<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/21/image-3-915587315.png" alt="iPad warganet hilang di bus Rosalia Indah dan diganti dengan Yellow Pages dan keramik. (Radar Jogja)" width="100%">
<figcaption>iPad warganet hilang di bus Rosalia Indah dan diganti dengan Yellow Pages dan keramik. (Radar Jogja)</figcaption>
</figure> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/21/image-3-915587315.png" alt="iPad warganet hilang di bus Rosalia Indah dan diganti dengan Yellow Pages dan keramik. (Radar Jogja)" width="100%">
<figcaption>iPad warganet hilang di bus Rosalia Indah dan diganti dengan Yellow Pages dan keramik. (Radar Jogja)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kasus pencurian yang terjadi di bus PO Rosalia Indah memasuki babak baru. Kuasa Hukum korban, Emerson Yuntho meminta PT Rosalia Indah memberi ganti rugi atas kejadian pencurian yang belakangan terkuak banyak terjadi pada para penumpang Bus PO Rosalia Indah. "Kuasa Hukum dan korban pada intinya menyampaikan tuntutan kepada PT Rosalia Indah Transport untuk memberikan kompensasi atau ganti kerugian kepada korban tindak pidana pencurian yang terjadi di dalam Bus Rosalia Indah," ujar Emerson saat dihubungi JawaPos.com, Jumat (29/12). Emerson sendiri setidaknya menjadi kuasa hukum atas dua korban, yaitu Widino Arnoldy dan Arga Yulianto. Widino kehilangan ipad sedangkan Arga mengaku kehilangan laptop di bus Rosalia Indah yang sama. Namun begitu, Emerson menyebut bahwa tuntutan itu tak hanya untuk dua orang tersebut. "Namun juga korban lainnya dan penumpang bus, khususnya bus Rosalia Indah," ungkapnya. Eks Koordinator Monitoring Hukum dan Peradilan Indonesian Corruption Watch (ICW) itu juga menuntut PT Rosalia Indah Transport untuk melakukan langkah pembenahan secara sistematis untuk meningkatkan pelayanan Rosalia Indah kepada konsumen. "Khususnya layanan tentang keamanan dan pencegahan tindak pidana di dalam Bus Rosalia Indah," tandas Emerson. Sebelumnya, setelah ramai pembahasan kasus ini di media sosial, pihak manajemen Rosalia Indah akhirnya memberikan klarifikasi dan permintaan maaf. PO asal Solo ini, yang diwakili oleh FX Adimas Rosdian selaku Direktur perusahaan, memposting dalam Instagramnya memberikan pernyataan atas kejadian yang menimpa penumpangnya. "Saya mewakili manajemen Rosalia Indah memohon maaf atas kejadian tersebut.&rdquo; &ldquo;Dengan tegas kami menyampaikan bahwa Rosalia Indah tidak membenarkan adanya tindak pencurian di lingkungan Rosalia Indah," tulis Adimas di akun @adimasfx. Ia juga memohon maaf atas respon petugas Contact Center yang memberikan jawaban kurang menyenangkan dari laporan yang diinformasikan oleh korban sehingga menjadi viral.

Penumpang bus Rosalia Indah melalui pengacaranya,  Emerson Yuntho menuntut ganti rugi atas kejadian pencurian yang menimpa dirinya.

Korban Pencurian di PO Rosalia Indah Tuntut Perusahaan Ganti Rugi Kehilangan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/pembuatan-sim-dok-jawapos.jpg" alt="Ilustrasi pembuatan SIM. (Dok. Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pembuatan SIM. (Dok. Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pegiat antikorupsi Emerson Yuntho meminta agar Polri membatalkan rencana menjadikan sertifikat pendidikan mengemudi sebagai syarat membuat SIM dibatalkan. Diketahui Polri mewacanakan syarat sertifikasi mengemudi untuk mendapatkan surat izin mengemudi (SIM) lewat Peraturan Kepolisian Republik Indonesia (Perkapolri) Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Perkapolri Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penerbitan dan Penandaan Surat Izin Mengemudi. "Menurutku itu harusnya ditinjau ulang atau dibatalkan," ujar Emerson saat dihubungi JawaPos.com, Senin (19/6). Pasalnya, peraturan baru ini riskan untuk disalahgunakan oleh oknum-oknum yang tak bertanggung jawab. Entah dari pihak kepolisian maupun pihak dari sekolah mengemudi. "Ini membuka peluang praktek kongkalikong nantinya. Antara sekolah mengemudi dan oknum di satpas atau oknum di kepolisian yang mengurus ini," jelasnya. Belum lagi, persyaratan ini akan menambah ribet dan membuat masyarakat mesti membayar biaya yang lebih besar lagi. Apalagi, saat ini serangkaian tes yang ada di kepolisian sendiri sudah cukup alot dengan adanya tes kesehatan, psikologi, tes teori, hingga tes praktek. Menurutnya dengan hal itu seharusnya sudah cukup. "Kecuali tes teori, tes prakteknya dihapus. nah boleh lah. Artinya kan ini menambah mekanisme persyaratan itu menjadi masyarakat menjadi lebih sulit dapet surat izin mengemudinya," tandas Emerson. Sebelumnya, Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri akan memberlakukan pembuatan SIM untuk kendaraan bermotor perseorangan dan angkutan umum wajib menyertakan sertifikat mengemudi. Hal itu sesuai dengan Perpol Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perbitan dan Penandaan Surat Izin Mengemudi. Direktur Regident Korlantas Polri, Brigjen Pol Yusri Yunus mengatakan, penyertaan sertifikat mengemudi sebetulnya bukan kebijakan baru. Melainkan aturan lama yang baru akan diberlakukan sekarang. "Sudah lama (aturan itu), sebelum ada Perpol 05 juga sudah dinyatakan, iya," kata Yusri saat dihubungi JawaPos.com, Sabtu (17/6). &nbsp;

Peraturan baru soal syarat sertifikat mengemudi untuk pembuatan SIM riskan disalahgunakan oleh oknum-oknum yang tak bertanggung jawab.

Pegiat Antikorupsi Minta Sertifikat Pendidikan Mengemudi Jadi Syarat Bikin SIM Dibatalkan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/pembuatan-sim-dok-jawapos.jpg" alt="Ilustrasi pembuatan SIM. (Dok. Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pembuatan SIM. (Dok. Jawa Pos)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Aktivis antikorupsi Emerson Yuntho memberikan atensi terhadap praktek pungli yang terjadi dalam pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM) di satpas-satpas yang ada di Indonesia. Pasalnya, hal itu sudah menjadi rahasia umum yang tak ada habisnya. Ia mengungkapkan, masih ada warga dan netizen yang mengeluhkan banyaknya praktek pungli saat pembuatan SIM. Nilainya bahkan mencapai puluhan hingga ratusan ribu rupiah per orang. Hal itu menurutnya masih terjadi lantaran tak transparannya biaya dari tiap persyaratan yang ada untuk pembuatan SIM. Seperti biaya psikologi, surat keterangan sehat, hingga penerbitan SIM itu sendiri. Belum lagi, di banyak satpas di Indonesia menurutnya masih banyak yang belum menerapkan pembayaran non-tunai. Padahal, dalam Peraturan Kepolisian Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penerbitan dan Penandaan SIM, petugas seharusnya tidak lagi menerima uang secara tunai.&nbsp; "Fungsi pengawasan dalam penerbitan SIM juga tidak berjalan, yang terjadi justru pembiaran," ujar Emerson dalam surat terbukanya yang diterima JawaPos.com, Minggu (18/6). Dengan maraknya pungli itu, ia menilai kepercayaan publik terhadap Polri menjadi terlukai. Padahal, di sisi lain Polri tengah membenahi hal itu dengan membuat sistem-sistem lain seperti aplikasi SINAR-Digital Korlantas Polri. Oleh karena itu, ia meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk memberikan sanksi tegas kepada para penanggung jawab satpas, gerai, hingga SIM keliling yang terbukti melakukan pungli. "Atau membiarkan terjadinya pungli dalam penerbitan SIM," ucap Mantan pegiat ICW itu. Emerson juga meminta Listyo untuk memperkuat fungsi pengawasan sehingga tidak terjadi kembali pungli dalam penerbitan SIM. "Meningkatkan sosialisasi pembuatan SIM secara online serta pelaporan pengaduan kepada masyarakat," imbuhnya. Di sisi lain, ia meminta agar Kapolri membuat surat edaran utnuk seluruh anggota kepolisian yang bergerak di bidang pembuatan SIM agar tak melakukan pungli dengan beberapa cara. "Melarang petugas di Satpas, Gerai dan SIMling menerima pembayaran penerbitan SIM dan biaya lainnya secara tunai," tegas Emerson."Mewajibkan seluruh Kantor Satpas, Gerai maupun SIMling mengumumkan biaya resmi penerbitan SIM, biaya Kesehatan, biaya psikologi, biaya asuransi (opsional) secara terbuka agar diketahui oleh masyarakat," tambahnya. (*)

Aktivis antikorupsi Emerson Yuntho memberikan atensi terhadap praktek pungli yang terjadi dalam pembuatan SIM di satpas-satpas

Emerson Yuntho: Masih Banyak Pungli dalam Pembuatan SIM, Sudah Jadi Rahasia Umum

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2015/10/6219_23579_Emerson.jpg" alt="Aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW) Emerson Yuntho." width="100%">
<figcaption>Aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW) Emerson Yuntho.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pegiat anti korupsi Emerson Yuntho membeberkan masih adanya pungutan liar yang diambil pihak sekolah negeri di Bekasi, Jawa Barat. Ia merilis 17 SMAN maupun SMKN yang diduga melakukan pungli kepada siswanya.  "(Laporan itu) Diolah dari laporan masyarakat, khususnya netizen," kata eks anggota Indonesia Corruption Watch (ICW) itu saat dikonfirmasi JawaPos.com, Jumat (9/12).  Dalam temuannya tersebut, Emerson menyebut bahwa sekolah yang diduga melakukan pungli di Bekasi adalah SMAN 1, SMAN 2, SMAN 3, SMAN 4, SMAN 5, SMAN 6, SMAN 9, SMAN 10, SMAN 12, SMAN 14, SMAN 17, SMAN 18. Selain itu, di SMKN, dugaan pungli ada di SMKN 1, SMKN 3, SMKN 6, SMKN 8, dan SMKN 15.  Beberapa data yang dikumpulkan tersebut, kata Emerson, bahkan didapat dari laporan warga di kolom komentar media sosial Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.  "Jadi saya kumpulkan keluhan warga, beberapa saya DM, saya konfirmasi," jelasnya.  Ia mengatakan, sejauh ini sudah ada tindak lanjut dari pihak Kantor Cabang Dinas (KCD) Pendidikan Wilayah 3. Namun begitu, Emerson enggan memberitahu langkah yang sudah ditempuh pihak KCD Wilayah 3.  Terlepas dari hal itu, Emerson menegaskan bahwa pungli di lingkungan pendidikan masih terjadi dan ada. Oleh karena itu, ia meminta agar Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil untuk lebih tegas menindak pelaku pungli tersebut.  "Untuk kepala sekolah harusnya dicopot dari jabatannya, lalu Sumbangan Awal Tahun dan SPP dibatalkan," tandasnya.  &nbsp;  Respons Dinas Pendidikan Jabar  &nbsp;  Menanggapi hal itu, Koordinator Humas Dinas Pendidikan Jawa Barat Jujun mengatakan bahwa sejauh ini pihaknya belum menerima laporan dugaan pungli yang dikumpulkan Emerson tersebut.  Namun begitu, ia mengakui bahwa laporan terkait dengan pungli, terugama di wilayah Bekasi cukup banyak dilaporkan melalui kanal-kanal yang disediakan pihaknya.  "Kalau pengaduan langsung atau melalui aplikasi lapor SP4AN dan Zimbra mail, memang banyak sekali dari wilayah 3 Bekasi khususnya, dan itu selalu direspons sesuai aturan yang ada," kata Jujun saat dikonfirmasi JawaPos.com.  Saat ditanya apakah dalam laporan yang masuk ke kanal tersebut adalah termasuk juga yang dihimpun oleh Emerson, Jujun tak menampik dugaan tersebut.  "Mungkin iya, tapi itu harus dilihat satu per satu dari bulan-bulan sebelumnya. Tapi biasanya semua pengaduan itu diselesaikan, dikonfirmasi, dan diklarifikasi di KCD setempat, dalam hal ini KCD 3 Bekasi," tegasnya.

Eks Anggota ICW Ungkap 17 Sekolah Negeri di Bekasi yang Diduga Pungli

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/EMERSON-YUNTHO.jpg" alt="EMERSON YUNTHO" width="100%">
<figcaption>EMERSON YUNTHO</figcaption>
</figure>PADA 8 Januari 2020 KPK membuat kejutan dengan menangkap Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan tujuh orang lain karena dugaan menerima suap dalam penetapan anggota DPR terpilih 2019–2024.  Kasus Wahyu Setiawan kemudian menyeret Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) karena salah satu penyuap adalah Harun Masiku, calon anggota DPR dari PDIP.  Namun, OTT KPK yang mengejutkan tersebut kemudian menjadi antiklimaks setelah KPK gagal melakukan penggeledahan dan penyitaan di kantor DPP PDIP di Jakarta. KPK juga gagal menangkap Harun Masiku yang berhasil melarikan diri. Kegagalan KPK tersebut jika dirunut kembali tidak bisa dilepaskan dari keberadaan UU Nomor 19 Tahun 2019 atau revisi UU KPK yang disahkan 20 September 2019.  Kekhawatiran upaya pelemahan KPK melalui revisi UU KPK faktanya terbukti dalam kasus suap yang melibatkan komisioner KPU dan politikus PDIP itu. Jika sebelum revisi UU KPK berlaku, setelah OTT dilakukan, penyidik KPK dengan sigap dan kurang dari 1 x 24 jam akan menggeledah tempat-tempat yang diduga terdapat barang bukti dan langsung melakukan penyitaan. Proses umumnya lancar tanpa hambatan. Pihak-pihak yang ingin menghalangi proses hukum yang dilakukan KPK juga akan berpikir ulang karena dapat dijerat pidana menurut UU Korupsi. Mayoritas pelaku yang terjerat OTT KPK pada akhirnya dihukum penjara oleh hakim pengadilan tindak pidana korupsi dan menjalani masa hukuman di penjara.  Namun, tidak demikian untuk saat ini. Setelah revisi UU KPK berlaku, setelah OTT dilakukan, penyidik masih harus menunggu izin dari Dewan Pengawas KPK untuk melakukan proses penggeledahan dan penyitaan. Berdasar pasal 47 UU KPK yang baru, kewenangan menggeledah dan menyita harus melalui izin dewan pengawas. Prosedur semacam itu selain birokratis tentu saja menghambat proses penyidikan yang dilakukan KPK. Adanya jeda waktu yang cukup panjang bukan mustahil barang bukti juga sudah diamankan atau dihilangkan pelaku atau pihak lain sebelum KPK resmi menggeledah. Dengan kondisi demikian, akan sulit bagi KPK untuk menjerat aktor kakap lain yang juga terlibat.  Peristiwa gagalnya operasi penangkapan terhadap pelaku dan penggeledahan yang baru saja terjadi telah menjadi pertanda bahwa upaya pelemahan KPK telah efektif bekerja. Keberadaan revisi UU KPK terbukti berhasil membatasi ruang gerak KPK dalam menindak atau menangkap koruptor.  Kondisi KPK yang mulai melambat dan melemah itu tentu saja menguntungkan koruptor dan membuat koruptor akan semakin berani melakukan praktik koruptif atau merampok uang negara. Keberadaan revisi UU KPK dan keraguan atas figur pimpinan KPK periode 2019–2023 pada akhirnya membuat banyak pihak pesimistis terhadap masa depan pemberantasan korupsi di Indonesia.  Agar KPK kembali kuat dan garang memberantas korupsi, salah satu solusinya adalah kembali kepada UU KPK lama yang telah terbukti efektif dan teruji. Hal itu sangat mungkin terwujud jika saja Mahkamah Konstitusi mau mengabulkan permohonan uji materi (judicial review) terhadap revisi UU KPK yang diajukan mantan pimpinan KPK dan Koalisi Masyarakat Sipil. Demi menyelamatkan upaya pemberantasan korupsi, jikapun tidak membatalkan seluruhnya, hakim konstitusi dapat saja memangkas ketentuan dalam UU KPK yang dianggap mengganggu kinerja KPK.  Solusi lainnya adalah mendorong pimpinan KPK tetap independen dan tidak terpengaruh atas intervensi politik ketika menangani kasus korupsi, khususnya yang melibatkan elite partai politik. Keraguan banyak pihak terhadap pimpinan KPK sebaiknya dijawab dengan kinerja KPK dalam menuntaskan kasus-kasus korupsi yang telah dan sedang ditanganinya tanpa pandang bulu. (*)  *) Pegiat antikorupsi; wakil direktur Visi Integritas

Ketika Pelemahan KPK Mulai Bekerja

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/Cukai-Rokok-Dery-Ridwansah-5.jpeg" alt="CUKAI ROKOK NAIK TAHUN INI. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>CUKAI ROKOK NAIK TAHUN INI. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kebijakan cukai rokok yang bakal berlaku pada Januari 2020 masih terdapat beberapa celah. Celah tersebut terkait sistem cukai rokok yang membedakan besaran tarif cukai berdasar jumlah produksi perusahaan.  Wakil Direktur Visi Integritas Emerson Yuntho mengatakan, celah tersebut memberikan ruang bagi perusahaan besar untuk membayar cukai rokok mesin golongan 2 atau golongan tarif cukai murah. Padahal perusahaan tersebut memiliki omzet triliunan rupiah dan penjualan miliaran batang rokok per tahun.  "Golongan 2 ini sebenarnya diperuntukkan bagi perusahaan rokok kecil dan menengah karena tarifnya yang jauh lebih rendah dibandingkan golongan 1. Sayangnya, iktikad baik pemerintah dimanfaatkan oleh konglomerasi rokok global," kata Emerson dalam keterangan tertulisnya, Selasa (15/10).  Dengan celah aturan tersebut, pabrikan rokok besar bisa membayar cukai rokok buatan mesinnya dengan tarif murah. Bahkan, tarif cukai yang dimanfaatkan konglomerasi rokok global tersebut setara dengan tarif cukai rokok keretek tangan yang menyerap banyak tenaga kerja. Padahal rokok keretek tangan merupakan warisan budaya Indonesia.  Berdasar penelitian Indonesia Budget Center (IBC), celah dalam aturan cukai rokok tersebut menyebabkan hilangnya potensi penerimaan negara sebesar Rp 6,25 triliun pada tahun 2019.  Emerson pun mendorong divisi pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk ikut jeli melihat potensi kebocoran dari penerimaan negara. Terlebih, cukai rokok merupakan salah satu kontributor penerimaan negara yang cukup signifikan.  Sementara Direktur Advokasi Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gajah Mada (Pukat UGM) Oce Madril menyatakan, kebijakan saat ini memunculkan peluang kebijakan yang bisa dimanfaatkan.  “KPK harus mereview kebijakan cukai. Berdasarkan review itu, KPK terbitkan rekomendasi revisi kebijakan kepada Menteri berkaitan dengan perbaikan kebijakan yang harus dilakukan sehingga celah dapat dihindari,” tutup Oce.

Antisipasi Kerugian Negara, Celah Kebijakan Cukai Rokok Harus Ditutup

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kpk-diminta-tak-revisi-aturan-perpanjangan-masa-kerja-jaksa_c_216288.jpeg" alt="Peneliti ICW Emerson Yuntho" width="100%">
<figcaption>Peneliti ICW Emerson Yuntho</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Direktur Visi Integritas Emerson Yuntho menilai, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah banyak memberikan kontribusi positif dalam memperbaiki iklim usaha dan investasi. Sehingga menurutnya, tudingan KPK melemahkan masuknya investasi dinilai tidak berdasar.  Hal ini dikatakan, mantan peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) ini, menepis pernyataan Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko yang menyebut, KPK menghambat investasi.  "Faktanya, keberadaan KPK selama beberapa tahun terakhir ini justru menunjukkan hal yang positif bagi dunia usaha dan investasi," kata Emerson dalam diskusi bertajuk 'Benarkah KPK Menghambat Investasi?' di Jakarta, Senin (1/10).  Emerson menyebut, jika merujuk pada Indeks Kemudahan Berbisnis (IKB), investasi di Indonesia menunjukkan hal positif bagi dunia usaha.  "Sebagaimana itu disampaikan dari Indeks Kemudahan Berbisnis (IKB) yang dikeluarkan Bank Dunia dan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) yang dirilis Transparency International," ucap Emerson.  Sementara itu, Direktur Eksekutif Center of Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo menyatakan, nilai investasi di bawah Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebelum direvisi dalam 6 tahun terakhir mengalami peningkatan.   "Investasi asing secara domestik secara nominal naik. Dalam 6 tahun terakhir investasi di bawah UU KPK lama," ujar Yustinus.  Berdasarkan data yang dihimpun CITA, baik Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA), angkanya terus naik. Sejak kuartal I 2013, PMDN senilai Rp27,5 triliun terus meningkat selama 6 tahun menjadi Rp89,1 triliun di kuartal III 2018. Sedangkan untuk PMA, kuartal I 2013 sebesar Rp65,5 triliun terus meningkat dalam waktyu 6 tahun menjadi Rp84,7 triliun di kuartal III 2018.  Data tersebut sekaligus membantah pernyataan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko yang menyebut, bahwa keberadaan KPK bisa mengganggu investasi. Bahkan, Yustinus mengaku bingung dan tidak menemukan pasal dalam Undang-undang KPK yang telah direvisi yang disebut untuk memperkuat KPK.  "Kalau dibaca saya bingung bagian mana yang memperkuat. Banyak orang sinis yang demo, bisa dibayangkan kalau enggak ada akan begitu banyak UU yang begitu buruk akhir-akhir ini," tukasnya.  Untuk diketahui, elemen mahasiswa hingga masyarakat melakukan aksi unjuk rasa yang menuntut dikeluarkannya peraturan pemerintah pengganti perundang-undangan (Perppu) untuk membatalkan Undang-Undang (UU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hasil revisi yang telah disahkan DPR RI bersama Pemerintah. Massa menilai revisi UU KPK sangat melemahkan kinerja KPK ke depan.

Bukan Melemahkan, Justru KPK Dinilai Meningkatkan Investasi Indonesia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/parpol-didesak-cabut-dukungan-pada-caleg-mantan-napi-korupsi_m_.jpg" alt="Pengamat Hukum Emerson Yuntho" width="100%">
<figcaption>Pengamat Hukum Emerson Yuntho</figcaption>
</figure>JawaPos.com&nbsp;- Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah mengumumkan para caleg mantan napi korupsi. Hasilnya, ada 40 caleg tingkat DPRD Provinsi, Kota/Kabupaten dan 9 calon legislatif DPD. Adapun, 40 caleg mantan koruptor disumbang 12 partai politik, hanya PKB, PPP, Nasdem, dan PSI yang tak mencalonkan. Mantan Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Emerson Yuntho menilai pencalonan mantan koruptor bukti integritas terhadap pemberantasan&nbsp;korupsi&nbsp;hanya di mulut saja. Dia menyarankan ada satu jalan kepada partai untuk membuktikan integritas antikorupsi. Menurut pria yang akrab disapa Econ ini, partai bisa saja menarik dukungan secara politik kepada caleg yang kadung terdaftar dalam daftar calon tetap (DCT). Kendati sudah tak bisa ditarik, menurutnya partai bisa mendeklarasikan tidak mendukung calon legislatif itu. "Paling tidak dideklarasikan orang ini dicabut, dicopot sebagai caleg pencalonannya. Bisa secara halus diminta mengundurkan diri atau dipecat aja," kata Econ, di Jakarta, Sabtu (2/2). Dia menyayangkan masih ada partai meloloskan para mantan koruptor. Padahal, peraturan KPU melarang caleg koruptor telah dibatalkan bahkan partai juga sudah menandatangani pakta integritas bersama Badan Pengawas Pemilu. Pakta integritas tersebut langsung ditandatangani oleh ketua umum partai. "Pakta integritas dilanggar oleh mereka sendiri," imbuh pengamat hukum tersebut. Sementara itu, pakar hukum tata negara Bivitri Susanti, menyebut masalah ini berasal dari DPR. Di mana undang-undang pemilu dibuat di Senayan. Dia menduga ada kepentingan partai dibaliknya. Karenanya pembatalan PKPU oleh Mahkamah Agung tak serta merta menjadi pangkal masalah. Karena MA memiliki ruang sempit untuk memutuskan berdasarkan UU yang ada. Bivitri menilai cara yang tersisa untuk caleg eks koruptor ini dengan mempublikasikan ke publik, seperti di tempat pemungutan suara. Agar masyarakat tahu dan tidak memilih caleg tersebut. "Jalan keluarnya publikasikan supaya enggak pilih mantan koruptor," pungkasnya.

Parpol Didesak Cabut Dukungan pada Caleg mantan Napi Korupsi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kpk-bisa-periksa-pssi-andai-hal-ini-terjadi_m_.jpg" alt="ILUSTRASI: KPK menurut Emerson Yuntho bisa memeriksa PSSI andai ada penyalahgunaan dana dari negara" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: KPK menurut Emerson Yuntho bisa memeriksa PSSI andai ada penyalahgunaan dana dari negara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) buka suara soal kemungkinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ikut memeriksa PSSI. Menurut mereka, KPK bisa saja turun tangan periksa PSSI andai ada dana negara yang digunakan. PSSI belakangan memang jadi sorotan tajam publik. Mulai dari kepemimpinan Edy Rahmayadi, hingga soal isu suap pengaturan skor yang terjadi di kompetisi di bawah naungan PSSI. Kondisi itu disorot oleh ICW. Mereka mendorong kepolisian untuk ikut terlibat karena sejatinya kasus suap bukan merupakan delik aduan. "KPK juga bisa turun tangan, kalau duitnya dari negara, kalau sponsor tak bisa. Misal penyelenggaraan Asian Games, PSSI dapat dari APBN, kemudian dikorupsi, bisa. Kalau ini kan bukan. Seingat saya, ini korupsi di privat sector," ungkap aktivis antikorupsi dari ICW, Emerson Yuntho. Tentu PSSI memiliki potensi soal itu. Namun, ICW menyebut hingga saat ini tak ada yang mencurigakan dan laporan soal penyalahgunaan dana oleh PSSI. "Memang harus dipilah satu-satu, ada yang dari sponsor atau negara. Sejauh ini belum ada laporan uang negara dikorupsi, tapi tentu ada konflik kepentingan karena kan sekarang ketumnya menjabat sebagai Gubernur Sumut juga," pungkas Emerson.

KPK Bisa Periksa PSSI Andai Hal Ini Terjadi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/icw-dorong-pelaku-isu-pengaturan-skor-dipidanakan_m_.jpg" alt="Aktivis antikorupsi ICW, Emerson Yuntho" width="100%">
<figcaption>Aktivis antikorupsi ICW, Emerson Yuntho</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) ikut bersuara soal isu pengaturan skor di Liga Indonesia. Bahkan, mereka mendorong kasus ini untuk dipidanakan ke kepolisian. Isu pengaturan skor belakangan ini memang tengah ramai di sepak bola Indonesia. Bahkan, saat ini salah satu nama Exco PSSI tersangkut pada kasus tersebut. ICW sendiri prihatin dengan kejadian tersebut. Mereka kini mendorong pihak kepolisian ikut proaktif memberantas mafia sepak bola karena kasusnya bukan delik aduan. "Menurut saya, pengaturan skor kan sudah lama, cuma enggak akan selesai kalau tak ada proses hukum. Tak hanya pengunduran Exco selesai. Artinya harus ada proses penyelidikan," ugkap aktivis antikorupsi dari ICW, <a href="https://www.jawapos.com/sepak-bola/sepak-bola-indonesia/04/12/2018/pelaku-match-fixing-bisa-dijerat-minimal-5-tahun-penjara" target="_blank">Emerson Yuntho</a> saat dihubungi JawaPos.com. Menurutnya, kasus tersebut harus diusut tuntas tak hanya sampai PSSI saja. Sebab, dengan hukuman yang tegas pasti mafia sepak bola akan berpikir dua kali untuk mengulangi perbuatannya. "Polisi harusnya bisa selidiki tanpa adanya laporan, karena kan bujuk mengalah enggak mungkin kosongan. Kalau mau polisi harus usut ini. Ini kan udah pidana ada UU No.11 Tahun 1980 juga. Ini kan merusak sepak bola nasional, ketum PSSI itu tak bisa berbuat apa-apa, dua jabatan juga, jadi nggak karuan," tandas Emerson.

ICW Dorong Pelaku Isu Pengaturan Skor Dipidanakan

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#emerson yuntho

Berita Terkini