<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/08/BAMSOET-OK31.jpg" alt="Ketua MPR RI Bambang Soesatyo berbicara dalam Kuliah Umum Kepemimpinan Masa Depan, diselenggarakan SMA Muhammadiyah 3 Jakarta, secara virtual di Jakarta, Selasa (31/8)." width="100%">
<figcaption>Ketua MPR RI Bambang Soesatyo berbicara dalam Kuliah Umum Kepemimpinan Masa Depan, diselenggarakan SMA Muhammadiyah 3 Jakarta, secara virtual di Jakarta, Selasa (31/8).</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) ingin empat pilar kebangsaan masuk dalam perkuliahan. Sehingga bisa menjadi norma dasar pada generasi muda, khususnya para mahasiswa. Empat pilar itu meliputi Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, UUD 1945, dan NKRI.  Menurut dia, perguruan tinggi memiliki peran strategis. Mulai dari mahasiswa yang masih aktif kuliah maupun para alumnus. Pesan tersebut dia sampaikan dalam Dies Natalis ke-37 Universitas Terbuka (UT) pada Sabtu (4/9).  ’’UT yang memiliki daya jangkau luas, alumnus 1,8 juta orang di seluruh Indonesia diharapkan membantu penanaman empat pilar kebangsaan,’’ kata Bamsoet yang juga politikus Partai Golkar itu.  Dia mengatakan, materi soal empat pilar kebangsaan itu bisa dimasukkan dalam materi belajar atau perkuliahan. Kemudian juga dimasukkan dalam forum-forum diskusi.  Sebagai lembaga keilmuan, Bamsoet mengatakan, kampus selama ini, tidak hanya menjalankan kegiatan perkuliahan. Tetapi juga kegiatan keilmuan seperti diskusi, seminar, dan sejenisnya.  Menurut dia, penanaman empat pilar kebangsaan memiliki tujuan yang mulia. Yakni meningkatkan penanaman nilai-nilai Pancasila sebagai jati diri bangsa. Kemudian menguatkan UUD 1945 sebagai norma dasar bangsa Indonesia. Lalu NKRI sebagai bentuk negara dan Bhinneka Tunggal Ika menjadi ikatan simbolik rasa kebangsaan.  Pada kesempatan itu, Bamsoet kembali menyinggung soal angka partisipasi kasar (APK) pendidikan tinggi di Indonesia. Berdasar Badan Pusat Statistik (BPS) APK pendidikan tinggi di Indonesia pada 2020 lalu di angka 30,85 persen. Itu artinya sekitar 30,85 persen anak-anak usia pendidikan tinggi yang melanjutkan kuliah.  Bamsoet mengatakan, tingkat APK tersebut harus dinaikkan. Apalagi Indonesia saat ini masih kalah dibandingkan dengan negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura.  ”Layanan pendidikan jarak jauh seperti yang dijalankan UT diharapkan bisa meningkatkan APK. Sebab bisa menjangkau seluruh pelosok tanah air,” ujar Bamsoet.  Rektor UT Ojat Darojat menyambut baik usul supaya empat pilar kebangsaan itu masuk dalam perkuliahan. Empat pilar kebangsaan akan dimasukkan ke mata kuliah tertentu di seluruh program studi (prodi).  ”Bahkan materi empat pilar kebangsaan juga diperkenalkan pada kegiatan pengenalan mahasiswa baru,” ucap Ojat.

Ketua MPR Titip Empat Pilar Kebangsaan Masuk Materi Kuliah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/09/347db5dd-9805-4ff2-9ebd-7fad8d8ec448.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Untuk lebih memasifkan sosialisasi Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika atau yang populer dikenal dengan Sosialisasi 4 Pilar, MPR melakukan kerja sama dengan Universitas Terbuka (UT). Penandatanganan kerja sama dilakukan di Ruang Delegasi, Komplek Gedung MPR/DPR/DPD, Jakarta, Jumat (18/9). Dalam penandatanganan kerja sama, pihak MPR diwakili oleh Sesjen MPR Ma’ruf Cahyono, sedang dari pihak UT diwakili oleh Wakil Rektor UT Liestyodono Bawono Irianto.  Ma’ruf Cahyono mengatakan acara penandatanganan kerja sama MPR dan UT dalam Sosialisasi 4 Pilar yang dilakukan pada hari ini merupakan tindak lanjut kesepakatan yang telah dijalin oleh Ketua MPR Bambang Soesatyo dengan Rektor UT Prof. Ojat Darojat. “Pada hari ini merupakan tindak lanjut dari MOU itu”, ungkapnya. “Saya dan Pak Liestyodono menindaklanjuti”, tambahnya.  Menurut Ma’ruf Cahyono, sosialisasi merupakan amanat dari UU MD3 sehingga untuk melakukan kegiatan tersebut perlu dilakukan secara gotong royong atau kerja sama. “Dengan seluruh element masyarakat”, kata pria asal Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah.  Diungkapkan MPR telah melakukan kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk dengan berbagai perguruan tinggi. “Sosialisasi memerlukan kerja sama dengan melibatkan seluruh pihak tanpa terkecuali termasuk perguruan tinggi dan kelompok strategis”, paparnya.  Ditambahkan, mensosialisasikan nilai-nilai luhur bangsa merupakan tanggung jawa semua. Dituturkan dengan semakin banyak melakukan kerja sama dengan berbagai pihak maka Pancasila, UUD, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika akan lebih dipahami oleh masyarakat secara utuh dan menyeluruh. Sosialisasi dikatakan harus dilakukan dengan berbagai metode dan mengikuti perkembangan jaman.  “Kita sudah menggunakan informasi teknologi (IT) untuk melakukan sosialisasi”, ungkapnya.  Kemajuan IT itulah yang menurutnya juga perlu dikuasai agar sosialisasi bisa mengikuti perkembangan waktu. Dalam kerja sama tersebut nanti baik MPR maupun UT akan menyediakan narasumber untuk kegiatan-kegiatan sosialisasi. Disebut oleh Ma’ruf Cahyono, sudah banyak akademisi yang mengikuti training of trainers yang digelar MPR. Kegiatan TOT, demikian disebut lebih popular, merupakan kegiatan untuk mencetak narasumber dalam kegiatan-kegiatan sosialisasi.  “Mereka yang sudah mengikuti TOT bisa kita berdayakan lewat kerja sama ini," ujarnya.  Ma’ruf Cahyono berharap kerja sama ini bisa dikembangkan dan disinergikan sebab menurutnya antara MPR dan perguruan tinggi, UT, dalam beberapa hal memiliki tugas yang hampir sama yaitu memeberikan edukasi. Bila di perguruan tinggi ada lembaga penelitian maka di MPR juga ada Badan Pengkajian dan Komisi Kajian.  Badan ini diungkapkan oleh alumni Universitas Jenderal Sudirman, Purwokerto, itu memiliki bidang kajian (penelitian) sangat luas. “Ada kajian mengenai sistem ketatanegaraan, konstitusi, dan pelaksanaannya," ucapnya.  Bicara mengenai konstitusi saja diakui cakupannya sangat luas meliputi seluruh bidang/dimensj kehidupan bermasyaraka, berbangsa dan bernegara. “Kalau mengkaji tentang ekonomi, pastinya juga akan mengkaji masalah konstitusi. Demikian pula dengan bidang bidang lainnya," sebutnya.  Selanjutnya, dia berharap kerja sama itu bisa dilaksanakan sesuai dengan harapan. Liestyodono dalam acara itu mengatakan UT memiliki mahasiswa sebanyak 324.000 orang. Mereka tersebar di seluruh Indonesia bahkan ada yang di luar negeri. UT dikatakan mempunyai potensi besar untuk melaksanakan sosialisasi.  “Yang berada di luar negeri adalah para pekerja immigran. Alumni yang dimiliki UT lebih dari 1,8 juta orang. Lembaga pendidikan ini memiliki 39 wilayah. Jadi kami siap melakukan kerja sama untuk melakukan sosialisasi," tuturnya.

Masifkan Sosialisasi Empat Pilar, MPR Jalin Kerja Sama dengan UT

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/09/Jazilul-Istimewa.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Ketua MPR RI, Dr. H. Jazilul Fawaid SQ., MA., mengingatkan masyarakat Indonesia untuk memahami Empat Pilar Kebangsaan yakni Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika secara benar diikuti dengan implementasinya di kehidupan sehari-hari. Hal tersebut sangat penting mengingat Indonesia akan menghadapi pilkada pada Desember 2020.  "Kontestasi yang luar biasa dalam rangkaian pilkada membutuhkan kedewasaan dan kebijakan berpikir seluruh anak bangsa. Empat Pilar adalah panduan bagi kita untuk mendapatkan kedewasaan dan kebijakan tersebut," kata Jazilul Fawaid, dalam Sosialisasi Empat Pilar kerja sama MPR dengan Pondok Pesantren Al-Jawami, Cileunyi, Bandung, Jawa Barat, Jumat (18/9).  Hadir dalam acara yang mengikuti protokol kesehatan ketat tersebut, para anggota MPR Cucun Ahmad Syamsurijal, Syaiful Huda, dan Yanuar Prihatin. Hadir juga Pimpinan Ponpes Al-Jawami KH. Imang Abdul Hamid, para tokoh masyarakat, tokoh agama, para pengajar, santri serta masyarakat sekitar.  Pimpinan MPR yang berasal dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang biasa disapa Gus Jazil ini meyakini, nilai-nilai Empat Pilar akan mampu tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, setelah berakhirnya pilkada. "Itu yang sama-sama kita harapkan. Jangan sampai pesta demokrasi kita ini pada akhirnya malah membuat kita tercerai berai," tambahnya.  Bagi para paslon pilkada, lanjut Gus Jazil, pemahaman juga implementasi Empat Pilar tidak hanya sebatas saat kampanye dan pemilihan saja. Namun, berlanjut ketika menang dan kemudian menduduki jabatan.  "Sebab pemimpin rakyat Indonesia harus paham komitmen kebangsaan kita yakni Empat Pilar. Dengan berpanduan pada Empat Pilar mereka harus membuat program-program kerja dan menggunakan kewenangannya untuk kesejahteraan rakyat," ujarnya.  Untuk itu, Gus Jazil mengajak seluruh masyarakat mulai sekarang mempelajari Empat Pilar. "Jangan tunda lagi. Mari kita semua menjadi agen menguatkan Empat Pilar agar kita semua sadar bahwa bangsa dan negara ini didirikan dengan menggunakan pilar-pilar yang sudah disepakati. Tidak boleh keluar dari itu. Sebab, jika pilar-pilar itu roboh maka kita semua akan roboh," pungkasnya.

Gus Jazil Sampaikan Pentingnya Memahami Empat Pilar Kebangsaan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/sosialisasi-4-pilar-nurmansyah-ingatkan-pentingnya-kebhinekaan_m_.jpg" alt="Anggota Komisi IX DPR, Nurmansyah Tanjung ketika menggelar Sosialisasi 4 Pilar di Desa Parung, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, kemarin." width="100%">
<figcaption>Anggota Komisi IX DPR, Nurmansyah Tanjung ketika menggelar Sosialisasi 4 Pilar di Desa Parung, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, kemarin.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Anggota Komisi IX DPR RI Dapil Kabupaten Bogor, Nurmansyah Tanjung, menggelar Sosialisasi Empat Pilar (Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika). Acara digelar di Desa Parung, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Nurmansyah menjelaskan, implementasi empat pilar harus terus digelorakan terhadap semua kalangan. Mulai dari tokoh masyarakat hingga generasi muda. &ldquo;Karena apa, empat pilar menjadi cara strategis dalam character building kepada mereka. Ketika nilai Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika mampu mereka terapkan di kehidupan sehari-hari, saya yakin efeknya akan luar biasa,&rdquo; ungkap dia melalui siaran persnya, kemarin. Nurmansyah memaparkan setiap masyarakat harus menjunjung tinggi toleransi. Semangat Pilar Kebangsaan, kata dia, mengajarkan hal tersebut. &ldquo;Lebih toleran, mau berbagi, gotong-royong dan yang terpenting menghargai perbedaan. Kita perkuat Kebhinekaan,&rdquo; sambung Politikus PDI Perjuangan itu. Adapun dalam arahannya kepada warga dan konstituennya, Nurmansyah mengajak agar mereka tak sekadar memahaminya semata. Lebih dari itu, masyarakat diminta untuk mengimplementasikannya dalam berinteraksi di lingkungan tempat tinggal serta masyarakat luas. &ldquo;Insya Allah bila dilakukan konsisten, kita semua bisa berguna untuk bangsa. Karena karakter yang teguh, berintegritas adalah modal dasar dari semua hal,&rdquo; tutup Nurmansyah

Sosialisasi 4 Pilar, Nurmansyah Ingatkan Pentingnya Kebhinekaan