<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/21/JKT_Rakor-Devisa-Hasil-Ekpor_Salman-Toyibi-3JPG-4152592726.jpg" alt="Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjawab pertanyaan awak media di gedung Kemenko Bidang Perekonomian usai menggelar Rapat Kordinasi di Jakarta, Jumat (20/12/2024). (Salman Toyibi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjawab pertanyaan awak media di gedung Kemenko Bidang Perekonomian usai menggelar Rapat Kordinasi di Jakarta, Jumat (20/12/2024). (Salman Toyibi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan, transaksi pembayaran virtual melalui QRIS dan e-Money seperti e-toll tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Rencananya, kenaikan PPN menjadi 12 persen mulai berlaku efektif pada 1 Januari 2025.&nbsp;</p> <p>Airlangga memastikan, pemerintah tidak mengenakan tarif PPN 12 persen untuk transaksi berbasis QRIS maupun kartu debit. "Hari ini ramai QRIS. Itu juga tidak dikenakan PPN. Jadi QRIS tidak ada PPN. Sama seperti debit card transaksi yang lain,&rdquo; kata Airlangga di Kota Tangerang, Banten, Minggu (22/12).&nbsp;</p> <p>Airlangga menambahkan, QRIS sudah digunakan di berbagai negara di Asia, termasuk Indonesia, Singapura, Malaysia, Vietnam, dan Thailand. Ia mengatakan, jika masyarakat bertransaksi menggunakan QRIS di Indonesia atau di negara yang sudah menggunakan sistem pembayaran virtual itu, tidak akan dikenakan PPN 12 persen.&nbsp;</p> <p>"Kalau ke sana pun (negara Asia lain) juga pakai QRIS dan tidak ada PPN. Jadi ini kami klarifikasi bahwa payment system tidak dikenakan PPN, karena ini kan transaksi, yang PPN adalah barang," ujar Airlangga.</p> <p>"Transportasi itu tanpa PPN. Jadi yang namanya tol dan kawan-kawannya, e-toll juga tidak ada PPN," sambungnya.</p> <p>Ia menekankan, selain payment system, PPN juga tidak diberlakukan untuk bahan pokok. Ia menyebut, bahan makanan seperti tepung terigu, minyak goreng minyakita, dan gula bebas dari dampak kenaikan PPN.&nbsp;</p> <p>Airlangga juga menyebut, tarif PPN 12 persen juga tidak dikenakan untuk tarif tol, sektor kesehatan, dan pendidikan, kecuali barang dan jasa khusus.&nbsp;</p> <p>"Kecuali yang khusus. Yang khusus nanti yang ditentukan," tegasnya.</p> <p>Airlangga menyatakan, kenaikan PPN bukan 12 persen, melainkan hanya 1 persen dari sebelumnya 11 menjadi 12 persen. Ia mengaku memang akan ada dampak terhadap inflasi, namun, hal itu tidak terlalu besar dan berpengaruh terhadap perekonomian nasional.</p> <p>"PPN naik itu 1 persen, dari 11 ke 12, bukan dari nol (0) ke 12. Jadi dari segi kenaikan ini pengaruh inflasi ada, tapi relatif tidak terlalu tinggi," tutur Airlangga.</p> <p>Sebelumnya, beredar isu transaksi uang elektronik bakal menjadi objek pajak yang dikenakan tarif PPN 12 persen mulai 1 Januari mendatang. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Dwi Astuti menyebut pengenaan PPN atas jasa layanan uang elektronik sudah dilakukan sejak berlakunya UU PPN Nomor 8 Tahun 1983.</p> <p>&ldquo;Perlu kami tegaskan bahwa pengenaan PPN atas jasa layanan uang elektronik sudah dilakukan sejak berlakunya UU PPN Nomor 8 Tahun 1983 yang berlaku sejak 1 Juli 1984, artinya bukan objek pajak baru,&rdquo; urai Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Dwi Astuti, Jumat (20/12).</p> <p>UU PPN telah diperbarui dalam UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Dalam UU HPP, layanan uang elektronik tidak termasuk objek yang dibebaskan dari PPN. Artinya, ketika PPN naik menjadi 12 persen nanti, tarif tersebut juga berlaku untuk transaksi uang elektronik.</p> <p class="class-paragraph">&nbsp;</p>

Airlangga memastikan, pemerintah tidak mengenakan tarif PPN 12 persen untuk transaksi berbasis QRIS maupun kartu debit.

Menko Airlangga Pastikan Transaksi QRIS dan E-Money Tak Dikenakan Tarif PPN 12 Persen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/25/brizzi-3822882692.jpg" alt="ILUSTRASI Kartu BRIZZI." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI Kartu BRIZZI.</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Seiring dengan perkembangan teknologi yang masif saat ini, gaya hidup berbasis digital yang lekat dengan efektivitas dan efisien kini semakin akrab dan tidak lagi dapat dihindarkan khususnya di kalangan anak muda&mdash;baik untuk kebutuhan komunikasi, konektivitas, bahkan hingga transaksi sehari-hari.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Untuk memenuhi transaksi sehari-hari, kini sudah tidak perlu banyak kartu di dompet. Kenapa demikian? Bisa jadi sebetulnya ini merupakan tanda bahwa kartu yang kamu pegang itu hanya punya satu fungsi saja. Kartu untuk KRL beda, kartu pembayaran minimarket dan supermarket, kartu Debit, dan jenis-jenis lainnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Meski tujuannya tidak lagi membawa uang tunai, terlalu banyak kartu di dompet tetap membuat kita jadi repot, apalagi soal memindahkan saldo. Lagi pula, sekarang sudah eranya pakai card holder yang lebih simpel.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Untuk membantu kamu melakukan berbagai transaksi, BRI punya satu solusi pintar, yaitu BRIZZI. BRIZZI merupakan uang elektronik yang dikeluarkan BRI dan dirancang khusus untuk banyak transaksi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>1. Tiket KRL, LRT, dan MRT</strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ingin jalan-jalan keliling Jakarta untuk nyobain tempat hits? Bawa BRIZZI saja! Dengan BRIZZI, naik KRL, LRT, dan MRT menjadi lebih mudah dan cepat. Pengguna tidak perlu lagi antri untuk membeli tiket fisik di mesin tiket atau loket, atau bahkan menyiapkan uang tunai dan menunggu kembalian.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kamu hanya perlu tap BRIZZI pada mesin yang tersedia. Isi saldo BRIZZI dapat dilakukan melalui berbagai metode, termasuk melalui BRImo, ATM BRI, EDC BRI, Agen BRILink, Indomaret, Alfamart, Alfamidi, maupun e-commerce (Shopee dan DANA).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>2. Pembayaran Parkir&nbsp;</strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Say no to mengeluarkan uang tunai saat bayar parkir. Proses ini kadang bikin kita gagap karena banyak yang menunggu di belakang. Jadi, sudah saatnya kamu menggunakan BRIZZI untuk parkir ya!</div> <div dir="auto">Penggunanya hanya perlu menempelkan BRIZZI pada mesin pembayaran yang telah disediakan di area parkir.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tidak hanya di mall, kamu juga bisa pakai BRIZZI saat parkir di perkantoran dan tempat lain yang menyediakan sistem pembayaran digital.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>3. Pembayaran Tol&nbsp;</strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelum berangkat ke tempat tujuan, pastikan kamu sudah memperkirakan biaya tol yang berlaku dan top up BRIZZI sesuai kebutuhan ya! Selain kemudahan pembayaran, kamu juga bisa memantau informasi dan riwayat saldo tol yang terpakai selama travelling melalui BRImo lho!</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>4. Tiket Wisata</strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Beberapa tempat wisata atau atraksi yang besar dan populer memiliki fasilitas pembayaran dengan BRIZZI sebagai salah satu opsi pembayaran, seperti TMII Jakarta, Lembang Park &amp; Zoo Bandung, dll. Jadi, banyak kebutuhan bisa terpenuhi hanya dengan satu kartu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Cara Top Up BRIZZI</strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ada banyak cara top up BRIZZI yang bisa kamu pilih. Dua di antaranya dan yang paling digandrungi masyarakat adalah melalui BRImo dan ATM BRI. Yuk, ikuti langkah-langkahnya!</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Top Up BRIZZI di BRImo</strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">1. Log in BRImo dengan akun kamu</div> <div dir="auto">2. Pilih ke menu 'BRIZZI'</div> <div dir="auto">3. Tulis nominal yang akan diisi ke kartu&nbsp;</div> <div dir="auto">4. Tempelkan kartu BRIZZI ke handphone untuk memindai NFC</div> <div dir="auto">5. Masukkan PIN</div> <div dir="auto">6. Saldo akan otomatis terisi</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Top Up BRIZZI di Mesin ATM</strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">1. Masukkan Debit BRI&nbsp;</div> <div dir="auto">2. Masukkan PIN&nbsp;</div> <div dir="auto">3. Pilih Menu &ldquo;Lainnya&rdquo;</div> <div dir="auto">4. Pilih Menu &ldquo;E-Money&rdquo;</div> <div dir="auto">5. Pilih Top Up Online BRIZZI</div> <div dir="auto">6. Tempelkan kartu BRIZZI pada slot yang ada di ATM</div> <div dir="auto">7. Pilih denominasi atau masukkan jumlah nominal yang akan di Top Up ke BRIZZI</div> <div dir="auto">8. Verifikasi nomor kartu BRIZZI dan jumlah nominal top up, Tekan Ya/OK</div> <div dir="auto">9. Transaksi berhasil, ATM mengeluarkan struk dan saldo BRIZZI akan bertambah</div> <div dir="auto">10. Simpan struk sebagai bukti transaksi</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Mudah, kan? Satu kartu bisa dipakai untuk banyak hal pula. Untuk mempermudah banyak transaksi lainnya, jangan lupa untuk download BRImo di App Store, Play Store, atau Huawei App Gallery, ya. Cek info menarik lainnya di Instagram @bankbri_id. a</div>

Ingin jalan-jalan keliling Jakarta untuk nyobain tempat hits? Bawa BRIZZI saja! Dengan BRIZZI, naik KRL, LRT, dan MRT menjadi lebih mudah.

Kini Bisa Dipakai untuk Kebutuhan Travelling, Begini Cara Top Up BRIZZI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/12/tips-bijak-gunakan-uang-elektronik-jelang-akhir-tahun_m_178001.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure><p><strong>JawaPos.com -</strong> Liburan pergantian tahun segera tiba. Momen ini sering kali membuat transaksi keuangan meningkat. Termasuk penggunaan uang elektronik, <em>e-money</em>.</p><br /> <p>Dalam keterangan tertulisnya, Kamis (28/12), Mandiri<em> e-cash</em> memberikan tips memanfaatkan uang elektronik, terutama saat momen tahun baru saat ini. Konsumen harus dapat menggunakan produk <em>e-money</em> secara bijak agar tetap terkontrol dan aman, sehingga terhindar dari berbagai modus penipuan <em>online</em> yang kerap terjadi. Berikut beberapa tipsnya:</p><br /> <p><strong>Perlakukan uang elektronik sebagai uang tunai</strong></p><br /> <p>Walaupun penggunannya simple, <em>e-money</em> harus tetap digunakan secara bijaksana dengan mempertimbangkan aspek pendapatan dan pengeluaran. Layaknya uang tunai, penggunaan <em>e-money</em> tetap harus difokuskan pada pengeluaran sesuai pos anggaran dan kebutuhan kamu. Caranya, kamu bisa menggunakan aplikasi yang dapat membantu kamu memantau dan mengatur pengeluaranmu.</p><br /> <p><strong>Pahami fitur dan mekanisme <em>e-money</em></strong></p><br /> <p>Produk ini banyak yang memanfaatkan untuk berbagai penipuan <em>online</em>. Agar terhindar dari modus penipuan <em>e-money</em>, kamu harus memahami berbagai perkembangan, fitur dan mekanisme yang terdapat di dalam layanan <em>e-money</em> kamu. Misalnya, jika memiliki Mandiri <em>e-cash</em> atau Mandiri <em>e-money</em> kamu bisa mengecek informasi terkini dari layanan produk <em>e-cash</em> milik Bank Mandiri di situs resminya. Ini agar terhindar dari pencobaan penipuan mandiri <em>e-cash</em> dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.</p><br /> <p><strong>Tidak Pergi Ke ATM dengan Panduan Orang Lain</strong></p><br /> <p>Hal yang perlu kamu ingat adalah kegiatan perbankan merupakan hal yang sangat rahasia. Oleh karena itu, kamu tidak membutuhkan panduan ataupun arahan orang lain untuk mengambil uang di ATM atau melakukan transfer di ATM. Hindari hal seperti ini, apalagi jika kamu harus dipandu oleh orang lain yang tidak dikenal melalui telepon.</p><br /> <p><strong>Jangan Mudah Tergoda</strong></p><br /> <p>Salah satu penyebab tingginya tingkat kejahatan di bidang perbankan adalah korban yang terlalu mudah diiming-imingi dengan sejumlah uang, hadiah atau promo palsu dari pelaku kejahatan. Padahal, produk <em>e-money</em> sendiri sering menghadirkan promo dan tawaran menarik yang terjamin kebenarannya. Layanan mandiri <em>e-cash</em> misalnya, selalu memberikan promo menarik di berbagai kesempatan dan di <em>merchant</em> resmi yang terdaftar sebagai <em>partner.</em></p>

Tips Bijak Gunakan Uang Elektronik Jelang Akhir Tahun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/10/bi-suspend-grabpay_m_163219.jpeg" alt="Ilustrasi pembayaran elektronik" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pembayaran elektronik</figcaption>
</figure><p><strong>JawaPos.com</strong> - Bank Indonesia menertibkan satu lagi layanan uang elektronik. Grabpay, uang elektronik besutan perusahaan penyedia platform transportasi online Grab, untuk sementara harus menghentikan layanan isi ulang (top up) saldo terhitung mulai pukul 09.00 kemarin (16/10).</p><br /> <p>Direktur Program Elektronifikasi Departemen Kebijakan dan Pengawasan Sistem Pembayaran BI Pungky Purnomo Wibowo menyebutkan, sejauh ini ada beberapa layanan uang elektronik yang fitur top up-nya di-suspend. Di antaranya, Shopeepay, Tokocash, Paytren, Bukadompet, dan Grabpay. Hingga kini, belum ada satu pun penyelenggara uang elektronik tersebut yang mengantongi izin.</p><br /> <p>&rdquo;Belum ada (yang punya izin, Red). Apakah ada yang sedang mengajukan izin, ya ada. Tapi, kalau berapa (perusahaan), ya itu internal (rahasia, Red),&rdquo; ujarnya.</p><br /> <p>BI mensyaratkan tiga hal untuk memperoleh izin tersebut. Pertama, para penyedia layanan harus mempunyai pembukuan perusahaan yang baik dan detail. Kedua, mereka harus mempunyai sistem TI yang mumpuni. Berikutnya, saldo dan data-data pengguna harus dijamin aman.</p><br /> <p>Berdasar Peraturan Bank Indonesia (PBI) No 16/8/PBI/2014 tentang Perubahan atas PBI No 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik dan Surat Edaran (SE) BI Nomor 16/11/DKSP Juli 2014, pengajuan izin harus dilakukan para penyelenggara uang elektronik yang minimal sudah mempunyai balance Rp 1 miliar di dalam produk uang elektroniknya. Menurut Pungky, sejauh ini komunikasi dengan manajemen Grab terjalin dengan baik. Grab juga telah bersedia untuk mematuhi aturan BI.</p><br /> <p>Managing Director Grabpay Ongki Kurniawan mengatakan, Grab terus berekspansi ke banyak daerah di Indonesia. Respons masyarakat terhadap Grabpay juga terus meningkat. Di sisi lain, Grab sedang mempertimbangkan untuk melakukan ekspansi layanan Grabpay. Saat ini Grabpay masih ada dalam aplikasi Grab.</p><br /> <p>&rsquo;&rsquo;Kegunaan ini nanti kan banyak. Ada transpor, food, gaming, dan sebagainya. Make sense juga nanti kalau kami pikirkan untuk Grabpay agar menjadi aplikasi terpisah dengan Grab. Namun, itu belum diputuskan, masih dalam proses evaluasi,&rdquo; urainya.</p><br /> <p>Menurut dia, tidak mudah mendirikan aplikasi layanan uang elektronik yang terpisah dari aplikasi utama Grab. Selain soal perizinan, harus ada edukasi lagi kepada masyarakat. Grab pun harus mempertimbangkan banyak hal.</p><br /> <p>Mulai sisi pemasaran, komersial, operasi teknis, hingga investasi. &rsquo;&rsquo;Dari segi potensi, memang kami lihat potensi bisnisnya besar. Tapi, kami belum putuskan, masih mempertimbangkan,&rdquo; katanya.</p><br /> <p>Mantan managing director Line Indonesia itu menambahkan, Grab mempunyai keinginan yang sejalan dengan BI. Yakni, mengembangkan budaya transaksi nontunai. Masalah keamanan, teknologi, dan akuntansi juga selalu menjadi perhatian perusahaan. </p><br /> <p>Dia pun berharap pengurusan izin di BI segera selesai. Dia menjamin layanan Grabpay selain top up masih bisa digunakan. Misalnya, transaksi bayar dan poin reward. &rdquo;Kami sudah mengomunikasikan penghentian layanan sementara ini, misalnya lewat pop up notifikasi di aplikasi Grab dan lewat blog. Untuk pengguna yang sudah punya balance, layanan Grabpay masih bisa digunakan selain top up,&rdquo; urainya.</p><br /> <p>Sementara itu, sejumlah e-commerce yang juga mendapatkan suspend terkait layanan payment elektronik berusaha memenuhi perizinan dari BI. Misalnya, layanan Tokocash dari Tokopedia. Layanan top-up Tokocash untuk sementara dibekukan BI.</p><br /> <p>Founder sekaligus CEO Tokopedia William Tanuwijaya menyebutkan, Tokopedia masih berusaha mengejar perizinan dari BI. &rdquo;Prosesnya terus berjalan, tapi kami optimistis karena misi Bank Indonesia ini kan juga mendorong gerakan nasional nontunai, sama dengan misi Tokopedia,&rdquo; ujar William di Jakarta kemarin.</p><br /> <p>William menegaskan, kerja sama antara Tokopedia dan BI sebagai regulator hanya masalah waktu. Namun, dia tidak bisa memastikan kapan layanan Tokocash bisa diisi ulang lagi. Sebab, kewenangan ada di BI. Sembari menunggu proses lisensi dari regulator, Tokopedia mengoptimalkan fungsi Tokocash itu sendiri. &rdquo;Nanti setelah mendapat lisensi, Tokocash tidak hanya digunakan untuk melakukan pembayaran di Tokopedia, tapi bisa untuk yang lainnya,&rdquo; jelas William.</p><br /> <p>Akibat penghentian sementara Tokocash oleh BI, konsumen Tokopedia yang menggunakan layanan tersebut tidak bisa melakukan isi ulang. Sementara itu, seluruh fitur Tokocash seperti transaksi, cash back, refund, dan redeem Gift Card masih berfungsi seperti biasa.</p><br /> <p>Selain Tokopedia, layanan Bukadompet milik Bukalapak dibekukan BI. &rsquo;&rsquo;ukadompet tetap dapat digunakan untuk bertransaksi dan mencairkan dana. Hanya top up yang untuk sementara tidak bisa dilakukan pengguna,&rsquo;&rsquo; ujar Cofounder dan CFO Bukalapak M. Fajrin Rasyid. (*)</p>

BI Suspend GrabPay

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/09/bank-ingin-uang-elektronik-jadi-sumber-kredit_m_159353.jpeg" alt="Ilustrasi petugas yang sedang menjual kartu uang elektronik untuk mempercepat pembayaran di jalan tol." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi petugas yang sedang menjual kartu uang elektronik untuk mempercepat pembayaran di jalan tol.</figcaption>
</figure><p><strong>JawaPos.com&nbsp;</strong>&ndash; Bank berharap dana masyarakat yang tersimpan dalam uang elektronik bisa masuk hitungan pendanaan. Dengan demikian, bank boleh menyalurkan dana itu dalam bentuk kredit. Dengan begitu, dana mengambang tersebut bisa menjadi sumber margin baru bagi bank.</p><br /> <p>Dari 9,6 juta uang elektronik berbasis kartu, 56 persen di antaranya merupakan uang elektronik yang aktif digunakan masyarakat. Sisanya mengendap menjadi dana mengambang (floating).</p><br /> <p>Saat ini instrumen pendanaan bank terdiri atas dana pihak ketiga (DPK) yang disumbang tabungan, giro, dan deposito. Ada juga pinjaman luar negeri dan obligasi terbitan bank yang masuk instrumen pendanaan. Sementara itu, dana mengambang dalam uang elektronik dicatat bank sebagai dana kewajiban segera.</p><br /> <p>Artinya, dana tersebut tidak bisa disalurkan kembali oleh bank ke masyarakat dalam bentuk kredit. &rsquo;&rsquo;Kami dari perbankan sekarang masih diskusi dengan BI supaya dana itu bisa masuk instrumen pendanaan, supaya menambah likuiditas dan bisa menjadi sumber margin baru,&rsquo;&rsquo; kata Direktur Utama PT Bank Mandiri Tbk Kartika Wirjoatmodjo kemarin (25/9).</p><br /> <p>Pria yang akrab disapa Tiko tersebut memahami bahwa BI belum memasukkan dana floating ke instrumen pendanaan. Sebab, perputaran dana floating dalam uang elektronik sangat cepat. Uang elektronik sendiri banyak digunakan warga untuk transaksi dalam jumlah kecil.</p><br /> <p>Jika likuiditas bank kurang aman, dana floating sebagai sumber penyaluran kredit bisa jadi berisiko. Namun, bank berharap BI melakukan relaksasi untuk penggunaan dana floating tersebut. &rsquo;&rsquo;Diskusinya masih sambil jalan. Kalau sekarang sih likuiditas bank masih aman,&rsquo;&rsquo; ujar ketua umum Perhimpunan Bank-Bank Nasional (Perbanas) itu.</p><br /> <p>Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati menilai uang elektronik dan transaksi nontunai dalam jangka panjang akan menekan biaya operasional bank. Dengan begitu, bunga bank akan semakin mudah untuk turun.</p><br /> <p>&rsquo;&rsquo;Efeknya, sektor riil akan terkena dampak dari bunga murah. Masyarakat bisa mendapatkan kredit dengan lebih mudah dan terjangkau sehingga ekonomi bisa tumbuh lebih baik,&rsquo;&rsquo; tuturnya. (*)</p>

Bank Ingin Uang Elektronik Jadi Sumber Kredit

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2015/08/1474_18333_Fahri-Hamzah-jpnn.jpg" alt="Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah." width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah.</figcaption>
</figure><p style="text-align:justify"><strong>JawaPos.Com -</strong> Pernyataan Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah tentang banyak wakil rakyat yang beloon memicu kontroversi di masyarakat. Banyak anggota DPR yang menghujat Fahri lantaran pernyataannya itu.</p><br /> <br /> <p style="text-align:justify">Namun, anggota DPR dari Fraksi Partai NasDem, Akbar Faizal justru memahami pernyataan Fahri.&nbsp; &quot;Hanya saja pilihan katanya tidak tepat, beloon,&quot; ujar Akbar di Jakarta, Sabtu (22/8).</p><br /> <br /> <p style="text-align:justify">Akbar yang pernah satu komisi dengan Fahri di DPR periode 2009-2014 itu pun tak merasa tersinggung dengan pernyataan politikus PKS yang dikenal vokal itu. Pasalnya, Akbar merasa bukan tergolong anggota DPR seperti yang dimaksud Fahri.</p><br /> <br /> <p style="text-align:justify">&quot;Tapi kan saya sebaliknya. Kalau saya hanya diam saja, baru saya tersinggung,&quot; ucap bekas politikus Hanura itu.</p><br /> <br /> <p style="text-align:justify">Namun demikian Akbar mengharapkan pernyataan Fahri itu tak diperpanjang. &ldquo;Tidak perlu ditanggapi kawan saya ini. Sebab saya tidak yakin anggota DPR itu beloon,&quot; tandasnya.<strong>(rka/JPG)</strong></p><br /> <br /> <p style="text-align:justify">&nbsp;</p>

Beloon Bukan Kata yang Tepat bagi Anggota DPR?

emoney

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#emoney