<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<div class="relative grid grid-cols-1 bg-light-gray lg:grid-cols-24 max-h-screen min-h-screen overflow-hidden" data-aria-hidden="true"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/13/PGE-13-4106745911.jpg" alt="Tahun 2025 menjadi tonggak penting bagi PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGE). (Dok. Pertamina)" width="100%">
<figcaption>Tahun 2025 menjadi tonggak penting bagi PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGE). (Dok. Pertamina)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Tahun 2025 menjadi tonggak penting bagi PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGE). Sepanjang tahun tersebut, PGE menorehkan berbagai langkah strategis melalui pengelolaan operasi yang andal, peningkatan kapasitas terpasang, serta penguatan kolaborasi dengan para pemangku kepentingan guna mendukung agenda transisi energi nasional. Seluruh upaya ini sejalan dengan arah kebijakan pemerintah dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2025&ndash;2034, yang menempatkan Energi Baru Terbarukan (EBT) sebagai tulang punggung bauran energi nasional dengan target porsi mencapai 76 persen. Dalam rencana tersebut, panas bumi diproyeksikan berkontribusi sebesar 5,2 gigawatt (GW) dan dipandang sebagai sumber energi bersih yang stabil serta berkelanjutan. Tahun 2025 sekaligus menjadi fase konsolidasi bagi PGE dalam menegaskan perannya sebagai motor penggerak pengembangan panas bumi nasional. &ldquo;PGE berupaya menghadirkan solusi energi bersih yang inklusif dan inovatif sekaligus memperkuat peran panas bumi sebagai tulang punggung transisi dan swasembada energi nasional. Berbagai capaian yang diraih sepanjang tahun ini mencerminkan konsistensi Perseroan dalam menjaga keandalan operasi, meningkatkan kapasitas terpasang, serta memastikan setiap langkah pengembangan berjalan selaras dengan prinsip keberlanjutan dan tata kelola perusahaan yang baik,&rdquo; kata Direktur Operasi PT Pertamina Geothermal Energy Tbk Ahmad Yani dalam keterangannya. Ia juga menegaskan kembali bahwa langkah PGE berada dalam koridor kebijakan nasional. Menurutnya, langkah ini sejalan dengan agenda transformasi bauran energi nasional dalam RUPTL PLN periode 2025-2034, yang menargetkan porsi pembangkit Energi Baru Terbarukan (EBT) hingga 76 persen, dengan kontribusi panas bumi sebesar 5,2 gigawatt (GW). &ldquo;Melalui berbagai inisiatif, PGE berupaya menghadirkan solusi energi bersih yang inklusif dan inovatif sekaligus memperkuat peran panas bumi sebagai penopang swasembada energi nasional,&rdquo; ungkap dia. Salah satu capaian penting sepanjang 2025 adalah mulai beroperasinya Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Lumut Balai Unit 2. Beroperasinya unit ini memperkuat kapasitas terpasang yang dikelola secara mandiri oleh PGE, sehingga total kapasitas meningkat menjadi 727 megawatt (MW) dari sebelumnya 672 MW. Tidak hanya fokus pada peningkatan kapasitas saat ini, PGE juga menyiapkan fondasi jangka menengah dan panjang melalui pengembangan cadangan panas bumi. Salah satunya ditandai dengan dimulainya eksplorasi greenfield PLTP Gunung Tiga di Lampung yang memiliki potensi kapasitas hingga 55 MW. Proyek ini diarahkan untuk memastikan keberlanjutan cadangan panas bumi sebagai sumber energi bersih berbasis potensi lokal. Komitmen PGE dalam mendukung pembangunan nasional turut tercermin dari masuknya sejumlah proyek panas bumi ke dalam Blue Book 2025-2029 Kementerian PPN/Bappenas. Pencantuman tersebut memperkuat posisi panas bumi sebagai sektor strategis dalam menarik investasi energi berkelanjutan sekaligus mendukung pencapaian target energi nasional dalam jangka panjang. Di tengah tantangan pengembangan energi bersih yang semakin kompleks, PGE memandang sinergi sebagai elemen kunci percepatan transisi energi. Hal ini diwujudkan melalui kolaborasi antara PT Pertamina (Persero) dan PT PLN (Persero), di mana PGE sebagai afiliasi Pertamina bersinergi dengan PT PLN Indonesia Power (PLN IP) dalam pengembangan pembangkit panas bumi. Kolaborasi lintas BUMN ini mencerminkan komitmen bersama untuk membangun sistem ketenagalistrikan nasional yang lebih bersih, efisien, dan terintegrasi. Sinergi tersebut menjadi bagian penting dalam mempercepat realisasi agenda transisi energi nasional. &ldquo;Panas bumi memiliki peran strategis karena ketersediaannya yang stabil sepanjang waktu. PGE berkomitmen menghadirkan energi bersih yang berkelanjutan sekaligus bernilai tambah bagi masyarakat. Melalui sinergi dengan para pemangku kepentingan, kami dapat mempercepat pengembangan panas bumi dan memperkuat keandalan sistem ketenagalistrikan nasional,&rdquo; pungkas&nbsp; Ahmad Yani. &nbsp; <aside class="hidden h-full lg:block lg:col-span-4"> <div class="relative h-full bg-transparent pt-2 ">&nbsp;</div> </aside> </div>

Tahun 2025  menjadi fase konsolidasi bagi PGE dalam menegaskan perannya sebagai motor penggerak pengembangan panas bumi nasional.

Sepanjang 2025, PGE Perkuat Fondasi Panas Bumi di Jalur Transisi Energi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/BBM-Non-Subsidi-Naik-Salman-Toyibi-3.jpg" alt="Petugas mengisi bahan bakar di SPBU Kuningan, Jakarta, Minggu (10/7/2022). PT Pertamina (Persero) kembali menaikkan harga tiga jenis produk Bahan Bakar Minyak (BBM) non subsidi. Harga BBM yang naik yaitu Pertamax Turbo, Dexlite dan Pertamina Dex. Pertama" width="100%">
<figcaption>Petugas mengisi bahan bakar di SPBU Kuningan, Jakarta, Minggu (10/7/2022). PT Pertamina (Persero) kembali menaikkan harga tiga jenis produk Bahan Bakar Minyak (BBM) non subsidi. Harga BBM yang naik yaitu Pertamax Turbo, Dexlite dan Pertamina Dex. Pertama</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com &ndash; PT Pertamina (Persero) melalui Pertamina New &amp; Renewable Energy (Pertamina NRE) menunjukkan keseriusannya dalam mengembangkan bisnis bioetanol. Hal ini ditandai dengan kerja sama Pertamina NRE dan PT Sinergi Gula Nusantara (SGN) untuk membangun Pabrik Bioetanol di Glenmore, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Chief Executive Officer Pertamina NRE John Anis mengatakan, pabrik itu akan memanfaatkan bahan baku molase atau produk samping dari pengolahan tebu untuk gula di pabrik gula Glenmore. Pabrik bioetanol ini direncanakan memiliki kapasitas produksi sebesar 30.000 kilo liter per tahun atau setara dengan 100 kilo liter per hari (KLPD). Proyek ini merupakan bagian dari rencana jangka pendek pengembangan bisnis bioetanol.&nbsp; Menurut Anis, kerja sama ini adalah langkah strategis yang baik dalam rencana pengembangan bioetanol di Indonesia. "Kami optimistis bahwa kolaborasi antara Pertamina NRE dan SGN serta Pemprov NTT akan menghasilkan dampak yang positif dalam percepatan transisi energi nasional. Pertamina NRE selama ini berfokus di penyediaan energi baru dan terbarukan, salah satunya melalui bioetanol," kata John Anis dalam keterangan resmi, Jumat (6/9). Untuk diketahui, implementasi bioetanol sebagai campuran bahan bakar minyak (BBM) telah dimulai oleh Pertamina melalui peluncuran produk Pertamax Green 95 pada tahun 2023. Langkah ini sejalan dengan rencana pemerintah untuk mengurangi Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) di sektor transportasi melalui penyediaan Bahan Bakar Nabati (BBN). Sejalan dengan itu, Pemerintah mendorong penggunaan bioetanol sebagai bahan bakar transportasi. Dengan harapan langkah ini dapat mengurangi impor BBM nasional, menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan GDP, serta berkontribusi pada penurunan emisi dalam jangka panjang. "Langkah ini sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2023 tentang Percepatan Swasembada Gula Nasional dan Penyediaan Bioetanol sebagai Bahan Bakar Nabati (Biofuel)," jelasnya. Untuk diketahui, dalam pengembangan bisnis bioetanol, Pertamina NRE ke depan akan menjadi penyedia bioetanol yang akan diolah dan dipasarkan melalui PT Pertamina Patra Niaga. Sebagai bagian dari Pertamina Group, Pertamina NRE selalu berkomitmen untuk mengusung inisiatif-inisiatif energi bersih serta mendukung transisi energi untuk mencapai aspirasi net zero emission (NZE).

Pertamina NRE dan PT Sinergi Gula Nusantara (SGN) akan membangun Pabrik Bioetanol di Glenmore, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur.

Genjot Produksi BBM Ramah Lingkungan, Pertamina Bakal Bangun Pabrik Bioetanol di Glenmore Banyuwangi   

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/31/WhatsApp-Image-2024-08-31-at-164733-2834232252.jpg" alt="PT PLN (Persero) menghadirkan listrik 24 jam pada tiga pulau di Kepulauan Karimunjawa. (PT PLN)" width="100%">
<figcaption>PT PLN (Persero) menghadirkan listrik 24 jam pada tiga pulau di Kepulauan Karimunjawa. (PT PLN)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;PT PLN (Persero) berhasil menghadirkan listrik 24 jam pada tiga pulau di Kepulauan Karimunjawa memanfaatkan energi baru terbarukan (EBT). Melalui upaya itu, PLN mampu menyuplai listrik bersih untuk total 602 rumah tangga di Pulau Parang, Pulau Genting, dan Pulau Nyamuk. PLN mengoperasikan tiga unit Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dengan total daya 182 kilowatt peak (kWp) untuk memasok listrik di ketiga pulau tersebut. Ke depan, PLN akan menambah unit solar cell untuk meningkatkan keandalan pasokan listrik untuk seluruh Kepulauan Karimunjawa. Penjabat (PJ) Bupati Jepara Edy Supriyanta mengapresiasi dukungan kelistrikan PLN untuk kemajuan pariwisata Karimunjawa. Kehadiran listrik diharapkan mendorong geliat perekonomian di wilayah tersebut. &rdquo;Terima kasih kami ucapkan kepada PLN, atas sumbangsih dan peran serta dalam membangun serta mengoperasikan kelistrikan di Pulau Parang, Genting dan Nyamuk Kepulauan Karimunjawa. Saat ini warga sudah menikmati listrik 24 jam yang andal dan berkualitas, semoga keadaan ini dapat mendukung perkembangan pariwisata dan perekonomian lokal ke depannya,&rdquo; ungkap Edy. Sekretaris Desa Parang Eko Susanto menyampaikan apresiasi kepada PLN yang telah memberikan dukungan listrik bersih dan andal untuk masyarakat. Pihaknya optimistis hal ini akan mendukung kemajuan pariwisata di kawasan Karimunjawa. &rdquo;Sebagai perwakilan masyarakat Desa Parang, saat ini pulau kami bisa menikmati listrik dari PLTS yang dioperasikan oleh PLN. Dengan pembangkit yang ramah lingkungan, semoga dapat mendukung iklim pariwisata di Kepulauan Karimunjawa sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat,&rdquo; ungkap Eko. Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan, langkah itu merupakan wujud komitmen PLN untuk turut menggerakkan roda perekonomian masyarakat sekaligus mendukung program transisi energi di Karimunjawa. Dengan suplai listrik bersih dan terjangkau, Karimunjawa yang dikenal sebagai salah satu destinasi favorit liburan bagi masyarakat diharapkan akan semakin berkembang. &rdquo;PLN akan terus mendukung tempat-tempat pariwisata di Indonesia dengan menyediakan listrik andal, terjangkau dan ramah lingkungan. Hal ini merupakan komitmen PLN dan akan kami teruskan di tempat lain juga,&rdquo; ujar Darmawan. Sebelum hadirnya listrik 24 jam dari tiga PLTS, sistem kelistrikan ketiga pulau dipasok PLTS dan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) yang dioperasikan Pemerintah Kabupaten Jepara, dibantu genset yang hanya menyala selama 12 jam. Kemudian pada 2022, PLN menerima hibah operasional PLTS dan PLTD dari Pemerintah Kabupaten Jepara untuk Pulau Parang, Genting, dan Nyamuk. Sejak itu, PLN telah menangani operasional kelistrikan di ketiga pulau tersebut, termasuk penambahan kapasitas pembangkit dan assessment operasional untuk memperkuat pasokan listrik. General Manager PLN Unit Induk Distribusi Jawa Tengah dan D.I. Jogjakarta (UID Jateng-DI Jogjakarta) Mochamad Soffin Hadi menyampaikan, saat ini kelistrikan di Pulau Parang, Genting, dan Nyamuk, disuplai PLTS dengan metode off-grid. Suplai utama listrik berasal dari PLTS dan suplai cadangannya berasal dari PLTD yang berkapasitas sebesar 230 kW. &rdquo;Karimunjawa saat ini telah menjadi sebuah proyek kami untuk membudayakan EBT, dengan suplai sinar matahari yang melimpah, wilayah Pulau Parang, Genting, dan Nyamuk, dirasa sangat cocok untuk implementasi PLTS ini. Ke depan kami akan kembali membangun unit PLTS tambahan untuk mencukupi kebutuhan Kepulauan Karimunjawa,&rdquo; ungkap Soffin. Selain Pulau Parang, Genting, dan Nyamuk, PLN juga telah melistriki Pulau Karimunjawa. Pulau terbesar di gugusan Kepulauan Karimunjawa tersebut sudah menyala 24 jam nonstop sejak 2017.

PT PLN (Persero) menghadirkan listrik 24 jam pada tiga pulau di Kepulauan Karimunjawa memanfaatkan energi baru terbarukan (EBT)

Masyarakat Tiga Pulau di Karimunjawa Nikmati Listrik 24 Jam usai Listrik Bersih dari PLTS PLN 182 kWp Masuk

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/18/IKAFU-USU-1110767407.jpg" alt="Seminar dan Pelantikan Ikatan Alumni Fisika Universitas Sumatera Utara (IKAFU) yang diselenggarakan di Kampus UNHAN Sentul Bogor, Sabtu (18/5)." width="100%">
<figcaption>Seminar dan Pelantikan Ikatan Alumni Fisika Universitas Sumatera Utara (IKAFU) yang diselenggarakan di Kampus UNHAN Sentul Bogor, Sabtu (18/5).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Indonesia&nbsp;dinilai perlu memiliki target energi terbarukan yang ambisius.&nbsp;Para alumni Departemen Studi Fisika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengatahuan Alam (FMIPA) Universitas Sumatera Utara (USU) yakin tujuan&nbsp;tersebut dapat diimbangi dengan potensi manfaat tenaga nuklir. Menurut salah satu alumni Fisika FMIPA USU, Dr. Helvis, SH., MH, pengembangan pembangkit listrik tenaga nuklir mestinya punya ruang dalam&nbsp;bauran energi di Indonesia.&nbsp;Seminar dan Pelantikan Ikatan Alumni Fisika Universitas Sumatera Utara (IKAFU) yang diselenggarakan di Kampus UNHAN Sentul Bogor, ini mengambil tema 'Kebijakan dan Tantangan Mewujudkan Energi Nuklir sebagai Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir'. Sebagai higlight kegiatan IKAFU ini tak hanya kegiatan seremoni pelantikan dan temu kangen. Namun lebih jauh, sebagai alumni Jurusan fisika, mereka membahas tantangan dan peluang terwujudnya PLTN untuk kemandirian energi nasional sebagai pengganti sumber energi fosil. Kepengurusan IKAFU periode 2024-2029 berkomitmen untuk meyakinkan masyarakat akan manfaat PLTN ini. Secara hukum, regulasi sudah mendukung, bahkan perjanjian dengan negara ASEAN mendukung penggunakan nuklir ini sebagai kebutuhan energi nasional yang disesuaikan dengan pemilihan lokasi yang aman. "Saya sebagai Ketua Umum IKAFU terpilih Kol (AU). Dr. Ir. Sovian Aritonang, S.Si.,M.Si. berupaya menyampaikan ke Bapak Presiden terpilih Jenderal TNI Purn Prabowo Subianto untuk menjadikan PLTN sebagai salah satu program nasional. Demikian saya sampaikan kepada Beliau, program ini akan mulai kita bahas dalam pertemuan IKAFU di Danau Toba&nbsp;tahun 2024 ini," ucapnya dalam keterangan tertulis, Sabtu (18/5). Kegiatan temu alumni dan seminar sekaligus pelantikan pengurus periode 2024&ndash;2029 ini dilakukan selain IKAFU ingin berkontribusi dalam kemajuan Indonesia, juga muncul dari rasa kerinduan para alumni untuk membentuk suatu wadah. Wadah ini dimanfaatkan para alumnus&nbsp;untuk berkumpul, bersilaturahmi, dan menyalurkan aspirasi serta membentuk komunikasi yang baik dengan institusi maupun dengan sesama alumnus. Acara ini merupakan tindak lanjut dari reunian para alumni Fisika USU se-Indonesia di Bogor bulan Juni tahun 2023 yang lalu. Ketua Program studi Fisika USU Dr. Tulus Ikhsan Nasution S.Si., M.Sc, dalam sambutannya, mengungkapkan pentingnya ikatan alumni tersebut dalam memberikan informasi dan dalam rangka pengembangan sumber daya mahasiswa di kampus melalui pengembangan ilmu dan kolaborasi dengan masyarakat melalui program Belajar Merdeka. Dia menyebutkan, contohnya saat ini jurusan Fisika USU melakukan program&nbsp;Belajar Merdeka di bidang instrumentasi di sebuah desa binaan, Meat-Sumatera Utara yang berkontribusi dalam mendukung desa tersebut menjadi desa wisata. Ketua IKA USU Wilayah Jakarta Tujuh Martogi Siahaan, S.P., MM., yang diwakili oleh wakil ketuanya Tiomora Sitanggang, ST, MM., turut memberikan selamat dan semangat kepada ketua dan para pengurus alumni terpilih. Para pengurus diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan kompetensi sumber daya kedepannya. "Terima kasih atas kehadiran rekan-rekan semua dari IKA FMIPA Sejabodetabek, Ketua Jurusan Fisika USU, Dekan Pakar Prof. Dr. Timbangan Sembiring, para Alumni baik hadir secara offline maupun online," ujar Ketua IKAFU terpilih Kol (AU). Dr. Ir. Sovian Aritonang, S.Si.,M.Si.

Menurut para alumni Fisika FMIPA USU, pengembangan pembangkit listrik tenaga nuklir mestinya punya ruang dalam bauran energi di Indonesia.

Ikatan Alumni Fisika FMIPA USU Usulkan ke Presiden Terpilih Prabowo Tak Ragu Kembangkan PLTN di Indonesia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/06/pln-ip5-2320793741.jpg" alt="Ilustrasi proyek pembangunan Pembangkit EBT." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi proyek pembangunan Pembangkit EBT.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - PLN Indonesia Power (PLN IP) mempersiapkan pemenuhan kebutuhan listrik masa mendatang dengan beragam jenis Energi Baru Terbarukan (EBT). Hal ini sebagai bentuk komitmen perseroan dalam mendukung net zero emission dan penunjang pertumbuhan ekonomi kedepan. Hal tersebut diungkapkan Direktur Utama PLN Indonesia Power Edwin Nugraha Putra saat bahas transisi energi dalam forum Asia Pacific Energy Talks. Forum ini merupakan agenda tahunan yang digelar oleh Siemens Energy dan Masyarakat Ketenagalistrikan Indonesia (MKI) bersama pemangku kepentingan di negara-negara Asia Pasifik termasuk Indonesia, untuk membahas berbagai isu di sektor energi. Tahun ini Asia Pacific Energy Talks diselenggarakan di Jakarta, Indonesia. Edwin mengatakan, untuk menuju net zero emission bukan suatu hal yang mudah. Oleh sebab itu, sebagai Subholding PLN Indonesia Power berupaya keras untuk mencapainya. "PLN sudah dan terus berupaya keras untuk membuat solusi strategi energi terbaik untuk transisi energi," kata Edwin dalam keterangan tertulis, Senin (6/5). Edwin mengungkapkan, PLN Indonesia Power tidak hanya memikirkan pemenuhan listrik saat ini, tetapi juga masa yang akan datang. Korporasi pun telah meyiapkan berbagai strategi pengembangan EBT untuk memenuhi kebutuhan listrik 35 tahun kedepan. "35 tahun dari sekarang beban akan sangat tinggi, jadi kami perlu melihat energi baru terbarukan yang mungkin tersedia di Indonesia," ujar Edwin. Menurut Edwin, dengan mempertimbangkan berbagai hal, pengembangan EBT yang disiapkan PLN IP saat ini memang belum cocok diterapkan. Dengan begitu penerapannya kedepan seiring dengan perkembangan teknologi, sehingga bisa realistis digunakan. "Saat ini kami sudah mulai mengenalkan EBT hidro, panas bumi, nuklir dan cofiring amonia. Namun ini belum dapat digunakan sekarang, karena akan berdampak pada kenaikan biaya listrik. Jadi kami menunggu kematangan teknologi dan kemudian kami akan menggunakannya untuk menekan emisi karbon," ucap Edwin. Edwin mengungkapkan, sebagai langkah awal dalam mencapai target net zero emission PLN Indonesia Power pun telah merancang strategi pengembangan EBT melalui proyek Hijaunesia 2023. Menurut Edwin dalam proyek Hijaunesia 2023 PLN IP memprioritaskan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) dengan total kapasitas 1.055 MW melalui skema Strategic Partnership. "Melalui inisiatif ini kita genjot pengembangan EBT yang telah tercantum dalam RUPTL 2021-2030, dengan kapasitas total mencapai 1.055 MW," kata Edwin. PLN IP akan mengakselerasi pembangunan PLTS yang ada di lima lokasi dengan total kapasistas 500 MW, dengan target proses pembangunan hingga Commercial Operation Date (COD) lebih cepat dari yang pernah dilakukan. "Pembangunan pembangkit tersebut dengan proses paralel antara lain pra-seleksi mitra termasuk kontraktor EPC, pemilihan lender, dan proses perizinan," tutup Edwin.

"35 tahun dari sekarang beban akan sangat tinggi, jadi kami perlu melihat energi baru terbarukan yang mungkin tersedia di Indonesia".

Kebutuhan Listrik 35 Tahun Kedepan akan Sangat Besar, PLN Indonesia Power Andalkan EBT

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/19/JKT7_PENDANAAN-ETB-MASIH-KURANG-DARI-TARGET_MIFTAHUL-HAYAT-08-117934833.jpg" alt="Pekerja melintas di dekat panel surya di Masjid Istiqlal, Jakarta, Kamis (18/5/2023). Kebutuhan investasi Energi Baru dan Terbarukan atau EBT untuk mencapai target net zero emission atau nol emisi karbon pada tahun 2060 membutuhkan biaya sekitar 1.108 mi" width="100%">
<figcaption>Pekerja melintas di dekat panel surya di Masjid Istiqlal, Jakarta, Kamis (18/5/2023). Kebutuhan investasi Energi Baru dan Terbarukan atau EBT untuk mencapai target net zero emission atau nol emisi karbon pada tahun 2060 membutuhkan biaya sekitar 1.108 mi</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Isu transisi energi dibahas di kalangan masyarakat energi dengan poin energi baru terbarukan (EBT). Menurut Anggota Ombudsman RI (ORI) Hery Susanto, Indonesia memiliki banyak sumber EBT yang dapat membuat transisi energi yang ramah lingkungan. Apabila pengelolaannya dilakukan dengan optimal, maka Indonesia akan menjadi top of mind energi baru terbarukan. "Sumber daya alam yang terbarukan sangat melimpah di Indonesia. Hanya, bagaimana pengelolaan energi baru terbarukan dilakukan dengan optimal," ujar Hery Susanto. Pendapat itu disampaikannya saat menjadi Keynote Speaker dalam acara diskusi publik di Cirebon pada Sabtu (30/3). Diskusi publik itu bertemakan "Literasi Energi Terbarukan dan Masa Depan Pelayanan Publik Sektor Energi" yang diselenggarakan oleh Komunal dan Formasi. Sebagaimana diketahui, BBM fosil berupa pertalite dan solar yang sering digunakan masyarakat bisa berefek polusi dan tidak ramah lingkungan. "Itu masuk energi tidak terbarukan dan sumbernya semakin terbatas. Jika dieksplorasi lebih lagi butuh biaya yang sangat besar dengan beban subsidi energi di APBN yang semakin besar juga. Belum lagi risiko polusinya," kata Hery. Oleh karena itu, pemerintah perlu mendorong pemanfaatan energi baru terbarukan yang lebih ramah lingkungan. Jika pemerintah Indonesia tidak dapat mengelola energi terbarukan dengan baik, dan terus memperbesar keran impor energi, maka hal tersebut berpotensi mengancam kedaulatan dan ketahanan negara dalam sektor energi. Kendati demikian, Hery mengingatkan bahwa pemerintah harus secara aktif dan serius untuk memanfaatkan sumber daya alam terbarukan agar tidak bergantung terhadap impor energi dari negara lain. Sektor energi merupakan ujung tombak pelayanan publik yang signifikan. Pasalnya, sektor itu merupakan pondasi dari pelayanan publik. Saat ini, suplai energi terbesar yang digunakan negara kita dihasilkan dari sumber daya alam yang tidak terbarukan seperti minyak, gas, dan batu bara. Ini menjadi pendorong utama dalam penyediaan energi untuk kebutuhan rumah tangga, perkantoran, industri, dan transportasi dan lainnya. "Sektor energi merupakan ujung tombak pelayanan publik, bayangkan jika tidak ada pemenuhan kebutuhan energi berupa BBM dan listrik maka secara otomatis pelayanan publik tidak berjalan dengan baik," pungkasnya. Lebih jauh Hery menegaskan, bahwa energi terbarukan memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung pelayanan publik yang berkualitas. Ketersediaan energi yang berkelanjutan dari sumber-sumber seperti tenaga surya, angin, air, hingga sampah organik membantu menjaga ketersediaan energi dalam jangka panjang. &ldquo;Penggunaan energi terbarukan juga dapat mengurangi biaya operasional dalam jangka panjang karena sumber energinya yang gratis dan tidak terbatas. Hal ini membantu mengurangi biaya pelayanan publik seperti biaya listrik dan transportasi,&rdquo; pungkasnya.

Apabila pengelolaannya dilakukan dengan optimal, maka Indonesia akan menjadi top of mind energi baru terbarukan.

Jika Dikelola Optimal, Indonesia akan Jadi Top of Mind Energi Baru Terbarukan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/28/JKT_PLTS-TERAPUNG-CIRATA_IMAM-HUSEIN-7-2200675364.jpg" alt="Foto udara solar panel pada proyek PLTS Terapung di Waduk Cirata, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat." width="100%">
<figcaption>Foto udara solar panel pada proyek PLTS Terapung di Waduk Cirata, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Energi baru dan terbarukan (EBT) masih menjadi peluang besar untuk meningkatkan nilai investasi. Namun, untuk menggarap EBT ini masih terdapat sejumlah tantangan. Selama ini Pemerintah sudah berkomitmen, tetapi perlu inovasi konkret agar EBT benar-benar menjadi nilai tambah atas produksi miegas ke depannya. &ldquo;EBT ini adalah peluang dan tantangan. Kita harus bisa menemukan keseimbangan antara permintaan energi yang terus meningkat dengan keberlanjutan lingkungan. Tantangan lain di Indonesia adalah berkaitan dengan kondisi geografis dalam pembangunan yang bisa meningkatkan risiko,&rdquo; ujar Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi Kemenko Kemaritiman dan Investasi Jodi Mahardi saat membuka forum dialog di Grha Bimasena, Jakarta, Kamis (18/1). Dialog publik itu digelar oleh Dentons HPRP dan Bimasena dengan mengusung tema "Peluang Baru Sektor Energi di Indonesia di Bawah Pemerintahan Baru". Dialog itu juga menghadirkan para pakar dan ahli. Yaitu, Direktur Utama PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGE) Jufri Hadi; Direktur Perencanaan Strategis dan Pengembangan Bisnis Pertamina New &amp; Renewable Energy Fadli Rahman; Executive Director of Indonesia&rsquo;s Carbon Capture and Storage Center (ICCSCenter Belladona Troxylon Maulianda; dan Founder &amp; Advisor Reforminer Institute.Pri Agung Rakhmanto. Tidak hanya itu, perwakilan tim kampanye tiga pasangan capres-cawapres juga diuji pandangannya. Satya Heragandhi dari Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo &ndash; Mahfud MD berpendapat bahwa penggarapan peluang untuk soal energi baru dan terbarukan mesti digarap dari fondasi. Jika pondasi soal energi ini sudah terbenahi dengan baik, maka paslon Ganjar-Mahfud berkonsentrasi memberantas KKN di sektor energi. "Kalau itu sudah beres baru menggandakan anggaran untuk menggenjot permintaannya," beber Satya. Menurut dia, kepastian hukum, transisi energi berkeadilan akan membuat Indonesia bisa lebih baik sebagai mesin penggerak ekonomi. Maka dari itu pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) sudah tidak bisa ditawar lagi. Di samping itu, sambung Satya, program capres nomor 3 di sektor energi yakni menciptakan 3,7 juta lapangan kerja baru. Namun dalam transisi energi, Indonesia harus menyediakan sumber daya manusia (SDM). "Itu sudah harus dimulai melalui jurusan baru di SMK dan pendidikan vokasi. Misalnya jurusan untuk menghasilkan teknisi panel tenaga surya dan sebagainya,&rdquo; kata Satya Heragandhi lagi. Sementara itu, Bobby Gafur Umar dari Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto &ndash; Gibran Rakabuming Raka mengatakan, Indonesia memiliki potensi yang luar biasa besar di bidang energi hijau. Dengan potensi itu, Indonesia bisa menjadi raja energi hijau dunia melalui inovasi bio energi dan energi terbarukan. "Swasembada pangan, energi, dan air jadi peringkat satu dari 17 program prioritas kami,&rdquo; ujar Bobby Gafur Umar. Dia menyebut, Indonesia memiliki potensi energi terbarukan yang belum secara maksimal direalisasikan. Hingga kini baru 0,3 persen. Terobosan meningkatkan ketahanan pangan dengan pemanfaatan limbah seperti sampah, pertanian, dan perkebunan dapat menjadikan Indonesia sebagai produsen nomor 1 biodiesel dunia. "Begitu juga bioethanol dan bioavtur,&rdquo; ungkapnya menguraikan. Andre Rahadian Dentons HPRP selaku penyelenggara diskusi mengatakan, peluang baru sektor energi di Indonesia terbuka lebar untuk dikembangkan guna menggairahkan kembali peningkatan investasi. Menurutnya, sektor energi terbarukan di Indonesia dan isu-isu permasalahannya sudah diidentifikasi. Bidang itu bisa menjadi program besar bagi siapa pun pemimpin bangsa ini ke depan. "Indonesia harus bisa sebagai supply chain, semoga kita bisa mengawal progres ini ke depan,&rdquo; kata Andre Rahadian mengakhiri.*

Energi baru terbarukan (EBT) masih menjadi peluang besar untuk meningkatkan nilai investasi. Untuk menggarap EBT ini banyak tantangan.

Potensi Energi di Indonesia Jadi Tantangan Pemerintahan Baru Tingkatkan Investasi

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/28/InShot_20230528_090139392-435913274.jpg" alt="Ilustrasi PLTS sebagai salah satu upaya yang perlu digencarkan untuk mencapai 23 persen bauran energi terbarukan pada 2025 mendatang." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi PLTS sebagai salah satu upaya yang perlu digencarkan untuk mencapai 23 persen bauran energi terbarukan pada 2025 mendatang.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Founder Bumi Global Karbon (BKG) Foundation, Achmad Deni Daruri optimistis, investor energi baru terbarukan (EBT) bakal deras masuk ke Indonesia. Pasalnya, selama ini, Indonesia adalah importir bersih bahan bakar fosil terbesar di dunia. Artinya, pasar EBT di dalam negeri sangat menggiurkan, seiring tingginya kesadaran publik akan energi ramah lingkungan.&nbsp; "Sekitar 270 juta penduduk bergantung pada bahan bakar fosil dari negara lain, yang membuat Indonesia rentan terhadap guncangan dan krisis geopolitik. Sebaliknya, Indonesia memiliki sumber energi terbarukan yang melimpah, namun potensinya belum sepenuhnya dimanfaatkan," kata Deni, Jakarta, Rabu (10/1). Deni juga menjelaskan, Badan Energi Terbarukan Internasional (IRENA) memproyeksikan 90 persen pasokan listrik dunia berasal dari EBT. Artinya, pengembangan EBT di Indonesia, menjadi solusi untuk keluar dari ketergantungan impor.&nbsp; Soal harga, Deni menilai, saat ini EBT merupakan pilihan daya termurah di sebagian besar dunia. Biaya listrik dari tenaga surya, turun 85 persen dalam 1 dekade (2010- 2020). Biaya energi angin darat dan lepas pantai, masing-masing turun 56 persen dan 48 persen.&nbsp; "Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), sekitar 99 persen orang di dunia menghirup udara yang melebihi batas kualitas udara, dan mengancam kesehatan mereka. Dan, lebih dari 13 juta kematian di dunia per tahun, disebabkan pencemaran, termasuk polusi udara," ungkapnya.&nbsp; Pada 2018, polusi udara dari bahan bakar fosil menimbulkan dampak ekonomi dan kesehatan, melahirkan kerugian hingga USD 2,9 triliun. Atau setara USD 8 miliar per hari.&nbsp; Dengan transisi energi bersih, seperti angin dan matahari, tidak hanya membantu mengatasi perubahan iklim tetapi juga polusi udara dan kesehatan. Setiap dolar AS investasi dalam EBT menciptakan lapangan kerja sebesar 3 kali lebih banyak ketimbang industri berbahan bakar fosil.&nbsp; "International Energy Agency (IEA) memperkirakan transisi menuju emisi nol bersih, mengarah kepada peningkatan keseluruhan dalam pekerjaan sektor energi. Sekitar USD 5,9 triliun dihabiskan untuk mensubsidi industri bahan bakar fosil pada 2020," ungkapnya.&nbsp; Sebagai perbandingan, sekitar USD 4 triliun per tahun perlu diinvestasikan dalam energi terbarukan hingga 2030, termasuk investasi dalam teknologi dan infrastruktur untuk memungkinkan pencapaian emisi nol persen pada 2050. &nbsp; "Untuk itu, Pemerintah Indonesia harus menjamin keberadaan strategi yang menunjang peluang investasi dalam EBT. Pemerintah harus menjalankan lima strategi," kata Deni.&nbsp; Lalu Apa saja kelima strategi itu? Pertama, kata Deni, pengaturan pasar di mana kebijakan harus menetapkan transparansi dan prediktabilitas, yang memberikan kepercayaan bagi investor dalam kemampuan untuk memulihkan investasi dalam pembangkit listrik.&nbsp; Kedua, lanjutnya, memberikan insentif bagi energi bersih dan iklim tertentu yang menyusun strategi energi multi-tahun terintegrasi dengan target jangka pendek dapat menjadi langkah strategis.&nbsp; "Ketiga, menjamin langkah-langkah ramah bisnis umum yang berupa beberapa kebijakan umum (yaitu, tidak harus spesifik untuk energi) yang dapat memfasilitasi investasi energi terbarukan," ungkapnya.&nbsp; Keempat, mekanisme pembiayaan yang inovatif dimana mekanisme pembiayaan dari berbagai jenis dapat berguna dalam mengurangi risiko, menawarkan potensi pengembalian tambahan, atau menciptakan lebih banyak peluang investasi. "Terakhir, asumsi risiko awal dimana beberapa proyek yang sukses termasuk sponsor awal yang bersedia menanggung berbagai risiko," pungkasnya.&nbsp; Besarnya potensi EBT yang dimiliki Indonesia, menjadi 'barang seksi' bagi investor. Mulai dari sinar matahari, angin, air, biomassa, dan panas bumi. Menurut data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), potensi EBT Indonesia mencapai 442,4 GW.&nbsp; Hanya saja yang baru dimanfaatkan sekitar 11,3 GW. Atau hanya 2,5 persen dari total potensi yang ada. Peluang investasi EBT di Indonesia sangat menarik bagi para investor baik dalam negeri, maupun luar negeri. Karena, Indonesia memiliki empat keunggulan komparatif, yaitu:&nbsp; Pertama, kebijakan pemerintah sangat pro pengembangan EBT, seperti target bauran energi nasional 23 persen EBT pada 2025, insentif fiskal dan non-fiskal bagi investor EBT, serta penyederhanaan perizinan dan regulasi.&nbsp; Kedua, ketersediaan sumber daya EBT yang melimpah dan tersebar di seluruh wilayah Indonesia, seperti sinar matahari mencapai 4,8 kWh/m2/hari, angin dengan kecepatan rata-rata 3-6 m/s, air dengan potensi pembangkit listrik tenaga air (PLTA) sebesar 75 GW, biomassa dengan potensi produksi bioenergi sebesar 32.654 PJ/tahun, dan panas bumi dengan cadangan terbesar di dunia sebesar 28.910 MW.&nbsp; Ketiga, permintaan energi yang terus meningkat seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan populasi Indonesia, serta kesadaran masyarakat akan pentingnya penggunaan energi yang ramah lingkungan.

Investor energi baru terbarukan bakal deras masuk ke Indonesia. Pasalnya, selama ini, Indonesia adalah importir bersih bahan bakar fosil.

Punya Pasar dan Sumber Daya Menggiurkan, Investor EBT Bakal Antri Masuk Indonesia

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/EBT-03.jpg" alt="Ilustrasi. Energi baru terbarukan. (PLN)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi. Energi baru terbarukan. (PLN)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Indonesia menargetkan transisi energi dari fosil ke energi baru terbarukan (EBT) pada tahun 2060. Hal itu disampaikan oleh Staf Khusus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Irwandy Arif saat membuka Indonesia Mineral and Energy Conference (IMEC) 2023 di Jakarta, Selasa (19/12). "Pemerintah berkomitmen untuk melakukan transisi energi secara bertahap dan berkelanjutan," ujar Irwandy. Saat ini, ketergantungan Indonesia terhadap energi fosil masih sangat tinggi. Pada bauran energi primer di bulan Agustus 2023, porsi batu bara sebesar 38,8 persen, minyak bumi 31,6 persen, dan gas bumi 17,4 persen. Sedangkan porsi EBT hanya 12,2 persen. Untuk mencapai target transisi energi, pemerintah akan melakukan berbagai upaya, yakni meningkatkan pemanfaatan EBT, baik untuk pembangkit listrik, transportasi, maupun industri. "Serta melakukan hilirisasi mineral untuk mendukung pengembangan EBT, dan endorong investasi di sektor EBT", tambahnya. Pada tahun 2024, pemerintah menargetkan kapasitas pembangkit EBT sebesar 13,6 gigawatt. Beberapa upaya yang akan dilakukan untuk mencapai target "Kami tendorong pembangunan PLTS atap dan menerapkan mandatori biodiesel B35", jelasnya. Selain itu, pemerintah juga akan melakukan transisi energi di sektor transportasi. Pada tahun 2024, pemerintah menargetkan 25 persen kendaraan baru yang diproduksi adalah kendaraan listrik. "Guna mendukung transisi energi, pemerintah akan menerapkan beberapa program pendanaan, seperti penerapan carbon tax dan carbon trading dan Program gas energy transition partnership, serta energy transition mechanisme." Jelas Irwandy. Secara keseluruhan, rencana transisi energi ini membutuhkan investasi sebesar 1,1 triliun dolar AS atau 28,5 miliar dolar AS per tahun hingga tahun 2060. Disisi lain, mengenai tren minerba yang komoditasnya turun karna konflik geopolitik, Ketua Umum ASPEBINDO, Anggawira manyampaikan ada faktor lain yang menyebabkan turunnya tren minerba yakni musim dingin yang tidak terlalu dingin. "Kalau kita lihat kan memang ada beberapa prediksi yang di tahun ini misalnya seperti musim dinginnya gak terlalu dingin gitu kan itu melibatkan juga ekspor kita menurun, tapi kalau dari sisi kita naik ya karena juga pemakaian domestik kita juga cenderung ada kenaikan," jelas Angga. "Dan untuk proyeksi tahun depan yang saya lihat. Ya ini sangat dinamis ya karena juga menyangkut berbagai apa berbagi situasi geopolitik. Tapi kalaupun memang ada kenaikan juga tak akan terlalu tinggi ya kalau saya lihat seperti itu", terangnya. &nbsp;

Indonesia menargetkan transisi energi dari fosil ke energi baru terbarukan (EBT) pada tahun 2060. Hal itu disampaikan Irwandy Arif.

Indonesia Tetapkan Target Transisi Energi ke EBT pada 2060

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/06/AGROWISATA-2345596499.jpg" alt="Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita dan Sekjen DPN PPRI Ivan Kuntara membahas pengebangan agriwisata di kantor Kemenperin Jakarta." width="100%">
<figcaption>Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita dan Sekjen DPN PPRI Ivan Kuntara membahas pengebangan agriwisata di kantor Kemenperin Jakarta.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kementerian Perindustrian mendukung penuh langkah Perkumpulan Petani Rempah Indonesia (PPRI) menjalankan Program Quick Wins lewat pengembangan Agroindustri kelor dan kemiri sunan di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Dukungan ini akan diwujudkan dengan memberikan bantuan standarisasi produk dan intervensi teknologi pengeringan dalam mengolah bahan baku menjadi komoditas unggulan. "Kita dukung penuh program yang ada di kabupaten purwakarta ini karena akan mengembalikan kembali kejayaan rempah di tanah air," ujar Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita di kantor Kemenperin, Selasa (5/12). Menurut Agus Gumiwang pihaknya juga akan mengkaji penggunaan tepung kelor sebagai super food dalam penanganan stunting, salah satunya berbentuk fortifikasi tepung telor. "Program ini merupakan hal yang positif karena juga akan meningkatkan kesejahteraan petani. Bisa saja program ini dikembangkan di daerah lain, tidak hanya di Kabupaten Purwakarta saja," tegas Agus Gumiwang. Ivan Kuntara, Sekretaris Jendral Dewan Pimpinan Nasional Perkumpulan Petani Rempah Indonesia (DPN PPRI) mengatakan pengembangan agrowisata kelor dan kemiri sunan sebagai upaya mengangkat kembali kejayaan rempah. Keduanya merupakan produk unggulan yang ramah lingkungan berbasis kerakyatan yang akan akan mendatangkan devisa bagi negara. "Contohnya pengembangan kemiri sunan diharapkan menjadi bagian dari program kesinambungan ketahanan energi turunannya dari biodiesel, bioethanol sampai bioavtur yang nantinya akan mendatangkan devisa bagi negara," ungkap Ivan Kuntara. Menurutnya, Indonesia punya banyak potensi untuk membuat energi terbarukan karena banyaknya sumber daya alam seperti rempah yang bisa terus dikembangkan. "Kemiri Sunan hanya merupakan salah satu contoh karena masih banyak lagi potensi potensi yang bisa terus dikembangkan" pungkas Ivan Kuntara.

Indonesia punya banyak potensi untuk pengembangan  energi terbarukan karena banyaknya sumber daya alam.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#energi baru terbarukan

Berita Terkini