<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<h2 id="radix-:r2hd:" class="text-lg font-semibold leading-none tracking-tight">&nbsp;</h2> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/14/pgeee-516007102.jpeg" alt="PGE mulai eksekusi proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Lumut Balai Unit 3 berdaya 55 megawatt (MW) melalui pelaksanaan kick-off meeting pada Senin (12/1). (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>PGE mulai eksekusi proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Lumut Balai Unit 3 berdaya 55 megawatt (MW) melalui pelaksanaan kick-off meeting pada Senin (12/1). (Istimewa)</figcaption>
</figure> &nbsp;JawaPos.com - PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGE) semakin memantapkan komitmennya dalam memaksimalkan potensi panas bumi Indonesia. Hal ini ditandai dengan dimulainya tahap eksekusi proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Lumut Balai Unit 3 berdaya 55 megawatt (MW) melalui pelaksanaan kick-off meeting pada Senin (12/1). Proyek yang berada di Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) Lumut Balai, Sumatera Selatan tersebut ditargetkan mulai beroperasi penuh atau mencapai commissioning operation date (COD) pada tahun 2030. Kick-off meeting ini menjadi langkah awal dalam memastikan kesiapan pengembangan proyek melalui penguatan koordinasi lintas fungsi di internal PGE. Bersamaan dengan itu, PGE juga menjalin kerja sama intensif dengan berbagai pemangku kepentingan eksternal, termasuk pemerintah daerah, kontraktor, masyarakat sekitar, PLN, serta instansi pemerintah terkait. Sinergi lintas sektor ini ditujukan agar setiap tahapan proyek dapat berjalan secara terintegrasi dan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. &ldquo;Kick Off Meeting ini menjadi momentum penting untuk memastikan kesiapan seluruh aspek proyek, baik dari sisi teknis, perizinan, pendanaan, maupun pengelolaan risiko. Pengembangan energi baru dan terbarukan di Indonesia kini memasuki fase yang semakin krusial, sejalan dengan arah kebijakan nasional dalam RUPTL periode 2025&ndash;2034,&rdquo; kata Direktur Operasi PT Pertamina Geothermal Energy Tbk Ahmad Yani dalam keterangannya. Pengembangan PLTP Lumut Balai Unit 3 telah masuk dalam agenda strategis pemerintah dan tercantum sebagai proyek prioritas di dalam Blue Book 2025&ndash;2029 Kementerian PPN/Bappenas. Melalui proyek ini, PGE menegaskan perannya dalam memperkuat kapasitas pembangkit panas bumi nasional secara berkelanjutan, sekaligus mendukung pemenuhan kebutuhan listrik yang terus tumbuh di wilayah Sumatera Selatan. Proyek ini merupakan kelanjutan dari PLTP Lumut Balai Unit 2 berkapasitas 55 MW yang telah beroperasi sejak Juni 2025. Keberhasilan tersebut semakin memperkokoh langkah PGE dalam mengejar target kapasitas terpasang yang dikelola secara mandiri sebesar 1 gigawatt (GW) dalam kurun waktu 2-3 tahun ke depan, serta mencapai 1,8 GW pada tahun 2033. Untuk mendukung rencana jangka panjang tersebut, PGE telah mengidentifikasi potensi panas bumi hingga 3 GW dari 10 WKP yang saat ini dikelola secara mandiri. Di luar kontribusinya terhadap penyediaan listrik bersih, sektor panas bumi juga memberikan dampak signifikan bagi perekonomian nasional. Selama periode 2010&ndash;2024, industri ini mencatat Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sekitar Rp21,43 triliun. Selain itu, daerah penghasil turut memperoleh manfaat melalui Dana Bagi Hasil (DBH) yang mencapai Rp10,82 triliun pada periode 2019&ndash;2024. Kontribusi tersebut tidak hanya memperkuat pendapatan daerah, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui efek berganda. Saat ini, PGE mengelola kapasitas terpasang sebesar 727 MW yang tersebar di enam wilayah operasi. Perusahaan juga tengah menggarap sejumlah proyek strategis lainnya, seperti PLTP Hululais Unit 1 dan 2 dengan total kapasitas 110 MW, serta beberapa proyek co-generation hasil kerja sama dengan PLN Indonesia Power yang secara keseluruhan memiliki kapasitas hingga 230 MW. &nbsp;

PGE mulai eksekusi PLTP Lumut Balai Unit 3 dengan kapasitas 55 MW. Proyek ini dukung penguatan energi panas bumi nasional hingga 2030.

PGE Mulai Eksekusi PLTP Lumut Balai Unit 3, Tambah 55 MW Energi Panas Bumi Nasional

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/04/PGE-2777294718.jpg" alt="Salah satu wilayah kerja PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGE)." width="100%">
<figcaption>Salah satu wilayah kerja PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGE).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;&ndash; Energi panas bumi (geothermal) dinilai sebagai sumber energi baru terbarukan (EBT) yang layak dikembangkan. Wilayah timur Indonesia seperti&nbsp;Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur (NTT) memiliki potensi besar terkait sumber daya tersebut. &nbsp; &ldquo;Kalau di daerah Poco Leok, panas bumi itu salah satu potensi yang besar. Energi angin dan matahari memang ada, tapi tidak stabil. Panas bumi bisa produksi listrik 24 jam,&rdquo; ujar Pengamat energi Komaidi Notonegoro, Jumat (8/8). Dia mengatakan, perlu ada kestabilan pasokan listrik panas bumi. Langkah ini bisa mendukung&nbsp;target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen. &ldquo;Kita perlu listrik yang stabil. Kalau hanya bisa siang, kegiatan ekonomi malam hari jadi terhambat,&rdquo; tambahnya. Komaidi menyebut bahwa energi panas bumi tidak hanya bermanfaat dari sisi teknis, tetapi juga memberikan keuntungan ekonomi secara luas. Manfaatnya bisa dirasakan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. &ldquo;Geothermal itu satu-satunya EBT yang sudah memberikan kontribusi ke negara dalam bentuk PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak). Selain pemerintah pusat, daerah penghasil juga dapat bagian,&rdquo;&nbsp;jelasnya. Lebih lanjut, Komaidi menjelaskan, manfaat panas bumi juga dirasakan langsung oleh masyarakat lokal. Selain membuka lapangan kerja, kehadiran industri panas bumi juga mendukung akses listrik hingga mendorong kegiatan ekonomi warga. &ldquo;Pembangkit panas bumi mampu memberikan manfaat langsung bagi masyarakat lokal. Mereka tidak hanya mendapatkan kesempatan kerja, tetapi juga pelatihan dan pembinaan untuk membangun usaha mandiri. Ini sudah terlihat hasilnya di beberapa wilayah, seperti Kamojang di Jawa Barat,&rdquo;&nbsp;tandasnya. &nbsp;

Energi panas bumi (geothermal) dinilai sebagai sumber energi baru terbarukan (EBT) yang layak dikembangkan.

Geothermal Dinilai Sebagai EBT Berpotensi Besar, Dampaknya Langsung Dirasakan Rakyat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/06/PLN-06-866133898.jpg" alt="PLN dan Pertamina resmi bekerja sama mengembangkan energi panas bumi 530 MW untuk mendukung transisi energi bersih di Indonesia. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>PLN dan Pertamina resmi bekerja sama mengembangkan energi panas bumi 530 MW untuk mendukung transisi energi bersih di Indonesia. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - PT PLN (Persero) secara resmi menggandeng PT Pertamina (Persero) guna mengembangkan energi panas bumi untuk pembangkit listrik dengan total kapasitas mencapai 530 megawatt (MW) yang tersebar di 19 proyek.&nbsp; Hal ini sebagaimana ditandai dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dan Head of Agreement (HoA) yang disaksikan langsung oleh Chief Executive Officer (CEO) Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara, Rosan P. Roeslani.&nbsp; Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo menjelaskan, sebagai lokomotif transisi energi, PLN akan terus mendukung langkah Pemerintah dalam upaya meningkatkan peran EBT secara masif dalam kebutuhan energi di tanah air. Upaya ini tidak hanya penting untuk mencapai target Net Zero Emission (NZE) pada tahun 2060, tetapi juga untuk mewujudkan kemandirian energi berbasis sumber daya domestik.&nbsp; Menurutnya, PLN memiliki peran sentral dalam penyediaan tenaga listrik yang andal dan berkelanjutan bagi Indonesia. Melalui kerja sama ini, pihaknya berharap dapat memperkuat upaya pengembangan dan pemanfaatan energi panas bumi untuk pembangkit listrik sebagai bagian dari strategi jangka panjang guna memperbesar kapasitas energi bersih.&nbsp; Adapun saat ini, PLN terus menjalin kemitraan strategis dengan berbagai pihak guna mempercepat realisasi target tersebut. Langkah ini dilakukan untuk memperkuat fondasi transformasi energi nasional yang semakin hijau dan efisien.&nbsp; &rdquo;Kolaborasi dengan Pertamina dan PGE yang difasilitasi oleh Danantara Indonesia menjadi wujud nyata sinergi antarlembaga untuk mempercepat proyek pembangkitan rendah karbon sekaligus memastikan ketahanan pasokan energi nasional,&rdquo; ujar Darmawan dalam keterangannya, Rabu (6/8).&nbsp; Sementara itu, Direktur Utama Pertamina, Simon Aloysius Mantiri menandaskan, Pertamina melalui Pertamina Geothermal Energy (PGE) berkomitmen memperluas pemanfaatan sumber daya panas bumi sebagai tulang punggung energi bersih Indonesia.&nbsp; &rdquo;Melalui kerja sama ini, kami menjajaki skema kolaboratif yang memungkinkan optimalisasi potensi wilayah kerja panas bumi secara terukur dan progresif. Bersama PLN dan Danantara Indonesia, kami siap mempercepat realisasi proyek strategis yang memberikan kontribusi langsung pada target transisi energi nasional dan peningkatan bauran EBT,&rdquo; ucap Simon.&nbsp; Untuk diketahui, kerja sama ini merupakan kolaborasi antara PLN melalui PT PLN Indonesia Power (PLN IP) dan Pertamina melalui PGE. Ruang lingkup kemitraan mencakup penyusunan skema kerja sama dalam pemanfaatan Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP), penyelarasan dan percepatan implementasi proyek, pelaksanaan studi kelayakan teknis dan komersial, serta pembentukan Tim Kerja Bersama dan Joint Committee sebagai forum koordinasi pelaksanaan.&nbsp; Secara keseluruhan, total kapasitas proyek dan potensi kapasitas yang tercakup dalam kemitraan ini mencapai 530 MW, terdiri atas 19 proyek panas bumi yang tersebar di wilayah Sumatra, Jawa, dan Sulawesi dengan rincian 7 proyek brown field dengan kapasitas 230 MW, 8 proyek yellow field dengan potensi 175 MW, dan 4 proyek green field dengan potensi 125 MW.&nbsp; Dari total kapasitas 530 MW tersebut, diproyeksikan 440 MW di antaranya akan dilakukan percepatan penyiapan uap atau hulu oleh Pertamina/PGE dan penyiapan pembangkit listrik atau hilir oleh PLN Group, sedangkan untuk 90 MW lainnya, akan dikembangkan bersama kedua pihak dengan skema co-generation.&nbsp; Selain kemitraan tersebut, PLN IP dan PGE juga menandatangani Consortium Agreement untuk pilot project pengembangan PLTP Ulubelu Binary 30 MW dan PLTP Lahendong Binary Unit 15 MW dengan target beroperasi di tahun 2027. &nbsp;

PLN dan Pertamina resmi bekerja sama mengembangkan energi panas bumi 530 MW untuk mendukung transisi energi bersih di Indonesia.

PLN Gandeng Pertamina Kembangkan Energi Panas Bumi Capai 530 GW

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/IHSG3.jpg" alt="Ilustrasi Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI) Jakarta. Dok.JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI) Jakarta. Dok.JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com — Perusahaan pembangkit listrik energi panas bumi BUMN PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGE) menyiapkan berinvestasi sebesar USD 1,6 miliar dalam lima tahun ke depan sebagai bagian dari upaya perseroan meningkatkan kapasitas energi listrik.  Direktur Keuangan PGE PNelwin Aldriansyah mengatakan perseroan menargetkan untuk meningkatkan basis kapasitas terpasangnya yang dioperasikan sendiri, dari 672 bMW saat ini menjadi 1.272MW pada tahun 2027.  “Untuk mendukung pertumbuhan kapasitas terpasang yang dioperasikan sendiri sebesar 600 MW itu, perseroan sudah merencanakan investasi baru, yang total nilainya USD 1,6 miliar,” ujar Nerwin dalam keterangannya di Jakarta, Senin (13/2).  Nelwin menjelaskan pihaknya telah menyiapkan investasi baru yang cukup signifikan sebesar USD 250 juta pada 2023, dari estimasi belanja modal yang hanya sebesar USD 60 juta pada 2022.  Selanjutnya, pada 2024 investasi yang disiapkan senilai total USD 350 juta. Jika ditotal, PGE meyiapkan investasi senilai USD 1,6 miliar sepanjang 2023-2027.  “Kami menyisir berbagai alternatif pendanaan, seperti pelepasan saham perdana atau IPO (initial public offering) ini. Dalam waktu dekat kami juga akan menerbitkan Green Bond dan alternatif pembiayaan lainnya,” tambah Nelwin.  PGE sendiri baru saja menyelesaikan rangkaian bookbuilding atau roadshow, yang berlangsung 31 Januari 2023 hingga 9 Februari 2023.  Lewat penawaran umum perdana saham, PGE menargetkan perolehan dana sebanyak-banyaknya Rp 9,78 triliun. Alokasi hasil IPO akan digunakan oleh perseroan salah satunya untuk kebutuhan belanja modal (capital expenditure/capex).

Garap Energi Panas Bumi, Siapkan Investasi USD 1,6 Miliar hingga 2027

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/PANAS-BUMI-1.jpg" alt="Petani beraktivitas di sekitar sumur produksi Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) di kawasan dataran tinggi Dieng Desa Kepakisan, Batur, Banjarnegara, Jawa Tengah." width="100%">
<figcaption>Petani beraktivitas di sekitar sumur produksi Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) di kawasan dataran tinggi Dieng Desa Kepakisan, Batur, Banjarnegara, Jawa Tengah.</figcaption>
</figure>JawaPos.com — Pemerintah fokus untuk mendahulukan pengembangan energi listrik melalui panas bumi karena sangat menjanjikan untuk dikembangkan sebagai pembangkit listrik continuous base load dalam sistem ketenagalistrikan dan dapat menjadi andalan pemenuhan demand listrik nasional.  Dirjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM Dadan Kusdiana menegaskan pengembangan sektor panas bumi menjadi salah satu strategi unggulan pemerintah untuk mencapai target penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sesuai Nationally Determined Contribution (NDC) dan transisi energi menuju Net-Zero Emissions (NZE) pada 2060.  “Panas bumi, sebagai salah satu energi baru dan terbarukan, energinya bersih dan stabil kapasitas pasokannya selama puluhan tahun sehingga sangat cocok untuk dijadikan sebagai andalan pasokan listrik karena dapat diandalkan,” katanya.  Dadan menambahkan pemerintah juga telah melaksanakan sejumlah program untuk mempercepat implementasi panas bumi melalui insentif bea masuk, keringanan pajak saat eksplorasi, mekanisme pembiayaan yang menarik saat eksplorasi hingga program government drilling untuk menekan risiko dan cost project.  Pengembangan proyek PLTP umumnya membutuhkan waktu 7-10 tahun. Namun, pengembangannya dapat dipercepat dengan adanya government drilling.  Guna memenuhi Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2021-2030, di mana pada 2030 pemerintah menargetkan kapasitas terpasang panas bumi sebesar 3,35 GW, kata Dadan, pemerintah telah mengeluarkan Perpres No. 112/2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik.  Dia menyebutkan benefit terbesar dari Perpres yang baru saja dikeluarkan tersebut ada pada energi panas bumi, khususnya di Pulau Jawa. Untuk itu, pemerintah berharap banyak dari pelepasan umum saham perdana PT Pertamina Geothermal Energy Tbk. (PGEO) demi peningkatan kapasitas terpasang energi panas bumi di Tanah Air  “Yang menjadi nilai tambah adalah ekspansi PGEO berupa penambahan kapasitas. IPO ini salah satu upaya untuk memenuhi RUPTL. Kalau tidak ada penambahan kapasitas terpasang, maka IPO Pertamina Geothermal Energy juga tidak ada gunanya,” tambahnya.  Dadan mengatakan IPO Pertamina Geothermal Energy juga dapat memberi sinyal positif bagi swasta dan investor untuk berinvestasi di sektor panas bumi nasional.  Indonesia memiliki potensi besar cadangan energi baru terbarukan, salah satunya yaitu panas bumi. RUPTL 2021-2030, mencatat potensi panas bumi di Indonesia mencapai 29.544 MW. Adapun, hingga 2022, kapasitas terpasang energi panas bumi di Indonesia mencapai 2.347,63 MW (proyeksi Kementerian ESDM).  Dari total kapasitas terpasang energi panas bumi sebanyak 2.347,63 MW tersebut, PGEO mengelola 13 wilayah kerja panas bumi dengan total kapasitas terpasang sebesar 1.877 MW. Rinciannya, sebanyak 672 MW dikelola langsung dan 1.205 MW melalui operasi bersama (join operation contract).  Presiden Direktur PT Pertamina Geothermal Energy Ahmad Yuniarto menargetkan untuk meningkatkan kapasitas terpasang yang dikelola langsung menjadi 1.540 MW pada 2030.  “Itu artinya pada 2030, PGE berpotensi untuk memberikan kontribusi potensi pengurangan emisi karbon sebesar 9 juta ton per tahun dan menargetkan menjadi tiga besar perusahaan produsen panas bumi dunia,” ungkapnya.

Transisi Energi, Pemerintah Fokus Percepat Pengembangan Listrik Panas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/begini-langkah-geo-dipa-kedepankan-transparansi-di-pengadaan-proyek_m_.jpg" alt="Ilustrasi pengembangan proyek Geothermal" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pengembangan proyek Geothermal</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Asosiasi Panasbumi Indonesia (API) memandang, dampak pemanasan global semakin meningkat. Indikasinya, kenaikan suhu sudah dirasakan di berbagai belahan dunia, seperti yang belakangan ini terjadi di Jakarta, dimana suhu bisa mencapai 36 derajat Celcius. Hal itu menunjukkan bahwa energi ramah lingkungan sudah sangat penting untuk dikembangkan menggantikan energi fosil.  Ketua Umum API Prijandaru Effendi mengatakan, panas bumi merupakan energi bersih yang ramah lingkungan, baik sebagai base load sustainable yang bisa berproduksi sampai lebih 100 tahun. Transisi energi harus terus berjalan meskipun masih banyak tantangan yang harus dihadapi di masa mendatang.  ’’Panas bumi merupakan sumber energi yang dapat diandalkan dalam memenuhi kebutuhan energi ramah lingkungan saat ini dan di masa depan sebagai energi yang handal dalam mensuplai kebutuhan beban dasar ketenagalistrikan. Sehingga dapat dikatakan bahwa panas bumi merupakan sumber energi yang unggul," ujarnya dalam konferensi pers secara virtual, Selasa (17/5).  Ia menyampaikan, pihaknya didukung oleh Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan &amp; Konservasi Energi (EBTKE), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia (ESDM) akan menyelenggarakan kegiatan The 8th Indonesia International Geothermal Convention &amp; Exhibition (IIGCE) 2022 pada 14 hingga 16 September 2022 mendatang di Jakarta Convention Center.  Prijandaru menjelaskan, kegiatan IIGCE yang berkolaborasi dengan On Us Asia sebagai penyelenggara ini akan terus berlanjut tahun demi tahun, tantangan demi tantangan, kesempatan demi kesempatan untuk terus berpacu.  ’’Bentuk komitmen ini harus dijalankan dengan melibatkan berbagai pihak baik dari segi pemerintah maupun diluar pemerintah harus bersama-sama berkomitmen mengambil langkah-langkah strategis, terukur, dan berkelanjutan untuk mencapainya,” ucapnya.  Menurutnya, acara forum geothermal ini akan selalu menjadi forum dan momen besar dalam mempertemukan lembaga pemerintah, pembuat kebijakan, pemangku kepentingan, investor, perusahaan jasa, akademisi, dan pakar industri panas bumi untuk berkumpul bersama, berbagi perkembangan terbaru mengenai industri panas bumi.  Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan &amp; Konservasi Energi (EBTKE), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Dadan Kusdiana memaparkan akan memberikan dukungan bagi pengembangan panas bumi dalam mencapai agenda pembangunan ekonomi berkelanjutan dan kemandirian energi nasional.  Sehingga, dalam menjalankan hal ini diperlukan melibatkan berbagai pihak baik dari segi pemerintah maupun di luar pemerintah harus bersama-sama berkomitmen mengambil langkah-langkah strategis, terukur, dan berkelanjutan untuk mencapainya.  ’’Kementerian ESDM melalui Direktorat Jenderal EBTKE terus menjalin komunikasi dengan para pemangku kepentingan, kementerian lembaga terkait, pemerintah daerah, terutama dengan API yang selama ini telah menjadi partner penting dalam pengembangan energi panas bumi,” urainya. (*)

Bumi kian Panas, Energi Fosil Harus Diganti Energi Ramah Lingkungan