<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/1/2026/03/02/edc59f9b-1b33-4862-8bb0-570b1e1918af-3285291505.jpg" alt="CEO Arsari Group, Hashim S. Djojohadikusumo. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>CEO Arsari Group, Hashim S. Djojohadikusumo. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemerintah tengah melakukan pengembangan&nbsp;Lapangan Gas Mako di Wilayah Kerja Duyung, lepas pantai Kepulauan Anambas, Provinsi Kepulauan Riau. Proyek ini merupakan investasi strategis&nbsp;yang dikembangkan melalui kerja sama pemerintah, WNEL sebagai operator, dan PT Nations Natuna Barat. Terkait itu, SKK Migas bersama Conrad Asia Energy menggelar upacara penandaan dimulainya tahap implementasi Final Investment Decision (FID).&nbsp;Sebagai bagian dari upaya memastikan kepastian komersialisasi gas, WNEL telah menandatangani Perjanjian Jual Beli Gas (Gas Sales Agreement/GSA) dengan PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) sebagai offtaker. Acara tersebut dihadiri Kepala SKK Migas Djoko Siswanto serta pengusaha Hashim S. Djojohadikusumo. Turut hadir perwakilan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, PT PLN EPI, Bank Negara Indonesia, serta jajaran manajemen SKK Migas. Penandatanganan GSA tersebut menjadi fondasi penting dalam mendukung kelayakan proyek sekaligus menjamin penyerapan produksi gas Lapangan Mako untuk kebutuhan pembangkit listrik nasional. &ldquo;Keputusan investasi ini menunjukkan komitmen kuat pemerintah dan KKKS untuk mempercepat pengembangan lapangan gas potensial. Lapangan Gas Mako diharapkan memberikan kontribusi signifikan terhadap produksi gas nasional serta mendukung kebutuhan energi dalam negeri,&rdquo; ujar&nbsp;Kepala SKK Migas Djoko Siswanto di Jakarta, Senin (2/3). Djoko mengatakan, SKK Migas akan mengawal proyek&nbsp;agar berjalan sesuai rencana.&nbsp;Pemerintah juga&nbsp;mengedepankan aspek keselamatan kerja dan kepatuhan terhadap regulasi. Pengembangan Proyek Mako memasuki rangkaian fase utama mulai dari Pre FID pada 2025 hingga mencapai First Gas pada Q4 2027. Kegiatan mencakup engineering, procurement, konstruksi, pengeboran, instalasi offshore, hingga commissioning dan start up. Proyek ini ditargetkan dapat beroperasi sesuai jadwal untuk mendukung kebutuhan energi nasional. Sementara itu, CEO Arsari Group, Hashim S. Djojohadikusumo&nbsp;mengatakan, keterlibatan pihaknya dalam pengembangan Lapangan Gas Mako merupakan bagian dari komitmen jangka panjang untuk mendukung ketahanan energi nasional. &ldquo;Dengan pengalaman panjang dan teruji sektor migas serta dukungan pembiayaan yang solid, kami optimistis proyek ini dapat dijalankan secara profesional, tepat waktu, dan memberikan kontribusi nyata bagi penerimaan negara serta penguatan ketahanan energi Indonesia,&rdquo; kata Hashim. &nbsp;

Pemerintah tengah melakukan pengembangan Lapangan Gas Mako di Wilayah Kerja Duyung, lepas pantai Kepulauan Anambas.

Proyek Lapangan Gas Mako Riau Fase Utama Mulai, Hashim Yakin Bisa Berjalan Tepat Waktu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/09/WhatsApp-Image-2025-05-09-at-114354-1175406038.jpeg" alt="ILUSTRASI: Kapal tongkang pengangkut batu bara melintas di Sungai Musi, Palembang,Sumatera Selatan. (Nova Wahyudi/Antara)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: Kapal tongkang pengangkut batu bara melintas di Sungai Musi, Palembang,Sumatera Selatan. (Nova Wahyudi/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Bisnis batu bara memiliki harapan besar di tengah lesunya kondisi ekoonomi global. PT Sumber Global Energy Tbk (SGER), perusahaan asal Indonesia mendapat kepercayaan memimpin konsorsium TGS. SGER meraih kontrak perdagangan batu bara dengan COALIMEX, sebuah perusahaan trading batu bara yang berada di bawah Ministry of electricity and coal Vietnam pada Senin (5/5). Konsorsium TGS yang dipimpin SGER menandatangani kontrak impor batu bara antrasit yang memiliki kalori tinggi, sesuai paket pengadaan No 01/2024/TNK-CLM. "Nilai kotraknya senilai USD 10 juta dan akan terus bertambah. Capaian ini merupakan hasil dari proses pengadaan yang disetujui lewat Keputusan No 30T tertanggal 23 Januari 2025, serta dokumen persetujuan hasil evaluasi lelang dari entitas pengadaan" papar Direktur Utama SGER Welly Thomas dalam keterangannya yang diterima pada Jumat (9/5). Welly mengatakan, kontrak pengadaan batu bara antrasit dengan COALIMEX menjadi bagian penting dari upaya memenuhi kebutuhan energi nasional serta memperkuat kerja sama internasional di sektor energi. COALIMEX adalah perusahaan yang berpengalaman lebih dari 40 tahun di perdagangan batu bara dunia dengan merek Coalimex. Saat awal dibentuk pada 1 Januari 1982, COALIMEX merupakan perusahaan material (batu bara) di bawah Kementerian Listrik dan Batu bara Vietnam. Selanjutnya berkembang menjadi perusahaan ekspor-impor batu bara dan material (Coalimex) di bawah Kementerian Pertambangan dan Batubara Vietnam. Kemudian bergeser di bawah Kementerian Perindustrian dan Perdagangan. Sedangkan SGER merupakan perusahaan terbuka yang berfokus pada perdagangan batu bara dunia asal Indonesia. Perusahaan itu didirikan oleh Welly Thomas pada 17 Maret 2008 dan kini menjadi emiten yang bisa diperhitungkan di bursa. Kontrak dagang batu bara dengan Vietnam sudah sering dilakoni. Misalnya pada 26 Maret 2025, SGER melalui anak usahanya, Hineni Seven Resources DMCC, menandatangani kontrak penjualan batu bara dengan VIMC Shipping Company, perusahaan Vietnam juga. Nilai kontrak penjualan 500.000 ton batu bara itu mencapai USD 35,7 juta atau setara Rp 601 miliar. Sepanjang 2025, SGER membukukan penjualan batu bara senilai Rp 14 triliun. Pasar ekspornya terus meluas hingga Tiongkok, Malaysia, India, Filipina dan Bangladesh. &ldquo;Pada 2020 setelah kita listing di Bursa Efek Indonesia, omzet kami naik terus sampai tahun lalu, kita mencapai Rp14 triliun,&rdquo; kata Welly. Berdasarkan laporan keuangan kuartal III-2024, pendapatan SGER mencapai Rp 10,88 triliun alias naik sebesar 14,30 persen ketimbang kuartal III-2023 sebesar Rp 9,52 triliun. Kenaikan pendapatan dalam sembilan bulan pada 2024 itu, didorong kenaikan penjualan batu bara dan nikel. Dari penjualan batu bara sebesar Rp 10,65 triliun, atau naik 12,84 persen secara tahunan (year on year/yoy). Sedangkan penjualan nikel SGER juga melesat 211,96 persen menjadi Rp 228,52 miliar ketimbang kuartal III-2023 sebesar Rp 73,25 miliar.

Bisnis batu bara memiliki harapan besar di tengah lesunya kondisi ekoonomi global. PT Sumber Global Energy Tbk (SGER), perusahaan Indonesia.

Impor Batu Bara dari Vietnam untuk Penuhi Kebutuhan Energi Nasional

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/13/1000547957-3064319722.jpg" alt="Aramada PT Pertamina International Shipping (PIS) bertanggung jawab atas distribusi energi nasional. (PT Pertamina International Shipping)" width="100%">
<figcaption>Aramada PT Pertamina International Shipping (PIS) bertanggung jawab atas distribusi energi nasional. (PT Pertamina International Shipping)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Menyambut ulang tahun yang ke-76, PT Pertamina International Shipping (PIS) terus memperkuat komitmen terhadap transportasi dan distribusi energi nasional. Dari Sabang hingga Merauke. Terbukti sepanjang 2024, PT Pertamina International Shipping telah mengangkut lebih dari 161 miliar liter BBM dan LPG, yang didistribusikan dengan lebih dari 20 ribu perjalanan laut. &rdquo;Fokus ini juga selaras dengan akselerasi pencapaian visi Asta Cita, utamanya terkait swasembada energi. Yakni memastikan distribusi energi merata dari Sabang sampai Merauke,&rdquo; ujar CEO PIS Yoki Firnandi. Saat ini, PT Pertamina International Shipping mengelola lebih dari 700 kapal yang beroperasi selama 24 jam (non stop). Sebanyak 300 kapal di antaranya merupakan tanker pengangkut energi dan petrokimia. Sedangkan 400 kapal lainnya adalah kapal pendukung dari PT Pertamina Trans Kontinental (PTK). Tak hanya itu, PIS juga menambah 11 armada tanker untuk memperkuat keandalan dalam mengantarkan energi. &rdquo;Sebagian besar tanker itu Very Large Gas Carrier (VLGC). Ini kapal gas raksasa ramah lingkungan dan menjadi simbol dukungan PIS dalam akselerasi transisi energi menuju Net Zero 2060,&rdquo; imbuh Yoki. Tak hanya nasional, lanjut dia, kapal-kapal Pertamina International Shipping juga telah melayani 65 rute global. Mulai dari Singapura, Dubai, London, Afrika, Eropa, hingga negara baltik (Estonia, Latvia, dan Lithuania). Berkat strategi yang diusung, PIS berhasil mencatatkan pendapatan sebesar USD 1,72 miliar pada semester I (Januari-Juni) 2024. Angka ini naik 6 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. &rdquo;Keberhasilan ini mencerminkan transformasi bisnis yang konsisten dan fokus perusahaan dalam mendukung visi Indonesia sebagai negara berketahanan energi,&rdquo; ucap Yoki Firnandi.

PT Pertamina International Shipping (PIS) terus memperkuat komitmen terhadap transportasi dan distribusi energi nasional

Raup Omzet USD 1,72 Miliar, Ini Strategi Cerdas Pertamina Kendalikan Distribusi Energi Nasional

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/03/20221101075351729_e81b7bedd9d5406f91e4c5efafc6a600-1068973104.jpg" alt="Pekerja beraktivitas memantau kinerja turbin gas PGT di ruang Operator Turbin Gas Pertamina Hulu Rokan." width="100%">
<figcaption>Pekerja beraktivitas memantau kinerja turbin gas PGT di ruang Operator Turbin Gas Pertamina Hulu Rokan.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Pemerintah terus berupaya mengoptimalkan kebutuhan gas bumi&nbsp;domestik dengan tetap menjaga nilai ekonominya. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) hingga saat ini tengah berusaha mematangkan komersialisasi gas tersebut. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Tutuka Ariadji mengungkapkan, sampai Agustus 2023, tercatat volume pemanfaatan gas bumi domestik mencapai 3,725 BBTUD. Nilai pemanfaatannya cenderung meningkat sejak 2012. Volume itu juga dinilai lebih tinggi dibandingkan dengan ekspor. Untuk saat ini, pemanfaatan gas bumi di sektor industri mencakup 28,52 persen, disusul pupuk 12,62 persen, dan ketenagalistrikan sebesar 12,22 persen. Sedangkan sisanya adalah ekspor sebesar 23,43 persen dan gas pipa 8,18 persen. Ariadji mengatakan, jika dari total produksi sebesar 5.446,90 BBTUD, 68 persennya digunakan untuk dalam negeri. Jadi itu merupakan suatu perkembangan yang menuju kemandirian energi nasional. &rdquo;Kita harap hilirisasi itu dapat meningkatkan daya saing industri nasional dan juga ketahanan energi nasional, sekaligus juga untuk kemandirian nasional dan sektor terkait,&rdquo; ungkap Tutuka Ariadji. Ariadji mengatakan, jumlah permintaan terus meningkat di beberapa negara tujuan ekspor seperti Tiongkok, Korea, Jepang, dan Taipei. &rdquo;Untuk Indonesia, paling besar permintaannya itu Tiongkok. Kemudian untuk natural gas export by pipeline dengan pipa terbanyak itu ke Singapura, kemudian ke Malaysia. Tentu ini memberikan total penerimaan yang cukup besar,&rdquo; ucap Ariadji. Cadangan gas bumi nasional sendiri saat ini cukup besar yakni 54.830,40 BSCF atau 54,83 TSCF yang dinyatakan proven, probable, dan possible (3P) dari lapangan migas yang tersebar di Sumatra, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan cadangan tersebut dengan cara memberikan kemudahan dalam melakukan eksplorasi baik dari faktor komunikasi, proses penguasaan wilayah kerja, pengelolaan wilayah kerja hingga insentif. &rdquo;Potensi gas di Indonesia sangat banyak, sehingga kita perlu memanfaatkan gas tersebut di waktu yang akan datang,&rdquo; papar Tutuka Ariadji. &nbsp;

Pemerintah terus berupaya mengoptimalkan kebutuhan gas bumi domestik dengan tetap menjaga nilai ekonominya

Pemenuhan Gas Domestik Tetap Jadi Prioritas, Dirjen Migas: Menuju Kemandirian Ekonomi Energi Nasional

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kemandirian-energi-nasional-tak-bisa-ditunda-lagi_m_.jpg" alt="Ilustrasi PLTA." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi PLTA.</figcaption>
</figure>JawaPos.com -&nbsp; Pembangunan pembangkit listrik berbasis energi terbarukan merupakan kebutuhan nasional yang sudah tidak bisa ditunda lagi. Pertumbuhan penduduk dan ekonomi membuat permintaan pasokan listrik terus meningkat sehingga sumber daya ketenagalistrikan berbasis energi terbarukan di seluruh Indonesia perlu dioptimalkan secara lestari. Pengamat energi, Marwan Batubara, di Jakarta, Selasa (14/8), mengatakan, pemanfaatan energi terbarukan sebagai sumber pasokan listrik akan menghemat devisa dan anggaran negara. Selama ini, biaya produksi listrik PLN mahal karena sebagian besar pembangkitnya berbasis diesel sehingga dibutuhkan impor solar yang banyak dan berkonsekuensi menekan kurs rupiah terhadap dollar AS. Marwan menegaskan, Indonesia harus mewujudkan kemandirian energi dengan mengoptimalkan energi baru dan terbarukan untuk memenuhi kebutuhan nasional. "Pembangkit listrik dari energi baru dan terbarukan sangat lestari dan sampai sekarang belum ada dampak negatifnya terhadap lingkungan, terutama hutan," ujar Marwan. Sementara itu, pembangunan pembangkit listrik berbasis energi terbarukan tidak akan berdampak negatif terhadap kelestarian lingkungan. Demikian juga pembangunan energi terbarukan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Batang Toru di Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, yang berada di luar kawasan hutan dan berjalan sesuai rekomendasi Pemerintah Indonesia dan standar internasional. &ldquo;Sesuai SK 579/Kemenhut, itu lokasi APL. Jadi sejak awal memang bukan kawasan hutan,&rdquo; tegas Fitri Nur, staf Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan (PEH) Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Sumut di Medan, Senin (13/8). Secara garis besar, dia menjelakan bahwa rekomendasi yang mereka keluarkan cukup banyak, termasuk reboisasi penanaman pohon di daerah yang sempat berubah jadi perkebunan warga di dalam lokasi izin bekerja yang diperoleh PLTA Batang Toru. Sejauh ini, Fitri melihat pelaksana proyek PLTA Batang Toru komitmen menjalankan rekomendasikan tersebut. &ldquo;Kami lihat beberapa sudah dikerjakan. Pastinya step by step, karena rekomendasi yang kami kelarkan memang sangat banyak,&rdquo; ujarnya. Menurut data PEH Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Sumut, rekomendasi-rekomendasi yang bisa menjamin kelestarian lingkungan, termasuk memelihara jalur lintasan satwa liar di dalam hutan juga telah diberikan. Pembangunan fasilitas ini membuat proyek tersebut akan berjalan tanpa menimbulkan dampak negatif bagi kelestarian lingkungan. PLTA Batang Toru merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional&lrm; Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla untuk mendorong pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi ke luar Pulau Jawa. Proyek ini menggunakan energi baru terbarukan yang menjadi perhatian utama Presiden Jokowi dan Wapres Kalla berkaitan mengantisipasi perubahan iklim. Proyek ini merupakan pembangkit energi terbarukan yang ditargetkan beroperasi tahun 2022. Pembangkit berteknologi canggih ini didesain irit lahan dengan hanya memanfaatkan badan sungai seluas 24 hektare (ha) dan lahan tambahan di lereng yang sangat curam seluas 66 ha sebagai kolam harian untuk menampung air. Air kolam harian tersebut akan dicurahkan melalui terowongan bawah tanah menggerakkan turbin yang menghasilkan tenaga listrik sebesar 510 MW. PLTA Batang Toru sangat efisien dalam penggunaan lahan, terutama jika dibandingkan dengan Waduk Jatiluhur di Jawa Barat yang membutuhkan lahan penampung air seluas 8.300 Ha untuk membangkitkan tenaga listrik berkapasitas 158 MW.

Kemandirian Energi Nasional Tak Bisa Ditunda Lagi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/12/pemerintah-pusat-dan-daerah-harus-sinergi-kelola-energi-nasional_m_172029.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arcandra Tahar mengatakan pentingnya Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) dan Rencana Umum Energi Daerah (RUED) untuk pengelolaan energi di Indonesia. RUEN merupakan kebijakan Pemerintah pusat mengenai rencana pengelolaan energi tingkat nasional yang menjadi penjabaran dan rencana pelaksanaan Kebijakan Energi Nasional (KEN) yang bersifat lintas sektor untuk mencapai sasaran yang ditetapkan. Demikian pengertian yang tercantum pasal 1 Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 22 Tahun 2017 tentang RUEN. Sementara RUED adalah kebijakan pemerintah daerah mengenai rencana pengelolaan energi yang merupakan penjabaran dan rencana pelaksanaan RUEN yang bersifat lintas sektoral untuk mencapai sasaran RUEN. &ldquo;Semoga RUED yang terbentuk sinkron dengan RUEN yang sudah ada. RUEN ini intinya kita mau apa, prinsip dasarnya adalah penyusunan RUED ini akan menentukan arah dan kebijakan yang selaras dengan RUEN. Jadi RUEN harus sejalan dengan RUED," ujarnya dalam keterangan tertulis, Sabtu (2/12). Pokok kedua, jelas Arcandra, RUEN dan RUED harus bersinergi dengan rancangan pembangunan nasional yang bersifat lintas sektoral. Selanjutnya, rancangan RUED harus berbasis pada pemanfaatan energi setempat. &ldquo;Kedua, mensinergikan rancangan RUED dengan rancangan pembangunan lainnya, bersifat lintas sektoral, dan yang ketiga berbasis pada pemanfaatan energi setempat yang sesuai dengan kebutuhan daerah. Selain itu kegiatan yang disusun dalam dokumen RUED harus terukur dengan peran kelembagaan daerah yang jelas dalam mencapai target RUEN, juga memperhatikan keselarasan yang berkembang di daerah&rdquo;, jelas dia. Pokok lainnya dari RUEN adalah untuk peningkatan nilai tambah sumber daya energi setempat. Arcandra menekankan, peningkatan nilai tambah ini penting untuk masuk dalam rancangan RUED, sehingga pemerintah daerah dituntut untuk dapat melihat kearifan lokal daerahnya masing-masing. Pengelolaan sumber daya energi yang dimiliki oleh masing-masing daerah juga harus direncanakan untuk rantai pengolahannya, sehingga daerah tersebut bisa meningkatkan nilai tambah dari sumber energi yang dimilikinya. &ldquo;Seperti di sektor tambang, kalau tambang kita gali hanya sampai processing, nilainya tidak sebesar kalau masuk pemurnian, semakin kita menambah rantai pengolahannya, semakin kita bisa mengolah hasil tambang kita maka kebermanfaatannya dan nilai tambahnya semakin tinggi," terangnya. Demikian halnya juga untuk sektor minyak dan gas bumi, apabila yang dijual langsung berupa crude oil atau minyak mentah, maka yang didapatkan hanya reveneu. Nilai tambah akan didapat apabila gas, misalnya, dijadikan pupuk, dijadikan petrochemical. &ldquo;Ini yang disebut dengan bagaimana cara peningkatan nilai tambah sumber daya energi tersebut. Silahkan dilihat kearifan lokal dari masing-masing daerah. Mungkin tidak punya sumber daya energi nanti direncanakan memperpanjang rantai pengolahannya, yang terpenting daerah tersebut bisa mencerminkan rantai pengolahan sumber daya alam," pungkasnya.

Pemerintah Pusat dan Daerah Harus Sinergi Kelola Energi Nasional

energi nasional

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#energi nasional

Berita Terkini

Proyek Lapangan Gas Mako Riau Fase Utama Mulai, Hashim Yakin Bisa Berjalan Tepat Waktu

Impor Batu Bara dari Vietnam untuk Penuhi Kebutuhan Energi Nasional

Raup Omzet USD 1,72 Miliar, Ini Strategi Cerdas Pertamina Kendalikan Distribusi Energi Nasional

Pemenuhan Gas Domestik Tetap Jadi Prioritas, Dirjen Migas: Menuju Kemandirian Ekonomi Energi Nasional

Kemandirian Energi Nasional Tak Bisa Ditunda Lagi

Pemerintah Pusat dan Daerah Harus Sinergi Kelola Energi Nasional

Download Aplikasi JawaPos.com