<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/Target-Penerapan-MRT-020320-hma-21.jpg" alt="Ilustrasi kendaraan bermotor melintas di bawah alat Sistem Jalan Berbayar Elektronik (ERP). Hafidz Mubarak A./Antara." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi kendaraan bermotor melintas di bawah alat Sistem Jalan Berbayar Elektronik (ERP). Hafidz Mubarak A./Antara.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- &nbsp;Kemacetan merupakan salah satu masalah utama Jakarta yang belum bisa teratasi hingga saat ini. Kondisi itu, terjadi karena pertumbuhan kendaraan di Jakarta tidak seimbang dengan pertumbuhan jalan. Atas kondisi itu, Gubernur DKI Pramono Anung ingin mengatasi persoalan kemacetan lebih kepada fundamental, dibandingkan dengan memperpanjang atau memperlebar jalan. Salah satunya, akan menerapkan electronic road pricing (ERP) atau jalan berbayar elektronik. Terkait rencana itu, Pengamat Transportasi Djoko Setijowarno menuturkan, ERP itu bukan sekedar teknologi, tetapi juga refleksi keberanian politik untuk menata ulang hak ruang, mengembalikan jalan kepada yang lebih banyak pihak utama. Yakni, pejalan kaki, pesepeda, pengguna angkutan umum, dan masyarakat kecil yang selama ini kehilangan ruang hidupnya oleh ekspansi mobil pribadi. ''Langkah Pemprov DKI menyiapkan sistem ERP dan manajemen parkir itu sudah jadi bagian strategi mobilitas yang berbasis keadilan ruang dan efisiensi,'' ujar lelaki yang juga menjabat sebagai Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat tersebut. Namun, dia menyebutkan, sebelum penerapan ERP itu pemerintah, baik DKI maupun Bodetabek harus memastikan kawasan permukiman di Bodetabek sudah terlayani angkutan umum. Dengan begitu, akan memudahkan masyarakat bermobilisasi. ''Harus diterapkan setelah kawasan permukiman di Bodetabek terlayani angkutan umum. Kalau saat ini yang terlayani belum sampai 50 persen. Pemda di Bodetabek perlu bergerak cepat,'' imbuhnya. Sebagai informasi, sebelumnya, Gubernur DKI Pramono Anung sebelumnya menyampaikan, untuk mengurangi jumlah kendaraan di jalanan Jakarta &nbsp;perlu diterapkan perbaikan sistem perparkiran dan penerapan ERP. Dia bahkan menyampaikan bahwa penerimaan dari ERP itu bisa digunakan untuk subsidi transportasi umum. ''Kalau nanti ERP dipasang di Jakarta, maka seluruh pendapatan dari ERP tidak digunakan untuk kepentingan revenue-nya Jakarta. Tetapi untuk subsidi transportasi di mana saja. Termasuk di Jabodetabek,'' imbuhnya.(rya/)

Gubernur DKI Pramono Anung mengusulkan penerapan electronic road pricing untuk mengatasi kemacetan Jakarta. Namun menunggu angkutan umum.

Sebut Penerapan ERP, Pastikan Kawasan Permukiman Bodetabek Dilayani Angkutan Umum

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/24/vifyQ87xnNG7ltvQduFalN6ryRc77bdyOmc6f2vP-191578010.jpg" alt="Transformasi digital di Indonesia menuntut kehadiran data center. (DATA4)." width="100%">
<figcaption>Transformasi digital di Indonesia menuntut kehadiran data center. (DATA4).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- PT Sumber Sinergi Makmur Tbk (IOTF), yang dikenal luas melalui produk GPS tracker untuk kendaraan Fox Logger mengumumkan perluasan usaha mereka. Hal ini menyusul penunjukan mereka sebagai mitra lokal di Indonesia oleh Kingdee International Software Group Co. Ltd. (SEHK: 268) yang bermain di kategori perangkat lunak enterprise resource planning (ERP) di China dan pesaing utama SAP serta Oracle di pasar global.&nbsp; Penunjukan ini diklaim menandai langkah strategis Kingdee dalam memperluas jangkauannya ke pasar Indonesia yang tengah berkembang pesat dalam adopsi solusi digital. Disebut juga kalau lasar perangkat lunak ERP (Enterprise Resource Planning) di Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang signifikan.&nbsp; Pada tahun 2025, pendapatan di sektor perangkat lunak enterprise di Indonesia diproyeksikan mencapai USD 546,35 juta berdasarkan data Statista. Pertumbuhan ini mencerminkan kebutuhan yang meningkat akan otomatisasi dan integrasi proses bisnis di berbagai sektor industri.&nbsp; CEO PT Sumber Sinergi Makmur Tbk, Alamsyah Cheung, menyatakan bahwa kemitraan ini merupakan tonggak penting bagi perusahaan dan industri teknologi di Indonesia.&nbsp; "Kami melihat kolaborasi ini sebagai peluang emas untuk membawa solusi ERP berbasis cloud terbaik dari Kingdee ke lebih banyak pelaku usaha di Indonesia. Dengan rekam jejak kami dalam membangun bisnis dari nol hingga go public, kami percaya dapat menjembatani kebutuhan digitalisasi, terutama bagi pelaku usaha yang selama ini belum tersentuh sistem ERP yang canggih," ujar Alamsyah di Jakarta. Selain itu, pasar pusat data (data center) di Indonesia juga menunjukkan potensi yang menjanjikan. Proyeksi menunjukkan bahwa sektor pusat data Indonesia akan tumbuh dengan tingkat pertumbuhan tahunan gabungan (CAGR) sebesar 14% dari tahun 2023 hingga 2028, dengan nilai pasar diperkirakan meningkat dari USD 2,06 miliar pada tahun 2023 menjadi USD 3,98 miliar pada tahun 2028 berdasarkan data Omadata. Pertumbuhan ini didorong oleh meningkatnya adopsi teknologi digital dan kebutuhan akan infrastruktur penyimpanan data yang andal.&nbsp;&nbsp; Sementara langkah strategis Kingdee dalam memperkuat infrastruktur digital di Indonesia ini sejalan dengan tren ekspansi global perusahaan teknologi lainnya. Baru-baru ini, Oracle Corp., raksasa teknologi asal Amerika Serikat, juga tengah menjajaki pembangunan pusat data (cloud service center) di Batam, Kepulauan Riau.&nbsp; Oracle melihat potensi besar Indonesia sebagai hub layanan cloud di Asia Tenggara, terutama karena letak geografis Batam yang strategis, dekat dengan Singapura dan Malaysia. Dengan semakin banyaknya perusahaan global yang berinvestasi di pusat data Indonesia, pasar ini diprediksi akan semakin berkembang dan menciptakan peluang bagi pelaku industri teknologi untuk berinovasi dan meningkatkan daya saing di ranah digital. &ldquo;Sebagai bagian dari kemitraan ini, IOTF dan Kingdee berencana untuk memperdalam riset guna mengembangkan bisnis pusat data di masa depan, sejalan dengan sistem Kingdee yang sepenuhnya berbasis cloud,&rdquo; Alamsyah menjelaskan. Transformasi digital di Indonesia tidak hanya dipicu oleh kebutuhan industri besar, tetapi juga oleh semakin banyaknya pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM) yang mulai mengadopsi teknologi dalam operasional mereka.&nbsp; Menurut Alamsyah, dengan latar belakang IOTF yang berawal dari bisnis tradisional dan berkembang menjadi perusahaan berbasis teknologi, pihak Kingdee berharap kemitraan ini dapat menjangkau segmen UMKM yang selama ini belum tersentuh sistem ERP yang efisien dan mudah diimplementasikan.&nbsp; &ldquo;Kingdee, dengan pengalaman globalnya, akan memberikan keunggulan teknologi, sementara IOTF akan memastikan adaptasi yang lebih mudah di pasar lokal,&rdquo; tambah Alamsyah. Di sisi lain, kemitraan ini juga membuka peluang ekspansi lebih lanjut, termasuk kemungkinan merger &amp; acquisition (M&amp;A) di masa depan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur digital, khususnya pusat data di Indonesia.&nbsp; Dengan Kingdee dan IOTF yang sama-sama telah tercatat sebagai perusahaan terbuka, sinergi ini dapat memberikan fleksibilitas lebih dalam melakukan ekspansi strategis yang akan memperkuat posisi Indonesia sebagai pemain utama dalam ekonomi digital di Asia Tenggara.

IOTF dan Kingdee berkolaborasi untuk memperluas solusi ERP dan pusat data di Indonesia. Mereka tidak hanya fokus pada GPS tracker.

Selain GPS Tracker, IOTF Lirik Sektor ERP dan Data Center di Indonesia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/Target-Penerapan-MRT-020320-hma-21.jpg" alt="Ilustrasi kendaraan bermotor melintas di bawah alat Sistem Jalan Berbayar Elektronik (ERP). Hafidz Mubarak A./Antara." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi kendaraan bermotor melintas di bawah alat Sistem Jalan Berbayar Elektronik (ERP). Hafidz Mubarak A./Antara.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta menolak penerapan Electronic Road Pricing (ERP) yang diwacanakan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. LBH menilai kebijakan tersebut akan membuat kesenjangan sosial semakin tinggi. Pasalnya, ERP hanya dinikmati oleh masyarakat ekonomi menengah ke atas.  Pengacara Publik LBH Jakarta, Jihan Fauziah Hamdi mengatakan, ERP bukan solusi mengatasi kemacetan, melainkan menjadi masalah baru dan menjauhkan Jakarta sebagai kota yang inklusif. Yaitu kota di mana semua masyarakat mampu hidup bersama-sama dengan aman dan nyaman, serta mempunyai kesempatan yang sama.  Menurut Jihan, jika ERP diterapkan di 25 ruas jalan di ibu kota, akan ada biaya tambahan yang harus dikeluarkan masyarakat dalam bermobilitas. Biaya yang dikeluarkan pun cukup tinggi, karena tarif ERP direncanakan berada pada kisaran Rp 5-19 ribu setiap kali melintas.  "Masyarakat kita belum sepenuhnya pulih sebagai dampak dari pandemi. Banyak warga yang ekonominya belum stabil atau bahkan belum mendapatkan pekerjaan setelah dirumahkan saat pandemi lalu. Karena itulah, saya rasa kebijakan ini sangat tidak tepat untuk diterapkan dalam waktu dekat," kata Jihan kepada wartawan, Kamis (2/3).  Jihan mengkritisi mengenai rencana kebijakan ERP yang tidak melibatkan masyarakat secara luas. Seperti pembentukan Peraturan Daerah (Perda) mengenai penerapan ERP yang terkesan dibuat dalam keadaan terburu-buru.  Padahal dalam Pasal 96 Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Peraturan Pembentukan Perundang-undangan telah mengatur bahwa masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan atau tertulis dalam pembentukan Perda tersebut.  "Seharusnya masyarakat diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat dan dilibatkan terkait kebijakan ERP karena menyangkut kepentingan umum. Bahkan ini juga jadi tanda tanya apakah ERP menjawab kebutuhan masyarakat dan apakah bisa menyelesaikan persoalan kemacetan di Jakarta," jelasnya.  Pemprov DKI Jakarta, lanjut Jihan, seharusnya memprioritaskan aksesibilitas transportasi publik dibanding memaksakan penerapan ERP. Masalahnya, ketersediaan dan keterjangkauan transportasi publik untuk daerah sub-urban, yang menjadi tempat tinggal mayoritas kelas menengah ke bawah masih kurang. Sehingga banyak warga yang menggantungkan pada transportasi pribadi.  "Aksesibilitas transportasi publik kita belum memadai. Orang-orang Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (BoDeTaBek) yang bekerja di Jakarta tentu lebih banyak menggunakan KRL, di samping MRT, LRT, atau Trans Jakarta. Tapi semuanya belum cukup menampung. Bahkan penumpukan penumpang kereta di Stasiun Manggarai beberapa waktu lalu menunjukkan bahwa angkutan publik belum bisa sepenuhnya melayani masyarakat," ungkapnya.  Untuk diketahui, rencana penerapan ERP masih terus menuai pro-kontra. Tak hanya di sisi warga, fraksi-fraksi di DPRD pun masih melakukan pembahasan. Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta sebelumnya bahkan sudah menyatakan penolakannya.  Hal itu disampaikan anggota Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Ismail setelah didesak massa aksi yang mengatasnamakan Perkumpulan Rakyat Pengguna Dunia Transportasi (Predator) untuk menegaskan sikap fraksi terhadap aturan yang masih dalam tahap pembahasan di Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) itu.  "Menyambung pernyataan sikap fraksi PKS DPRD DKI Jakarta yang telah disampaikan beberapa hari lalu, bahwa fraksi PKS DPRD DKI Jakarta dengan tegas menolak (ERP)," ujar Ismail di hadapan massa aksi, Rabu (25/1).  Pernyataan sikap itu sontak membuat massa aksi bersorak kegirangan. Ismail kemudian meminta dukungan kepada warga agar dapat memperjuangkan sikap penolakan tersebut di kursi parlemen.

LBH Jakarta Sebut ERP Bikin Ibu Kota Makin Tidak Inklusif

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/ETLE-Di-Jalan-Tol-Dery-Ridwansah-3.jpg" alt="Kendaraan melintas di tol dalam kota Jalan Letjen MT Haryono, Jakarta, Kamis (31/3/2022). Polri akan memberlakukan sistem tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) bagi pengguna jalan tol yang melebihi batas kecepatan 120 km per Jam" width="100%">
<figcaption>Kendaraan melintas di tol dalam kota Jalan Letjen MT Haryono, Jakarta, Kamis (31/3/2022). Polri akan memberlakukan sistem tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) bagi pengguna jalan tol yang melebihi batas kecepatan 120 km per Jam</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Korlantas Polri terus memaksimalkan penerapan sistem Electronic Traffic Low Enforcement (ETLE) atau tilang elektronik. Polri juga berencana memperbanyak titik pemasangan ETLE.  "Kami melakukan sinergi dan kolaborasi dengan pemerintah daerah dan stakeholder lain untuk pengadaan perangkat ETLE guna memperbanyak titik pemasangan ETLE," kata Dirgakkum Korlantas Polri Brigjen Aan Suhanan dalam keterangan tertulis, Sabtu (18/2).  Penerapan ETLE, juga dimaksudkan untuk menghindari sentuhan langsung antara petugas dengan pelanggar lalu lintas. Sehingga praktik nakal seperti suap atau istilahnya 'damai di tempat' bisa dihindari.  Untuk mencegah hal tersebut terjadi, Aan mengatakan, pihaknya melakukan pengawasan dan pengendalian secara berjenjang terhadap pelaksanaan tugas anggota di lapangan. Jika memang nantinya ditemukan adanya pelanggaran yang dilakukan anggota, maka pihaknya tak segan memberikan sanksi tegas.  "Memberikan sanksi tegas kepada anggota yang melakukan pelanggaran dan penyalahgunaan wewenang, dengan menindak dua tingkat atasan langsung," jelasnya.  Pihaknya juga akan membuat terobosan kreatif untuk mempermudah masyarakat melakukan pengaduan, apabila ditemukan anggota melakukan pelanggaran. Untuk titik-titik yang belum ada kamera ETLE, Polri akan meningkatkan kehadiran anggota dalam bentuk patroli baik menggunakan roda dua maupun roda empat.  "Anggota melakukan penjagaan dan pengaturan pada trouble spot dan blank spot serta jam rawan," pungkas Aan.

Sudah Ada ETLE, Polisi Nakal Disanksi Sampai Atasan 2 Tingkat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/AKSI-TOLAK-ERP_MIFTAHUL-HAYAT-5.jpg" alt="Ratusan pengemudi ojek online berunjuk rasa di depan Balai Kota Jakarta, Rabu (8/2/2023). Dalam aksinya, mereka menolak penerapan jalan berbayar elektronik atau Electronic Road Pricing (ERP). FOTO:MIFTAHUL HAYAT/JAWA POS" width="100%">
<figcaption>Ratusan pengemudi ojek online berunjuk rasa di depan Balai Kota Jakarta, Rabu (8/2/2023). Dalam aksinya, mereka menolak penerapan jalan berbayar elektronik atau Electronic Road Pricing (ERP). FOTO:MIFTAHUL HAYAT/JAWA POS</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta, Ismail menyatakan bahwa draf Raperda Peraturan Lalu Lintas Secara Elektronik (PL2SE) masih belum mengakomodasi dinamika terbaru transportasi di Ibu Kota. Salah satunya adalah mengenai keberadaan ojek online (ojol).  Padahal, ia mengatakan bahwa ojol merupakan salah satu pemberi sumbangsih terbesar secara ekonomi di DKI Jakarta saat masa pandemi Covid-19 kemarin. "Kalau disandingkan dengan data perekonomian dua tahun terakhir, dia kontribusinya besar dalam pemulihan ekonomi di DKI. Itu gak bisa terbantahkan," ujarnya kepada wartawan, Rabu (14/2).  Oleh karena itu, politikus PKS itu mengatakan bahwa keberadaan ojol memang patut dipertimbangkan dari segi penerapan jalan berbayar atau Electronic Road Pricing (ERP).  Adapun berkaitan dengan ojol yang hingga kini masih ber-plat hitam, ia mengatakan bahwa Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta dapat melakukan relaksasi terhadap aturan tersebut. Menurut Ismail, plat nomor ojol sangat mudah untuk dikenali semua kendaraannya karena ada data basenya di penyedia aplikasi.  "Nah, data tersebut diambil dikerjasamakan dengan sistem yang dimiliki dikelola transportasi ini. Sehingga nanti bisa terbaca (untuk dikecualikan dalam ERP)," tandasnya.  Sebelumnya, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta Syafrin Liputo menyatakan bahwa ojek online tetap masuk dalam kategori kendaraan yang terdampak jalan berbayar atau Electronic Road Pricing (ERP) lantaran tidak termasuk kendaraan yang ber-plat kuning. Hal itu sesuai dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).  "Jadi sebagaimana dalam UU 22 bahwa pengecualian itu hanya untuk plat kuning dan mereka angkutan online ini kan sekarang masih plat hitam," ujarnya kepada wartawan, Rabu (25/1).  Namun begitu, Syafrin mengatakan bahwa saat ini UU Nomor 22 Tahun 2009 itu sedang dalam tahap revisi di DPR. Dengan begitu, bisa jadi ojek online akan dimasukkan dalam kategori angkutan umum yang berplat kuning. "Kalau undang-undangnya diubah, ya (ojol bisa dikecualikan terkena ERP). (Tapi) Undang-undangnya kan masih tetap UU 22 2009," jelasnya.  Meski begitu, ia mengaku belum mengetahui bahwa dalam revisi itu ojol akan dimasukkan sebagai angkutan umum berplat kuning atau tidak. "Saya itu belum monitor. Saya menunggu saja," ucap Syafrin.

Tak Dikecualikan dalam ERP, Ojol Disebut Pulihkan Ekonomi di Jakarta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/AKSI-TOLAK-ERP_MIFTAHUL-HAYAT-2.jpg" alt="Ratusan pengemudi ojek online berunjuk rasa di depan Balai Kota Jakarta, Rabu (8/2/2023). Dalam aksinya, mereka menolak penerapan jalan berbayar elektronik atau Electronic Road Pricing (ERP). FOTO:MIFTAHUL HAYAT/JAWA POS" width="100%">
<figcaption>Ratusan pengemudi ojek online berunjuk rasa di depan Balai Kota Jakarta, Rabu (8/2/2023). Dalam aksinya, mereka menolak penerapan jalan berbayar elektronik atau Electronic Road Pricing (ERP). FOTO:MIFTAHUL HAYAT/JAWA POS</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Para pengemudi ojek online (ojol) yang tergabung dalam Perkumpulan Rakyat Penggunaan Dinas Transportasi (Predator), akan kembali berunjuk rasa di Gedung Balai Kota DKI Jakarta. Hal itu menanggapi pernyataan Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) DKI Jakarta Syafrin Liputo yang batal menarik Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pengendalian Lalu Lintas secara Elektronik (PL2SE).  "Perihal pernyataan Pemprov yang batal menarik Raperda terkait ERP dari DPRD akan kita awasi dan siap turun ke jalan. Predator jilid tiga dengan mengajak elemen gerakan rakyat di luar ojol seperti buruh dan lain-lain," ujar Humas Predator Afvid saat dikonfirmasi, Selasa (14/2)  Ia menegaskan, bahwa para ojol menolak pembahasan Raperda yang memuat soal kebijakan Electronic Road Pricing (ERP) tersebut tanpa mediasi. Pasalnya, Afvid mengatakan bahwa pihaknya sudah dijanjikan Kadishub DKI akan menarik Raperda tersebut.  "Kita punya bukti yang kuat terkait pernyataan Kadishub Bapak Syafrin di atas mobil komando disaksikan massa driver online. Pernyataan beliau akan menarik Raperda ERP dari DPRD," ungkapnya.  "Kami berharap agar Pemprov DKI Jakarta konsisten dengan ucapan yg disampaikan kadishub untuk menarik Raperda ERP," tandasnya.  Sebelumnya, Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta menyatakan bukan akan menarik Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pengendalian Lalu Lintas secara Elektronik (PL2SE) di DPRD DKI Jakarta, melainkan hanya akan berkomunikasi kembali dengan DPRD untuk dibahas lebih komprehensif.  "Jadi, sekali lagi itu bukan penarikan. Kami akan komunikasi dengan dewan. Karena kan masih dalam pembahasan di dewan," ujar Kepala Dishub DKI Jakarta Syafrin Liputo, Senin (13/2).  Ia menegaskan bahwa raperda yang memuat terkait dengan kebijakan Electronic Road Pricing (ERP) itu masih akan dikaji lebih komprehensif dengan stakeholder terkait.  "Contohnya begini. Draf yang sudah ada akan kemudian dikomunikasikan kembali mendapat masukan, masukannya ditelaah, mana yang sekiranya itu menjadi urgen untuk dilakukan pengaturan dalam rancangan peraturan daerah pengendalian lalu lintas secara elektronik," jelas Syafrin.  Dengan begitu, Syafrin memastikan bahwa prosedur penyusunan Raperda PL2SE akan tetap berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Ojol Ancam Demo Lebih Besar Kalau Raperda ERP Batal Ditarik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/IMG-20221109-WA0005.jpg" alt="Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta, Syafrin Liputo. (Takzia Royyan/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta, Syafrin Liputo. (Takzia Royyan/JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta menyatakan bukan akan menarik Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pengendalian Lalu Lintas secara Elektronik (PL2SE) di DPRD DKI Jakarta, melainkan hanya akan berkomunikasi kembali dengan DPRD untuk dibahas lebih komprehensif.  "Jadi, sekali lagi itu bukan penarikan. Kami akan komunikasi dengan dewan. Karena kan masih dalam pembahasan di dewan," ujar Kepala Dishub DKI Jakarta Syafrin Liputo, Senin (13/2).  Syafrin menegaskan raperda yang memuat terkait dengan kebijakan Electronic Road Pricing (ERP) itu masih akan dikaji lebih komprehensif dengan stakeholder terkait.  "Contohnya begini. Fraf yang sudah ada akan kemudian dikomunikasikan kembali mendapat masukan, masukannya ditelaah, mana yang sekiranya itu menjadi urgen untuk dilakukan pengaturan dalam rancangan peraturan daerah pengendalian lalu lintas secara elektronik," jelas Syafrin.  Dengan begitu, Syafrin memastikan bahwa prosedur penyusunan Raperda PL2SE akan tetap berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku.  Sebelumnya, Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) DKI Jakarta Syafrin Liputo berjanji menarik Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik (PL2SE) dari DPRD DKI. Hal itu dilakukan merespons tuntutan massa aksi pengemudi ojek online (ojol) yang berdemo di Balai Kota DKI Jakarta.  "Kami akan koordinasi dengan rekan-rekan di dewan untuk mengembalikan dulu rancangan peraturan daerah untuk kami lakukan kajian komprehensifnya," ujarnya di hadapan massa aksi, Rabu (8/2).  Diketahui bahwa dalam Raperda PL2SE itu tercantum soal penerapan sistem jalan berbayar elektronik atau Electronic road Pricing (ERP). Hal itu menimbulkan penolakan dari pengemudi ojol untuk pembahasannya dalam Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) dihentikan.  "Jadi aspirasinya untuk kami berkoordinasi dengan DPRD untuk itu (Raperda PL2SE) dikembalikan ke pemprov," kata Syafrin.  Setelah raperda itu ditarik, Syafrin menyatakan akan kembali melakukan kajian secara komprehensif. Ia pun mengaku akan mengajak pengemudi ojol untuk ikut serta dalam memberikan masukan dalam pembahasan raperda tersebut.  "Saya sampaikan bahwa dalam mengkaji ulang regulasi akan ada perwakilan angkutan online. Sehingga hasil dari regulasinya nanti sesuai kebutuhan kita semua dalam rangka Jakarta yang lebib lancar ke depan," tandasnya.

Dishub Bukan Menarik Raperda ERP, tapi Berkomunikasi Lagi dengan DPRD

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/Rencana-Penerapan-ERP-Sepeda-Motor-Dery-Ridwansah-3.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Rencana Pemerintah DKI Jakarta untuk menerapkan sistem electronic road pricing (ERP) atau jalan berbayar menuai kritik dari berbagai kalangan. Sebab, ERP bisa diterapkan efektif harus melalui kajian yang merepresentasikan perilaku mobilitas publik.  Direktur Eksekutif Pusat Studi Perkotaan, Nirwono Joga mengatakan, Pemerintah DKI Jakarta harus mengkaji ulang beberapa poin penting dan tidak terpaku pada opsi ERP saja. Salah satunya adalah pemilihan 25 ruas jalan yang harus mensyaratkan lebar jalur yang ada.  “Yang paling penting, di ruas jalan tersebut sudah ada transportasi publik yang memenuhi syarat seperti dekat lokasi perkantoran. Tujuan utamanya tentu adalah untuk mengurai kemacetan lalu lintas sehingga mendorong masyarakat untuk pindah ke angkutan umum,” ungkap Nirwono kepada wartawan, Senin (13/2).  Sejauh ini, menurut Nirwono, baru ada beberapa ruas jalan yang paling siap fasilitas angkutan publiknya. Seperti Jalan Sudirman-Thamrin, MT Haryono, Gatot Subroto, dan Rasuna Said. Sementara di beberapa ruas jalan lain masih ada permukiman sehingga masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut akan merasa dirugikan.  Yang juga harus diperhatikan adalah sasaran ERP ini adalah warga Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek). Sementara warga di luar Jabodetabek yang hanya sesekali melewati jalan tersebut, kemungkinan tidak punya aplikasi ERP di kendaraannya.  “ERP ini sebaiknya jangan diberlakukan dulu di lokasi-lokasi yang ada permukimannya. Masyarakat yang sudah tinggal puluhan tahun di situ dan belum tentu menggunakan transportasi publik pasti akan komplain. Pertanyaannya, apakah kalau ERP ini diterapkan, kemacetan akan berkurang? Belum tentu juga kan,” jelas Nirwono.  Nirwono mengatakan, sejatinya ada beberapa opsi lain yang dapat dilakukan dalam rangka mengurangi kemacetan. Salah satunya adalah pengenaan biaya parkir progresif. Misalnya, untuk tarif parkir yang lokasinya berada semakin ke pusat kota, maka tarif parkirnya semakin mahal. Selain itu, juga perlu disediakan kantong-kantong parkir yang nyaman dan dekat dengan transportasi publik.  “Jadi ada alternatif-alternatif lain yang diberikan kepada masyarakat sehingga masyarakat bisa melihat mana nanti yang bisa menekan atau mengurai kemacetan lalu lintas,” imbuh Pengamat Tata Kota dari Universitas Trisakti ini.  Untuk diketahui, rencana penerapan ERP masih terus menuai pro-kontra. Tak hanya di sisi warga, fraksi-fraksi di DPRD pun masih melakukan pembahasan. Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta sebelumnya bahkan sudah menyatakan penolakannya.  Hal itu disampaikan anggota Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Ismail setelah didesak massa aksi yang mengatasnamakan Perkumpulan Rakyat Pengguna Dunia Transportasi (Predator) untuk menegaskan sikap fraksi terhadap aturan yang masih dalam tahap pembahasan di Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) itu.  “Menyambung pernyataan sikap fraksi PKS DPRD DKI Jakarta yang telah disampaikan beberapa hari lalu, bahwa fraksi PKS DPRD DKI Jakarta dengan tegas menolak (ERP),” ujar Ismail di hadapan massa aksi, Rabu (25/1).  Pernyataan sikap itu sontak membuat massa aksi bersorak kegirangan. Ismail kemudian meminta dukungan kepada warga agar dapat memperjuangkan sikap penolakan tersebut di kursi parlemen.

Pengamat Sebut ERP Tak Begitu Saja Kurangi Kemacetan di Jakarta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/Rencana-Penerapan-ERP-Sepeda-Motor-Dery-Ridwansah-3.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD DKI Jakarta masih menunggu pencabutan Raperda Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik (PL2SE) yang memuat kebijakan Elektronik Road Pricing (ERP) oleh Pemprov DKI. Secara resmi, rencana yang diungkapkan Kepala Dinas Perhubungan Syafrin Liputo itu masih belum diungkapkan kepada DPRD.  "Belum secara resmi. Tadi saya baru dengar di radio akan ditarik. Baru dengan di radio tadi," ujar Ketua Bapemperda DPRD DKI Jakarta Pantas Nainggolan saat dihubungi wartawan, Kamis (9/2).  "Ya mungkin akan dievaluasi lagi, ditinjau ulang," sambungnya.  Untuk mencabut Raperda PL2SE itu, Pantas mengatakan bahwa nantinya Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono harus mengirimkan surat kepada DPRD DKI. Pasalnya, saat pengajuan pembahasan raperda itu juga diinsiasi oleh gubernur.  "Nanti akan ada surat resmi dari gubernur untuk menarik raperda tersebut," jelasnya.  "Yang menyampaikan kan gubernur. Makanya yang mencabut juga gubernur," tegas politisi PDI-P itu.  Setelah diterima surat resmi untuk pencabutan raperda tersebut di DPRD DKI, selanjutnya peresmiannya akan ada di rapat paripurna.  "Karena penyerahannya, kan, di paripurna maka diakhiri dengan paripurna," pungkas Pantas.  Sebelumnya, Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) DKI Jakarta Syafrin Liputo berjanji menarik Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik (PL2SE) dari DPRD DKI. Hal itu dilakukan merespons tuntutan massa aksi pengemudi ojek online (ojol) yang berdemo di Balai Kota DKI Jakarta.  "Kami akan koordinasi dengan rekan-rekan di dewan untuk mengembalikan dulu rancangan peraturan daerah untuk kami lakukan kajian komprehensifnya," ujarnya di hadapan massa aksi, Rabu (8/2).  Diketahui bahwa dalam Raperda PL2SE itu tercantum soal penerapan sistem jalan berbayar elektronik atau Electronic road Pricing (ERP). Hal itu menimbulkan penolakan dari pengemudi ojol untuk pembahasannya dalam Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) dihentikan.  "Jadi aspirasinya untuk kami berkoordinasi dengan DPRD untuk itu (Raperda PL2SE) dikembalikan ke pemprov," kata Syafrin.

DPRD Tunggu Surat Resmi Pencabutan Raperda ERP dari Heru Budi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/IMG-20230209-WA0014.jpg" alt="Ketua Umum DPP KSPSI Jumhur Hidayat berorasi menolak penerapan Electronic Road Pricing (ERP) di Jakarta (8/2). Foto : Dokumentasi pribadi" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum DPP KSPSI Jumhur Hidayat berorasi menolak penerapan Electronic Road Pricing (ERP) di Jakarta (8/2). Foto : Dokumentasi pribadi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bakal menerapkan sistem jalan berbayar atau Electronic Road Pricing (ERP). Tidak tanggung-tanggung, sistem ERP bakal diterapkan di 25 ruas jalan di ibukota. Kebijakan ini menuai penolakan dari berbagai kalangan. Termasuk dari kalangan buruh dengan alasan sistem ERP memicu diskriminasi.  Aspirasi dari kalangan buruh itu disampaikan Ketua Umum DPP Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Moh. Jumhur Hidayat. Dia mengatakan bahwa penerapan ERP ini adalah tindakan diskriminatif terhadap rakyat.  Karena hanya orang berduit saja yang boleh menikmati jalan. Padahal semua kendaraan baik itu roda dua dan empat sudah membayar pajak.  "ERP harus ditolak karena mendiskriminasi orang berduit dan tidak berduit," kata Jumhur kepada wartawan Kamis (9/2).  Apalagi para pengendara ojek online yang hidupnya sudah susah bekerja 15 jam per hari. Jumhur mengatakan, para penarik ojek online akan semakin susah hidupnya ketika sistem ERP diterapkan.  Selain itu, Jumhur mengatakan para buruh pada umumnya juga banyak yang berangkat kerja menggunakan motor. Dia menegaskan, jutaan buruh pengguna motor pasti akan semakin tergerus kantongnya bila harus memasuki jalan-jalan berbayar saat ERP diterapkan.  Jumhur mengatakan, di Singapura saja yang pendapatan rata-rata rakyatnya 16 kali lipat dari rakyat Indonesia, masih mengatakan bahwa ERP ini adalah Electronic Rob People "Yaitu perampokan uang rakyat secara elektronik," jelasnya. Jadi bila ini diterapkan di Jakarta, Jumhur menyatakan, ERP sama artinya menghisap sampai ke tulang sumsum rakyat Jakarta.  Menurut Jumhur, bila di Jakarta di berlakukan ERP, maka di kota-kota lainnya pun kelak pasti akan diberlakukan. Buruh di daerah-daerah lainnya bakal semakin tercekik. Jumhur mengatakan bahwa bila Pemprov DKI Jakarta masih berkeras ingin menerapkan ERP ini, maka dia tidak segan-segan menurunkan ratusan ribu buruh di Jakarta, bersama-sama pengendara ojek online, datang lagi ke Balaikota untuk memastikan ERP tidak diterapkan.  Sebelumnya pada Rabu (8/2) ribuan pengemudi ojek online mendatangi kantor Pemprov DKI Jakarta. Mereka yang tergabung dalam PREDATOR (Perkumpulan Rakyat Pengguna Dunia Transportasi) melakukan aksi unjuk rasa menolak sistem ERP atau jalan berbayar di 25 ruas jalan di DKI Jakarta. Bagi mereka penerapan ERP itu sangat memberatkan.

Bikin Beban Hidup Makin Berat, KSPSI Sebut 'ERP' Electronic Rob People

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#erp

Berita Terkini