<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/sijantang-kecil.jpg" alt="MENUNGGU JANJI PEMBENAHAN: Cerobong asap PLTU Ombilin mengeluarkan debu saat proses produksi.Foto: Imam Husein/Jawa Pos" width="100%">
<figcaption>MENUNGGU JANJI PEMBENAHAN: Cerobong asap PLTU Ombilin mengeluarkan debu saat proses produksi.Foto: Imam Husein/Jawa Pos</figcaption>
</figure> JawaPos.com-Indonesia menjadi negara dengan jumlah kerja sama paling banyak dalam inisiatif energi Jepang-Asia Zero Emission Community (AZEC). Yakni mencapai 125 kesepakatan termasuk 15 perjanjian baru yang diteken pada Pertemuan AZEC ke-3 di Malaysia pekan ini.&nbsp; Meski AZEC digadang sebagai upaya menuju nol emisi, sebagian besar kerja sama justru masih menitikberatkan pada proyek-proyek energi berbasis fosil. Laporan terbaru dari Zero Carbon Analytics (ZCA) mengungkap bahwa dari 49 perjanjian baru yang ditandatangani, sekitar 31 persen atau 15 proyek masih melibatkan teknologi yang bersumber dari bahan bakar fosil. Seperti gas, amonia, hidrogen, dan carbon capture, utilization and storage (CCUS).&nbsp; Sementara itu, proyek yang murni berfokus pada energi terbarukan hanya mencakup 22 persen atau 11 kesepakatan. Indonesia berkontribusi dengan 15 kesepakatan baru dalam gelombang terbaru tersebut. Sejak pertama kali diluncurkan pada 2023, AZEC telah menghasilkan total 316 kesepakatan, dengan hampir sepertiganya (97 perjanjian) masih berkaitan dengan energi fosil. Jumlah proyek yang mengandalkan energi fosil dan yang berorientasi pada energi bersih pun masih relatif berimbang.&nbsp; Dari berbagai teknologi yang tercantum, biomassa dan biofuel paling sering disebut. Tapi empat dari sepuluh teknologi utama tetap berakar pada sumber energi fosil seperti CCUS, amonia, co-firing amonia dengan batu bara, dan hidrogen. Kondisi tersebut dinilai bisa memperlambat peralihan menuju energi bersih di kawasan Asia Tenggara. Hal ini cukup mengkhawatirkan mengingat ASEAN baru saja menargetkan peningkatan porsi listrik berbasis energi terbarukan menjadi 45 persen dari total kapasitas dalam lima tahun ke depan. &ldquo;Namun, dukungan terus-menerus terhadap teknologi gas, amonia, hidrogen, dan CCUS melalui AZEC dapat menghambat pencapaian target tersebut,&rdquo; kata Amy Kong, Peneliti Transisi Energi di ZCA dalam keterangannya. Lebih jauh, dominasi teknologi CCS dan gas dalam berbagai kesepakatan juga dinilai bisa memperpanjang ketergantungan kawasan Asia terhadap energi fosil.&nbsp; &ldquo;Padahal, gas merupakan kontributor utama peningkatan suhu bumi. Kemudian, CCS bahkan dapat memicu tambahan emisi hingga 25 miliar ton gas rumah kaca di Asia pada 2050,&rdquo; ujar Yu Sun Chin, Peneliti Regional Asia ZCA menambahkan. Dalam total kesepakatan sejak 2023, Indonesia tercatat sebagai mitra terbesar Jepang dengan 125 perjanjian. Posisi berikutnya ditempati Thailand dengan 43 kesepakatan, disusul Malaysia dan Vietnam yang masing-masing menandatangani 36 kesepakatan. Hikmat Soeriatanuwijaya, Asia Partnership and Outreach Officer di Oil Change International, menilai bahwa AZEC tidak benar-benar mendorong dekarbonisasi, melainkan menjadi bentuk lain dari kolonialisme energi. Menurut dia, dengan mendorong proyek gas, hidrogen, dan co-firing amonia, Jepang mengekspor ketergantungannya pada energi fosil dan mengunci wilayah Asia Tenggara untuk terus bergantung pada energi kotor, baik secara teknologi maupun finansial.&nbsp; &ldquo;Alih-alih mendorong ASEAN memimpin pengembangan energi terbarukan, AZEC justru berisiko menjebak kita di dekade infrastruktur, utang, dan ketergantungan energi fosil, yang lebih menguntungkan industri Jepang daripada masyarakat maupun planet kita,&rdquo; tegas Hikmat.

Indonesia menjadi mitra utama Jepang dalam AZEC dengan 125 kesepakatan, namun sebagian besar fokus pada energi fosil

Indonesia Pimpin Kerja Sama Energi Jepang, Namun Masih Terjebak Energi Fosil

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/23/dewi-yustisiana-1837326110.jpg" alt="Anggota Komisi XII DPR RI, Dewi Yustisiana. (istimewa)" width="100%">
<figcaption>Anggota Komisi XII DPR RI, Dewi Yustisiana. (istimewa)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Dalam momentum peringatan Hari Bumi yang jatuh setiap tanggal 22 April, Anggota Komisi XII DPR RI, Dewi Yustisiana, mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga dan memulihkan bumi. Ajakan ini selaras dengan tema Hari Bumi tahun ini, yakni "Our Power, Our Planet" atau "Kekuatan Kita, Planet Kita". "Ini adalah saat yang tepat bagi kita semua, pemerintah, swasta, masyarakat sipil, hingga individu, untuk bersatu dalam tekad menjaga keberlanjutan lingkungan," ujar Dewi dalam pernyataannya, Rabu (23/4). Dewi juga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintahan Presiden Prabowo, khususnya Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), yang dinilai konsisten dalam mendorong peningkatan kapasitas energi terbarukan di Indonesia. "Berbagai langkah strategis telah dilakukan untuk mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil, dan meningkatkan porsi energi baru dan terbarukan. Ini patut kita dukung bersama," lanjut legislator Daerah Pemilihan Sumatera Selatan II itu.&nbsp; DPR RI sendiri, menurut Dewi, terus mendorong percepatan transisi energi menuju sumber energi yang lebih bersih dan berkelanjutan sebagai wujud nyata komitmen negara terhadap keberlangsungan bumi.&nbsp;Tak hanya itu, edukasi publik juga dianggap krusial. "Masyarakat perlu terus diedukasi mengenai pentingnya peran mereka dalam menjaga lingkungan, mulai dari pengurangan energi fosil, perbaikan tata kelola sampah, penghijauan, hingga konsumsi produk ramah lingkungan," imbuhnya. Politikus Partai Golkar ini menutup pernyataannya dengan harapan agar kesadaran dan aksi lingkungan hidup bisa hadir mulai dari tingkat individu hingga kebijakan negara. Sehingga tercipta perspektif kolektif yang kuat dalam menjaga bumi.

Legislator asal Sumsel, Dewi Yustisiana, mengajak masyarakat untuk menjaga keberlanjutan lingkungan pada Hari Bumi 2024.

Legislator Komisi XII Serukan Kesadaran Lingkungan di Hari Bumi 2025, Salah Satunya Kurangi Pemakaian Energi Fosil

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/22/Debat-keempat-Pilpres-2024-Dery-Ridwansah-3JPG-486528811.jpg" alt="Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar, Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka dan Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD saling beradu gagasan pada Debat Keempat Pilpres 2024 di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Minggu (21/1/2024)." width="100%">
<figcaption>Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar, Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka dan Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD saling beradu gagasan pada Debat Keempat Pilpres 2024 di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Minggu (21/1/2024).</figcaption>
</figure> &nbsp; <div id=":3cf" class="ii gt"> <div id=":3cg" class="a3s aiL "> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"> JawaPos.com&nbsp;- Menanggapi kritik dari Muhaimin Iskandar dan Mahfud MD, Gibran menjelaskan bahwa perusahaan yang beroperasi di Indonesia saat ini belum mampu melakukan transisi dari energi fosil ke energi hijau rendah karbon. Dilansir dari ANTARA, Senin (22/1), calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka pada debat wakil presiden kedua di JCC Senayan, Minggu (21/1), mengatakan transisi energi hijau tidaklah murah untuk diterapkan. Gibran menjelaskan kepada dua rivalnya, perusahaan yang beroperasi di Indonesia saat ini belum mampu melakukan transisi dari energi fosil ke energi hijau rendah karbon. &ldquo;Misalnya untuk komitmen yang sedang berjalan, pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) di Cirata yang merupakan hasil kerja sama dengan Masdar dari Uni Emirat Arab, ada insentifnya&rdquo; ujar&nbsp;Gibran memberi contoh. Lebih lanjut, Gibran juga mencontohkan, terdapat tax holiday, tax Allowance, dan pembebasan bea masuk yang bertujuan untuk mendorong perusahaan berinvestasi pada transisi energi hijau. &ldquo;Ini tidak murah, karena costly, karena beberapa perusahaan belum mencapai soft skill; tetapi komitmen bauran listrik PLN harus ditingkatkan ke depan," ujar Gibran menjelaskan. Meski demikian, Gibran mengatakan dirinya dan calon presiden Prabowo Subianto selalu berkomitmen dalam transisi energi untuk meneruskan komitmen pemerintahan saat ini yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Sebelumnya, Muhaimin Iskandar mengkritisi jawaban Gibran terhadap pertanyaan strategi pembangunan rendah karbon. Gibran mengatakan bahwa, pajak karbon bisa menjadi sebuah strategi, namun komitmen pemerintah terhadap transisi energi lebih penting. Sementara itu, Gibran menekankan pentingnya penerapan pajak karbon sebagai bagian dari strategi pembangunan rendah karbon saja. &ldquo;Jika kita bicara masalah karbon, tentunya kita harus menyinggung pajak karbon, carbon storage, dan carbon capture. Agenda kedepan, tentu kita harus mendorong transisi menuju energi hijau. Kita tidak boleh lagi ketergantungan pada energi fosil, &rdquo; ujar Cawapres nomor 2 tersebut. Ia mengatakan perlunya memprioritaskan energi ramah lingkungan seperti bioetanol dan bio-avtur. &ldquo;Sekarang sudah terbukti dengan adanya B35 dan B40 ini sudah mampu menurunkan nilai impor minyak kita, nilai tambah produksi sawit dalam negeri, dan lebih ramah lingkungan,&rdquo; jelas Gibran. </div> </div> <div class="yj6qo">&nbsp;***</div> <div class="adL">&nbsp;</div> </div> </div>

Gibran menjelaskan bahwa perusahaan yang beroperasi di Indonesia saat ini belum mampu melakukan transisi dari energi fosil ke energi hijau.

Debat Cawapres Kedua: Balas Kritik Cak Imin, Gibran Tekankan Bahwa Transisi Energi Hijau Tidaklah Murah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/10/wk-migas-menyusut-capaian-lifting-belum-sesuai-target_c_165463.jpeg" alt="Ilustrasi kondisi WK Migas saat ini" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi kondisi WK Migas saat ini</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Transisi energi MASIH menjadi pembahasan para pelaku sektor migas. Akan tetapi, untuk meningkatkan produksi migas&nbsp;membutuhkan investasi hulu yang tidak sedikit. Hal itu diakui pihak Indonesian Petroleum Association (IPA). Vice President IPA Ronald Gunawan mengatakan, para pelaku sektor hulu migas sepakat bahwa transisi energi merupakan keniscayaan dan tidak bisa dihindari. Namun, dalam konteks kebutuhan energi yang masih tinggi dan cenderung meningkat karena pertumbuhan ekonomi. Hal itu diyakini bahwa energi yang bersumber dari migas masih diperlukan sambil pemerintah mengembangkan energi baru dan terbarukan di Indonesia pada jumlah yang dibutuhkan. &ldquo;Oleh karena itu, energi fosil masih akan memegang peranan penting untuk memenuhi kebutuhan dan mendukung ketahanan energi,&rdquo; ujar Ronald Gunawan dalam konferensi pers &ldquo;Road to IPA Convex 2023&rdquo;, di Jakarta, Kamis (20/7). Adapun Indonesian Petroleum Association (IPA) kembali menggelar konvensi dan pameran ke-47 tahun 2023 (47th IPA Convex 2023) dengan mengusung tema &ldquo;Enabling Oil &amp; Gas Investment and Energy Transition for Energy Security&rdquo;. Event tersebut dijadwalkan berlangsung secara luring (offline) di ICE, BSD City, Tangerang, pada 25-27 Juli 2023. Vice President IPA Ronald Gunawan mengatakan, tema IPA Convex tahun ini dipilih dengan mempertimbangkan dua kondisi utama, yaitu transisi energi dan investasi hulu migas. Dia menambahkan, sektor hulu migas menjadi bagian yang tidak terlepas dari rencana para pemangku kepentingan. Sektor energi harus menghasilkan energi yang bersih ke depannya, sehingga target net zero emission pada 2060 dapat tercapai lebih cepat. Adapun usaha penurunan emisi karbon salah satunya dilakukan terutama dengan menggunakan teknologi CCS/CCUS. Ronald menyebut, para pemangku kepentingan di sektor hulu migas di IPA Convex tahun ini akan mencari solusi agar kedua target yang ditetapkan pemerintah dapat tercapai. Yaitu, penurunan emisi karbon dan peningkatan produksi migas. &ldquo;Pemenuhan kebutuhan energi dan upaya mengurangi emisi karbon untuk membantu mengurangi pemanasan global harus dapat berjalan bersama,&rdquo; ujar dia. Ketua Panitia Convex IPA 2023 Krishna Ismaputra menambahkan, IPA Convex 2023 diharapkan dapat menjadi perhelatan penting bagi seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat luas. "Masyarakat diharapkan dapat lebih memahami peran penting industri migas dalam masa transisi energi, sekaligus memberikan awareness tentang pentingnya menjaga lingkungan dengan menekan emisi karbon,&rdquo; tuturnya.

Transisi energi MASIH menjadi pembahasan para pelaku sektor migas. Akan tetapi, untuk meningkatkan produksi migas membutuhkan investasi hulu

Transisi Energi Adalah Keniscayaan, tapi Fosil Masih Memegang Peranan Penting

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/aplikasi-mobile-banking-buat-milenial-bisa-masuk-pakai-finger-print_m_.jpg" alt="Aplikasi mobile banking BRI" width="100%">
<figcaption>Aplikasi mobile banking BRI</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dukungam terhadap Bank Rakyat Indonesia (BRI) yang berkomitmen untuk menghentikan pembiayaan bagi sektor energi fosil seperti, batu bara dan minyak bumi disampaikan oleh sejumlah kalangan.  Salah satunya Koordinator Asosiasi Aksi Ekologi dan Emansipasi Rakyat (AEER) Pius Ginting. Ia mengapresiasi langkah yang diambil BRI dengan berhenti membiayai sektor energi fosil yang selama ini telah merusak lingkungan. Menurutnya, mendanai energi fosil berarti menambah penderitaan petani karena energi fosil telah menghasilkan emisi gas rumah kaca yang menyebabkan peningkatan laju perubahan iklim.  “Sedangkan Bank BRI saat ini gencar menyalurkan kredit ke sektor pertanian. Pada tahun 2021, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk tercatat menguasai 28,3 persen pangsa pasar (market share) penyaluran kredit ke sektor pertanian dari seluruh industri perbankan nasional,” katanya.  Menurut Pius, petani menjadi kelompok paling rentan terdampak perubahan iklim. Kejadian iklim ekstrim akan menyebabkan kegagalan panen dan tanam, yang berujung pada penurunan produktivitas dan produksi akibat banjir dan kekeringan, peningkatan suhu udara, dan intensitas serangan hama.  Bahkan, lanjutnya, ketika petani mengalami gagal panen, mereka mengalami kerugian yang besar dan mengganggu kondisi keuangan mereka dan berpotensi tidak dapat melunaskan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang diberikan oleh Bank BRI. Padahal sejatinya, KUR bertujuan untuk memperkuat modal kerja para petani dan membat sejahtera kehidupan petani.  “Dengan berhenti mengalirkan kredit ke sektor energi fosil, Bank BRI membantu menekan laju perubahan iklim dan meminimalisasi potensi gagal panen sehingga akan menyelamatkan petani dari ancaman gagal membayar KUR,” tegasnya.  Hal senada juga diungkapkan oleh Peneliti dari Trend Asia Andri Prasetiyo. Ia menyatakan, Komitmen BRI yang disampaikan oleh Direktur Utamanya, untuk menghentikan pendanaan atas batubara dan minyak adalah langkah yang sudah tepat dan sudah seharusnya dilakukan.  Langkah ini selanjutnya tidak boleh berhenti hanya dalam bentuk pernyataan verbal dalam forum internasional, namun harus segera dituangkan secara tertulis dalam dokumen dan kerangka acuan pembiayaan perseroan ke depannya.  Bila tidak segera mengikuti langkah ini maka bank-bank yang masih memilih mendanai energi kotor akan mendapati reputasi buruk akibat sentimen negatif dari nasabah dan publik, sebab dianggap tidak sensitif dengan persoalan lingkungan.  "Langkah yang dilakukan BRI ke depan tidak hanya akan membawa dampak positif bagi lingkungan, sebab secara bisnis bagi perusahaan, dengan segera berhenti mendanai sumber batubara, maka peluang untuk mengembangkan pendanaan bisnis hijau akan semakin terbuka luas dan perusahaan juga akan terhindar dari risiko stranded asset," ujarnya.  Manajer Kampanye Tambang dan Energi WALHI Fanny Tri Jambore mengatakan, pendanaan pada industri ekstraktif termasuk batubara dan minyak bumi selama ini menyebabkan meluasnya kerusakan sehingga membuat merosotnya kualitas lingkungan dan hilangnya sumber penghidupan komunitas lokal, dan memicu krisis iklim.  Fanny mengungkapkan, lebih dari separuh luas daratan negara ini telah diambil alih oleh sektor industri ekstraktif. Setidaknya izin sektor pertambangan terus merangsek hingga menguasai setidaknya 97,7 juta hektar luas kawasan di Indonesia.  “Pemusatan keuntungan pada segelintir tangan melalui industri energi fosil ini bertolak belakang pada upaya untuk mengatasi laju krisis iklim,” tegas Fanny.  Langkah BRI ini harusnya juga menjadi sinyalemen kepada Otoritas Jasa Keuangan serta sektor pendanaan lainnya untuk memperbaiki visi dan arah kebijakan pendanaan di Indonesia. Sektor energi fosil seharusnya sudah tidak lagi mendapat tempat pada taksonomi hijau, serta tidak lagi dipermudah dalam mendapatkan sokongan pendanaan.  "Lembaga keuangan yang ada sekarang harus mengambil peran dalam mitigasi perubahan iklim melalui pembiayaan ke sektor-sektor ekonomi regeneratif dan berkelanjutan, sebelum ditinggal oleh nasabah dan investor yang memiliki kepedulian terhadap bumi ini," ujarnya.  Dirut BRI Sunarso sebelumnya menyebutkan, portofolio kredit perseroan ke sektor energi fosil, terutama batu bara, yang saat ini hanya kurang dari 3 persen dari keseluruhan kredit BRI, dipastikan tidak akan bertambah. Pernyataan ini disampaikan oleh Sunarso saat ditanya tentang kemungkinan BRI terlibat dalam pembiayaan energi fosil yang belakangan dicoba untuk didorong kembali menyusul terjadinya krisis energi global akibat pandemi dan perang Rusia-Ukraina.

Langkah BRI Tak Lagi Sentuh Energi Fosil Tuai Apresiasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/begini-langkah-geo-dipa-kedepankan-transparansi-di-pengadaan-proyek_m_.jpg" alt="Ilustrasi pengembangan proyek Geothermal" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pengembangan proyek Geothermal</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Asosiasi Panasbumi Indonesia (API) memandang, dampak pemanasan global semakin meningkat. Indikasinya, kenaikan suhu sudah dirasakan di berbagai belahan dunia, seperti yang belakangan ini terjadi di Jakarta, dimana suhu bisa mencapai 36 derajat Celcius. Hal itu menunjukkan bahwa energi ramah lingkungan sudah sangat penting untuk dikembangkan menggantikan energi fosil.  Ketua Umum API Prijandaru Effendi mengatakan, panas bumi merupakan energi bersih yang ramah lingkungan, baik sebagai base load sustainable yang bisa berproduksi sampai lebih 100 tahun. Transisi energi harus terus berjalan meskipun masih banyak tantangan yang harus dihadapi di masa mendatang.  ’’Panas bumi merupakan sumber energi yang dapat diandalkan dalam memenuhi kebutuhan energi ramah lingkungan saat ini dan di masa depan sebagai energi yang handal dalam mensuplai kebutuhan beban dasar ketenagalistrikan. Sehingga dapat dikatakan bahwa panas bumi merupakan sumber energi yang unggul," ujarnya dalam konferensi pers secara virtual, Selasa (17/5).  Ia menyampaikan, pihaknya didukung oleh Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan &amp; Konservasi Energi (EBTKE), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia (ESDM) akan menyelenggarakan kegiatan The 8th Indonesia International Geothermal Convention &amp; Exhibition (IIGCE) 2022 pada 14 hingga 16 September 2022 mendatang di Jakarta Convention Center.  Prijandaru menjelaskan, kegiatan IIGCE yang berkolaborasi dengan On Us Asia sebagai penyelenggara ini akan terus berlanjut tahun demi tahun, tantangan demi tantangan, kesempatan demi kesempatan untuk terus berpacu.  ’’Bentuk komitmen ini harus dijalankan dengan melibatkan berbagai pihak baik dari segi pemerintah maupun diluar pemerintah harus bersama-sama berkomitmen mengambil langkah-langkah strategis, terukur, dan berkelanjutan untuk mencapainya,” ucapnya.  Menurutnya, acara forum geothermal ini akan selalu menjadi forum dan momen besar dalam mempertemukan lembaga pemerintah, pembuat kebijakan, pemangku kepentingan, investor, perusahaan jasa, akademisi, dan pakar industri panas bumi untuk berkumpul bersama, berbagi perkembangan terbaru mengenai industri panas bumi.  Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan &amp; Konservasi Energi (EBTKE), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Dadan Kusdiana memaparkan akan memberikan dukungan bagi pengembangan panas bumi dalam mencapai agenda pembangunan ekonomi berkelanjutan dan kemandirian energi nasional.  Sehingga, dalam menjalankan hal ini diperlukan melibatkan berbagai pihak baik dari segi pemerintah maupun di luar pemerintah harus bersama-sama berkomitmen mengambil langkah-langkah strategis, terukur, dan berkelanjutan untuk mencapainya.  ’’Kementerian ESDM melalui Direktorat Jenderal EBTKE terus menjalin komunikasi dengan para pemangku kepentingan, kementerian lembaga terkait, pemerintah daerah, terutama dengan API yang selama ini telah menjadi partner penting dalam pengembangan energi panas bumi,” urainya. (*)

Bumi kian Panas, Energi Fosil Harus Diganti Energi Ramah Lingkungan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/pemanfaatan-ebt-dorong-terwujudnya-kedaulatan-energi-nasional_m_231089.jpg" alt="Hingga saat ini, pemanfaatkan energi baru dan terbarukan belum maksimal. Padahal, peranannnya cukup vital untuk mengurangi ketergantungan terhadap energi yang bersumber dari fosil." width="100%">
<figcaption>Hingga saat ini, pemanfaatkan energi baru dan terbarukan belum maksimal. Padahal, peranannnya cukup vital untuk mengurangi ketergantungan terhadap energi yang bersumber dari fosil.</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Kebijakan hijau di bidang energi dan dukungan publik menjadi kunci untuk mewujudkan Indonesia merdeka atau lepas dari ketergantungan terhadap energi fosil. Kehadiran kebijakan hijau sangat penting untuk mendorong pemanfaatan energi terbarukan lebih masif lagi di Indonesia.  Hingga kini saat memperingati 76 tahun Kemerdekaan, Indonesia masih memiliki ketergantungan yang besar terhadap energi fosil, yaitu minyak bumi, batu bara, dan gas. Porsi penggunaan energi fosil mencapai 80 persen lebih dalam bauran energi primer nasional. Sedangkan pemanfaatan energi terbarukan baru mencapai sekitar 11 persen.  Pemanfaatan energi terbarukan yang rendah emisi karbon, seperti tenaga matahari, air, angin, dan panas bumi, sangat penting untuk melindungi kehidupan di bumi dari perubahan iklim.  Selama ini salah satu sumber emisi karbon dunia yang memicu perubahan iklim berasal dari pembangkit listrik berbahan bakar fosil. Karena itu PBB menyerukan negara-negara untuk segera beralih ke energi terbarukan sebagai upaya mitigasi perubahan iklim dari sektor energi.  Ketua Yayasan Perspektif Baru Hayat Mansur mengatakan untuk bisa lepas dari ketergantungan energi fosil di sektor listrik, maka Indonesia harus mengembangkan energi terbarukan labih masif untuk memenuhi dan menjaga ketahanan energi nasional.  Indonesia sebenarnya mampu mendorong penggunaan energi terbarukan lebih masif sehingga merdeka dari energi fosil. “Syaratnya yaitu menerapkan kebijakan yang lebih hijau di sektor energi, dan adanya dukungan publik untuk beralih ke energi terbarukan,” kata Hayat Mansur dalam siaran persnya.  Setidaknya ada tiga kebijakan hijau yang bisa ditempuh untuk mengembangkan energi terbarukan di Tanah Air. Pertama, menghadirkan UU tentang energi terbarukan, Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUTPL) yang lebih hijau, dan regulasi mengenai pajak emisi karbon.  Kebijakan-kebijakan energi hijau tersebut harus mendapat dukungan penuh dari publik, bukan hanya dukungan dari para pemangku kepentingan. Dukungan publik penting untuk mengatasi berbagai potensi dampak negatif dari transisi energi fosil ke energi terbarukan yang nirkarbon.  Jadi perlu ada penyebaran informasi, dialog sosial, dan edukasi publik mengenai upaya merdeka dari energi fosil agar publik mendukung penuh transisi ke energi terbarukan yang lebih bersih karena nirkarbon.  Dari sisi ketersediaan energi bersih, Indonesia termasuk negara paling kaya sumber energi terbarukan dengan memiliki potensi energi terbarukan besar mencapai 417,8 GW. Salah satu yang terbesar adalah dari energi air mencapai 75 GW (75.000 MW).  Pemanfaatan air sebagai energi listrik di Indonesia juga bisa mencapai kapasitas besar dan mampu mengurangi emisi karbon sangat signifikan. Misalnya, PLTA Batang Toru berkapasitas 510 MW di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara diatur untuk berkontribusi pada pengurangan emisi karbon sekitar 1,6 juta ton per tahun atau setara dengan kemampuan 12 juta pohon menyerap karbon.  Dalam mengembangkan energi terbarukan Indonesia dapat mencontoh keberhasilan India dalam mengembangkan pembangkit listrik tenaga surya, dan Tiongkok dalam mengembangkan pembangkit listrik tenaga air. Keduanya termasuk negara yang memiliki kapasitas terbesar untuk PLTS dan PLTA. Salah satu kunci keberhasilan kedua negara tersebut adalah adanya kebijakan hijau dan konsistensi dalam program energi terbarukan.  Pengembangan energi terbarukan di Indonesia sangat penting, bukan hanya untuk ketahanan energi, tapi juga untuk menjaga kelestarian lingkungan terutama mitigasi perubahan iklim dengan mengurangi emisi karbon dari sektor energi.  Berdasarkan Persetujuan Paris pada 2015, semua negara harus menurunkan emisi karbonnya termasuk di sektor energi untuk menjaga menjaga ambang batas suhu bumi di bawah dua derajat Celcius dan berupaya menekan hingga 1,5 derajat Celcius di atas suhu bumi pada masa pra-industri.  Indonesia berkomitmen untuk mengurangi emisi karbon sebanyak 29 persen dengan usaha sendiri pada 2030, dan bisa mencapai 41 persen jika ada dukungan internasional. Salah satu instrumen untuk mengendalikan emisi karbon adalah perlu adanya ketentuan mengenai pengenaan pajak karbon. Pajak karbon juga untuk sumber pendanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

Tiga Kebijakan Hijau Supaya Indonesia Merdeka dari Energi Fosil

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/pemanfaatan-ebt-dorong-terwujudnya-kedaulatan-energi-nasional_m_231089.jpg" alt="Hingga saat ini, pemanfaatkan energi baru dan terbarukan belum maksimal. Padahal, peranannnya cukup vital untuk mengurangi ketergantungan terhadap energi yang bersumber dari fosil." width="100%">
<figcaption>Hingga saat ini, pemanfaatkan energi baru dan terbarukan belum maksimal. Padahal, peranannnya cukup vital untuk mengurangi ketergantungan terhadap energi yang bersumber dari fosil.</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Potensi energi terbarukan di Indonesia sangat besar. Sayangnya, hingga kini potensi tersebut masih belum tergarap maksimal. Keberadaan Badan Pengelola Energi Baru Terbarukan (BPEBT) diharapkan mampu mengakselerasi penggunaan energi terbarukan di Indonesia sehingga mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil.  “Dengan potensi yang kita miliki, Indonesia bisa menjadi mercusuar pemanfaatan energi terbarukan. Kita butuh Lembaga khusus yang bisa mempercepat studi maupun investasi pengunaan energi baru terbarukan di Indonesia seperti BPEBT,” ujar Sekretaris Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPR Fathan Subchi, saat membuka Focus Group Discussion (FGD) bertajuk Pembentukan Badan Pelaksana Energi Baru Terbarukan, Perlukan Dilakukan? di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (2/2).  Hadir dalam FGD tersebut Anggota Komisi VII DPR dari FPKB Ratna Juwita Sari, Dirjen Energi Baru Terbarukan dan Konversi Energi, Kementerian ESDM Dadan Kusdana dan Ketua Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia (METI) Suryadarma. FGD bertajuk Pembentukan Badan Pelaksana Energi Baru Terbarukan, Perlukan Dilakukan? ini merupakan bagian dari diskusi mingguan yang digelar oleh Fraksi PKB DPR.  Fathan mengatakan saat ini di banyak negara di dunia telah terjadi tren transisi energi dari fosil ke energi terbarukan. Banyak negara di Eropa maupun Amerika yang telah menginvestasikan miliaran dolar untuk pengembangan energi terbarukan. Bahkan Tiongkok, Indian, dan Singapura secara serius mengembangkan energi terbarukan dari tenaga surya maupun tenaga angin.  “Transisi energi dari fosil ke energi terbarukan memang tidak bisa dihindarkan mengingat kian menipisnya cadangan minyak dunia dan tuntutan agar masyarakat dunia secara serius aktif terlibat dalam konservasi lingkungan hidup,” ujarnya.  Ironisnya, kata Fathan di saat negara lain serius melakukan transisi ke energi terbarukan, wacana tersebut di Indonesia seolah dibahas sambil lalu saja. Padahal produksi lifting migas cenderung tak mencapai target yang telah ditetapkan. Tercatat kebutuhan minyak mentah per hari pada tahun 2020 mencapai 1,8 juta barrel sementara itu produksinya hanya mencapai 723,107 BOPD (barrel oil per day).  “Hal ini berarti lebih dari 50 persen minyak mentah diperlukan untuk impor demi memenuhi kebutuhan energi nasional. Impor minyak dan gas bumi ini merupakan beban bagi devisa negara dan memicu defisit neaca perdagangan,” katanya.  Wakil Ketua Komisi XI DPR ini menegaskan kedepan wacana energi terbarukan ini harus digarap secara serius. Salah satunya melalui pembentukan BPEBT sebagai pintu masuknya. Diharapkan dengan adanya badan pengelola khusus tersebut maka studi, investasi, maupun pembangunan sarana dan prasarana energi terbarukan bisa segera terealisasikan secara massif di tanah air.  “Wacana BPEBT ini pada Rancangan Undang-Undang Energi Baru Terbarukan (EBT) yang menjadi prolegnas prioritas 2021. Kami akan dorong dan kawal sehingga RUU ini bisa segera disahkan. Dengan demikian upaya untuk transisi energi baru terbarukan bisa kita realisasikan sehingga mimpi mempunyai sumber energi yang lebih murah, renewable, dan ramah lingkungan bisa terwujud,” pungkasnya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://youtu.be/EB9oSHvfrNI

Potensi Besar Energi Baru Terbarukan Butuh Badan Pengelola Khusus

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/volume-penumpang-turun-pelni-mulai-angkut-batubara-milik-pln_m_.jpg" alt="Ilustrasi komoditas batu bara, PT Pelni kini mulai melakukan diversifikasi usaha dengan mengangkut batu bara milik PT PLN" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi komoditas batu bara, PT Pelni kini mulai melakukan diversifikasi usaha dengan mengangkut batu bara milik PT PLN</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Batu bara masih dinilai paling rasional untuk energi listrik di Indonesia. Pasokan yang stabil, efisien dan pertimbangan harga menjadikan batu bara masih diandalkan di tengah kondisi Indonesia yang memerlukan banyak energi.Kemajuan teknologi juga menjadikan energi fosil ini tak lagi digolongkan sebagai energi kotor.  Ketua Umum Masyarakat Geologi Ekonomi Indonesia-Ikatan Ahli Geologi Indonesia (MGEI-IAGI) Budi Santoso, menjelaskan aspek keefisienan dan ramah lingkungan energi barubara. Dia menyebutkan, murahnya harga energi batu bara disebabkan keberadaannya menyebar di hampir seluruh Indonesia. Dengan demikian, batu bara tidak hanya mudah didapat dan murah, juga stabil pasokannya.  "Sangat rasional kalau kita mengendalikan energi batu bara," kata Budi kepada wartawan, Kamis (26/11).  Dia juga menyebutkan, hasil penelitian terhadap besaran biaya listrik, energi batubara masih yang termurah bagi konsumen. Sedang menyoal dampak lingkungan, MGEI-IAGI menyatakan, hasil penelitian juga menyimpulkan bahwa teknologi pembangkit listrik batu bara sudah bisa menangkap debu dengan ukuran di bawah lima mikron. Bahkan, untuk masalah buangan gas asam, teknologi kini juga sudah melakukan desulfurisasi yang sangat baik. Karenanya, emisi pembangkit tak berbahaya.  "Teknologi modern pembangkit sudah sangat maju. Emisinya secara ketat dikontrol jauh bahkan jauh lebih kecil dari 5 mikron. Padahal, debu-debu di jalan itu antara 5-15 mikron," urainya.  Ketua Masyarakat Ketenagalistrikan Indonesia, Wiluyo Kusdwiharto, di kesempatan berbeda mengamini. Produksi listrik yang murah akan mendorong penyediaan listrik ke masyarakat, industri, dan bisnis yang kompetitif, serta akan menjadi daya tarik bagi industri. Harga listrik juga menjadi faktor yang menentukan ease of doing business di suatu negara.  Karenanya, untuk menyediakan listrik kepada masyarakat, negara harus memenuhi prinsip kecukupan, keandalan, keberlanjutan, keterjangkauan, dan keadilan. Penggunaan batu bara adalah masih yang paling pas untuk Indonesia dan banyak negara.  Wiluyo tak menampik banyak tudingan terhadap PLTU batu bara menghasilkan energi kotor. Tapi itu adalah kondisi dulu. Dia mengingatkan, perkembangan teknologi modern menjadikan PLTU batu bara justru kian efisien ramah lingkungan. Pembangkit kekinian di Tanah Air, sudah mengadopsi teknologi modern ramah lingkungan ini.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=5gC0x7SpujM&amp;t=13s

Batu Bara Masih Jadi Pilihan Paling Rasional untuk Sumber Energi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/EBT-Direktur-PT-Utomodeck-Metal-Works-Anthony-Utomo-Frizal.jpg" alt="ENERGI BERSIH: Direktur PT Utomodeck Metal Works Anthony Utomo (tiga dari kiri) melayani pertanyaan peserta diskusi soal atap surya kemarin. (Frizal/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>ENERGI BERSIH: Direktur PT Utomodeck Metal Works Anthony Utomo (tiga dari kiri) melayani pertanyaan peserta diskusi soal atap surya kemarin. (Frizal/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Potensi energi baru terbarukan (EBT) di Indonesia sangat tinggi. Jenisnya pun beragam. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyebut panas bumi, air, bioenergi, surya, angin, serta arus dan gelombang laut sebagai jenis EBT.  Sayang, potensi itu belum dimanfaatkan secara optimal. Total potensi energi listrik yang bisa dihasilkan dari EBT berkisar 442 Gw. Sejauh ini, realisasinya baru sekitar 2,1 persen.  "Untuk energi surya, potensi pembangkitnya (PLTS) berada di angka 207,8 Gwp. Tapi, penggunaannya masih 0,092 Gwp atau 0,02 persen," kata Kasubdit Penyiapan Program Aneka Energi Baru Terbarukan Ditjen EBTKE Kementerian ESDM Tony Susandy dalam diskusi Ruang Ide Mantap Beratap Energi Baru di Graha Pena Surabaya, Kamis (29/8).  Dia mengakui bahwa masyarakat masih memanfaatkan energi berbahan bakar fosil. "Padahal, kalau digunakan terus akan habis," ujar Tony.  Seharusnya, imbuh dia, masyarakat mulai beralih ke EBT. Namun, wawasan masyarakat tentang energi ramah lingkungan itu masih sangat sedikit.  Belakangan, pemerintah agresif mengedukasi masyarakat tentang EBT. Juga, mendorong mereka beralih ke energi yang lebih bersih. Yang paling mudah diperoleh adalah tenaga surya.  Berdasar rencana umum energi nasional (RUEN), pemerintah menargetkan terpasangnya PLTS dengan kapasitas mencapai 6.500 mw pada 2025. Karena itu, pemerintah melanjutkan program pembagian lampu surya gratis. Sampai tahun ini, lebih dari 350 ribu rumah mendapatkan lampu surya gratis.  Strategi lainnya adalah mewajibkan sekitar 30 persen atap bangunan pemerintah untuk dipasangi panel surya. Pemerintah juga meminta rumah-rumah mewah, kompleks perumahan, dan apartemen memasang sel surya di area yang luasnya minimal 25 persen dari luas total atap.  "Pemerintah sudah bekerja sama dengan Ditjen EBTKE dan REI untuk memopulerkan pemakaian atap surya," ujar Tony.  Peneliti dan praktisi teknologi solar cell N. Edwin Widjonarko menerangkan, memanfaatkan energi surya sebagai PLTS akan menghemat listrik sampai 30 persen. Sebab, sebagian asupan listrik dipasok PLTS atap yang terpasang di atap rumah dan toko.  "Selain berfungsi sebagai atap, panel itu bisa menghasilkan listrik sekaligus bisa membentuk image green building," tuturnya.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/grafis-energi.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>   Praktisi industri atap Anthony Utomo mengapresiasi kebijakan pemerintah soal EBT. Sebagai bentuk dukungan, tahun ini Utomodeck akan berfokus pada bisnis solar rooftop.  "Tahun depan kami targetkan kontribusi solar atap terhadap revenue kami bisa mencapai 30 persen," terangnya.  Karena harga atap surya tiap 1 watt peak (wp) berkisar Rp 15 ribu, Anthony menawarkan solusi lain. Konsumen tidak perlu membeli atap surya, tapi cukup menyewanya.  "Sistemnya mudah, sama seperti bisnis sewa pada umumnya," ujar Anthony. Durasi penyewaan itu 20-25 tahun.

Penggunaan PLTS Menghemat Listrik Hingga 30 Persen

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#energi fosil

Berita Terkini