<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/05/singgung-jokowi-dan-sby-orasi-veronica-koman-membahayakan_m_129477.jpeg" alt="Pakar Komunikasi Politik, Emrus Sihombing" width="100%">
<figcaption>Pakar Komunikasi Politik, Emrus Sihombing</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Pakar komunikasi politik dari Universitas Pelita Harapan (UPH) Emrus Sihombing menilai hasil survei tidak bisa dijadikan pegangan untuk mengambil keputusan dalam Pemilu 2024.&nbsp; Hal itu dikarenakan hasil survei yang dikeluarkan lembaga survei kerap berbeda di luar batas margin of error. Padahal seharusnya, perbedaan hasil tidak akan menjadi masalah jika masih berada pada batas margin of error. "Saya melihat hasil survei di Indonesia tidak boleh menjadi acuan bagi seluruh rakyat Indonesia untuk mengambil keputusan, buktinya ada dan berbeda," tegas Emrus, Kamis (28/12). Ia pun meminta agar publik berhati-hati dengan opini yang bisa terbentuk dari hasil survei. Karena itu, sudah sepatutnya publik bersikap kritis terhadap hasil survei elektabilitas pasangan calon.&nbsp; "Sepanjang tidak dibuka sumber pendanaannya, sepanjang itu pubik harus pertanyakan hasil survei. Jangan langsung terima hasil survei. Bongkar sumber pendanaan, bongkar metodologinya, termasuk kuesionernya," tambahnya. Emrus juga menambahkan metodologi survei yang digunakan lembaga survei pun perlu didiskusikan lebih lanjut. Selain metodologi, pertanyaan survei pun berbunyi jika pemilu dilakukan hari ini.&nbsp; "Itu kan pada saat kalau andaikan pemilu hari ini. Artinya sangat dinamis," ujarnya. Komunikolog itu juga menyebut beberapa contoh pilkada yang justru dimenangkan oleh paslon dengan elektabilitas rendah dan tidak diunggulkan.&nbsp; "Coba cek beberapa pilkada yang justru dimenangkan kandidat dengan elektabilitas rendah," katanya. Oleh sebab itu, Emrus menekankan bahwa pertarungan belum dimenangkan kendati sudah mengantongi hasil survei elektabilitas tinggi. Ia pun meyakini Pilpres 2024 akan berlangsung dua putaran. "Oleh sebab itu, para 3 kandidat silakan berjuang, para tim sukses, rangkul rakyat, dekati rakyat, kasih program yang rasional yang jelas," pungkasnya. Sementara itu, Direktur Eksekutif Indonesia Presidential Studies, Nyarwi Ahmad mengatakan, walau semangat untuk Pilpres satu putaran begitu besar dikejar oleh salah satu paslon.&nbsp; &ldquo;Untuk satu putaran hari ini sangat kecil kemungkinannya. Dengan kondisi dinamika pasar politik yang dinamis dan demokratis,&rdquo; kata Nyarwi, Kamis (28/12).&nbsp; Adapun dua hasil survei elektabilitas terkini, masih menyisakan ruang cukup besar yang bisa diperebutkan tiga paslon. &ldquo;Rentangnya masih cukup lebar. Menurut hitungan saya, masih perlu sekitar 8 persen lebih kalau mau satu putaran,&rdquo; sebut Nyarwi Dengan program-program yang mumpuni, paslon masih bisa berebut suara pemilih di bawah 40 tahun. &ldquo;Kalau berhasil, tentu ruang untuk mereka masuk putaran kedua sangat mungkin,&rdquo; imbuh Nyarwi.&nbsp; Nyarwi yang juga dosen komunikasi politik Universitas Gajah Mada (UGM) ini menjelaskan, sisa waktu kampanye 1,5 bulan lagi, waktu yang panjang namun harus dipergunakan dengan baik. Ketiga paslon harus bersikap kritis terhadap dinamika politik, termasuk beragam hasil survei elektabilitas Capres-Cawapres.&nbsp;

Hasil survei tidak bisa dijadikan pegangan untuk mengambil keputusan dalam Pemilu 2024. Hal itu dikarenakan hasil survei berbeda-beda.

Kalangan Pakar Sebut Rakyat Jangan Mau Digiring Lewat Hasil Survei

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/10/IMG-20230910-WA0045-2757702005.jpg" alt="Gubernur Kepri Ansar Ahmad saat mendampingi Menteri Investasi/BKPM Bahlil Lahadalia meninjau kawasan investasi Pulau Rempang, Barelang, Batam, Minggu (13/8)." width="100%">
<figcaption>Gubernur Kepri Ansar Ahmad saat mendampingi Menteri Investasi/BKPM Bahlil Lahadalia meninjau kawasan investasi Pulau Rempang, Barelang, Batam, Minggu (13/8).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pakar Komunikasi dari Universitas Pelita Harapan Emrus Sihombing mendukung langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengutus Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia untuk menemui masyarakat terkait proyek strategis nasional (PSN) di Kawasan Pulau Rempang, Batam. Emrus Sihombing juga sepakat dengan Jokowi, bahwa yang terjadi di Pulau Rempang adalah persoalan komunikasi yang kurang lancar, sehingga kehadiran Menteri Bahlil diharapkan mampu menjembatani komunikasi, terutama mengajak tokoh masyarakat setempat yang memiliki pengaruh untuk berdialog bersama masyarakat sekitar. &ldquo;Sebaiknya Menteri Bahlil merangkul tokoh-tokoh lokal, melibatkan kearifan lokal, artinya harus ada tokoh atau sosok yang mengerti budaya lokal yang juga kredibel di mata masyarakat untuk diajak bicara,&rdquo; ujar Emrus, Rabu (13/9). Dikatakan Emrus, konflik sosial terutama berkaitan dengan berjalannya proyek, persoalan komunikasi sangat penting. Maka, ia setuju dengan penekanan dari Presiden Jokowi perlu adanya perbaikan pola komunikasi yang baik dan merangkul. Oleh karena itu, Bahlil yang dipercaya Presiden Jokowi dianggap mampu menjadi pendobrak dan juru damai, asalkan masyarakat itu diajak berdiskusi dengan ditempatkan sebagai subjek pembangunan bukan sekedar objek pembangunan dari proyek Eco City tersebut. &ldquo;Jadi masyarakat lokal itu harus menjadi hal yang utama, karena masyarakat lokal itu harus dipandang sebagai subjek pembangunan bukan objek,&rdquo; paparnya. &ldquo;Mengajak tokoh lokal dikedepankan dalam menyelesaikan persoalan itu, pendekatan-pendekatan kearifan lokal menurut saya harus tokoh-tokoh setempat yang kredibel yang dihargai harus diajak,&rdquo; sambungnya. Lanjut Emrus mengatakan, meskipun pemerintah membutuhkan investasi untuk meningkatkan nilai ekonomi dan penyerapan ternaga kerja, tetapi nilai-nilai lokal yang terkandung di dalam masyarakat harus tetap diperhatikan. &ldquo;Persoalan semacam ini saya pikir harus menjadi perhatian pemerintah dalam menggenjot investasi, sekalipun investasi itu baik tetapi tidak serta merta sedemikian rupa masuk sehingga tidak mengindahkan nilai-nilai lokal setempat,&rdquo; urainya. Emrus menyambut positif rencana investasi yang masuk di Pulau Rempang dengan gagasan Eco-City yang memadukan kawasan Industri, teknologi dan kearifan lokal. Diketahui, total investasi yang akan dialokasikan untuk proyek ini sekitar US$ 11,5 miliar atau sekitar Rp 117,42 triliun. Proyek ini juga diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja untuk sekitar 35.000 orang. Menurut Emrus, jika dikelola dengan baik akan mendatangkan manfaat yang besar seperti halnya penyerapan tenaga kerja dan nilai tambah bagi negara. &ldquo;Saya pikir setiap investasi ketika masuk ke suatu tempat kepada suatu lokasi tertentu dan dikelola dengan baik pasti karena prinsip ekonomi investasi bagian dari ekonomi karena masuknya investasi pasti ada multiplier effect salah satu multiplier effectnya adalah menyerap tenaga kerja,&rdquo; ucapnya. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) rencana akan mengutus Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat mengenai proyek strategis nasional (PSN) di Kawasan Pulau Rempang, Batam. Jokowi menyatakan bahwa konflik yang baru-baru ini terjadi antara penduduk setempat dan aparat keamanan disebabkan oleh kekurangan komunikasi yang memadai. "Saya berharap Menteri Bahlil akan segera mengunjungi lokasi ini untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat mengenai hal ini," ujar Presiden Jokowi. Jokowi menegaskan bahwa pengembangan Rempang Eco City harus disampaikan dengan jelas kepada penduduk setempat. Menurutnya, konflik bisa dihindari jika penduduk diberikan informasi yang transparan mengenai rencana pengembangan serta solusi atas keluhan mereka. "Sudah ada kesepakatan di sana bahwa penduduk akan diberikan tanah seluas 500 meter persegi beserta bangunan tipe 45, tetapi sayangnya hal ini tidak disampaikan dengan baik, sehingga terjadilah masalah ini," tuntas Presiden Jokowi.

Emrus Sihombing juga sepakat dengan Jokowi, bahwa yang terjadi di Pulau Rempang adalah persoalan komunikasi yang kurang lancar.

Keputusan Jokowi Utus Bahlil Tangani Masalah di Pulau Rempang Didukung Kalangan Pakar

<div dir="auto"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/18/ganjar-cak-imin-2796988204.jpeg" alt="Bakal calon presiden dari PDIP 2024, Ganjar Pranowo bertemu Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar atau yang akrab disapa Cak Imin di Jakarta, Jumat (18/8). (Ist)" width="100%">
<figcaption>Bakal calon presiden dari PDIP 2024, Ganjar Pranowo bertemu Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar atau yang akrab disapa Cak Imin di Jakarta, Jumat (18/8). (Ist)</figcaption>
</figure> </div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Bakal calon presiden Ganjar Pranowo bertemu dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin. Pertemuan ini sekaligus menegaskan bahwa Ganjar tidak sebatas petugas partai seperti yang dinarasikan selama ini.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Apakah dia (Ganjar) sosok strong leader punya kepemimpinan yang kuat? Iya. Apakah dia seorang decision maker? Iya. Apakah dia berani? Iya,&rdquo; ujar Pengamat politik Emrus Sihombing&nbsp; kepada wartawan, Sabtu (19/8).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Emrus menuturkan, semua orang di dalam institusi partai adalah petugas partai. Megawati Soekarnoputri merupakan petugas partai yang menjabat sebagai ketua umum. Hal itu pun berlaku terhadap capres lain seperti Anies Baswedan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Misalnya gini, andaikan Anies jadi presiden, dia petugas partai NasDem dan Demokrat tidak? Iya. Karena partai menitipkan perjuangan politik, visi misi politik apa yang diwujudkan, dan Anies pasti melakukan itu dan mereka sudah ada kesepakatan di belakang panggung, dan ketika jadi presiden mewujudkan kesepakatan itu, dan ketika diwujudkan Anies petugas partai bukan? Petugas partai,&rdquo; ujarnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/012754968/bertemu-cak-imin-ganjar-hadiahkan-sepasang-lovebird-warna-merah-hijau">Bertemu Cak Imin, Ganjar Hadiahkan Sepasang Lovebird Warna Merah Hijau</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Meski demikian, Emrus menyarankan istilah petugas partai sebaiknya tidak dikemukakan di ruang publik, tapi di internal partai. Sebab, istilah itu kerap digunakan sejumlah pihak untuk kepentingan tertentu, misalnya menjatuhkan kapasitas seseorang sebagai pemimpin.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/012754838/pdip-buka-peluang-gibran-jadi-bakal-cawapres-ganjar-jokowi-tanyakan-ke-puan">PDIP Buka Peluang Gibran jadi Bakal Cawapres Ganjar, Jokowi: Tanyakan ke Puan</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya,Ganjar Pranowo bertemu Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar atau yang akrab disapa Cak Imin di Jakarta, Jumat (18/8). Keduanya asyik ngobrol berdua di cafe, di kawasan Jakarta Selatan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kompak mengenakan kemeja berwarna putih, Ganjar dan Cak Imin tampak minum teh bareng di teras cafe. Keduanya bahkan sempat bersulang sebelum menyeruputnya secara bersamaan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saya itu punya hadiah buat Cak Imin. Cak Imin kan suka burung, saya kasih hadiah burung," kata Ganjar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ganjar kemudian memberikan hadiah itu ke Cak Imin. Sebuah kandang burung yang ditutupi kain hitam diberikan. Ketika Cak Imin membuka kain penutup kandang, ternyata isinya sepasang burung Lovebird.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Lovebird itu setia, jadi kalau dia mati, pasangannya bisa ikut mati. Dan ini spesial Cak, Lovebird-nya berwarna merah dan hijau," ucap Ganjar.</div>

Semua orang di dalam institusi partai adalah petugas partai. Megawati Soekarnoputri merupakan petugas partai yang menjabat sebagai ketum

Emrus Sarankan Istilah Petugas Partai Sebaiknya Tidak Dikemukakan di Ruang Publik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/05/singgung-jokowi-dan-sby-orasi-veronica-koman-membahayakan_m_129477.jpeg" alt="Pakar Komunikasi Politik, Emrus Sihombing" width="100%">
<figcaption>Pakar Komunikasi Politik, Emrus Sihombing</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Terdakwa peredaran narkotika jenis sabu-sabu seberat 5 kg, Teddy Minahasa, menuding ada perintah pimpinan Polri di balik kasusnya. Dia menyampaikan demikian dengan mengulang pernyataan Direktur dan Wakil Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya, Kombes Mukti Juharsa, dan AKBP Dony Alexander, saat menangkapnya pada 24 Oktober dan 4 November 2022. &ldquo;Dirresnarkoba dan Wadirresnarkoba Polda Metro Jaya, Bapak Mukti Juarsa dan Dony Alexander, [mengatakan] kepada saya, 'Mohon maaf, Jenderal. Kami mohon ampun. Semua ini karena perintah pimpinan,&rdquo; ucap Teddy saat membacakan duplik di Pengadilan Negeri Jakarta Barat (PN Jakbar), Jumat (28/4). &ldquo;Situasi ini mengisyaratkan ada tekanan atau desakan dari pimpinan agar saya terseret dalam kasus ini. Karena itu, patutlah saya menarik suatu kesimpulan bahwa di internal Polri telah terjadi persaingan yang tidak sehat,&rdquo; imbuhnya. Menurut pengamat komunikasi Universitas Pelita Harapan (UPH), Emrus Sihombing, apa yang disampaikan Teddy tersebut hanyalah upaya &ldquo;membela diri&rdquo; dengan membingkai &ldquo;framing&rdquo; personel kepolisian yang sedang bertugas. Sebab, pernyataan tersebut tidak memadai atau kurang lengkap untuk dimaknai sebagai upaya &ldquo;kriminalisasi&rdquo; apalagi Teddy sedang dalam proses hukum di pengadilan. &ldquo;Setiap orang yang dalam proses tersangka, terdakwa, pasti mencari &lsquo;pembelaan&rsquo; dari berbagai hal. Jadi, celah-celah yang sedikit pun akan digunakan. Dari sudut komunikasi, (pernyataan) &lsquo;ini perintah komandan&rsquo; framing. Seharusnya TM kejar lagi, dong! Kan, background-nya polisi juga. Harusnya dia kejar siapa yang menyampaikan pesan dan pesannya apa,&rdquo; tuturnya saat dihubungi, Jumat (28/4). Sebagai perwira tinggi, bagi Emrus, Teddy Minahasa memiliki privilese untuk mencecar lebih jauh atas apa yang disampaikan Mukti Juharsa dan Dony Alexander.&nbsp; &ldquo;Kalau nanti sudah jelas siapa dan mengatakan apa, buka ke pengadilan,&rdquo; ucapnya. Emrus menyesalkan apa yang disampaikan Teddy Minahasa tersebut belum tuntas dan tidak jelas (clear). Hal ini pun memancing masyarakat luas untuk mengartikannya secara liar sehingga membuat tidak nyaman. &ldquo;Pernyataan TM soal pimpinan masih abstrak, multitafsir, dan enggak bisa dimaknai sebagai pimpinan sehingga buat publik tidak nyaman. Kalau setengah begitu, kan, orang bisa menafsirkan seolah-seolah perintah tidak baik, seolah pimpinan siapa. Kapolsek itu pimpinan juga. Maka, definisi pimpinan harus dikejar,&rdquo; paparnya. Di sisi lain, Emrus memaklumi apabila Teddy Minahasa berupaya membela diri atas kasus yang menimpanya. &ldquo;Membela diri itu wajar, tapi faktanya harus lengkap, harus valid, tidak ada framing karena publik ingin tahu karena ini penegakan hukum,&rdquo; tandasnya. Diketahui, jaksa penuntut umum (JPU) menuntut Teddy Minahasa dipidana mati. Pangkalnya, dinilai terbukti melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Ada beberapa pertimbangan yang memberatkan Teddy menurut JPU. Yakni, turut menikmati keuntungan dari penjualan sabu-sabu yang diedarkan, perilakunya tak mencerminkan sikap baik seorang aparat penegak hukum, serta mencoreng nama baik Polri dan merusak kepercayaan publik terhadap kepolisian. Kemudian, mengkhianati Presiden karena mengedarkan sabu-sabu saat menjabat Kapolda Sumatera Barat (Sumbar), berbelit-belit dalam memberi keterangan, tidak mengakui perbuatannya, dan tak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap narkotika. Tidak ada satu pun pertimbangan yang meringankan bagi Teddy.

Setiap orang yang dalam proses tersangka, terdakwa, pasti mencari ‘pembelaan’ dari berbagai hal. Jadi, celah-celah yang sedikit juga dipakai

Pakar Sebut Tudingan Teddy Minahasa Soal Arahan Pimpinan Polri Hanya Aksi Bela Diri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/aksi-demo-ciptaker.png" alt="Aksi demonstrasi masih mewarnai kehadiran Perppu Cipta Kerja. Pemerintah mengklaim perppu hadir sebagai penguat daya tahan perekenomian. (Dery Ridwansah/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Aksi demonstrasi masih mewarnai kehadiran Perppu Cipta Kerja. Pemerintah mengklaim perppu hadir sebagai penguat daya tahan perekenomian. (Dery Ridwansah/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Cipta Kerja di tengah situasi global yang penuh ketidakpastian. Tujuannya, sebagai penguat daya tahan perekonomian Indonesia.  Sejumlah tokoh mengemukakan pandangannya terhadap langkah pemerintah Indonesia meningkatkan daya tahan ekonomi negara dengan menerapkan berbagai kebijakan. Termasuk Perppu Cipta Kerja, dalam sebuah webinar nasional yang diinisiasi Moya Institute (3/3).  Dalam webinar tersebut, Guru Besar Hukum Bisnis UGM Prof Nindyo Pramono menilai bahwa dunia saat ini banyak sekali dihadapi dengan disrupsi. Hal itu menjadi dampak panjang adanya pandemi Covid-19, termasuk juga perubahan iklim hingga peperangan Rusia dan Ukraina. Maka untuk bisa menghadapi segala kondisi tersebut, pemerintah menerbitkan Perppu Cipta Kerja.  "Data juga telah menunjukkan, bahwa dengan UU Ciptaker justru para investor merespons hal tersebut dengan sangat positif. Karena sebagai upaya dari pemerintah untuk melakukan reformasi struktural yang berdampak positif terhadap peningkatan penanaman modal dari asing ke Indonesia," kata Prof Nindyo.  Pengamat Politik Emrus Sihombing menilai, sesuai dengan nama UU yakni Cipta Kerja tujuannya menciptakan pekerjaan. Nantinya, masyarakat Indonesia tidak akan lagi melamar kerja ke luar. Namun justru akan banyak masyarakat yang mendirikan usaha. Termasuk adanya permudahan pada perizinan PT perorangan, UMKM, dan sebagainya.  "Banyak sekali manfaat dari penerbitan Perppu Cipta Kerja, utamanya adalah para pelaku UMKM menjadi sangatlah diuntungkan karena adanya kemudahan perizinan sehingga sangat melahirkan harapan dan optimisme bagi mereka," ujar Dosen Tetap Pascasarjana Universitas Pelita Harapan itu.  Pihaknya bahkan menekankan tidak berlebihan apabila memang dianggap bahwa Perppu Cipta Kerja ini menjadi salah satu jawaban untuk menciptakan kesejahteraan rakyat di bidang ekonomi. "Karena di dalamnya telah banyak sekali kemudahan untuk mengelola UMKM," pungkasnya.  Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor menjelaskan mengenai isu PKWT yang disebutnya tidak benar kalau pekerja dapat dikontrak seumur hidup. "Terdapat beberapa isu lain, seperti seolah waktu istirahat perminggu yang dimiliki oleh pekerja dikurangi oleh Perppu adalah tidak benar. Yang benar adalah berapa jumlah waktu istirahat tersebut tergantung dengan pihak perusahaan," ungkapnya.  Perppu Cipta Kerja memiliki banyak manfaat bagi masyarakat dan pelaku usaha, terutama dalam memberikan kepastian hukum dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Pemerintah tetap terus memperhatikan aspirasi masyarakat dan berkomunikasi secara terbuka dengan para pemangku kepentingan untuk menciptakan kebijakan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Situasi Global Bikin Rentan, Perlu Penguat Daya Tahan Perekonomian

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/perppu-cipta-kerja.jpg" alt="Pekerja melintas di kawasan Sudirman, Jakarta pada Senin (2/1). (MIFTAHULHAYAT/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>Pekerja melintas di kawasan Sudirman, Jakarta pada Senin (2/1). (MIFTAHULHAYAT/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Peraturan Pengganti Undang-Undang Cipta Kerja (Perppu Ciptaker) telah ditandatangani oleh Presiden Jokowi pada 2022. Perppu Ciptaker bertujuan untuk mendorong konsumsi rumah tangga, investasi domestik, hingga penciptaan lapangan kerja.  Hingga saat ini, penetapan perppu cipta kerja menjadi undang-undang masih menuai pro dan kontra. Banyak dari kalangan masyarakat yang melakukan unjuk rasa untuk menuntut penepatan perpu cipta kerja dicabut.  Dosen Pascasarjana Universitas Pelita Harapan Dr. Emrus Sihombing menyebut, unjuk rasa atau demonstrasi terhadap UU Cipta kerja sangat diperlukan. Menurutnya, meski banyak yang melakukan demo menolak UU Cipta Kerja, tapi perlu juga untuk demo mendukung UU Cipta kerja.  “Bukan hanya demo menolak UU Ciptaker selalu muncul, tetapi demo memberi dukungan UU Ciptaker juga perlu. Sebagai hak yang dijamin oleh UU,” katanya melalui keterangan tertulis yang diterima JawaPos.com.  Selain itu, penetapan UU Cipta Kerja lebih banyak memberikan manfaat kepada masyarakat Indonesia yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia. “isi UU Ciptaker berorientasi pada kesejahteran rakyat Indonesia secara umum,” ujarnya.  Penetapan UU Cipta kerja seharusnya dapat memberikan banyak lapangan pekerjaan, sebab implementasi dari UU Cipta Kerja bisa berdampak Indonesia mengalami kekurangan tenaga perkerja di semua bidang dan tingkatan bisnis/usaha.  Hal ini menurut Dr. Emrus dikarenakan ada banyaknya yang pada awalnya adalah para pekerja yang pada akhirnya beralih menjadi pemilik usaha. Mereka lantas gantian yang memberikan lapangan pekerjaan.  “Salah satunya, karena ada migrasi WNI dari pelamar atau pekerja menjadi penerima pekerja atau pemilik usaha atau entrepreneur,” katanya.  Lebih lanjut dia menjelaskan, aksi unjuk rasa penolakan perpu Cipta Kerja untuk ditetapkan menjadi UU merupakan bagian dari kerangka dalam menyusun UU Cipta Kerja. Untuk itu, UU Cipta kerja berlandaskan atas partisipasi masyarakat Indonesia.  “Arus komunikasi politik dari input politik (dukungan dan penolakan) hingga melahirkan output politik dalam bentuk UU Ciptaker berjalan sesui dengan peta kognisi masing-masing sebagai perwujudan kepentingan politik para partisipan komunikasi politik di ruang publik,” tandasnya.

UU Cipta Kerja Seharusnya Memberikan Banyak Lapangan Pekerjaan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/heru-budi-hartono-ANTARA.jpg" alt="PJ Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono meninjau Jalan Haji Briti yang bersisian dengan Kali Pesanggrahan, Kembangan Selatan, Kembangan, Jakarta Barat, Kamis (19/1/2023). ANTARA / Walda" width="100%">
<figcaption>PJ Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono meninjau Jalan Haji Briti yang bersisian dengan Kali Pesanggrahan, Kembangan Selatan, Kembangan, Jakarta Barat, Kamis (19/1/2023). ANTARA / Walda</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pengamat komunikasi politik Universitas Pelita Harapan (UPH), Emrus Sihombing menilai Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono harus mengkomunikasikan program-program kerjanya kepada masyarakat. Ini agar kepemimpinan orang nomor satu di Ibu Kota itu mendapat dukungan berbagai pihak, dikutip dari ANTARA.  "Hasil kerjanya dikomunikasikan dan pak Heru harus mengkomunikasikan diri karena orang harus tahu siapa pemimpinnya," ujar Emrus, Sabtu (21/1).  Emrus mengatakan, Heru dapat mempermudah komunikasi dan interaksi masyarakat dengan dirinya lewat pemberian nomor telepon seluler (ponsel) yang bisa dihubungi kepada warga agar bisa menimbulkan ikatan emosional.  Karena, lanjutnya, dengan berbagi nomor ponsel, artinya juga menjadi peluang bagi Heru untuk menerima keluhan atau pendapat masyarakat tentang Jakarta secara langsung, bahkan juga dapat mengawasi kinerja anak buahnya yang ada di lapangan berdasarkan laporan dari masyarakat.  "Jadi, nanti ada laporan langsung kepada Pj Gubernur, karena personal knowledge dari seorang pemimpin itu merupakan hal yang mutlak. Komunikasikan tentang sesuatu hal, apapun itu. Termasuk sosok, pekerjaannya, perencanaannya, programnya, capaiannya dan evaluasi kerja," ucap Emrus.  Menurut dia, menjalin komunikasi dengan semua pihak merupakan kewajiban dalam memimpin suatu daerah bahkan negara sebagai strategi dalam mengenalkan figur Heru sebagai pemimpin baru di Jakarta.  Terlebih, latar belakang Heru yang merupakan seorang birokrat dan bukan politisi yang mempunyai peluang kampanye. "Sekarang, dia diberi amanat politik sebagai Penjabat Gubernur. Jadi, tidak lagi bertindak seperti PNS, tapi bertindak sebagai Gubernur dalam konteks menjaga komunikasi dengan warganya," pungkas Emrus.

Pengamat: Heru Harus Komunikasikan Program Kerja kepada Warga

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/11/emrus.jpg" alt="istemwa" width="100%">
<figcaption>istemwa</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pakar Komunikasi Politik dari Universitas Pelita Harapan (UPH) Dr. Emrus Sihombing mengapresiasi tingkat kepuasan terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mengalami peningkatan pada Bulan Desember 2022. Pasalnya, tidak mudah untuk menjaga kepuasan masyarakat tetap meningkat di tengah situasi ekonomi global yang tidak menentu.  “Saya pikir kita harus jujur di tengah kita bermasalah dunia ini khususnya perekonomian pemerintahan Jokowi kan bisa menghandlenya ekonomi tetap tumbuh positif diangka 5 persen, kita lihat sekalipun kita menghadapi covid-19 dan berbagai permasalahan yang muncul termasuk di dalamnya adalah lesunya ekonomi kita bisa survive,” ujar Emrus, Kamis (5/1).  Dalam survei Indikator Politik Indonesia disebutkan alasan kepuasan terhadap kinerja Presiden Jokowi adalah memberi bantuan kepada rakyat kecil sebesar 41,2 persen, membangun infrastruktur jalan 24,4 persen dan lainnya di bawah 20 persen.  Emrus juga mengatakan, kedua alasan itu cukup masuk akal, apalagi di era Presiden Jokowi terkenal dengan masifnya pembangunan infrastruktur. Dari kepuasan tersebut Emrus mengartikan infrastruktur disambut baik oleh masyarakat.  “Saya kira saya bisa menerima hasil survei tersebut baru kemudian peran infrastruktur. Dan kita harus akui masa pemerintahan Jokowi heavy-nya lebih pembangunan infrastruktur, kita lihat pembangunan Tol Sumatera saja sudah hampir tersambung, Jawa tinggal sedikit lagi, Kalimantan juga sudah ada,” ujar Emrus.  “Saya sudah cek ke beberapa daerah sudah banyak jalan yang dibangun di sana walaupun belum tol tapi sekelas tol bagus sekali hotmix-nya dan pondasinya, lalu bandara, waduk dan lain-lain itu sangat wajar ketika masyarakat memberikan kepuasan terhadap Jokowi,” sambungnya.  Disebutkan dalam survei Indikator Politik Indonesia yang dilakukan pada periode 1-6 Desember 2022 dengan total 1.220 responden, terpotret tingkat kepuasan terhadap kinerja Presiden Jokowi mencapai 71,3 mengalami peningkatan 5,1 persen dari survei bulan November 2022 yang berada pada angka 66,2 persen.  Responden diambil dari seluruh Provinsi yang terdistribusi secara proporsional, sudah berumur 17 tahun atau lebih atau sudah menikah, dipilih secara acak menggunakan metode multistage random sampling.  Wawancara responden dilakukan secara tatap muka langsung. Margin of error survei ini sekitar +/- 2,92 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.

Kinerja Jokowi, Emrus: Tak Mudah Menjaga Kepuasan Publik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/11/emrus.jpg" alt="istemwa" width="100%">
<figcaption>istemwa</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pengamat politik sekaligus Komunikolog Universitas Pelita Harapan (UPH) Emrus Sihombing menilai, hasil survei elektabilitas yang dilakukan sejumlah lembaga kepada para kandidat bakal calon presiden merupakan potret sesaat saja.  Sebab, kata Emrus, hasil tersebut tidak bisa mutlak menjadi acuan kemenangan seseorang dalam kontestasi politik, baik itu di Pilkada maupun Pilpres.  "Survei itu hanya bahan untuk memprediksi elektabilitas pada Pilpres yang akan datang, boleh. Tetapi tidak mutlak eletabilitas yang tinggi, pada Pilpres kemudian menang, belum tentu," kata Emrus kepada awak media, di Jakarta, Minggu (17/7/2022).  Tidak hanya itu, Emrus juga menyebutkan, elektabilitas seseorang tinggi merupakan hasil daripada konstruksi sosial yang diwacanakan, dan bahkan di framing sehingga menjadi perbincangan di ruang publik, terutama di media sosial.  "Lantaran sering diperbincangkan, maka itulah yang dikenal, sehingga orang akan mempengaruhi prilaku pemilih," ujarnya.  "Ibaratnya kalau padi berisi itu kan semakin merunduk. Tetapi, elektabilitas itu kan di wacana seperti padi yang lurus ke atas yang tidak ada isinya (kosong)," papar dia.  Lebih lanjut, ketika ditanyakan bagaimana dengan perolehan elektabilitas Ketua DPR RI Puan Maharani disejumlah survei yang masih berada di papan bawah? Emrus mengatakan, Puan Maharani dalam keberhasilan kinerjanya acap kali tidak terpublikasi di ruang publik.  "Kondisi inilah yang kemudian dimanfaatkan dan dinikmati oleh orang-orang yang elektabilitasnya tinggi, sehingga publik terbius pada hasil survei elektabilitasnya saja," sebut dia.  Sementara sosok Puan Maharani, lanjut Emrus, tidak begitu mengoptimalkan atau memanfaatkan sosmed itu. Padahal ada beberapa yang bisa disebut sebagai prestasinya.  "Sebagai Ketua DPR RI, banyak program pro rakyat yang dikawalnya, seperti UU TPSK, dan mengawal RUU KIA, saya pikir bukankah itu program kerakyatan,"ujarnya.  Nah hanya saja, kata Emrus, Puan Maharani bukan sosok seperti tokoh-tokoh yang lain yang menjadi perbincangan, dia itu ibarat padi yang merunduk.  "Sehingga, karena tidak diperbincangkan orang, karena ini kan soal persepsi, persepsi mempengaruhi elektabilitas, nah itu yang terjadi," pungkasnya.

Emrus Ungkap Alasan Soal Posisi Elektabilitas Puan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/Pelantikan-Anggota-DPRD-DKI-Jakarta-Dery-Ridwansah-5.jpg" alt="Suasana pelantikan Anggota DPRD DKI Jakarta periode 2019-2024 di Ruang Paripurna DPRD DKI Jakarta, Senin (26/8/2019). Pengadilan Negeri Jakarta melantik 106 anggota DPRD DKI Jakarta periode 2014-2019. Pelantikan dipimpin oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri" width="100%">
<figcaption>Suasana pelantikan Anggota DPRD DKI Jakarta periode 2019-2024 di Ruang Paripurna DPRD DKI Jakarta, Senin (26/8/2019). Pengadilan Negeri Jakarta melantik 106 anggota DPRD DKI Jakarta periode 2014-2019. Pelantikan dipimpin oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Langkah pelaksanaan hak interpelasi di DPRD DKI Jakarta berlangsung dinamis. Hingga kini baru dua fraksi yang menyatakan hak bertanya kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan atas rencana pelaksanaan event Formula E.  Pengamat politik Emrus Sihombing mengatakan, rencana interpelasi merupakan hal positif. Seharusnya mendapat dukungan. Sebab, nantinya masyarakat Ibu Kota bisa mendapat gambaran mengenai rencana Formula E secara jelas.  “Kalau sekadar meminta penjelasan hal yang bagus. Silakan Anies menympaikan secara terbuka pelaksanaan Formula E," kata Emrus Sihombing di Jakarta, Rabu (8/9).  Menurut Emrus, hak interpelasi itu merupakan kesempatan parlemen meminta penjelasan kepada Gubernur Anies Baswedan. Mantan menteri pendidikan dan kebudayaan (Mendikbud) itu bakal menjelaskan secara terbuka dan transparan. "Penggunaan dananya dibuka saja,” kata dia.  Hingga kini baru Fraksi PSI dan PDIP DPRD DKI Jakarta yang mengajukan hak interpelasi terhadap Anies. Sementara tujuh fraksi lainnya memutuskan tidak mendukung interpelasi. Hak bertanya itu terkait rencana Formula E yang sudah tertunda dua tahun itu.  Emrus menambahkan, seluruh fraksi mendukung interpelasi supaya rencana Formula E dapat diketahui sejauh mana proses persiapannya. Mengingat, rencana Formula E ini diusulkan sebelum pandemi Covid-19. “Jadi saya kira, dalam konteks interpelasi semua parpol itu seharusnya setuju. Apa salahnya minta penjelasan," jelasnya.  Sebelumnya, seluruh Anggota Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta resmi mengajukan hak interpelasi terkait dengan penyelenggaraan Formula E 2022.  Dalam surat pengajuan hak interpelasi yang ditandatangani delapan anggota Fraksi PSI itu menyebut, pengajuan bertujuan untuk meminta penjelasan Gubernur DKI Jakarta terkait dengan program yang memakan anggaran triliunan rupiah tersebut.  "Pengajuan interpelasi ini bersifat penting mengingat alokasi anggaran triliunan di tengah pandemi serta rentetan indikasi dan potensi pelanggaran hukum sebagaimana temuan BPK," kata Ketua DPW PSI Michael Victor Sianipar, Selasa (18/8) lalu.  Alasan lain PSI mengajukan hak interpelasi, karena melihat Gubernur Anies begitu ngotot menjalankan Formula E pada 2022 dengan mengeluarkan Instruksi Gubernur Nomor 49 Tahun 2021. Sikap Anies itu dinilai tak elok mengingat belum ada hasil studi kelayakan penyelenggaraan Formula E yang disesuaikan dengan kondisi pasca pandemi Covid-19.

Pengamat Sebut Interpelasi Formula E Hal Positif di DPRD DKI

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#emrus sihombing

Berita Terkini