<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/10/Direktur-Penyidikan-KPK-Brigjen-Asep-Guntur-Rahayu-Dery-Ridwansah-2JPG-3927501378.jpg" alt="Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu." width="100%">
<figcaption>Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu.</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Bandung Ema Sumarna, yang telah menyandang status sebagai tersangka kasus dugaan suap proyek Bandung Smart City. KPK juga turut menahan tiga anggota DPRD Bandung periode 2019-2024 yakni, Riantono, Achmad Nugraha, dan Ferry Cahyadi yang juga menyandang status tersangka dalam kasus ini.</p> <p>Penahanan terhadap keempat orang itu dilakukan untuk 20 hari pertama di rumah tahanan (Rutan) KPK. Ema Sumarna bersama tiga anggota DPRD itu bakal mendekam di sel tahanan 15 Oktober 2024.</p> <p>"Terkait kebutuhan penyidikan, para tersangka ditahan tim penyidik untuk 20 hari pertama terhitung mulai 26 September 2024 sampai dengan 15 Oktober 2024 di Rutan KPK," kata Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (26/9).</p> <p>Kasus yang menjerat Ema Sumarna merupakan pengembangan dari kasus suap proyek Bandung Smart City yang sebelumnya telah menjerat mantan Wali Kota Bandung Yana Mulyana. Ema Sumarna diduga menerima suap sebesar Rp 1 miliar.</p> <p>Sementara tiga tersangka lainnya diduga menerima suap senilai total Rp 1 miliar, serta mendapatkan jatah proyek lainnya di lingkungan pemerintah kota (Pemkot) Bandung.</p> <p>"Penerimaan uang tersangka ES sekurang-kurangnya sebesar Rp 1 miliar dan para tersangka lainnya selaku anggota DPRD sekurang-kurangnya total berjumlah Rp 1 miliar beserta mendapatkan Pekerjaan-pekerjaan di lingkungan Dinas Kota Bandung," ucap Asep.</p> <p>Asep mengutarakan, perkara ini bermula dari pembahasan APBD Perubahan Kota Bandung. Dalam pembahasan itu disepakati adanya anggaran yang diupayakan dialokasikan untuk Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bandung untuk proyek yang terkait Bandung Smart City.</p> <p>Ema Sumarna diduga menerima gratifikasi dari Dinas Perhubungan dan dari dinas lainnya secara rutin sejak tahun 2020 sampai dengan 2024. Selain itu, Ema Sumarna selaku ketua tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) diduga membantu mempermudah penambahan anggaran pada pembahasan APBD Perubahan tahun anggaran 2022 pada Dinas Perhubungan Kota Bandung untuk kepentingan para anggota DPRD.</p> <p>Hal itu dilakukan agar dapat mengerjakan pokok pikiran (pokir) atau proyek penyedia yang bersumber dari anggaran di Dinas Perhubungan hasil ketok palu APBD Perubahan 2022.</p> <p>"Sedangkan para tersangka RI, AH, dan FCR) selaku anggota DPRD, menerima manfaat dengan mendapatkan gratifikasi dari Dinas Perhubungan dan mendapat Pekerjaan-pekerjaan yang bersumber dari anggaran Dinas Perhubungan Kota Bandung serta dinas-dinas lainnya yang bermitra dengan DPRD pada Komisi C," tegas Asep.</p> <p>Ema Sumarna dan tiga mantan anggota DPRD Kota Bandung disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12 B UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.</p>

KPK resmi menahan mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Bandung Ema Sumarna, yang telah menyandang status sebagai tersangka kasus dugaan suap.

KPK Tahan Mantan Sekda Bandung dan 3 Anggota DPRD Terkait Kasus Dugaan Suap Proyek Smart City

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/17/IMG-20230417-WA0010_4-416746465.jpg" alt="Pelaksana harian (Plh) Wali Kota Bandung Ema Sumarna memberikan keterangan di Balai Kota Bandung, Senin (17/4/2023). (ANTARA/Ricky Prayoga)" width="100%">
<figcaption>Pelaksana harian (Plh) Wali Kota Bandung Ema Sumarna memberikan keterangan di Balai Kota Bandung, Senin (17/4/2023). (ANTARA/Ricky Prayoga)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencecar Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bandung Ema Sumarna terkait pembahasan anggaran berbagai proyek di Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung. Mengingat, Ema Sumarna merupakan Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemkot Bandung.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hal itu didalami tim penyidik KPK kepada Ema Sumarna, saat menjalani pemeriksaan di gedung Merah Putih KPK, Jakarta, pada Kamis (14/3). Ema diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi kasus dugaan&nbsp;dugaan suap&nbsp;pengadaan CCTV dan jasa penyedia internet program Bandung Smart City.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ybs hadir dan dikonfimasi antara lain terkait dengan posisi jabatan yang bersangkutan sebagai Ketua TAPD Kota Bandung yang salah satunya membahas anggaran berbagai proyek di Pemkot Bandung," kata kepala bagian pemberitaan KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Senin (18/3).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/entertainment/014453887/ada-kista-di-luar-dinding-rahim-penyebab-utama-kiky-saputri-alami-keguguran">Ada Kista di Luar Dinding Rahim, Penyebab Utama Kiky Saputri Alami Keguguran</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara itu, penyidik KPK juga memeriksa mantan Wali Kota Bandung Yana Mulyana dan mantan Sekretaris Dinas Perhubungan Sekdishub Kota Bandung Khairul Rijal. Keduanya telah diadili lebih awal dalam kasus ini. Mereka diperiksa di Lapas Sukamiskin, Bandung, pada Jumat (15/3).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pada hari yang sama, penyidik juga melakukan pemeriksaan terhadap Kasi Lalu Lintas Jalan Pada Bidang Lalu Lintas dan Perlengkapan Jalan Dinas Perhubungan Kota Bandung, Andi Fernando Sijabat; Program Dinas Perhubungan Kota Bandung, Roni Achmad Kurnia; Kasi Sarana Prasarana, Ferlian Hady; PPTK PJU/PJL, Yadi Haryadi; Manager Administrasi Keuangan PT Marktel, Mulyana; Staf Komersil PT Marktel, Ridwan Permana dan swasta, Wahyudi. Mereka diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi di Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah IV Bandung.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Seluruh saksi hadir dan memberikan keterangan diantaranya kaitan dugaan adanya pengaturan berbagai proyek dilingkungan Pemkot Bandung dengan memberikan patokan besaran fee/setoran uang pada para pihak swasta jika ingin dimenangkan," tegas Ali.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">KPK sebelumnya mengakui menetapkan tersangka baru dari pengembangan perkara dugaan suap pengadaan CCTV dan jasa penyedia internet di&nbsp;Bandung&nbsp;dalam program&nbsp;Bandung&nbsp;Smart City. Perkara itu sebelumnya telah menjerat mantan Wali Kota&nbsp;Bandung&nbsp;Yana Mulyana.</div> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Kami ingin menkonfirmasi itu betul ada pengembangan perkara di sana dan sudah para proses penyidikan, beberapa pihak sudah ditetapkan sebagai tersangka, dari pihak eksekutif pemerintahan kota&nbsp;Bandung&nbsp;maupun dari pihak legislatif DPRD,&rdquo; ungkap Ali Fikri di gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (13/3).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Juru bicara KPK bidang penindakan itu memastikan, identitas para tersangka termasuk kontruksi perkara akan disampaikan saat proses penyidikan selesai.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Nanti kami akan update kembali nama-nama tersangka dimaksud untuk pengembangan perkara suap saat itu di kota&nbsp;Bandung. Dan seperti biasa kami akan mengumumkan secara resmi pada saat penahanan terhadap para tersangka,&rdquo; pungkas Ali.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Berdasarkan informasi yang dihimpun, pihak-pihak yang ditetapkan tersangka dari pengembangan perkara Yana Mulyana terdapat lima orang. Mereka di antaranya Ema Sumarna selaku&nbsp;Sekda&nbsp;Kota&nbsp;Bandung, Riantono&nbsp; (Anggota DPRD Kota&nbsp;Bandung&nbsp;periode 2019 s/d 2024), Achmad Nugraha (Anggota DPRD Kota&nbsp;Bandung&nbsp;2019 s/d 2024), Ferry Cahyadi&nbsp; (Anggota DPRD Kota&nbsp;Bandung&nbsp;2019 s/d 2024), dan Yudi Cahyadi&nbsp; (Anggota DPRD Kota&nbsp;Bandung&nbsp;2019 s/d 2024).</div> </div> </div> </div> </div>

Penyidik KPK mencecar Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bandung Ema Sumarna terkait pembahasan anggaran berbagai proyek di Pemkot Bandung.

KPK Cecar Ema Sumarna Soal Pembahasan Anggaran Berbagai Proyek di Pemkot Bandung

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/26/Ali-fikri-KPK-305344384.jpg" alt="Ali Fikri, Kepala Bagian Pemberitaan KPK." width="100%">
<figcaption>Ali Fikri, Kepala Bagian Pemberitaan KPK.</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bandung Ema Sumarna, pada Kamis (14/3).</div> <div dir="auto">Ema akan diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi kasus dugaan suap&nbsp;pengadaan CCTV dan jasa penyedia internet di Bandung dalam program Bandung Smart City.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain Ema, penyidik lembaga antirasuah juga memeriksa dua Anggota DPRD Kota Bandung periode 2019-2024. Kedua anggota DPRD itu yakni, Ferry Cahyadi dan Yudi Cahyadi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Hari ini (14/3) bertempat di gedung Merah Putih KPK, tim penyidik menjadwalkan pemanggilan dan pemeriksaan saksi-saksi, Ema Sumarna (Sekda Kota Bandung); Ferry Cahyadi dan Yudi Cahyadi (Anggota DPRD Kota Bandung 2019 s/d 2024)," kata kepala bagian pemberitaan KPK, Ali Fikri kepada wartawan, Kamis (14/3).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/infotainment/014439940/bikin-heboh-penggemar-indonesia-hyoyeon-snsd-keciduk-nonton-ogoh-ogoh-di-bali-hingga-tulis-captionrandom-abis">Bikin Heboh Penggemar Indonesia, Hyoyeon SNSD Keciduk Nonton Ogoh-Ogoh di Bali hingga Tulis Caption&nbsp;Random Abis!</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Meski demikian belum diketahui, apa yang akan didalami tim penyidik KPK terhadap Ema dan dua anggota DPRD Kota Bandung. Namun, Ema sebelumnya dicegah ke luar negeri dari pengembangan kasus dugaan suap&nbsp;pengadaan CCTV dan jasa penyedia internet di Bandung dalam program Bandung Smart City.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">KPK sebelumnya mengakui menetapkan tersangka baru dari pengembangan perkara dugaan suap pengadaan CCTV dan jasa penyedia internet di Bandung dalam program Bandung Smart City. Perkara itu sebelumnya telah menjerat mantan Wali Kota Bandung Yana Mulyana.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Kami ingin menkonfirmasi itu betul ada pengembangan perkara di sana dan sudah para proses penyidikan, beberapa pihak sudah ditetapkan sebagai tersangka, dari pihak eksekutif pemerintahan kota Bandung maupun dari pihak legislatif DPRD,&rdquo; ungkap Ali Fikri di gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (13/3).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/internasional/014439898/pbb-ungkap-fakta-bahwa-israel-melanggar-hukum-internasional-terkait-penembakan-dan-pembunuhan-jurnalis">PBB Ungkap Fakta Bahwa Israel Melanggar Hukum Internasional Terkait Penembakan dan Pembunuhan Jurnalis</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Juru bicara KPK bidang penindakan itu memastikan, identitas para tersangka termasuk kontruksi perkara akan disampaikan saat proses penyidikan selesai.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Nanti kami akan update kembali nama-nama tersangka dimaksud untuk pengembangan perkara suap saat itu di kota Bandung. Dan seperti biasa kami akan mengumumkan secara resmi pada saat penahanan terhadap para tersangka,&rdquo; pungkas Ali.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Berdasarkan informasi yang dihimpun, pihak-pihak yang ditetapkan tersangka dari pengembangan perkara Yana Mulyana terdapat lima orang. Mereka di antaranya Ema Sumarna selaku Sekda Kota Bandung, Riantono&nbsp; (Anggota DPRD Kota Bandung periode 2019 s/d 2024), Achmad Nugraha (Anggota DPRD Kota Bandung 2019 s/d 2024), Ferry Cahyadi&nbsp; (Anggota DPRD Kota Bandung 2019 s/d 2024), dan Yudi Cahyadi&nbsp; (Anggota DPRD Kota Bandung 2019 s/d 2024).</div> </div>

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bandung Ema Sumarna, pada Kamis (14/3).

KPK Periksa Sekda dan Dua Anggota DPRD Kota Bandung Terkait Kasus Dugaan Suap

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/29/IMG-20230826-WA0000_1-4092140663.jpg" alt="Situasi pengolahan sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sarimukti." width="100%">
<figcaption>Situasi pengolahan sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sarimukti.</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong>&ndash;Pelaksana Harian (Plh) Wali Kota Bandung Ema Sumarna mengungkapkan sampai saat ini ada sekitar 8.000 ton lebih sampah yang belum bisa diangkut dari Kota Bandung. Itu karena belum normalnya TPA Sarimukti, akibat kebakaran.</p> <p>&rdquo;Dari 241 ritasi, Bandung baru 100 ritasi yang diangkut. Kalau tidak ada alternatif ini tentu akan kewalahan. Hitungannya 1.300 ton setiap hari, sekarang sudah 8.000 ton sampah yang tidak bisa kita geser ke TPA," kata Ema seperti dilansir dari <em>Antara</em> di Bandung.</p> <p>Karena itu, kata Ema, Pemerintah Kota Bandung resmi menetapkan status darurat sampah pada Senin (28/8), sebagai landasan untuk melakukan berbagai langkah secepatnya terkait sampah di Kota Bandung. Itu juga sekaligus merespons keputusan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang menetapkan Bandung Raya darurat sampah sejak 24 Agustus.</p> <p>Ema menyebut, keputusan Plh Wali Kota Bandung terkait status kedaruratan sampah yang ditandatangani kemarin, untuk mengakselerasi penanganan sampah. Termasuk membentuk Satuan Tugas Kedaruratan Sampah.</p> <p>&rdquo;Kita juga sudah berkoordinasi dengan Forkopimda menyatakan Kota Bandung sedang darurat sampah sehingga di dalamnya, kita bentuk satgas. Saya tanda tangani dan itu melibatkan semua unsur mulai dari kepolisian, TNI, dan sebagainya,&rdquo; ucap Ema.</p> <p>Dengan situasi terkini TPA Sarimukti yang belum normal, Ema menyebutkan, Pemkot Bandung tengah menjajaki kerja sama dengan Pusat Kesenjataan Kavaleri (Pussenkav) TNI AD. Yakni untuk memanfaatkan lahan di kawasan Pusat Pendidikan Kavaleri (Pusdikkav) di Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, untuk keperluan penanganan sampah Kota Bandung. Lahan sekitar tiga hektare di Pussenkav, Padalarang tersebut, diperkirakan mampu membantu penanganan sampah di Kota Bandung.</p> <p>&rdquo;Kami akan bertemu Komandan Pusenkav yang punya lahan di Cirata. Kalau diizinkan kita akan bisa manfaatkan,&rdquo; terang Ema.</p> <p>Dia menjelaskan, dengan adanya status kedaruratan tersebut, Pemkot Bandung telah siap untuk memanfaatkan anggaran biaya tak terduga (BTT) untuk mengatasi masalah sampah di Kota Bandung. Sehingga kalau perlu anggaran karena sudah berlakukan kedaruratan, dana BTT bisa dimanfaatkan.</p> <p>&rdquo;Tapi untuk penanganan sampah tergantung izin pusenkav, kalau tidak diizinkan kita tetap mendorong TPA Sarimukti tapi di sana belum normal,&rdquo; papar Ema.</p> <p>Dengan sudah 8.000 ton lebih sampah yang belum terangkut di Kota Bandung dan berpotensi akan meningkat, Ema menambahkan, kerja sama dengan TNI AD yang tengah dijajaki diharapkan bisa terealisasi sebagai satu solusi.</p> <p>&rdquo;Makanya kita benar-benar ingin mendapatkan data dukung untuk memanfaatkan lahan milik Pusenkav. Saya punya keyakinan itu bisa kita manfaatkan,&rdquo; tutur Ema.</p> <p>Terkait dengan kondisi TPA Sarimukti, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengungkapkan, saat ini titik api di fasilitas tersebut 90 persen sudah mampu dikendalikan. Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari mengatakan, berdasar pengamatan di lokasi terdampak, asap mulai berkurang dan jarak pandang sudah jauh lebih membaik daripada saat pertama kali operasi bom air (<em>water bombing</em>) dilakukan, pada Jumat (25/8).</p> <p>&rdquo;Kini titik api di permukaan sekitar 90 persen sudah berhasil dipadamkan. Namun titik api di dalam tumpukan sampah diperkirakan masih 40 persen yang menyebabkan masih munculnya kepulan asap ke permukaan,&rdquo; kata Muhari dalam keterangan tertulis.</p> <p>Dia menyatakan, operasi pemadaman dengan helikopter <em>water bombing</em> BNPB di TPA Sarimukti, Kabupaten Bandung Barat, tetap dilanjutkan.</p>

Plh Wali Kota Bandung Ema Sumarna mengungkapkan sekitar 8.000 ton lebih sampah belum bisa diangkut dari Kota Bandung

Darurat Sampah, 8.000 Ton Lebih Sampah Belum Terangkut dari Kota Bandung

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/28/Screenshot_20230727_180739_Gallery-637340708.jpg" alt="Massa berkumpul di Kebun Binatang Bandung menolak penyegelan, Kamis (27/7)." width="100%">
<figcaption>Massa berkumpul di Kebun Binatang Bandung menolak penyegelan, Kamis (27/7).</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong>&ndash;Pemerintah Kota Bandung mengisyaratkan membuka ruang komunikasi terkait aset Kebun Binatang Bandung yang kini dikelola Yayasan Taman Margasatwa Tamansari (TMT).</p> <p>Menurut Pelaksana Harian (Plh) Wali Kota Bandung Ema Sumarna, dalam upaya pengamanan aset Kebun Binatang yang dikabarkan akan dilakukan dengan penyegelan oleh Pemkot Bandung, tidak dalam konteks berkonflik.</p> <p>&rdquo;Saya sudah pernah bilang, pemerintah bukan mencari keributan. Mungkin saja orang salah pengertian. Pada kenyataannya, kita hanya ingin mengambil apa yang menjadi hak kita. Kita ingin amankan aset. Toh kita juga ada eksternal audit yang mengingatkan,&rdquo; kata Ema seperti dilansir dari <em>Antara</em> di Bandung.</p> <p>Ema memastikan pengamanan aset Kebun Binatang Bandung tetap dilakukan. Namun perkembangan kondisi beberapa hari ini, ada gerakan penolakan dari beberapa elemen masyarakat. Pengamanan itu akan dilakukan dengan tetap memperhatikan peran Pemkot Bandung sebagai pengayom masyarakat.</p> <p>&rdquo;Bagaimana pun juga ini (lahan Kebun Binatang) aset kita. Hanya saja kita lihat situasi. Kalau suasana seperti ini, kita mengalah dulu, kita landai dulu. Sebab yang ada di hadapan, masyarakat kita. Masa kita harus berhadapan dengan masyarakat sendiri,&rdquo; ucap Ema.</p> <p>Sebelumnya, Pemkot Bandung telah melayangkan surat peringatan terakhir kepada Kebun Binatang Bandung yang dikelola Yayasan Taman Margasatwa Tamansari Bandung terkait sewa menyewa. Kebun Binatang Bandung disebut pemkot, masih menunggak sebesar Rp 17,7 miliar kepada Pemkot Bandung atas penyewaan lahan dari 2008 sampai Juni 2023. Jika hingga batas waktu yang ditentukan Yayasan TMT tidak membayar utang, Pemkot Bandung terpaksa mengamankan aset lahan kebun binatang.</p> <p>Kebun Binatang Bandung dikelola Yayasan Taman Margasatwa Tamansari Bandung berdasar beberapa surat perjanjian. Di antaranya Surat Perdjandjian Serah Pakai Tanah Kotamadya Bandung Nomor 1/1970 Tanggal 25 Nopember 1970 antara RH Dajat Sukarmadidjaja (selaku Wali Kota Bandung) dengan R. Emma Bratakoesoema (mewakili Yayasan Margasatwa Tamansari) yang berlaku pada 1 Desember 1970 s/d 1 Desember 1975.</p> <p>Selain itu, Surat Perjanjian Sewa Menyewa Tanah Nomor 277/II/07/1978 Tanggal 1 Desember 1977 antara Drs. Suparman Martawidjaja (selaku Sekretaris Daerah Kota Bandung) dengan Endang Soenanda (mewakili Yayasan Margasatwa Tamansari) yang berlaku 1 Desember 1977 s/d 30 November 1987.</p> <p>Surat Perjanjian Sewa Menyewa Tanah Nomor 593.1/32.7-SI.BS/50-DP 16 Februari 1989 antara Nurdjaiman SH (Kepala Dinas Prumahan) dengan Edang Soenanda (Ketua Yayasan Margasatwa Tamansari) yang berlaku pada 1 Desember 1987 s/d 30 November 1992. Surat Perjanjian Sewa Menyewa Tanah Bersyarat Nomor 593.1/SI.999-Disperum tanggal 25 Desember 1992 antara H. Ateng Wahyudi (Wali Kota Bandung) dengan Drs. Abdurachman (mewakili Yayasan Margasatwa Tamansari) yang berlaku pada 1 Desember 1992 s/d 30 November 1997.</p> <p>Surat Perjanjian Sewa Menyewa Tanah Nomor 593.1/SI.291-Disrum/98 Tanggal 16 Januari 1998 antara Wahyu Hamijaya (Wali kota Bandung) dengan Ir. H. Ukar Bratakusumah (mewakili Yayasan Margasatwa Tamansari) yang berlaku pada 1 Desember 1997 s/d 30 November 2002. Surat Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 593/1769-Disrum tanggal 28 Juni 2004 tentang Izin Pemakaian Tanah secara Bersyarat yang ditandatangani Dada Rosada selaku Wali Kota Bandung kepada R. Romly S. Bratakusumah untuk dan atas nama Yayasan Margasatwa Tamansari yang berlaku pada 1 Desember 2002 sampai dengan 30 November 2007.</p> <p>Sebelumnya, Pemkot Bandung memastikan lahan Kebun Binatang tidak akan dialihfungsi, melainkan tetap sebagai tempat konservasi satwa. Soal keberlangsungan hewan, jika pihak terkait meninggalkan lahan Kebun Binatang yang saat ini ditempati, Pemkot Bandung akan bermitra dengan Perhimpunan Kebun Binatang se-Indonesia (PKBSI).</p>

Pemkot Bandung isyaratkan buka ruang komunikasi terkait aset Kebun Binatang Bandung yang dikelola Yayasan Taman Margasatwa Tamansari

Warga Tolak Penyegelan, Pemkot Bandung Buka Ruang Komunikasi soal Aset Kebun Binatang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/25/IMG-20230724-WA0006_4-361467726.jpg" alt="Petugas di Kebun Binatang Bandung (Bandung Zoological Garden) menggiring gajah yang membawa pengunjung di Kebun Binatang Bandung, Jalan Tamansari, Kota Bandung." width="100%">
<figcaption>Petugas di Kebun Binatang Bandung (Bandung Zoological Garden) menggiring gajah yang membawa pengunjung di Kebun Binatang Bandung, Jalan Tamansari, Kota Bandung.</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong>&ndash;Plh Wali Kota Bandung Ema Sumarna menegaskan bahwa Kebun Binatang Bandung akan tetap di tempatnya saat ini. Yakni di Jalan Tamansari dan lahannya tidak akan dialihfungsikan setelah pemerintah kota melakukan pengamanan terhadap aset tanah.</p> <p>&rdquo;Tidak ada alih fungsi. Kita pastikan lahan kebun binatang tetap menjadi kawasan konservasi (kebun binatang),&rdquo; kata Ema seperti dilansir dari <em>Antara</em>.</p> <p>Menurut dia,&nbsp;pemerintah kota akan memastikan Kebun Binatang Bandung tetap beroperasi, meski akan memasuki proses penyegelan, jika setelah dilayangkannya surat peringatan terakhir pada pengelola, tidak diindahkan.</p> <p>&rdquo;Saya garis bawahi, tentunya yang dimaksud pengamanan itu aset tanah, bukan masalah operasional kebun binatang. Karena Kebun Binatang Bandung akan tetap beroperasi,&rdquo; ujar Ema.</p> <p>Dia juga mengungkapkan, jika dilakukan proses penyegelan lahan Kebun Binatang Bandung, Pemkot Bandung akan menggandeng Persatuan Kebun Binatang Seluruh Indonesia (PKBSI) untuk memastikan keberlangsungan hidup satwa di kebun binatang itu.</p> <p>Berdasar data Badan Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA), total hewan yang ada di Kebun Binatang Bandung sebanyak 664 ekor yang terbagi dalam 123 jenis.</p> <p>Ema menegaskan, terkait surat peringatan terakhir yang dilayangkan Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung kepada pengelola kebun binatang itu, yakni&nbsp;untuk menuntut hak terkait lahan yang digunakan pengelola kebun binatang tersebut, bukan fasilitasnya.</p> <p>&rdquo;Pemda tidak pernah mengklaim memiliki atau mempunyai kebun binatang. Yang dimiliki pemda itu tanahnya, ini harus dipahami betul. Jadi yang kita amankan itu adalah tanah. Kalau Kebun Binatang Bandung itu milik yayasan,&rdquo; ujar Ema.</p> <p>Kebun Binatang Bandung yang saat ini dikelola Yayasan Margasatwa Tamansari&nbsp;memiliki 664 spesies yang terbagi dalam 123 jenis satwa.</p> <p>&rdquo;Nanti PKBSI yang akan merawat satwa. Itu ada ikatan formal selama 60 hari. Kita tidak ingin ada peristiwa seperti dulu gajah mati, jangan sampai di Kota Bandung kejadian,&rdquo; papar Ema.</p> <p>Persiapan kerja sama pengelolaan itu, dimulai dengan rapat koordinasi pengamanan aset lahan kebun binatang dengan forum koordinasi pimpinan daerah (forkopimda) beserta institusi terkait, seperti PKBSI, Balai Konservasi Sumber Daya Alam, Satuan Kerja Kementerian Lingkungan Hidup di Balai Kota Bandung, Senin (24/7).</p> <p>Dia memastikan Pemkot Bandung tidak memiliki konflik dengan yayasan. Bahkan dia menyebut&nbsp;yayasan turut menjadi bagian dari tergugat bersama Pemkot Bandung.</p> <p>Dalam rangka pengamanan aset lahan, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)&nbsp;Kota Bandung telah melayangkan surat teguran terakhir untuk Yayasan Margasatwa Tamansari yang masih menempati lahan tersebut.</p> <p>Sebelumnya, soal pengelolaan Kebun Binatang Bandung, Yayasan Margasatwa Tamansari mempertanyakan pengalihan pengelolaan pada PKBSI. Pihak yayasan diwakili kuasa hukumnya, Edi Permadi, mengatakan, PKBSI sebuah perkumpulan sehingga bukan&nbsp;lembaga yang boleh mengelola kebun binatang.</p> <p>&rdquo;Ada apa gerangan sehingga harus menunjuk PKBSI yang memang PKBSI ini bukan lembaga yang boleh mengelola kebun binatang. PKBSI hanya perhimpunan, tidak boleh melakukan pengelolaan kebun binatang karena pengelolaan harus lembaga yang memiliki izin konservasi. Bahkan Yayasan Margasatwa Tamasari juga bagian dari PKBSI,&rdquo; kata Edi, Senin (3/7).</p> <p>Perseteruan itu bermula dari pria bernama Steven Phartana menggugat Pemkot Bandung ke PN Bandung pada 13 Oktober 2021. Saat itu, dia mengklaim sebagai pemilik sah atas lahan seluas 12,225 hektare.</p> <p>Dia mengaku sebagai pemilik lahan di Jalan Tamansari, Kelurahan Lebak Siliwangi, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, itu dengan membawa modal berupa kepemilikan Girik C Nomor 417 Persil 12.D.IV, Persil 13.D.IV dan Persil 14.D.IV. Dalam perkara tersebut, Steven Phartana menggugat tiga pihak, yang pertama adalah Pemkot Bandung sebagai tergugat I, Kantor Agraria dan Tata Ruang/Kantor Pertanahan Kota Bandung sebagai tergugat II, serta&nbsp;Ketua Yayasan Margasatwa Tamansari Bandung sebagai tergugat III.</p> <p>Perjalanan penanganan gugatan itu memakan waktu panjang. Kalah di Pengadilan Negeri, Steven Phartana&nbsp;melakukan banding ke Pengadilan Tinggi Bandung dan terdaftar pada 3 Januari 2023. Tapi upaya banding di PT juga kandas, Steven Phartana tetap kalah dan majelis hakim yang diketuai Bachtiar Sitompul dengan anggota Catur Iriantoro dan Barmen Sinurat, kembali menolak gugatan tersebut dan diputus pada 14 Februari 2023.</p> <p>Di tengah proses hukum yang berlanjut seperti adanya kasasi dan gugatan di PN Bandung oleh yayasan, pemkot berencana menyegel dan mengambil alih pengelolaan Kebun Binatang Bandung pada akhir Juli 2023. Penyegelan dilakukan setelah Pemkot Bandung mengatakan jika Yayasan Margasatwa Tamansari menunggak pajak ke pemerintah daerah senilai Rp 17,1 miliar hingga April 2023. Pemkot Bandung sudah melakukan langkah-langkah pengamanan lahan Kebun Binatang Bandung.</p>

Plh Wali Kota Bandung Ema Sumarna menegaskan bahwa Kebun Binatang Bandung akan tetap di tempatnya saat ini tidak akan dialihfungsikan

Wali Kota Tegaskan Kebun Binatang Bandung Tak Akan Dialihfungsikan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/Screenshot_20221218_132550_Instagram-01.jpg" alt="Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB), Kertajati, di Kabupaten Majalengka. Humas BIJB/Antara" width="100%">
<figcaption>Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB), Kertajati, di Kabupaten Majalengka. Humas BIJB/Antara</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong>&ndash;Pelaksana Harian (Plh) Wali Kota&nbsp;Bandung Ema Sumarna meyakini Kota Bandung bisa beradaptasi dengan perpindahan penerbangan dari Bandara Husein Sastranegara, Kota Bandung;&nbsp;ke Kertajati, Kabupaten Majalengka, mulai Oktober.</p> <p>&rdquo;Untuk pengaruh ekonomi, kita akan lihat, kan kejadiannya juga belum, tapi yang jelas siapa pun juga akan beradaptasi dengan rencana dan kebijakan ini,&rdquo; kata Ema&nbsp;Sumarna seperti dilansir dari <em>Antara</em>, Rabu (12/7).</p> <p>Ema menerangkan, posisi pemerintah kota mendukung sepenuhnya kebijakan pemerintah pusat tersebut. Dia mengharapkan seluruh masyarakat juga bisa mendukung, walau di awal tidak akan dapat menyenangkan seluruh pihak.</p> <p>&rdquo;Kami kan di level bawah pasti harus mendukung apa yang jadi kebijakan pemerintah pusat, tinggal menyesuaikan. Untuk saat ini tidak mungkin menyenangkan semua pihak, tetapi seiring dengan berjalannya waktu, saya yakin perlahan bisa menyesuaikan dengan kebijakan itu,&rdquo; ujar Ema&nbsp;Sumarna.</p> <p>Terlebih, lanjut dia, saat ini dengan Tol Cisumdawu yang sudah diresmikan, akan mempermudah akses dan juga tidak semua pesawat akan dipindahkan ke Kertajati.</p> <p>&rdquo;Dengan tol yang sudah berjalan, itu konon katanya paling lambat hanya dua jam dan saya yakin penyesuaian itu akan ada, toh di Bandung pun nanti tidak akan hilang semuanya saya pikir kalau yang baling-baling kelihatannya akan tetap di sini, jadi semua akan mulai beradaptasi,&rdquo; ujar Ema&nbsp;Sumarna.</p> <p>Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan Bandara Kertajati di Majalengka, Jawa Barat, bakal beroperasi penuh pada Oktober. Sehingga&nbsp;penerbangan komersial dengan pesawat jet di Bandara Husein Sastranegara akan dipindahkan seluruhnya ke Kertajati.</p> <p>&rdquo;Nantinya dimulai Oktober, (Bandara Kertajati) akan operasi penuh. Artinya dari Bandara Husein Sastranegara akan digeser ke Kertajati, utamanya untuk yang pesawat jet,&rdquo; ujar&nbsp;Jokowi&nbsp;saat melakukan kunjungan ke Bandara Kertajati, Selasa (11/7).</p> <p>Jokowi juga mengatakan, saat ini Bandara Kertajati sudah terhubung dengan Tol Cisumdawu yang baru saja diresmikan, dengan begitu perjalanan masyarakat, khususnya dari Bandung akan makin singkat dan lebih mudah ke Kertajati.</p> <p>&rdquo;Plus ini telah selesai dan diresmikan Tol Cisumdawu, sehingga jarak tempuh antara Bandara Kertajati dan Bandung hanya kurang lebih 1 jam ini juga akan mempercepat perkembangan Bandara Kertajati,&rdquo; kata&nbsp;Jokowi.</p> <p>Jokowi juga memaparkan perkembangan trafik terkini dari Bandara Kertajati. Bandara internasional itu makin ramai, Kertajati sudah bisa digunakan untuk embarkasi dan debarkasi haji untuk 8.000 jamaah di tujuh kabupaten dan kota di Jawa Barat, ditambah juga sudah digunakan untuk penerbangan umrah hingga empat kali seminggu.</p> <p>Maskapai swasta juga sudah mulai membuka rute penerbangan reguler internasional di Kertajati, yakni rute penerbangan dari dan ke Kuala Lumpur, Malaysia.</p> <p>&nbsp;</p>

Kota Bandung beradaptasi dengan perpindahan penerbangan dari Bandara Husein Sastranegara ke Bandara Kertajati Majalengka

Bandung Meyakini Adaptasi atas Perpindahan Penerbangan ke Kertajati

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/30/IMG-20230629-WA0005_3-1877554118.jpg" alt="Situasi Kebun Binatang Bandung." width="100%">
<figcaption>Situasi Kebun Binatang Bandung.</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong>&ndash;Pelaksana Harian (Plh) Wali Kota Bandung Ema Sumarna mengungkapkan, Pemkot Bandung tidak memiliki konflik dengan Yayasan Margasatwa Tamansari dalam perkara hukum soal aset lahan Kebun Binatang Bandung.</p> <p>Bahkan, kata pria yang secara definitif merupakan Sekretaris Daerah Kota Bandung itu, yayasan tersebut turut menjadi tergugat dalam gugatan kepemilikan lahan oleh seorang bernama Steven.</p> <p>&rdquo;Saya luruskan, Pemkot Bandung ini soal perkara hukum tidak berkonflik dengan yayasan. Bahkan, yayasan itu bagian turut tergugat. Dalam konflik itu, Pemkot Bandung digugat oleh&nbsp;Steven, ia mengklaim punya lahan di sana. Hasil pembelian seseorang. Jelas gugatan itu ditolak," kata Ema seperti dilansir dari <em>Antara</em>.</p> <p>Jika&nbsp;Pemkot Bandung dikesankan berkonflik dengan yayasan, lanjut Ema, pemerintah kota berada dalam posisi melaksanakan kewajiban dan haknya.</p> <p>&rdquo;Yayasan ini utang ke Pemkot Bandung sejak 2008 sekitar Rp 17 miliar. Ini hak Pemkot Bandung. Kami minta dibayar. Kami masih ikuti berbagai proses hukum yang berlaku,&rdquo; ucap Ema Sumarna.</p> <p>Ema menegaskan, Pemkot Bandung memiliki hak untuk mengamankan aset lahan, bukan kebun binatang. Operasional infrastruktur tersebut tidak akan terganggu.</p> <p>&rdquo;Pemkot Bandung mengamankan aset. Kalaupun nanti ada pengamanan itu bukan Kebun Binatang, pengamanan aset lahan. Jadi, saya tekankan operasional bonbin akan berjalan normal,&rdquo; ucap Ema Sumarna.</p> <p>Kalau nanti Pemkot Bandung mendapatkan hak atas Kebun Binatang Bandung tersebut, Ema menerangkan, pihaknya tidak akan turun tangan sendiri, tetapi melibatkan pihak lain dalam mengelolanya.​​​​​​​ Pemkot Bandung telah berkoordinasi dengan Perhimpunan Kebun Binatang Indonesia (PKBI) untuk mengelola hewan di Kebun Binatang Bandung nanti.</p> <p>Menurut dia, Pemkot Bandung tidak memiliki kemampuan untuk mengelola kebun binatang. &rdquo;Kami koordinasi dengan Perkumpulan Kebun Binatang Indonesia (PKBI). Mereka nanti mengelola. Operasionalnya oleh PKBI, termasuk satwa karena kami sadar pemkot tidak memiliki kemampuan untuk itu,&rdquo; ucap Ema.</p>

Plh Wali Kota Bandung Ema Sumarna mengungkapkan, Pemkot Bandung tak punya konflik dengan Yayasan Margasatwa Tamansari dalam perkara hukum

Pemkot Bandung Ungkap Tidak Berkonflik dengan Yayasan Margasatwa Tamansari

Ema Sumarna

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Ema Sumarna

Berita Terkini