<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/11/ENDEMI-1571526034.jpg" alt="Asisten Deputi Komunikasi Publik dan Hubungan Masyarakat BPJS Kesehatan, Agustian Fardianto" width="100%">
<figcaption>Asisten Deputi Komunikasi Publik dan Hubungan Masyarakat BPJS Kesehatan, Agustian Fardianto</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com &ndash;</strong> Sebagai langkah tindak lanjut atas Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penetapan Berakhirnya Status Pandemi Covid-19 di Indonesia dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Pedoman Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), pemerintah telah mengumumkan perubahan dalam mekanisme penjaminan pelayanan kesehatan terkait Covid-19.</p> <p>Perubahan ini berdampak pada penjaminan pelayanan kesehatan terkait Covid-19 pada Peserta JKN setelah masa pandemi berakhir.</p> <p>Status pandemi Covid-19 secara resmi berakhir pada tanggal 21 Juni 2023, dan penyakit tersebut saat ini dianggap sebagai penyakit endemi di Indonesia. Sejalan dengan perubahan status ini, pemerintah telah mengambil langkah-langkah konkret dalam mengatur mekanisme penjaminan pelayanan kesehatan Covid-19.</p> <p>Asisten Deputi Komunikasi Publik dan Hubungan Masyarakat BPJS Kesehatan, Agustian Fardianto mengatakan bahwa sejak masa pandemi berakhir pada 21 Juni 2023 hingga tanggal 31 Agustus 2023, pasien Covid-19 yang membutuhkan pelayanan kesehatan akan ditanggung biaya pelayanannya oleh pemerintah, dengan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menjadi penyedia utama layanan. Administrasi dan verifikasi klaim terkait pelayanan ini akan dikelola oleh BPJS Kesehatan, mengikuti petunjuk teknis yang telah ditetapkan.</p> <p>"Namun per 1 September 2023, pelayanan pengobatan Covid-19 akan bergeser ke mekanisme Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), dibiayai secara mandiri oleh masyarakat, atau dibiayai oleh penjamin lainnya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bagi Peserta JKN yang membutuhkan pelayanan kesehatan terkait Covid-19, termasuk pasien yang membutuhkan perawatan rawat inap di rumah sakit mulai 1 September 2023, BPJS Kesehatan akan menjadi penyedia penjaminan di fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan," terang Ardi.</p> <p>Ditambahkan juga khusus kasus gawat darurat, peserta dapat langsung berobat ke fasilitas kesehatan manapun yang terdekat. Fasilitas kesehatan tersebut termasuk yang belum bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.</p> <p>"Pelayanan yang dicakup meliputi segala aspek, mulai dari pelayanan promotif-preventif perorangan, hingga pelayanan kuratif dan rehabilitatif sesuai dengan indikasi medis. Ditegaskan bahwa peserta JKN tidak akan dikenakan biaya tambahan atas pelayanan tersebut.</p> <p>Masyarakat yang melakukan isolasi mandiri akan diberikan kemungkinan untuk melakukan telekonsultasi melalui Aplikasi Mobile JKN dengan dokter di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) tempat mereka terdaftar, serta dapat dirujuk sesuai dengan indikasi medis," tambah Ardi.</p> <p>Ardi menyebutkan bahwa penyediaan obat, vaksin dan pelaksanaan vaksinasi Covid-19 akan tetap menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dengan distribusi yang diatur oleh pemerintah daerah. Pengajuan dan verifikasi klaim terkait Covid-19 akan mengikuti ketentuan pengelolaan klaim yang telah berlaku dalam Program JKN.<br /> <br />"Semua perubahan ini bertujuan untuk memberikan akses pelayanan kesehatan Covid-19 yang komprehensif bagi masyarakat Indonesia setelah berakhirnya status pandemi. BPJS Kesehatan senantiasa mendukung mekanisme penjaminan pelayanan kesehatan Covid-19 untuk menuju Indonesia yang semakin sehat," ucap Ardi.</p> <p>Ardi mengimbau kepada masyarakat, jika terdapat kendala pelayanan di fasilitas kesehatan, peserta dapat menghubungi layanan 24 jam Care Center BPJS Kesehatan di nomor 165, atau fitur pengaduan pada Aplikasi Mobile JKN. Apabila peserta berada di rumah sakit, peserta dapat menghubungi petugas BPJS SATU! (Siap Membantu) pada hari dan jam kerja. Nama, foto dan nomor kontak petugas BPJS Satu! terpampang pada ruang publik di rumah sakit.</p>

Peserta JKN yang membutuhkan pelayanan kesehatan terkait Covid-19, BPJS Kesehatan akan menjadi penyedia penjaminan di fasilitas kesehatan.

Masuk Endemi Covid-19, BPJS Kesehatan Jamin untuk Peserta JKN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/16/WINSTON-3587360292.jpg" alt="Timoutyus T Direktur Utama Winston Indonesia (dua dari kiri) optimis dunia properti tanah air akan bangkit pasca dicabutnya status pandemi. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Timoutyus T Direktur Utama Winston Indonesia (dua dari kiri) optimis dunia properti tanah air akan bangkit pasca dicabutnya status pandemi. (Istimewa)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com -</strong> Berakhirnya status pandemi yang ditandai dengan pencabukan PPKM disambut hangat sektor properti. Penjualan yang sempat anjlok karena pandemi, kini mulai pulih dengan tumbuhnya penjualan properti di tanah air.</p> <p>Timoutyus Tjandra, Direktur Utama Winston Indonesia menyebut naiknya permintaan sektor properti disambut hangat pelaku pasar. &ldquo;Ini peluang yang bagus bagi sektor properti untuk berkontribusi positif bagi perekonomian di dalam negeri,&rdquo; papar Timo, begitu Timoutyus Tjandra biasa disapa.</p> <p>Menurutnya, Winston Indonesia sebagai salah satu agensi properti di tanah air menilai membaiknya sektor properti harus dibarengi dengan meningkatnya layanan kepada pelanggan, mengingat agensi properti bakal tumbuh berkembang seiring meningkatnya dunia properti.</p> <p>Timo optimistis persaingan dalam menarik konsumen akan bagus dalam upaya memberikan layanan terbaik bagi pelanggan mengingat permintaan properti dengan servis terbaik menjadi hal yang mutlak. "Sektor properti pada 2023 memiliki potensi tumbuh lebih baik dibanding 2022,&rdquo; imbuh Timo.</p> <p>Menanggapi membaiknya perekonomian tanah air, Winston Indonesia yang telah lebih dari 10 tahun memenuhi kebutuhan permintaan properti di Surabaya dan kota-kota besar lainnya optimistis dunia properti Indonesia termasuk Surabaya akan meningkat.</p> <p>&ldquo;Bahkan di saat pandemi total transaksi properti kami masih cukup bagus. Tentunya hal ini membuktikan bahwa kebutuhan properti tetap bisa tumbuh dengan baik sepanjang bisa memberikan layanan dan bisa memenuhi kebutuhan pelanggan,&rdquo; imbuh Timo.</p> <p>Pihaknya menyebut, salah satu kunci sukses di agensi properti adalah mampu membaca kebutuhan pelanggan sesuai dengan segmentasi yang ada. Tumbuhnya sentra ekonomi baru di beberapa kawasan Surabaya menjadi faktor tambahan bahwa dunia properti bakal semakin meriah.</p> <p>Hal ini terlihat bahwa titik CBD di Surabaya tak bertumpu di pusat kota, namun telah menyebar di hingga ke kota-kota penyangga Surabaya seperti Surabaya, Gresik dan sekitarnya.</p> <p>&ldquo;Winston Indonesia terus mencari peluang-peluang baru untuk memberikan one stop service atas layanan yang diberikan,&rdquo; imbuh Timo.</p> <p>Dari pengamatan Timo, tidak sedikit kaum milenial yang awalnya sempat wait and see selama pandemi kini mulai melirik Winston sebagai agen mitra mereka mencari properti yang pas sesuai dengan kemampuan ekonominya.</p> <p>&ldquo;Milenial yang awalnya takut untuk melirik properti di bawah Rp 1 milyar kini sudah mulai melakukan penjajakan. Jumlah ini terus meningkat, baik yang untuk rumah tapak maupun apartemen sesuai kemampuan mereka,&rdquo; pungkas Timo.</p>

Milenial yang awalnya takut untuk melirik properti di bawah Rp 1 milyar kini sudah mulai melakukan penjajakan.

Sektor Properti Mulai Tumbuh, Milenial Bidik Hunian Properti di Bawah Rp 1 Miliar

<p>&nbsp;</p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/03/BPJS-03-3495661673.jpg" alt="Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti (tengah) saat berbicara dalam kegiatan Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) pada Senin (03/07). (Istimewa)." width="100%">
<figcaption>Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti (tengah) saat berbicara dalam kegiatan Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) pada Senin (03/07). (Istimewa).</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com &ndash;</strong> Presiden Republik Indonesia telah resmi mencabut status pandemi Covid-19 menjadi endemi. Pencabutan status tersebut akan membuat perubahan terhadap mekanisme penanganan kasus tersebut, salah staunya pembiayaan perawatan bagi pasien Covid-19. Nantinya, untuk biaya penanganan Covid-19 akan masuk ke skema Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diselenggarakan BPJS Kesehatan.</p> <p>Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti mengatakan bahwa pihaknya siap menjalankan instruksi yang ditetapkan oleh pemerintah, termasuk apabila pembiayaan untuk pasien Covid-19 masuk ke dalam skema pembiayaan Program JKN. Menurutnya, mekanisme pembiayaan tersebut masih harus disusun secara matang bersama kementerian/lembaga terkait.</p> <p>Saat ini, pemerintah telah mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penetapan Berakhirnya Status Pandemi Covid-19 di Indonesia. Dengan begitu, ia menyebut masih menunggu regulasi turunannya agar mekanisme pengaturannya dapat dimatangkan.</p> <p>&ldquo;Banyak hal yang perlu dikoordinasikan bersama. Pertama dari sisi pembiayaannya, mengingat seluruh pendanaan Program JKN merupakan dana amanat yang bersumber dari iuran peserta JKN. Kemudian dari sisi pelayanan, diperlukan upaya edukasi dan sosialisasi, baik kepada peserta maupun kepada petugas fasilitas kesehatan, agar mekanisme berjalan dengan lancar,&rdquo; kata Ghufron dalam kegiatan Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) pada Senin (03/07).</p> <p>Sebagai informasi, saat ini Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan berada dalam kondisi sehat, dengan angka yang wajar tidak berlebihan, dan sudah memenuhi ketetapan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2015 yang menyebutkan DJS harus mencukupi minimal 1,5 bulan pembayaran klaim. Kondisi keuangan DJS Kesehatan per 31 Desember 2022 telah mencukupi 5,98 bulan estimasi pembayaran klaim ke depan (berdasarkan rata-rata klaim bulanan selama 12 bulan terakhir sejak tanggal pelaporan).</p> <p>Apabila pembiayaan pasien Covid-19 yang menjadi tanggungan BPJS Kesehatan melalui skema Program JKN, Ghufron menilai akan ada perubahan proyeksi pengeluaran biaya pelayanan kesehatan ke depannya. Apalagi sudah diterbitkannya Permenkes 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan, saat ini biaya pelayanan kesehatan sudah mengalami penyesuaian dan peningkatan. Atas kondisi tersebut, tentu dibutuhkan analisis pembiayaan yang matang demi menjaga penyelenggaraan Program JKN tetap sustain.</p> <p>&ldquo;Tentu BPJS Kesehatan akan menjalankan instruksi tersebut dengan prinsip kehati-hatian, karena dengan penjaminan pasien Covid-19 ke dalam Program JKN, artinya beban pembiayaannya akan bertambah. Tentu kami akan memperkuat analisa pembiayaan agar proyeksi keuangan yang dimiliki juga bisa menjaga Program JKN agar tetap sustain,&rdquo; tambah Ghufron.</p> <p>Untuk itu, Ghufron mengajak masyarakat agar segera menjadi peserta JKN dan terus menjaga status keaktifan kepesertaan JKN, sehingga pengobatan yang dijalani dapat dijamin dan mudah megakses pelayanan kesehatan.</p> <p>Pada kesempatan tersebut, Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan RI, Maxi Rein Rondonuwu mengatakan memasuki masa endemi, Kementerian Kesehatan RI terus memperkuat upaya vaksinasi untuk memberikan kekebalan tubuh bagi masyarakat dalam menghadapi virus Covid-19. Ia mengatakan, peralihan masa pandemi ke endemi jangan dianggap sebagai suatu perayaan.</p> <p>&ldquo;Virusnya masih ada. Namun, kami berupaya untuk memperkuat imunitas masyarakat dengan melakukan vaksinasi khusus bagi kelompok rentan. Kami juga akan mengikuti rekomendasi yang diberikan World Health Organization (WHO), bahwa vaksinasi Covid-19 akan diintegrasikan ke program vaksinasi rutin untuk<br /> <br />menyasar kepada masyarakat yang memiliki risiko tinggi, kelompok lanjut usia (lansia) dan komorbid,&rdquo; ungkap Maxi.</p> <p>Ia mengatakan, untuk menguatkan upaya vaksinasi tersebut, pihaknya sudah menyusun regulasi mengenai mekanisme pemberian vaksin Covid-19. Dengan berbagai upaya yang telah dilakukan, dirinya juga meminta kepada seluruh masyarakat untuk tetap melakukan pola hidup sehat. Sehingga kualitas kesehatan masyarakat Indonesia di masa endemi tetap terjaga.</p> <p>&ldquo;Upaya promotif preventif juga terus kita lakukan dengan bekerja sama dengan seluruh pihak. Kita juga menggerakan key opinion leader, komunitas-komunitas hingga pengalaman orang yang melakukan pola hidup sehat untuk mengajak masyarakat untuk menerapkan pola hidup yang sehat. Tak kalah penting juga, peran media juga sangat dibutuhkan dalam memberikan informasi positif kepada masyarakat,&rdquo; tambah Maxi.</p> <p>Sementara itu, Epidemiolog dari Griffith University, Dicky Budiman menjelaskan Indonesia menjadi negara tercepat dalam merespon kondisi pandemi Covid-19. Menurutnya, dengan peralihan ke masa endemi ini seluruh pihak harus bekerja sama untuk membantu meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.</p> <p>&ldquo;Saat ini, kita semua sepakat bahwa untuk merespon kondisi seperti ini dengan melakukan upaya yang bukan hanya kuratif, namun menguatkan peran stakeholder, bersama-sama dalam melakukan penguatan kualitas kesehatan. Namun, untuk menunjang hal tersebut, tentu dibutuhkan keberadaan data yang memadai,&rdquo; jelas Dicky.</p> <p>Dirinya menyadari bahwa masih banyak masyarakat, khususnya yang berada di wilayah pedalaman yang belum memahami bagaimana cara melakukan pencegahan terhadap virus Covid-19. Untuk itu, dirinya meminta untuk memperkuat peran tenaga kesehatan dalam melakukan komunikasi mitigasi risiko kepada masyarakat demi melakukan perubahan perilaku hidup sehat.</p>

BPJS Kesehatan siap menjalankan instruksi pemerintah, termasuk bila pembiayaan pasien Covid-19 masuk ke dalam skema pembiayaan Program JKN.

Masuki Masa Endemi, Sustainabilitas Program JKN Terus Dijaga

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/WhatsApp-Image-2022-01-17-at-19.08.17.jpg" alt="Pasien Covid-19. Dok JawaPos" width="100%">
<figcaption>Pasien Covid-19. Dok JawaPos</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Pemerintah telah menetapkan pandemi Covid-19 berakhir dan beralih ke endemi. Meski begitu, pemerintah tidak akan lepas tangan terhadap pasien Covid-19. Seluruh pasien dalam pengobatan tetap bisa menggunakan BPJS Kesehatan sebagai metode pembayaran.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menyatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengambil keputusan menjadi endemi&nbsp; sejalan dengan pencabutan status public health emergency of international concern (PHEIC) untuk Covid-19 yang dilakukan oleh Badan Kesehatan Dunia atau WHO. Keputusan tersebut juga diambil pemerintah dengan mempertimbangkan angka konfirmasi harian kasus Covid-19 di Tanah Air yang mendekati nihil.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Muhadjir menjelaskan, skema pendanaan pasien Covid-19 tidak lagi masuk dalam skema keadaan darurat. Melainkan telah dialihkan kepada BPJS Kesehatan, baik bagi masyarakat dengan iuran mandiri maupun melalui instansi masing-masing. Semua item yang termasuk dalam fasilitas BPJS Kesehatan nantinya dapat digunakan untuk merawat pasien yang terkena Covid-19.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/haji-2023/011411397/h-1-idul-adha-dianjurkan-puasa-arafah-begini-penjelasannya">H-1 Idul Adha Dianjurkan Puasa Arafah, Begini Penjelasannya</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Yang dimaksud tidak ditanggung lagi oleh pemerintah itu tidak lagi menggunakan anggaran kedaruratan Covid-19. Penanganan dialihkan melalui skema BPJS Kesehatan,&rdquo; ujar Muhadjir.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara bagi masyarakat yang kurang mampu akan ditanggung oleh pemerintah melalui skema PBI (Penerima Bantuan Iuran) yang tersinkronisasi dengan BPJS Kesehatan. Muhadjir menghimbau bagi masyarakat kurang mampu untuk tidak segan melapor ke RT, RW, atau Kepala Desa agar dapat dimasukkan ke dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Sehingga nantinya dapat menerima manfaat BPJS Kesehatan secara gratis.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Jangan ada satu pun warga negara Indonesia yang tidak terlayani kesehatannya,&rdquo; kata Muhadjir.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kelonggaran yang saat ini telah dapat dirasakan oleh masyarakat diharapkan tidak menjadikan masyarakat acuh terhadap kondisi kesehatannya. Muhadjir menyarankan masyarakat untuk tetap menjalankan protokol kesehatan di berbagai tempat sebagaimana ketika pandemi Covid-19 berlangsung. Sehingga diharapkan tidak hanya Covid-19, tetapi juga penyakit menular lain tetap dapat dihindari.</div>

Seluruh pasien Covid-19 yang dalam pengobatan tetap bisa menggunakan BPJS Kesehatan sebagai metode pembayaran.

Meski Sudah Endemi, Pengobatan Pasien Covid-19 Tetap Ditanggung BPJS

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/image.jpg" alt="Ilustrasi prostitusi. Dok JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi prostitusi. Dok JawaPos</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> &ndash; Berselang tiga tahun sejak kasus pertama diumumkan pada 2 Maret 2020, pemerintah secara resmi menyatakan bahwa pandemi Covid-19 berakhir. Mulai kemarin (21/6), Indonesia dinyatakan telah beralih dari masa pandemi menjadi endemi. Masyarakat diminta tetap berhati-hati lantaran virus penyakit tersebut masih ada.</p> <p>&rdquo;Setelah tiga tahun lebih kita berjuang bersama menghadapi pandemi Covid-19, sejak hari ini, Rabu, 21 Juni 2023, pemerintah memutuskan untuk mencabut status pandemi dan kita mulai memasuki masa endemi,&rdquo; kata Presiden Joko Widodo (Jokowi) kemarin.</p> <p>Keputusan tersebut diambil setelah mempertimbangkan angka konfirmasi harian kasus Covid-19 di Indonesia mendekati nihil. Hasil sero survei yang telah dilakukan juga menunjukkan bahwa 99 persen masyarakat Indonesia sudah memiliki antibodi Covid-19. &rdquo;WHO juga telah mencabut status public health emergency of international concern,&rdquo; lanjut Jokowi.</p> <p>Meski demikian, mantan gubernur DKI Jakarta itu mengimbau masyarakat untuk tetap berhati-hati dan terus menjalankan perilaku hidup sehat dan bersih. Jokowi berharap keputusan tersebut dapat memberikan dampak positif bagi perkembangan ekonomi nasional.</p> <p>Terpisah, mantan Dirjen Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Kemenkes Tjandra Yoga Aditama menilai wajar keputusan yang diambil pemerintah Indonesia. Pertimbangannya, kasus dan angka kematian akibat Covid-19 sudah sangat rendah dan terus menurun dari waktu ke waktu.</p> <p>Namun, menurut Tjandra, istilah pencabutan pandemi tidak terlalu tepat. Sebab, selama ini pemerintah Indonesia sama sekali tidak pernah menetapkan status pandemi. Status tersebut diputuskan WHO. &rdquo;Tentu baiknya istilahnya kini tidak perlu disebut pandemi dicabut. Bisa disebut sudah endemi, bisa juga disebut bahwa kedaruratan kesehatan masyarakat sudah teratasi,&rdquo; jelasnya.</p> <p>Tjandra menuturkan, yang perlu ditekankan ke masyarakat adalah endemi tidak berarti penyakit sudah tidak ada. Endemi justru menunjukkan bahwa penyakit masih ada. Meski sudah tidak setinggi saat periode puncak pada 2020 dan 2021 lalu. &rdquo;Tegasnya, virus SARS-CoV-2 penyebab Covid-19 masih ada,&rdquo; katanya.</p> <p>Pasien Covid-19 juga masih akan tetap ada. Termasuk pasien yang sampai dirawat di rumah sakit (RS). Bahkan, terang Tjandra, pada kondisi tertentu, pasien Covid-19 yang meninggal masih akan tetap ada. Sama seperti pada kasus penyakit menular lainnya yang sudah lebih dulu menjangkiti Indonesia.</p> <p>Tjandra menambahkan, pemerintah tetap perlu menjaga kegiatan surveilans, pengamatan penyakit, dan genomik secara terus-menerus. Tujuannya, jika ada gejolak epidemiologi, bisa terdeteksi dan tertangani segera. Kemudian meningkatkan riset untuk Covid-19. Sebab, masih banyak fenomena ilmiah yang belum diketahui dan dikuasai sepenuhnya. <strong>(lyn/wan/c9/fal)</strong></p>

Berselang tiga tahun sejak kasus pertama diumumkan pada 2 Maret 2020, pemerintah secara resmi menyatakan bahwa pandemi Covid-19 berakhir.

Indonesia Masuk Endemi Covid-19, Epidemiolog Minta Jaga Surveilans

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/1629030326410_copy_800x450.jpg" alt="Ilustrasi Covid-19. Antara " width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Covid-19. Antara </figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebelumnya telah resmi mencabut status pandemi covid-19 di Indonesia, yang kini beralih menjadi endemi, sejak Rabu (21/6) kemarin. Namun, pemerintah tetap mengingatkan fase endemi bukan berarti covid-19 hilang sepenuhnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Juru bicara pemerintah untuk penanganan covid-19 Wiku Adisasmito mengingatkan, masyarakat tetap menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Hal ini penting agar terhindar dari penularan covid-19.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Indonesia sudah memasuki masa endemi. Endemi menurut CDC (Centers for Disease Control and Prevention) adalah suatu kondisi di mana penyakit berjangkit di suatu wilayah terbatas pada populasi tertentu, dari definisi ini penting untuk mengetahui bahwa endemi bukan berarti penyakit covid-19 hilang dari Indonesia sepenuhnya, namun sudah menurun risikonya untuk menular," kata Wiku dalam siaran YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (22/6).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/011316651/dpr-sebut-pembelian-pesawat-tempur-tua-rp-12-triliun-memboroskan-uang-negara">DPR Sebut Pembelian Pesawat Tempur Tua Rp 12 Triliun Memboroskan Uang Negara</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Wiku mengimbau masyarakat tetap menjaga diri dari penularan covid-19. Menurutnya, pola hidup bersih dan sehat harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Maka dari itu, tetap penting untuk menjaga diri agar senantiasa terhindari dari virus covid-19. Dengan protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak yang selalu kita terapkan tiga tahun ke belakang seharusnya masyarakat sudah terbiasa untuk menerapkan pola hidup bersih dan sehat dalam kegiatan sehari-hari," ucap Wiku.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu, kata Wiku, masyarakat yang dalam keadaan tidak sehat atau berisiko tertular covid-19 diimbau tetap menggunakan masker.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Diharapkan masyarakat tetap menggunakan masker apabila dalam keadaan tidak sehat atau berisiko tertular Covid-19, rajin mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, serta memantau kesehatan pribadi dengan menerapkan pola hidup bersih dan sehat, dan segera berobat bila sakit," papar Wiku.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Wiku pun tetap mengingatkan masyarakat untuk segera melakukan vaksinasi booster kedua terutama untuk masyarakat yang rentan seperti lansia dan penderita komorbid.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Bagi pengelola fasilitas publik, meskipun penularan sudah rendah saat ini, namun tetap melakukan upaya preventif untuk pengendalian Covid-19," pungkasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Pemerintah mengingatkan fase endemi bukan berarti covid-19 hilang sepenuhnya.  Masyarakat tetap menerapkan pola hidup bersih dan sehat.

Meski Indonesia Berstatus Endemi, Pemerintah Ingatkan Covid-19 Belum Hilang Sepenuhnya 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/14/STUNTING-JOKOWI-628248493.jpg" alt="Presiden Joko Widodo (Jokowi) (Foto: Setpres)" width="100%">
<figcaption>Presiden Joko Widodo (Jokowi) (Foto: Setpres)</figcaption>
</figure> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com -</strong> Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi mencabut status pandemi Covid-19, pada Rabu (21/6). Sehingga, Indonesia kini memasuki endemi setelah selama tiga tahun pada fase pandemi Covid-19.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">"Setelah tiga tahun lebih kita berjuang bersama menghadapi pandemi Covid-19, sejak hari ini Rabu 21 Juni 2023 pemerintah memutuskan untuk mencabut status pandemi. Kita mulai memasuki masa endemi," kata Jokowi dalam tayangan Youtube Sekretariat Presiden, Rabu (21/6).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sepak-bola-indonesia/011272572/persib-bandung-sempat-cemas-ketika-tiga-kiper-diterpa-cedera">Persib Bandung Sempat Cemas Ketika Tiga Kiper Diterpa Cedera</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kepala negara menyatakan, keputusan untuk mencabut status pandemi ke endemi ini setelah Pemerintah mempertimbangkan rendahnya angka terkonfimasi Covid-19.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Keptusan ini diambil pemerintah dengan mempertimbangkan angka konfirmasi covid-19 mendekati nihil," tegas Jokowi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/011272568/polisi-amankan-sopir-palak-turis-singapura-di-kuta-bali">Polisi Amankan Sopir Palak Turis Singapura di Kuta-Bali </a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Jokowi mengungkapkan, hasil survei menujukkan 99 persen masyarkat Indonesia sudah memilki anti body covid-19. Bahkan, WHO juga telah mencabut status <em>public health international concern</em>.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Namun, Jokowi meminta masyarakat untuk tetap berhati-hati, serta menjalankan perilaku hidup sehat dan bersih.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/surabaya-raya/011272551/direktur-aga-khan-award-bakal-hadiri-festival-arsitektur-nusantara-di-banyuwangi">Direktur Aga Khan Award Bakal Hadiri Festival Arsitektur Nusantara di Banyuwangi &nbsp;</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tentunya dengan keputusan ini pemerintah berharap perekonomian nasioanal akan bergerak semakin baik dan meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat," pungkasnya.</div> </div>

Indonesia kini memasuki endemi setelah selama tiga tahun pada fase pandemi Covid-19 setelah pertama kali terjadi di Maret 2020 lalu.

Presiden Jokowi Resmi Cabut Status Pandemi Covid-19 di Indonesia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/16/AIRLANGGA-16-1388671711.jpg" alt="Menko Perekonomian Airlangga Hartarto saat melakukan kunjungan ke Stasiun Gambir, Jakarta, Jumat (16/6)." width="100%">
<figcaption>Menko Perekonomian Airlangga Hartarto saat melakukan kunjungan ke Stasiun Gambir, Jakarta, Jumat (16/6).</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com -</strong> Menteri Koordinator Bidang Prekonomian Airlangga Hartarto menyatakan, mobilitas masyarakat setelah Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dicabut pada 30 Desember 2022 menjadi semakin longgar. Bahkan, perekonomian nasional yang dijaga ketat selama masa pandemi untuk tetap bertahan juga semakin dapat didorong untuk terus pulih dan bertumbuh.</p> <p>Ia mengungkapkan, Indonesia mulai beranjak menuju endemi. Hal ini berkat kerja sama yang sangat baik antara Pemerintah dengan segenap lapisan masyarakat, kondisi pandemi Covid-19 di Indonesia dapat dengan cepat dikendalikan.</p> <p>"Kita bisa melihat bahwa saat ini aktivitas masyarakat sudah mulai normal. Artinya, aktivitas ekonomi juga sudah berjalan normal dan ini sangat berpengaruh positif bagi ekonomi nasional agar tumbuh semakin kuat," kata Airlangga di Stasiun Gambir, Jakarta, Jumat (16/6).</p> <p>Airlangga menyampaikan, saat masa pandemi pihaknya berkesempatan untuk melihat langsung mobilitas masyarakat pasca pandemi serta berinteraksi hangat dengan masyarakat pengguna jasa transportasi kereta api. Ia pun menerima informasi bahwa saat ini Stasiun Gambir telah kembali ramai dan berjalan normal seperti sebelum masa pandemi.</p> <p>Karena itu, Airlangga bersyukur dengan terkendalinya Covid-19, saat ini akhirnya sangat berdampak positif bagi para pedagang. Mengingat ketika masa pandemi jumlah penumpang sangat terbatas.</p> <p>Sebagai informasi, sejak Surat Edaran Kasatgas Covid-19 Nomor 1 Tahun 2023 diterbitkan, seluruh pelaku perjalanan harus tetap melakukan perlindungan secara pribadi dari penularan Covid-19 dan dianjurkan tetap melakukan vaksinasi Covid-19 sampai dengan booster kedua atau dosis keempat.</p> <p>Namun, pelaku perjalanan diperbolehkan tidak menggunakan masker apabila dalam keadaan sehat dan tidak berisiko tertular atau menularkan Covid-19.</p> <p>&nbsp;</p>

Pelaku perjalanan diperbolehkan tidak menggunakan masker apabila dalam keadaan sehat dan tidak berisiko tertular atau menularkan Covid-19.

Indonesia Menuju Endemi, Menko Airlangga Pastikan Aktivitas Ekonomi Berjalan Baik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/13/WhatsApp-Image-2023-06-13-at-144818-3635115098.jpeg" alt="Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (13/6)." width="100%">
<figcaption>Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (13/6).</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menyebutkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah mengambil keputusan terkait kebijakan terbaru soal pandemi Covid-19 dan peralihan status menjadi endemi di Indonesia.</p> <p>Hal itu disampaikan Menkes Budi Gunadi usai menghadiri rapat terbatas terkait status terkini pandemi di Indonesia di Istana Negara, Selasa (13/6).</p> <p>"Nanti Presiden umumkan, terserah beliau. Tadi baru update dulu ke Pak Presiden mengenai kondisi pandemi seperti apa sekarang. Negara-negara lain di G20 seperti apa, ASEAN seperti apa, kemudian alternatif kebijakan yang mau diambil," kata Menkes Budi Gunadi saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (13/6).</p> <p>Menkes Budi Gunadi menjelaskan Presiden Jokowi segera mengumumkan peralihan status dari pandemi menjadi endemi di Indonesia dalam waktu dekat.</p> <p>Dalam rapat terbatas tersebut Menkes Budi Gunadi juga melaporkan terkait pertemuannya dengan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada bulan lalu untuk berkonsultasi mengenai transisi pandemi di Indonesia.</p> <p>WHO, kata Menkes, mengapresiasi Indonesia yang dapat menangani pandemi Covid-19 dengan baik dan menjadi salah satu dari sedikit negara yang berkonsultasi terkait pengertian pandemi.</p> <p>WHO juga memberikan panduan agar masyarakat dapat memahami protokol kesehatan, sistem surveilans, hingga deteksi dini terhadap virus. Pertemuan dengan WHO ini yang menjadi dasar bagi Presiden Jokowi dalam mengambil keputusan terkait penetapan status endemi di Indonesia.</p> <p>"Beliau sudah ambil keputusannya cuma nanti pengumumannya terserah kepada beliau," kata Menkes Budi Gunadi.</p> <p>Adapun penyebaran Covid-19 resmi ditetapkan sebagai pandemi dunia oleh WHO sejak Maret 2020. Indonesia pun telah memasuki transisi endemi seiring dengan melandainya kasus Covid-19 di Indonesia dan ketersediaan vaksin.</p>

Presiden Jokowi segera mengumumkan peralihan status dari pandemi menjadi endemi di Indonesia dalam waktu dekat.

Menkes Ungkap Presiden Jokowi Sudah Ambil Keputusan soal Endemi

<p dir="ltr">&nbsp;</p> <p dir="ltr"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/04/Screen-Shot-2021-04-06-at-13.20.15_1.png" alt="Tangkapan layar Wakil Presiden Maruf Amin saat meresmikan Pasar Rakyat di Pariaman, Selasa (6/4) Ikhwan Wahyudi/Antara" width="100%">
<figcaption>Tangkapan layar Wakil Presiden Maruf Amin saat meresmikan Pasar Rakyat di Pariaman, Selasa (6/4) Ikhwan Wahyudi/Antara</figcaption>
</figure> </strong></p> <p dir="ltr">&nbsp;</p> <p dir="ltr"><strong>JawaPos.com</strong> - Wakil Presiden Ma'ruf Amin menuturkan pemerintah dalam fase menuju endemi Covid-19. Diantaranya dengan tetap menyiapkan obat-obatan dan fasilitas kesehatan lainnya. Sehingga benar-benar siap memasuki fase yang lebih ringan dibandingkan saat berstatus pandemi.</p> <p dir="ltr">Ma'ruf bersyukur, akhirnya WHO mencabut status kedaruratan Covid-19 beberapa hari lalu. Bahkan pemerintah Indonesia lebih dahulu mencabut pemberlakuan PPKM pada akhir 2022 lalu. Meskipun begitu Ma'ruf mengingatkan semua pihak tetap waspada.</p> <p dir="ltr">"Karena (Covid-19) belum hilang," kata dia saat memberikan keterangan kepada wartawan di Kota Ternate pada Jumat (12/5). Ma'ruf mengingatkan bahwa WHO sendiri mengatakan Covid-19 belum hilang sama sekali. Hanya saja sudah tidak berbahaya.</p> <p dir="ltr">Pada kesempatan itu Ma'ruf juga mengapresiasi masyarakat yang tetap konsisten menggunakan masker. Dia mengamati masyarakat tetap disiplin menggunakan masker, meskipun pemerintah sudah mencabut kebijakan wajib bermasker. Saat ini masyarakat sudah boleh beraktifitas tanpa harus menggunakan masker.</p> <p dir="ltr">Menarut Ma'ruf kedisiplinan masyarakat menggunakan masker dalam rangka menjaga diri sendiri dan orang lain. Berbeda dengan masa pemberlakuan PPKM dulu, pemerintah mewajibkan masker. Dia menuturkan dengan menggunakan masker bisa mencegah tertular atau menulari yang lain. Tidak hanya dari penyakit Covid-19 saja, tetapi beragam penyakit lainnya.</p> <p dir="ltr">Ma'ruf juga merespon penurunan angka kemiskinan ekstrem di Indonesia. Dia berharap angka kemiskinan ekstrem itu bisa terus menurun, seiring dengan pulihnya ekonomi dan kesehatan masyarakat dari dampak pandemi Covid-19 tiga tahun terakhir.</p> <p dir="ltr">Ma'ruf mengatakan kemiskinan ekstrem saat ini tersisa 1,5 persen. Dia optimistis target menghapus kemiskinan ekstrem pada 2024 bisa dikejar. Caranya adalah dengan meningkatkan pendapat ekonomi masyarakat miskin ekstrem serta mengurangi biaya hidupnya.</p> <p dir="ltr"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/01624615/bahlil-bidik-investasi-ebt-dan-pembangunan-rumah-sakit-dari-arab-saudi">Bahlil Bidik Investasi EBT dan Pembangunan Rumah Sakit dari Arab Saudi</a></strong></p> <p dir="ltr">Ma'ruf Amin melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Maluku Utara selama tiga hari&nbsp;<a href="tel:10125" target="_blank" rel="noopener noreferrer">(10-12/5</a>). Selain di Kota Ternate, mantan Ketua Umum MUI itu juga berkunjung ke Kota Tidore Kepulauan. Serangkaian kegiatan yang diikuti diantaranya pengukuhan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) Provinsi Maluku Utara. Kemudian mengikuti seminar jalur rempah dan pengukuhan gelar adat di Kesultanan Tidore. Menutup agenda kunjungan kerjanya, Ma'ruf melakukan peletakan batu pertama kampus Universitas Nahdlatul Ulama Maluku Utara. Hilmi Setiawan (wan/JPK)&nbsp;</p>

Dia mengamati masyarakat tetap disiplin menggunakan masker, meskipun pemerintah sudah mencabut kebijakan wajib bermasker.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#endemi

Berita Terkini