<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/20220212_013533.jpg" alt="Epidemiolog dari Griffith University Australia Dicky Budiman. Dok pribadi" width="100%">
<figcaption>Epidemiolog dari Griffith University Australia Dicky Budiman. Dok pribadi</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Seorang anak usia 2,5 tahun yang berasal dari Australia diketahui positif H5N1 atau flu burung sepulang dari Kolkata, India. Epidemiolog mewanti-wanti Indonesia lantaran juga menjadi negara endemis flu burung. Epidemiolog Universitas Griffith Australia Dicky Budiman menyatakan, Indonesia harus hati-hati dengan adanya kasus tersebut. Meski, penularan flu burung antarmanusia memang jarang. &rdquo;Ini merupakan alarm kalau Indonesia harus meningkatkan deteksi dini,&rdquo; katanya. Alasannya, Indonesia pernah mengalami kasus flu burung. Respons cepat bisa dilakukan seperti kasus di Australia. Dicky menyebut tes dilakukan untuk mereka yang baru saja bepergian dari negara yang sedang ada kasus flu burung. Pelaku perjalanan yang menunjukkan gejala harus segera isolasi dan mendapatkan penanganan di rumah sakit. Selain itu, perlu ada literasi yang baik untuk daerah yang punya banyak peternakan. Menurut pria dari Indonesia itu, pengetahuan soal flu burung perlu diketahui masyarakat agar mereka bisa lebih waspada. Lalu, pada peternakan unggas, wajib vaksinasi setidaknya setahun sekali. &rdquo;Tingkatkan lagi vaksin influenza seperti yang dilakukan di negara maju,&rdquo; ucapnya. Dicky menyebut vaksin tidak bisa melindungi dari flu burung. Tetapi, bermanfaat untuk mencegah persilangan infeksi yang bisa meningkatkan kemampuan virus tersebut dalam menginfeksi manusia. Dia menambahkan, vaksinasi sebaiknya diketatkan untuk pelaku perjalanan yang menuju daerah outbreak flu burung. Dia minta agar ancaman flu burung tidak boleh dianggap remeh. Berkaca pada kejadian Covid-19 yang awalnya ditanggapi dengan santai. (lyn/c17/fal)

Epidemiolog mewanti-wanti Indonesia terhadap flu burung. Pasalnya, seorang anak usia 2,5 tahun yang berasal dari Australia diketahui positif

Seorang Bocah Australia Terpapar Flu Burung, Epidemiolog Minta Indonesia Waspada

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/02/cegah-antraks-pemprov-kalbar-terapkan-dua-syarat-hewan-ternak_m_106969.jpeg" alt="Ilustrasi: Hewan ternak sapi dapat menjadi perantara penyebaran wabah antraks." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Hewan ternak sapi dapat menjadi perantara penyebaran wabah antraks.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Antraks kembali menghebohkan setelah tiga orang di Gunungkidul, DIJ, meninggal dunia. Epidemiolog Griffith University Dicky Budiman kemarin (9/7) memberikan tips agar tidak tertular antraks. Yakni, memakai masker, menghindari hewan mati, dan menjaga kebersihan rumah. "Permukaan lantai dibersihkan dengan klorin 6 persen atau cairan pemutih yang dilarutkan air,&rdquo; katanya. Spora dari Bacillus anthracis yang bertahan di tanah, air, atau tumbuhan bisa masuk ke tubuh hewan melalui oral atau lewat mulut. Pada manusia, biasanya spora itu masuk melalui kulit yang terbuka karena luka, lalu bersentuhan dengan hewan atau produk hewani yang sudah tercemar. Pada kasus di Gunungkidul, ada warga yang mengonsumsi hewan yang mati karena antraks. Ada juga penularan lewat inhalasi atau pernapasan. Terpisah, Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Kementerian Kesehatan dr Imran Pambudi mengatakan, Pemda Gunungkidul sudah memberikan pengobatan profilaksis kepada populasi terpapar untuk pencegahan. Hingga saat ini, ada 125 orang yang diberi pengobatan profilaksis di Gunungkidul. Sebanyak 87 di antara mereka berstatus seropositive atau pasien pernah terpapar antraks, tapi tanpa gejala klinis. Hal itu disebabkan di dalam tubuhnya sudah terbentuk antibodi. "Inilah orang-orang yang akan diberi pengobatan profilaksis,&rdquo; ujar Imran. (lyn/c7/oni)

Antraks kembali menghebohkan setelah tiga orang di Gunungkidul, DIJ, meninggal dunia. Epidemiolog Griffith University Dicky Budiman kemarin.

Cegah Antraks, 125 Warga Gunungkidul Diberi Profilaksis

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/image.jpg" alt="Ilustrasi prostitusi. Dok JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi prostitusi. Dok JawaPos</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Berselang tiga tahun sejak kasus pertama diumumkan pada 2 Maret 2020, pemerintah secara resmi menyatakan bahwa pandemi Covid-19 berakhir. Mulai kemarin (21/6), Indonesia dinyatakan telah beralih dari masa pandemi menjadi endemi. Masyarakat diminta tetap berhati-hati lantaran virus penyakit tersebut masih ada. &rdquo;Setelah tiga tahun lebih kita berjuang bersama menghadapi pandemi Covid-19, sejak hari ini, Rabu, 21 Juni 2023, pemerintah memutuskan untuk mencabut status pandemi dan kita mulai memasuki masa endemi,&rdquo; kata Presiden Joko Widodo (Jokowi) kemarin. Keputusan tersebut diambil setelah mempertimbangkan angka konfirmasi harian kasus Covid-19 di Indonesia mendekati nihil. Hasil sero survei yang telah dilakukan juga menunjukkan bahwa 99 persen masyarakat Indonesia sudah memiliki antibodi Covid-19. &rdquo;WHO juga telah mencabut status public health emergency of international concern,&rdquo; lanjut Jokowi. Meski demikian, mantan gubernur DKI Jakarta itu mengimbau masyarakat untuk tetap berhati-hati dan terus menjalankan perilaku hidup sehat dan bersih. Jokowi berharap keputusan tersebut dapat memberikan dampak positif bagi perkembangan ekonomi nasional. Terpisah, mantan Dirjen Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Kemenkes Tjandra Yoga Aditama menilai wajar keputusan yang diambil pemerintah Indonesia. Pertimbangannya, kasus dan angka kematian akibat Covid-19 sudah sangat rendah dan terus menurun dari waktu ke waktu. Namun, menurut Tjandra, istilah pencabutan pandemi tidak terlalu tepat. Sebab, selama ini pemerintah Indonesia sama sekali tidak pernah menetapkan status pandemi. Status tersebut diputuskan WHO. &rdquo;Tentu baiknya istilahnya kini tidak perlu disebut pandemi dicabut. Bisa disebut sudah endemi, bisa juga disebut bahwa kedaruratan kesehatan masyarakat sudah teratasi,&rdquo; jelasnya. Tjandra menuturkan, yang perlu ditekankan ke masyarakat adalah endemi tidak berarti penyakit sudah tidak ada. Endemi justru menunjukkan bahwa penyakit masih ada. Meski sudah tidak setinggi saat periode puncak pada 2020 dan 2021 lalu. &rdquo;Tegasnya, virus SARS-CoV-2 penyebab Covid-19 masih ada,&rdquo; katanya. Pasien Covid-19 juga masih akan tetap ada. Termasuk pasien yang sampai dirawat di rumah sakit (RS). Bahkan, terang Tjandra, pada kondisi tertentu, pasien Covid-19 yang meninggal masih akan tetap ada. Sama seperti pada kasus penyakit menular lainnya yang sudah lebih dulu menjangkiti Indonesia. Tjandra menambahkan, pemerintah tetap perlu menjaga kegiatan surveilans, pengamatan penyakit, dan genomik secara terus-menerus. Tujuannya, jika ada gejolak epidemiologi, bisa terdeteksi dan tertangani segera. Kemudian meningkatkan riset untuk Covid-19. Sebab, masih banyak fenomena ilmiah yang belum diketahui dan dikuasai sepenuhnya. (lyn/wan/c9/fal)

Berselang tiga tahun sejak kasus pertama diumumkan pada 2 Maret 2020, pemerintah secara resmi menyatakan bahwa pandemi Covid-19 berakhir.

Indonesia Masuk Endemi Covid-19, Epidemiolog Minta Jaga Surveilans

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/image.jpg" alt="Ilustrasi prostitusi. Dok JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi prostitusi. Dok JawaPos</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Rencana masa transisi pandemi Covid-19 pada akhir Juni nanti mendapat berbagai respons. Epidemiolog menilai pengumuman berakhirnya pandemi tidak mengubah sesuatu yang signifikan. Kepala Bidang Pengembangan Profesi Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia (PAEI) Masdalina Pane kemarin (15/6) menyatakan, sebenarnya pencabutan status pandemi oleh negara tidak terlalu perlu. Sebab, setelah WHO mencabut status public health emergency for international concern (PHEIC) pada 5 Mei lalu, seluruh dunia tidak lagi dalam kondisi emergency Covid-19. Banyak negara juga telah mencabut status pandemi. Sementara itu, Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi menuturkan, kementeriannya telah melakukan kajian terkait kondisi Covid-19. Termasuk pembahasan dengan para ahli. "Sudah dilaporkan kepada presiden," katanya. Jika Jokowi telah mengumumkan akhir pandemi, yang dikhawatirkan adalah pembiayaan kesehatan. Selama ini, orang yang terinfeksi Covid-19 mendapat obat gratis dari Kementerian Kesehatan. Vaksinasi hingga suntikan keempat juga gratis. Fasilitas itulah yang dikhawatirkan akan hilang. Namun, hal itu dibantah Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti. Dia menyebut lembaganya tetap siap membiayai peserta BPJS Kesehatan yang terkena Covid-19 di masa endemi. "Untuk peserta yang terkena Covid-19 akan diklaim ke BPJS,&rdquo; ujarnya. (mia/lyn/c18/oni)

Rencana masa transisi pandemi Covid-19 pada akhir Juni nanti mendapat berbagai respons. Epidemiolog menilai pengumuman berakhirnya pandemi t

Epidemiolog Nilai Tak Perlu Deklarasi Selesai Pandemi Covid-19

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/01/ahli-pandemi-2.jpeg" alt="Epidemiolog Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia Pandu Riono. Abdul Hakim/Antara" width="100%">
<figcaption>Epidemiolog Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia Pandu Riono. Abdul Hakim/Antara</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Epidemiolog dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM-UI) Pandu Riono mengemukakan Covid-19 tetap ada di tengah masyarakat meski respons kedaruratan kesehatan global telah diakhiri. "Sikap Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) bahwa Covid-19 bukan lagi kedaruratan kesehatan global, bukan berarti status Covid-19 berakhir, tapi menghadapi penyakit ini tidak diperlukan lagi respons darurat," kata Pandu Riono yang dikonfirmasi di Jakarta, Jumat (5/5) malam. Menurut Pandu, yang diakhiri adalah kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia (public health emergency of international concern/PHEIC) yang semula sebagai pengumuman resmi WHO tentang kejadian luar biasa serta berisiko mengancam kesehatan masyarakat. Pandu menambahkan Indonesia merespons pengumuman WHO melalui penetapan status kedaruratan kesehatan masyarakat dan status kedaruratan bencana non-alam sebagai kebijakan politik pemerintah dalam merespons situasi pandemi di Indonesia. Kebijakan politik itu berkaitan dengan pembiayaan pemerintah untuk program vaksinasi Covid-19 secara gratis, menanggung biaya perawatan pasien Covid-19, hingga Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), kata Pandu menambahkan. Dengan berakhirnya PHEIC, kata Pandu, maka Pemerintah Indonesia perlu segera mencabut kedaruratan kesehatan masyarakat dan lebih siap menghadapi situasi dalam negeri yang kembali normal. "Penyakitnya masih ada dan mungkin virus tetap bermutasi, bukan berarti kita tidak waspada, kemungkinan kasus masih akan fluktuatif. Tapi karena sebagian besar penduduk dunia sudah divaksin, maka kekhawatiran kesakitan dan kematian di RS tidak setinggi di saat awal pandemi," katanya. Pandu mengingatkan Kementerian Kesehatan RI agar terus memperkuat survailens dan membuat edukasi kepada masyarakat, seperti vaksinasi booster yang harus berlanjut secara gratis sampai stoknya habis. "Kalau orang sakit, masih tetap dirawat gratis karena obat dibeli pakai dana darurat, nanti bertahap apakah melalui asuransi pribadi atau BPJS," katanya. WHO pada Jumat (5/5) telah menyatakan bahwa Covid-19 tidak lagi memenuhi syarat untuk dianggap sebagai darurat kesehatan global. "Komite Darurat bertemu untuk ke-15 kalinya dan merekomendasikan kepada saya agar saya menyatakan berakhirnya darurat kesehatan masyarakat yang menjadi perhatian internasional. Saya telah menerima nasihat itu," kata Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus seperti yang dilansir BBC.

Pandu Riono mengemukakan Covid-19 tetap ada di tengah masyarakat meski respons kedaruratan kesehatan global telah diakhiri.

Epidemiolog Sebut Covid-19 Tetap Ada Meski WHO Akhiri Kedaruratan Global 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/Screenshot_20221209_183315.jpg" alt="Epidemiolog Universitas Griffith Australia Dicky Budiman. Antara" width="100%">
<figcaption>Epidemiolog Universitas Griffith Australia Dicky Budiman. Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Epidemiolog dari Griffith University Australia Dicky Budiman menyebut, virus Marburg berpotensi menjadi sebuah pandemi baru yang akan melanda seluruh dunia pada masa depan.  ”Virus Marburg adalah salah satu virus dalam daftar virus berpotensi pandemi. Penyakit virus Marburg adalah penyakit yang sangat mematikan yang menyebabkan demam berdarah, dengan rasio kematian hingga lebih dari 80 persen,” kata Dicky seperti dilansir dari Antara, Rabu (15/2).  Dicky menyampaikan, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah mengonfirmasi adanya wabah (outbreak) dari virus Marburg sedang terjadi di Guinea Equatorial, Afrika. WHO telah menemukan 10 orang dinyatakan meninggal dunia. Lebih dari 200 orang sedang mengalami masa karantina dan pembatasan pergerakan mulai diberlakukan pemerintah setempat.  Dicky mengatakan, semua pihak dalam otoritas kesehatan, telah diberi tahu bahwa ada temuan yang mencurigakan terhadap adanya klaster penyakit oleh pejabat kesehatan distrik di sana pada Selasa (7/2).  Dengan adanya kejadian di Afrika yang mulai mendapatkan perhatian WHO, Dicky mengingatkan, jika Marburg memiliki spektrum klinis yang tumpang tindih alias mirip dengan virus Ebola. Sayangnya, hingga kini vaksinnya masih dalam tahap pengembangan.  Penyakit Marburg ditularkan melalui kontak dengan cairan tubuh atau jaringan hewan atau manusia yang terinfeksi. Dengan masa inkubasi dua hingga 21 hari. Sejumlah gejala yang penderitanya rasakan, yakni demam, sakit kepala, nyeri otot, dan muntah.  Penyakit Marburg bahkan mampu menyebabkan perdarahan, kegagalan banyak organ sampai kematian. Sekitar hari kelima setelah timbulnya gejala, bisa muncul ruam yang paling menonjol di daerah perut, dada, punggung.  ”Tetapi, saat ini tidak ada pengobatan khusus untuk Marburg. Wabah jarang terjadi, relatif kecil, tetapi sangat fatal, dengan tingkat fatalitas kasus berkisar antara 25 hingga 90 persen,” ujar Dicky Budiman.  Dicky menyarankan, pemerintah Indonesia, bahkan dunia memulai menerapkan sebuah pendekatan satu sehat (one health) agar semua tata laksana pencegahan mulai dari pengembangan vaksin, deteksi dini hingga penguatan dalam program kesehatan masyarakat tidak telat untuk diberlakukan meski memerlukan biaya yang tidak murah.  ”Apakah ini berpotensi pandemi? Kalau untuk saat ini menurut saya belum, namun pada gilirannya, cepat atau lambat bila strategi pengendalian lemah, vaksin dan obat tidak tersedia, ancaman makin besar untuk dunia,” tutur Dicky.  Virus Marburg merupakan kelompok filovirus yang sangat menular dan mematikan. Sifatnya mirip dengan virus Ebola dan pertama kali ditemukan pada 1967 di Marburg dan Frankfurt, Jerman; serta Beograd, Serbia. Kejadiannya tepat setelah wabah demam berdarah parah di kalangan pekerja laboratorium saat itu.

Epidemiolog Sebut Virus Marburg Berpotensi Jadi Pandemi Masa Depan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/Car-Free-Day-Dery-Ridwansah-2.jpg" alt="Warga saat berolah raga di Car Free Day di kawasan Sudirman-Thamrin, Jakarta, Minggu (11/12/2022). Satgas Covid-19 mengumumkan adanya penurunan kasus terkonfirmasi positif pada hari ini Minggu (11/12/2022) dibandingkan Sabtu 10 Desember 2022. Total kasus" width="100%">
<figcaption>Warga saat berolah raga di Car Free Day di kawasan Sudirman-Thamrin, Jakarta, Minggu (11/12/2022). Satgas Covid-19 mengumumkan adanya penurunan kasus terkonfirmasi positif pada hari ini Minggu (11/12/2022) dibandingkan Sabtu 10 Desember 2022. Total kasus</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Presiden Joko Widodo sudah mencabut kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berdasarkan data kasus Covid-19 yang kian menurun dan cakupan vaksinasi yang semakin tinggi. Hasil survei serologi yang dipaparkan Kementerian Kesehatan per Agustus 2022 juga mengungkapkan bahwa kadar antibodi SARS-CoV-2 di tubuh masyarakat naik 4 kali dibanding tahun 2021, yakni kini sebesar 98,5 persen. Dengan data ini, sudahkah aman melepas masker dan kebal dari Covid-19? Sementara Tiongkok dan AS tengah menghadapi lonjakan kasus karena mutasi baru.  Epidemiolog dari Griffith University Australia Dicky Budiman menilai tak ada satupun negara yang kebal dari Covid-19. Sebab selain mutasi terus terjadi, Covid-19 juga bisa menyebabkan seseorang terinfeksi ulang.  “Maka jika ditanya, apakah Indonesia kebal? Ini balik lagi nanti ke era-era awal. Belajarlah dari kesalahan, pengalaman, enggak ada yang kebal ya. Dalam artian era saat ini, keterbatasan vaksin makin menurun. Bicara dampak ya, bukan kematian keparahan lagi, tapi penurunan kualitas SDM. Kalau 10 tahun lagi nanti sakit-sakitan akibat Long COVID, ya ini jadi problem,” ungkap Dicky kepada JawaPos.com baru-baru ini.  Ia mengambil contoh apa yang terjadi di Amerika Serikat sudah sampai pada booster kedua atau dosis 4. Tetap saja negara itu mengalami lonjakan infeksi.  ‘“Bahwa apa yang kita miliki saat ini sudah lebih baik, tapi itu tak menjamin modal imunitas lindungi lonjakan. Apa kurangnya AS, dari booster? Masih mendingan AS. Lihat Jepang juga ya. Kita ini sebetulnya ada faktor karunia Allah juga, demografi juga, penduduk kita muda, demografis kepulauan, semua itu banyak faktor dan tak ada yang tunggal,” ungkapnya.  Terkait pembatasan pintu masuk dari negara yang mengalami lonjakan seperti Tiongkok, Dicky menegaskan itu tak adil. Semua pembatasan harus dilakukan secara umum, tak hanya tertuju pada satu negara saja.  “Tak boleh jika hanya Tiongkok yang jadi sasaran. Karena tak ada satupun negara yang kebal. Dan ini harus berlaku umum, semua negara. Jangan hanya karena satu negara menghadapi lonjakan, maka kita batasi dari negara itu. Enggak boleh. Perketat surveilans, kalau ada gejala segera tes,” tutupnya.

PPKM Dicabut, Epidemiolog: Tidak Ada Negara yang Kebal Covid-19

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/08/62E0ECCF-AA72-4262-AE7B-B858F887487E.jpeg" alt="Ilustrasi penyekatan di kawasan Malioboro saat PPKM. Humas Pemkot Jogjakarta" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi penyekatan di kawasan Malioboro saat PPKM. Humas Pemkot Jogjakarta</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Epidemiolog Universitas Gadjah Mada (UGM) Jogjakarta Bayu Satria Wiratama sepakat atas rencana Presiden Joko Widodo segera mencabut pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) pada akhir 2022. Sebab, sudah tidak memiliki urgensi untuk dilanjutkan. ”Dicabut tidak apa-apa karena sebenarnya sudah tidak ada urgensinya,” kata Bayu seperti dilansir dari Antara di Jogjakarta, Rabu (21/12). Menurut Bayu, latar belakang kebijakan PPKM dimunculkan adalah karena pada awal pandemi Covid-19 belum ada intervensi yang ideal untuk menekan laju penularan kasus. PPKM kala itu diberlakukan lantaran kasus Covid-19 di Indonesia tinggi disertai tingkat kematian yang terus bertambah, sementara vaksin belum ada. Dengan kondisi demikian, lanjut dia, pembatasan kegiatan masyarakat mau tidak mau diberlakukan untuk mengerem laju penularan. ”Dulu belum ada intervensi yang bagus bagaimana caranya kasus Covid-19 tidak terus menerus menimbulkan kematian, kemudian muncul ide PPKM,” kata Bayu, pengajar Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan UGM itu. Ssaat ini, lanjut Bayu, tingkat kekebalan masyarakat Indonesia sudah relatif tinggi seiring cakupan vaksinasi yang terus diperluas. Kendati masih ada kasus, sebagian besar penderitanya memiliki tingkat keparahan dengan kategori ringan. ”Cenderung lebih banyak yang ringan daripada yang berat. Kalau pun ada lonjakan tidak signifikan dan yang penting tidak diikuti kematian tanpa dirawat di rumah sakit,” ujar Bayu. Namun demikian, Bayu meminta pemerintah tetap menggenjot cakupan vaksinasi booster atau penguat meski PPKM dihentikan. Khususnya bagi kelompok masyarakat berisiko tinggi. ”Misalnya yang baru vaksin dosis satu agar segera mendapat dosis kedua sampai booster. Kalau booster makin tinggi semakin bagus terutama kelompok-kelompok berisiko tinggi,” terang Bayu. Syarat vaksin booster untuk pelaku perjalanan, menurut dia, juga sebaiknya dipertahankan dengan tujuan mempercepat cakupan. ”Karena di Indonesia memang orangnya butuh dipaksa untuk mengakses vaksinasi,” ucap Bayu. Selain itu, Bayu menambahkan, upaya pelacakan, pemeriksaan, dan penanganan kasus, atau 3T (tracing, testing, treatment) masih harus dilanjutkan karena faktanya kasus penularan masih ada. Demikian pula protokol kesehatan 3M atau budaya sehat yang telah terbentuk di tengah masyarakat selama pandemi tidak perlu dihilangkan. ”3M sebenarnya lebih pada kesadaran orang mengetahui risiko masing-masing. Kalau merasa sehat, tidak punya komorbid enggak pakai masker sebenarnya risikonya rendah, tetapi kalau usia lanjut dan berada di tempat-tempat tertutup ya pakailah masker,” tutur Bayu Satria Wiratama. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan pemerintah pada akhir 2022 kemungkinan akan menyatakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) berhenti. ”Hari ini, kemarin, kasus harian kita berada di angka 1.200, dan mungkin nanti akhir tahun, kita akan menyatakan berhenti PSBB, PPKM kita,” kata Jokowi, Rabu (21/12).

Epidemiolog UGM Sepakat dengan Presiden Jokowi Segera Akhiri PPKM

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/image-3.jpg" alt="Ilustrasi Covid-19. Dok. JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Covid-19. Dok. JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com– Beberapa hari terakhir, kasus Covid-19 di Surabaya Raya kembali naik. Di Surabaya, jumlah warga yang terpapar virus korona atau kasus aktif saat ini mencapai 600 orang. Dari hasil pemeriksaan, sebagian besar terinfeksi Covid-19 varian XBB.  Epidemiolog Unair Windhu Poernomo menyampaikan, kenaikan kasus masih akan terjadi sampai beberapa hari ke depan. Puncaknya diprediksi berlangsung akhir November atau awal Desember. ”Polanya seperti itu. Setiap ada varian baru selalu diikuti kenaikan kasus,” jelas Windhu kemarin (15/11).  Namun, pihaknya meminta agar warga tidak panik berlebihan. Sebab, rata-rata kasus aktif mengalami gejala ringan dan sedang. Tidak sampai membuat fatal. ”Tingkat mortalitas sangat kecil karena hanya gejala ringan,” ujarnya.  Sebagai langkah mitigasi, pihaknya mengimbau masyarakat untuk tetap menjaga prokes. Minimal dengan cara aktif memakai masker di tempat publik dan keramaian. Selain itu, Windhu juga mendorong pemkot untuk aktif mengadakan vaksinasi booster. ”Langkah pencegahan ini jangan diabaikan,” tegasnya.  Kondisi di Jawa Timur juga sama. Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Jatim Makhyan Jibril Al-Farabi mengatakan bahwa kasus harian dalam dua pekan terakhir naik.  Sebelumnya, dalam sehari hanya ada 200 jiwa yang terpapar. Namun, dalam dua pekan terakhir, ada 400 jiwa per hari. ”Kalau seminggu terakhir ini angkanya sudah sampai 700-an per hari di Jawa Timur,” kata Jibril.  Dia membenarkan bahwa varian baru XBB memicu kenaikan kasus. Selain itu, juga karena menurunnya kesadaran prokes masyarakat hingga capaian vaksin booster yang relatif stagnan. ”Menurunnya prokes masyarakat otomatis potensi penularan juga naik,’’ papar Jibril.

Ini Prediksi Epidemiolog Unair tentang Varian XBB

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/IMG_20221014_151335_1.jpg" alt="Vaksin IndoVac di PT Biofarma. Polda Jawa Barat/Antara" width="100%">
<figcaption>Vaksin IndoVac di PT Biofarma. Polda Jawa Barat/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Epidemiolog Universitas Gadjah Mada (UGM) Jogjakarta menilai langkah Pemerintah Indonesia memproduksi vaksin buatan dalam negeri IndoVac sudah tepat dan strategis. Hal itu sebagai upaya mengatasi penyebaran virus Covid-19 varian baru.  ”Dengan kondisi tersebut produksi vaksin IndoVac dari Biofarma menjadi sangat strategis untuk mengendalikan penyebaran Covid-19,” kata Epidemiolog Universitas Gadjah Mada (UGM) Jogjakarta Riris Andono Ahmad seperti dilansir dari Antara, Senin (24/10).  Meski pemerintah sudah dapat mengendalikan pandemi Covid-19, menurut dia, kebutuhan akan vaksin masih tinggi. Apalagi lagi varian baru XBB sudah masuk ke Indonesia. Selain itu, masih banyak masyarakat Indonesia yang belum mendapatkan vaksin dosis ketiga atau booster.  ”Selain itu, masih terjadi penularan penyakit akibat virus Covid-19 di kalangan masyarakat,” ujar Riris Andono Ahmad.  Melihat kondisi tersebut, Riris menilai, langkah Pemerintah Indonesia memproduksi vaksin Covid-19 buatan dalam negeri menjadi sangat tepat. Terlebih lagi, saat ini banyak negara maju, yang memiliki kemampuan teknologi pembuatan vaksin, kerap tidak memberikan akses kepada negara lain yang membutuhkan.  ”Produksi vaksin sangat penting,” tambah dia.  Saat ini, lanjut dia, di tingkat komunitas sudah terjadi imunitas. Namun, hal tersebut belum sampai pada level menghentikan penularan. Oleh karena itu, fungsi produksi vaksin diperlukan untuk menjaga tingkat imunitas di masyarakat  ”Vaksin seperti IndoVac masih akan terus ada,” ucap Riris Andono Ahmad.  Dia menambahkan, Indonesia memiliki BUMN sektor farmasi yang kapasitas dan kemampuan produksinya sudah diakui dunia. Bahkan, Biofarma sudah mendapatkan sertifikasi dari badan kesehatan dunia (WHO) untuk memproduksi beberapa vaksin esensial bagi anak-anak maupun orang dewasa.  ”Pandemi memberikan kesempatan lebih bagi Biofarma untuk berperan dalam mengembangkan vaksin termasuk vaksin Covid-19,” papar Riris.  Jika mau berkompetisi di kancah global, menurut dia, Indonesia harus menguasai teknologi produksi obat dan vaksin. Selain itu, dengan Biofarma memproduksi vaksin IndoVac, Indonesia bisa mengurangi ketergantungan vaksin dari negara lain.  ”Meskipun hal itu tak sepenuhnya membuat Indonesia lepas dari ketergantungan impor obat dan vaksin. Kita bisa memproduksi vaksin namun belum bisa memiliki teknologinya,” tutur Riris.  Vaksin IndoVac, yang telah diluncurkan Presiden Joko Widodo, dibuat dengan menggunakan teknologi rekombinan protein subunit. Teknologi tersebut dinilai sebagai salah satu teknologi terbaru dalam membuat vaksin.  IndoVac juga sudah mendapatkan izin penggunaan darurat (EUA), sehingga telah memenuhi prosedur cara pembuatan obat yang baik melalui pertimbangan terhadap aspek keamanan, efikasi atau imunogenisitas dan mutu.

Epidemiolog UGM Sebut Produksi Vaksin Dalam Negeri Sangat Strategis

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Epidemiolog

Berita Terkini