjid Al Ikhlas, Kemenag, Jakarta, Senin (30/12). (HILMI SETIAWAN/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>EMBAN AMANAT: Mochammad Irfan Yusuf (kanan) melantik sejumlah pejabat BP Haji di Masjid Al Ikhlas, Kemenag, Jakarta, Senin (30/12). (HILMI SETIAWAN/JAWA POS)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Struktur organisasi di Badan Penyelenggara (BP) Haji terus dipenuhi. Kemarin (30/12) Kepala BP Haji Mochammad Irfan Yusuf melantik sejumlah pejabat di Jakarta. Beberapa berasal dari unsur Kejaksaan Agung dan Polri. Pelantikan terlihat berbeda dengan umumnya. Pelantikan pejabat BP Haji tersebut tidak dilaksanakan di auditorium. Tetapi, berlangsung di Masjid Al Ikhlas, Kemenag, Jl M.H. Thamrin, Jakarta Pusat. Selain itu, pejabat yang melantik dan dilantik kompak mengenakan sarung. Seusai prosesi pelantikan, Irfan mengatakan bahwa penggunaan sarung sebagai tanda mengenalkan budaya Indonesia. Sarung juga sangat lekat dengan kehidupan masyarakat sehari-hari. Dengan mengenakannya, pejabat yang dilantik diharapkan selalu ingat bahwa tugasnya adalah melayani masyarakat. Khususnya, jemaah haji. Irfan mengatakan, BP Haji sudah mengajukan jabatan untuk tingkat eselon I, tetapi sampai sekarang belum terwujud. Alasannya, jabatan tingkat eselon I harus menunggu persetujuan dari presiden. Mengenai pejabat dari unsur Kejaksaan Agung serta Polri, dia menyebutkan bahwa penyelenggaraan haji dengan semua rutinitasnya perlu diawasi banyak pihak. Sehingga, pelibatan dua instansi tersebut bisa memperkuat proses pengawasan. Sementara itu, sebagian besar pejabat yang dilantik adalah dari ASN Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag. Dia juga berharap awal tahun depan jajaran pejabat di BP Haji sudah komplet. Sehingga bisa semakin mantap dalam menatap penyelenggaraan haji musim 2026 nanti. "Kita diminta menyelenggarakan haji dengan aman, nyaman, dan penuh tanggung jawab," tuturnya. ASN Ditjen PHU Migrasi Pelantikan tersebut juga dihadiri Wakil Menteri Agama (Wamenag) Romo H.R. Muhammad Syafi&rsquo;i. Pada kesempatan itu, dia menyebutkan, nanti ASN di Ditjen PHU Kemenag dari pusat sampai daerah migrasi ke BP Haji. Termasuk yang membidangi urusan haji di Kanwil Kemenag tingkat provinsi sampai tingkat kabupaten dan kota, tetapi kantornya tetap bersama-sama. "Saya kira kantor masih tetap (bersama). Hanya bidangnya (status kepegawaian) yang berbeda," ucapnya. Kemudian, Ditjen PHU sebagai unit eselon I di Kemenag otomatis hilang. Kemenag sudah menyiapkan unit eselon I yang baru di Kemenag. Di antaranya, Ditjen Pesantren, Ditjen Pendidikan Dasar dan Menengah Keagamaan, serta Ditjen Pendidikan Tinggi. Nomenklatur resminya menunggu pengesahan dari presiden. (wan/c6/dio)

Pejabat di Badan Penyelenggara (BP) Haji  yang berasal dari unsur Polri dan Kejaksaan. Namun, untuk eselon I masih dalam persiapan.

Mochammad Irfan Yusuf Lantik Pejabat BP Haji dari Polri dan Kejaksaan, Eselon I Masih Tunggu Presiden

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/20/Screenshot_2024-05-20-14-13-30-338_commiuigallery-edit-902259519.jpg" alt="Mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) di sela-sela menjalani persidangan kasus dugaan pemerasan dan penerimaan gratifikasi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor)" width="100%">
<figcaption>Mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) di sela-sela menjalani persidangan kasus dugaan pemerasan dan penerimaan gratifikasi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) membantah dirinya mengutak-atik formasi eselon satu di Kementan. Ia mengklaim, penggantian posisi eselon satu bukan hal yang mudah. "Selalu saja diframing seakan-akan Syahrul bisa mengganti seenak-enaknya saja sebagai Menteri Eselon I. Padahal eselon I tak mudah diganti," kata SYL di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (3/6). Mantan Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) itu menegaskan, rotasi eselon satu di Kementan sesuai dengan prosedur. Salah satunya menggunakan Tim Penilaian Akhir (TPA). "Harus melalui TPA (Tim Penilaian Akhir) Presiden," tegas SYL. Ia menyesalkan adanya framing pencopotan pejabat Kementan tidak sesuai prosedur. Menurutnya, itu hanya untuk memperburuk citranya. "Oke saya pikir ini perlu dijawab, kebetulan di media sudah terframing luar biasa ini bahwa semua ada seperti itu," ujar SYL. Dalam kasus ini, Syahrul Yasin Limpo didakwa melakukan pemerasan dan menerima gratifikasi. Adapun pemerasan yang diduga diterima Syahrul Yasin Limpo sebesar Rp 44.546.079.044 atau Rp 44,54 miliar. Serta menerima gratifikasi sebesar Rp 40.647.444.494 atau Rp 40,64 miliar, sepanjang Januari 2020 sampai dengan Oktober 2023. Tindak pidana pemerasan ini dilakukan SYL bersama-sama dengan Sekretaris Jenderal Kementan Kasdi Subagyono dan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Kementan Muhammad Hatta, yang dilakukan sepanjang 2020-2023. Dalam penerimaan pemungutan uang ini, Syahrul Yasin Limpo didakwa melanggar Pasal 12 huruf e atau Pasal 12 huruf f jo Pasal 18 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat 1 KUHP. Selain itu, Syahrul Yasin Limpo bersama-sama dengan Kasdi dan Muhammad Hatta didakwa menerima gratifikasi sebesar Rp 40.647.444.494 atau Rp 40,64 miliar, sepanjang Januari 2020 sampai dengan Oktober 2023. Dalam penerimaan gratifikasi ini, Syahrul Yasin Limpo didakwa melanggar Pasal 12 B jo Pasal 18 UU Tipikor jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) membantah dirinya mengutak-atik formasi eselon satu di Kementerian Pertanian.

SYL Bantah Utak-atik Formasi Eselon 1 di Kementan Tak Sesuai Prosedur

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/01/sigit-217092586.png" alt="Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo saat memimpin Apel Kepala Satuan Wilayah." width="100%">
<figcaption>Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo saat memimpin Apel Kepala Satuan Wilayah.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan peraturan presiden (Perpres) tentang pembaharuan untuk jabatan dan organisasi Polri. Perpres itu nomor 54 tahun 2022 tentang perubahan susunan organisasi dan tata kerja Polri. Di dalamnya memuat sejumlah ketentuan jabatan di lingkungan Polri setingkat eselon IA, IB, dan IIA. Untuk jabatan eselon IA umumnya dijabat oleh perwira tinggi (pati) dengan pangkat jenderal bintang tiga alias komisaris jenderal (komjen). Adapun jabatan eselon IA di lingkungan Polri dimulai dari Wakil Kepala Polri Wakapolri, kemudian diikuti oleh Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum), Kepala Badan Intelijen dan Keamanan (Kabaintelkam). &nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/05/komjen-2721580263.jpg" alt="Jabatan jenderal bintang tiga Polri." width="100%">
<figcaption>Jabatan jenderal bintang tiga Polri.</figcaption>
</figure> Selanjutnya, Kepala Pemeliharaan Keamanan (Kabaharkam), Kepala Badan Reserse dan Kriminal (Kabareskrim), Kepala Lembaga Pendidikan dan Diklat dan (Kalemdiklat). Terbaru adalah untuk Komandan Korps Brimob (Dankorbrimob). Sebelumnya Dankorbrimob merupakan jabatan untuk pati jenderal bintang dua atau inspektur jenderal polisi (Irjenpol).

Perpres nomor 54 tahun 2022 tentang perubahan susunan organisasi dan tata kerja Polri. Di dalamnya Dankorbrimob kini dijabat oleh komjen.

7 Jabatan Jenderal Bintang 3 Polri Setingkat Eselon I

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/08/Nizar-Kemenag.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Agama (Kemenag) telah mengumumkan hasil seleksi administrasi calon pejabat tinggi madya atau eselon I. Total ada 41 peserta yang lolos seleksi administrasi. Mereka tersebar dalam enam formasi.  "Hasil seleksi administrasi sudah diumumkan. Ada 41 calon Pejabat Tinggi Madya yang lolos. Mereka selanjutnya harus mengikuti tahap penulisan makalah," kata Sekjen Kemenag yang juga Ketua Panitia Seleksi, Nizar dalam keterangan tertulis, Senin (6/6).  "Tahap penulisan makalah akan dilaksanakan pada Juni 2022 di Gedung Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta," sambungnya.  Pelamar, kata Nizar, wajib mengikuti penulisan makalah. Mereka harus hadir 60 menit sebelum acara dimulai. "Peserta juga harus mematuhi protokol Kesehatan," tegasnya.  Sementara itu, Kepala Biro Kepegawaian Nurudin menambahkan, makalah ditulis menggunakan perangkat komputer/laptop yang disediakan panitia. Makalah ditulis dengan Bahasa Indonesia yang baku dan benar, 6 sampai 10 halaman.  "Pelamar yang tidak mengikuti penulisan makalah sesuai dengan jadwal dan lokasi yang telah ditetapkan dinyatakan gugur/mengundurkan diri. Seluruh biaya akomodasi dan transportasi menjadi tanggung jawab pelamar," jelas Nurudin.  Berikut ini daftar pelamar yang lolos seleksi administrasi calon Pejabat Tinggi Madya Kemenag:  Inspektur Jenderal 1. Amilin 2. Faisal 3. M. Arfan Sahib Sali Kando 4. Mohamad Ali Irfan  Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen 1. Amsal Yowei 2. Audy Wmr Wuisang 3. Binur Panjaitan 4. Frans Hisar Mangatur Silalahi 5. Fransiskus Irwan Widjaja 6. Frederich Oscar Lambertus 7. Heryson Tongam Maruli 8. Hoga Saragih 9. Indra Yuwana 10. Jeane Marie Tulung 11. Johny Alexander Lontoh 12. Kharis Paskah 13. Makmur Sianipar 14. Paulus Ajong 15. Simson Matheus Ferdinand Watti 16. Sudirman Simanihuruk 17. Suganda Pandapotan Pasaribu 18. Urbanus Rahangmetan 19. Yan Kristianus Kadang  Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu 1. I Nengah Duija 2. I Nyoman Sueca 3. I Nyoman Yoga Segara 4. I Nyoman Widia 5. I Wayan Muka 6. Suminto  Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha 1. Lauw Acep 2. Nyoman Suriadarma 3. Suherman 4. Supriyadi  Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan 1. Barnoto 2. Idrus Alhamid 3. Imam Safe'i 4. Muhammad Zain 5. Suyitno 6. Widiyanto  Staf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan Keagamaan 1. Moch. Abduh 2. Muhammad Fuad Nasar

41 Pelamar Eselon I Kemenag Lolos Administrasi, Ini Daftarnya

eselon I

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#eselon I

Berita Terkini

Merasa "Tertampar" dengan OTT KPK di Sumut, Dody Hanggodo Siap Evaluasi Pejabat Eselon I Kementerian PU

Mochammad Irfan Yusuf Lantik Pejabat BP Haji dari Polri dan Kejaksaan, Eselon I Masih Tunggu Presiden

SYL Bantah Utak-atik Formasi Eselon 1 di Kementan Tak Sesuai Prosedur

7 Jabatan Jenderal Bintang 3 Polri Setingkat Eselon I

41 Pelamar Eselon I Kemenag Lolos Administrasi, Ini Daftarnya

Download Aplikasi JawaPos.com