<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/ftz-batam-dinilai-tak-ramah-investor_m_.jpg" alt="Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance ( INDEF) Enny Sri Hartati." width="100%">
<figcaption>Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance ( INDEF) Enny Sri Hartati.</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Kabar duka datang dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF). Salah satu senior INDEF, Enny Sri Hartati meninggal dunia pada hari ini Kamis (1/7) pukul 19.55 WIB.  Kabar tersebut dibenarkan oleh salah satu rekan kerjanya yaitu ekonom Eko Listiyanto saat dikonfirmasi oleh JawaPos.com. Covid-19 menjadi penyebab kematiannya di RSI Pondok Kopi.  "Iya benar (meninggal dunia)," ujarnya, Kamis (1/7).  Sebagai informasi, sepanjang kariernya, wanita yang lahir di Karanganyar, Jawa Tengah ini pernah menjadi staf ahli Komisi X DPR RI (2007-2010) dan mengajar di Fakultas Ekonomi Universitas Trisakti (1996-2011) sebelum menjadi Direktur INDEF.  Enny menyelesaikan gelar doktor program studi Ilmu Pertanian dengan konsentrasi Ekonomi Pembangunan di Institut Pertanian Bogor (IPB). Ia memperoleh gelar sarjana dari jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan di Universitas Diponegoro (Undip).  Enny juga aktif menulis opini atau kolom di berbagai media cetak nasional dan menjadi narasumber di berbagai seminar dan diskusi yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah seperti lembaga tinggi negara, BUMN, korporasi, asosiasi, media, partai politik, dan lembaga swadaya masyarakat (NGO). Enny juga kerap tampil di berbagai talk show di media elektronik dan radio.  Rekannya sesama ekonom di INDEF Didik J Rachbini memandang, sosok Enny merupakan seorang perempuan yang gigih, tegar, dan mau bekerja keras dalam kariernya. Semasa hidup, almarhum merupakan ekonom INDEF generasi kedua setelah Faisal Basri.  "Orang yang tekun dan berhasil melanjutkan INDEF menjadi suatu lembaga yang sukses dari generasi sebelumnya," kata Didik saat dihubungi oleh JawaPos.com, Kamis (1/7).  Didik mengenang ketika pertama berkarier di INDEF sekitar 1990an. Enny dikenalnya sebagai sosok aktifis muda yang memiliki keingintahuan tinggi di bidang akademik.  "Sejauh ini sebagai perempuan yang tegar bekerja keras. Dari muda merupakan aktifis yang selalu mencari karier di bidang akademik dan sebagai ekonom yang bekerja keras," ungkapnya.  Bahkan, kata Didik, saat terpapar Covid-19 pun Enny masih memikirkan kondisi perekonomian Tanah Air. Sehingga, Didik berharap pemerintah betul-betul serius dalam menangani pandemi ini.  "Terpapar Covid-19 cukup berat kondisinya di RS penuh. Sempat masuk namun belum berhasil. Yang penting sampaikan kepada pemerintah Covid-19 sangat berbahaya. Kondisi RS penuh yang oksigennya juga kosong karena dipakai di mana-mana," katanya.  "Pemerintah nggak boleh main-main. Bahkan di saat-saat terakhir masih mikir ekonomi. Pokoknya jangan berulang karena korban (jatuh) sangat banyak," pungkasnya.

Selamat Jalan, Enny Sri Hartati

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/02/pabrik-rokok.jpg" alt="Karyawan PT Karyadibya Mahardhika proses produksi rokok di parbrik rungkut surabaya. frizal/jawa pos" width="100%">
<figcaption>Karyawan PT Karyadibya Mahardhika proses produksi rokok di parbrik rungkut surabaya. frizal/jawa pos</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Enny Sri Hartati menyebut, rencana kenaikan cukai hasil tembakau (CHT) sebesar 17 persen tidak memiliki argumentasi yang kuat dan melanggar formula kenaikan harga komoditas. Formula yang dimaksud adalah rumus kenaikan harga komoditas yakni menambahkan pertumbuhan ekonomi dan inflasi.  Ketidaksesuaian terjadi karena rencana kenaikan tarif CHT muncul di tengah deflasi dan negatifnya pertumbuhan ekonomi. "Secara formulasi dan reasoning itu tidak ada argumentasi untuk dinaikkan cukainya," ujarnya Enny saat dihubungi wartawan di Jakarta (22/10).  Menurutnya, secara historis, biasanya kenaikan tarif cukai memang terjadi tiap tahun. Namun, kenaikan tersebut terjadi saat situasi ekonomi normal. Sementara, saat ini pandemi Covid-19 menurunkan daya beli sekaligus pendapatan masyarakat.  Seperti diketahui sebelumnya, beredar kabar di media massa bahwa cukai rokok akan naik dengan rentang 17-19 persen. Sejumlah kalangan seperti asosiasi di industri rokok menolak rencana kenaikan tersebut.  Enny menilai, rencana kenaikan tarif cukai tahun ini akan berimplikasi besar pada kerugian banyak pihak, baik konsumen, petani, industri, dan negara secara ekonomi maupun kesehatan. Pemerintah justru akan kehilangan aspek kemanfaatan dari kenaikan cukai itu sendiri.  Enny menjabarkan, pertama, konsekuensi nyata dari kenaikan tarif cukai adalah potensi gempuran rokok ilegal. Menurutnya, kenaikan tarif CHT secara tidak langsung memberikan ruang bagi rokok ilegal. Sebab, pemerintah berencana menaikkan tarif CHT di tengah kondisi daya beli masyarakat yang lemah.  "Insentif untuk rokok ilegal jadi tinggi (kalau cukai dinaikkan). Karena biaya rokok itu 78 persen untuk regulasi, masuknya ke penerimaan negara. Rokok ilegal kan nggak bayar itu, maka akan sangat murah sekali harganya. Sesederhana itu," imbuhnya.  Kedua, kenaikan cukai akan mengganggu keberlangsungan ekosistem industri hasil tembakau (IHT). Dalam hal ini, bukan hanya industri rokok yang dirugikan, tetapi dari hulu ke hilir, mulai dari petani tembakau sampai konsumen akhir.  "Yang jelas, kalau cukainya naik, harga tembakau petani akan makin ditekan, petani kita nggak punya bargaining power," tuturnya.  Ketiga, efektivitas cukai sebagai instrumen pengendalian konsumsi rokok juga tidak akan optimal. Hal itu dikarenakan cukai yang tinggi membuka peluang untuk masuknya rokok ilegal. Artinya, konsumsi tetap tinggi sementara potensi penerimaan negara hilang.  "Saya setuju pengendalian tembakau harus ada, tapi kenaikan cukai itu bukan satu-satunya instrumen," tambahnya.  Lebih jauh Enny juga menegaskan bahwa segmen Sigaret Kretek Tangan (SKT) tetap harus dilindungi. Tidak hanya karena SKT menyerap banyak tenaga kerja, namun juga karena permintaan pasar juga mulai bergeser ke Sigaret Putih Mesin (SPM) dan Sigaret Kretek Mesin (SKM).  "Sehingga, kalau SKM dan SPM dinaikkan dan SKT nggak, itu ada bagusnya juga untuk mencegah migrasi semua ke mesin," ucapnya.  Terakhir, Enny meminta agar pemerintah mau mengkaji ulang rencana kenaikan tarif CHT dari berbagai perspektif. Seperti kondisi perekonomian, keberlangsungan industri, penyerapan tenaga kerja, dan kesejahteraan petani.  https://www.youtube.com/watch?v=efqyjudIRP4&ab_channel=jawapostvofficial

Indef: Harga Komoditas Lagi Anjlok, Kok Cukai Rokok Mau Dinaikkan?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/kesepakatan-ia-cepa-bisa-jadi-solusi-dongkrak-ekspor-indonesia_m_.jpg" alt="Ilustrasi aktivitas ekspor impor di pelabuhan" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi aktivitas ekspor impor di pelabuhan</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Produk baja impor dengan diberi logo Standar Nasional Indonesia (SNI) ditengarai banyak terjadi akhir-akhir ini. Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi diketahui telah turun tangan dan berkoordinasi dengan kementerian Perindustrian guna mencegah terjadinya penyelewengan ini.  "Kebijakan pemerintah membuka kran untuk impor baja dimanfaatkan oleh para pemburu rente untuk mencari keuntungan dengan mendatangkan baja murah dan juga penyelewengan lainnya yang merugikan kepentingan nasional," ujar Direktur Eksekutif Indef Enny Sri Hartati terkait dengan maraknya impor baja murah di Jakarta, Jumat (4/9).  Baja dengan kualitas yang rendah bisa dengan mudah masuk melalui Kawasan Berikat Nasional yang ada di Indonesia karena lemahnya pengawasan pemerintah. Kondisi ini tidak bisa dibiarkan karena banyak baja impor kemudian diberikan logo SNI dalam rangka mengelabui regulasi di Indonesia.  Keluhan terkait baja impor berlogo SNI itu salah satunya dikemukakan Sekjen BPP Gapensi Andi Rukman Karumpa saat dirinya bertemu dengan pelaku usaha di daerah. Kehadiran baja impor dengan SNI palsu itu bukan saja merugikan pengusaha karena kualitasnya buruk namun juga merugikan pelaku usaha baja dalam negeri.  Sebelumnya, Polda Metro Jaya telah menetapkan enam orang tersangka dalam kasus impor baja yang ditempel logo SNI sehingga terkesan telah lolos SNI dan menyita sebanyak 4.600 ton baja impor.  Terkait dengan logo SNI di baja impor, Enny mendesak Menko Marinves dan Menteri Perindustrian mengambil tindakan tegas untuk memberantas para pemburu rente yang melakukan impor baja murah yang membahayakan kepentingan nasional.  "Kita tidak bisa berkompromi dengan para pengusaha pemburu rente yang melakukan impor baja dengan kualitas buruk. Jika ini dibiarkan tidak hanya kerugian material tetapi nyawa manusia akan menjadi taruhan," tegasnya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=RmS0EMDFvXo

Baja Impor Ilegal Marak, Kantor Menko Luhut Diminta Bertindak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/04/Himbauan-Dilarang-Mudik-Dery-Ridwansah-2-1.jpg" alt="Suasana sepi calon Penumpang Bus AKAP yang akan pulang kampung di Terminal Kalideres, Jakarta Barat, Selasa (21/4/2020). Pemerintah resmi melarang mudik Lebaran bagi masyarakat di tengah masa pandemi virus corona (COVID-19). Larangan akan berlaku Jumat," width="100%">
<figcaption>Suasana sepi calon Penumpang Bus AKAP yang akan pulang kampung di Terminal Kalideres, Jakarta Barat, Selasa (21/4/2020). Pemerintah resmi melarang mudik Lebaran bagi masyarakat di tengah masa pandemi virus corona (COVID-19). Larangan akan berlaku Jumat,</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan memberlakukan pelarangan mudik. Terhitung mulai 24 April 2020, jalan arteri kawasan Jabodetabek pun aksesnya mulai ditutup. Kebijakan ini pun mendapat beragam tanggapan, termasuk bagaimana dampaknya pada ekonomi Indonesia.  Direktur Insitute for Development of Economics and Finance (INDEF) Enny Sri Hartati mengakui kebijakan ini berpotensi untuk menurunkan ekonomi nasional. Sebab, budaya mudik ini menjadi ladang pertumbuhan konsumsi masyarakat, khususnya di daerah.  "Mudik ini biasanya jadi amunisi pertumbuhan ekonomi, mobilitas orang akan diikuti pertumbuhan konsumsi rumah tangga. Tapi sekarang kan fokus kita ke Covid-19, kalau kondusif, mudah-mudahan Mei bisa selesai," kata Enny dalam diskusi online beberapa waktu lalu.  Namun, potensi masyarakat untuk mudik pun dikatakan telah menurun secara signifikan. Alasannya, para pegawai negeri yang pelaksanaan mudiknya sudah diatur ke waktu lain. Transportasi umum pun operasional dan kapasitas penumpangnya mulai dibatasi dan membuat masyarakat mengurungkan niat untuk mudik.  Namun, ada saja yang mengambil langkah lebih dulu, terutama para pekerja sektor informal. Pasalnya, mereka tidak mendapatkan pendapatan karena adanya kebijakan physical distancing.  Pemerintah pun diminta untuk fokus dalam pembatasan pergerakan untuk bepergian. Jika hal ini tidak dilakukan pengetatan yang benar, dikhawatirkan pandemi ini akan terus berlanjut.  "Kalau pemerintah nggak fokus, ambigu, khawatir kita, Mei, Juni aja nggak akan selesai, kalau nggak selesai nggak ada yang bisa bertahan hidup tanpa penghasilan untuk 2 sampai 3 bulan ke depan," tutup dia.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=59Nx08Fe7K0  https://www.youtube.com/watch?v=302pv5e3dlQ  https://www.youtube.com/watch?v=ObkbBFmVo1M

Indef Minta Pemerintah Fokus Dalam Pelarangan Mudik Atasi Covid-19

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/kontainer-peti-kemas.jpg" alt="EKSPOR IMPOR: Ilustrsi kendaraan berat mengangkut kontainer di Terminal Petikemas, kawasan Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. (Riana Setiawan/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>EKSPOR IMPOR: Ilustrsi kendaraan berat mengangkut kontainer di Terminal Petikemas, kawasan Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. (Riana Setiawan/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Jelang pelantikan presiden dan wakil presiden hasil Pilpres 2019 yang rencananya akan dilaksanakan 20 Oktober mendatang, Presiden Joko Widodo (Jokowi) melempar sejumlah wacana. Salah satunya yaitu soal perubahan nomenklatur.  Dikabarkan, sebagian direktorat dari sejumlah kementerian/lembaga (K/L) akan dilebur menjadi K/L tersendiri atau bergabung dengan K/L lain. Misalnya, wacana pembentukan Kementerian Investasi dan Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi.  Saat ditanya mengenai hal ini, Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan tidak bisa berkomentar banyak. Tak mau memberikan sinyal, Luhut menyebut urusan nomenklatur merupakan hak Presiden Jokowi.  "Tanya kepada Presiden lah, soal kementerian bukan tugas saya. Presiden yang punya kewenangan itu," ujarnya belum lama ini.  Hal senada disampaikan Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita. Beredar kabar, sebagian direktorat di Kementerian Perdagangan (Kemendag) bersama Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) akan dilebur menjadi Kementerian Investasi.  Kabar lain menyebut, Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri (Ditjen Daglu) di Kemendag akan dimasukkan ke Kemenlu. "Terserah Presiden, saya kan menteri," jawab Enggar singkat saat ditanya wartawan, Senin (14/10).  Sebagaimana diketahui, isu perubahan nomenklatur itu mengemuka, menyusul kurang puasnya Jokowi atas kinerja perdagangan dan investasi. Menurut Enggar, Kemendag telah berupaya maksimal dalam menjalankan tupoksinya.  Enggar menyebut, pihaknya terus menggenjot kinerja Atase Perdagangan dan Indonesia Trade Promotion Center (ITPC) di luar negeri. "Sudah sangat bagus. Tetapi terus kami lakukan perbaikan," katanya.  Sampai saat ini, Indonesia memiliki 22 Atase Perdagangan. Mereka tersebar di Thailand, Filipina, Tiongkok, Rusia, Jerman, India, Belgia, Kanada, dan Mesir.  Selain itu ada pula di Perancis, Arab Saudi, Australia, Belanda, Italia, Korea Selatan, Swiss, Malaysia, Singapura, Inggris, Jepang, Spanyol dan Amerika Serikat.  Sedangkan ITPC ada di 19 kota di dunia. Antara lain di Barcelona, Los Angeles, Busan, Lyon, Budapest, Mexico City, Chennai, Milan, Osaka, dan Chicago. Kemudian di Dubai, Santiago, Hamburg, Sao Paulo, Jeddah, Sydney, Johannesburg, Vancouver dan Lagos.  Sementara itu, Kemenlu menolak berkomentar. Juru Bicara Kemenlu Teuku Faizasyah tak bisa memberikan banyak informasi mengenai wacana pembentukan Kementerian Investasi maupun masuknya Ditjen Daglu Kemendag ke Kemenlu.  "Sejauh ini belum ada yang bisa dikomentari," katanya.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/bongkar-muat-ekspor-impor-di-pelabuhan-frizal.jpg" alt="PINTU GERBANG: Bongkar muat di Tanjung Perak, Surabaya. (Frizal/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>PINTU GERBANG: Bongkar muat di Tanjung Perak, Surabaya. (Frizal/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> PINTU GERBANG: Bongkar muat di Tanjung Perak, Surabaya. (Frizal/Jawa Pos)  Lebih Terkoordinasi  Kabar lain menyebut, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) akan kembali digabung dengan Kemendag. Dua kementerian ini pernah menjadi satu kemudian dipisah pada 2004 oleh Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).  Menurut peneliti senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Enny Sri Hartati, penggabungan Kemenperin dan Kemendag akan lebih banyak memberikan dampak positif. Jika dua kementerian itu digabung, maka koordinasi akan lebih mudah.  "Apa yang nantinya menjadi prioritas, insentif untuk industri terjamin mempunyai pasar. Dan itu memenuhi indikator kinerja perdagangan," kata Enny kepada Jawapos.com.  Enny juga mendukung adanya satu kementerian yang mengurusi investasi. Sebab, sejauh ini peran BKPM yang notabene bukan lembaga struktural memang belum terlalu efektif, utamanya untuk menyinergikan badan-badan yang ada di daerah atau BKPMD.  "Sehingga fungsinya (kementerian baru) itu mengintegrasikan investasi pusat dan daerah. Karena investasi itu larinya ke daerah, kewenangan daerah. Sehingga perlu garis koordinasi," pungkasnya.

Soal Perubahan Nomenklatur, Para Menteri Serahkan Nasib ke Jokowi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/indef-konsisten-ftz-batam-diyakini-mampu-lampaui-singapura_m_.jpg" alt="Ekonom INDEF Enny Sri Hartati" width="100%">
<figcaption>Ekonom INDEF Enny Sri Hartati</figcaption>
</figure>JawaPos.com &ndash; Direktur Eksekutif INDEF, Enny Sri Hartati mengatakan konsep awal mula pembangunan Batam untuk menyaingi Singapura sebagai pusat bisnis. Untuk mencapai itu Batam seharusnya menjadi Free Trade Zone (FTZ) di Indonesia, bukan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), apalagi ex-officio. Tapi jika rumor yang berkembang terealisasi menjadikan BP Batam dikelola oleh Walikota atau menjadi ex-officio yang ramai diberitakan belakangan ini. Tentu saja memupuskan harapan kita semua Batam mampu menyaingi Singapura apalagi melampauinya. &ldquo;Kalau melihat potensi Batam harusnya bisa lampaui Singapura,&rdquo; tutur Enny, seperti pada keterangannya di Jakarta, Senin (14/1). Hal itu juga tercermin dari jumlah Vessel yang melintasi selat Philips sebanyak 60 ribu pertahun. Volume trafiknya juga tercatat tiga kali volume trafik Terusan Panama dan lebih dari dua kali volume trafik Terusan Suez. Dari sekitar 200 Vessel dan 150 tanker perhari yang lalu lalang ada sekitar 72 persen Tanker melalui jalur Selat Philips dan sisanya 28 persen via Selat Makasar dan Selat Lombok. Sementara itu, perputaran uang di Selat Malaka dan Selat Philips berkisar antara USD 84 miliar sampai dengan USD 250 miliar per tahun. Untuk itu, melihat peta wilayah yang langsung berbatasan dengan negara-negara tetangga, maka pengelolaan ruang laut, darat, dan udara di wilayah Batam dan pulau lainnya harus di bawah pengawasan dan pengendalian langsung pemerintah pusat. &rdquo;Kita ingin bersaing dengan negara lain, yang terdekat dengan Batam seprti Singapura. Tapi, wewenangnya di perkecil yang hanya dikelola oleh Pemerintah Daerah (Pemda),&rdquo; ucapnya. Oleh karenanya, jika ingin bersaing dengan negara tetangga, Enny menekankan pentingnya mempertahankan batam menjadi Free Trade Zone (FTZ). &ldquo;Wilayah ekonomi di Batam sudah jadi, tinggal ditambah sedikit saja. Dengan begitu mamp menggaet lebih banyak investor. Bukan sebaliknya, malah dikerdilkan, dengan mempersempit ruang geraknya,&rdquo; ungkap Enny. Disamping itu, FTZ Batam berada di wilayah depan perbatasan negara yang bersaing secara head-to-head dengan FTZ di negara lain. Sehingga, FTZ Batam harus memiliki fleksibilitas dan kecepatan proses produksi yang tinggi. Hal ini hanya bisa dilakukan jika FTZ Batam mempunyai kemandirian dalam mengatur dirinya dengan tetap mengakomodir kepentingan domestik seperti mengikutsertakan pelaku usaha UMKM dalam rantai produksinya. &ldquo;Negara tetangga sudah mengimplemntasikan FTZ dan banyak berhasil, bukannya kita saingi mereka dengan kepastian regulasi, peraturan yang mengikat, ketersediaan Iahan , fasilitas infrastruktur yang menunjang hingga insentif,&rdquo; paparnya. Untuk itu, Enny menyarankan pemerintah agar konsisten menjaga kebijakan dan peraturan. Hal itu dinilai sangat penting bagi penciptaan iklim usaha yang berkesinambungan dan menjaga kepercayaan (trustworthiness) para pelaku usaha internasional terhadap kredibilitas bangsa Indonesia. &ldquo;Tidak mustahil jika pemerintah pusat konsisten dalam mengelola Batam, maka Batam bisa jauh melebihi Singapura,&rdquo; tandasnya.

INDEF: Konsisten FTZ, Batam Diyakini Mampu Lampaui Singapura

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/harga-beras-mahal-petani-tak-menikmati-apa-yang-salah_m_.jpg" alt="Ilustrasi penjualan beras di tingkat pengecar di pasar tradisional" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi penjualan beras di tingkat pengecar di pasar tradisional</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kenaikan harga beras dinilai belum berimbas pada peningkatan kesejahteraan petani. Ruwetnya mata rantai perdagangan beras mengakibatkan petani tidak menikmati hasil produksi beras yang dijual dengan harga tinggi. Pengamat Indef Enny Sri Hartati mengatakan, kesejahteran petani bergantung dari berapa hasil yang diterima petani dibandingkan dengan harga produksinya. “Meski dibilang harga gabah atau beras naik, tetapi kalau tidak mampu meng-cover biaya yang dikeluarkan, kan tidak mampu meningkatkan kesejahteraan petani. Nggak usah (bicara) kesejahteraan lah, minimal keuntungan petani,” ujarnya kepada Jawapos.com, Senin (8/10). Menurut Enny, tingginya harga beras belum mampu mengangkat kesejahteraan petani karena faktor produktivitas dan perdagangan petani. Meski harga beras yang dijual di pasar tinggi, tak akan berpengaruh signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan petani karena produktivitas petani rendah. “Jika produktivitas dari rata-rata 4-5 ton, atau bahkan masih ada yang 3 ton, bisa didorong naik jadi 10 ton per hektare, baru berpengaruh,” imbuhnya. Produktivitas yang tinggi, kata Enny, dapat didukung dari kualitas benih yang bagus, edukasi serta pendampingan terhadap petani untuk melakukan pengelolaan sawah yang tepat. Misalnya hal yang teknis dari pertanian dalam mengantisipasi hama atau mempertahankan kesuburan. “Pemerintah mengklaim petani diberikan subsidi benih. Kalau benih tadi tidak cocok dengan unsur hara yang terjadi seperti anak-anak Stunting itu. Subur tapi tak berproduktif menghasilkan bulir padi yang tidak banyak karena produktivitas rendah. Atau juga bahkan mudah diserang Hana sehingga justru berdampak produktifitas rendah,” tuturnya. Menurutnya, pemerintah berasumsi pemberian subsidi pupuk akan mengurangi biaya petani. Padahal, kenyataannya di lapangan pupuk itu sendiri tidak pernah diterima petani pada saat dibutuhkan. “Kenyataannya kan tidak. sehingga akhirnya yang terjadi harga produksi memang naik, HPP di level petani naik akan berdampak pada harga yang harus dibayar oleh konsumen. Tetapi kalau ceritanya seperti itu, sekalipun harga beras naik, tetap tidak meningkatkan daya beli petani. Karena tetap saja nggak untung,” jelasnya. Selain itu, polemik disparitas harga petani dengan konsumen sangat tinggi. Hal tersebut tidak menguntungkan kedua belah pihak. Artinya, petani tidak menikmati keuntungan dari kenaikan harga beras, yang diterima hanya seolah-olah ada kenaikan padahal tidak dinikmati apalagi di level konsumen. “Buntungnya lagi di level produsen atau petani itu sekaligus net konsumer ketika dia masa panen. Betapa menderitanya petani. Jadi sebagai produsen dia nggak untung, lalu harus membeli beras yang jauh lebih mahal,” ucapnya. Enny menambahkan, jika bicara impor, persoalan yang terjadi adalah saat ini murahnya <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/12/10/2018/tarik-ulur-kebijakan-impor-beras-siapa-yang-harus-diuntungkan" target="_blank">harga beras</a> internasional. Jika mengacu pada keinginan untuk melindungi konsumen semata, maka keputusan impor bisa dilakukan. Pasalnya, impor mengacu pada persoalan suplai dan demand. Padahal, dalam hal pangan khususnya beras tak hanya mengacu pada suplai dan demand semata. Namun, terdapat output struktural yang membebani petani. Jika bergantung kepada impor terus menerus maka akan menekan harga di level petani. “Bayangkan harga petani di HPP belum untung apalagi kalau di tambah impor kan tambah rugi,” imbunya. Menurut Enny, struktur pasar pun akan terbentuk tidak hanya dari sisi suplai dan demand saja, melainkan intervensi dari satu kekuatan yang dapat mengenakan market maker. “Jadi misalnya sekalipun suplainya cukup, kalau penugasan suplainya terkontaminasi satu kekuatan atau beberapa kejahatan, harga di pasar bisa terdistorsi. Harga pasar yang terjadi karena adanya dominasi kekuatan pasar, bukan berdasarkan demand dan suplai saja,” jelasnya. Parahnya, hingga kini menurut Enny, Pemerintah belum dapat memberikan data yang valid pada asumsinya masing-masing. Kementerian Pertanian berasumsi suplai cukup, sementara Kementerian Perdagangan melihat dari acuan fluktuasi harga, seperti mahalnya beras dipasaran. Jika beras dipasaran mahal maka berasumsi kekurangan suplai. “Pemerintah harus punya satu validasi data dulu. Kalau datanya valid, penelusuran dan penyelesaiannya akan tepat. Kalau Problemnya suplai impor nggak masalah. Tapi kalau problemnya bukan di suplai, tapi ada di tata niaga atau yang lainnya obat harus sesuai dengan penyakit yang ada. Parahnya, semua meyakini pada keyakinannya sendiri,” tandasnya.

Harga Beras Mahal Petani Tak Menikmati, Apa Yang Salah?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/rupiah-diprediksi-terus-terpuruk-ekonom-indef-jangan-bikin-takut_m_195999.jpeg" alt="Ilustrasi penukaran uang di sebuah money changer" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi penukaran uang di sebuah money changer</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sepanjang Januari - Maret 2018, nilai tukar rupiah terus terdepresiasi. Bahkan, rupiah sempat menyentuh Rp 13.800 per USD. Sejumlah analis pun menilai jika rupiah bisa saja menembus Rp 14 ribu per USD. Lebih parahnya, Lembaga pemeringkat internasioal Standard and Poor's (S&amp;P) Global Ratings menilai rupiah bisa tersungkur hingga Rp 15 ribu per USD. Menanggapi hal itu, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati menilai fluktuasi nilai tukar rupiah tidak perlu dikhawatirkan. "Janganlah ditakut-takutin. Karena itu akan memicu spekulasi," ujarnya di Jakarta, Rabu (14/3). Enny menjelaskan, secara fundamental fluktuasi yang dialami oleh rupiah hanya bersifat sementara. Hal itu juga tercermin oleh kondisi cadangan devisa Indonesia yang tercatat cukup baik yakni USD 128,06 miliar. "Memang potensinya secara fundamental ini persoalan sementara, jadi jangka pendek. Karena ini disebabkan oleh faktor-faktor spekulan atau tekanan psikologis. Karena secara fundamental devisa kita cukup," jelas dia. Disamping itu, terdepresiasinya nilai tukar rupiah terhadap dollar AS juga disebabkan oleh defisitnya neraca perdagangan Indonesia. "Walaupun kita mengalami defisit perdagangan dan ke depan rasanya akan defisit (lagi). Tetapi ini yang namanya spekulan kekuatannya besar. Maksud saya jangan memicu tindakan spekulasi. Seperti saya katakan ini akan banyak tekanan karena neraca perdagangan defisit," pungkasnya. (Hap/Hana)

Rupiah Diprediksi Terus Terpuruk, Ekonom Indef: Jangan Bikin Takut!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/indef-pembuktian-untuk-pak-jokowi_m_151762.jpeg" alt="INDEF mengkritisi target pertumbuhan ekonomi pemerintah yang dipatok 5,4% tahun 2018" width="100%">
<figcaption>INDEF mengkritisi target pertumbuhan ekonomi pemerintah yang dipatok 5,4% tahun 2018</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dalam RAPBN 2018 pemerintah mematok pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4 persen. Target tersebut dianggap sejumlah pihak terlalu tinggi. Direktur Institute for Development of Economics and Finances (INDEF) Enny Sri Hartati menilai jika target tersebut cukup ideal. Ideal disini bukan dalam kemungkinan pemerintah mampu mencapainya, namun dalam membuktikan Presiden Joko Widodo layak untuk dipilih pada pemilihan presiden tahun 2019. "5,4 persen itu memang idealnya. Untuk membuktikan pak Jokowi layak dipilih," ujarnya di kantor INDEF, Jakarta, Jumat (18/8). Untuk mewujudkan itu, lanjut Enny, pemerintah dinilai harus mendorong sektor-sektor produktif. Sebab, hal itu akan memicu kestabilan harga barang pokok dan membuat konsumsi meningkat. "Kita lihat satu persatu yang dibutuhkan dalam kondisi sekarang itu stimulus. Bagaimana sektor produktif bagaimana bisa bergeliat," kata dia. Selain itu, diharapkan dari target tersebut presiden Jokowi juga mampu mengurai angka kemiskinan yang saat ini masih diatas 10 persen. "Kalau target asusmi makro sebetulnya sudah betul. Jadi diharapkan pengangguran tinggi, daya beli rendah bisa ditekan," tandasnya.

INDEF: Pembuktian Untuk Pak Jokowi!

enny sri hartati

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#enny sri hartati

Berita Terkini