<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/26/WhatsApp-Image-2025-09-26-at-211751-1-3240255965.jpeg" alt="SATU BARISAN: Epyardi Asda, Mardiono, dan M. Amir Uskara dalam satu pertemuan di Jakarta beberapa hari lalu. (Istimewa untuk JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>SATU BARISAN: Epyardi Asda, Mardiono, dan M. Amir Uskara dalam satu pertemuan di Jakarta beberapa hari lalu. (Istimewa untuk JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kontestasi menjelang Muktamar X Partai Persatuan Pembangunan (PPP) semakin panas. Para politisi saling mengeluarkan pernyataan dalam dukungan kandidat yang akan memimpin partai berlambang ka'bah.&nbsp; Politikus PPP Epyardi Asda yang semula sempat mendapat dorongan dari sejumlah kader PPP untuk maju di Muktamar X sebagai salah satu kandidat ketua umum, kini menyatakan mendukung Mardiono untuk melanjutkan perjuangan PPP. Apalagi saat ini PPP tidak berada di parlemen. Epyardi Asda berharap Mardiono mampu membangkitkan kembali PPP dan bisa berada di DPR. Pernyataan mantan ketua DPP PPP itu disampaikan setelah dirinya berkomunikasi langsung dengan Mardiono, M. Amir Uskara, Arwani Thomafi, dan Muhammad Idror (Gus Idror). "Saya sudah berkomunikasi dengan mereka dan menyatakan mendukung Mardiono untuk maju menyelamatkan PPP," ujar Epyardi Asda kepada JawaPos.com pada Jumat malam (26/9). Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/016625673/disebut-sering-turun-ke-lapangan-untuk-beri-suntikan-moral-kepada-kader-mardiono-dapat-dukungan-penuh-dpw-dan-dpc-ppp-aceh">Disebut Sering Turun ke Lapangan untuk Beri Suntikan Moral Kepada Kader, Mardiono Dapat Dukungan Penuh DPW dan DPC PPP Aceh</a> Menurut dia, dalam membesarkan PPP dibutuhkan kondisi pengurus atau tim yang guyup. Seluruh kader, tokoh, dan ulama yang selama ini berada di barisan PPP harus bersatu dan guyup. "Langkah ini demi mengembalikan PPP sebagai partai umat untuk berjuang demi bangsa,"tegasnya. &nbsp; Epyardi Asda yang pernah menjadi Bupati Solok itu mengatakan, dalam kontestasi di Muktamar X, PPP sangat terbuka dengan siapa saja. Jika ada tokoh atau figur yang mau bergabung sangat diterima oleh kader. "Namun gabung partai jangan langsung jadi ketua umum. Mulailah dari kader dan pengurus harian dulu," ungkapnya. &nbsp; Dia sangat prihatian dengan adanya oknum-oknum kader atau orang-orang yang menyatakan dirinya sebagai tokoh PPP. Orang itu kerap "menjual" PPP ke pihak luar demi kepentingan pribadi atau golongan tertentu. Contohnya Muhammad Romahurmuziy. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/016603717/dukungan-untuk-mardiono-menguat-jelang-muktamar-akhir-pekan-ini-20-lebih-dpc-ppp-jateng-nyatakan-soliditas-kader-internal">Dukungan Untuk Mardiono Menguat Jelang Muktamar Akhir Pekan Ini, 20 Lebih DPC PPP Jateng Nyatakan Soliditas Kader Internal</a> Dia menekankan sangat sampai ada muncul orang-orang yang ingin "menjual" partai ini. "Romy (Romahurmuziy,red) stop menjual partai ini. Jangan menjual klaim-klaim tertentu demi kepentinganmu," ujarnya.&nbsp; Sebelumnya, Wakil Ketua DPW PPP Aceh Ishak Yusuf mengungkap saat ini arus bawah PPP di Aceh mayoritas telah berkomitmen memberi dukungan kepada Mardiono. PPP perlu hijrah untuk meraih kemenangan. PPP harus beralih dari model kepemimpinan sekarang menuju kepemimpinan baru yang lebih progresif. &nbsp; "Ketum PPP nanti harus mampu menakhodai partai untuk meraih kembali kursi DPR yang hilang dan menempatkan eksistensi PPP menjadi udara bagi napas kehidupan umat,&rdquo; pungkas Ishak Yusuf. Sebagaimana diketahui, Muktamar X PPP&nbsp;dijadwalkan berlangsung di Jakarta pada 27-29 September 2025. Salah satu agendanya memilih ketua umum PPP untuk periode 2025-2030.&nbsp; Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/016595976/jelang-muktamar-x-ppp-ini-karakter-yang-layak-pimpin-partai-kabah-2025-2030">Jelang Muktamar X PPP, Ini Karakter yang Layak Pimpin Partai Ka'bah 2025-2030</a> Sebelumnya, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno mengatakan, jika PPP memiliki target untuk lolos ke parlemen pada Pemilu 2029, maka partai itu harus memiliki ketua umum dengan sejumlah kriteria. Paling utama, sosok yang mampu menyatukan dan mengonsolidasi kekuatan politik internal partai.&nbsp; &ldquo;Itu kuncinya. Di 2029 PPP sangat potensial lolos karena ambang batas parlemen turun. Kunci selanjutnya mempertahankan mesin politik dan caleg yang maju di 2024 lalu,&rdquo; kata Adi Prayitno kepada JawaPos.com, Jumat (19/9).&nbsp; Adi berpendapat, sebetulnya basis politik PPP masih cukup solid meskipun gagal menembus parlemen pada Pemilu 2024. Apalagi parliamentary threshold (PT) di bawah 4 persen. Peluang kembali memiliki wakil di Senayan terbuka lebar. &nbsp; &ldquo;Kuncinya caleg yang maju 2024 lalu maju kembali, plus mencari caleg potensial lain untuk meningkatkan perolehan suara. Kunci pileg itu ada di kekuatan caleg,&rdquo; jelasnya.&nbsp; Selain itu, figur calon pemimpin PPP mampu membaca perubahan perilaku pemilih. Untuk itu, PPP perlu melakukan transformasi agar tetap sesuai dengan aspirasi umat Islam sekaligus modernisasi politik. &ldquo;Kedua, bisa memodifikasi sekaligus mentransformasi wajah Islam yang lekat dengan PPP dengan realitas pemilih yang mulai berubah total. Di sinilah PR besarnya,&rdquo; ujar Adi.

Epyardi Asda menyatakan mendukung Mardiono untuk melanjutkan perjuangan PPP. Apalagi saat ini PPP tidak berada di parlemen.

Dukung Mardiono di Muktamar PPP, Epyardi Asda Minta Jangan Sampai Ada Orang yang "Menjual" Partai

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/26/282120768_128481689589088_3749008192973144181_n-3957437602.jpg" alt="Epyardi Asda. (Instagram/Epyardi Asda)" width="100%">
<figcaption>Epyardi Asda. (Instagram/Epyardi Asda)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Sempat berlabuh di partai lain, Epyardi Asda kembali ke Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Kembalinya mantan bupati Solok itu ke partai berlambang kakbah tidak sekadar pulang. Melainkan akan maju dalam kontestasi pemilihan ketua umum (ketum) di Muktamar X PPP pada Desember mendatang.&nbsp; Rumor itu terdengar langsung oleh kader PPP di daerah, khususnya di Kabupaten Solok, Sumatera Barat (Sumbar). Wakil Ketua DPC PPP Solok Sumatera Barat Mevi Nofira sangat antusis mendengar rumor tersebut. &nbsp; "Semua tokoh termasuk berpeluang disambut dengan tangan terbuka jika kembali berlabuh di PPP untuk bersama kami membangun partai," kata Mevi kepada JawaPos.com pada Selasa (16/9).&nbsp; Mevi mengaku lebih bangga jika yang akan masuk adalah tokoh asal Sumatera Barat seperti Epyardi Asda. Apalagi jika Apyardi tidak hanya menjadi kader, tetapi juga maju sebagai calon ketua umum (ketum) PPP di Muktamar X mendatang.&nbsp; Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/016577066/dpc-ppp-jawa-tengah-tentukan-arah-dukungan-di-muktamar-x-kembalikan-partai-ke-senayan">DPC PPP Jawa Tengah Tentukan Arah Dukungan di Muktamar X: Kembalikan Partai ke Senayan!</a> PPP sebetulnya bukan tempat baru bagi Epyardi Asda. Dia pernah menjadi anggota DPR dari dapil Sumbar 1 selama tiga periode. Selain itu Epyardi Asda pernah menjadi Ketua DPW PPP Sumbar. Namun, pada Pemilu 2019 dia berlabuh ke Partai Amanat Nasional (PAN) dan menjabat salah satu ketua DPP. Pria yang mengawali karir nakhoda itu maju di Pemilihan Bupati (Pilbup) Solok 2020 dan menjabat satu periode. &nbsp; Pada Pilgub Sumbar 2024, Epyardi Asda maju sebagai salah satu calon gubernur, tetapi tumbang dengan calon petahana. "Kami tentu sangat bangga dengan adanya putra Kabulaten Solok maju sebagai ketua umum DPP apalagi PPP yang merupakan saya salah satu kadernya," kata Mevi.&nbsp; Mevi menyebut bahwa Epyardi saat masih sebagai politisi PPP memiliki banyak prestasi, khususunya di Pemilu 2004, 2009 dan 2014. Epyardi saat ini mampu mendongkrak suara PPP baik untuk DPR maupun DPRD Solok.&nbsp; Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/016371232/arsul-sani-kenang-sosok-suryadharma-ali-pernah-berjasa-dalam-karier-politik-di-ppp">Arsul Sani Kenang Sosok Suryadharma Ali Pernah Berjasa dalam Karier Politik di PPP</a> "Pada umumnya kader PPP Sumatera Barat akan bangga dengan majunya Epyardi sebagai ketua DPP PPP. Semoga PPP di nusantara ini berjaya di parlemen," ungkapnya.&nbsp; Menurut Mevi, PPP memang membutuhkan banyak tokoh untuk kembali membangun partai. Apalagi kondisi PPP saat ini kurang baik-baik saja sehingga perlu banyak sumbangsih pemikiran dan kontribusi banyak tokoh.&nbsp; Sementara itu, Epyardi Asda belum memberikan komentar soal rumor dia akan maju di Muktamar PPP sebagai calon ketua umumm. Pesan dari JawaPos.com belum dibalas hingga berita ini diunggah.(*)

Epyardi Asda kembali ke Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Dia bakal maju sebagai salah satu kandidat ketua umum PPP.

Kembali ke PPP, Epiyardi Asda Bakal Maju Jadi Ketua Umum?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/19/IMG_20240718_212524_700_x_400_piksel-4001872265-1551669061.jpg" alt="Gubernur Sumbar Mahyeldi memantau pekerjaan Jalan Padangpanjang-Sicincin ruas Lembah Anai yang masih berlangsung. (Padang Ekspres)" width="100%">
<figcaption>Gubernur Sumbar Mahyeldi memantau pekerjaan Jalan Padangpanjang-Sicincin ruas Lembah Anai yang masih berlangsung. (Padang Ekspres)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Masyarakat Sumatera Barat (Sumbar) membutuhkan pemimpin yang memiliki ide besar agar ada lompatan tinggi untuk Ranah Minang ke depan. Selama ini pembangunan Sumbar dinilai jalan di tempat dan kalau jauh dibanding provinsi tetangga. Momentum Pilkada Serentak 2024, baik untuk Pilgub, Pilbup maupun Pilwako menjadi kesempatan bagi masyarakat setempat memilih figur-figur yang menawarkan sesuatu yang baru, agar Sumbar bisa maju lebih cepat lagi. Menurut pengamat politik Aljabar Strategic Indonesia Arifki Chaniago, sejauh ini belum ada figur atau sosok yang dinilai mampu menawarkan hal baru yang secara personal kepada masyarakatnya. Figur-figur itu belum mampu menawarkan gagasan-gagasan yang lebih diterima akal sehat. "Kalau harapan orang Sumbar tentu ingin pemimpin yang memiliki terobosan baru agar daerah tersebut lebih berkembang dan majunya," ujar Arifki Chaniago kepada JawaPos.com, Rabu (7/8). Sejauh ini untuk Pilgub Sumbar baru satu pasangan yang sudah jelas mendekalrasikan diri, yaitu Mahyeldi Ansharullah-Vasco Ruseimy. Mahyeldi merupakan calon petahana. Pasangan ini belum terlihat lawannya yang konkret. Jika pun ada, itu baru sosok Epyardi Asda yang kini menjabat Bupati Solok. Hingga kini Epyardi Asda belum mengumumkan dan mendeklarasikan siapa calon wakil yang mendampinginya. Meskipun Epy telah mengantongi tiket dari dua partai, yakni PAN dan Nasdem. <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/26/282120768_128481689589088_3749008192973144181_n-3957437602.jpg" alt="Epyardi Asda. (Instagram/Epyardi Asda)" width="100%">
<figcaption>Epyardi Asda. (Instagram/Epyardi Asda)</figcaption>
</figure> Epyardi Asda baru saja rekomendasi dari Nasdem pada pekan lalu, Senin (29/7). Dengan adanya rekomendasi PAN dan Nasdem, sejatinya Epyardi Asda sudah bisa maju untuk mendaftar nantinya. Kedua parpol itu memiliki 16 kursi dari 65 total kursi di DPRD Sumbar. Akan tetapi, Arifki Chaniago menilai Epriyadi Asda memang terlihat kesulitan mencari wakil yang tepat. Pada satu sisi elektabilitas Epriyardi masih jauh dari Mahyeldi. "Tokoh yang layak mendampingi (Epy) belum juga terlihat hilalnya," sambungnya. Sosok Epyardi berasal dari Solok atau daerah pemilihan (dapil) Sumbar 1. Tentunya sosok yang bisa mengimbangi Epyardi Asda adalah berasal dari Sumbar 2. Yaitu, orang yang memiliki ketokohan di wilayah, Kota Pariaman, Kabupaten Padangpariaman, Kabupaten Agam, Kota Bukittinggi, Kabupaten 50 Kota, Kota Payakumbuh, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat. Menurut dia, Orang Sumbar itu punya pilihan politik sendiri. Meskipun logistik politik menjadi bagian yang sering dimainkan para politisi, tetapi itu tidak berpengaruh. Dalam konteks pilkada, masyarakat Sumbar punya afiliasi sendiri. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/014917925/ahok-nyatakan-siap-maju-di-pilgub-jakarta-2024-tapi-belum-ada-partai-yang-meminang">Ahok Nyatakan Siap Maju di Pilgub Jakarta 2024, tapi Belum Ada Partai yang Meminang</a> Orang Sumbar punya penilaian tersendiri dalam memilih pemimpin. Yaitu, sosok yang dekat dengan agama dan santun. Lebih dari itu ketokokah, kepantasan dan ketangkasan.

Cagub yang muncul saat ini di Pilgub Sumbar belum ada yang menawarkan hal yang baru. Padahal provinsi itu butuh pemimpin dengan lompatan.

Pengamat Nilai Sosok Cagub di Sumbar Belum Ada Tawarkan Yang Baru, Baik Petahana Maupun sang Penantang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/26/282120768_128481689589088_3749008192973144181_n-3957437602.jpg" alt="Epyardi Asda. (Instagram/Epyardi Asda)" width="100%">
<figcaption>Epyardi Asda. (Instagram/Epyardi Asda)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pilgub Sumbar 2024 berpotensi diikuti oleh dua pasangan calon. Epyardi Asda mendapat surat rekomendasi dari Partai Nasdem. Dengan dukungan itu, Bupati Solok tersebut bakal head to head dengan pasangan calon petahana Mahyeldi Anshrullah-Vasco Ruseimy. Dengan dukungan dari Nasdem, maka jumlah kursi pengusung untuk Epyardi Asda menuju Pilgub Sumbar sudah 16 kursi dari 65 total kursi di DPRD Sumbar. Ke-16 kursi itu merupakan dari PAN dan Nasdem. Dukungan untuk Epyardi Asda diserahkan langsung oleh didampingi Ketua DPP Nasdem Willy Aditya di Nasdem Tower, Jakarta, pada Senin (29/7). Pada hari yang sama Epyardi Asda pun diterima oleh Ketum DPP Nasdem Surya Paloh. "Alhamdulillah saya sudah mendapat dukungan resmi dari Nasdem. Ini semakin memenuhi syarat untuk mendaftar sebagai calon nantinya," ujar Epyardi Asda saat dihubungi JawaPos.com, Senin (29/7). Dalam pencalonan ini, Epy yang dikenal sebagai kapten kapal itu mengaku sedang mempersiapkan mencari bakal calon wakil gubernur (cawagub) pendampinginya. Sebelumnya beredar rumor bahwa Epyardi Asda bakal berpasangan dengan Audy Joinaldy, Wakil Gubernur Sumbar saat ini. Apalagi Audy Joinaldy baru saja resmi menjadi kader Golkar pada Sabtu (27/7) lalu. "Kami memang sudah berkomunikasi dengan Audy. Saya mengajak beliau untuk bersama membangun Sumbar untuk lebih baik lagi," sambung pria yang tiga periode menjadi anggota DPR itu. Hanya saja keputusan Audy bakal maju atau tidak di Pilgub Sumbar masih dalam proses. Sebab, Audy yang selama ini berpasangan dengan Mahyeldi memimpin Sumbar. Sedangkan Mahyeldi untuk Pilgub Sumbar sudah resmi berpasangan dengan Vasco Ruseimy, politikus Partai Gerindra. Jika nanti Epyardi Asda resmi berpasangan dengan Audy, maka pasangan itu diusung oleh tiga parpol. Yaitu, PAN, Nasdem, dan Golkar. Jumlah kursi pengusung mencapai 26 kursi. Yang terdiri atas PAN (8), Nasdem (9), dan Golkar (9). "Kita tunggu dan lihat perkembangan. Semoga ini terjadi dan Pilgub Sumbar head to head," ungkap Epy penuh keyakinan. Untuk diketahui, pasangan calon petahana Pilgub Sumbar Mahyeldi Ansharullah-Vasco Ruseimy diusung oleh dua partai, yakni PKS dan Gerindra. Masing-masing parpol memiliki 10 kursi di DPRD Sumbar periode 2024-2029. Tidak tertutup kemungkinan pasangan ini mendapat dukungan tambahan dari parpol lain.&nbsp;

Pilgub Sumbar 2024 berpotensi diikuti oleh dua pasangan calon. Epyardi Asda mendapat surat rekomendasi dari Partai Nasdem.

Dapat Dukungan Nasdem, Epyardi Asda Siap Hadapi Petahana di Pilgub Sumbar 2024

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/26/282120768_128481689589088_3749008192973144181_n-3957437602.jpg" alt="Epyardi Asda. (Instagram/Epyardi Asda)" width="100%">
<figcaption>Epyardi Asda. (Instagram/Epyardi Asda)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Suara untuk membentuk koalisi besar oleh sejumlah partai politik (parpol) di Sumatera Barat (Sumbar) terus mengemuka. Narasi itu diamini oleh Wakil Ketua DPD Golkar Desra Ediwan Anantanur usai menerima formulir pendaftaran calon gubernur Sumbar yang diserahkan oleh bakal calon Epyardi Asda pada Senin (6/5). Dilansir dari Padang Ekspres, Desra Ediwan mengatakan bahwa Golkar memang menginginkan terciptanya sebuah koalisi besar guna mengalahkan partai politik penguasa di Sumbar, yakni PKS. Dengan koalisi itu, cagub yang diusung dapat head to head dengan calon gubernur petahana, Mahyeldi Ansharullah. Sebagaimana diketahui, Epyardi Asda merupakan orang kedua yang mendaftar sebagai bakal cagub Sumbar di Partai Golkar. Sebelumnya, Ganefri yang kini masih menjabat Rektor Universitas Negeri Padang (UNP). Menurut Desra, bukanlah orang baru di pentas politik Sumbar nasional. Mantan kapten kapal itu memiliki pengalaman panjang sebagai politikus. Yaitu, tiga kali menjadi anggota DPR RI dan kini menjadi bupati Solok. Atas dasar pengalaman itu, Desra meyakini Epyardi mampu membawa perubahan bagi Sumbar ke arah yang lebih baik. &ldquo;Pak Epyardi punya pengalaman di tingkat nasional. Beliau tiga kali terpilih menjadi anggota DPR RI. Pengalaman itu akan memudahkan beliau menarik dana-dana pusat ke daerah,&rdquo; ujarnya. Dalam kesempatan yang sama, Epyardi Asda mengajak Partai Golkar bergabung dalam koalisi perubahan dan kebangkitan. Sebelumnya, Bupati Solok itu mendaftar ke Partai Nasdem dan Partai Demokrat guna memenuhi persyaratan dukungan di Pilkada Sumbar 2024. Di tempat lain, Pengamat Politik Universitas Andalas (Unand) Asrinaldi mengungkapkan bahwa saat ini memang dari kalangan elite politik di Sumbar sedang membuat gerakan membangun koalisi besar atau "mengucilkan" PKS. Gerakan itu cukup beralasan, karena pada Pilkada 2024 ini PKS untuk mengusung pasangan cagub-cawagub harus berkoalisi dengan parpol lain karena perolehan suara tidak memenuhi 20 persen di DPRD Sumbar. Untuk menjegal PKS itu dengan cara "menguncilkannya". "Kalau memang tidak ada parpol lain mau berkoalisi dengan PKS, maka Mahyeldi tidak bisa maju di Pilkada Sumbar 2024 ini," bebernya. Di sisi lain Asrinaldi mengakui dari hasil survei sejumlah lembaga independen, hingga saat ini elektabilitas untuk cagub Sumbar angka tertinggi Mahyeldi Ansharullah. "Masyarakat masih memiliki respons positif untuk Mahyeldi," bebernya. Di tempat lain, Sekretaris DPW PKS Sumbar Rahmat Saleh menyangkal ada upaya "mengucilkan" PKS di Pilkada 2024. "Komunikasi kami (PKS) masih baik dengan partai lain. Isu (mengucilkan PKS, red) itu tidak benar," tandasnya.

Suara untuk membentuk koalisi besar oleh sejumlah partai politik (parpol) di Sumatera Barat (Sumbar) terus mengemuka.

Koalisi Besar Hadapi Cagub Petahana di Pilkada Sumbar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/01/image-3-2.png" alt="Ilustrasi pilkada serentak Dok. JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pilkada serentak Dok. JawaPos</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pesta demokrasi di Sumatera Barat (Sumbar) mulai menghangat. Baik untuk pemilihan gubernur, wali kota, maupun bupati. Di tingkat pemilihan gubernur (pilgub), calon petahana Mahyeldi Ansharullah kembali diusung oleh PKS. Sejauh ini, kompetitor ketua DPW PKS Sumbar itu baru terlihat dari Epyardi Asda yang saat ini menjabat sebagai bupati Solok. Di sisi lain, pada Pilkada Sumbar 2024 ini, sudah mulai berkembang narasi perubahan. Umumnya itu dilontarkan dari kelompok-kelompok yang tidak puas dengan perkembangan Sumbar selama 15 tahun terakhir. Jika melihat kurun waktunya, Provinsi Sumbar memang dipimpin oleh gubernur dari PKS. Di luar itu ada sejumlah elite politik dan kelompok masyarakat melontarkan narasi perubahan demi percepatan pembangunan di Ranah Minang. "Sejauh ini narasi perubahan di perpolitikan di Sumbar baru sebatas elite politik yang mengemukakan. Sedangkan dari kelompok masyarakat akar rumput belum terlalu kentara," ungkap Direktur Eksekutif Aljabar Strategic Arifki Chaniago kepada JawaPos.com, Senin (6/5). Dia menilai, sejauh ini dari sejumlah lembaga survei lembaga politik, di kontetasi Pilgub Sumbar nama Mahyeldi Ansharullah masih dominan. Sedangkan tokoh lain yang disebut-sebut bakal menjadi penantang ketua DPW PKS Sumbar itu belum terlihat peningkatan suaranya. Mulai dari Ketua DPD Partai Gerindra Sumbar Andre Rosiade, Ketua DPD Partai Demokrat Sumbar Mulyadi, Ketua DPW Partai Nasdem Fadly Amran, dan Bupati Solok Epyardi Asda. Sementara itu, sosok yang terlihat serius untuk terjun di kontestasi Pilgub Sumbar baru Epyardi Asda. Hal itu terlihat dari upaya ketua DPP PAN itu dengan mendaftar ke sejumlah parpol yang membuka pendaftaran bakal calon kepala daerah di Sumbar. Mulai dari PAN, Demokrat, dan Nasdem. "Sosok lainnya belum terlihat progres pergerakan politiknya," ujar Arifki yang merupakan alumnus Universitas Andalas (Unand) Padang itu. Sedangkan Andre Rosiade dan Mulyadi belu membuat pernyataan tegas di Pilkada Sumbar. Sikap mereka diperkirakan tergantung perintah partai, terutama di level DPP. Arifki menyadari bahwa Sumbar membutuhkan lompatan lebih tinggi agar lepas dari kondisi tertinggal dibanding provinsi tetangga. Jika berkaca dari kiprah pemimpin selama 15 tahun terakhir, maka Sumbar membutuhkan figur yang tegas dan keras. "Sosok yang tegas itu kalau tidak memiliki nilai representasi surau agak sulit diterima masyarakat Minang," imbuhnya. Alasannya, jika melihat hasil Pilpres 2024 sosok eksekutif yang disukai masyarakat Sumbar adalah orang yang memiliki representasi agama dan budaya. Sebab ketika Pilpres pasangan Anies-Muhaimin menjadi pasangan capres yang menang. "Artinya sisi akademis, humble, agamais menjadi pilihan utama di Sumbar," ungkapnya. Meski narasi perubahan digaungkan terus menerus, tetapi tidak disertai dalam aksi konkret oleh politisi, maka hal itu sulit diterima masyarakat. Sebab, sosok surau yang diwakilkan dari Mahyeldi itu begitu melekat bagi masyarakat Sumbar. "Orang Sumbar memang butuh perubahan, tetapi kalau yang menggerakkan itu tidak membawa nilai-nilai surau, sosok itu akan ditinggalkan," terangnya. Ke depan, sambungnya, pekerjaan besar bagi politisi di Sumbar jika ingin membuat perubahan. Yaitu, menjadikan narasi perubahan sebagai sebuah gerakan di tengah akar rumput. Bukan "nyanyian-nyanyian" segelintir politisi.

Sejauh ini, kompetitor Mahyeldi Ansharullah baru terlihat dari Epyardi Asda yang saat ini menjabat sebagai bupati Solok.

Pengamat: Narasi Perubahan di Pilkada Sumbar Baru di Level Elite

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/18/andre-rosiade-1525238412.jpg" alt="Ketua Harian DPP Ikatan Keluarga Minang (IKM) Andre Rosiade merespons berita viral di media sosial terkait rekaman video razia rumah makan Padang yang diduga terjadi di Cirebon." width="100%">
<figcaption>Ketua Harian DPP Ikatan Keluarga Minang (IKM) Andre Rosiade merespons berita viral di media sosial terkait rekaman video razia rumah makan Padang yang diduga terjadi di Cirebon.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Rencana Bupati Solok Epyardi Asda maju di Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sumbar 2024 tidak main-main. Dia siap menggalang kekuatan dengan sejumlah parpol dan tokoh lain di luar Partai Amanat Nasional (PAN) di Sumbar. Terutama parpol yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM). "PAN ini secara nasional berada dalam Koalisi Indonesia Maju. Untuk menyongsong Pilgub Sumbar ini kami juga merepresentasikan koalisi tersebut untuk perubahan di Sumbar," ungkap Epyardi Asda kepada JawaPos.com yang dihubungi dari Jakarta, Selasa (26/3). Adapun parpol yang tergabung dalam KIM di Pemilu 2024 adalah PAN, Gerindra, Golkar, Gelora, dan PBB. Dari sejumlah parpol itu selama ini ada beberapa tokoh yang diasumsikan bakal ikut terjun di Pilgub Sumbar. Salah satunya Ketua DPD Partai Gerindra Sumbar Andre Rosiade. Menurut Epy, sosok Andre Rosiade bakal dirangkul di Pilgub Sumbar. Upaya itu bakal dijembatani melalui masing-masing ketua umum parpol, Zulkifli Hasan dan Prabowo Subianto. "Saya sudah komunikasi dengan ketum PAN dan meminta restu dan minta dijembatani agar tokoh-tokoh dari Sumbar turun gunung untuk memperbaiki Sumbar yang sudah lama terpuruk ini," ungkapnya. <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/26/282120768_128481689589088_3749008192973144181_n-3957437602.jpg" alt="Epyardi Asda. (Instagram/Epyardi Asda)" width="100%">
<figcaption>Epyardi Asda. (Instagram/Epyardi Asda)</figcaption>
</figure> Tokoh itu, ujar ketua DPP PAN tersebut, termasuk Andre Rosiade. "Bukan tidak mungkin kami (Epy dan Andre,red) berkolaborasi untuk Sumbar ini," tandasnya. Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Epyardi Asda menyatakan siap maju di Pilgub Sumbar 2024. Pernyataan itu karena Epyardi merasa Sumbar selama 15 tahun terakhir tidak menunjukkan perubahan signifikan. Sangat tertinggal dibanding provinsi-provinsi tetangga. Baik dari sisi ekonomi, pembangunan, sumber daya manusia (SDM) dan lain sebagainya. "Sumbar ini sangat tertinggal jauh dibanding provinsi tetangga," tegar bupati yang dulu kapten kapal tersebut. Tertinggalnya Sumbar dengan provinsi lain, imbuhnya, karena tidak terlepas dari peran pemimpin daerah itu lamban bergerak dan tidak lincah membuat inovasi demi kemajuan daerah.

Rencana Bupati Solok Epyardi Asda maju di Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sumbar 2024 tidak main-main. Dia siap menggalang kekuatan.

Maju di Pilgub Sumbar, Epyardi Asda Gandeng Andre Rosiade?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/26/282120768_128481689589088_3749008192973144181_n-3957437602.jpg" alt="Epyardi Asda. (Instagram/Epyardi Asda)" width="100%">
<figcaption>Epyardi Asda. (Instagram/Epyardi Asda)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pilpres dan pemilihan legislatif (Pileg) 2024 sudah selesai. Agenda demokrasi selanjutnya Pilkada Serentak 2024. Dalam Pilkada 2024 ini Bupati Solok Epyardi Asda bakal maju di Pemilihan gubernur (Pilgub) Sumbar. "Saya sudah komunikasi dengan ketua umum PAN dan jajaran PAN di Sumbar dan menyatakan mengusung saya untuk Pilgub Sumbar 2024," ungkap Epyardi Asda saat dihubungi JawaPos.com dari Jakarta pada Selasa (26/3). Epy--begitu Epyardi Asda disapa mengatakan, keinginannya untuk maju di pentas Pilgub Sumbar karena prihatin dengan kondisi provinsi tersebut yang semakin terpuruk selama 15 tahun terakhir. Sumbar semakin tertinggal dibanding provinsi-provinsi tetangga. Padahal Sumbar merupakan gudang orang-orang pintar. Sejatinya pembangunan di Sumbar bisa lebih cepat dan maju dibanding provinsi tetangga.&nbsp; Salah satu bentuk stagnasi pembangunan di Sumbar adalah proyek tol Padang-Pekanbaru. Proyek yang digarap era dua gubernur terakhir tidak kunjung rampung. Sejak mulai dibangun pada 1 Februari 2018, progres jalan tol tersebut belum mengembirakan. Alih-alih dioperasikan, pembangunan saja hanya baru beberapa persen. Bupati yang juga mantan kapten kapal itu menyinggung banyak infrastruktur lain di Sumbar yang kondisinya memprihatinkan, seperti jalan provinsi. "Jalan-jalan yang rusak tak terperbaiki. Kalau pemda tidak mampu kan bisa dikoordinasikan dengan pemerintah pusat. Caranya dengan lobi-lobi agar pembangunan dapat terlaksana dengan baik," ungkapnya. Contoh lain kondisi infrastruktur Sumbar dalam mitigas bencana. Sebagaimana diketahui banyak wilayah di Sumbar rawan terhadap longsor. Potensi kerawanan itu harus dimitigasi agar tidak membuat masyarakat semakin cemas, perekenomian tetap berputar. Contohnya di Sitinjau Lauik, sebuah kawasan perbatasan antara Kabupaten Solok dengan Kota Padang yang selama ini sangat rawan dengan longsor. Sitinjau Lauik merupakan akses satu-satunya bagi warga Kota Padang untuk ke Solok. Begitu sebaliknya. Jika di kawasan itu ada longsor, maka perekonomian daerah jadi terganggu. Mobilitas masyarakat tidak lancar. Menurut dia, pembangunan di Sumbar harus dilakukan dengan cara tegas dan lugas. Tidak cukup dengan 'omon-omon', pencerahan, ceramah, dan senyum-senyum saja. "Harus ada ikhtiar lebih keras dan menjemput peluang-peluang anggaran dari pusat. Kalau menunggu saja kapan Sumbar ini akan bangkit," tandasnya. Untuk diketahui, Epyardi Asda merupakan bupati Solok periode 2020-2025. Sebelumnya dia pernah menjadi anggota DPR RI beberapa periode dari PPP.&nbsp;Dia menegaskan bahwa Sumbar butuh perubahan. Butuh gebrakan lebih besar lagi untuk lebih maju. Butuh figur-figur baru yang pro terhadap kepentingan rakyat.

Agenda demokrasi selanjutnya Pilkada Serentak 2024. Dalam Pilkada 2024 ini Bupati Solok Epyardi Asda bakal maju di Pilgub Sumbar.

Pilkada Serentak 2024, Bupati Solok Epyardi Asda Maju di Pilgub Sumbar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/26/IMG_20230425_201421-3327722714.jpg" alt="Jalan dekat objek wisata Danau Diatas, Alahan Panjang, Kecamatan Danau Kembar, Kabupaten Solok, Sumbar dipadati pengendara." width="100%">
<figcaption>Jalan dekat objek wisata Danau Diatas, Alahan Panjang, Kecamatan Danau Kembar, Kabupaten Solok, Sumbar dipadati pengendara.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Ada banyak destinasi wisata di Sumatera Barat (Sumbar). Ada wisata alam, kuliner, maupun budaya. Untuk wisata alam, danau kembar di Kabupaten Solok menjadi jujukan. Di sana terdapat Danau di Atas maupun Danau di Bawah. Tak ayal hingga Selasa (25/4) jalan lintas Padang - Muara Labuh yang menghubungkan Sumbar dengan Jambi jadi padat. Pasalnya, kedua danau itu berada di Alahanpanjang, Kecamatan Danau Kembar, Kabupaten Solok, tepatnya pinggir jalan nasional antara Sumbar-Jambi. "Sejak pagi hingga sore tadi memang sepanjang jalan menuju objek wisata Danau Kembar mengalami kemacetan, namun tidak terlalu parah," ujar Warni, 35, salah seorang warga di Alahan Panjang, seperti dilansir Antara, Rabu (26/4). Warni mengatakan kemacetan tersebut tidak menghabiskan waktu yang berlarut-larut. Namun, kemacetan yang cukup padat terjadi saat siang dan sore hari. "Saya rasa kemacetan terjadi karena banyaknya pengunjung objek wisata yang datang untuk berlibur ke sini. Biasanya objek wisata ramai di siang dan sore," katanya. Kabupaten Solok memang memiliki beragam objek wisata yang sangat menarik untuk dikunjungi. Di daerah Alahan Panjang, Kecamatan Lembah Gumanti ada beberapa objek wisata yang mampu memanjakan mata wisatawan. Di antaranya Alahan Panjang Resort, Kebun Stroberi, Vila Kayu Putih, Bukit Jirak, De Alahan Panjang, Danau Talang dan masih banyak lagi objek wisata lainnya. Wirda Araini, 43, salah seorang pengunjung objek wisata dari Pekanbaru mengaku sudah dua hari berlibur di daerah itu bersama keluarga. "Kami jauh-jauh dari daerah Pekanbaru ke sini memang khusus untuk berlibur menikmati keindahan alam di daerah ini," katanya. Dia mengaku tidak punya sanak famili yang dikunjungi ke daerah itu. Dua hari tinggal di sana karena ingin mengunjungi seluruh objek wisata yang ada di daerah itu. "Di sini udaranya sejuk. Kami sekeluarga nyaman memilih daerah ini sebagai tempat berlibur. Nggak apa-apa bermalam di vila dua sampai tiga hari," ucap dia. Dia berharap ke depan objek wisata di daerah itu terus berkembang dengan baik. Sehingga semakin banyak pengunjung yang tertarik untuk mampir menikmati objek wisata yang disuguhkan. Sementara itu, Bupati Solok Epyardi Asda mengatakan, selama periode libur Lebaran 2023 terdapat banyak event yang digelar di sejumlah objek wisata. Seperti di dermaga pantai danau Singkarak, panorama green view di kawasan Tanjung Alai, Kecamatan X Koto Singkarak, wisata alam lainnya di kawasan danau kembar. "Sejak libur Lebaran ini daerah kami didapati wisatawan. Baik dari perantau maupun murni dari daerah tetangga, seperti Riau dan Jambi," ungkap Epyardi saat dihubungi JawaPos.com, Rabu (26/4). Dengan ramainya seluruh objek wisata di Kabupaten Solok hampir semua glamping, villa yang disediakan masyarakat atau swasta, dan pemda, okupansinya penuh. Tentunya multiplier effect yang ditimbulkan sangat besar. Ada perputaran ekonomi cukup besar. "Saya perkirakan miliaran rupiah berputar di Solok ini," klaim bupati yang juga mantan kapten kapal itu. Dia berharap visi Kabupaten Solok menjadi daerah wisata dapat tercapai. Selama ini daerah yang dipimpinnya hanya dikenal sebagai daerah agraris penghasil pertanian dan perkebunan saja. Epy--begitu Epyardi Asda disapa, memperkirakan kepadatan wisatawan mengunjungi Solok berlangsung hingga Minggu (30/4) mendatang. Hal itu efek dari perantau dari Sumbar itu banyak berprofesi sebagai pedagang. Mereka tidak terpengaruh dengan ketentuan cuti bersama. "Masyarakat sepertinya menyesuaikan liburnya dengan libur sekolah," tandasnya.

Bupati Solok Epyardi Asda mengatakan, selama periode libur Lebaran 2023 terdapat banyak event yang digelar di sejumlah objek wisata.

Wisata Danau di Kabupaten Solok Jadi Destinasi Selama Libur Lebaran, Lalu Lintas Padat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/04/0104-asn.jpeg" alt="Sejumlah pegawai ASN di lingkungan Pemprov Jatim. Fiqih Arfani/Antara" width="100%">
<figcaption>Sejumlah pegawai ASN di lingkungan Pemprov Jatim. Fiqih Arfani/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemberhentian tenaga harian lepas (THL) di Kabupaten Solok mendapat perhatian dari DPRD setempat. Kendati setuju, DPRD juga prihatin. Di tengah pandemi Covid-19 terdapat penambahan angka pengangguran baru.  Anggota DPRD Kabupaten Solok Nosa Ekananda mengatakan, jika alasan bupati adalah berdasar kebutuhan dan kompetensi, maka tidak masalah dilakukan rasionalisasi THL. "Saya rasa momentum yang tepat untuk pembenahan dan keadilan bagi semua putra-putri Kabupaten Solok," ujar Nosa Ekananda saat dihubungi JawaPos.com, Kamis (27/5).  Nosa menuturkan, THL adalah supporting system dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. THL menempel dalam kegiatan satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Berhasil atau tidaknya kegiatan SKPD juga dipengaruhi peran THL. Untuk itu, Pemkab Solok mendata ulang kebutuhan THL di setiap SKPD sampai ke instansi lainnya, seperti rumah sakit, puskesmas, kantor camat, bahkan sekolah.  "Jangan ada THL yang menumpuk di satu SKPD. Jangan sampai ada di satu SKPD terdapat beberapa orang THL yang merupakan keluarga dekat kepala dinas," imbuh politikus PKS itu.  Dalam pembenahan THL, Nosa meminta Pemkab Solok memberikan peluang yang sama kepada seluruh warga di daerah. Perekrutan menggunakan sistem tes terbuka. Jelaskan jumlah kebutuhan, klasifikasi pendidikan, umur maksimal, dan keahlian yang dibutuhkan. "Apalagi saat ini belum ada penerimaan CPNS dan PPPK. Jadi THL adalah solusi untuk menunjang kinerja aparat SKPD," ujar mantan Ketua DPD PKS Kabupaten Solok itu.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/27/05/2021/setelah-berhentikan-1-700-honorer-kini-bupati-solok-pusing/">Setelah Berhentikan 1.700 Honorer, Kini Bupati Solok Pusing</a>  Sebelumnya, Bupati Solok Epyardi Asda mengatakan, pihaknya melakukan evaluasi jumlah THL di daerah yang dipimpin. Per 1 Juni 2021 seluruh THL yang jumlahnya 1.700 diberhentikan. Selanjutnya, Pemkab Solok melakukan evaluasi dan pemetaan terhadap kebutuhan THL yang sebenarnya untuk masing-masing SKPD.  "Setelah ada rekomendasi dari tim khusus, baru kami rekrut ulang THL berdasarkan kebutuhan dan kompetensinya," ujar mantan kapten kapal itu.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/26/05/2021/dianggap-membebani-apbd-bupati-solok-berhentikan-1-700-thl/">Dianggap Membebani APBD, Bupati Solok Berhentikan 1.700 THL</a>  Menurut mantan anggota DPR RI itu, jumlah THL sebanyak 1.700 di Kabupaten Solok sudah terlalu banyak. Bahkan kondisi setiap SKPD seperti pasar. Kehadiran THL pun membebani APBD karena setiap mereka digaji Rp 1,5 juta per bulan. Setahun total APBD yang terkuras untuk membiayai THL mencapai Rp 3 miliar lebih. "Angka sebanyak itu cukup besar untuk daerah sekelas Kabupaten Solok," tandasnya.

DPRD Solok: Jangan Sampai Ada THL Keluarga Dekat Kepala Dinas

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#epyardi asda

Berita Terkini