<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/10/WhatsApp-Image-2024-02-09-at-231759-2310371600.jpeg" alt="Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto menekankan pentingnya makan siang gratis untuk anak-anak Indonesia." width="100%">
<figcaption>Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto menekankan pentingnya makan siang gratis untuk anak-anak Indonesia.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Direktur Eksekutif Energy Watch Daymas Arangga Radiandra mendukung rencana dan tekad Menteri Pertahanan Prabowo Subianto untuk stop impor bahan bakar minyak (BBM) dengan mengembangkan green energy atau energi baru dan terbarukan. Menurutnya, Indonesia mempunyai resources yang cukup untuk menutupi kekurangan kebutuhan minyak mentah dalam negeri. Sehingga secara perlahan diganti dengan energi alternatif bersumber dari energi terbarukan seperti singkong, tebu, sawit yang tumbuh subur di Indonesia sehingga dapat meminimalisir impor BBM.&nbsp; "Kalau dibilang memungkinkan, kami dari Energy Watch melihat mungkin tapi kita perlu lihat lagi ya total nilai impor BBM saat ini itu di kisaran di atas 30 juta kilo liter per tahun itu nilai impor total, sebanyak itu ya per tahun yang memang kita perlu tanggung," ujar Daymas, Jumat (8/3). "Dan kalau kita berbicara minyak mentah ini saat ini kita masih kekurangan sekitar 1 juta barel oil per day yang perlu kita tanggung jawab supaya tidak sama sekali impor kalau dibilang mungkin," sambungnya. Dikatakan Daymas, untuk menutup keran impor BBM, maka pemerintah perlu menyiapkan strategi memperluas resources untuk dijadikan sebagai alternatif untuk BBM.&nbsp; Secara jangka pendek, kata Daymas, pemerintah melalui Pertamina perlu menggenjot produksi minyak nasional untuk mengejar target konsumsi kebutuhan harian minyak yang mencapai 1 juta barel per hari. "Jadi pasti harus kalau misalnya dibilang kita akan menyetop impor ada mitigasi-mitigasi yang dilakukan salah satu misalnya menambah kegiatan eksplorasi migas yang akhirnya itu bisa menambah jumlah produksi harian dengan target kekurangan satu juta barel per harinya," ucapnya. Lanjut Daymas, alternatif lainnya pemerintah juga menggenjot hasil produksi komoditas singkong, tebu dan jagung sebagai bahan produksi bahan bakar etanol yang lebih ramah lingkungan dibandingkan dengan bahan bakar fosil. "Lalu alternatif lain selain kita menambah jumlah produksi pasti kita juga mencari alternatif energi alternatif salah satunya biodiesel yang menggunakan minyak sawit ataupun bioavtur yang kemarin juga menggunakan kelapa lalu kita juga berbicara terkait etanol yang bisa menggunakan tebu, singkong, jagung ataupun materi-materi yang lain," paparnya. Daymas optimis impor BBM yang membebani neraca keuangan negara secara bertahan dapat dikurangi bahkan dihentikan. Dia mencontohkan penerapan pemakaian BBM Biodiesel 35 persen (B35) menyusul keberhasilan program B30 sebagai langkah pemerintah mengurangi impor minyak serta menghemat devisa negara di mana penggunaan sawit 35 persen sementara 65 persennya dicampur BBM. "Pada awalnya yang hanya 2,5 persen, 3 persen, 5 persen sampai akhirnya hari ini menuju 40 persen di mana di komersialisasinya ada di B35 ya kita rasakan saat ini dari biosolar," katanya. Untuk penggunaan etanol secara maksimal, lanjut Daymas, perlu melihat keseriusan dan peta jalan dari pemerintah menuju ke arah penghentian impor kebijakan atau programnya seperti apa. "Ini kan B35 perlu waktu ya lebih sekitar 10 tahun kita bisa mencapai dari yang tidak dicampur sampai sekarang campurannya sudah 35 persen menuju 40 persen itu yang perlu kita lihat bagaimana nanti peta jalannya,&rdquo; ungkapnya. Selain itu, langkah penghentian impor BBM juga dapat dilakukan ketika masyarakat sudah beralih dari penggunaan kendaraan menggunakan bahan bakar fosil beralih ke kendaraan listrik baik kendaraan roda dua maupun roda empat. "Ya itu sangat bergantung bagaimana pemerintah saat ini juga mencoba mengurai dengan elektrifikasi kendaraan bermotor roda dua maupun roda empat yang perlu didorong lagi bagaimana terjadi percepatan supaya ketergantungan itu bisa berkurang,&rdquo; tukas Daymas.

Untuk menutup keran impor BBM, maka pemerintah perlu menyiapkan strategi memperluas resources untuk dijadikan sebagai alternatif untuk BBM.

Energy Watch Dukung Tekad Prabowo Subianto Kembangkan Energi Terbarukan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/bumd-sulteng-layak-diberi-prioritas-kelola-tambang-nikel-bahodopi_m_.jpg" alt="BUMD Sulteng diprioritaskan kelola tambang nikel Bahodopi" width="100%">
<figcaption>BUMD Sulteng diprioritaskan kelola tambang nikel Bahodopi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Direktur Executive Energy Watch (EW) Mamit Setiawan mengatakan, gugatan Uni Eropa di World Trade Organization (WTO) terhadap nikel Indonesia merupakan respons dari kekhawatiran Benua Eropa terhadap perkembangan industri baterai tanah air.  Menurutnya, cadangan nikel yang dimiliki Indonesia merupakan yang terbesar sehingga wajar jika negara-negara lain bergantung terhadap pasokan dari dalam negeri. Pasalnya nikel merupakan komponen utama pembuatan baterai.  “Kalau secara ekosistem betul memang karena kita kan negara penghasil nikel terbesar dan dimana saat ini nikel masih menjadi barang utama yang sebagai barang utama pembuatan baterai,” ujar Mamit, Minggu (18/12).  Mamit juga mengatakan, langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang memerintahkan untuk terus melanjutkan hilirisasi serta menghentikan ekspor nikel meskipun dalam kondisi kalah di WTO membuat negara Eropa dalam keadaan sulit.  “Lewat hilirisasi ini ekosistem baterai Indonesia negara lain berharap kepada Indonesia. Betul sekali makanya mereka menggugat kita ke WTO, mereka kan dalam kesulitan ini,” ucapnya.  Selain itu, menurut Mamit, kesempatan banding yang dimiliki Indonesia di WTO harus dioptimalkan, sehingga Indonesia bisa memaksimalkan bahan mentah untuk kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat, memberikan Multiplier effect atau efek berganda bagi bangsa dan negara.  “Saya pada prinsipnya sudah berkali kali saya sampaikan kita masih punya kesempatan untuk melakukan banding dan yang kedua bahwa ini adalah sumber daya alam milik kita sudah sepatutnya terserah kita mengelolanya seperti apa tidak usah takut,” ucapnya.  Mamit juga menegaskan, nikel merupakan salah satu adalah sumber daya alam Indonesia yang sudah saatnya menghentikan secara besar besaran bahan mentah tambah ke Uni Eropa.  “Kalau memang Uni Eropa mau memiliki ataupun mendapatkan nikel kita bangunlah smelter disini investasi disini,” tegasnya.  Sebelumnya, Presiden (Jokowi) menyatakan sebesar 60 persen kendaraan listrik dunia akan bergantung pada ekosistem baterai terintegrasi Indonesia.  "Saya hitung berapa sih, 60 persen mobil listrik, kendaraan listrik, akan tergantung dari EV (Electric Vehicle) Battery kita. 60 persen dari pangsa pasar yang ada di dunia," ucap Jokowi  Mantan Wali kota Solo itu menerangkan, sebagian besar sumber daya buat pembangunan ekosistem baterai kendaraan listrik ada di Indonesia, seperti nikel, tembaga, bauksit dan timah.  Menurutnya, daya buat menciptakan ekosistem baterai di dalam negeri sudah komplet. Hal penting yang harus dilakukan yakni mengintegrasikan proses hilirisasi sumber daya alam tersebut dan ini dikatakan tidak mudah.  "Mengintegrasikan ini sebuah barang yang tidak gampang, sehingga jadi sebuah ekosistem itu. Inilah yang terus, saya mati-matian ini harus jadi, karena inilah yang akan melompatkan kita meloncati, menuju ke peradaban yang lain," kata Jokowi.  Setelah ekosistem baterai kendaraan listrik dibangun, Jokowi bilang investasi bakal berbondong-bondong masuk. Dia meyakini motor dan mobil listrik akan menggantikan kendaraan konvensional.

EW: Gugatan Uni Eropa Ke WTO Bukti Ketergantungan Dunia pada Indonesia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/Demo-Tokak-Kenaikan-Harga-BBM-Dery-Ridwansah-2.jpg" alt="Ratusan demonstran dari berbagai elemen massa melakukan aksi unjuk rasa di kawasan Patung Kuda Monas, Jakarta, Senin (12/9/2022). Dalam aksinya mereka menolak kenaikan harga BBM. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Ratusan demonstran dari berbagai elemen massa melakukan aksi unjuk rasa di kawasan Patung Kuda Monas, Jakarta, Senin (12/9/2022). Dalam aksinya mereka menolak kenaikan harga BBM. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Pemerintah mulai mengalihkan subsidi BBM dan mengurangi beban APBN karena bahan bakar minyak. Relokasi anggaran dilakukan dengan tujuan menegakkan asas keadilan bagi masyarakat.  Kepala Kebijakan Fiskal Kemenkeu Febrio Nathan Kacaribu menjelaskan bahwa sempat terjadi prediksi yang kurang akurat terkait harga minyak. Sebelumnya, diproyeksikan USD 63 per barel, namun melesat hingga USD 100.  "Hal ini membuat alokasi subsidi dan kompensasi energi kemudian membesar lebih dari tiga kali lipat, dari 152 menjadi 502 triliun," ujarnya.  Di sisi lain, meroketnya harga minyak mentah dunia diimbangi pula dengan terus meningkatnya konsumsi BBM masyarakat Indonesia. "Karena perekonomian juga bertumbuh dengan sangat kuat," imbuhnya.  Di sisi lain, penyaluran subsidi BBM masih kurang tepat sasaran. Lebih dari 70 persen yang menikmati subsidi dan kompensasi energi adalah kelompok mampu yang memiliki mobil. Kemudian, pemerintah mengalihkan subsidi Rp 24,17 triliun untuk tiga program besar.  "Pemerintah merealokasikan subsidi tersebut dengan pemberian serta bantuan subsidi upah untuk tenaga kerja yang penghasilannya di bawah Rp 3.500.000. Hal itu untuk memastikan bahwa subsidi dan kompensasi energi sesuai dengan sasaran. Yaitu, yang kurang mampu," ucapnya.  Sementara itu, Executive Director Energy Watch Mamit Setiawan mengungkapkan, penggunaan dana APBN yang terbaik adalah untuk kegiatan produktif. Misalnya, pembangunan sektor pendidikan, kesehatan, hingga infrastruktur yang mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat.  "Seperti beasiswa sekolah, bantuan kepada nelayan dan petani, pembangunan rumah sakit, sekolah, dan infrastruktur lain," tambahnya.

Anggaran Subsidi BBM Dialihkan Program Lain yang Lebih Tepat Sasaran

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/Aplikasi-My-Pertamina-untuk-Pebelian-Pertalite-Dan-Solar_Salman-Toyibi-4-1.jpg" alt="Warga dibantu petugas melakukan pengisian bahan bakar jenis Pertalite di salah satu SPBU di kawasan, Kuningan, Jakarta, Selasa, (28/6/2022). PT Pertamina (Persero) melalui anak usahanya PT Pertamina Patra Niaga berencana mengatur pembelian Jenis Bahan Bak" width="100%">
<figcaption>Warga dibantu petugas melakukan pengisian bahan bakar jenis Pertalite di salah satu SPBU di kawasan, Kuningan, Jakarta, Selasa, (28/6/2022). PT Pertamina (Persero) melalui anak usahanya PT Pertamina Patra Niaga berencana mengatur pembelian Jenis Bahan Bak</figcaption>
</figure>Harga Baru Pertalite Jangan di Atas Rp 10 Ribu Per Liter  JawaPos.com – Besaran kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi hingga kini belum final. Pemerintah mendapat berbagai masukan agar kebijakan yang akan diambil tidak memberatkan masyarakat dan memicu inflasi yang tinggi.  Direktur Eksekutif Energy Watch Mamit Setiawan menyatakan, apabila pemerintah jadi menaikkan harga BBM bersubsidi, besarannya jangan sampai di atas Rp 10 ribu per liter. ”Sebab, kalau sudah di atas Rp 10 ribu per liter, lonjakan inflasinya pasti lebih tinggi dari perhitungan,’’ ujarnya.  Harga solar subsidi, lanjut dia, idealnya sekitar Rp 7 ribu per liter. Hitungan harga ideal Rp 10 ribu per liter untuk pertalite dan Rp 7 ribu per liter untuk solar itu bukan tanpa sebab. Mamit menyebutkan, ada komponen inflasi yang tentu akan menyertai kenaikan harga BBM bersubsidi. Dengan kisaran harga tersebut, kenaikan inflasi diproyeksikan mencapai 2 persen.  Menurut dia, inflasi saat ini mencapai 4–5 persen. Jika ada sumbangan inflasi 2 persen, inflasi total bisa mencapai 6–7 persen. ”Kalau lebih dari Rp 10 ribu per liter, tentu sangat besar juga inflasinya. Apalagi kalau solar lebih dari Rp 7 ribu per liter akan sangat memberatkan karena terkait transportasi darat dan sarana distribusi,’’ urai Mamit.  Dia juga berharap rencana pembatasan pembelian BBM bersubsidi tetap dilakukan. Sebab, sudah bukan rahasia lagi bahwa mayoritas pengguna BBM bersubsidi justru masyarakat kelas menengah atas.  Adanya revisi Perpres 191 Tahun 2014 yang saat ini masih dalam finalisasi diharapkan dapat memuat pembatasan tersebut. Dalam beleid yang baru itu, ada acuan detail tentang kriteria kendaraan apa saja yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan mengonsumsi BBM bersubsidi. ”Hampir seluruh penikmat BBM bersubsidi adalah masyarakat menengah ke atas. Dengan adanya pembatasan, saya kira pemberian subsidi bisa lebih klir dan tepat sasaran,” tutur Mamit.  Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam kesempatan terpisah membeberkan, harga BBM subsidi yang saat ini dijual masih mendapatkan subsidi dari pemerintah. Solar, misalnya, masih dijual Rp 5.150 per liter. Jika menggunakan harga minyak mentah Indonesia atau ICP USD 105 per barel dan kurs rupiah Rp 14.700 per dolar AS, solar seharusnya berada pada harga Rp 13.950 per liter. ”Jadi, harga yang dijual kepada masyarakat itu hanya 37 persennya. Artinya, masyarakat dan seluruh perekonomian mendapatkan subsidi 63 persen dari harga keekonomiannya atau harga riilnya. Itu Rp 8.800 per liter,” tutur dia.  Sementara itu, untuk pertalite yang saat ini berada pada harga Rp 7.650 per liter, dengan ICP USD 105 per barel dan kurs nilai tukar Rp 14.700 per dolar AS, harga keekonomiannya seharusnya Rp 14.450. Artinya, harga pertalite sekarang ini hanya 53 persen dari yang seharusnya.  BBM jenis pertamax dengan harga Rp 12.500 per liter juga seharusnya memiliki harga Rp 17.300 per liter. ”Jadi, bahkan pertamax sekalipun yang dikonsumsi oleh mobil-mobil yang biasanya bagus, yang berarti pemiliknya juga mampu, itu setiap liternya mereka mendapatkan subsidi Rp 4.800,” katanya.  Begitu pula LPG 3 kg. Saat ini harga jual per kg adalah Rp 4.250. Namun, jika mengikuti harga riil, seharusnya Rp 18.500 per kg. Dengan demikian, untuk setiap kg LPG, konsumen mendapatkan subsidi Rp 14.250. ”Jadi, kalau setiap kali beli LPG 3 kg, kita bayangkan mereka mendapatkan Rp 42.000 lebih," jelasnya.

Tetap Harus Ada Pembatasan meski BBM Bersubsidi Naik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/ekspor-batubara.jpg" alt="Ilustrasi pengiriman batubara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pengiriman batubara</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Kebijakan BLU (badan Layanan Umum) batu bara hingga kini masih berlangsung. Direktur Eksekutif Energy Watch Mamit Setiawan mendorong agar pemerintah segera melakukan revisi Kepmen ESDM No 13/2022 tersebut.  Mamit memandang, adanya BLU bisa menjunjung prinsip keadilan yang lebih baik bagi produsen batu bara di Indonesia. ’’Revisi tersebut harus segera dilakukan agar rasa keadilan bagi seluruh produsen batu bara. Jangan sampai karena aturan denda yang besar (maka) produsen enggan berkontrak dengan PLN,’’ ujarnya di Jakarta.  Dia juga mewanti-wanti agar seluruh pihak bisa menomorsatukan kepentingan nasional. Dengan disahkannya BLU batu bara, maka asas keadilan, gotong royong dan menjaga daya beli masyarakat bisa tercapai.  Menurut dia, BLU merupakan solusi dari security of supply bagi kebutuhan batu bara bagi PLN. Sehingga pasokan batu bara bagi sektor kelistrikan nasional terjamin aman. ’’Melalui implementasi BLU maka akan tercipta kepastian yaitu PLN tetap membeli dengan harga USD 70 per MT. Kemudian, selisih harga pasar dikurangi USD 70 per MT dibayarkan langsung oleh BLU kepada para penambang dimana BLU akan mendapatkan dana dari iuran yang dibayarkan secara gotong royong oleh seluruh penambang batu bara sesuai dengan volume penjualan dan nilai kalori batu bara,’’ urai Mamit  Selain itu, adanya BLU akan membuat terciptanya ekosistem industri batu bara yang sehat dan berkesinambungan. Beban fiskal yang harus ditanggung oleh pemerintah juga tidak bertambah. Di saat yang sama, upaya menjaga tarif dasar listrik pun bisa berjalan.  Mengingat pentingnya fungsi BLU tersebut, Mamit mendorong kepada Presiden Joko Widodo untuk segera mengesahkan peraturan terkait posisi BLU ini. ‘’Jangan sampai pasokan HOP bagi PLN terus berkurang dan bisa berpotensi menimbulkan gangguan terhadap pasokan listrik, baru kita ramai untuk mensahkan peraturan soal BLU ini. Lebih baik sedia payung sebelum hujan turun,’’ tuturnya.  Terpisah, Menteri ESDM Arifin Tasrif menuturkan, wacana pembentukan BLU itu hingga kini masih berlangsung. Kementerian ESDM telah mengajukan izin prakarsa ke Kementerian Sekretariat Negara terkait bentuk payung hukum BLU batu bara. Namun hingga kini jenis bentuk payung hukumnya masih belum bisa ditetapkan.  ’’Izin prakarsa belum mendapat persetujuan. Saat ini masih ada perdebatan payung hukum dalam bentuk peraturan pemerintah atau peraturan presiden,’’ ujarnya pada rapat kerja bersama Komisi VII DPR RI.  Dia mengatakan telah menyiapkan sejumlah aturan turunan seperti Peraturan Menteri ESDM dan Keputusan Menteri ESDM jika nantinya skema BLU diatur dalam payung hukum perpres. Menurut Arifin, skema BLU batu bara sangat diperlukan untuk menjamin ketersediaan pasokan untuk kebutuhan dalam negeri melalui penghimpunan dan penyaluran dana kompensasi.  Dengan adanya BLU, maka PLN dan industri semen, pupuk, dan kertas hanya wajib membayar batu bara senilai harga jual domestic market obligation atau DMO, yakni USD 70 per ton untuk PLN dan USD 90 per ton untuk industri. Nantinya, selisih antara harga pasar yang dikurangi dengan harga wajib PLN atau industri akan ditutup langsung oleh BLU yang memperoleh dana dari tarikan iuran ekspor para penambang. (*)

Energy Watch Dorong Pemerintah Revisi Kepmen ESDM No 13/2022

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/IMG-20220301-WA0056.jpg" alt="Instalasi listrik di Madura. Humas Pemprov Jatim" width="100%">
<figcaption>Instalasi listrik di Madura. Humas Pemprov Jatim</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah memutuskan untuk melakukan penyesuaian tarif listrik pada golongan pelanggan di atas 3.000 VA. Keputusan tersebut juga telah disetujui oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).  Langkah ini diambil karena adanya kenaikan harga Indonesian Crude Price (ICP) hingga faktor inflasi. Direktur Eksekutif Energy Watch Mamit Setiawan menilai, itu tidak akan memberikan dampak yang signifikan pada pengurangan beban APBN. Apalagi jika hanya sektor rumah tangga yang dikenakan penyesuaian.  Namun, bagaimana jika golongan rumah tangga dengan tegangan rendah (TR), yakni 900 VA dengan harga 1.352 per kWh, 1.300 VA dan 2.200 VA sebesar Rp 1.444,7 per kWh ikut dinaikkan?  Untuk diketahui, harga keekonomian ketiga golongan tersebut sudah mencapai Rp 1.533,1 per kWh atau naik Rp 181,1 per kWh. Terkait itu, Mamit mengatakan bahwa hal itu akan memberikan dampak signifikan terhadap penyimpanan dana APBN untuk kompensasi listrik.  "Pelanggan sangat besar hampir 25 juta pelanggan. Cukup besar lah penerimaannya, mungkin bisa mencapai penghematan Rp 4 triliunan," terang dia ketika dihubungi JawaPos.com, Minggu (22/5).  Dengan adanya revisi APBN 2022, maka ada tambahan pengeluaran sebesar Rp 24,5 triliun, terdiri dari tambahan untuk subsidi listrik Rp 3,1 triliun dan untuk kompensasi Rp 21,4 triliun. Adapun total subsidi listrik tahun ini menjadi Rp 59,6 triliun.  "Saya kira kalau rumah tangga kecil dinaikkan itu kasihan. Walaupun kalau untuk rumah tangga yang 3.000 VA itu tidak banyak penghematannya, paling Rp 1 triliun beban kompensasi untuk rumah tangga 2 (3.500-5.500 VA) dan 3 (6.600 VA ke atas)," jelas Mamit.

Lebih Untung Kalau Naikkan Tarif Pelanggan TR, Pengamat: Tapi Kasihan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/PLN.jpg" alt="Dirut PLN Darmawan Prasodjo dengan Ketua Serikat Pekerja PLN Muhammad Abrar Ali meneken Perjanjian Kerja Bersama (PKB) mempercepat proses transformasi perusahaan disaksikan oleh Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor di Kantor Pusat PLN Jakarta, Ra" width="100%">
<figcaption>Dirut PLN Darmawan Prasodjo dengan Ketua Serikat Pekerja PLN Muhammad Abrar Ali meneken Perjanjian Kerja Bersama (PKB) mempercepat proses transformasi perusahaan disaksikan oleh Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor di Kantor Pusat PLN Jakarta, Ra</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kenaikan tarif listrik direncanakan menyasar pelanggan golongan 3.000 VA ke atas. Penyesuaian ini juga merupakan pertama kalinya sejak terakhir dilakukan pada 2017 lalu.  Dengan rencana itu, Direktur Eksekutif Energy Watch Mamit Setiawan menyarankan pemerintah tak hanya menyasar golongan rumah tangga, namun juga pada bisnis, industri dan pemerintahan yang juga menyerap kompensasi listrik.  Untuk diketahui, untuk golongan B-2/Tegangan Rendah (TR) daya 6.600 VA-200 kVA sebesar Rp 1.444,70 per kWh dan golongan B-3/Tegangan Menengah (TM) daya di atas 200 kVA sebesar Rp 1.114,74 per kWh. Sementara golongan I-3/TM daya di atas 200 kVA sebesar Rp 1.114,74 per kWh san I-4/Tegangan Tinggi (TT) daya 30.000 kVA ke atas, Rp 996,74 per kWh.  Sementara itu, untuk golongan P-1/TR daya 6.600 VA-200 kVA sebesar Rp 1.444,70 per kWh dan golongan P-2/TM daya di atas 200 kVA senilai Rp 1.114,74 per kWh. Lalu, golongan P-3/TR untuk penerangan jalan umum sebesar Rp 1.444,70 per kWh.  "Tidak hanya golongan rumah tangga saja, tapi juga bisnis dan industri, pemerintahan juga saya kira perlu," tutur dia ketika dihubungi JawaPos.com, Minggu (22/5).  Menurutnya, jika ini dilakukan maka kemungkinan besar dana APBN yang dialokasikan untuk subsidi dan kompensasi dapat berkurang signifikan. Bahkan bisa menghemat uang negara hingga Rp 12 triliun.  "Industri besar dan menengah yang dinaikkan keekonomiannya kurang lebih bisa membantu keuangan negara di angka hampir Rp 12 triliun. Paling besar industri itu memang selisihnya hampir Rp 200 per kWh (harga keekonomian)," jelasnya.  Meski demikian, pemerintah sendiri masih belum jelas terkait penyesuaian tarif listrik untuk golongan 3.000 VA ke atas apakah akan dikenakan juga terhadap industri dan bisnis. Namun menurutnya, kalaupun tarif yang dinaikkan golongan rumah tangga saja, mungkin pemerintah memiliki pertimbangan lain.  "Mungkin pemerintah punya pandangan lain, seperti akan mengganggu harga barang, nanti masyarakat daya belinya menurun, mungkin itu pertimbangannya. Tapi bisnis saya kira bisa menjadi salah satu golongan yang harus dinaikkan. Baik bisnis besar dan menengah, di samping golongan 3.000 VA ke atas rumah tangga," tutup Mamit.

APBN Bisa Dihemat Rp 12 T jika Tarif Listrik Industri-Bisnis juga Naik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/PLN.jpg" alt="Dirut PLN Darmawan Prasodjo dengan Ketua Serikat Pekerja PLN Muhammad Abrar Ali meneken Perjanjian Kerja Bersama (PKB) mempercepat proses transformasi perusahaan disaksikan oleh Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor di Kantor Pusat PLN Jakarta, Ra" width="100%">
<figcaption>Dirut PLN Darmawan Prasodjo dengan Ketua Serikat Pekerja PLN Muhammad Abrar Ali meneken Perjanjian Kerja Bersama (PKB) mempercepat proses transformasi perusahaan disaksikan oleh Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor di Kantor Pusat PLN Jakarta, Ra</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah berencana menaikkan tarif listrik pelanggan di atas 3.000 VA. Terkait ini, Direktur Eksekutif Energy Watch Mamit Setiawan menilai bahwa keputusan tersebut tidak akan terlalu berpengaruh signifikan terhadap pengurangan beban APBN.  "Menurut saya dengan kenaikan hanya untuk golongan 3.000 ke atas ya, tarif listrik itu kan ada golongan 3.500 VA (R2) sampai dengan 6.600 ke atas (R3). Buat saya sebenarnya tidak terlalu signifikan pengurangan terhadap beban kompensasi yang bisa disimpan," jelas dia ketika dihubungi JawaPos.com, Minggu (22/5).  Alasan yang mendukung pernyataan itu adalah karena harga tarif listrik terkini dengan harga keekonomian untuk golongan 3.000 VA ke atas tidak terlalu banyak. Oleh karenanya, itu tidak akan mengurangi biaya subsidi (Rp 59,6 triliun) dan kompensasi (Rp 21,4 triliun) yang diperkirakan sekitar Rp 81 triliun.  Untuk diketahui, harga tarif listrik untuk Golongan R-2/TR daya 3.500-5.500 VA dan R-3/TR daya 6.600 VA ke atas sebesar Rp 1.444,70 per kWh. Di sisi lain, harga keekonomiannya adalah Rp. 1.533 per kWh atau hanya selisih sekitar Rp 88 per kWh.  "Tidak terlalu signifikan terhadap belanja kompensasi dalam APBN, karena memang jumlahnya tidak terlalu banyak untuk golongan 3.000 ke atas. Selisih tidak terlalu besar dan jumlahnya tidak terlalu banyak," tutur dia.  Adapun, jika pemerintah ingin memotong beban kompensasi di tengah kenaikan harga minyak dunia yang terus meningkat, perlu dilakukan penyesuaian tarif yang tidak hanya menyasar pelanggan rumah golongan 3.000 ke atas, namun juga industri dan bisnis.  "Justru yang harusnya dikejar untuk dinaikkan adalah golongan industri maupun bisnis menengah, karena tarifnya itu sangat jauh dibanding keekonomian. Misalnya untuk industri itu tarifnya itu sekitar Rp 1.100-an, harusnya keekonomian paling tidak Rp 1.300, jadi beban kompensasi atau selisihnya besar di sektor industri dan bisnis," tandas dia.

Tarif Listrik di Atas 3.000 VA Bakal Naik, Minim Dampaknya ke APBN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/tak-hanya-pertamina-vivo-dan-shell-juga-naikkan-harga-bbm_m_191389.jpeg" alt="Nozzle pertamax series di salah satu SPBU Jakarta. Mulai 24 Februari, harga jual pertamax series naik sampai Rp 300 per liter" width="100%">
<figcaption>Nozzle pertamax series di salah satu SPBU Jakarta. Mulai 24 Februari, harga jual pertamax series naik sampai Rp 300 per liter</figcaption>
</figure>JawaPos.com - PT Pertamina sedang mengkali penyesuaian harga BBM khususnya jenis Pertamax. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memproyeksikan, dengan harga minyak dunia yang sudah melonjak tinggi beberapa bulan ini, Pertamax akan naik dari Rp 9.000 per liter menjadi Rp 16.000 per liter.  Terkait dengan kenaikan harga tersebut, Direktur Eksekutif Energy Watch, Mamit Setiawan menuturkan bahwa angka Rp 16.000 per liter terlalu besar. Harga Pertamax juga akan lebih tinggi dari BBM dengan kandungan oktan setara milik kompetitor. Misalnya, Shell yang menjual Super di angka Rp 12.990 per liter.  "Saya sudah sampaikan juga kepada Pertamina bahwa kenaikan harga jangan sampai menyentuh sisi psikologis konsumen, dalam artian batas Rp 16.000 itu sudah menyentuh faktor psikologis konsumen," jelas dia ketika dihubungi JawaPos.com, Rabu (30/3).  Menurutnya, harga ideal untuk Pertamax adalah di bawah Rp 13.000 per liter. Harga ini, kata dia tidak akan mengganggu daya beli masyarakat.  "Saya kira kita mencari di angka Rp 12 ribu-an lah, saya yakin Pertamina ini akan memperhatikan daya beli masyarakat, lebih baik Rp 12.000 atau di bawah Rp 13.000 per liter," ujarnya.  Meskipun masih jauh dari harga keekonomian Rp 16.000 per liter, ini akan membantu Pertamina mengurangi kerugian. Dia Mamit sepakat, harga Pertamax memang harus segera naik untuk bisa membantu neraca keuangan.  "Mau tidak mau (harus naik), karena kerugian sudah cukup besar Pertamina, daripada terganggu semua untuk distribusi secara nasional, baiknya naik. Suka tidak suka (naik)," terang Mamit.  Kenaikan tersebut juga dirasa tidak akan mempengaruhi harga barang dan inflasi. Sebab, pengguna Pertamax hanya sebesar 14 persen dari total konsumsi BBM di Tanah Air.  Sementara itu, pengamat ekonomi dan energi Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi merekomendasikan harga Pertamax ditetapkan pada kisaran Rp 14.500-Rp 16.000 per liter sesuai harga pasar.  "Penetapan harga Pertamax mestinya ditentukan oleh mekanisme pasar. Oleh karena itu, harga yang ideal adalah sesuai dengan harga keekonomian di pasar antara Rp 14.500 sampai Rp 16.000. Rp 16.000 merupakan batas atas, Pertamina bisa menetapkan Rp 15 ribu," ujarnya kepada JawaPos.com.  Senada dengan Mamit, Fahmy berpendapat penyesuaian harga perlu segera dilakukan untuk membantu keuangan Pertamina yang saat ini sedang melemah. "Kalau tidak segera dinaikkan akan terjadi cash shortage pada Pertamina. Apalagi piutang (Rp 100 triliun) dana kompensasi belum dibayar oleh pemerintah dalam 4 tahun terakhir," tandas dia.

Harga Pertamax Harus Kompetitif tapi Tidak Membebani Pertamina

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/09/panel-surya-DER.jpg" alt="Pekerja memeriksa panel listrik tenaga surya di atap Masjid Istiqlal di Jakarta, Kamis (3/9/2020). Panel surya tersebut digunakan untuk pencahayaan di area masjid dengan total daya sebesar 150.000 watt serta sebagai upaya mendukung penggunaan energi yang" width="100%">
<figcaption>Pekerja memeriksa panel listrik tenaga surya di atap Masjid Istiqlal di Jakarta, Kamis (3/9/2020). Panel surya tersebut digunakan untuk pencahayaan di area masjid dengan total daya sebesar 150.000 watt serta sebagai upaya mendukung penggunaan energi yang</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir telah membentuk tim Percepatan Pengembangan dan Pemanfaatan Energi Surya di BUMN melalui SK Nomor 252/MBU/07/2020 per tanggal 27 Juli 2020. Tim ini bertujuan untuk menggenjot pemanfaatan potensi energi alternatif.  Misalnya, penggunaan energi matahari yang memiliki potensi besar dan dapat menghemat energi nasional serta membantu mengurangi emisi gas rumah kaca. Direktur Eksekutif Energy Watch Mamit Setiawan menilai, pembentukan tim ini menjadi bukti komitmen pemerintah terhadap penggunaan renewable energy (energi terbarukan).  "Saya kira kalau dengan wacana itu dan bisa jadi solusi ataupun satu langkah yang bagus dari Kementerian BUMN dalam rangka mendukung renewable energy," ujarnya, Selasa (3/9).  Mamit melihat selama ini pemerintah belum memberikan prioritas pada pemanfaatan energi terbarukan, sehingga tertinggal dari negara lain. Namun, meskipun tertinggal, setidaknya pembentukan tim ini menjadi satu upaya untuk mengejar ketertinggalan tersebut.  "Kalau bahasa saya, energi terbarukan ini masih menjadi anak tiri, belum menjadi prioritas pemerintah. Meskipun berat untuk dicapai, tapi setidaknya ini menjadi satu upaya untuk mengejar ketertinggalan tersebut," katanya.  Mamit berharap pemerintah ke depan bisa mengoptimalkan pemanfaatan energi baru dan terbarukan. Apalagi saat ini sudah banyak inovasi yang mendukung potensi-potensi yang ada seperti teknologi biomassa dan solar panel.  BUMN seperti PT PLN (Persero) juga diharapkan lebih inisiatif dalam memanfaatkan potensi gas atau tenaga uap untuk pembangkitnya. Terakhir, dia berharap, pemerintah juga memberikan dukungan berupa stimulus bagi penggunaan energi terbarukan, di samping memberikan kepastian hukum.  Sebelumnya, Ketua Tim Kerja Percepatan Pengembangan dan Pemanfaatan Energi Surya sekaligus Operasi I PT Len Industri, Linus Andor M Sijabat menjelaskan, Indonesia memiliki potensi energi alternatif tenaga matahari yang sangat besar. Sayang sekali bila dibiarkan begitu saja.  Seperti diketahui, Indonesia terletak di sepanjang garis khatulistiwa dengan iradiasi energi matahari rata-rata 4,80 kWh per m2 per hari. Sehingga energi matahari menjadi pilihan yang baik sebagai alternatif sumber energi. Namun ironisnya, secara nasional pemanfaatan PLTS masih kurang dari 200 mega watt (MW) dari total 207,8 giga watt potensi yang dimiliki.  https://www.youtube.com/watch?v=VpOSdoISJRs  &nbsp;

Energy Watch: Energi Terbarukan Masih jadi Anak Tiri

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#energy watch

Berita Terkini