<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/04/JKT-1-KPK-TAHAN-BURONAN-SAMINTAN-FED-7-711.jpg" alt="Samin Tan Tersangka perkara suap taerhadap mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih menggunakan Baju Tahanan KPK meninggalkan gedung KPK, Jakarta, Selasa (6/4/2021). Samin Tan sebelumnya ditetapkan sebagai buron sejak 6 Mei 2020. Dia merupaka" width="100%">
<figcaption>Samin Tan Tersangka perkara suap taerhadap mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih menggunakan Baju Tahanan KPK meninggalkan gedung KPK, Jakarta, Selasa (6/4/2021). Samin Tan sebelumnya ditetapkan sebagai buron sejak 6 Mei 2020. Dia merupaka</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Bos PT Borneo Lumbung Energi dan Metal tbk (PT BLEM), Samin Tan didakwa menyuap mantan Anggota Komisi VII DPR RI, Eni Maulani Saragih senilai Rp 5 miliar. Suap ini diduga terkait dengan permasalahan pemutusan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B) Generasi 3 antara PT Asmin Koalindo Tuhup (AKT) dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di Kalimantan Tengah.  "Telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut berupa memberi atau menjanjikan sesuatu yaitu memberi uang sejumlah Rp 5 miliar kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yaitu kepada Eni Maulani Saragih," kata Jaksa Penuntut Umum (JPU) Ronald Ferdinand Worotikan saat membacakan surat dakwaan di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (21/6).  Jaksa menjelaskan, PT AKT mempunyai Coal Contract of Work (CCOW) atau PKP2B dengan Kementerian ESDM yang memberikan hak bagi PT AKT untuk melakukan kegiatan pertambangan batu bara di Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah, seluas sekitar 40.000 hektare.  Sejak Oktober 2017, sambung Ronald, penerbitan Surat Keputusan Menteri ESDM No.3174K/30/MEM/2017 tanggal 19 Oktober 2017 mengenai pengakhiran (terminasi) PKP2B tersebut yang berakibat PT AKT tidak bisa lagi menambang dan menjual hasil tambang batu baranya.  Alasan terminasi karena PT AKT dianggap telah melakukan pelanggaran atas PKP2B dimaksud berupa menjaminkan PKP2B tersebut pada tahun 2012 kepada Bank Standard Chartered Cabang Singapura terkait pinjaman PT BLEM sejumlah USD 1 miliar.  PT AKT lantas mengajukan upaya hukum ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. Pada tingkat pertama, menang, tetapi di tingkat banding dan kasasi, PT AKT kalah. Kemudian pada 2018, saat proses persidangan, jaksa mengatakan Samin Tan menemui politikus Partai Golkar Melchias Marcus Mekeng di Menara Imperium Kuningan, Jakarta Selatan.  "Pada kesempatan itu, terdakwa (Samin Tan) meminta bantuan Melchias Marcus Mekeng agar terminasi PKP2B PT AKT dapat ditinjau kembali oleh Kementerian ESDM, dan Mekeng menyampaikan akan mengenalkan terdakwa dengan anggota DPR RI yang membidangi masalah tersebut," ucap Jaksa.  Karena itu, Mekeng memperkenalkan Eni kepada Samin Tan. Dalam pertemuan itu, Eni berjanji akan memfasilitasi komunikasi antara Kementerian ESDM dengan pihak PT AKT. Lantas, Eni meminta Samin Tan untuk menyiapkan kronologi atas permasalahan PKP2B tersebut disertai dokumen-dokumen pendukung guna dipelajari.  Menindaklanjuti pertemuan itu, Samin Tan memerintahkan Direktur PT BLEM, Nenie Afwani, untuk menyiapkan dan menyerahkan kronologi berikut dokumen-dokumen pendukung kepada Eni. Samin Tan lantas kembali menemui Eni pada Februari 2018 di coffee shop Fairmont Hotel Jakarta.  Saat itu, Eni mengatakan telah menjelaskan permasalahan terminasi PT AKT kepada Menteri ESDM saat itu, Ignasius Jonan. Lantas Jonan menyarankan agar proses gugatan PT AKT di PTUN tetap dilanjutkan dan berjanji jika gugatan PT AKT dikabulkan oleh PTUN Jakarta (tingkat pertama), maka Ignasius Jonan akan memberikan rekomendasi yang diperlukan dalam rangka perpanjangan izin ekspor yang sudah hampir mati dan izin pembelian bahan peledak untuk tambang. "Sambil menunggu putusan akhir atas gugatan TUN PT AKT" ujar Jaksa Ronald.  Akhirnya pada 5 April 2018, PTUN Jakarta mengabulkan gugatan PT AKT dan membatalkan SK Terminasi Menteri ESDM No.3174K/30/MEM/2017 tanggal 19 Oktober 2017. Berdasarkan hal ini, Samin Tan, Eni dan Mekeng menemui Jonan di Gedung Kementerian ESDM, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta.  Samin Tan lantas menanyakan terkait hal-hal apa lagi yang dibutuhkan oleh Jonan. Dalam surat dakwaan, Jonan meminta Samin menyerahkan surat pernyataan dari Bank Standard Chartered yang menyatakan bahwa PT AKT tidak menjaminkan PKP2B PT AKT, kepada Dirjen Minerba.  "Dengan surat pernyataan tersebut, permasalahan PKP2B PT AKT akan diselesaikan dan hak-hak PT AKT akan dikembalikan, serta izin-izin PT AKT yang hampir habis akan diberikan rekomendasi perpanjangan," papar Jaksa.  Eni lantas meminta sejumlah uang kepada Samin. Pemberian pertama senilai Rp 4 miliar, uang itu diserahkan melalui perantara tenaga ahli Eni yang bernama Tahta Maharaya. "Eni mengirim pesan WhatsApp kepada terdakwa yang pada pokoknya mengatakan 'Pak Samin, kemarin saya terima dari Mba Neni Rp 4 miliar, terima kasih yang luar biasa ya” beber Jaksa  Kemudian memberikan uang sejumlah Rp 1 miliar kepada Eni Saragih. Diduga uang tersebut diperuntukan untuk suami Eni, Al Khadziq dalam rangka mengikuti Pilkada Temanggung. Samin Tan didakwa melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 13 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Bos Borneo Lumbung Energi Samin Tan Didakwa Suap Eni Saragih Rp 5 M

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/suap-pltu-riau-eni-saragih-dieksekusi-ke-lapas-tangerang_m_.jpg" alt="Terpidana kasus suap PLTU Riau, Eni Saragih saat akan dibawa ke rutan KPK, beberapa waktu lalu. KPK hari ini mengeksekusi Eni ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II B Anak Wanita, Tangerang." width="100%">
<figcaption>Terpidana kasus suap PLTU Riau, Eni Saragih saat akan dibawa ke rutan KPK, beberapa waktu lalu. KPK hari ini mengeksekusi Eni ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II B Anak Wanita, Tangerang.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyetor uang senilai Rp 925.176.000 ke kas negara. Uang tersebut merupakan cicilan uang pengganti, yang dibayarkan mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eni Maulani Saragih.  Eni merupakan terpidana kasus dugaan suap pembangunan PLTU Riau-1. Dia divonis divonis enam tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider dua bulan kurungan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta.  "Jaksa Eksekusi KPK Rusdi Amin telah melakukan penyetoran ke kas negara cicilan uang pengganti sejumlah Rp925.176.000 dari terpidana Eni Maulana Saragih," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Selasa (6/4).  Ali menyampaikan, pembayaran uang pengganti itu berdasarkan Putusan PN Tipikor pada PN Jakarta Pusat Nomor: 100/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Jkt Pst tanggal 1 Maret 2019. Saat ini sisa kewajiban uang pengganti Eni Saragih tersebut senilai Rp 3.787.000.000 dari total Rp 5.087.000.000.  KPK menegaskan, tetap melakukan penagihan sisa uang pengganti dari Eni. Hal ini sebagai upaya pemulihan aset tindak pidana korupsi yang ditangani lembaga antirasuah.  "KPK tentu akan tetap melakukan penagihan uang pengganti dari Terpidana Eni Maulani Saragih sebagai bagian pemasukan bagi kas negara dari aset recovery tindak pidana korupsi yang ditangani KPK," tegas Ali.  Mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eni Maulani Saragih divonis 6 tahun penjara oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta pada 1 Maret 2019. Eni juga diwajibkan membayar denda senilai Rp 200 juta subsider 2 bulan kurungan.  Selain itu, Eni dijatuhi hukuman tambahan berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama tiga tahun usai menjalani pidana pokok.  Majelis hakim menilai, Eni terbukti bersalah menerima uang suap sebesar Rp 4,75 miliar dari Johanes Budisutrisno Kotjo selaku pemegang saham Blackgold Natural Resources.  Uang suap dimaksud agar Eni membantu Kotjo mendapatkan proyek di PLN. Proyek itu sedianya ditangani PT Pembangkitan Jawa Bali Investasi (PJBI) dengan Blackgold Natural Resources Ltd (BNR) dan China Huadian Engineering Company Limited (CHEC Ltd).  Eni juga terbukti bersalah menerima gratifikasi sebesar Rp 5,6 miliar dan SGD 40 ribu. Uang itu diterima Eni dari sejumlah direktur dan pemilik perusahaan di bidang minyak dan gas.  Eni terbukti melanggar Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 65 ayat 1 KUHP.

KPK Setor Cicilan Uang Pengganti Eks Anggota DPR Eni Maulani Saragih

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/JKT-1-IDRUS-MARHAM-RIKSA-KPK-FED-6.jpg" alt="Idrus Marham" width="100%">
<figcaption>Idrus Marham</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta memperberat hukuman terdakwa kasus dugaan suap PLTU Riau-1 Idrus Marham menjadi 5 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider 3 bulan kurungan. Putusan ini merupakan permohonan banding dari jaksa penuntut umum (JPU) KPK atas vonis 3 tahun penjara denda Rp 150 juta subsider 3 bulan kurungan.  "Menerima permintaan banding dari penuntum umum pada KPK dan penasihat umum terdakwa," demikian bunyi amar putusan banding seperti dikutip dari laman website Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (18/6).  Amar putusan tersebut berbunyi, membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2019/PN.JKT.PST. tanggal 23 April 2019 yang dimintakan banding tersebut.  "Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Idrus Marham dengan pidana penjara selama 5 tahun," lanjut bunyi amar putusan.  Putusan banding itu dibacakan pada Selasa (9/7). Majelis hakim banding diketuai oleh I Nyoman Sutama, sedangkan Mohammad Zubaidi Rahmat dan Achmad Yusak, masing-masing sebagai anggota majelis.  Jaksa penuntut umum pada KPK Lie Putra Setiawan membenarkan sudah adanya putusan banding tersebut. Jaksa Lie menyebut putusan banding sesuai dengan tuntutan yang diajukan jaksa.  "Iya, diperberat. Pidana yang dijatuhkan sudah sesuai tuntutan kami, tapi kami belum cek pasal-nya. Semoga sama dengan tuntutan kami," kata Lie saat dikonfirmasi, Kamis (18/7).  Sementara itu, kuasa hukum Idrus Marham, Samsul Huda, megaku telah mengetahui putusan tersebut. Namun ia belum memastikan apakah akan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung atau tidak.  Dalam kasus ini, Idrus divonis bersalah karena dinilai terbukti bersama-sama dengan mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih, menerima suap dari pemegang saham Blackgold Natural Resources Johanes Budisutrisno Kotjo, sebesar Rp 2,25 miliar terkait proyek PLTU Riau-1.

PT DKI Jakarta Perberat Hukuman Idrus Marham jadi 5 Tahun Penjara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/KPK-RIKSA-SETNOV-TERKAIT-PLTU-RIAU-FEDRIK-TARIGAN-3.jpg" alt="Terpidana kasus korupsi Setya Novanto. (FEDRIK TARIGAN/JAWAPOS)" width="100%">
<figcaption>Terpidana kasus korupsi Setya Novanto. (FEDRIK TARIGAN/JAWAPOS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Nama terpidana korupsi Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) Setya Novanto muncul dalam surat dakwan mantan Direktur PT PLN (Persero) Sofyan Basir. Novanto diduga berperan dalam pertemuan antara Sofyan dan pemberi suap proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Riau-1 Johannes Budisutrisno Kotjo, serta mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eni Maulani Saragih. Tak hanya itu, suami Deisti Astriani Tagor tersebut juga disebut turut kecipratan duit dalam proyek jumbo senilai USD 900 juta.  "Mantan Ketua Umum Partai Golkar itu dijanjikan commitment fee sebesar 24 persen dari 2,5 persen atau sebesar USD 6 juta," ucap jaksa Lie Putra Setiawan membacakan surat dakwaan untuk Sofyan Basir di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (24/6).  Disebutkan, pada 2016 Pengusaha Blackgold Natural Resources, Johannes B Kotjo menemui Novanto di ruang kerja Fraksi Golkar dengan maksud meminta bantuan agar diberikan jalan untuk berkoordinasi dengan PT PLN terkait proyek PLTU RIAU-1. Novanto kemudian memperkenalkan Kotjo dengan Eni.  "Pada kesempatan itu Setya Novanto menyampaikan kepada Eni Maulani Saragih agar mengawal Johanes Budisutrisno Kotjo dalam proyek PLTU," terang jaksa.  Novanto memfasilitasi pertemuan Kotjo, Eni, dan Sofyan Basir di kediamannya pada 2016. Dalam pertemuan yang juga dihadiri oleh pejabat PLN lainnya itu, Novanto meminta salah satu proyek PLN, yaitu Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU) Jawa III.  Beberapa waktu kemudian bertempat di Hotel Mulia Senayan, Sofyan kembali melakukan pertemuan dengan Eni Maulani Saragih dan Johanes B Kotjo. Pertemuan tersebut membahas proyek pembangunan PLTU Riau-1 dan Jawa sesuai pesan dari Setya Novanto sebelumnya.  "Dalam pertemuan itu, Sofyan Basir menyampaikan kepada Johanes Budisutrisno Kotjo agar ikut proyek Riau saja dengan kalimat, 'Ya, sudah kamu di Riau aja, jangan mikirin di Jawa, karena sudah melebihi kapasitas'" katanya.  "Kemudian disanggupi oleh Johanes Budisutrisno Kotjo," tukas jaksa.  Untuk diketahui, dalam perkara ini sejumlah pihak telah terseret dalam kasus PLTU Riau-1. Mereka adalah Johannes B Kotjo, Eni Maulani Saragih, dan Idrus Marham. Kini proses hukum terhadap Sofyan Basir tengah berjalan di muka persidangan.  Sofyan Basir didakwa memberikan kesempatan, sarana, dan keterangan agar sejumlah pihak menerima suap terkait proyek PLTU Riau-1. Sofyan didakwa melanggar Pasal 12 a atau Pasal 11 juncto Pasal 15 UU Pemberantasan Korupsi juncto Pasal 56 ke-2 KUHP dan Pasal 11 juncto Pasal 15 Undang-undang Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 56 ke-2 KUHP.

Di PLTU Riau-1, Setya Novanto Dijanjikan Commitment Fee USD 6 Juta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/11/IGNASIUS-JONAN.jpg" alt="DARI ALMAMATER: Ignasius Jonan saat pidato dalam pengukuhan doktor honoris causa di Universitas Airlangga. (Robertus Risky/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>DARI ALMAMATER: Ignasius Jonan saat pidato dalam pengukuhan doktor honoris causa di Universitas Airlangga. (Robertus Risky/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan akhirnya memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pada Jumat (31/5). Jonan tiba di gedung KPK sekitar pukul 08.40 WIB. Dia akan diperiksa terkait kasus suap proyek PLTU Riau-1.  "Yang bersangkutan akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka SFB (Mantan Direktur Utama PT PLN Sofyan Basir)," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah, saat dikonfirmasi Jumat (31/5).  Ini adalah pemeriksaan pertama kali bagi Jonan. Sebelumnya ia empat kali tidak menghadiri panggilan yaitu pada 13 Mei, 15 Mei, 20 Mei, dan 27 Mei 2019.  Pada pemanggilan sebelumnya, Jonan beralasan bahwa dirinya sedang melakukan kunjungan kerja keluar negeri. Sehingga baru hari ini Jumat (31/5) dia dapat memenuhi panggilan penyidik KPK.  Keterangan Jonan dibutuhkan untuk dugaan perkara suap proyek pembangunan PLTU Riau-1 dengan tersangka mantan Direktur Utama PT PLN (Persero) Sofyan Basir. Sofyan diduga berperan aktif dalam mengatur jalannya proyek tersebut.  Peran Sofyan terlihat dari keaktifannya terlibat dalam sejumlah pertemuan guna membahas kelanjutan proyek. Melalui beberapa pertemuan yang dihadirinya, Sofyan diduga berulang kali membahas terkait berjalannya proyek PLTU tersebut, termasuk penunjukkan Johanes Budisutrisno Kotjo untuk menangani proyek PLTU Riau-1.  Dalam kasus ini, KPK menduga Sofyan bersama-sama dengan mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih dan eks Sekjen Golkar Idrus Marham menerima suap dari Pemegang saham PT Blackgold Natural Resources Limited, Johanes Budisutrisno Kotjo.  KPK menduga, Sofyan mendapat jatah yang sama dengan Eni dan Idrus. Sofyan disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP atau Pasal 56 Ayat (2) KUHP juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Setelah 4 Kali Pamit, Akhirnya Ignasius Jonan Penuhi Panggilan KPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/Sofyan-Basir-PLN-Issak-Ramadhan-452.jpg" alt="Eks Dirut PT PLN Sofyan Basir. (dok. JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Eks Dirut PT PLN Sofyan Basir. (dok. JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tersangka kasus dugaan suap kerja sama kontrak proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Mulut Tambang Riau-1 Sofyan Basir, belum memikirkan langkah hukum berupa pengajuan permohonan praperadilan. Kuasa hukum Sofyan Basir, Soesilo Ariwibowo menyatakan, kliennya masih akan mencermati kembali fakta-fakta persidangan kasus PLTU Riau-1.  "Praperadilan belum lah, belum tahu kami," kata Soesilo ditemui di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (2/5).  Tim kuasa hukum, kata Soesilo, masih mencermati dua alat bukti dari Komisi Pemberantasan Korupi (KPK) yang terkait dengan penetapan tersangka bagi mantan Direktur Utama PT PLN (Persero) tersebut.  Soesilo mengaku hingga saat ini belum mendapat jawaban dari pihak KPK terkait dua alat bukti tersebut. KPK memang harus punya minimal dua alat bukti untuk menjerat seorang tersangka.  "Tentu kami sebagai penasihat hukumnya masih bertanya dua alat buktinya yang mana begitu. Saya belum dapat jawaban," ucapnya.  Sofyan Basir dikenakan Pasal 56 Ayat 2 (KUHP) lantaran disangkakan turut bersama-sama melakukan atau membantu tindak pidana korupsi untuk terpidana mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih. "Pak Sofyan tidak pernah merasa mengenai akan adanya atau adanya pemberian dari Johannes Kotjo ke Bu Eni," ucapnya.  Kendati demikian, Soesilo meyakini bahwa kliennya akan kooperatif dalam menghadapi kasus hukumnya. "Pak Sofyan saya kira warga negara yang baik, dia tentunya akan kooperatif dengan KPK," tukas Soesilo.  Dalam perkara ini, Sofyan Basir diduga menerima hadiah atau janji bersama dengan Eni Maulani Saragih dan Idrus Marham dari salah satu pemegang saham Blackgold Natural Resources Ltd Johannes B Kotjo.  KPK menduga Sofyan Basir menerima janji fee proyek dengan nilai yang sama dengan Eni M Saragih dan mantan Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham.  Sofyan Basir diduga memerintahkan salah satu direktur di PLN guna segera merealisasikan penandatanganan Power Purchase Agreement (PPA) antara PT PLN, Blackgold Natural Resources Ltd., dan CHEC selaku investor.  KPK juga menyangka Sofyan meminta direktur di PLN tersebut untuk memonitor terkait proyek tersebut lantaran ada keluhan dari Kotjo tentang lamanya penentuan proyek PLTU Riau-1.  Atas perbuatannya, Sofyan Basir disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP atau Pasal 56 Ayat (2) KUHP juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Sofyan Basir Belum Pikirkan Tempuh Praperadilan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/JKT-1-KPK-SOFYAN-BASIR-TERSANGKA-FED-2.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Direktur Utama PT PLN (Persero), Sofyan Basir sebagai tersangka dugaan suap pada kesepakatan kontrak kerja sama pembangunan proyek PLTU Riau-1. Wakil Ketua KPK Saut Situmorang menyebut, penetapan tersangka terhadap Sofyan berdasarkan fakta yang telah terungkap dari tersangka sebelumnya.  KPK meyakini ada sejumlah pertemuan yang dilakukan Sofyan dengan mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eni Maulani Saragih dan pengusaha Johannes Budisutrisno Kotjo. Dari pertemuan itu, KPK menduga Sofyan menerima janji dengan mendapatkan bagian yang sama besar dengan Eni dan mantan Menteri Sosial (Mensos) Idrus Marham jika dirinya berhasil membantu Kotjo mendapatkan proyek PLTU Riau-1.  "Jadi, adanya kesepakatan Sofyan Basir diduga menerima janji dengan mendapatkan bagian yang sama besar dari jatah Eni dan Idrus " kata Saut, Rabu (24/4).  KPK menduga sejak 2016 sudah direncanakan agar Kotjo-lah yang mendapatkan proyek tersebut. Meskipun belum terbit Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan yang menugaskan PLN menyelenggarakan Pembangunan Infrastruktur Kelistrikan (PIK), namun diduga sudah ada rencana itu.  "Dalam pertemuan tersebut diduga SFB telah menunjuk Johanes untuk mengerjakan proyek di Riau (PLTU Riau-1) karena untuk PLTU di Jawa sudah penuh dan sudah ada kandidat," ungkap Saut.  Di dalam pertemuan tersebut, Sofyan juga mengabulkan permohonan Direktur PT Samantha Batubara agar memasukkan proyek ini dalam Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN. "Hasil pertemuan, Kotjo meminta anak buahnya agar siap-siap karena sudah dipastikan proyek PLTU dipegang PT Samantha Batubara," imbuh Saut.  Tidak hanya itu, KPK juga menduga Sofyan menyuruh Direktur Pengadaan Strategis 2 PT PLN (Persero) Supangkat Iwan Santoso untuk berhubungan dengan Eni dan Kotjo untuk membahas lamanya penentuan kebijakan proyek PLTU Riau-1.  "Dalam pertemuan itu Sofyan membahas bentuk dan lama kontrak antara CHEC (Huandian) dengan perusahaan-perusahaan konsorsium. SFB diduga menerima janji dengan mendapatkan bagian yang sama besar dari jatah ENI Maulani Saragih dan Idrus Marham," jelasnya.  Atas perbuatan itu, Sofyan disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP atau Pasal 56 Ayat (2) KUHP juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP.  Untuk diketahui, pada persidangan 11 Oktober 2018 di Pengadilan Tipikor lalu, Eni pernah mengungkapkan perihal jatah Sofyan. Saat itu, Eni menyebut dirinya telah menawarkan Sofyan mendapatkan jatah paling besar jika Johannes berhasil mendapatkan proyek PLTU Riau-1.  "Tetapi Sofyan Basir menolak. Dia meminta supaya dibagi rata, saya, Idrus, dan Sofyan Basir," katanya. Pernyataan Eni itu pun telah dituangkan dalam berita acara pemeriksaan (BAP).

Membaca Peranan Sofyan Basir dalam Pusaran Korupsi PLTU Riau-1

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/patahkan-tuntutan-jaksa-idrus-marham-akan-bacakan-pledoi-85-halaman_m_.jpg" alt="Terdakwa kasus suap proyek PLTU Riau-1, Idrus Marham. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Terdakwa kasus suap proyek PLTU Riau-1, Idrus Marham. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Terdakwa kasus suap proyek PLTU Riau-1, Idrus Marham menyatakan telah menyiapkan nota pembelaan atau pledoi pribadi sebanyak 85 halaman. Mantan Menteri Sosial (Mensos) itu mengaku akan menegakan kepada majelis hakim dan jaksa pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bahwa dirinya tidak terlibat dalam kasus suap PLTU Riau-1. "85 halaman, tetapi saya tidak bacakan semua," kata Idrus ditemui di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Kamis (28/3). Mantan Sekertaris Jenderal Partai Golkar ini menyebut, akan memberikan bukti kuat bahwa dirinya sama sekali tidak terlibat dalam kasus proyek yang merupakan bagian dari program kelistrikan pemerintah 35 ribu megawatt itu. "Yang penting bahwa saya akan buktikan dengan fakta yang ada. Saya tidak terkait masalah yang ada apalagi terakhir bahwa menerima, saya tidak menerima, jangankan menerima tahu saja tidak, apalagi menikmati," tegas Idrus. Sebelumnya, Idrus Marham dituntut 5 tahun penjara oleh jaksa penuntut umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Selain itu, Idrus juga dituntut membayar denda Rp 300 juta subsider empat bulan kurungan. Jaksa menilai, Idrus terbukti menerima suap Rp 2,25 miliar dari pemegang saham Blackgold Natural Resources, Johannes Budisutrisno Kotjo. Mantan Mensos itu terbukti melakukan aksinya bersama-sama dengan Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih. Uang tersebut digunakan Idrus untuk membiayai musyawarah nasional luar biasa (Munaslub) Partai Golkar pada Desember 2017. Idrus dituntut melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Patahkan Tuntutan Jaksa, Idrus Marham akan Bacakan Pledoi 85 Halaman

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/permohonan-jc-ditolak-eni-diwajibkan-bayar-uang-pengganti-rp-5087-m_m_.jpg" alt="Mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eni Maulani Saragih menjalani sidang vonis di PN Tipikor, Jakarta Pusat, Jumat (1/3)." width="100%">
<figcaption>Mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eni Maulani Saragih menjalani sidang vonis di PN Tipikor, Jakarta Pusat, Jumat (1/3).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Majelis hakim menolak permohonan justice collaborator (JC) mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eni Maulani Saragih. Eni divonis 6 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider 2 bulan kurungan dalam kasus suap dan gratifikasi PLTU Riau-1. "Majelis tidak sependapat, sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pedoman Seorang Saksi Pelaku yang Bekerja Sama tidak dapat diterima," kata majelis hakim Anwar membacakan amar putusan di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta Pusat, Jumat (1/3). Majelis hakim menilai, Eni berperan aktif dalam kasus proyek PLTU Riau-1. Eni disebut membantu pertemuan Johannes Budisutrisno Kotjo selaku pemegang saham Blackgold Natural Resources kepada pihak PLN. "Meski tidak dapat mempertimbangkan permohonan JC, namun majelis apresiasi sikap kooperatif dan jujur. Yang paling penting mengakui. Sehingga jadi alasan pertimbangan yang meringankan hukuman pidana," ucap Anwar. Selain itu, majelis meminta Eni untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 5,087 miliar dan SGD 40 ribu. Hukuman tambahan itu bebankan sebagai uang pengganti yang diterima Eni dalam proyek PLTU Riau-1 dan gratifikasi dari sejumlah pengusaha. "Menghukum, membayar uang pengganti Rp 5,087 miliar dan SGD 40 ribu," ucap Anwar. Hakim menyatakan apabila Eni Saragih tidak membayar uang pengganti dalam waktu satu bulan setelah putusan pengadilan, harta bendanya akan disita dan dilelang oleh KPK. "Jika harta benda tidak cukup untuk membayar uang pengganti, maka dipidana penjara 6 bulan," jelas Anwar. Dalam perkara ini, Eni terbukti bersalah menerima uang suap sebesar Rp 4,75 miliar dari Johanes Budisutrisno Kotjo selaku pemegang saham Blackgold Natural Resources. Uang suap dimaksud agar Eni membantu Kotjo mendapatkan proyek di PLN. Proyek itu sedianya ditangani PT Pembangkitan Jawa Bali Investasi (PJBI) dengan Blackgold Natural Resources Ltd (BNR) dan China Huadian Engineering Company Limited (CHEC Ltd). Kotjo merupakan pemilik BNR yang mengajak perusahaan asal China yaitu CHEC Ltd untuk menggarap proyek PLTU Riau-1. Hakim menyebut, Kotjo pada awalnya meminta bantuan Setya Novanto yang saat itu menjabat sebagai Ketua DPR sekaligus Ketua Umum Partai Golkar untuk mendapat akses dengan PLN demi melancarkan bisnisnya. Kemudian, Novanto mempertemukan Kotjo dengan Eni sebagai anggota DPR yang membidangi energi, riset, teknologi, dan lingkungan hidup. Menindaklanjutinya, Eni kemudian memperkenalkan Kotjo dengan Direktur Utama PLN Sofyan Basir agar bisa mengerjakan proyek PLTU Riau-1. Selain itu, Eni terbukti bersalah menerima gratifikasi sebesar Rp 5,6 miliar dan SGD 40 ribu. Uang itu diterima Eni dari sejumlah direktur dan pemilik perusahaan di bidang minyak dan gas. Uang gratifikasi tersebut telah digunakan oleh Eni untuk membiayai kegiatan pilkada di Kabupaten Temanggung yang diikuti oleh suami terdakwa yakni, M Al Khadziq. Akibat perbuatannya, Eni terbukti melanggar Pasal 12 huruf a Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP dan Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 65 ayat 1 KUHP.

Permohonan JC Ditolak, Eni Diwajibkan Bayar Uang Pengganti Rp 5,087 M

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/kpk-cekal-dua-orang-saksi-kasus-samin-tan_m_.jpg" alt="Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah." width="100%">
<figcaption>Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan telah meminta Ditjen Imigrasi mencegah dua orang bepergian ke luar negeri terkait dugaan suap pengusaha Samin Tan ke eks Wakil Ketua Komisi VII Eni Maulani Saragih. Kedua orang itu ialah Fitrawan Tjandra alias Oscar dan Vera Likin. "KPK telah mengirimkan surat pelarangan ke lur negeri atas Fitrawan Tjandra dan Vera Likin," ungkap juru bicara KPK Febri Diansyah, Kamis (28/2). Mantan aktivis ICW ini menyebut kedua orang itu berstatus saksi dalam kasus ini. Mereka dicegah bepergian selama 6 bulan ke depan terhitung sejak 4 Februari 2019. Dia menambahkan, selain pencegahan, pihaknya juga telah memeriksa kedua saksi pada Rabu (27/2) untuk tersangka Samin Tan. Dia menyatakan dua saksi itu dicecar soal aliran duit ke Eni oleh penyidik. "Pada dua saksi didalami informasi terkait dengan dugaan aliran dana antara tersangka dan Eni M Saragih, anggota DPR RI, untuk kepentingan pengurusan terminasi kontrak perjanjian karya pengusahaan pertambangan batu bara (PKP2B) PT AKT di Kementerian ESDM," jelas Febri. KPK sebelumnya menetapkan pemilik PT Borneo Lumbung Energi &amp; Metal, Samin Tan, sebagai tersangka suap. Dia diduga memberi suap Rp 5 miliar kepada Eni Saragih. Samin diduga memberikan suap kepada Eni agar membantu anak perusahaan miliknya, PT Asmin Kolaindo Tuhup (AKT), yang sedang bermasalah. Permasalahan yang dimaksud ialah PKP2B generasi III di Kalimantan Tengah antara PT AKT dan Kementerian ESDM.

KPK Cekal Dua Orang Saksi Kasus Samin Tan

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#eni maulani saragih

Berita Terkini