<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/10/HUT-ke-52-PDIP-Dery-Ridwansah-04JPG-4010616355.jpg" alt="Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri berpidato pada Perayaan Hari Ulang Tahun atau HUT ke-52 PDIP di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jumat (10/1/2025). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri berpidato pada Perayaan Hari Ulang Tahun atau HUT ke-52 PDIP di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jumat (10/1/2025). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Politikus senior PDI Perjuangan Emir Moeis memastikan, kader partai berlambang banteng akan tetap solid mendukung Megawati Soekarnoputri untuk kembali menduduki jabatan Ketua Umum PDIP. Menurutnya, sampai saat ini belum ada sosok yang mampu menggantikan kepemimpinan Megawati.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tak hanya itu, Emir Moeis juga tetap mendukung Hasto Kristiyanto yang dinilai masih pantas untuk menempati jabatan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP. Pernyataan ini disampaikan Emir menjelang Kongres VI PDIP yang rencananya akan digelar pada April 2025.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kalau yang mau gantikan ya harus sanggup seperti Bu Mega, dan sementara saya lihat masih bisa Bu Mega," kata Emir ditemui di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat malam (10/1).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/015513996/tinggalkan-8-hal-yang-dapat-menghambat-hidup-niscaya-anda-akan-menemukan-kebahagiaan-sejati-siapkah-untuk-memulainya">Tinggalkan 8 Hal yang Dapat Menghambat Hidup, Niscaya Anda Akan Menemukan Kebahagiaan Sejati: Siapkah untuk Memulainya?</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Mantan Anggota DPR RI ini juga menilai, meskipun Megawati tidak lagi menjabat sebagai Presiden ke-5 RI, masih berperan besar dalam menjaga keutuhan NKRI.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Enggak menikmati hiruk pikuk bunga-bunga reformasi dan sebagainya. Tapi justru kita yang menjaga,&rdquo; ucapnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara Emir menilai, Hasto diibaratkan sebagai jangkar kapal yang dinakhodai oleh Megawati. Ia meyakini, Hasto berperan penting agar kapal besar NKRI tidak terombang-ambing oleh pengaruh buruk seperti kapitalisme, neoliberalisme, maupun komunisme.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Karena bagaimanapun Pak Hasto itu pendamping Ibu, bagaikan jangkar. Ibu itu nakhoda, bukan hanya jangkar partai, tapi NKRI, supaya kapal tidak oleng,&rdquo; ujar politikus asal Kalimantan Timur ini.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sepak-bola-dunia/015514155/jelang-duel-arsenal-vs-manchester-united-di-piala-fa-mikel-arteta-puji-ruben-amorim-yang-beri-perubahan-positif-untuk-setan-merah">Jelang Duel Arsenal vs Manchester United di Piala FA, Mikel Arteta Puji Ruben Amorim yang Beri Perubahan Positif untuk Setan Merah</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kendati saat ini Hasto tersandung perkara hukum di KPK, Emir tetap meyakini Hasto pantas menjadi Sekjen DPP PDIP ini. Ia membandingkannya dengan Nelson Mandela yang tetap memimpin Afrika Selatan dari dalam penjara, saat dituduh melakukan sabotase dan bersekongkol menggulingkan pemerintahan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Pak Hasto tetap harus jadi Sekjen. Kalau kita dalam keadaan terpuruk, misalnya dia ditahan, dia tetap bisa jadi Sekjen. Nelson Mandela aja dari penjara bisa mimpin Republik Afrika Selatan, kenapa kita enggak bisa?&rdquo; pungkasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Kader partai berlambang banteng akan tetap solid mendukung Megawati Soekarnoputri untuk kembali menduduki jabatan Ketua Umum PDIP.

Politikus Senior PDIP Emir Moeis Solid Dukung Megawati Kembali Jadi Ketum dan Hasto Sekjen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/10/IMG_6968JPG-3697181474.jpg" alt="Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto hadir pada HUT PDIP ke-52 di Sekolah Partai PDIP, Jakarta. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto hadir pada HUT PDIP ke-52 di Sekolah Partai PDIP, Jakarta. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Politikus senior PDI Perjuangan Emir Moeis mengomentari penetapan tersangka terhadap Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDIP Hasto Kristiyanto. Ia mengingatkan, negara tidak lagi melakukan kriminalisasi dalam proses hukum, termasuk terhadap Hasto.</p> <div dir="auto">Karena itu, Emir meminta Presiden Prabowo Subianto untuk segera memperbaiki tata kelola negara dan sistem reformasi hukum di Indonesia.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Makanya saya menghimbau betul nih ke Presiden terpilih yang baru, Pak Prabowo nih, benahin cepat-cepat ketatanegaraan dan hukum kita," kata Emir usai menghadiri HUT ke-52 PDIP di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat malam (10/1).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sepak-bola-dunia/015514155/jelang-duel-arsenal-vs-manchester-united-di-piala-fa-mikel-arteta-puji-ruben-amorim-yang-beri-perubahan-positif-untuk-setan-merah">Jelang Duel Arsenal vs Manchester United di Piala FA, Mikel Arteta Puji Ruben Amorim yang Beri Perubahan Positif untuk Setan Merah</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Emir pun mengungkit kasus dugaan suap yang pernah menjerat dirinya terkait Konsorsium Alstom Power Incorporated dalam proyek pembangunan PLTU Tarahan di Lampung. Ia tidak menginginkan, peristiwa serupa kembali terjadi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tatkala politik dan hukum bisa dipermainkan. Saya gimana, orang enggak jelas dari Amerika tiba-tiba bilang kasih suap ke saya. Enggak pernah tahu-menahu, orang yang dibilang disebut juga enggak pernah muncul, dipanggil saksi enggak datang. KPK juga diam saja," tegas Emir.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kendati begitu, Emir menegaskan lembaga penegak hukum seperti KPK maupun Polri tetap dibutuhkan di Indonesia. Namun, ia meminta Presiden Prabowo untuk menata KPK dan Kepolisian, agar menjadi lembaga yang profesional dan tak terimbas politik.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/015513991/kata-psikologi-berikut-7-tipe-orang-tua-yang-cenderung-memiliki-hubungan-buruk-dengan-anak-mereka-anda-bagaimana">Kata Psikologi, Berikut 7 Tipe Orang Tua yang Cenderung Memiliki Hubungan Buruk dengan Anak Mereka: Anda Bagaimana?</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"KPK suatu yang bagus, tapi sebetulnya 'the man behind the gun' yang mesti dibereskan. Jadi&nbsp; tergantung orang-orangnya (pimpinan). Kalau orang-orangnya berengsek ya rusak," tegas Emir.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lanjut, politikus asal Kalimantan Timur itu juga menyatakan dukungannya kepada Prabowo untuk memperbaiki tata kelola sistem reformasi hukum di Indonesia. Emir berharap, Prabowo tidak mudah dipengaruhi oleh pihak tertentu dalam upayanya menggapai Indonesia Emas 2045.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Menjalankan hukum sebagaimana mestinya, dan presiden itu memperoleh rahmat loh dari Tuhan. Dia memegang pena presiden, pena emas untuk Indonesia Raya ke tahun 2045," pungkasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Politikus senior PDIP Emir Moeis mengomentari penetapan tersangka terhadap Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDIP Hasto Kristiyanto.

Politikus Senior PDIP Tak Ingin Hasto Dikriminalisasi, Minta Prabowo Perbaiki Penegakkan Hukum

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/30/WhatsApp-Image-2023-06-30-at-101124-656723583.jpg" alt="Organisasi kepemudaan Gerakan Pemuda Marhaenis (GPM) mendapatkan legalitas badan hukum dan kepengurusan berdasar SK Kemenkumham." width="100%">
<figcaption>Organisasi kepemudaan Gerakan Pemuda Marhaenis (GPM) mendapatkan legalitas badan hukum dan kepengurusan berdasar SK Kemenkumham.</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong>&ndash;Organisasi kepemudaan Gerakan Pemuda Marhaenis (GPM) di usia ke-76 tahun semakin merapikan seluruh aspek hukum organisasi.</p> <p>Setelah mendapatkan legalitas badan hukum dan kepengurusan berdasar SK Kemenkumham AHU Nomor 0000440.AH.01.08. tahun 2023. GPM yang beralamat di Jalan Duren Tiga Raya No. 12 UVW, Pancoran, Jakarta Selatan, sekarang telah resmi diakui sebagai pemegang merek dari etiket merek. Logo organisasi yang telah dipakainya selama puluhan tahun berstatus resmi dengan diterbitkannya sertifikat merek tertanggal 16 Juni 2023 yang ditandatangani Dirjen Kekayaan Intelektual u.b Direktur Merek dan Indikasi Geografis atas nama Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia.</p> <p>Ketua Umum GPM Emir Moeis menyatakan, kepemilikan logo organisasi adalah salah satu kelengkapan legalitas organisasi yang dipersyaratkan undang-undang.</p> <p>&rdquo;Organisasi yang berbadan hukum berkewajiban mendaftarkan logo yang merupakan identitas visual organisasi. Dalam logo organisasi terkandung catatan sejarah sejak awal didirikannya. Ini penting agar tidak ada pembelokan sejarah apabila ada organisasi lain yang menggunakan logo yang sama tetapi berbeda perjuangannya,&rdquo; ungkap Emir Moeis.</p> <p>Lebih jauh Ketua Umum GPM Emir Moeis berpesan kepada segenap pengurus, kader dan anggota GPM untuk lebih menghargai keberadaan logo organisasi.</p> <p>&rdquo;Sejak diterbitkannya sertifikat merek logo GPM, saya mengimbau kepada segenap pengurus, kader</p> <p>maupun anggota GPM untuk ikut menjaga logo organisasi sebagai aset. Menjadi tanggung jawab kita bersama untuk menyosialisasikan sekaligus mempertahankan hak kepemilikan logo organisasi apabila ada pihak yang memanfaatkan di luar kepentingan dan izin organisasi GPM,&rdquo; papar Emir Moeis.</p> <p>Hal senada juga disampaikan Roy Jansen Siagian, ketua Departemen Hukum dan Advokasi GPM. Menurut dia, keseriusan dalam merapikan keseluruhan aspek hukum organisasi sehingga akhirnya diakui secara resmi dan dilindungi hak-hak hukumnya oleh peraturan perundangan menunjukkan bahwa organisasi ini tetap bergerak aktif dan tidak sekadar hanya papan nama.</p> <p>&rdquo;Hak GPM sebagai pemegang merek dari logo atau gambar organisasi tersebut secara otomatis sudah dilindungi undang-undang. Dengan demikian, ada konsekuensi hukum yang bisa dikenakan bagi pihak-pihak yang secara tanpa hak dan tanpa izin menggunakan merek terdaftar milik GPM tersebut,&rdquo; jelas Jansen.</p> <p>&rdquo;Berdasar UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (MIG), dalam pasal 100 ayat (1) dan (2) menyebutkan bahwa pelakunya dapat diancam pidana penjara 4-5 tahun dan atau denda maksimal 2 miliar rupiah,&rdquo; tambah Jansen.</p>

Organisasi kepemudaan Gerakan Pemuda Marhaenis (GPM) merapikan seluruh aspek hukum organisasi setelah mendapatkan legalitas dari Kemenkumham

Pemerintah Resmi Mengakui Kepemilikan Hak Atas Merek Gambar, Logo, dan Nama Gerakan Pemuda Marhaenis

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/01/Untitledaa-3071729318.jpg" alt="Ketua Umum Gerakan Pemuda Marhaenis (GPM) Emir Moeis." width="100%">
<figcaption>Ketua Umum Gerakan Pemuda Marhaenis (GPM) Emir Moeis.</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong>&ndash;Ketua Umum Gerakan Pemuda Marhaenis (GPM) Emir Moeis meminta para kader GPM untuk terus menggelorakan ajaran marhenisme yang diwariskan Bung Karno dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Termasuk kepada generasi milenial dan generasi Z agar tidak terputus nilai-nilai ideologi yang sangat luhur bagi bangsa Indonesia.</p> <p>Emir Moeis menegaskan, momentum Dies Natalis ke-76 Gerakan Pemuda Marhaenis juga menjadi kebangkitan Kaum Nasionalis Marhaenis untuk mendukung kader terbaik Marhaenis Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden (capres) Pemilu 2024.</p> <p>Dia mengatakan, GPM bukan dilahirkan sebagai organisasi kemasyarakatan (ormas) penggalang kekuatan fisik, urusan tempur, organisasi pemukul, atau organisasi pengamanan, di lingkungan tertentu yang banyak dilakukan beberapa ormas berseragam. Namun GPM, ingin mengembalikan rasa, cinta, dan gelora Marhenisne, kepada para pemuda dan generasi muda.</p> <p>&rdquo;GPM dibangkitkan dan dilestarikan sebagai bagian dari perjuangan ideologi marhaenisme warisan Bung Karno. Dengan beradaptasi pada perkembangan era milenial, GPM berupaya menyebarluaskan ajaran marhaenisme di kalangan generasi muda,&rdquo; ujar Emir Moeis.</p> <p>Marhaenisme adalah ideologi yang menentang penindasan manusia atas manusia dan bangsa atas bangsa. Ideologi itu dikembangkan, dirawat, dan diwariskan oleh Presiden pertama RI Soekarno, dari pemikiran Marxisme yang diterapkan sesuai <em>nature</em> dan kultur Indonesia.</p> <p>Selain sarasehan lintas generasi kaum marhaen, rangkaian ulang tahun GPM juga dilakukan kegiatan aksi donor darah masal yang diikuti pengurus DPD dan DPC GPM, kader, dan masyarakat, di Graha Bhima Sakti, Kompleks TNI AU Triloka, Pancoran, Jakarta Selatan.</p> <p>Sementara itu, Pengasuh Pesantren Soko Tunggal, Sendangguwo, Semarang; dan Pesantren Abdurrahman Wahid, Jakarta; Gus Nuril Arifin Husein memberikan apresiasi kebangkitan GPM dalam sudut pandang bersatunya kekuatan nasionalis religius.</p> <p>&rdquo;Rasa nasionalisme yang membuat NKRI ini masih tegak berdiri. Berkolaborasi dengan kekuatan religius dalam menangkal pengaruh asing yang kini sedang menggerus NKRI. Kita pewaris asli Indonesia dengan segala sumber daya alam dan manusianya sejatinya adalah kekuatan maha dahsyat pemersatu bangsa dan negeri ini. Maka kaum marhaen yang memiliki ideologi Marhaenis harus dapat menjaga dan mempertahankan NKRI sampai titik darah penghabisan,&rdquo; tegas Gus Nuril.</p> <p>Acara sarasehan dilanjutkan dengan pembacaan deklarasi dukungan Gerakan Pemuda Marhaenis (GPM) kepada Ganjar Pranowo sebagai Capres 2024-2029. Sedangkan pemotongan tumpeng sebagai tanda syukur eksistensi GPM dilakukan Ketua Umum DPP GPM Emir Moeis menjadi acara pamungkas.</p> <p>&rdquo;Dirgahayu GPM. Marhaen Bergerak, Marhaen Berjuang, Marhaen Menang. Dan GPM (Ganjar Pasti Menang),&rdquo; tegas Politis Senior PDI Perjuangan yang kini akan <em>running</em> sebagai calon senator asal Kalimantan Timur (Kaltim) di Pemilu 2024.</p>

Ketua Umum Gerakan Pemuda Marhaenis Emir Moeis minta para kader GPM gelorakan ajaran marhenisne warisan Bung Karno dalam kehidupan berbangsa

76 Tahun Gerakan Pemuda Marhaenis, Emir Moeis Sebut Kebangkitan Kaum Nasionalis Marhaenis

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/08/emir-Moeis-.jpg" alt="istimewa" width="100%">
<figcaption>istimewa</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> -  Mantan koruptor Emir Moeis diangkat sebagai komisaris PT Pupuk Iskandar Muda (PT PIM), anak usaha Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT Pupuk Indonesia sejak 18 Februari 2021. Tetapi, setelah kurang lebih enam bulan menjabat, eks legislator fraksi PDIP itu belum menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).<br /> <br /> Berdasarkan data KPK, Emir terakhir kali menyerahkan LHKPN pada 26 Januari 2010 atau 11 tahun lalu saat masih menjabat sebagai anggota DPR RI. Diketahui, Emir merupakan mantan Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, yang sempat terjerat perkara suap pembangunan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) di Tarahan.<br /> <br /> "Benar. Berdasarkan data pada aplikasi eLHKPN tercatat laporan kekayaan yang disampaikan kepada kami terakhir adalah pada 26 Januari 2010 dalam kapasitas sebagai Anggota DPR RI periode 2009 – 2014," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK bidang pencegahan, Ipi Maryati dalam keterangannya, Kamis (6/8).<br /> <br /> KPK mengingatkan Emir untuk segera melaporkan harta kekayaannya. Hal ini mengingat posisi Emir Moeis sebagai komisaris perusahaan BUMN merupakan jabatan publik.<br /> <br /> Ipi menuturkan, posisinya yang saat ini sebagai komisaris merupakan jabatan publik terikat dengan kewajiban LHKPN. Terlebih, PT Pupuk Indonesia sebagai induk perusahaan PT Pupuk Iskandar Muda mewajibkan setiap pejabat, termasuk di anak usaha untuk melaporkan seluruh hartanya.<br /> <br /> "Setelah diangkat dalam jabatan publik, maka terikat kewajiban untuk menyampaikan kembali LHKPN-nya kepada KPK. Hal ini juga diperkuat dalam aturan internal PT Pupuk Indonesia (Persero) yang mewajibkan para pejabat di lingkungannya beserta anak perusahaannya untuk melaporkan harta kekayaan. Kami mengimbau agar memenuhi kewajiban tersebut," imbau Ipi.<br /> <br /> Ipi menyebut, pejabat publik, termasuk komisaris di perusahaan negara sudah seharuanya menjadi teladan. Dia mengutarakan, figur-figur yang mengisi jabatan publik seharusnya merupakan figur yang antikorupsi dan memiliki track record yang baik. Sehingga, selain aspek kompetensi, integritas merupakan syarat mutlak yang harus dimiliki setiap pejabat publik.<br /> <br /> "Tidak hanya persoalan etis dan kepantasan, tapi saya kira ini juga sejalan dengan semangat bangsa ini untuk memerangi korupsi," tegas Ipi menandaskan.

6 Bulan Jadi Komisaris, Eks Koruptor Emir Moeis Belum Serahkan LHKPN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/08/emir-Moeis-.jpg" alt="istimewa" width="100%">
<figcaption>istimewa</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Mantan terpidana korupsi sekaligus politikus PDIP, Emir Moeis telah ditunjuk menjadi seorang komisaris di salah satu anak perusahaan di Badan Usaha Milik Negara (BUMN).<br /> <br /> Emir sendiri menjadi komisaris sejak Februari lalu, namun pengangkatannya menuai banyak kritik dari masyarakat, mengingat statusnya sebagai mantan koruptor.<br /> <br /> Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mengaku kecewa dan menyayangkan adanya mantan koruptor yang diangkat menjadi komisaris di perusahaan milik negara. Menurut Sahroni, hal ini sangat berlawanan dengan prinsip good corporate governance di perusahaan dan menciderai nilai penting dari integritas.<br /> <br /> "Saya kecewa dengan penunjukkan ini, apalagi yang melakukan adalah perusahaan plat merah, yang sebenarnya adalah milik negara. Rakyat di manapun juga pasti terluka nuraninya melihat mantan koruptor kok bisa jadi orang penting di BUMN?," ujar Sahroni kepada wartawan, Jumat (6/8).<br /> <br /> "Komitmen pemberantasan korupsinya mana? Ini jelas tidak memenuhi syarat integritas dan jauh dari penerapan nilai-nilai good corporate governance yang seharusnya menjadi prinsip utama BUMN," tambahnya.<br /> <br /> Lebih lanjut, politikus Partai Nasdem juga meminta agar Menteri BUMN Erick Thohir mempertimbangkan kembali keputusannya dan segera mencari sosok lain yang lebih berkompeten untuk menduduki jabatan komisaris tersebut.<br /> <br /> Pasalnya menurut Sahroni, masih sangat banyak orang dari kalangan perusahaan dan swasta yang berkompeten untuk menduduki jabatan tersebut.<br /> <br /> "Karenanya, saya meminta kepada Pak menteri untuk mengkaji ulang pengangkatan tersebut. Saya rasa masih banyak orang yang berkualitas, memiliki kemampuan, dan berintegritas untuk dijadikan seorang komisaris tanpa harus memiliki track record sebagai napi korupsi," katanya.<br /> <br /> Sahroni juga meminta kepada pemerintah bahwa seharusnya seorang mantan koruptor tidak lagi diberikan kesempatan menjadi pejabat negara.<br /> <br /> "Prinsip penegakkan hukum itu salah satunya adalah memberikan efek jera. Jika sudah jadi napi saja masih bisa dapat jabatan, di mana letak efek jeranya? Kasihan para penegak hukum kita seperti KPK, Kejaksaan, Kepolisian dll yang telah berusaha keras memberantas korupsi, namun efeknya tidak dirasakan," pungkasnya

Eks Koruptor Jadi Komisaris BUMN, Nasdem: Rakyat Pasti Terluka

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/icw-pns-korup-dki-dan-kemenhub-paling-banyak-terima-gaji_m_.jpg" alt="ILUSTRASI: Koruptor" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: Koruptor</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Penunjukan mantan koruptor menjadi komisaris di sebuah anak perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terus menuai polemik. Kali ini, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang mempertanyakan pengangkatan eks narapidana korupsi Izedrik Emir Moeis sebagai salah satu komisaris anak perusahaan BUMN.<br /> <br /> “Predikat mantan koruptor adalah bukti otentik adanya cacat integritas, kenapa justru diangkat menjadi Komisaris BUMN? Menurut kami, melihat rekam jejaknya, Emir Moeis tidak memenuhi syarat materiil menjadi calon Komisaris yang akan menjalankan fungsi pengawasan terhadap BUMN,” ujar Juru Bicara DPP PSI Ariyo Bimmo kepada wartawan, Jumat (6/8).<br /> <br /> Pada 2004, Emir Moeis yang kala itu merupakan anggota Komisi VIII DPR RI terjerat kasus suap terkait lelang proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Tarahan, Lampung.<br /> <br /> Dia terbukti menerima suap senilai USD 357 ribu dari Konsorsium Alstom Power Inc yang mendaftar jadi salah satu peserta lelang. Akibat perbuatannya, Emir Moeis divonis 3 tahun penjara dan denda Rp 150 juta subsider 3 bulan penjara pada 2014.<br /> <br /> PSI melihat pencalonan mantan koruptor sebagai komisaris di anak perusahaan BUMN merupakan salah satu praktik impunitas terhadap kejahatan korupsi dan pelakunya. Efek jera yang selama ini didengungkan tidak akan pernah efektif selama mantan koruptor masih bisa menduduki jabatan publik.<br /> <br /> “Apakah di negeri ini tidak ada orang baik dan berkualitas yang layak menjadi petinggi BUMN? Kenapa harus mantan koruptor? Saya kira, perlu ada klarifikasi, transparansi dan bila mungkin koreksi untuk masalah ini,” katanya.<br /> <br /> Lebih jauh Bimmo menambahkan, dari sisi manajemen berbasis risiko, terdapat kerawanan tinggi jika mantan koruptor diberi jabatan penting dalam BUMN.<br /> <br /> Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/05/08/2021/mantan-koruptor-emir-moeis-jadi-komisaris-bumn-icw-ini-pelanggaran/">Mantan Koruptor Emir Moeis Jadi Komisaris BUMN, ICW: Ini Pelanggaran</a><br /> <br /> “Tidak ada jaminan seorang mantan koruptor tidak akan melakukan tindakan residifis di kemudian hari. Memberi posisi strategis kepada mantan koruptor di BUMN sama saja membuka peluang terjadinya korupsi yang lebih besar lagi. Ini sangat merugikan reputasi BUMN kita,” ungkapnya.

PSI Pertanyakan Penunjukan Eks Koruptor jadi Komisaris BUMN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/01/politikus-senior-pdip-sebut-megawati-antifeodalisme_m_104254.jpeg" alt="Megawati Soekarnoputri" width="100%">
<figcaption>Megawati Soekarnoputri</figcaption>
</figure><p><strong>JawaPos.com -</strong> Politisi senior Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Emir Moeis menepis tudingan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri merupakan sosok politisi yang memiliki karakter dan sikap feudal. Mnurutnya, stigma tersebut tidak beralasan.<br /><br />&rdquo;Tentu saja, semua tuduhan tersebut terkesan mengada-ada kalau dilihat dari rekam jejaknya. Kalau melihat dengan hati jernih, kita akan menemukan gambaran yang bertentangan dengan semua tudingan itu," kata Emir Moeis dalam keterangan pers di Jakarta, Minggu (22/1).<br />&nbsp;<br />Soal tudingan dan sikap feodal, misalnya, jelas hal tersebut tidak benar. Sebab, kata dia, justru Megawati adalah salah seorang tokoh di Indonesia yang dengan gigih memperjuangkan demokrasi, yang merupakan antitesa feodalisme. "Bahkan, sejumlah pengamat politik menyebut Megawati sebagai Ibu Demokrasi Indonesia,&rdquo; ujarnya seperti dilberitakan <em><strong>INDOPOS (Jawa Pos Group)</strong></em>.<br /><br />Sebutan atau gelar yang diberikan itu, kata Emir, karena Presiden RI kelima itu berjuang tanpa kenal lelah menegakkan kehidupan yang demokratis di Indonesia, dengan terjun langsung memimpin partai politik, menjadi anggota parlemen, hingga akhirnya meraih pucuk pimpinan negara sebagai Presiden Republik Indonesia. <br /><br />Pada masa pemerintahan Megawati Soekarnoputri, upaya-upaya menegakkan nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dilakukan dengan penuh kesungguhan.</p><br /> <p>Emir mencontohkan, pada masa pemerintahannyalah Provinsi Aceh Darussalam memperoleh otonomi khusus serta pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung untuk pertama kalinya di Republik Indonesia. <br /><br />Padahal, logikanya, kalau Megawati adalah pribadi dan pemimpin yang feodal, sukar dibayangkan dari tangannya lahir keputusan-keputusan politik semacam itu. Sebab, seperti diketahui, feodalisme menafikan semangat egaliter yang menjadi jiwa demokrasi dan mengagungkan pemusatan kekuasaan<br /><br />Ketika tidak lagi menjadi presiden, Megawati Soekarnoputri pula yang konsisten membawa PDI Perjuangan menjadi partai oposisi pemerintah. Sikap ini diputuskan secara resmi dalam Kongres Ke-3 PDI Perjuangan pada April 2010.</p><br /> <p>&rdquo;Megawati jelas sangat menyadari: feodalisme merupakan sistem yang merugikan negara dan bangsa bila diterapkan dalam sistem perpolitikan,&rdquo; tuturnya.<strong> (aen/yuz/JPG)</strong></p>

Politikus Senior PDIP Sebut Megawati Antifeodalisme

emir moeis

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#emir moeis

Berita Terkini