<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/05/Novel-Baswedan-Dery-Ridwansah-2.jpg" alt="Penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan menjawab pertanyaan awak media di Kantor Dewan Pengawas (Dewas) KPK, Gedung KPK lama, Kuningan, Jakarta, Senin (17/5/2021). Novel Baswedan bersama perwakilan 75 pegawai KPK yang dinonaktifk" width="100%">
<figcaption>Penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan menjawab pertanyaan awak media di Kantor Dewan Pengawas (Dewas) KPK, Gedung KPK lama, Kuningan, Jakarta, Senin (17/5/2021). Novel Baswedan bersama perwakilan 75 pegawai KPK yang dinonaktifk</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta polemik jabatan Direktur Penyelidikan (Dirlidik) dapat segera diakhiri. Sebab, Brigjen Pol Endar Priantoro sudah kembali menempati jabatan tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan, pihaknya ingin fokus meningkatkan sinergi dengan Aparat Penegak Hukum (APH) lainnya, dalam rangka pemberantasan korupsi. Ia pun menyebut, tudingan Novel Baswedan soal penugasan kembali Endar Priantoro tanpa dasar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"KPK sebagai penegak hukum juga akan terus meningkatkan sinergi dengan APH lain dalam menuntaskan ikhtiar pemberantasan korupsi, sehingga berharap persoalan polemik jabatan dimaksud dapat diakhiri," kata Ali dalam keterangannya, Kamis (6/7).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ali mengungkapkan, tudingan Novel Baswedan tersebut hanya asumsi tanpa didasari data dan bukti. Sebab, hal itu sering dilakukan Novel Baswedan. Ia melihat ada sentimen bernuansa sentimen pribadi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kami khawatir dengan narasi yang dibangun tanpa berdasar informasi faktualnya tersebut, masyarakat dapat membacanya seolah hanya sebagai sentimen bernuansa dendam pribadi. Kami tentu tidak ingin itu terjadi.Terlebih dilakukan oleh seorang ASN," ucap Ali.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Di mana, dalam setiap tindakan dan perilaku juga harus memedomani kode etik profesinya," sambungnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara itu berkaitan dengan pengajuan banding administratif pemberhentian Brigjen Endar dari KPK ke Presiden Jokowi, kata Ali, aturan tersebut diatur dalam PP 79 Tahun 2021 tentang Upaya Adminisitratif dan Badan Pertimbangan ASN.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/011733091/sempat-dicopot-brigjen-endar-priantoro-kembali-jabat-direktur-penyelidikan-kpk">Sempat Dicopot, Brigjen Endar Priantoro Kembali Jabat Direktur Penyelidikan KPK </a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) tersebut sebagai pelaksanaan ketentuan Undang-Undang 5 Tahun 2014 tentang ASN. Dalam aturan tersebut, disebutkan jelas pengertian banding adminsitratif, ruang lingkupnya, dan proses-prosesnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Artinya ada mekanisme yang mesti dilakukan sehingga finalnya lahir sebuah keputusan," pungkas Ali.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

KPK sebagai penegak hukum juga akan terus meningkatkan sinergi dengan APH lain dalam menuntaskan ikhtiar pemberantasan korupsi

Tuding Novel Baswedan Kritik Tanpa Dasar, Jubir KPK  Ali Fikri Minta Polemik Kasus Endar Priantoro Diakhiri

<div dir="auto">&nbsp;</div> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/kepala-ombudsman-ri-antara.jpg" alt="Tangkapan layar - Ketua Ombudsman RI Mokhammad Najih dalam konferensi pers seperti dipantau melalui kanal YouTube Ombudsman RI di Jakarta, Rabu (1/3/2023). (ANTARA/Tri Meilani Ameliya)" width="100%">
<figcaption>Tangkapan layar - Ketua Ombudsman RI Mokhammad Najih dalam konferensi pers seperti dipantau melalui kanal YouTube Ombudsman RI di Jakarta, Rabu (1/3/2023). (ANTARA/Tri Meilani Ameliya)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Ombudsman Republik Indonesia merespons ditugaskannya kembali Brigjen Pol Endar Priantoro sebagai Direktur Penyelidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ombudsman RI membuka kemungkinan menutup laporan dugaan maladministrasi, yang sebelumnya dilayangkan Endar Priantoro karena tak terima dicopot dari jabatan Direktur Penyelidikan KPK.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dalam kasus ini, polaporan telah memperoleh penyelesain terlapor, jadi jika sudah ada penyelesaian maka laporan akan ditutup," kata Ketua Ombudsman RI Mochamad Najih dikonfirmasi, Kamis (6/7).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Najih meyakini, penarikan kembali Endar Priantoro ke KPK, karena proses banding administrasi yang dilakukannya ke Kementerian PANRB diterima. Sehingga hal itu sebagai bentuk koreksi, Ketua KPK Firli Bahuri yang sebelumnya memutuskan untuk memberhentikan Endar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/01688518/ombudsman-buka-opsi-jemput-paksa-firli-cs-terkait-pencopotan-brigjen-endar-priantoro">Ombudsman Buka Opsi Jemput Paksa Firli Cs Terkait Pencopotan Brigjen Endar Priantoro</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Penarikan atau mengembalikan kembali pak Endar ke jabatan semula, itu sebagai bntuk mengkoreksi atas terjadinya keputusan pemberhentian yang tidak benar. Itu juga atas upaya banding administrasi yang bersangkutan ke Kemenpan RB dan BKN," ucap Najih.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Oleh karena itu, Ombudsman RI memastikan akan berkoordinasi dengan Endar Priantoro setelah dirinya kembali bertugas di KPK. Ombudsman akan melihat dan mempertanyakan surat keputusan (SK) baru yang dikeluarkan KPK untuk kembali menugaskan Endar sebagai Direktur Penyelidikan KPK.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Masih dikoordinasikan dengan tim pemeriksanya," tegas Najih.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/011732921/elite-partai-perindo-ronny-tanusaputra-mangkir-dari-panggilan-pemeriksaan-kpk">Elite Partai Perindo Ronny Tanusaputra Mangkir dari Panggilan Pemeriksaan KPK</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, Endar Priantoro belum menentukan bagaimana nasib laporannya ke depan usai dirinya kembali ditarik ke KPK. Sebab, sebelumnya Endar melaporkan Ketua KPK Firli Bahuri dan Sekertaris Jenderal KPK Cahya Harefa ke Ombudsman RI.&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Itu nanti permasalahan yang lain ya. Saya sekarang berbicara masalah kembali ke sini," ujar Endar Priantoro di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (5/7).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dia masih enggan bicara banyak terkait hal itu. Ia memastikan, akan memberikan informasi lanjutan terkait laporannya ke Ombudsman RI.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sementara kan masih berjalan, sekarang masih berjalan di sana. Nanti saya akan pikirkan dengan teman-teman tim hukum saya," pungkas Endar.</div> </div> <p>&nbsp;</p>

penarikan kembali Endar Priantoro ke KPK, karena proses banding administrasi yang dilakukannya ke Kementerian PANRB diterima.

ORI Buka Opsi Tutup Laporan Dugaan Maladministrasi Pemecatan Endar Priantoro dari KPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/05/Novel-Baswedan-Dery-Ridwansah-2.jpg" alt="Penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan menjawab pertanyaan awak media di Kantor Dewan Pengawas (Dewas) KPK, Gedung KPK lama, Kuningan, Jakarta, Senin (17/5/2021). Novel Baswedan bersama perwakilan 75 pegawai KPK yang dinonaktifk" width="100%">
<figcaption>Penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan menjawab pertanyaan awak media di Kantor Dewan Pengawas (Dewas) KPK, Gedung KPK lama, Kuningan, Jakarta, Senin (17/5/2021). Novel Baswedan bersama perwakilan 75 pegawai KPK yang dinonaktifk</figcaption>
</figure> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan mengomentari kembali bertugasnya Brigjen Pol Endar Priantoro di lembaga antirasuah. Ia menilai, keputusan Firli Bahuri Cs yang sebelumnya mencopot Endar dari jabatan Direktur Penyelidikan memang benar bermasalah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"KPK&nbsp;sepertinya bohong lagi. Bpk Endar kembali ke KPK menjadi Dir Lidik karena banding administrasi diterima oleh Presiden," kata Novel dalam cuitan pada akun media sosial Twitter, Kamis (6/7).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurut Novel, keputusan Ketua KPK Firli Bahuri yang memecat Endar Priantoro dari KPK, justru dianulir Presiden Joko Widodo (Jokowi). "Artinya keputusan KPK berhentikan benar bermasalah," cetus Novel.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/oto-dan-tekno/011734396/apple-siapkan-material-tahan-gores-untuk-iphone-mendatang">Apple Siapkan Material Tahan Gores untuk iPhone Mendatang</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Namun, proses polemik pemecatan Endar Priantoro belum selesai, meski sudah kembali ditarik ke KPK. Sebab, Endar sebelumnya melayangkan gugatan maladministrasi atas pemecatannya ke Ombudsman RI.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kita jangan lupa dengan proses di Ombudsman RI terhadap dugaan maladministrasi yang diduga dilakukan Karo SDM, Sekjen dan Pimp KPK di kasus ini. Proses tersebut belum selesai karena pihak KPK tidak mau hadir. Semoga Ombudsman RI bisa memanggil paksa, agar arogansi tidak terulang," tegas Novel.</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Brigjen Pol Endar Priantoro pun telah menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Jokowi, setelah dirinya kembali ditugaskan sebagai Direktur Penyelidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurutnya, Presiden Jokowi dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah mengakomodir banding administrasi atas pemecatannya dari KPK.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Perlu saya sampaikan, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden RI, kepada Pak Menpan RB, kepada Bapak Kapolri yang telah mengakomodir apa yang saya sampaikan kemarin-kemarin melalui banding administrasi," ungkap Endar di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (7/5).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebab, Endar sebelumnya tak terima dicopot dari jabatan Direktur Penyelidikan KPK. Ia menjelaskan, melalui banding administrasi itu Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas memproses dirinya untuk bisa kembali bertugas di KPK.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sehingga atas rekomendasi Menteri PANRB itu, Pimpinan KPK melalui Sekjen mengeluarkan SK, membatalkan SK yang lama, sehingga saya kembali kesini sebagai Direktur Penyelidikan," ucap Endar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Meski demikian, kedatangan Endar sore ini ke gedung merah putih, tidak bisa bertemu secara langsung dengan lima Pimpinan KPK. Menurutnya, Pimpinan KPK akan mengagendakan waktu yang tepat untuk bisa bertemu dengannya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Bahwa nanti dicari waktu yang tepat, sehingga saya langsung bisa bertemu para pimpinan. Mulai hari ini tentunya saya akan melaksakan tugas kembali sebagai Direktur Penyelidikan," tegas Endar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri sebelumnya membenarkan, Endar Priantoro akan kembali menempati jabatan Direktur Penyelidikan KPK. Endar sempat dicopot dari jabatan tersebut dengan alasan masa tugasnya di KPK telah selesai.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Benar, kembali bertugas berdasarkan SK Sekjen KPK tertanggal 27 Juni 2023," ucap Ali Fikri dikonfirmasi, Rabu (5/7).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ali mengungkapkan, kembali bertugasnya Endar di KPK untuk menjaga harmonisasi dan sinergisitas dengan Polri. "Dengan pertimbangan antara lain untuk menjaga harmonisasi dan sinergi antar penegak hukum dalam upaya pemberantasan korupsi," pungkas Ali.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div> </div>

Mantan penyidik KPK Novel Baswedan mengomentari kembali bertugasnya Brigjen Pol Endar Priantoro di lembaga antirasuah.

Novel Sebut Keputusan Firli Bahuri Cs Berhentikan Endar Priantoro Benar Bermasalah

<div id="m#msg-f:1770576728733730932" class="mail-message expanded"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/05/InShot_20230705_191811265-4262498931.jpg" alt="Brigadir Jenderal (Birgjen) Endar Priantoro tiba di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Rabu (5/7)." width="100%">
<figcaption>Brigadir Jenderal (Birgjen) Endar Priantoro tiba di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Rabu (5/7).</figcaption>
</figure> <div class="mail-message-content collapsible zoom-normal mail-show-images "> <div class="clear"> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Brigadir Jenderal (Birgjen) Endar Priantoro tiba di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sekitar pukul 17.20 WIB. Kedatangan Endar mendapat sambutan hangat dari para pegawai KPK yang bersumber dari Polri.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pantauan JawaPos.com, Endar mendatangi gedung antirasuah menggunakan mobil sedan berpelat dinas Kepolisian. Ia terlihat mengenakan kemeja putih berdasi merah saat memasuki markas antirasuah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Endar mengaku membawa surat tugas dari Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Menurutnya surat tugas itu akan diserahkan langsung ke Ketua KPK Firli Bahuri.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Nanti saya jelaskan, saya ingin menghadap pimpinan dahulu," kata Endar di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (5/7).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Endar langsung memasuki gedung antirasuah untuk bertemu langsung Pimpinan KPK. Hal ini setelah dirinya kembali ditugaskan sebagai Direktur Penyelidikan KPK.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri sebelumnya membenarkan, Endar Priantoro akan kembali menempati jabatan Direktur Penyelidikan KPK. Endar sempat dicopot dari jabatan tersebut dengan alasan masa tugasnya di KPK telah selesai.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Benar, kembali bertugas berdasarkan SK Sekjen KPK tertanggal 27 Juni 2023," ucap Ali Fikri dikonfirmasi, Rabu (5/7).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ali mengungkapkan, kembali bertugasnya Endar di KPK untuk menjaga harmonisasi dan sinergisitas dengan Polri. "Dengan pertimbangan antara lain untuk menjaga harmonisasi dan sinergi antar penegak hukum dalam upaya pemberantasan korupsi," tegas Ali.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Terkait polemik pemecatan Endar, sebelumnya sempat melayangkan keberatan ke KPK usai dicopot dari Direktur Penyelidikan KPK pada Rabu (12/4) lalu. Keberatan itu disampaikan, karena menganggap ada perbuatan penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan pimpinan KPK dan Sekretaris Jenderal KPK.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hal ini terkait dengan pemberhentian dengan hormat dan pengembalian dirinya ke instansi Polri. Selain itu, Endar juga turut melaporkan Firli Bahuri ke Dewas KPK dan Ombudsman RI.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Endar Priantoro menduga terdapat perbuatan maladministrasi dalam pemberhentian dirinya yang dilakukan Pimpinan KPK. Menurutnya, maladministrasi tersebut dalam bentuk perbuatan melawan hukum, melampaui kewenangan, penggunaan wewenang untuk tujuan lain, serta pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Endar menilai ada intervensi terhadap independensi penegakan hukum yang terus berulang melalui pola yang sama. Hal ini tecermin dari pemberhentian atau pemecatan terhadap pihak yang berupaya menegakkan hukum dan melakukan pemberantasan korupsi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div> </div> </div> </div>

Endar Priantoro menduga terdapat perbuatan maladministrasi dalam pemberhentian dirinya yang dilakukan Pimpinan KPK.

Tiba di Gedung KPK, Brigjen Endar Priantoro Disambut Hangat Anak Buahnya

<div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/05/KPK-Panggil-Brigjen-Endar-soal-LHKPN-Fedrik-Tarigan-2-318139312.jpg" alt="Mantan Direktur Penyelidikan KPK Brigjen Endar Priantoro  bersama istrinya Natasha Synne  berjalan keluar dari Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (4/5/2023). Kedatangan Endar Priantoro tersebut untuk memenuhi panggilan KPK untuk mengklarifikasi Lapora" width="100%">
<figcaption>Mantan Direktur Penyelidikan KPK Brigjen Endar Priantoro  bersama istrinya Natasha Synne  berjalan keluar dari Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (4/5/2023). Kedatangan Endar Priantoro tersebut untuk memenuhi panggilan KPK untuk mengklarifikasi Lapora</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Brigjen Pol Endar Priantoro yang sebelumnya sempat dicopot dari jabatan Direktur Penyelidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ditugaskan, di lembaga antikorupsi. Hal ini berdasarkan Surat Keterangan (SK) Sekretaris Jenderal KPK tertanggal 27 Juni 2023.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Benar, kembali bertugas berdasarkan SK Sekjen KPK tertanggal 27 Juni 2023," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri dikonfirmasi, Rabu (5/7).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ali mengungkapkan, kembali bertugasnya Endar di KPK untuk menjaga harmonisasi dan sinergisitas dengan Polri. "Dengan pertimbangan antara lain untuk menjaga harmonisasi dan sinergi antar penegak hukum dalam upaya pemberantasan korupsi," ucap Ali.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Sebelumnya,&nbsp;Endar&nbsp;Priantoro melayangkan keberatan ke KPK usai dicopot dari jabatan Direktur Penyelidikan KPK pada Rabu (12/4) lalu. Keberatan itu disampaikan, karena menganggap ada perbuatan penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan pimpinan KPK dan Sekretaris Jenderal KPK.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hal ini terkait dengan pemberhentian dengan hormat dan pengembalian dirinya ke instansi Polri. Selain itu,&nbsp;Endar&nbsp;juga turut melaporkan Firli Bahuri ke Dewas KPK dan Ombudsman RI.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Endar&nbsp;Priantoro menduga terdapat perbuatan malaadministrasi dalam pemberhentian dirinya yang dilakukan Pimpinan KPK. Menurutnya, maladministrasi tersebut dalam bentuk perbuatan melawan hukum, melampaui kewenangan, penggunaan wewenang untuk tujuan lain, serta pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/humaniora/011733039/cara-membuat-kompos-yang-simpel-cocok-untuk-proker-kkn-yang-ramah-lingkungan">Cara Membuat Kompos yang Simpel, Cocok untuk Proker KKN yang Ramah Lingkungan</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto">Endar&nbsp;menilai ada intervensi terhadap independensi penegakan hukum yang terus berulang melalui pola yang sama. Hal ini tercermin dari pemberhentian atau pemecatan terhadap pihak yang berupaya menegakkan hukum dan melakukan pemberantasan korupsi.&nbsp;</div> </div> </div> </div>

"Benar, kembali bertugas berdasarkan SK Sekjen KPK tertanggal 27 Juni 2023," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri dikonfirmasi, Rabu

Sempat Dicopot, Brigjen Endar Priantoro Kembali Jabat Direktur Penyelidikan KPK 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/04/IMG-20230404-WA0005-233649195.jpg" alt="Brigjen Pol Endar Priantoro melaporkan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri dan Sekretaris Jenderal (Sekjen) KPK Cahya Hardianto Harefa ke Dewan Pengawas (Dewas) KPK di Gedung ACLC KPK, Kuningan, Jakarta, Selasa (4/4). ISTIMEWA" width="100%">
<figcaption>Brigjen Pol Endar Priantoro melaporkan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri dan Sekretaris Jenderal (Sekjen) KPK Cahya Hardianto Harefa ke Dewan Pengawas (Dewas) KPK di Gedung ACLC KPK, Kuningan, Jakarta, Selasa (4/4). ISTIMEWA</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merespons pernyataan Ombudsman Republik Indonesia (ORI) terkait berakhirnya masa tugas Brigjen Pol Endar Priantoro dari jabatan Direktur Penyelidikan KPK. Lembaga antirasuah menegaskan, selesainya masa tugas Endar Priantoro di KPK bukan ranah pelayanan publik.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Proses pemberhentian saudara Endar Priantoro sebagai Direktur Penyelidikan KPK yang telah selesai masa tugasnya adalah ranah manajemen SDM di KPK, bukan pelayanan publik," kata Sekretaris Jenderal KPK Cahya H Harefa kepada wartawan, Selasa (30/5).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pelayanan publik sebagaimana disebut dalam UU Nomor 25 tahun 2009 merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sehingga, penyelesaian persoalan ini memedomani hukum administrasi kepegawaian ataupun administrasi pemerintahan sesuai UU Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang bermuara pada Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) bukan di Ombudsman.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/01688518/ombudsman-buka-opsi-jemput-paksa-firli-cs-terkait-pencopotan-brigjen-endar-priantoro">Ombudsman Buka Opsi Jemput Paksa Firli Cs Terkait Pencopotan Brigjen Endar Priantoro</a></strong></div> <div dir="auto"><strong><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/01571654/brigjen-endar-priantoro-akan-mengadu-ke-jokowi-usai-dipecat-firli-dari-kpk">Brigjen Endar Priantoro akan Mengadu ke Jokowi usai Dipecat Firli dari KPK &nbsp;</a></strong></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dalam mekanismenya, keputusan KPK ini diuji berdasarkan aspek wewenang, substansi, maupun prosedur. Apakah terdapat penyalahgunaan wewenang (maladministrasi) baik ditinjau dari peraturan perundang-undangan maupun asas umum pemerintahan yang baik (AUPB)," ucap Cahya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Oleh karena itu, atas permintaan klarifikasi oleh Ombudsman kepada KPK tidak bisa dipenuhi. Karena substansi yang hendak diklarifikasi tidak termasuk dalam ranah pelayanan publik yang merupakan kewenangan Ombudsman.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Namun berdasarkan ketentuan perundangan tersebut, pengujian persoalan kepegawaian lebih tepat ranahnya di PTUN," tegas Cahya.</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, Anggota Ombudsman RI Robert Na Endi Jaweng&nbsp;menyesalkan sikap Pimpinan KPK yang dinilai tak kooperatif, dalam proses pemeriksaan tersebut.&nbsp;Sebab, Ombudsman RI telah melayangkan surat pemanggilan kepada Ketua KPK Firli Bahuri dan Sekretaris Jenderal (Sekjen) KPK Cahya Harefa. Namun, KPK malah melayangkan surat mempertanyakan kewenangan Ombudsman RI.</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kami sudah berkirim surat tanggal 11 Mei ke Ketua KPK Saudara Firli Bahuri yang disampaikan juga sejumlah dokumen pendukung, kronologi kasus dan sebagainya dan kemudian dijawab oleh KPK melalui surat tanggal 17 Mei 2023 yang intinya menyampaikan bahwa Pimpinan KPK sangat menghargai tugas dan fungsi Ombudsman dalam mengawasi pelayanan publik, dan kemudian menyampaikan poin kedua saat ini kami masih mempelajari dan menelaah permintaan tersebut," ujar Robert di kantor Ombudsman RI, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Selasa (30/5).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Robert mengaku pihaknya masih menunggu kesiapan Firli Bahuri untuk bisa diperiksa sebagai pihak terlapor. Mengingat, Endar sebagai pihak pelapor, turut melaporkan Firli Bahuri yang diduga melakukan tindakan maladministratif.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jadi kalau pihak terlapor masih perlu persiapan, Ombudsman memberikan waktu," ucap Robert.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ombudsman RI juga turut memanggil Sekjen KPK Cahya Harefa. Namun, panggilan itu justru dibalas dengan surat yang mempertanyakan kewenangan Ombudsman dalam menangani perkara tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Alih-alih mendapatkan jawaban dan datang ke Ombudsman, pada 22 Mei kami mendapatkan surat yang isinya bukan klarifikasi atas pertanyaan yang kami sampaikan, tetapi terkait dengan sejumlah hal yang buat kami di Ombudsman ini mengagetkan," cetus Robert.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Karena justru kemudian bertanya dan mempertanyakan hal-hal yang sifatnya terkait dengan kewenangan, hal-hal yang sifatnya terkait opini dari KPK atas Ombudsman dan atas masalah yang ada, dan itu belum kita tanyakan," sambungnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Robert menyesalkan sikap KPK yang tak kooperatif untuk memenuhi panggilan pemeriksaan. Bahkan, KPK enggan memberikan keterangan terkait pencopotan Endar Priantoro dari jabatan Direktur Penyelidikan KPK.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Intinya adalah KPK secara kelembagaan tidak dapat memenuhi permintaan tersebut, dengan sejumlah alasan yang intinya itu mempertanyakan untuk tidak mengatakan menolak kasus ini menjadi bagian dari objek pengaduan Ombudsman. Tentu kami tidak menjawab surat itu karena ini bukan berbalas pantun, surat berbalas surat," pungkas Robert.</div> </div> </div>

Robert mengaku pihaknya masih menunggu kesiapan Ketua KPK Firli Bahuri untuk bisa diperiksa sebagai pihak terlapor dalam kasus ini.

Tanggapi Ombudsman, KPK Tegaskan Pemecatan Endar Priantoro Bukan Ranah Pelayanan Publik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/30/20230530_114508-3143634681.jpg" alt="Anggota Ombudsman RI Robert Na Endi Jaweng di kantor Ombudsman RI, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Selasa (30/5)." width="100%">
<figcaption>Anggota Ombudsman RI Robert Na Endi Jaweng di kantor Ombudsman RI, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Selasa (30/5).</figcaption>
</figure> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com -</strong> Ombudsman Republik Indonesia menyesalkan sikap Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri dan Sekretaris Jenderal (Sekjen) KPK Cahya Hardianto Harefa yang dinilai tidak kooperatif, memberikan keterangan terkait pemberhentian Brigjen Pol Endar Priantoro dari jabatan Direktur Penyelidikan KPK. Sebab, KPK secara kelembagaan malah mempertanyakan balik kewenagan Ombudsman RI dalam menangani dugaan maladministrasi pemberhentian Endar Priantoro.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Upaya pemanggilan paksa ini dilakukan, setelah Ombudsman RI melayangkan surat pemanggilan sebanyak dua kali pada 11 Mei dan 22 Mei 2023. Namun, dua panggilan pemeriksaan itu tak diindahkan oleh KPK.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/internasional/01688510/halimah-yacob-merasa-6-tahun-sudah-cukup-jadi-presiden-singapura-putuskan-tak-calonkan-lagi">Halimah Yacob Merasa 6 Tahun Sudah Cukup jadi Presiden Singapura, Putuskan Tak Calonkan Lagi</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kami sampaikan disana bahwa bila hingga pemanggilan ketiga pihak terlapor tidak juga datang memenuhi permintaan keterangan secara langsung oleh Ombudsman RI, maka sesuai dengann peraturan perundang-undangan, kami punya beberapa opsi," kata Anggota Ombudsman RI Robert Na Endi Jaweng di kantor Ombudsman RI, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Selasa (30/5).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Opsi pertama, kata Robert, pihak terlapor tidak menggunakan haknya untuk memberikan jawaban atas pelaporan yang dituduhkan. Opsi ini dilakukan, apabila pihak terlapor mempunyai kendala teknis, sehingga tidak memahami terhadap kasus yang ditangani Ombudsman.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/01688514/transaksi-capai-rp-112-t-gubernur-khofifah-dorong-perluasan-serapan-umkm-lewat-e-purchasing">Transaksi Capai Rp 1,12 T, Gubernur Khofifah Dorong Perluasan Serapan UMKM lewat E-Purchasing</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kita kemudian menganggap yang bersangkutan tidak menggunakan haknya, dan ombudsman melanjutkan proses pemeriksaan tanpa keterangan, informasi, dan klarifikasi dari pihak yang bersangkutan. Ini terjadi di sejumlah kasus," ucap Robert.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Opsi kedua, lanjut Robert, Ombudsman RI melakukan upaya jemput paksa, sebagaimana diatur dalam Pasal 31 UU 37 Tahun 2008, Ombudsman bisa menghadirkan terlapor secara paksa, pemanggilan paksa dengan bantuan Polri.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/01688505/rohmadi-dieksekusi-suyono-di-toko-mebel-motifnya-karena-dendam-dan-ingin-menguasai-hartanya">Rohmadi Dieksekusi Suyono di Toko Mebel, Motifnya Karena Dendam dan Ingin Menguasai Hartanya</a></strong></div> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ini opsi yang diambil ketika kami menilai ketidakhadiran itu karena unsur kesengajaan, apalagi secara terang benderang menyampaikan argumentasi yang justru mempertanyakan kewenangan ombudsman," cetus Robert.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebagaimana diketahui,&nbsp;Endar Priantoro melayangkan keberatan ke KPK pada Rabu (12/4) lalu. Keberatan itu disampaikan karena ia menganggap&nbsp;ada perbuatan penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan pimpinan KPK dan Sekretaris Jenderal KPK.&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hal ini terkait dengan pemberhentian dengan hormat dan pengembalian dirinya ke instansi Polri. Selain itu, Endar juga turut melaporkan Firli Bahuri ke Dewas KPK dan&nbsp;Ombudsman&nbsp;RI.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/surabaya-raya/01688497/kb-tk-islam-terpadu-nada-ashobah-lepas-murid-dengan-suguhan-tari-remo-hingga-parade-kostum">KB TK Islam Terpadu Nada Ashobah Lepas Murid dengan Suguhan Tari Remo hingga Parade Kostum</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Endar Priantoro menduga terdapat perbuatan malaadministrasi dalam pemberhentian dirinya yang dilakukan Pimpinan KPK. Menurutnya, maladministrasi tersebut dalam bentuk perbuatan melawan hukum, melampaui kewenangan, penggunaan wewenang untuk tujuan lain, serta pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto">Endar menilai ada intervensi terhadap independensi penegakan hukum yang terus berulang melalui pola yang sama. Hal ini tercermin dari pemberhentian atau pemecatan terhadap pihak yang berupaya menegakkan hukum dan melakukan pemberantasan korupsi.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div> </div> </div> </div>

KPK secara kelembagaan malah mempertanyakan balik kewenagan Ombudsman RI dalam menangani dugaan maladministrasi pemberhentian Endar.

Ombudsman Buka Opsi Jemput Paksa Firli Cs Terkait Pencopotan Brigjen Endar Priantoro

<p><strong>JawaPos.com</strong> &ndash; Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri dikabarkan menemui Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo pada Minggu (16/4) sore. Pertemuan itu dilakukan Firli di tengah polemik pencopotan Brigjen Endar Priantoro hingga banyaknya laporan ke polisi soal dugaan kebocoran dokumen penyelidikan KPK oleh Firli.</p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/19/firli-kapolri-2135842351.jpg" alt="Ketua KPK Firli Bahuri berjabat jangan dengan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo." width="100%">
<figcaption>Ketua KPK Firli Bahuri berjabat jangan dengan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.</figcaption>
</figure> <p>Menanggapi adanya pertemuan tersebut, mantan penyidik KPK, Yudi Purnomo Harahap menyatakan bahwa sowannya Firli Bahuri ke Kapolri di Rumah Dinas Kapolri merupakan bukti bahwa Firli sedang ketakutan akibat ulahnya sendiri.</p> <p>&ldquo;Apalagi yang menyebarkan foto dan isi pertemuan adalah sepihak Firli sendiri suatu hal yang tidak elok dalam suatu pertemuan bersama,&rdquo; kata Yudi dalam keterangan tertulis yang diterima JawaPos.com, Rabu (19/4).</p> <p>Yudi menjelaskan, kegaduhan dalam pemberantasan korupsi dimulai dari konflik internal KPK akibat perbuatan Firli Cs yang mencopot Brigjen Pol Endar Priantoro dari Direktur Penyelidikan sekaligus dikembalikan ke Polri padahal Endar berprestasi dan tidak ada pelanggaran etik berat. Kemudian kegaduhan bertambah dengan adanya kebocoran dokumen penyelidikan terkait Kementerian ESDM, serta demo demo menuntut pencopotan Firli jadi ketua KPK. Hal ini kata Yudi, membuat Firli berpikir bahwa dia sedang berada di ujung tanduk.</p> <p>&ldquo;Apalagi sudah banyak laporan masyarakat ataupun gerakan mahasiswa, termasuk Endar Priantoro kepada Dewas, Polri, dan terakhir ombudsman baik terhadap dirinya, pimpinan KPK lainnya, sekjen KPK, ataupun Kepala Biro SDM KPK,&rdquo; kata.</p> <p>Mantan Ketua Wadah Pegawai KPK ini menduga, Firli mengetahui bahwa proses terhadap dirinya baik di Kepolisian maupun di Dewas sedang berlangsung. Itulah sebabnya dia berusaha melakukan segala cara membela diri termasuk sowan ke Kapolri.</p> <p>Aktivisi antikorupsi ini menambahkan, apresiasi tinggi perlu dihaturkan kepada Kapolri yang berjiwa besar dan bijaksana mau menerima Firli ditengah kesibukan beliau. Padahal kita tahu betapa arogannya pimpinan KPK ketika suratnya perpanjangan Brigjenpol Endar Priantoro yang ditandatangani langsung oleh Kapolri tidak diindahkan Firli Cs. Padahal Polri ingin memperkuat KPK, karena paham bahwa pemberantasan korupsi merupakan program pemerintah dalam mendukung pembangunan nasional.</p> <p>Terakhir, mantan Penyidik KPK kasus e-KTP ini menjelaskan, bahwa tindaklanjut terkait penyalahgunaan wewenang dalam pencopotan Brigjen Endar dan dugaan kebocoran dokumen terkait kementerian ESDM, tentu akan terus berlanjut sebab Yudi yakin sebagai mantan penyidik, bukti buktinya sudah kuat</p>

Yudi Purnomo Harahap menyatakan bahwa sowannya Firli Bahuri ke Kapolri di Rumah Dinas Kapolri merupakan bukti bahwa Firli sedang ketakutan

Firli Temui Kapolri Di Tengah Polemik Pencopotan Endar-Kebocoran Dokumen KPK, Yudi: Ketakutan Ulahnya Sendiri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/11/Juru-Bicara-KPK-Ali-Fikri-Dery-Ridwansah-2.jpg" alt="Juru Bicara KPK Ali Fikri. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Juru Bicara KPK Ali Fikri. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghormati langkah mantan Direktur Penyelidikan KPK Brigjen Pol Endar Priantoro yang melaporkan Ketua KPK Firli Bahuri, Sekjen KPK Cahya Hardianto Harefa dan Kepala Biro SDM KPK Zuraida Retno Pamungkas ke Ombudsman RI. Pelaporan itu buntut pemecatan Endar Priantoro dari jabatan Direktur Penyelidikan KPK.</p> <p>Aduan yang dibawa Endar ke Ombudsman RI setelah sebelum melaporkan Firli Bahuri dan Cahya Hardianto Harefa ke Dewan Pengawas KPK. Endar tak terima dirinya dipecat dari jabatan Direktur Penyelidikan KPK.</p> <p>"Tentu KPK sangat menghormati upaya pelaporan dimaksud. Kami juga berharap masyarakat nantinya tidak cepat menyimpulkan sendiri terkait hasil tindak lanjut laporan dimaksud," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri kepada wartawan, Selasa (18/4).</p> <p>Ali menyatakan, pihaknya menghargai tugas pokok dan fungsi Ombudsman RI dalam mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Penyelenggara Negara dalam Pemerintahan Pusat dan Daerah.</p> <p>"Kami juga ingin sampaikan bahwa KPK saat ini bekerja sepenuhnya mematuhi segala aturan hukum yang berlaku," ucap Ali.</p> <p>Juru bicara KPK bidang penindakan ini mengklaim, pemecatan Endar dari jabatan Direktur Penyelidikan sudah sesuai aturan dan tidak dipaksakan. Ia pun memastikan, pemberhentian itu tidak melanggar hukum.</p> <p>"Untuk itu penting kami sampaikan bahwa selesainya masa tugas Direktur Penyelidikan KPK tentu telah sesuai dengan ketentuan dan tidak melanggar asas-asas hukum administrasi yang berlaku," tegas Ali.</p> <p>Sebelumnya, Endar Priantoro menduga terdapat perbuatan malaadministrasi dalam pemberhentian dirinya yang dilakukan Pimpinan KPK. Menurutnya, maladministrasi tersebut dalam bentuk perbuatan melawan hukum, melampaui kewenangan, penggunaan wewenang untuk tujuan lain, serta pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik.</p> <p>Endar menilai ada intervensi terhadap independensi penegakan hukum yang terus berulang melalui pola yang sama. Hal ini tercermin dari pemberhentian atau pemecatan terhadap pihak yang berupaya menegakkan hukum dan melakukan pemberantasan korupsi.</p> <p>"Kami sudah serahkan seluruh dokumen terkait dengan pembuktian yang menjadi objek pengaduan kami," ucap Endar di kantor Ombudsman RI, Kuningan, Jakarta, Senin (17/4).</p> <p>Oleh karena itu, Endar meminta Ombudsman melakukan fungsi, tugas dan wewenang sebagaimana diatur dalam Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 UU Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI serta UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dengan menyatakan secara jelas dan nyata terdapat perbuatan malaadministrasi terhadap status kepegawaiannya.</p> <p>"Permintaan khusus kami kepada Ombudsman, seandainya ada malaadministrasi, kami harapkan ada pembatalan SK (Surat Keputusan tentang pemberhentian dengan hormat) tersebut," pungkas Endar.</p>

KPK menghormati langkah mantan Direktur Penyelidikan KPK Brigjen Pol Endar Priantoro yang melaporkan Ketua, Sekjen dan  Kepala Biro SDM KPK.

KPK Hormati Langkah Endar Priantoro yang Laporkan Firli Bahuri ke Ombudsman

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/07/JKT-1-ENDAR-PRIANTORO-LAPORKAN-PEJABAT-KPK-KE-DEWAS-FED-2JPG-2964298608.jpg" alt="Mantan Direktur Penyelidikan KPK Brigjen Endar Priantoro  usai membuat aduan ke Dewan Pengawas KPK di Gedung C1 KPK, Jakarta, Selasa (4/4/2023)." width="100%">
<figcaption>Mantan Direktur Penyelidikan KPK Brigjen Endar Priantoro  usai membuat aduan ke Dewan Pengawas KPK di Gedung C1 KPK, Jakarta, Selasa (4/4/2023).</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> &ndash; Setelah ke Dewan Pengawas (Dewas) KPK dan Polda Metro Jaya, Brigjen Endar Priantoro mengadu ke Ombudsman RI (ORI) terkait pemberhentian sebagai direktur penyelidikan KPK. Endar melaporkan adanya dugaan maladministrasi serta penyalahgunaan wewenang dalam pemberhentian tersebut.</p> <p>Endar menjelaskan, objek yang dilaporkan ke Ombudsman adalah terbitnya surat keputusan (SK) terkait pemberhentian dengan hormat dirinya dari jabatan Dirlidik KPK per 31 Maret lalu. &rdquo;Karena dalam proses penerbitan SK tersebut ada dugaan maladministrasi serta penyalahgunaan kewenangan dari para pihak terkait di lingkungan KPK,&rdquo; kata Endar di kantor ORI kemarin (17/4).</p> <p>Jenderal polisi bintang satu itu mengatakan, pihaknya percaya ORI punya kompetensi dan dapat dipercaya untuk membuktikan dugaan maladministrasi tersebut. Untuk mendukung pembuktian itu, Endar menyerahkan seluruh dokumen terkait dugaan maladministrasi itu.</p> <p>Endar berharap ORI dapat melakukan proses sesuai dengan kewenangannya. Jika nanti terbukti adanya maladministrasi, Endar mengharapkan ada tindak lanjut dari ORI untuk membatalkan SK pemberhentian tersebut. &rdquo;Itu jadi permintaan khusus kami kepada Ombudsman,&rdquo; terangnya.</p> <p>Seperti diberitakan, Endar diberhentikan dari KPK per 31 Maret lalu. Pihak KPK mengklaim pemberhentian itu dilakukan sesuai aturan yang berlaku dan karena batas masa penugasan yang sudah habis. Endar menyatakan keberatan atas pemberhentian tersebut. Menurut dia, pemberhentiannya dilakukan secara sewenang-wenang. Apalagi, masa tugas Endar kemudian diperpanjang oleh Kapolri. <strong>(tyo/c17/fal)</strong></p>

Setelah ke Dewas KPK dan Polda Metro Jaya, Brigjen Endar Priantoro mengadu ke Ombudsman RI (ORI) terkait pemberhentian sebagai dirlidk KPK.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Endar Priantoro

Berita Terkini

Tuding Novel Baswedan Kritik Tanpa Dasar, Jubir KPK Ali Fikri Minta Polemik Kasus Endar Priantoro Diakhiri