<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<div dir="auto"> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/31/fukushima-1958324914.png" alt="PICU KONTROVERSI: Kawasan penyimpanan limbah olahan di PLTN Fukushima (24/8). Pada hari itu pula, Jepang mulai membuang limbah PLTN tersebut ke Pasifik." width="100%">
<figcaption>PICU KONTROVERSI: Kawasan penyimpanan limbah olahan di PLTN Fukushima (24/8). Pada hari itu pula, Jepang mulai membuang limbah PLTN tersebut ke Pasifik.</figcaption>
</figure> <div dir="ltr">&nbsp;</div> <div dir="ltr">JawaPos.com - Pakar Energi Universitas Hasanuddin (Unhas) Prof. Muhammad Bachtiar Nappu mendukung langkah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadlia membangun Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN). Energi nuklir dianggap sebagai salah satu aspek memperkuat ketahanan nasional.</div> <div dir="ltr">&nbsp;</div> <div dir="ltr">&ldquo;Maka PLTN modular dalam bentuk SMR (Small Modular Reactor) itu truly energy security for the future adalah PLTN, tapi dalam bentuk yang small,&rdquo; ujar Bachriar, Minggu (15/2).</div> <div dir="ltr">&nbsp;</div> <div dir="ltr">Bachtiar menilai, Indonesia memiliki sumber daya uranium dan thorium yang menjadi bahan baku dasar nuklir. Sumber daya ini tersebar di banyak daerah seperti di Bangka Belitung, Kalimantan, hingga Mamuju.&nbsp;</div> <div dir="ltr">&nbsp;</div> <div dir="ltr">Teknologi SMR dianggap lebih cocok bagi Indonesia sebagai negara kepulauan karena kapasitasnya lebih kecil dan fleksibel dibanding PLTN konvensional. Reaktor modular ini dapat dibangun bertahap sesuai kebutuhan daerah, terutama untuk memperkuat elektrifikasi wilayah terpencil.</div> <div dir="ltr">&nbsp;</div> <div dir="ltr">&ldquo;Lebih baik dibangun yang small ini daripada PLTN konvensional. Karena PLTN konvensional minimal kapasitasnya 1.000 MW. Tapi kalau small, misalnya 50 MW,&rdquo; jelas Bachtiar.</div> <div dir="ltr">&nbsp;</div> <div dir="ltr">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/energi/017197584/ron-92-kosong-di-spbu-shell-izin-impor-ternyata-masih-digodok-pemerintah"> RON 92 Kosong di SPBU Shell, Izin Impor Ternyata Masih Digodok Pemerintah</a></div> <div dir="ltr">&nbsp;</div> <div dir="ltr">Sementara, Pakar Energi Sekolah Tinggi Teknologi Minyak dan Gas Bumi (STT Migas) Balikpapan, Andi Jumardi menilai, tenaga nuklir merupakan kebutuhan masa depan. Secara nilai pun tergolong ekonomis.</div> <div dir="ltr">&nbsp;</div> <div dir="ltr">&ldquo;Apalagi untuk negara dengan populasi besar seperti Indonesia, karena harganya relatif lebih murah dibanding energi fosil,&rdquo; ujar Andi.</div> <div dir="ltr">&nbsp;</div> <div dir="ltr">Dia menyakini, Indonesia memiliki kemampuan mengembangkan energi nuklir. Adanya kekhawatiran dampak negatif seharusnya pun bisa direda. Pasalnya teknologi saat ini sudah maju.</div> <div dir="ltr">&nbsp;</div> <div dir="ltr">&ldquo;Kalau dari riset yang pernah saya lakukan, dari sisi sumber daya manusia kita sangat kompeten untuk pengembangan energi nuklir. Kita juga punya cadangan uranium di Kalimantan Barat. Kasus Fukushima itu force majeure karena bencana alam yang luar biasa. Dari situ, teknologi terus berkembang untuk mengantisipasi risiko serupa di masa depan,&rdquo; tegasnya.</div> <div dir="ltr">&nbsp;</div> <div dir="ltr">Dukungan juga datang dari Peneliti dari Laboratorium Rekayasa Termal dan Sistem Energi (RTSE) Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Ary Bachtiar Krishna Putra. Dia mendukung pemerintah segera membangun energi nuklir. Nuklir dianggap memiliki banyak keunggulan dibanding energi konvensional lainnya.</div> <div dir="ltr">&nbsp;</div> <div dir="ltr">&ldquo;PLTN itu unggul dari sisi densitas energi. Dengan bahan bakar yang sangat kecil, kita bisa menghasilkan listrik dalam jumlah besar dan stabil,&rdquo; kata Ary.</div> <div dir="ltr">&nbsp;</div> <div dir="ltr">Menurut Ary, dari sisi emisi, PLTN termasuk sumber energi bersih karena tidak menghasilkan karbon dioksida dalam proses pembangkitannya. Hal ini membuat nuklir relevan dengan target penurunan emisi nasional. &ldquo;Secara proses, nuklir itu bersih. Tidak ada emisi karbon, yang ada hanya panas untuk memutar turbin,&rdquo; tandasnya.</div> </div> </div> </div> </div>

Beberapa pakar energi mendukung pembangunan PLTN.  Energi nuklir dianggap sebagai salah satu aspek memperkuat ketahanan nasional.

Pakar Minta Bahlil Bangun PLTN, Energi Nuklir Dianggap Sebagai Kebutuhan Masa Depan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/30/IMG_0081-3099866898.jpeg" alt="Perdana Menteri Kanada Mark Carney dan kepala pemerintahan Provinsi Ontario, Doug Ford, di depan replika reaktor nuklir di Kompleks Energi Darlington, Ontario (The Globe and Mail)" width="100%">
<figcaption>Perdana Menteri Kanada Mark Carney dan kepala pemerintahan Provinsi Ontario, Doug Ford, di depan replika reaktor nuklir di Kompleks Energi Darlington, Ontario (The Globe and Mail)</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;Dunia Barat kembali menempatkan energi nuklir sebagai taruhan strategis dalam kebijakan energi jangka panjang. Setelah puluhan tahun tersendat oleh biaya tinggi dan risiko finansial yang sulit diterima pasar, pemerintah di Amerika Utara dan Eropa kembali mengambil peran dominan.&nbsp; Pergeseran ini didorong bukan hanya oleh agenda transisi energi rendah karbon, tetapi juga lonjakan kebutuhan listrik dari industri dan teknologi global, termasuk pusat data berskala besar yang menopang pengembangan kecerdasan buatan. Perubahan arah tersebut menandai berakhirnya fase panjang ketika pembangunan reaktor nuklir diserahkan pada mekanisme pasar dan modal swasta. Pendekatan itu, yang dimaksudkan untuk melindungi keuangan negara, justru berujung pada minimnya reaktor baru yang benar-benar terbangun. Kini, negara kembali hadir sebagai penanggung risiko utama, dengan implikasi langsung bagi keuangan publik dan pembayar pajak. Dilansir dari The Globe and Mail, Senin (29/12/2025), pergeseran ini tampak jelas di Kanada. Perdana Menteri Kanada Mark Carney dan kepala pemerintahan Provinsi Ontario, Doug Ford berkomitmen menyalurkan dana gabungan 3 miliar dolar Kanada (sekitar 36,8 triliun dengan kurs Rp 12.270 per dolar Kanada) untuk pembangunan pembangkit nuklir baru di Clarington, Ontario, berdekatan dengan Darlington Nuclear Generating Station. Proyek ini menandai kembalinya negara sebagai penjamin utama pembangunan reaktor nuklir di Kanada.&nbsp; Namun, skala intervensi negara tersebut menjadi relatif kecil jika dibandingkan dengan kebijakan Amerika Serikat (AS). Pemerintah AS mengumumkan pembiayaan sedikitnya USD 80 miliar, setara sekitar Rp 1.340 triliun dengan kurs Rp 16.750 per dolar AS, untuk pembangunan reaktor Westinghouse di dalam negeri. Pendanaan tersebut bersumber dari pemerintah Jepang, yang juga menjanjikan tambahan hingga USD 100 miliar untuk reaktor besar serta USD 100 miliar lainnya bagi reaktor modular kecil dari GE Vernova Hitachi. Sejalan dengan perkembangan itu, Badan Energi Internasional (International Energy Agency/IEA) mencatat penguatan dukungan kebijakan terhadap nuklir. &ldquo;Energi nuklir mengalami dukungan kebijakan yang kembali menguat di banyak pasar,&rdquo; tulis IEA dalam laporan November.&nbsp; Meski energi surya dan angin tetap memimpin pertumbuhan pembangkit listrik di negara maju, investasi nuklir telah meningkat lebih dari 70 persen dalam lima tahun terakhir dan berpotensi memenuhi lebih dari sepersepuluh tambahan permintaan listrik dalam satu dekade ke depan. Namun, pengalaman masa lalu menjadi pengingat serius. Reaktor besar di Darlington yang dibangun pada 1980&ndash;1990-an akhirnya menelan biaya 14,5 miliar dolar Kanada, hampir dua kali lipat dari estimasi awal 7,4 miliar dolar Kanada, dengan keterlambatan rata-rata lima tahun per unit. Akibatnya, beban utang Ontario Hydro melonjak tajam dan memicu restrukturisasi besar-besaran pada 1990-an. Upaya mengalihkan risiko ke sektor swasta pun terbukti rapuh. Proyek Hinkley Point C di Inggris menjadi salah satu dari sedikit proyek nuklir yang lolos ketika pendanaan publik dibatasi. Proyek tersebut dibiayai tanpa dana pemerintah langsung melalui skema contracts for difference atau kontrak perbedaan harga yang memberi kepastian harga listrik bagi investor. Namun, kenaikan biaya dan keterlambatan pembangunan membuat model ini sulit direplikasi dan mengurangi minat investor. Analis nuklir Tim Judson menilai kondisi tersebut mencerminkan realitas industri. "Industri swasta sebenarnya tidak tertarik membangun reaktor baru. Semua yang terjadi sekarang bergantung pada keputusan politik pemerintah negara bagian dan federal," ujarnya. Di Kanada, Ontario Power Generation (OPG) menghadapi tantangan serupa. "Kami telah mencoba banyak cara untuk menggandeng investor institusional, namun belum berhasil," kata CFO OPG, Aida Cipolla. Negara akhirnya turun tangan melalui pinjaman dan penyertaan modal, dengan harapan kepemilikan tersebut dapat dilepas setelah proyek beroperasi dan risikonya menurun. Pada akhirnya, kebangkitan kembali energi nuklir di Barat mencerminkan pilihan strategis di tengah lonjakan kebutuhan energi global dan keterbatasan investasi swasta. Namun satu hal tetap konsisten: jika pengendalian biaya dan jadwal gagal dijaga, risiko terbesar hampir pasti kembali bermuara pada publik.

Kebangkitan nuklir Barat membawa konsekuensi fiskal yang signifikan, dengan risiko finansial yang pada akhirnya kembali ditanggung publik.

Dunia Barat Kembali Bertaruh pada Energi Nuklir dengan Dana Publik di Tengah Lonjakan Kebutuhan Energi Global

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/25/IMG_2144-2007628057.jpeg" alt="Ilustrasi uji coba robot tahan radiasi terbesar di dunia (Dok. Interesting Engineering)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi uji coba robot tahan radiasi terbesar di dunia (Dok. Interesting Engineering)</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;Tiongkok kembali menunjukkan ambisinya dalam pengembangan energi nuklir berbasis fusi dengan menguji sistem robot tahan radiasi terbesar yang pernah dibuat.&nbsp; Robot ini dirancang untuk melakukan perawatan reaktor fusi masa depan, sebuah langkah penting menuju pencapaian proyek "matahari buatan" yang telah lama menjadi tujuan strategis negeri itu. Adapun sistem kendali jarak jauh dengan tiga lengan tersebut telah berhasil melewati evaluasi para ahli.&nbsp; Menurut Science and Technology Daily, lengan utama robot mampu mengangkat beban hingga 60 ton dengan tingkat presisi luar biasa, termasuk penempatan akurat dalam margin hanya 4 milimeter. Dengan kemampuan tersebut, kapasitasnya jauh melampaui sistem robotik lain yang saat ini digunakan dalam industri nuklir. Dilansir dari South China Morning Post, Rabu (24/9/2025), kemampuan robot ini bahkan mengungguli teknologi serupa dari Jepang. Mitsubishi Heavy Industries, misalnya, hanya memiliki lengan robot sepanjang 7 meter dengan beban maksimal 2 ton atau setara sekitar 4.410 pon. Perbandingan ini menegaskan keunggulan Tiongkok dalam menghadirkan teknologi kelas dunia untuk lingkungan ekstrem. Selain lengan utama, dua lengan tambahan robot juga dirancang dengan fleksibilitas tinggi. Kedua lengan tersebut mampu kembali ke titik semula dengan akurasi &plusmn;0,01 milimeter. Fitur ini membuatnya masuk kategori sistem robotik paling presisi di bidang teknologi fusi. Robot raksasa ini merupakan bagian dari proyek besar Comprehensive Research Facility for Fusion Technology (CRAFT), sebuah pusat penelitian yang menjadi fondasi pengembangan teknologi fusi di Tiongkok.&nbsp; Proyek ini dijuluki "Kuafu", merujuk pada tokoh mitologi Tiongkok yang legendaris karena berusaha menangkap matahari. Julukan itu dipilih untuk menggambarkan ambisi Tiongkok menciptakan "matahari buatan" melalui energi fusi. Fasilitas penelitian ini berlokasi di Hefei, Provinsi Anhui, dan dikelola oleh Institute of Plasma Physics di bawah naungan Chinese Academy of Sciences. Peneliti utama proyek, Pan Hongtao, menekankan bahwa pengembangan ini bukanlah proses sederhana. "Kami harus mengatasi tantangan besar terkait material, struktur robot, kemampuan sensor, sistem kendali, hingga keandalan. Hasilnya adalah mesin yang dapat beroperasi di lingkungan ekstrem dengan beban berat dan tingkat presisi yang belum pernah ada sebelumnya," ujarnya. Teknologi yang lahir dari pengembangan robot ini diproyeksikan mendukung beroperasinya perangkat fusi generasi baru, baik di dalam negeri maupun internasional. Salah satunya adalah proyek Burning Plasma Experimental Superconducting Tokamak di Hefei yang ditargetkan rampung pada 2027, serta ITER (International Thermonuclear Experimental Reactor) di Prancis, proyek kolaborasi 35 negara yang juga menggunakan sistem robotik dengan kapasitas beban hingga 45 ton. Lebih jauh, Pan menambahkan bahwa teknologi serupa dapat diaplikasikan di bidang lain. "Penerapan teknologi ini dapat diperluas ke sektor perawatan pembangkit nuklir, kedirgantaraan, operasi mesin berat, hingga misi penyelamatan darurat," kata Pan menegaskan. Saat ini, lebih dari 300 ilmuwan dan insinyur tengah terlibat dalam pengembangan CRAFT, yang diharapkan selesai pada akhir tahun. Dengan pencapaian ini, Tiongkok semakin memantapkan posisinya sebagai salah satu pemain utama dalam perlombaan global menuju energi fusi yang aman, bersih, dan berkelanjutan. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/teknologi/016619857/nvidia-investasi-rp-1665-triliun-ke-openai-perkuat-aliansi-strategis-dua-raksasa-ai-dalam-persaingan-global">Nvidia Investasi Rp 1.665 Triliun ke OpenAI, Perkuat Aliansi Strategis Dua Raksasa AI dalam Persaingan Global</a>

Tiongkok menguji robot tahan radiasi terbesar di dunia yang mampu mengangkat beban hingga 60 ton dengan presisi tinggi.

Perlombaan Energi Fusi Global: Tiongkok Uji Robot Tahan Radiasi Terbesar Dunia untuk Wujudkan Proyek 'Matahari Buatan'

&nbsp; &nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/28/luhut-doorstop-perdana-3884900504.jpg" alt="Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan" width="100%">
<figcaption>Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan ditunjuk Presiden Joko Widodo sebagai Ketua Tim Percepatan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN)/, Nuclear Energy Program Implementing Organization (NEPIO). &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; <div id="gtx-trans" style="position: absolute; left: 152px; top: 1839.25px;">&nbsp;</div>

Luhut Binsar Pandjaitan ditunjuk Presiden Joko Widodo sebagai Ketua Tim Percepatan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir

Luhut Mengaku Mengkhawatirkan Hal Ini saat Ditunjuk Jokowi Pimpin Percepatan Pembangunan PLTN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/Jokowi-Putin-antara.jpg" alt="Presiden Rusia Vladimir Putin (kanana) dan Presiden RI Joko Widodo menghadiri upacara penandatanganan setelah pertemuan di kediaman resmi Bocharov Ruchei di Sochi, Rusia, 18 Mei 2016. (ANTARA/Reuters/Sergei Karpukhin)" width="100%">
<figcaption>Presiden Rusia Vladimir Putin (kanana) dan Presiden RI Joko Widodo menghadiri upacara penandatanganan setelah pertemuan di kediaman resmi Bocharov Ruchei di Sochi, Rusia, 18 Mei 2016. (ANTARA/Reuters/Sergei Karpukhin)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Presiden Rusia Vladimir Putin menawarkan kerjasama kepada pemerintah Indonesia untuk membangun Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di Ibu Kota Negara (IKN) baru Nusantara di Kalimantan Timur.  Tawaran ini disampaikan Putin secara langsung kepada Presiden Joko Widodo saat berkunjung ke Rusia akhir bulan Juni kemarin. Bahkan, Putin menyatakan, Rosatom State Corporation mempunyai pengalaman, kompetensi dan keandalan teknologi dalam pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN).  Pengamat Intelijen dan Keamanan Stanislaus Riyanta mengatakan, tawaran kerjasama membangun energi nuklir dari Rusia itu dinilai bagus karena menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara berpengaruh dan penting.  “Kalau tawaran itu sangat bagus karena menunjukkan adalah Indonesia negara berpengaruh, dan mereka memandang Indonesia sebagai negara yang penting bagi mereka, untuk itu perlu dipertimbangkan,” kata Stanislaus Riyanta saat dihubungi, Selasa (12/7).  Berdasarkan pengalaman, kompetensi dan keandalan teknologi yang dimiliki oleh Rosatom, tawaran Putin untuk mengembangkan PLTN di Indonesia tawaran bagus dan perlu dipertimbangkan karena bisa meningkatkan kemampuan SDM yang ada di Indonesia.  “Tawaran itu bagus juga, karena Rusia cukup bagus mengembangkan energi nuklir, namun lebih baik tidak dalam bentuk investasi, tapi kalau Indonesia mau ngambil baiknya dalam peningkatan SDM,” tambahnya.  Stanislaus Riyanta menjelaskan, Indonesia merupakan negara yang kaya dengan sumber daya alam untuk pengembangan energi nuklir, seperti energi terbarukan, panas bumi matahari yang masih melimpah. Namun, Pemerintah Indonesia harus mempertimbangkan tawaran tersebut secara matang, dan baiknya diambil dalam bentuk pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia.  “Saya kira Indonesia memiliki SDM yang cukup banyak, kita melimpah SDM tapi aplikasi nuklir masih terbatas di Indonesia. Kita juga punya banyak pilihan energi lain misalnya energi terbarukan panas bumi, matahari kan masih banyak disini, jadi pengembangan SDM bisa dilakukan. Lebih baik kalau bantuannya berupa pengembangan SDM-SDM dan dikirim ke Rusia atau negara-negara lain yang pengembangan nuklirnya sangat maju dan mereka kembangkan disini,” jelasnya.  Sementara itu, Pengamat ekonomi energi dari Universitas Gadjah Mada Fahmy Radhi mengatakan, dengan pengalaman, kompetensi dan keandalan teknologi dalam pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN), tawaran Putin untuk mengembangkan PLTN di Indonesia layak diterima.  "Rosatom telah mengembangkan PLTN yang terbesar di Rusia, yakni Novovoronezh Unit 6, yang berkapasitas 1.200 MW di Voronezh," ujar Fahmy Radhi  Menurut Fahmy, PLTN termasuk energi bersih, yang dapat melengkapi bauran energi baru terbarukan (EBT) pembangkit listrik di Indonesia.  Selain di darat, Roastom juga membangun PLTN Terapung KLT-40S, yang dapat berlayar menjelajahi sejauh 5.000 Km, dengan kapasitas sebesar 80 MW.  Rosatom saat ini menggunakan teknologi nuklir generasi terbaru, tipe reaktor VVER 1200 dengan teknologi generation 3 Plus yang merupakan pertama di dunia, dengan masa operasi selama 60 tahun.  "PLTN sekaligus dapat mengatasi kelemahan Pembangkit Tenaga Surya dan Bayu, yang tidak dapat memasok listrik secara penuh sepanjang waktu, karena sifatnya intermittent, yang tergantung cahaya matahari dan hembusan angin," pungkasnya

Pakar Anggap Tawaran Nuklir Putin Bisa Kembangkan EBT di Indonesia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/11/arcandra-beberkan-tantangan-pembangunan-pltn_m_166500.jpeg" alt="Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar" width="100%">
<figcaption>Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah berencana membuat Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di Indonesia. Tujuannya tentu ingin mencari sumber energi lainnya yang lebih efisien. Sayangnya, pembangunan PLTN tidak serta merta bisa dibangun begitu saja. Ada tantangan yang harus dilalui pemerintah agar pembangunan PLTN bisa terealisasi. Wakil Menteri ESDM, Arcandra Tahar mengungkapkan, tantangan itu hadir dari sisi komersial. Pemerintah harus mencari solusi agar pengembangan pembangkit listrik harus berbiaya murah namun tetap optimal. Sebab jika tidak, PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) akan terbebani dalam pengoperasionalan pembangkit tersebut. "Kita lebih fokus kepada yang aspek komersial, bisnis, kalau harga lebih mahal akan ada subsidi. Apakah akan membebani PLN? Iya. Ada yang bilang harga biaya pokok produksi (BPP) bisa dibawah 9-13 sen. Tapi itu nggak ada bukti," ujarnya dalam konferensi pers di Kementerian ESDM, Jumat (3/11) malam. Di sisi lain, banyak yang menilai tantangan dari pembangunan PLTN adalah dari sisi peraturannya. Pengembangan PLTN juga terkendala oleh beberapa masalah terkait implementasi di lapangan. "Ada orang melihat dari sisi peraturan, strategi, tapi dalam UU itu nggak membahas tidak boleh membangun nuklir, tapi boleh," tandasnya.&nbsp;

Arcandra Beberkan Tantangan Pembangunan PLTN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/11/ini-syarat-agar-pltn-bisa-dibangun-di-indonesia_m_166489.jpeg" alt="Ilustrasi Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar berbicara kemungkinan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di Indonesia. Salah satu pertimbangannya adalah soal harga Biaya Pokok Produksi (BPP) dari energi nuklir. Sebab, dalam aturan yang ditetapkan pemerintah, BPP harus tidak boleh lebih mahal dari 7,9 sen atau Rp 1.066 per kWh (kilo watt hour). Jika lebih dari itu, pembangunan PLTN sangat dimungkinkan tidak terjadi. "Kebijakan kita di ESDM, kalau untuk di bawah BPP Nasional maka kalau itu masuk, maka PLTN ada kemungkinan bisa dibangun," ujarnya di Kementerian ESDM, Jumat (3/11) malam. Faktor lainnya, pemerintah juga mempertimbangkan kesiapan masyarakat dalam menerima energi nuklir. Sebab, selama ini masyarakat tak pernah bersinggungan dengan energi nuklir. "Culture kita mampu nggak menerima soal PLTN ini. Karena membutuhkan budaya yang disiplin. Ini perlu usaha kita semua kalau diputuskan dibangun," tuturnya. Meski demikian, pihaknya akan terus mematangkan kajian penggunaan energi nuklir untuk bahan bakar listrik. Pemerintah mencoba mencari efisiensi dalam pemanfaatan energi nuklir agar masyarakat bisa menikmati listrik dengan biaya murah. "Tetap ada pro dan kontra. Posisi kita di kementerian kalau dari sisi komersil itu murah ada kemungkinan bisa dibangun. Tapi kalau lebih mahal ya tidak," tandasnya.&nbsp;

Ini Syarat Agar PLTN Bisa Dibangun di Indonesia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/11/gali-potensi-pemanfaatan-energi-nuklir-ini-yang-dilakukan-pemerintah_m_166481.jpeg" alt="Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar" width="100%">
<figcaption>Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah menjajaki kemungkinan penggunaan nuklir sebagai bahan bakar Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN). Penggunaan nuklir merupakan bagian dari pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT). Hanya saja, pengembangan dari pemanfaatan energi nuklir masih dalam kajian. Ada banyak pertimbangan sebelum akhirnya energi nuklir bisa digunakan. Salah satunya adalah perihal kesiapan masyarakat dalam menerima energi nuklir. Pasalnya, saat ini masih banyak masyarakat yang menolak keberadaan energi nuklir di wilayah mereka. Masyarakat khawatir jika energi nuklir akan memberi dampak buruk kepada kesehatan mereka. Apalagi, beberapa studi menyebutkan jika efek dari energi nuklir dapat menyebabkan kanker. "Kita membahas kesiapan masyarakat dalam menerima pembangkit ini. Memang studi pernah dilakukan. Karena ini syndrome, kalau bukan di daerah saya boleh saja nuklir," kata Wakil Menteri ESDM, Arcandra Tahar dalam konferensi pers di Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (3/11) malam. Untuk itu, pihaknya akan melakukan studi lebih lanjut terhadap pengembangan energi nuklir. Diharapkan, kedepannya ada temuan yang dapat membuat masyarakat bisa menerima energi nuklir di wilayah mereka. "Ini perlu dilakukan kesiapan kembali bagaimana masyarakat bisa menerima ini," tandasnya.&nbsp;

Gali Potensi Pemanfaatan Energi Nuklir, Ini Yang Dilakukan Pemerintah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/10/eliminasi-ancaman-terorisme-bapeten-tambah-alat-proteksi-nuklir_m_164897.jpeg" alt="Dr Khoirul Huda dari Bapeten saat tampil sebagai pembicara, Kamis (26/10)" width="100%">
<figcaption>Dr Khoirul Huda dari Bapeten saat tampil sebagai pembicara, Kamis (26/10)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menyusul ancaman terutama dari teroris yang menggunakan nuklir sebagai bahan bakunya, maka Indonesia setidaknya membutuhkan 126 sinyal proteksi nuklir. Masalahnya saat ini menurut pihak Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten) Indonesia, di Indonesia baru terpasang enam pemancar berupa Radiology Delta Monitoring System (RDMS). "Sekarang ini baru ada (terpasang) enam di Pulau Jawa," ungkap Dr Khoirul Huda, Deputi Perizinan dan Inspeksi Bapeten saat tampil sebagai pembicara pada Penganugerahan Bapeten Safety and Security Award 2017 di Jakarta, Kamis (26/10). Khoirul menyebut, RDMS yang dipasang kebanyakan produk impor dari Eropa. Bapeten mengusahakan pengadaan alat setiap tahun tergantung dari anggaran yang ada. "Impor dari Eropa kebanyakan RDMS. Kita usahakan setiap tahun," ungkap Khoirul. Khoirul menambahkan, tentang perlunya partisipasi masyarakat dalam hal ikut melakukan pengawasan terhadap penggunaan atau pemanfaatan energi nuklir. "Dalam hal penyelenggaraan perizinan, kami sudah menerapkan perizinan secara online sehingga lebih mudah bagi pengguna, lebih transparan, akuntabel, dan tentunya prosesnya lebih cepat," tukas Khoirul. Ke depan menurut Kepala Bapeten Jazi Eko Istianto, di tahun 2018 akan menambah enam RDMS. Alat tersebut akan di pasang di daerah perbatasan. "Karena keterbatasan dana, jadi enam dulu. Mungkin kita sebar, tiap satu pulau satu dulu. Terutama daerah perbatasan," papar Istiyanto.

Eliminasi Ancaman Terorisme, Bapeten Tambah Alat Proteksi Nuklir

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#energi nuklir

Berita Terkini