<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/24/KEHUTANAN-24-A-1358793268.jpg" alt="Diskusi bertema &ldquo;Strengthening Capacity Building of Manggala Agni to Reduce Forest Fire and GHG Emission in Indonesia&rdquo; di sela-sela COP30 UNFCCC di Belem, Brasil, pada Selasa, 18 November 2025." width="100%">
<figcaption>Diskusi bertema &ldquo;Strengthening Capacity Building of Manggala Agni to Reduce Forest Fire and GHG Emission in Indonesia&rdquo; di sela-sela COP30 UNFCCC di Belem, Brasil, pada Selasa, 18 November 2025.</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;Guna&nbsp; meredam kebakaran hutan dan lahan yang kerap terjadi serta penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK), Kementerian Kehutanan Republik Indonesia (Kemenhut RI) melakukan penguatan kapasitas Brigade Pengendalian Kebakaran Hutan Manggala Agni. Komitmen ini disampaikan dalam forum internasional dengan tema &ldquo;Strengthening Capacity Building of Manggala Agni to Reduce Forest Fire and GHG Emission in Indonesia&rdquo; yang diselenggarakan di sela-sela COP30 UNFCCC di Belem, Brasil, pada Selasa, 18 November 2025. Kegiatan ini menjadi momentum strategis bagi Indonesia untuk menunjukkan kepemimpinan global dalam upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dan mitigasi perubahan iklim. Pengendalian kebakaran hutan menjadi sangat penting dalam konteks mitigasi perubahan iklim karena sektor kehutanan dan penggunaan lahan merupakan penyumbang besar emisi GRK nasional. Pada tahun 2015, sektor ini menyumbang 63,70% dari total emisi GRK, dan 43,22% di antaranya berasal dari kebakaran gambut. Namun, melalui perbaikan tata kelola, restorasi gambut, penguatan satuan tugas, dan peningkatan kapasitas Manggala Agni serta para pihak lainnya, angka ini berhasil ditekan sangat signifikan. Pada tahun 2022, emisi GRK dari sektor kehutanan dan penggunaan lahan turun menjadi hanya 18% dari total emisi nasional, dan porsi emisi dari kebakaran gambut tercatat 4,6% (Sumber: Laporan IGRK dan MPV Indonesia Tahun 2022). Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan, Thomas Nifinluri dalam keynote speech-nya menegaskan bahwa kebakaran hutan dan lahan telah menjadi ancaman global yang semakin kompleks akibat perubahan iklim. Laporan IPCC memperingatkan bahwa kenaikan suhu global akan meningkatkan frekuensi, luas, dan keparahan kebakaran hutan, menjadikannya semakin sulit untuk diatasi. Dalam beberapa tahun terakhir, negara-negara di dunia telah berkomitmen untuk mengatasi masalah ini, yang tercermin dalam diluncurkannya Call to Action on Integrated Fire Management and Wildfire Resilience pada Belem Summit Climate 2025, yang didukung oleh 62 negara, termasuk Indonesia. <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/24/KEHUTANAN-24-C-4004115734.jpg" alt="Diskusi bertema &ldquo;Strengthening Capacity Building of Manggala Agni to Reduce Forest Fire and GHG Emission in Indonesia&rdquo; di sela-sela COP30 UNFCCC di Belem, Brasil, pada Selasa, 18 November 2025." width="100%">
<figcaption>Diskusi bertema &ldquo;Strengthening Capacity Building of Manggala Agni to Reduce Forest Fire and GHG Emission in Indonesia&rdquo; di sela-sela COP30 UNFCCC di Belem, Brasil, pada Selasa, 18 November 2025.</figcaption>
</figure> Selain itu, Global Fire Management Hub yang diluncurkan pada 8th International Wildland Fire Conference 2023 di Portugal bertujuan untuk memperkuat kolaborasi internasional dalam penerapan manajemen kebakaran terpadu dengan fokus pada lima pilar utama: berbagi pengetahuan, penguatan kapasitas, pengurangan risiko kebakaran dan peringatan dini, komunitas tahan kebakaran, dan dukungan kebijakan manajemen kebakaran terpadu. "Dalam rangka menjaga profesionalisme dan kompetensi Manggala Agni, Indonesia selalu terbuka untuk memperkuat kerja sama antar negara dan mitra internasional salah satunya melalui pengembangan program peningkatan kapasitas. Kami berharap pencapaian dan pembelajaran yang diperoleh dari implementasi Integrated Fire Management (IFM) dapat memberikan kontribusi yang lebih luas, tidak hanya di tingkat regional tetapi juga dalam skala global", terang Thomas. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dalam pernyataan sebelumnya menyampaikan bahwa&nbsp;<a href="https://sipongi.gakkum.kehutanan.go.id/">pengendalian kebakaran hutan</a>&nbsp;dan lahan tahun 2025 menunjukkan hasil yang sangat positif dan terkendali, di tahun pertama Presiden Prabowo Subianto, karhutla dari tahun sebelumnya di 2024 yakni sekitar 376 ribu hektare, kini menjadi sekitar 213 ribu hektar. Forum ini menghadirkan empat narasumber utama: Israr Albar (Direktorat Pengendalian Kebakaran Hutan), Lara Steil (Forestry Officer for Integrated Fire Management, FAO), Song Minkyung (Research Official, National Institute of Forest Science/NIFoS, Republik Korea), Kubo Hideyuki (Chief Advisor Program Community Movement on Forest Prevention, JICA). Dalam upaya mengatasi peningkatan frekuensi dan intensitas kebakaran hutan yang diperkirakan akan meningkat secara signifikan akibat perubahan iklim, seperti yang diprediksi oleh UNEP, Indonesia terus&nbsp;<a href="https://gakkum.kehutanan.go.id/siaran-pers/">memperkuat kapasitas Manggala Agni</a>&nbsp;sejak dibentuk tahun 2002 melalui berbagai program pengembangan yang melibatkan mitra internasional, termasuk JICA, ITTO, GCF REDD+, dan Korea Forest Service. Selain itu, dalam skala global, FAO melalui Global Fire Management Hub telah memperkenalkan berbagai inisiatif untuk memperkuat kapasitas negara-negara dalam penerapan manajemen kebakaran terpadu (IFM), termasuk pengembangan alat penilaian IFM dan layanan peringatan dini kebakaran. Pada skala nasional, kerja sama dengan JICA berperan penting melalui program Community-Based Fire Management di beberapa provinsi, yang bertujuan mengurangi hotspot dan melibatkan masyarakat dalam pencegahan kebakaran. Kerja sama nasional lainnya dilakukan dengan Korea Forest Service untuk pengembangan sistem pengendalian kebakaran hutan berbasis ICT di Sumatera Selatan juga terus berjalan untuk mendukung mitigasi perubahan iklim dan pengurangan emisi gas rumah kaca serta mewujudkan markas Manggala Agni sebagai Center of Excellence dalam bidang kebakaran hutan dan lahan. Semua upaya ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pengendalian kebakaran hutan, mengurangi dampak perubahan iklim, dan mendukung pencapaian target FOLU Net Sink 2030. Peserta dari Nigeria mengungkapkan kekagumannya terhadap pengalaman dan institusi Indonesia dalam menangani kebakaran hutan dan lahan, serta kerja sama internasional yang kuat dengan mitra dalam pengendalian kebakaran hutan. Nigeria berharap dapat belajar dari Indonesia untuk mengatasi masalah serupa dan memperkuat kerja sama internasional di bidang ini. Peserta dari Sudan memuji kemajuan Indonesia dalam pengendalian kebakaran hutan dan menunjukkan ketertarikannya terhadap fire monitoring system Indonesia yang telah dikembangkan sejak 1996/1997 dan terus ditingkatkan seiring dengan perkembangan teknologi.

Kenaikan suhu global akan meningkatkan frekuensi, luas, dan keparahan kebakaran hutan, menjadikannya semakin sulit untuk diatasi.

Perkuat Kapasitas Manggala Agni, Kemenhut Lakukan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Emisi Gas Rumah Kaca di Indonesia Lebih Masif

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/20/20-November-2023-Ramai-Coldplay-2047686090.jpg" alt="Emisi Karbon Hasil dari Kegiatan Industri Kelompok Capital (geographical.co.uk)" width="100%">
<figcaption>Emisi Karbon Hasil dari Kegiatan Industri Kelompok Capital (geographical.co.uk)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemerintah dalam hal ini Kementerian Perindustrian menegaskan komitmennya untuk mempercepat dekarbonisasi sektor industri untuk mengejar target Net Zero Emission pada tahun 2050. Upaya ini menjadi krusial mengingat sektor industri menyumbang emisi yang signifikan dan terus meningkat seiring pertumbuhan ekonomi nasional. Menperin menekankan bahwa dekarbonisasi juga membuka peluang besar bagi industri. "Dekarbonisasi juga menawarkan peluang besar bagi industri, dengan membuka akses ke konsumen yang mendukung produk ramah lingkungan, serta memberikan peluang pasar baru melalui kebijakan pemerintah yang ketat terhadap emisi. Selain itu, prinsip berkelanjutan juga menjadi preferensi utama bagi investor, di mana sekitar 57 persen investor menunjukkan minat yang lebih besar terhadap investasi berkelanjutan," ujar Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Minggu lalu (10/5). Sebagai bagian dari Strategi Dekarbonisasi Industri, Kemenperin telah menetapkan berbagai langkah untuk mendukung transisi industri menuju ekonomi yang lebih hijau. "Terdapat sembilan sektor industri yang menjadi prioritas pengurangan emisi, yakni industri semen, ammonia, logam, pulp dan kertas, tekstil, kimia, keramik dan kaca, makanan dan minuman, serta transportasi," urai Agus. Agus menyatakan bahwa sektor industri merupakan kontributor signifikan emisi gas rumah kaca (GRK). Berdasarkan data Kemenperin, emisi GRK dari sektor ini mencapai 238,1 juta ton CO2e pada 2022 atau sekitar 8-20 persen dari total emisi nasional selama 2015&ndash;2022 Menperin tak menampik bahwa tingginya biaya transformasi masih menjadi tantangan utama bagi pelaku industri dalam beradaptasi dengan kebijakan ramah lingkungan. "Transformasi seperti ini memang mahal. Karena itu, pemerintah harus hadir untuk membantu menyiapkan skema pendanaan," tegasnya. Untuk menjawab tantangan tersebut, Kemenperin tengah menyiapkan Green Industry Service Company (GISCO), sebuah agregator pembiayaan yang menjembatani industri dengan akses ke green financing melalui investor dan lembaga keuangan. Langkah lain yang didorong adalah pengembangan kawasan industri hijau menuju konsep Smart-Eco Industrial Park, dengan efisiensi sumber daya dan teknologi rendah karbon. Enam kawasan industri telah ditetapkan sebagai proyek percontohan, termasuk di Medan, Bekasi, dan Cilegon. Di samping itu, Kemenperin juga tengah memperkuat ekosistem industri hijau yang sudah ada, guna mendukung efisiensi sumber daya dan memastikan prinsip berkelanjutan melalui pengembangan GISCO (Green Industry Service Company). GISCO ditargetkan menjadi jembatan antara industri dan penyedia pendanaan hijau (green financing provider) dengan proses agregasi pendanaan sesuai kebutuhan industri, agar perusahaan tidak terbebani biaya yang tinggi. Kemenperin juga turut mendorong pengembangan kawasan industri hijau menuju Smart-Eco Industrial Park, yang merupakan kawasan industri generasi keempat. Ini meliputi kawasan berbasis teknologi tinggi, padat karya, maupun hemat air. Penerapan Resource Efficiency and Cleaner Production (RECP) juga menjadi elemen penting dalam pengembangan Eco Industrial Park. Hingga April 2025, telah terdapat enam kawasan industri yang menjadi pilot project Kawasan Industri Berwawasan Lingkungan, yaitu: Kawasan Industri Medan, Batamindo Industrial Park, Kawasan Industri Krakatau, MM2100 Industrial Town Bekasi, Karawang International Industrial City, dan Greenland International Industrial Center. Salah satu perusahaan yang mendukung langkah tersebut, adalah PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) yang pernah diganjar penghargaan Industri Hijau Kinerja Terbaik dari Kemenperin pada tahun lalu. Direktur Utama RAPP Sihol Aritonang mengatakan, apresiasi yang diberikan pemerintah membuat pihaknya semakin terpacu memacu untuk terus mengembangkan produk berkelanjutan dan berkualitas. Upaya RAPP dalam mendukung penurunan emisi gas rumah kaca dilakukan melalui instalasi panel surya berkapasitas 26 MW dari target pemasangan 50 MW hingga 2030. Tak hanya itu, perusahaan juga melakukan efisiensi pemakaian energi melalui penggunaan recovery boiler yang memanfaatkan kembali sisa produksi yang tidak terpakai menjadi biomassa. "Saat ini, 88 persen kebutuhan energi operasional kami di Riau dipenuhi dari sumber energi bersih dan terbarukan dan akan terus ditingkatkan menjadi 90 persen hingga 2030," tegas Sihol.

Kemenperin berkomitmen untuk mempercepat dekarbonisasi sektor industri demi mencapai target Net Zero Emission pada tahun 2050.

Upaya Percepat Akselerasi Industri Kejar Target Net Zero Emission

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/11/OK-Kehutanan-817958401.jpg" alt="Kementerian Kehutanan dan pemerintah Norwegia bersepakat untuk meningkatkan kerjasama di sektor kehutanan. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Kementerian Kehutanan dan pemerintah Norwegia bersepakat untuk meningkatkan kerjasama di sektor kehutanan. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemerintah terus berupaya menekan laju perubahan iklim. Diantaranya dengan menekan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dari kehutanan. Upaya ini dilakukan Kementerian Kehutanan dan pemerintah Norwegia. Kedua negara bersepakat untuk meningkatkan kerjasama di sektor kehutanan. Komitmen kerjasama itu dibahas dalam pertemuan bilateral antara Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni dengan Duta besar Norwegia untuk Indonesia Rut Kruger Giverin. Dalam pertemuan bilateral yang digelar Selasa (10/12) sore itu, membahas kerjasama kedua negara dalam bidang kehutanan. "Isinya tentang kemitraan dalam mendukung upaya Indonesia untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dari kehutanan dan pemanfaatan lahan lainnya," ujar Raja Antoni. Dia mengatakan komitmen kerjasama itu akan dilanjutkan dengan MoU. Menhut Raja Antoni mengapresiasi Norwegia atas kerjasama yang telah dicapai. "Kami mengapresiasi Norwegia atas kerja sama luar biasa yang telah kami capai sejauh ini. Kami berdua berupaya mewujudkan Nota Kesepahaman ini dan mencapai tujuannya," tuturnya. Sementara itu Duta besar Norwegia untuk Indonesia Rut Kruger Giverin mengaku mendukung program dan fokus Kementerian Kehutanan. "Kami sangat senang dengan MoU yang akan disiapkan. Senang bekerjasama dengan kementerian kehutanan," ujar Giverin. Untuk diketahui Norwegia telah memberikan kontribusi sebesar USD 60 juta kepada Indonesia untuk pengurangan emisi yang terverifikasi pada periode tahun 2019-2020. Ini merupakan bentuk kerjasama result based contribution (RBC) Norwegia di tahap keempat. Giverin menilai Indonesia merupakan pemimpin global dalam mengurangi deforestas. Menurutnya upaya tersebut dinilai layak mendapatkan pengakuan di internasional. Upaya Indonesia layak mendapatkan pengakuan dalam kajian internasional. "Kami berharap dukungan dari Norwegia dapat berkontribusi untuk terus melakukan upaya tersebut. Indonesia akan terus mengambil posisi terdepan untuk memerangi perubahan iklim dalam melindungi hutan," tutur Giverin.&nbsp;

Pemerintah terus berupaya menekan laju perubahan iklim.
Diantaranya dengan menekan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dari kehutanan.

Kementerian Kehutanan Ajak Dubes Norwegia Kolaborasi Tekan Emisi Gas Rumah Kaca

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/04/IMG_20231204_135310-2255068021.jpg" alt="Pemandangan umum menunjukkan fasilitas minyak Marathon Petroleum di Anacortes, Washington AS. Sumber Foto: David Ryder/Reuters." width="100%">
<figcaption>Pemandangan umum menunjukkan fasilitas minyak Marathon Petroleum di Anacortes, Washington AS. Sumber Foto: David Ryder/Reuters.</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com&nbsp;&ndash; Sebuah data menunjukkan bahwa pembangkit listrik di Tiongkok dan India, serta produksi minyak&nbsp;dan gas di AS membuat emisi gas rumah kaca melonjak. Peningkatan emisi gas rumah kaca global tersebut menjadi penghasil terbesar sejak tahun 2015, ketika perjanjian iklim Paris ditandatangani. Dilansir dari The Guardian, Senin (4/12), emisi metana, gas rumah kaca meningkat dan berpengaruh 80 kali lebih kuat daripada karbon dioksida. Meski begitu, menurut data yang diterbitkan pada hari Minggu oleh proyek Climate Trace, telah lebih dari 100 negara menandatangani janji untuk mengurangi gas tersebut. Data menunjukkan bahwa negara-negara dan perusahaan gagal melaporkan emisi mereka secara akurat, meskipun ada kewajiban untuk melaporkannya berdasarkan perjanjian Paris. Lebih dari 190 negara telah bertemu di Dubai sejak Kamis dalam upaya untuk membuat dunia pada jalur yang tepat untuk membatasi kenaikan suhu global hingga 1,5C di atas tingkat pra-industri. Inti dari KTT iklim PBB Cop28 di Dubai adalah sebuah proses yang dikenal sebagai inventarisasi global, sebuah penilaian terhadap kemajuan dalam memenuhi pengurangan emisi yang diperlukan untuk tetap berada dalam batas 1,5C. Al Gore, pendiri inisiatif Climate Trace mengatakan, &ldquo;Jejak Iklim saat ini tidak memiliki informasi akurat.&rdquo; &ldquo;Kami dapat merinci dengan tepat dari mana emisi berasal, fasilitas demi fasilitas, namun jika masalahnya adalah emisi gas rumah kaca, maka masuk akal jika kita mencari tahu dari mana gas tersebut berasal,&rdquo; tambahnya Dia mengatakan PBB dapat menggunakan data tersebut, begitu pula perusahaan yang ingin membuat laporan akurat mengenai emisi mereka sendiri. ***

Ini 3 negara menghasilkan peningkatan emisi gas rumah kaca global terbesar sejak tahun 2015, ketika perjanjian iklim Paris ditandatangani.

Emisi Gas Rumah Kaca Melonjak, Tiongkok, AS, dan India Jadi Pihak yang Paling Bertanggung Jawab

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/31/oojjkk-3625312897.jpg" alt="Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK Inarno Djajadi." width="100%">
<figcaption>Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK Inarno Djajadi.</figcaption>
</figure> <div dir="auto">JawaPos.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendukung upaya Pemerintah dalam penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dan penyelenggaraan&nbsp;serta pengawasan bursa karbon sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 4/2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK Inarno Djajadi menyampaikan hal tersebut seiring dengan pesatnya perkembangan perdagangan karbon di dunia dan besarnya potensi yang dimiliki oleh Indonesia.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Adapun saat ini OJK sedang memfinalisasi Rancangan Peraturan OJK (RPOJK) yang akan menjadi aturan pendukung dalam penyelenggaraan perdagangan karbon melalui bursa karbon. Sebelumnya, RPOJK tersebut telah dikonsultasikan bersama Komisi XI DPR-RI.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&rdquo;"Hal ini tentunya menjadi penyemangat dan meningkatkan rasa optimis untuk dapat menyelenggarakan perdagangan perdana unit karbon di bursa karbon pada bulan September mendatang sesuai dengan arahan dari Bapak Presiden RI," kata&nbsp;Inarno dalam keterangan resmi, Senin (31/7).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dia menjelaskan, pemerintah memiliki target menurunkan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sebesar 31,89 persen dengan usaha sendiri dan sebesar 43,2 persen dengan bantuan partisipasi internasional pada 2030 sesuai dokumen Enhanced NDC 2022.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Untuk itu, diperlukannya dukungan berbagai sektor dalam rangka upaya menurunkan GRK termasuk sektor Industri Jasa Keuangan. Indonesia memiliki peluang yang sangat besar dalam perdagangan karbon, salah satunya adalah pada subsektor pembangkit tenaga listrik yang Indonesia mempunyai 99 Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) berbasis batu bara untuk dapat mengikuti perdagangan karbon tahun ini.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Jumlah ini setara dengan 86 persen dari total PLTU Batu Bara yang beroperasi di Indonesia. Adapun PLTU yang ikut dalam perdagangan karbon adalah PLTU di atas 100 Megawatt, dan 2024 di atas 50 Megawatt dan pada 2025 diharapkan seluruh PLTU serta PLTG akan masuk pasar karbon.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain dari subsektor pembangkit, perdagangan karbon di Indonesia juga akan diramaikan oleh sektor lain yang akan bertransaksi di bursa karbon seperti sektor Kehutanan, Perkebunan, Migas, Industri Umum, dan lain sebagainya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Untuk mendukung peluang itu, OJK juga akan terus memastikan perangkat infrastruktur tidak hanya fit tetapi juga lengkap mulai dari infrastruktur primer,&nbsp;sekunder, dan pasar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sehingga dapat menopang beroperasinya bursa karbon, serta mekanisme pengawasan yang sesuai untuk pasar karbon agar selaras dengan target&nbsp;nasional yang ditetapkan dalam Nationally Determined Contribution (NDC)," tandasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Pemerintah memiliki target menurunkan emisi GRK sebesar 31,89 persen dengan usaha sendiri dan sebesar 43,2 persen dengan bantuan partisipasi

Dukung Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca, OJK Siapkan RPOJK soal Penyelenggaraan Bursa Karbon

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/09/DIRJEN-3926708883.jpg" alt="Direktur Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi, Ditjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR, Nicodemus Daud. (Istimewa)." width="100%">
<figcaption>Direktur Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi, Ditjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR, Nicodemus Daud. (Istimewa).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kenaikan suhu global dan perubahan iklim yang terjadi akibat meningkatnya emisi karbon, menimbulkan bencana di seluruh belahan bumi ini. Berbagai kebijakan untuk mengontrol emisi karbon terus didorong. Di Indonesia, pemerintah telah menaikkan target Nationally Determined Contribution (NDC) 2030 dari 29% menjadi 31,8% untuk menuju karbon netral di tahun 2060 atau lebih cepat. Direktur Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi, Ditjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR, Nicodemus Daud menerangkan, tahun 2017 Indonesia berada di daftar 10 besar Negara penghasil karbon terbanyak di dunia. Indonesia menyumbang 275,4 megaton karbondioksida (mega-ton CO2). Dari jumlah tersebut, penyumbang terbesarnya adalah industri yang di dalamnya termasuk pertanian, peternakan, dan konstruksi. &ldquo;Pemerintah punya tahapan-tahapan jangka panjang untuk mengatasi hal ini. Masalah lingkungan ini juga masuk dalam 7 prioritas nasional rencana kerja pemerintah tahun 2024. Targetnya salah satunya adalah penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sebesar 27,7 persen,&rdquo; terang Nicodemus dalam seminar Sustainable Construction yang diadakan oleh PT Tata Metal Lestari (Tatalogam Group) di Pameran IndoBuildTech 2023, ICE BSD, Tangerang Selatan. Nicodemus menjelaskan, ada 3 dampak perubahan iklim yang berkaitan dengan sektor perumahan dan permukiman. Yang pertama adanya peningkatan atau penurunan curah hujan. Kemudian peningkatan kejadian cuaca ekstrim. Dan yang terakhir, peningkatan tinggi muka laut. Dampak ini yang kemudian menjadi tantangan Kementerian PUPR dalam melaksanakan pembangunan konstruksi di tanah air. &ldquo;Solusi atas tantangan tadi adalah pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan. Tantangan dan solusi ini kemudian harus diimplementasikan di lapangan. Caranya dengan menerapkan pembangunan infrastruktur berbasis lingkungan dan berkelanjutan pada semua paket-paket pekerjaan PUPR,&rdquo; terang Nicodemus lagi. Upaya Kementerian PUPR ini tentunya disambut baik oleh Vice President Tatalogam Group, Stephanus Koeswandi. Ia menyebut, masalah perubahan iklim dan pemanasan global bukan sekadar masalah pemerintah saja. Semua elemen masyarakat harus terlibat menjaga keberlangsungan lingkungan, demi generasi yang akan datang. &ldquo;Jadi ini bukan tanggungjawab pemerintah saja. Semuanya harus terlibat. Karena seperti yang sudah kita ketahui bahwa ancaman pemanasan global dan perubahan iklim itu nyata dan sudah bisa dirasakan sekali belakangan ini. Untuk itu kami mengajak semua elemen masyarakat untuk bergabung bersama dalam menjaga kelestarian lingkungan kita,&rdquo; terang Stephanus. Stephanus menambahkan hal penting yang harus dilakukan adalah berinovasi. Ia menyebut, dengan terus berinovasi, industri dapat mendukung pertumbuhan ekonomi, meningkatkan daya saing, efisiensi dan produktivitas, kualitas hidup, serta yang terpenting juga mendukung keberlanjutan lingkungan. &ldquo;Sebagai contoh, untuk menekan penggunaan energi dan mengurangi emisi, kami PT Tata Metal Lestari berinovasi dengan memproduksi Baja Lapis Aluminium Seng (BLAS) yang kami beri nama Super Nexalum dan Super Nexium. Kedua produk ini memiliki ketahanan hingga 100 tahun. Dengan begitu, baja yang seharusnya dalam beberapa tahun sudah di daur ulang dengan memakan energi yang besar, bisa kami perpanjang usia pakainya sehingga lebih tahan lama,&rdquo; terang Stephanus lagi. &nbsp;

Permasalahan lingkungan masuk dalam tujuh prioritas nasional rencana kerja pemerintah untuk tahun 2024.

Sinergitas Pemerintah dan Pelaku Industri Antiispasi Dampak Pemanasan Global

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/06/klhk-2033486221.jpeg" alt="Rakernis perubahan iklim di KLHK" width="100%">
<figcaption>Rakernis perubahan iklim di KLHK</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) membahas isu soal pengurangan emisi gas rumah kaca dan peningkatan ketahanan iklim di Ambon, Maluku. Pembahasan itu dilakukan dalam rapat kerja teknis (rakernis) Pengendalian Perubahan Iklim Regional Maluku Papua bersama 200 perwakilan pemerintah provinsi (pemprov), pemerintah kabupaten/kota, akademisi pada Rabu (5/7) - Kamis (6/7). Rakernis yang bertema &ldquo;Peran Pemerintah Daerah dalam Mendukung Pencapaian Target NDC Melalui Aksi Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim di Tingkat Tapak&rdquo;,itu dibuka Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Laksmi Dhewanthi. &ldquo;Kolaborasi dan sinergi ini dibutuhkan guna merespons perubahan iklim serta mendukung tercapainya pengurangan emisi gas rumah kaca dan ketahanan iklim di Indonesia. Kegiatan ini sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 bahwa pemerintah daerah berperan dalam pencapaian target Nationally Determined Contributions (NDC) melalui penyelenggaraan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim,&rdquo; ujar Laksmi dalam keterangan persnya, Kamis (6/7). Adapupn target NDC mencakup banyak sektor di Kementerian/lembaga dan lintas organisasi perangkat daerah (OPD) di provinsi dan kabupaten/kota. Sebagai bagian dari pemerintahan yang terletak dekat dengan aksi-aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, Pemda sangat berperan dalam pengurangan emisi gas rumah kaca dan peningkatan ketahanan iklim. Pemda memiliki peran penting dalam upaya pencapaian target NDC melalui penyelenggaraan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dengan menyusun rencana aksi. Melaksanakan aksi di daerah serta melakukan pemantauan dan evaluasi sebagai bagian dari pengurangan emisi Gas Rumah Kaca. "Adanya rapat kerja teknis juga digunakan sebagai wadah untuk sharing pembelajaran update kemajuan pencapaian pelaksanaan aksi mitigasi dan perubahan iklim," sambung Laksmi. Rangkaian kegiatan Rakernis pada sesi Focus Group Discussion perwakilan dari masing-masing provinsi juga mendiskusikan tantangan dan merumuskan opsi solusi yang diharapkan menjadi acuan bersama dalam merancang rencana tindak lanjut pelaksanaan pengendalian perubahan iklim di daerah. Laksmi menuturkan, rakernis PPI Regional MAPA itu merupakan rangkaian rapat kerja ketiga yang sebelumnya telah dilaksanakan di regional Jawa, Bali, Nusa Tenggara, dan Sulawesi. Rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan sesi konferensi pers oleh Dirjen PPI Laksmi Dhewanthi didampingi Sekretaris Direktorat Jenderal PPI Agus Rusly, dan perwakilan Pemerintah Provinsi Maluku. Selain itu, pada rangkaian Rakernis ini KLHK mengadakan peningkatan kapasitas akademisi dalam mendukung implementasi NDC dan menyediakan coaching clinic sebagai wadah untuk berkonsultasi mengenai Sistem Registri Nasional (SRN), Program Kampung Iklim (Proklim), SIGN SMART, Nilai Ekonomi Karbon dan Result Based Payment (RBP) secara paralel.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) membahas isu soal pengurangan emisi gas rumah kaca dan peningkatan ketahanan iklim di Ambo

KLHK Bahas Perubahan Iklim dan Emisi Gas Rumah Kaca

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/03/AIRLANGGA.jpg" alt="Ketua DPN IAI, Prof. Mardiasmo menyerahkan buku IAI Peduli Covid-19: Percepatan Penanganan Covid-19 dari Perspektif Akuntan, Kontribusi Pemikiran Akuntan Indonesia, Refleksi 63 Tahun IAI (1957-2020) kepada Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartar" width="100%">
<figcaption>Ketua DPN IAI, Prof. Mardiasmo menyerahkan buku IAI Peduli Covid-19: Percepatan Penanganan Covid-19 dari Perspektif Akuntan, Kontribusi Pemikiran Akuntan Indonesia, Refleksi 63 Tahun IAI (1957-2020) kepada Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartar</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah Indonesia telah menetapkan target mencapai nol emisi gas rumah kaca pada tahun 2060. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan, tujuan ini dapat dicapai lebih awal dengan dukungan internasional. Adapun, Indonesia sendiri menjadi Presidensi G20 yang akan berlangsung pada November mendatang. Menurutnya, target itu dapat dicapai melalui mekanisme blended finance yang merupakan cara untuk meningkatkan investasi dari sektor swasta dengan pendanaan publik dan filantropi secara strategis. “Bapak Presiden Joko Widodo telah mengundang para mitra untuk bergabung dengan Indonesia dalam meluncurkan Global Blended Finance Alliance dalam G20 di Bali untuk meningkatkan pengembangan kapasitas, penelitian kebijakan dan action labs untuk mencapai SDGs," tuturnya, Jumat (3/6). Pemerintah pun mengundang negara, pemodal, organisasi filantropi dan mitra trisektor untuk berkolaborasi bersama di modal sektor swasta untuk memecahkan tantangan iklim, kesehatan dan mencapai SDGs. “Saya mendukung pentingnya memberdayakan sektor swasta untuk mengambil tindakan dan menginspirasi para pemimpin masa depan untuk menanamkan keberlanjutan dalam pekerjaan mereka,” jelas dia. Kata Airlangga, Indonesia menjadi pionir bagi negara-negara perintis platform blended finance yang bekerja dengan mitra multilateral global, filantropis, dan yayasan untuk mewujudkan SDGs. Bahkan, juga menjadi negara pertama di dunia yang mendirikan platform blended finance SDGs yaitu SDG Indonesia One. “Kita tidak hanya bertanggung jawab dengan pembangunan berkelanjutan dan pemulihan ekonomi akibat pandemi untuk saat ini saja, tetapi juga untuk generasi selanjutnya," sebutnya. Dirinya menilai, tantangan yang ada saat ini mengharuskan seluruh elemen masyarakat membuat sejarah untuk melakukan perubahan sistem melalui kolaborasi berbagai pihak. "Harapan ada di tangan kita. Let’s Recover Together, Recover Stronger!,” pungkas Menko Airlangga.

Airlangga Sebut Kolaborasi Global Dapat Selesaikan Masalah Ini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/di-seluruh-dunia-emisi-gas-rumah-kaca-naik_m_.jpg" alt="Di seluruh dunia, emisi gas rumah kaca bukannya turun, malah naik. Target ambisius" width="100%">
<figcaption>Di seluruh dunia, emisi gas rumah kaca bukannya turun, malah naik. Target ambisius</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tahun 2015 di Paris terasa ada eforia, ketika peserta Konferensi Iklim menyetujui Kesepakatan Paris. Sekarang di Polandia, yang merebak adalah pesimisme dan kebingungan. Berikut opini editor DW Jens Thurau. Banyak kalangan yang terus-menerus berusaha menyebarkan optimisme di ajang Konferensi Iklim di Polandia ini: politisi, pejabat, wakil NGO dan para pegiat lingkungan. Kita tidak akan menyerah atau berhenti berjuang, kata mereka. Hingga kini, sudah banyak yang dicapai. Ada lebih banyak negara yang sekarang melakukan investasi untuk energi terbarukan. Negara miskin dan negara kaya harus bekerjasama, untuk mewujudkan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan di Paris, kata mereka. Tapi harus diakui, ada bayangan suram yang menyelubungi Konferensi Iklim ini: Pemerintah AS di bawah Presiden Donald Trump tahun lalu sudah menyatakan ke luar dari Kesepakatan Paris. Brasil, di bawah presiden yang baru Jair Bolsonaro, juga menyatakan akan ke luar dari kesepakatan iklim. Padahal, konferensi tahun depan menurut rencana akan berlangsung di ibukotanya, Brasilia. Emisi malah naik Di seluruh dunia, emisi gas rumah kaca bukannya turun, malah naik. Target ambisius "dua derajat Celcius" yang dicanangkan di Paris makin jauh dari realisasi. Amerika, Brasil, Australia dan banyak negara di Eropa Timur yang makin skeptis dengan perjanjian-perjanjian internasional dan lebih cenderung melakukan kesepakatan bilateral. Peluang untuk meredam laju pemanasan bumi makin lama makin hilang. Bagaimana dengan Jerman? Pemerintah dan para pejabat Jerman berulangkali menegaskan pentingnya perlindungan iklim. Namun Jerman sendiri harus mengakui telah gagal mencapai target yang dicanangkannya untuk tahun 2020. Sampai sekarang masih terjadi perdebatan sengit tentang upaya meninggalkan batu bara sebagai bahan bakar. Prosesnya masih sangat panjang dan lama. Jadi, seperti biasanya, harapan kini hanya ada pada berbagai prakarsa di tingkat akar rumput. Kota-kota, wilayah, negara bagian, masyarakat, pengusaha dan perusahaannya. Banyak kelompok yang ada di basis yang ingin terjun dalam upaya perlindungan iklim. Tekanan dari bawah Di Jerman, kaum muda berunjuk rasa turun ke jalan demi perlindungan lingkungan. Makin banyak warga yang menyadari pentingnya perlindungan iklim dan hubungannya dengan gaya hidup mereka yang harus berubah. Semua orang tahu, kendaraan dengan bahan bakar diesel atau bensin sudah tidak punya masa depan lagi. Itu semua adalah perkembangan positif. Naiknya pamor Partai Hijau di Jerman dalam berbagai jajak pendapat, baik regional maupun nasional, menunjukkan bahwa perubahan iklim memang sudah menjadi tema yang dibicarakan secara luas dan dianggap sangat mendesak. Sementara kelompok-kelompok populis, baik di Eropa maupun di AS atau di bagian dunia lain, masih membantah adanya kontribusi manusia pada perubahan iklim. Mereka sibuk menyebarkan teori-teori konspirasi. Bagi Konferensi Iklim di Katowice, yang penting sekarang adalah kerja yang konkret: Mengisi Kesepakatan Paris dengan prosedur dan mekanisme rinci, mengumpulkan dana untuk mendukung negara-negara miskin menghadapi perubahan iklim, dan tetap berharap pada masa-masa yang lebih baik. Dan tentu, mereka juga tetap perlu tekanan dari akar rumput.

Di Seluruh Dunia, Emisi Gas Rumah Kaca Naik

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#emisi gas rumah kaca

Berita Terkini