<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/09/1000357613-2814661698.jpg" alt="Zayn Malik (IMDb)" width="100%">
<figcaption>Zayn Malik (IMDb)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash;&nbsp;Nama Zayn Malik kembali menjadi sorotan setelah tercantum dalam berkas pribadi mendiang Jeffrey Epstein yang baru dibuka ke publik. Dilansir dari laman Roya News pada Senin (9/2), Dokumen tersebut memuat daftar figur publik yang dikategorikan sebagai selebriti &lsquo;anti-Israel'. Kemunculan nama mantan anggota One Direction itu memicu perhatian luas di industri hiburan global. Berkas yang berasal dari tahun 2014 tersebut berjudul &lsquo;Selebriti Anti-Israel dan Merek Mereka&rsquo;. Dokumen itu tidak hanya mencantumkan nama tokoh terkenal, tetapi juga mengaitkan mereka dengan sponsor dan mitra komersial. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/internasional/017158157/mantan-pangeran-inggris-andrew-tinggalkan-royal-lodge-windsor-di-tengah-gelombang-baru-kontroversi-epstein">Mantan Pangeran Inggris Andrew Tinggalkan Royal Lodge Windsor di Tengah Gelombang Baru Kontroversi Epstein</a> Hal ini bertujuan yang diduga untuk memetakan tekanan ekonomi terhadap selebriti yang bersuara mendukung Palestina. Zayn Malik tercatat dalam konteks dukungannya terhadap Palestina saat konflik Gaza 2014. Saat itu, ia mengunggah tagar #FreePalestine di media sosial. Unggahan sederhana tersebut disebut menjadi dasar pelabelan sikap politiknya dalam dokumen tersebut. Selain Zayn Malik, sejumlah nama besar dunia hiburan juga tercantum dalam berkas yang sama. Mereka antara lain Emma Thompson, Penelope Cruz, Javier Bardem, hingga Roger Waters. Dokumen itu menggambarkan adanya pemantauan sistematis terhadap sikap politik para selebriti. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/internasional/017156025/intip-interior-misterius-rumah-jeffrey-epstein-di-new-york-yang-penuh-jaringan-elite-dan-artefak-kontroversial">Intip Interior Misterius Rumah Jeffrey Epstein di New York yang Penuh Jaringan Elite dan Artefak Kontroversial</a> Berkas Epstein juga menunjukkan dugaan pola pembungkaman di industri hiburan melalui tekanan sponsor dan studio. Selebriti yang dianggap kontroversial berisiko kehilangan kontrak dan kesempatan kerja. Praktik ini dinilai sebagai bentuk boikot tidak langsung yang sulit dibuktikan secara terbuka. Kemunculan kembali dokumen tersebut menimbulkan perdebatan mengenai kebebasan berekspresi di kalangan figur publik. Kasus Zayn Malik memperlihatkan bahwa dukungan terhadap isu kemanusiaan dapat berdampak panjang pada karier. Berkas ini sekaligus membuka diskusi baru tentang relasi kekuasaan, politik, dan industri hiburan global.

Nama Zayn Malik kembali menjadi sorotan setelah tercantum dalam berkas pribadi mendiang Jeffrey Epstein yang baru dibuka ke publik.

Zayn Malik Tercantum dalam Dokumen Epstein sebagai Figur Anti Israel di Industri Hiburan Global

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/05/IMG_2704-3891338653.jpeg" alt="Halaman depan surat kabar Inggris The Sun dan The Sunday Telegraph menampilkan foto Andrew Mountbatten‑Windsor, mantan Pangeran Inggris, di tengah sorotan global terkait dokumen baru Epstein files." width="100%">
<figcaption>Halaman depan surat kabar Inggris The Sun dan The Sunday Telegraph menampilkan foto Andrew Mountbatten‑Windsor, mantan Pangeran Inggris, di tengah sorotan global terkait dokumen baru Epstein files.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &mdash; Mantan anggota keluarga kerajaan Inggris, Andrew Mountbatten‑Windsor, sebelumnya dikenal sebagai Pangeran Andrew secara resmi telah meninggalkan kediamannya di Royal Lodge, Windsor.&nbsp; Keputusan ini terjadi di tengah meningkatnya tekanan publik dan hukum menyusul dirilisnya dokumen baru yang mengaitkan namanya dengan jaringan predator seksual Jeffrey Epstein. Hal ini menandai salah satu titik penting terbaru dalam skandal global yang telah lama mencoreng reputasi monarki Inggris. Andrew, yang kini berusia 65 tahun dan merupakan adik Raja Charles III, diketahui meninggalkan Royal Lodge pada Senin (2/2) malam waktu setempat, lebih cepat dari jadwal yang diumumkan sebelumnya.&nbsp; Langkah ini dilakukan setelah keluarnya jutaan halaman dokumen dan foto yang dirilis oleh Departemen Kehakiman Amerika Serikat (DOJ), yang memperlihatkan detail hubungan dan komunikasi yang sebelumnya tidak dipublikasikan antara Andrew dan Epstein. Dokumen dan foto‑foto itu kembali menghidupkan sorotan internasional terhadap perannya dalam jaringan yang dipimpin Epstein.&nbsp;&nbsp; Menurut laporan berbagai media internasional, Andrew saat ini sedang tinggal sementara di Wood Farm Cottage, sebuah rumah di Sandringham Estate milik pribadi Raja Charles di Norfolk, Inggris timur, sambil menunggu renovasi tempat tinggal permanennya selesai. Sandringham merupakan properti pribadi Raja, berbeda dengan Royal Lodge yang merupakan properti mahkota yang dikelola oleh Crown Estate.&nbsp;&nbsp; Dilansir dari CBS News, Kamis (5/2/2026), perpindahan Andrew terjadi hanya beberapa hari setelah DOJ merilis dokumen baru yang mencakup surat tahun 2011 dari seorang pengacara. Surat itu mewakili seorang exotic dancer dan menyebutkan bahwa pada sebuah pesta di kediaman Epstein, &ldquo;Mr. Epstein dan Pangeran Andrew kemudian memberitahu klien saya bahwa mereka ingin melakukan threesome.&rdquo; Surat tersebut juga menyebut bahwa setelah urusan itu, keduanya mengundang perempuan itu untuk ikut dalam perjalanan ke Virgin Islands, namun ia menolak dan kemudian diantarkan kembali ke klub tempat ia bekerja.&nbsp; Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/internasional/017156025/intip-interior-misterius-rumah-jeffrey-epstein-di-new-york-yang-penuh-jaringan-elite-dan-artefak-kontroversial">Intip Interior Misterius Rumah Jeffrey Epstein di New York yang Penuh Jaringan Elite dan Artefak Kontroversial</a>&nbsp; Selain itu, dokumen itu juga memuat percakapan yang diduga terjadi antara Andrew dan Epstein pada 2010, di mana Andrew mengundang Epstein untuk makan malam di Istana Buckingham, dan Epstein dalam balasannya mengatakan bahwa ia sedang bersama beberapa perempuan dan &ldquo;akan membawa mereka semua agar suasana lebih hidup.&rdquo; Percakapan ini semakin memperdalam kontroversi atas hubungan keduanya.&nbsp;&nbsp; Investigasi Polisi Inggris dan Tuduhan Baru Di Inggris, Thames Valley Police, kepolisian yang bertugas di wilayah Thames Valley, mengonfirmasi bahwa mereka sedang menilai laporan terbaru yang menyatakan bahwa Epstein pernah mengirim seorang perempuan ke Inggris pada 2010 untuk melakukan dugaan hubungan seksual dengan Andrew di Royal Lodge.&nbsp; Jika tuduhan ini terbukti, peristiwa tersebut akan menjadi kasus pertama yang melibatkan dugaan aktivitas seksual di salah satu kediaman resmi kerajaan Inggris. Menanggapi update kasus ini, pihak kepolisian menyatakan bahwa mereka &ldquo;sangat serius dalam menangani laporan kejahatan seksual&rdquo; dan mendorong siapa pun yang memiliki informasi untuk segera melapor. Meski demikian, hingga kini bukti formal dari pengacara atau korban terkait tuduhan tersebut belum diserahkan secara langsung kepada polisi.&nbsp;&nbsp; Tekanan Politik dan Permintaan Kesaksian Krisis ini juga mendapatkan respons dari lingkungan politik. Perdana Menteri Inggris, Keir Starmer, menyerukan agar Andrew bekerja sama dengan penyelidik dan bersedia memberikan kesaksian bila diminta, dengan alasan bahwa hal itu diperlukan demi keadilan bagi para korban.&nbsp; Sementara itu, seorang penyintas dari jaringan Epstein, Lisa Phillips, menyatakan kepada BBC bahwa jika Andrew bersedia bersaksi, itu akan menjadi hal yang sangat berarti bagi para korban yang menunggu keadilan dan kejelasan atas peristiwa yang terjadi dua dekade lalu.&nbsp;&nbsp; Sejarah Tuduhan Kasus dan Dampaknya terhadap Monarki Inggris Andrew diketahui telah lama membantah semua tuduhan keterlibatannya dengan Epstein. Meski demikian, tuduhan awal oleh Virginia Giuffre yang menyatakan bahwa ia diperdagangkan untuk melakukan hubungan seksual dengan Andrew ketika masih di bawah umur membawa Andrew ke mediasi dan penyelesaian hukum pada 2022, di mana ia membayar sekitar 16 juta dolar AS, atau sekitar &plusmn; Rp 268,9 miliar (dengan kurs Rp 16.810 per dolar AS). Giuffre kemudian meninggal dunia pada 2025.&nbsp;&nbsp; Menanggapi konflik dan tekanan publik yang terus memuncak, pada Oktober 2025, Raja Charles III resmi mencabut gelar kerajaan Andrew, termasuk hak‑hak dan tugas kerajaan yang melekat pada nama serta gelarnya. Ini merupakan bagian dari upaya monarki untuk menjauhkan institusi dari skandal yang berkepanjangan dan terus menjadi konsumsi publik internasional.&nbsp;&nbsp; Realitas Baru bagi Sang Mantan Pangeran Perpindahan Andrew dari Royal Lodge tidak hanya simbol perubahan fisik, tetapi juga menandai fase baru dalam krisis yang telah berlangsung bertahun‑tahun. Meski ia masih tinggal di properti keluarga kerajaan, pengalihan tempat tinggal ini dilakukan di bawah sorotan global yang intens, di mana setiap langkahnya dipantau ketat oleh media, analis hukum, dan publik internasional. Kasus ini tidak hanya menggambarkan dampak pribadi bagi satu individu, tetapi juga tekanan yang lebih luas terhadap institusi monarki dalam era di mana akuntabilitas publik dan transparansi hukum menjadi tuntutan tak terelakkan.&nbsp;

Andrew, yang kini berusia 65 tahun dan merupakan adik Raja Charles III, diketahui meninggalkan Royal Lodge pada Senin (2/2) malam

Mantan Pangeran Inggris Andrew Tinggalkan Royal Lodge Windsor di Tengah Gelombang Baru Kontroversi Epstein

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/04/IMG_2620-3779597169.jpeg" alt="Jeffrey Epstein, sosok di balik jaringan perdagangan anak yang disebut dalam kesaksian viral Sasha Riley, yang mengaku sebagai terduga korban." width="100%">
<figcaption>Jeffrey Epstein, sosok di balik jaringan perdagangan anak yang disebut dalam kesaksian viral Sasha Riley, yang mengaku sebagai terduga korban.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &mdash; Kesaksian yang diklaim milik seorang pria bernama Sasha atau Sascha Riley menjadi viral setelah beredar luas di berbagai platform digital. Audio‑audio yang dibagikan oleh seorang kreator Substack ini memuat tuduhan ekstrem terkait perdagangan dan eksploitasi anak yang disebut berhubungan dengan jaringan Jeffrey Epstein, sekaligus menyeret nama beberapa tokoh publik Amerika Serikat ke dalam narasi yang kontroversial.&nbsp; Namun, hingga kini klaim‑klaim tersebut belum terverifikasi secara hukum. Rekaman yang viral di platform seperti Substack, Threads, dan X, tersebut memicu reaksi internasional yang luas terhadap isi materi yang dibagikan secara bebas.&nbsp; Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/internasional/017151045/mantan-agen-cia-ungkap-dugaan-jeffrey-epstein-sebagai-aset-intelijen-asing">Mantan Agen CIA Ungkap Dugaan Jeffrey Epstein sebagai Aset Intelijen Asing</a> Dilansir dari Times Now News, Rabu (4/2/2026), dalam rekaman tersebut Riley digambarkan sebagai veteran perang Irak yang dihormati dan mengaku menjadi korban perdagangan anak serta kekerasan ekstrem sejak usia sangat muda. Menurut kesaksiannya, Riley diadopsi pada 1977 dan kemudian, antara usia 9 hingga 13 tahun, menjadi korban eksploitasi dalam apa yang digambarkan sebagai jaringan kriminal yang terkait dengan Jeffrey Epstein. Rekaman audio yang menjadi pusat perhatian ini terdiri dari file-file yang belum diedit dan diunggah oleh penulis Substack, Lisa Noelle Voldeng. Ia menyatakan bahwa kesaksian direkam melalui beberapa percakapan telepon pada pertengahan Juli 2025, versi asli disimpan, dan salinannya telah dibagikan kepada &ldquo;kepolisian dan sekutu terpercaya di berbagai negara.&rdquo; Isi Kesaksian Sasha Riley Terduga Korban Jaringan Epstein Rekaman yang beredar menyampaikan sejumlah tuduhan serius yang diklaim oleh Riley. Tuduhan tersebut mencakup dugaan perdagangan anak di bawah usia 13 tahun, pemerkosaan, penyiksaan, dan pembunuhan.&nbsp; Riley juga menyatakan bahwa dirinya dipaksa berpartisipasi dalam produksi film pornografi anak, serta mengungkap adanya peristiwa di mana seorang anak ditembak dan dibunuh dalam pembuatan snuff film&mdash;istilah yang merujuk pada film yang menampilkan pembunuhan nyata.&nbsp; Seluruh peristiwa ini, menurut narasi yang beredar, dikaitkan dengan jaringan perdagangan anak Jeffrey Epstein dan disebut melibatkan beberapa tokoh masyarakat berprofil tinggi. Selain itu, dalam pengantar rekaman yang kini tersebar luas, penerbit, Lisa Noelle Voldeng, menegaskan bahwa &ldquo;kesaksian ini dirilis demi kepentingan publik,&rdquo; dan menyatakan bahwa Riley &ldquo;bersedia bersaksi dan menjalani tes pendeteksi kebohongan.&rdquo;&nbsp; Meski demikian, klaim yang dikemukakan dalam audio ini belum diverifikasi melalui dokumentasi hukum resmi maupun investigasi independen yang diakui media arus utama, sehingga sejauh ini tetap berada pada status tuduhan yang belum terbukti secara hukum. Tokoh Publik yang Disebut dalam Kesaksian Terduga Korban&nbsp; Bagian paling kontroversial dari kesaksian ini muncul ketika sejumlah nama tokoh publik disebut secara eksplisit dalam narasi rekaman. Di antaranya adalah Presiden Amerika Serikat, Donald Trump; anggota Kongres Jim Jordan dari Ohio; anggota Kongres Andy Biggs dari Arizona; Senator Lindsey Graham dari South Carolina; serta Hakim Mahkamah Agung Clarence Thomas. Meski demikian, semua nama yang disebut dalam rekaman tersebut belum muncul dalam dakwaan resmi, dokumen pengadilan, atau proses investigasi yang dapat diverifikasi oleh media arus utama sampai saat ini. Artinya, narasi yang mengaitkan individu‑individu ini ke dalam pola kejahatan yang disampaikan dalam audio tetap merupakan klaim yang belum terverifikasi.&nbsp; Status Verifikasi dan Respons Media Arus Utama Beberapa media besar menekankan bahwa rekaman audio dan tuduhan yang beredar belum terverifikasi secara hukum. Meskipun materi ini menarik perhatian luas, tidak ada bukti dari lembaga penegak hukum atau investigasi independen yang menguatkan narasi Riley. Laporan fact‑check menyebutkan bahwa klaim dalam rekaman ini masih berada di ranah belum terbukti dan belum bisa dianggap fakta hukum atau investigatif. Viralitasnya lebih dipicu oleh distribusi di platform online dan daya tarik naratif, bukan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan secara resmi. Dalam unggahan Substack yang mempublikasikan audio, penulis Lisa Noelle Voldeng menulis: &ldquo;Setelah saya pertama kali berbicara dengan Sascha, saya secara selektif menghubungi sekutu, gereja, polisi, dan pejabat pemerintah di berbagai negara, dengan peringatan.&rdquo; Pernyataan ini menunjukkan motivasi penerbit untuk menyebarkan kesaksian yang dianggap penting, namun tidak menggantikan verifikasi independen maupun bukti hukum yang sah. Reaksi Internasional dan Debat Publik Viralnya kesaksian ini telah memicu debat global tentang cara informasi sensitif disebarkan dan dikonsumsi di era digital. Beberapa pihak menyatakan pentingnya memberi ruang bagi suara korban dan memperluas kesadaran tentang masalah perdagangan anak serta kekerasan seksual.&nbsp; Sementara itu, pengamat lainnya memperingatkan risiko menyebarkan tuduhan berat tanpa verifikasi kredibel yang dapat menciptakan hoax dan disinformasi yang memengaruhi opini publik secara tidak bertanggung jawab.&nbsp; Viralnya kesaksian Sasha Riley menunjukkan bagaimana narasi kuat dan konten sensitif dapat menyebar dengan sangat cepat di era digital. Hingga kini, kasus ini tetap dalam ranah klaim yang belum terbukti dan terus menjadi perbincangan serta kontroversi di komunitas global.&nbsp;

Kesaksian yang diklaim milik seorang pria bernama Sasha atau Sascha Riley menjadi viral setelah beredar luas di berbagai platform digital.

VIRAL! Inilah Kesaksian Sasha Riley, Terduga Korban Perdagangan Anak Jaringan Epstein, Tuai Reaksi Internasional

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/02/1000329461-2319114107.jpg" alt="Bill Gates, salah satu tokoh yang namanya muncul dalam rilis berkas Epstein yang menimbulkan sorotan global." width="100%">
<figcaption>Bill Gates, salah satu tokoh yang namanya muncul dalam rilis berkas Epstein yang menimbulkan sorotan global.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &mdash;&nbsp;Pembukaan jutaan halaman berkas investigasi Jeffrey Epstein oleh Departemen Kehakiman Amerika Serikat telah menggeser lanskap reputasi elite global. Bukan sekadar arsip hukum, rilis ini berubah menjadi peristiwa politik-informasi yang mengguncang kepercayaan publik terhadap beberapa figur paling berpengaruh dalam teknologi, bisnis, dan pemerintahan Amerika. Rilis bertahap tersebut dilakukan setelah tenggat Epstein Files Transparency Act terlewati lebih dari sebulan. Undang-undang ini mewajibkan transparansi penuh terhadap dokumen terkait jaringan Epstein, seorang pemodal sekaligus pelaku kejahatan seksual yang telah dipidana dan meninggal dalam tahanan pada 2019. Dengan lebih dari tiga juta halaman materi, publik kini memiliki jendela baru ke dalam jejaring kekuasaan yang selama ini beroperasi di ruang abu-abu. Dilansir dari&nbsp;Al Jazeera, Senin (2/2/2026), sorotan kini beralih pada tiga nama kunci: Bill Gates, Elon Musk, dan Howard Lutnick. Dokumen terbaru menunjukkan bahwa interaksi mereka dengan Epstein tampak lebih luas dibanding narasi resmi yang pernah mereka sampaikan sebelumnya&mdash; ebuah temuan yang mengubah persepsi publik dari sekadar &ldquo;kontak sosial&rdquo; menjadi isu akuntabilitas elite global. Dalam bagian berkas yang paling kontroversial, terdapat rancangan surel yang dikaitkan dengan Epstein yang menyebut dugaan perilaku pribadi Bill Gates. Naskah tersebut mengklaim bahwa Gates pernah meminta bantuan terkait obat-obatan untuk &ldquo;mengatasi konsekuensi hubungan seksual dengan perempuan Rusia.&rdquo; Meski keaslian pengiriman surel ini masih diperdebatkan, dampak reputasinya sudah terasa. Menanggapi tuduhan itu, Yayasan Gates menyatakan dengan tegas kepada The New York Times: &ldquo;Tuduhan ini sepenuhnya absurd dan sama sekali tidak benar.&rdquo; Penolakan keras ini menandakan bahwa isu tersebut bukan sekadar gosip, melainkan potensi krisis reputasi bagi salah satu filantropis paling berpengaruh di dunia. Sementara itu, korespondensi antara Elon Musk dan Epstein pada 2012&ndash;2013 menunjukkan bahwa Musk bukan sekadar mengetahui keberadaan pulau tersebut, melainkan secara aktif menimbang kemungkinan kunjungan dengan menanyakan waktu acara terbaik di properti pribadi Epstein di Karibia&mdash;lokasi yang kemudian dikenal sebagai pusat jaringan eksploitasi seksual. Dalam salah satu surel, Musk bertanya secara eksplisit: &ldquo;Malam apa yang akan menjadi pesta paling liar di pulau Anda?&rdquo; Surel tersebut menantang klaim lama Musk bahwa ia selalu menjauh dari lingkaran Epstein. Meski tidak ada bukti bahwa ia benar-benar berkunjung, fakta bahwa ia mencari informasi acara tetap menimbulkan pertanyaan etik yang serius. Menanggapi polemik ini di platform X, Musk menulis pernyataan yang bernada defensif namun politis: &ldquo;Saya sadar betul bahwa sebagian korespondensi surel ini bisa disalahartikan dan digunakan oleh para pengkritik untuk mencemarkan nama saya.&rdquo; Ia juga menambahkan bahwa dirinya justru mendorong pembukaan berkas Epstein&mdash;sebuah klaim yang dipandang sebagian analis sebagai strategi mengontrol narasi publik. Nama ketiga yang terseret adalah Howard Lutnick, Menteri Perdagangan Amerika Serikat. Dokumen menunjukkan adanya rencana kunjungan Lutnick ke pulau Epstein pada Desember 2012, termasuk pertukaran pesan antara staf Epstein dan Lutnick yang mengindikasikan pertemuan tatap muka. Meski demikian, Lutnick pernah menyebut Epstein sebagai &ldquo;menjijikkan&rdquo; dan &ldquo;pemeras terbesar yang pernah ada,&rdquo; sembari menegaskan bahwa ia telah memutus hubungan bertahun-tahun sebelumnya. Juru bicara Departemen Perdagangan kemudian menekankan bahwa interaksi Lutnick bersifat &ldquo;terbatas dan selalu dalam kehadiran istrinya.&rdquo; Di luar nama-nama besar tersebut, rilis berkas ini memicu kemarahan dari kelompok penyintas kejahatan Epstein. Dalam surat terbuka, 19 korban menyatakan bahwa banyak pelaku tetap terlindungi oleh redaksi dokumen. Mereka menuntut pembukaan penuh tanpa sensor yang dianggap menguntungkan elite. Menanggapi respons tersebut, Departemen Kehakiman berargumen bahwa sebagian redaksi diperlukan untuk melindungi lebih dari 1.000 korban. Namun, kritik publik menyebut kebijakan ini justru menciptakan ketidakadilan: korban terekspos, sementara tokoh berkuasa tetap anonim. Secara geopolitik, skandal ini memperkuat narasi bahwa jaringan kekuasaan global sering kali beroperasi di luar pengawasan publik. Kasus Epstein kini bukan hanya persoalan kriminal, tetapi juga cermin krisis etika elite transnasional. Dampaknya meluas ke Eropa dan Asia, di mana sejumlah nama yang muncul dalam berkas serupa menghadapi tekanan politik dan sosial. Beberapa parlemen bahkan mulai mempertimbangkan penyelidikan independen terkait keterlibatan figur publik mereka. Bagi Amerika Serikat, polemik ini terjadi di tengah debat besar tentang transparansi pemerintahan, kekuasaan korporasi, dan impunitas elite. Rilis berkas Epstein menjadi ujian apakah negara adidaya ini benar-benar mampu menuntut akuntabilitas dari orang-orang paling berkuasa. Pada akhirnya, sorotan global terhadap Gates, Musk, dan Lutnick mencerminkan perubahan era: reputasi bukan lagi ditentukan oleh inovasi atau kekayaan, melainkan oleh keterbukaan, integritas, dan jarak moral dari jaringan predator seksual. Kasus ini menegaskan satu pelajaran politik yang tak terelakkan&mdash;dalam dunia digital yang serba transparan, jejak masa lalu elite dapat kembali menghantui dan mengubah keseimbangan kekuasaan global.

Pembukaan jutaan halaman berkas investigasi Jeffrey Epstein oleh Departemen Kehakiman Amerika Serikat telah menggeser lanskap reputasi elite

Sorotan Global Menguat terhadap Bill Gates, Elon Musk, dan Howard Lutnick setelah Rilis Berkas Epstein Ungkap Kontak yang Lebih Luas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/18/IMG_3690-1174665486.jpeg" alt="Pangeran Andrew di tengah meningkatnya tekanan publik akibat skandal Jeffrey Epstein (Dok. Sky News)" width="100%">
<figcaption>Pangeran Andrew di tengah meningkatnya tekanan publik akibat skandal Jeffrey Epstein (Dok. Sky News)</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;Pangeran Andrew, putra ketiga mendiang Ratu Elizabeth II, mengumumkan keputusan mengejutkan untuk melepaskan sejumlah gelar kehormatan, termasuk gelar Duke of York. Dilansir dari Sky News, Sabtu (18/10/2025), Pangeran Andrew tetap akan menetap di kediaman resminya di Royal Lodge, kawasan Windsor Estate. Mantan istrinya, Sarah Ferguson, juga dikabarkan akan terus tinggal di tempat yang sama. Keputusan ini diambil setelah tekanan publik dan media kembali meningkat seiring terungkapnya dokumen baru terkait hubungan Pangeran Andrew dengan mendiang pelaku kejahatan seksual Jeffrey Epstein. Langkah tersebut disebut telah melalui konsultasi langsung dengan Raja Charles III dan anggota senior keluarga kerajaan. Dalam pernyataan resminya, Pangeran Andrew menyebut keputusan ini dilakukan demi melindungi reputasi Raja dan institusi kerajaan. "Dalam pembicaraan dengan Raja dan keluarga terdekat, kami sepakat bahwa tuduhan yang terus diarahkan kepada saya telah mengalihkan perhatian dari tugas Yang Mulia. Karena itu, saya memutuskan untuk menempatkan kewajiban saya kepada keluarga dan negara di atas segalanya," ujarnya. "Saya tidak akan lagi menggunakan gelar atau penghargaan yang dianugerahkan kepada saya. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, saya dengan tegas membantah tuduhan terhadap saya." Gelar Resmi yang Dilepaskan Keputusan itu mencakup pelepasan gelar Duke of York, meski secara hukum hanya dapat dicabut melalui tindakan parlemen. Pangeran Andrew juga akan melepaskan dua gelar kehormatan lain, yakni Knight Grand Cross of the Royal Victorian Order (GCVO) dan Royal Knight Companion of the Most Noble Order of the Garter. Kendati demikian, ia tetap mempertahankan statusnya sebagai "pangeran" berdasarkan garis keturunan langsung dari Ratu Elizabeth II. Sumber kerajaan menyebutkan bahwa perubahan ini berlaku segera. Tekanan Baru dari Kasus Epstein dan Memoar Giuffre Gelombang tekanan terhadap Pangeran Andrew kembali menguat setelah bocornya memoar kisah hidup Virginia Giuffre, salah satu korban jaringan kejahatan seksual Epstein, yang diterbitkan setelah ia meninggal dunia. Dalam buku Nobody's Girl yang akan dirilis pekan depan, Giuffre menulis bahwa sang pangeran "merasa berhak" dan menganggap hubungan dengannya sebagai "hak lahir" yang melekat pada statusnya sebagai anggota keluarga kerajaan. Meski demikian, Pangeran Andrew terus membantah seluruh tuduhan tersebut dan menyebut foto yang memperlihatkan dirinya bersama Giuffre sebagai hasil manipulasi. Ia sebelumnya telah menyelesaikan kasus perdata dengan Giuffre di luar pengadilan pada 2021, dengan nilai kompensasi yang diperkirakan mencapai &pound;12 juta (sekitar Rp 266 miliar, berdasarkan kurs Rp 22.250 per &pound;1). Tekanan semakin meningkat setelah terungkap email lama antara Pangeran Andrew dan Epstein yang memperlihatkan keduanya masih berkomunikasi tiga bulan setelah Andrew mengklaim telah memutus hubungan. Dokumen dari Komite Pengawas DPR AS (US House Oversight Committee) juga mencantumkan nama Pangeran Andrew dalam dua penerbangan pesawat pribadi Epstein&mdash;Lolita Express&mdash;pada 2000 dan 2006. Koresponden kerajaan Sky News, Laura Bundock, menilai, "Situasi ini sudah tidak lagi dapat dipertahankan, dan pekan ini menjadi titik balik yang menentukan." Dampak bagi Sarah Ferguson dan Keluarga Meski kehilangan sejumlah gelar, Pangeran Andrew tetap akan tinggal di Royal Lodge bersama Sarah Ferguson. Namun, tahun ini menjadi tahun kedua ia absen dari perayaan Natal keluarga kerajaan di Sandringham. Sarah Ferguson juga tidak lagi menggunakan gelar Duchess of York, setelah kehilangan sejumlah dukungan amal bulan lalu usai terungkap bahwa ia pernah menulis surat kepada Epstein dan menyebutnya sebagai "teman sejati", meski sebelumnya mengaku telah memutus hubungan. Sementara itu, posisi dua putri mereka, Putri Beatrice dan Putri Eugenie, dilaporkan tidak terpengaruh oleh keputusan ini. Koresponden kerajaan lainnya, Rhiannon Mills, menilai langkah ini menegaskan sikap tegas Raja Charles terhadap skandal yang melibatkan Pangeran Andrew. "Ini menutup pertanyaan tentang sejauh mana keluarga kerajaan bersedia bertindak. Namun, apakah langkah ini akan menghentikan arus pemberitaan negatif terhadap Pangeran Andrew? Itu masih belum pasti," ujarnya. Keputusan ini menandai babak baru dalam kehidupan publik Pangeran Andrew&mdash;seorang bangsawan yang kini mundur dari sorotan, namun tetap berpegang pada pernyataannya: "Saya dengan tegas membantah semua tuduhan yang diarahkan kepada saya."

Pangeran Andrew mengumumkan keputusan mengejutkan untuk melepaskan sejumlah gelar kehormatan, termasuk gelar Duke of York.

Usai Dihantam Skandal Epstein, Pangeran Andrew Melepas Gelar Duke of York namun Tetap Huni Royal Lodge Windsor

Epstein

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Epstein

Berita Terkini

Zayn Malik Tercantum dalam Dokumen Epstein sebagai Figur Anti Israel di Industri Hiburan Global

Mantan Pangeran Inggris Andrew Tinggalkan Royal Lodge Windsor di Tengah Gelombang Baru Kontroversi Epstein

VIRAL! Inilah Kesaksian Sasha Riley, Terduga Korban Perdagangan Anak Jaringan Epstein, Tuai Reaksi Internasional

Sorotan Global Menguat terhadap Bill Gates, Elon Musk, dan Howard Lutnick setelah Rilis Berkas Epstein Ungkap Kontak yang Lebih Luas

Usai Dihantam Skandal Epstein, Pangeran Andrew Melepas Gelar Duke of York namun Tetap Huni Royal Lodge Windsor

Download Aplikasi JawaPos.com