<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/29/emil-ponpes-ambruk-1471791259.jpg" alt="Wagub Jatim Emil Elestianto Dardak saat meninjau proses evakuasi bangunan Pondok Pesanteren Al Khoziny yang ambruk, Senin (29/9). (Novia Herawati/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Wagub Jatim Emil Elestianto Dardak saat meninjau proses evakuasi bangunan Pondok Pesanteren Al Khoziny yang ambruk, Senin (29/9). (Novia Herawati/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com -&nbsp;Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak meninjau proses evakuasi bangunan Pondok Pesanteren Al Khoziny di Desa Buduran, Sidoarjo, yang ambruk pada Senin (29/9) sekitar pukul 15.35 WIB. Hingga saat ini, Emil menyebut masih ada korban yang terjebak dalam puing-puing bangunan. &ldquo;(Evakuasi) tidak berhenti sampai (korban) selamat,&rdquo; ujar Wakil Gubernur Emil di lokasi, Senin (29/9). Runtuhan bangunan tiga lantai itu, lanjut Emil, sangat beresiko. Karena itu, proses evakuasi dilakukan sangat berhati-hati.&nbsp; &ldquo;Operasi ini juga berisiko karena bangunan ini masih tidak stabil. Ini masih dipastikan, ada yang kreak-kreak di dalam itu yang harus kita pastikan,&rdquo; imbuhnya. Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) telah menyiapkan bantuan untuk para korban.Termasuk bagi korban yang masih terjebak di dalam reruntuhan bangunan. &ldquo;Makanan, minuman terutama dan oksigen ini sudah disiapkan. Mudah-mudahan bisa segera kita berikan kepada anak tersebut dalam bentuk can, supaya kesulitan bernafas bisa diatasi,&rdquo; terang Emil. Sementara itu, dari pantauan JawaPos.com di lokasi, hingga Senin (29/9) pukul 19.20 WIB, proses evakuasi korban masih dilakukan. Terlihat dua dua ekskavator diterjunkan untuk mengangkat puing-puing bangunan. Sebagai informasi, bangunan Mushala Pondok Pesanteren Al Khoziny ambruk saat Ashar. Bahkan dari penuturan para santri di lokasi, insiden nahas itu terjadi saat para jamaah melakukan rakaat kedua Sholat Ashar. Kemudian, setidaknya ada 30 mobil ambulans yang stand-by di sekitar Pondok Pesanteren Al Khoziny. Hingga pukul 19.00 WIB, sebanyak 4 korban selamat sudah dievakuasi ke rumah sakit terdekat. Kepala Kantor SAR Surabaya, Nanang Sigit mengatakan pihaknya mengerahkan 2 tim rescue, yang terdiri dari 13 personil untuk melakukan evakuasi korban bangunan Pondok Pesanteren Al-Khoziny yang ambruk. Ia belum bisa memastikan jumlah korban yang terjebak dalam bangunan mushola yang runtuh tersebut. Namun, Nanang mengatakan rintihan dari korban masih terdengar oleh personel Basarnas. "Kami tidak bisa meastikan jumlahnya, yang pasti banyak terdengar suara tangisan dari dalam. Tadi di Ponpes ini yang berhasil terevakuasi 4 orang, dibawa ke RS terdekat," ujar Nanang.

Wakil Gubernur Emil Dardak meninjau evakuasi korban runtuhnya Pondok Pesanteren Al Khoziny di Sidoarjo, 4 korban selamat teridentifikasi.

Bangunan Ponpes Al Khozini Sidoarjo Ambruk, Wagub Emil Dardak: Evakuasi Tak Boleh Berhenti sampai Korban Selamat!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/08/emil-dardak-3646813213.jpg" alt="Wagub Jatim Emil Listianto Dardak bantah ada PHK massal di PT Gudang Garam. Hanya skema pensiun dini biasa. (Juliana Christy /JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Wagub Jatim Emil Listianto Dardak bantah ada PHK massal di PT Gudang Garam. Hanya skema pensiun dini biasa. (Juliana Christy /JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak turut membantah kabar pemutusan hubungan kerja (PHK) massal di PT Gudang Garam Tbk, yang belakangan ramai diperbincangkan. Emil mengatakan bahwa langkah PT Gudang Garam Tbk bukan pemutusan hubungan kerja (PHK) massal, melainkan melakukan restrukturisasi dengan skema khusus pensiun dini bagi karyawannya. "Kemarin memang dari pihak Gudang Garam menyatakan itu bukan PHK massal. Pabrik masih beroperasi, hanya ada penyesuaian jumlah karyawan dengan opsi pensiun dini," ujar Emil di Gedung Negara Grahadi, Rabu (10/9). Ia mengakui tantangan yang dihadapi industri tembakau semakin berat. Selain maraknya rokok ilegal, perusahaan juga menyuarakan aspirasi mengenai berbagai faktor lain yang turut memengaruhi keberlangsungan usaha mereka. "Yang jelas, sektor ini (industri tembakau) memberikan lapangan pekerjaan signifikan bagi Jawa Timur. Pasar tembakau merupakan penyumbang terbesar kedua, setelah industri makanan," sambungnya. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) bersama aparat penegak hukum, terus berupaya menekan peredaran rokok ilegal yang merugikan industri tembakau resmi, dengan cara holistik. "Kita terus berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk mencegah peredarannya, dan semua bupati serta wali kota juga ikut aktif. Kami berharap solusi bisa ditemukan agar industri tembakau tetap terjaga," tukas Emil Sebelumnya, jagat maya dihebohkan dengan kabar PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) massal di PT Gudang Garam, pabrik rokok legendaris di Jawa Timur. Momen karyawan berpamitan pun tersebar luas di media sosial. Dalam video berdurasi satu menit 18 detik, yang diunggah ulang akun instagram @inijawatimur, tampak para karyawan berbaris rapi dan saling berjabat tangan. Wajah mereka lesu. Beberapa dari mereka bahkan menitikkan air mata saat berpamitan. "Sepurane sing akeh, sehat-sehat, ya," ucap seorang karyawan laki-laki tinggi berseragam merah-biru, sambil berpamitan dan memeluk temannya. Wajahnya tersenyum, namun nada getirnya tak bisa disembunyikan.

Wagub Jatim, Emil Dardak, membantah kabar PHK massal di PT Gudang Garam, menegaskan bahwa perusahaan melakukan pensiun dini bagi karyawan.

Wagub Jatim Emil Dardak Bantah Isu PHK Massal PT Gudang Garam: Pabrik Masih Jalan, Ada Skema Pensiun Dini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/15/Screenshot_2025-07-15-17-38-46-339_comandroidchrome-edit-3691921098.jpg" alt="Wagub Jatim Emil Dardak. (Humas Pemprov Jatim)" width="100%">
<figcaption>Wagub Jatim Emil Dardak. (Humas Pemprov Jatim)</figcaption>
</figure> &nbsp;&nbsp; JawaPos.com - Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak buka-bukaan soal tantangannya dalam pemberian izin hilirisasi tambang di daerah. Sebagai kepala daerah, ia memastikan tak akan mengeluarkan izin tambang sepanjang masyarakat masih menolak industri ekstraktif itu.&nbsp; Cerita ini ia sampaikan, berdasar pada pengalamannya semasa pencalonan menjadi bupati. Namun, ada satu permintaan izin usaha tambang tersebut justru tiba-tiba muncul saat dirinya dilantik sebagai wagub.&nbsp; "Jadi begitu saya jadi wakil gubernur, loh kok tiba-tiba udah naik, amdalnya udah keluar, eksploitasinya keluar. Saya bilang, saya nggak mau back up. Bener lah, masyarakat menolak," kata Emil Dardak di Hutan Kota Plataran, Jakarta, Rabu (30/7).&nbsp; Lebih lanjut, Emil menyinggung soal pentingnya pendekatan sosial dari pihak pelaksana pertambangan. Bahkan ia menyebut bahwa pemerintah daerah tidak akan menghambat izin tersebut selama ada keterlibatan dan penerimaan publik.&nbsp; "Selama masyarakat ini masih nolak, ya saya akan tetap nolak. Nah, ini sebuah kisah nyata perjalanan seorang kepala daerah," tegasnya.&nbsp; "Kalau satu kecamatan saja protes, itu bisa jadi masalah besar. Ini yang disebut proximity of influence. Siapa pun yang melakukan ekstraksi tidak boleh mengabaikan aspek sosial," tambah Emil. Lebih lanjut, Emil juga memastikan bahwa Pemprov Jatim bukannya tidak mendukung tambang tetapi dirinya berkomitmen, jika masyarakat tidak mendukung, maka begitu pun dengan pemerintah.&nbsp;Bahkan ia memastikan, bukan berarti Pemprov Jatim antitambang. Tetapi, kata dia, persoalan lingkungan tetap nomor satu. Meskipun lingkungan tidak mungkin tak terdampak oleh industri ekstraktif.&nbsp;Namun, ia memastikan bahwa kehadiran pelaksana pertambangan di Jatim tidak boleh merusak lingkungan. "Bahwa kita tidak anti-tambang, tapi kita pro lingkungan. Itu yang penting. Jadi, maksudnya tidak, artinya tambang boleh, tetapi lingkungan tetap nomor satu. Nah lingkungan tidak mungkin tidak terdampak sama sekali, tapi tidak boleh rusak. Kira-kira begitu," jelas Emil.&nbsp; "Saya menyatakan bahwa saya tidak mendukung sebuah tambang yang akhirnya menyimpang dari komitmen awal untuk mengutamakan dulu proses yang konsultatif dengan masyarakat terkait dampak-dampaknya," pungkasnya.

Wakil Gubernur Jatim, Emil Dardak, menegaskan pentingnya dukungan masyarakat dalam pemberian izin tambang, serta komitmennya pada lingkungan

Emil Dardak Buka-bukaan soal Tantangan Pemberian Izin Hilirisasi Tambang di Jawa Timur

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/11/emil-dardak-3617337934.jpg" alt="Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak dalam pembukaan SPE 2025, rabu (9/7) di Grand City Convex, Surabaya." width="100%">
<figcaption>Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak dalam pembukaan SPE 2025, rabu (9/7) di Grand City Convex, Surabaya.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak merespons Trump Tariff yang mencekik ekspor Indonesia hingga 32 persen. Tarif itu akan berlaku mulai Agustus 2025. Kebijakan tarif impor baru dari Amerika Serikat terhadap sejumlah komoditas Indonesia, termasuk dari Jawa Timur, memicu perhatian serius dari pemerintah daerah.&nbsp; Emil menegaskan pentingnya strategi adaptif agar industri tetap tangguh dan tidak terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK). "Ayolah, kita jangan sampai terjadi pemutusan hubungan kerja. Kalau ada kondisi yang sulit, ayo dibicarakan bersama. Kita cari solusi agar perusahaan tetap bisa beroperasi dan pegawai tidak perlu sampai di-lay off," ujarnya, Rabu (9/7). Ia mengapresiasi tercapainya kesepahaman antara dunia usaha dan pemerintah. "Kami terus menjaga komunikasi dengan asosiasi pelaku usaha. Harapan kami, industri bisa membangun ketahanan domestik," imbuhnya. Kebijakan tarif impor AS yang mencapai 32 persen menjadi pukulan tersendiri bagi sektor ekspor Indonesia. Namun Emil menjelaskan, struktur ekonomi Jawa Timur sangat ditopang oleh konsumsi domestik dan investasi. "Dari total PDRB Jawa Timur sekitar Rp 2.700 triliun, sekitar 60 persen berasal dari konsumsi domestik dan 25 persen dari investasi. Artinya, 85 persen ekonomi kita masih digerakkan dari dalam negeri," papar Emil. Sementara net ekspor (ekspor dikurangi impor) porsinya relatif kecil, karena sebagian besar industri manufaktur di Jatim mengandalkan bahan baku dan mesin dari luar negeri. Jawa Timur sendiri menjadi pusat distribusi dan produksi nasional, di mana produk akhir dipasok untuk konsumen seluruh Indonesia. Meski demikian, Emil tetap menyoroti dampak mikro yang tak kalah penting. "Kita tidak ingin warga kita kesulitan. Karena itu, pendekatan yang kita lakukan bersifat makro menjaga stabilitas industri, secara mikro melindungi pekerja dan lapangan kerja," tegasnya. Pemerintah Provinsi Jatim disebut telah mengambil langkah antisipatif. Beberapa perusahaan diminta melakukan diversifikasi produk dan pasar ekspor, seperti mengalihkan tujuan ekspor ke negara-negara di Asia atau Afrika, serta memperkuat basis pasar domestik. "Misalnya, ada yang mengalihkan ke produk lain yang tetap bisa diproduksi dengan mesin yang sama, tapi pasarnya bukan Amerika. Ini sudah mulai dilakukan," ujar Emil. Persaingan antarnegara juga menjadi perhatian. Emil mencontohkan negara seperti Vietnam yang mendapat perlakuan tarif lebih ringan dari AS untuk produk sejenis. "Kalau Vietnam dapat tarif 20 persen, lebih rendah dengan selisih 12 persen, ini menjadi tantangan tersendiri bagi kita untuk bersaing. Maka kita harus berpacu, mengevaluasi rantai suplai, dan mencari peluang di pasar baru," jelasnya.

Emil Dardak merespons kebijakan tarif impor AS yang mengancam ekspor Indonesia, dengan strategi adaptif dan kolaborasi pelaku usaha.

Emil Dardak Dorong Industri Jatim Perkuat Pasar Domestik dan Diversifikasi Hadapi Tekanan Trump Tariff

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/06/sapi-ongole-2688795355.jpg" alt="Plt Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak saat menyerahkan sapi kurban Presiden Prabowo kepada Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya (MAS). (Juliana Christy /JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Plt Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak saat menyerahkan sapi kurban Presiden Prabowo kepada Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya (MAS). (Juliana Christy /JawaPos.com)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya (MAS) kembali dipercaya menjadi lokasi penyaluran hewan kurban dari Presiden Republik Indonesia. Tahun ini, Presiden Prabowo Subianto menyerahkan satu ekor sapi kurban jenis peranakan ongole (PO) berbobot 1,1 ton untuk disembelih pada Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah. Penyerahan dilakukan secara simbolis oleh Pelaksana tugas (Plt) Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak pada Jumat (6/6). Emil menyampaikan bahwa penyerahan ini merupakan amanah resmi dari Presiden Republik Indonesia. "Plt Gubernur Jatim, saya sendiri, mewakili Bapak Presiden, menyerahkan sapi dari Presiden Republik Indonesia kepada pengurus Masjid Nasional Al-Akbar," kata Emil usai prosesi serah terima hewan kurban. Emil menjelaskan, selain dari Presiden, sejumlah pejabat lain juga menyerahkan hewan kurban ke masjid-masjid besar di Jawa Timur, termasuk dari Gubernur dan Wakil Gubernur. "Lalu Ibu Gubernur juga menyerahkan ke Masjid Nasional Al-Akbar. Lalu kami ada Masjid Raya Provinsi di Islamic Center dari Wakil Gubernur secara official. Ini dalam kapasitas jabatan, ya," jelasnya. Tak hanya itu, Sekretaris Daerah Provinsi juga menyerahkan hewan kurban di masjid kantor Setba. Diikuti pula oleh jajaran TNI dan Polri. "Juga, Sekretaris Daerah menyerahkan ke masjid di Kantor Setba. Lalu ada dari Pangdam, dari Kapolda, dan seterusnya," imbuh Emil. Terkait jenis sapi, Emil menyebut sapi milik Presiden adalah jenis peranakan ongole, yang memiliki ciri khas warna putih. Sementara beberapa sapi dari pejabat lainnya berjenis simental dengan warna dominan coklat. "Jenis sapinya sendiri yang warna putih itu namanya peranakan ongole. Kalau yang warna coklat, seperti milik Pak Pangdam atau Pak Kapolda, itu namanya simental," jelas Emil. Ia juga menekankan bahwa penyaluran daging kurban dilakukan secara merata oleh masing-masing masjid sesuai dengan sistem distribusi yang telah mereka susun secara adil.&nbsp;"Dari masing-masing masjid itu sudah punya sistem untuk menyalurkan kepada yang berhak. Digunakan sistem yang adil, merata, dan seluas-luasnya," ucapnya. Soal penyembelihan, Emil memastikan bahwa proses dilakukan bertahap, tidak terpusat pada satu hari. Hal ini demi efektivitas pelaksanaan di lapangan.&nbsp;"Penyembelihannya ada yang besok juga. Tidak semua ditumpuk di hari ini. Ini lebih baik karena kita punya hampir 1.950 dokter hewan se-Jawa Timur, lalu 1.500 paramedik veteriner, dan juga 3.000 lebih juru sembelih halal," tutur Emil.

Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya terima sapi kurban dari Presiden Prabowo Subianto, penyaluran daging kurban dilakukan secara merata.

Masjid Al-Akbar Terima Sapi Kurban Presiden Prabowo, Peranakan Ongole yang Beratnya Capai 1,1 Ton!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/13/jargas-3256569896.jpg" alt="Ilustrasi petugas saat mengecek jaringan gas (jargas) rumah tangga. (Kementerian ESDM)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi petugas saat mengecek jaringan gas (jargas) rumah tangga. (Kementerian ESDM)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) terus berupaya untuk bisa melakukan percepatan pengembangan jaringan gas (jargas) untuk rumah tangga di Jawa Timur. Pemerintah Provinsi Jawa Timur pun ikut mendukung inisiatif tersebut. Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak mengatakan, upaya PGN untuk memperluas jaringan gas di Jawa Timur merupakan inisiatif sumber energi bersih yang bermanfaat bagi masyarakat Jawa Timur. "Jargas merupakan sumber energi yang lebih berkelanjutan. Di samping itu, dapat membantu pemerintah untuk menekan subsidi elpiji," terangnya saat menerima pejabat PGN di Surabaya pekan lalu (11/5). Emil melanjutkan, ketersediaan energi dan infrastruktur jaringan gas bumi di Jawa Timur tidak bisa diabaikan. Dengan tambahan jargas, semakin banyak masyarakat yang mendapatkan layanan gas bumi dari PGN. Masyarakat tidak perlu repot membeli gas tabung, karena gas akan langsung tersalurkan ke rumah masing-masing. Emil juga menambahkan, sejauh ini Pemprov Jawa Timur telah memberikan dukungan penuh atas proyek tersebut dengan mempermudah perizinan. Ia juga menjamin akan memprioritaskan program jargas di Jatim dengan mendorong masyarakat mengubah pola konsumsi bahan bakar ke energi yang lebih bersih. Salah satu hal yang menjadi perhatian Pemprov Jatim adalah menertibkan penggunaan energi yang tidak sesuai. Apalagi, energi yang mencemari lingkungan. Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama PGN, Arief S. Handok menyebutkan, PGN menargetkan pembangunan jaringan gas rumah kurang lebih 59 ribu Sambungan Rumah (SR) di provinsi tersebut. Target untuk periode 2025-2026 tersebut akan difokuskan untuk Kota Surabaya dan Gresik. "Kami memiliki semangat untuk membantu pemerintah dalam mewujudkan kemandirian energi dan mengurangi beban subsidi negara. Salah satu poin penting yang juga kami gencarkan adalah edukasi kepada masyarakat untuk menggunakan bumi yang lebih bersih dan praktis," terangnya ungkap Arief. Wilayah PGN SOR III saat ini - meliputi Jawa Timur, Jawa Tengah, Kalimantan dan Kawasan Timur Indonesia-mempunyai lebih dari 200.000 pelanggan. Merek datang dari konsumen rumah tangga, UMKM, hingga industri. Dengan ekspansi jaringan gas, PGN berharap dapat berkontribusi meningkatkan perekonomian masyarakat Jawa Timur.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur mendukung pengembangan jaringan gas rumah tangga oleh PGN, dengan target 59 ribu sambungan rumah.

PGN Percepat Jaringan Gas di Jawa Timur, Emil Dardak: Jargas Bantu Menekan Subsidi Elpiji

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/khofiah-gus-ipul-bersaing-ketat-cawagub-jadi-kunci-kemenangan_m_190875.jpeg" alt="Ilustrasi Pilkada Jatim 2018" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Pilkada Jatim 2018</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pengamat politik dari Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Airlangga Pribadi Kusman menilai, dua calon Gubernur Jawa Timur nomor urut 1, Khofifah Indar Parawansa dan nomor urut 2, Saifullah Yusuf sama-sama memiliki modal kuat untuk menata birokrasi pemerintahan. Menurut Airlangga, Khofifah memiliki bekal yang cukup untuk memimpin Jawa Timur. Hal itu, itu dibuktikan dengan capaian Khofifah dalam menurunkan angka kemiskinan selama menjabat Menteri Sosial (Mensos) di Kabinet Presiden Jokowi. Sementara sosok Saifullah, lanjutnya, pengalaman sebagai wakil Gubernur Jatim selama dua periode menjadi bekal pria yang akarab disapa Gus Ipul itu. Sehingga, dua Cagub itu dipastikan akan bersaing secara ketat. "Itu sebuah capaian, bahwa masing-masing kandidat ini memiliki kekuatan dalam pengelolaan negara," ungkap pria yang juga CEO The Initiative itu di Surabaya, Kamis, (22/2). Airlangga menilai, popularitas dua calon itu sudah optimal. Namun, secara umum, pelaksanaan Pemilihan Gunernur (Pilgub) Jawa Timur 2018 ini kurang dinamis. Sebab, masih ada calon yang masih sibuk dengan klaim dukungan. "Pilgub sekarang ini kurang dinamis artinya harus ada inovasi-inovasi kampanye semua calon itu turun ke bawah. Karena, popularitas dari dua calon gubernur ini sudah optimal," jelasnya. Namun, hal itu berbeda dengan kondisi Cawagub, baik Emil Dardak yang jadi Cawagub, Khofifah maupun Puti Guntur yang jadi Cawagub, Gus Ipul. Menurutnya, dua Cawagun itu masih belum optimal. "Sekarang itu pertarungan Pilgub itu akan ditentukan dari bagaimana performa dan kemampuan untuk melakuakan inovasi dan konsolidasi politik dari pihak wakil. Ini yang saya pikiri masih belum optimal," pungkasnya.

Khofiah - Gus Ipul bersaing Ketat, Cawagub Jadi Kunci Kemenangan