<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/mario-teguh.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com-Motivator kondang Mario Teguh melalui kuasa hukumnya, Elza Syarief menegaskan tidak pernah menjadi member ataupun ikut mempromosikan platform robot trading Net89. Pihak Mario Teguh juga mengklaim tidak pernah menerima aliran dana satu rupiah pun dari perusahaan trading penipuan berkedok investasi.  "Itu mudah sekali, kan ada PPATK yang bisa mengecek itu," kata Elza Syarief saat ditemui di bilangan Menteng Jakarta Pusat, Jumat (4/11).  Mario Teguh menuturkan, dirinya mengalami kerugian usai namanya dikait-kaitkan dengan Net89. Kendati demikian, dia tak mau memperpanjang permasalahan dengan membuat laporan balik. "Jelas rugi. Orang nggak terima duit, seolah-olah ada penipuan dilakukan Pak Mario Teguh. Padahal ini suatu edukasi pengabdian kepada masyarakat," lanjut Elza Syarief.  Menurut sang kuasa hukum, Mario Teguh dikait-kaitan dalam kasus Net89 lantaran bergabung dengan komunitas dalam Billions Group dan memberikan edukasi tentang dunia bisnis dan usaha. Elza Syarief memastikan kliennya tidak menjelaskan bisnis dari perusahaan tertentu saja. Mario Teguh memberikan penjelasan tentang banyak jenis usaha. Informasi yang disampaikan Mario Teguh, katanya, lebih nernuansa akademis.  "Ada bisnis properti dan lain-lain yang dijelaskan. Itu keuntungannya bagaimana, sifarnya bagaimana," paparnya.  Kendati dilaporkan ke Bareskrim Polri, sampai saat ini Mario Teguh belum mendapat panggilan pemeriksaan. Elza Syarief optimistis penyidik akan bekerja secara profesional dalam menangani perkara.  "Kita harapkan tidak ada panggilan ya, karena nggak ada aliran dana appun kepada klien saya. Penyidik tidak mungkin sewenang- wenang memanggil orang kalau tidak ada keterlibatan," paparnya.  Elza Syarief kemudian menyampaikan pesan kepada para korban agar mereka menyampaikan keterangan dengan sebenar-benarnya di hadapan penyidik ketika menjalani BAP. "Saya sampaikan kepada pelapor, kami sudah maafkan. Tolong lebih jernih. Kalau beri keterangan BAP, jelaskan yang sebenarnya, uangnya ditransfer kemana, ada nggak 1 saja mengatakan pernah transfer uang ke pak Mario Teguh,"  tandasnya.  Seperti diberitakan sebelumnya, Atta Halilintar bersama Mario Teguh, Kevin Aprilio, Taqy Malik, Adri Prakarsa dan banyak orang lainnya dilaporkan ke Bareskrim Polri pada Rabu (26/10). Pelapornya adalah 230 orang yang mengaku sebagai korban.  Mereka diwakili oleh kuasa hukum M Zainul Arifin. Laporan mereka terdaftar dengan nomor LP/B/0614/X/2022/SPKT/Bareskrim Polri tertanggal 26 Oktober 2022.  Total orang yang dilaporkan dalam kasus dugaan penipuan dan penggelapan robot trading Net89 mencapai 134 orang, termasuk CEO Net89, founder, exchanger hingga sejumlah publik figur yang disebutkan di atas. Mereka dilaporkan dengan Pasal 106 Jo Pasal 24 dan Pasal 105 UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Pasal 378 KUHP dan Pasal 372 KUHP dan Pasal 3 dan Pasal 5 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. (*)

Tegaskan Tak Terkait Net89, Mario Teguh Siap Bila Dilacak PPATK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/mario-teguh-IG.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com-Setelah beberapa waktu Mario Teguh berdiam diri usai dilaporkan ke Bareskrim bersama banyak orang lain terkait kasus dugaan penggelapan dan penipuan robot trading Net89, kini dia akhirnya angkat bicara.  Melalui kuasa hukumnya, Elza Syarief, menegaskan bahwa Mario Teguh tidak terlibat dalam aktivitas  bisnis ataupun mempromosikan  robot trading Net89 seperti yang sempat beredar. "Pak Mario Teguh memiliki keahlian dalam konsultasi bisnis, sukses pribadinya memberikan edukasi ke publik sebagai pengabdian dirinya kepada masyarakat," kata Elza Syarief di bilangan Menteng Jakarta Pusat Jumat (4/11).  Elza Syarief menceritakan kenapa Mario Teguh bisa dikait-kaitkan dengan aktivitas robot trading Net89. Menurutnya, kliennya diajak bergabung dengan komunitas dalam Billions Group. Di komunitas tersebut, motivator kenamaan tanah air itu lantaa memberikan edukasi seputar tentanng bisnis dan dunia usaha.  "Itu melalui Zoom dan tidak ada transaksi apapun. Tidak ada arahan untuk usaha ini, melakukan transaksi, terus pak Mario dapat fee, itu tidak pernah ada. Ya kayak perkuliahan saja," ucap Elza Syarief.  Motivasi virtual yang dilakukan Mario Teguh di dalam komunitas itu berlangsung sejak 24 Februari 2021 sampai 24 Oktober 2021.  Dia pun memastikan kliennya tidak mendapatkan keuntungan finansial sama sekali atas apa yang telah  dilakukannya tersebut. "Satu perak pun nggak ada. Pak Mario Teguh bukan member, bukan leader. Kalau ada informasi seperti itu tidak benar," kata Elza Syarief.  Seperti diberitakan sebelumnya, Atta Halilintar bersama Mario Teguh, Kevin Aprilio, Taqy Malik, Adri Prakarsa dan banyak orang lainnya dilaporkan ke Bareskrim Polri pada Rabu (26/10). Pelapornya adalah 230 orang yang mengaku sebagai korban.  Mereka diwakili oleh kuasa hukum M Zainul Arifin. Laporan mereka terdaftar dengan nomor LP/B/0614/X/2022/SPKT/Bareskrim Polri tertanggal 26 Oktober 2022. Total orang yang dilaporkan dalam kasus dugaan penipuan dan penggelapan robot trading Net89 mencapai 134 orang, termasuk CEO Net89, founder, exchanger hingga sejumlah publik figur yang disebutkan di atas. Mereka dilaporkan dengan Pasal 106 Jo Pasal 24 dan Pasal 105 UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Pasal 378 KUHP dan Pasal 372 KUHP dan Pasal 3 dan Pasal 5 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. (*)  &nbsp;

Bantah Promosikan Net89, Pengacara Mario Teguh: Untuk Edukasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/KDRT-2.jpg" alt="Ilustrasi kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). (Pixabay.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). (Pixabay.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pengacara, Elza Syarief mengungkap kasus dugaan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang menimpa Warga Negara (WN) Panama, Roshni Lachiran Parvani dan kedua anaknya. Peristiwa terjadi setelah kliennya tersebut bercerai dengan suaminya berinisial PSV pada 2019  "Setelah ada gugatan cerai, klien kami tidak berdaya. Karena anaknya di bawah umur, dia berjuang agar anaknya dalam pengasuhannya," kata Elza kepada wartawan, Selasa (16/11).  Kasus KDRT ini pernah dilaporkan ke Polda Metro Jaya dengan nomor perkara TBL/3878/VI/2019/PMJ Ditreskrimum tanggal 27 Juni 2019. Namun, kasus dihentikan. Lalu pihak Roshni memenangkan prapedilan agar kasus tersebut bisa dibuka lagi.  Elza menyebut jika kliennya dan 2 anaknya mendapat KDRT dari mantan suami dan mantan mertua laki-lakinya. Bahkan kedua anaknya mengalami trauma mendalam akibat tertekan kehidupannya.  "Ibunya kenapa dapat kekerasan karena melindungi anaknya tapi pejabat kita tidak mau kasih bantuan ke ibu ini karena strategi mereka ini, karena klien saya orang asing," jelas Elsa.  Sementara itu, Rohshni menambahkan, kedua anaknya yang masih di bawah umur diambil oleh mantan suaminya setelah bercerai. Sejak saat itu, banyak tekanan kepada anak. Bahkan pada September 2019 lalu, anak pertamanya melakukan percobaan bunuh diri.  "KDRT sering terjadi, bisa dua sampai tiga kali dalam seminggu. Bentuknya ya banyak, pukul, verbal. Dia selalu bicara yang menyakiti. Kadang dia lempar saya ke pintu," kata Roshni.  Dia menyebut, penyebab KDRT ini karena mantan suaminya memiliki perempuan idaman lain. Selain itu juga suka mabuk-mabukan. Begitu pula dengan mantan mertuanya, juga senang menenggak minuman keras.  Bantah KDRT  Sementara itu, kuasa hukum PSV, Ivonne Woro Respatiningrum membantah jika kliennya melakukan KDRT kepada Roshni dan kedua anaknya. Dia meminta kepada pihak Elza agar membuka bukti jika telah terjadi KDRT.  "Kalau yang dia sebutkan KDRT yang dilakukan oleh klien kami itu tidak benar. Elsa punya bukti nggak jangan asal bicara saja," kata Ivonne.  Ivonne mengatakan, dalam putusan Pengadilan Negeri tidak terbukti adanya KDRT. Kemudian di Pengadilan Tinggi (PT) dan Mahkamah Agung (MA) pihak Elza pun tetap kalah. Sehingga dapat disimpulkan jika kliennya tidak bersalah.  "Kayaknya ini dia (Elza) sakit hati ngomong kemana-mana ke media bahwa kliennya di KDRT oleh klien kami, tapi nggak punya bukti ya itu kita keberatan dong," pungkasnya.

Elza Syarief Ungkap WN Panama dan 2 Anaknya Diduga Jadi Korban KDRT

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/nikita-mirzani-rahman-3.jpg" alt="??????" width="100%">
<figcaption>??????</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Nikita Mirzani mendatangi Polres Jakarta Selatan pada Selasa (24/11) kemarin untuk menanyakan perkembangan sejumlah laporannya. Salah satunya, laporan yang sempat dibuat Niki kepada pengacara Elza Syarief terkait pencemaran nama baik dan fitnah.  "Itu kemarin ngecek kasus yang Niki jadi pelapor untuk terlapor Elza Syarief. Mau tanya kenapa kendalanya kok lama. Ternyata Elza Syarif itu selalu ngasih surat sakit. Kita tanya dia sakit tapi kok dia preskon terus. Akhirnya kemarin dia dikasih surat panggilan lagi yang kedua," tutur Nikita Mirzani di bilangan Mampang Jakarta Selatan Rabu (25/11).  Nikita Mirzani berharap Elza Syarief dijemput paksa oleh petugas kepolisian apabila ia tidak kunjung memenuhi panggilan. "Mudah-mudahan dia nggak datang-datang biar ada pemanggilan paksa," selorohnya.  Dia ingin kasus ini berjalan sesuai prosedur hukum yang berlaku. Dalam kesempatan itu Nikita Mirzani mengakui kalau dirinya menutup komunikasi dengan Elza Syarief sejak kasus ini bergulir di kepolisian. "Nggak ada, gua close komunikasi dengan beliau," ujar ibu tiga anak itu.  Dia juga mengatakan, Elza Syarief dan dirinya masih terlibat perseteruan sengit sampai sekarang. Meskipun sudah tidak saling komunikasi, namun emosi dan amarah diantara keduanya belum padam. "Dia kan masih menggebu-gebu kalau sama gua. Lihat aja setiap kasus yang ada kaitannya sama gua, dia yang pegang," ungkapnya.  Dalam penilaian Nikita Mirzani, penyidik Polres Metro Jakarta Selatan sudah menangani laporannya secara profesional terkait kasus Elza Syarief. Sejumlah saksi pun sudah diperiksa. Namun pihak terlapor belum dapat diperiksa lantaran belum bisa memenuhi panggilan.  Sampai dengan saat ini Elza Syarief masih berstatus sebagai saksi terkait laporan Nikita Mirzani. Polisi masih mendalami ada tidaknya unsur pidana atas laporan tersebut.  Pada 2019, Nikita Mirzani melaporkan Elza Syarief terkait dugaan fitnah dan pencemaran nama baik. Niki tidak terima disebut cepu atau informan polisi oleh Elza. Laporannya terdaftar dengan nomor LP/5892/IX/2019/PMJ/Dit.Reskrimsus.  Elza Syarief dilaporkan Nikita Mirzani dengan Pasal 27 ayat 3 jo Pasal 45 ayat 3 atau Pasal 36 ayat 2 jo Pasal 51 ayat 2 UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE terkait dugaan pencemaran nama baik melalui media elektronik.  Dalam perjalanan kasusnya, Polda Metro Jaya kemudian melimpahkan perkara inu ke Polres Metro Jakarta Selatan untuk ditindaklanjuti.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=Vb10yDTRAtU

Nikita Mirzani Tutup Komunikasi dengan Elza Syarief

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/11/Nikita-Mirzani-Dery-Ridwansah-1-2.jpg" alt="Nikita Mirzani ditemui di kediamannya di kawasan Petukangan, Jakarta Selatan, Senin (16/11/2020). Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Nikita Mirzani ditemui di kediamannya di kawasan Petukangan, Jakarta Selatan, Senin (16/11/2020). Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Nikita Mirzani bersama kuasa hukumnya mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan pada Selasa (24/11) siang sekitar pukul 14.00 WIB. Kedatangan ibu 3 anak itu guna menanayakan perkembangan beberapa laporan. Salah satu laporannya terkait perkembangan kasus pencemaran nama baik laporan Nikita terhadap pengacara Elza Syarief.  "Kedatangan saya dengan Nikita sebetulnya ada beberapa laporan Nikita yang ada di Polres yang perlu kita tindak lanjuti. Pertama, terkait laporan Nikita yang dia dituduh Cepu sebagai orang yang kebal hukum," kata Fahmi Bachmid , pengacara Nikita Mirzani saat ditemui di Polres Metro Jakarta Selatan Selasa (24/11).  Menurut Fahmi, laporan kliennya kepada Elza Syarief belum ada perkembangan yang signifikan. Penyidik sempat melakukan pemanggilan kepada pihak terlapor namun yang bersangkutan tidak memenuhi panggilan. Jika Elza Syarief tidak kunjung memenuhi panggilan penyidik, Nikita Mirzani dan pengacaranya berharap dilakukan pemanggilan paksa.  "Saksi tidak datang apalagi saksi yang sebagai orang yang dilaporkan, kalau tidak datang ya dipanggil lagi secara patut untuk kedua kalinya. Kalau tetap tidak mau datang saya minta supaya dipanggil secara paksa. Prosesnya memang seperti itu," kata Fahmi Bachmid.  Lebih lanjut dia mengatakan, Elza Syarief sempat meminta kepada penyidik untuk menghadirkan saksi. Permintaan menghadirkan saksi tersebut dikabulkan oleh penyidik. "Tadi kita menghadap dijelaskan juga bahwa pihak terlapor menghadirkan saksi, diakomodir saksinya. Dan sekarang tinggal bagaimana terlapor akan dipanggil sebagai saksi," ungkapnya.  Sampai dengan saat ini ini Elza Syarief masih berstatus sebagai saksi terkait laporan Nikita Mirzani. Polisi masih mendalami ada tidaknya unsur pidana atas laporan Nikita Mirzani ini.  Pada 2019, Nikita Mirzani melaporkan Elza Syarief terkait dugaan fitnah dan pencemaran nama baik. Niki tidak terima disebut cepu atau informan polisi. Laporannya terdaftar dengan nomor LP/5892/IX/2019/PMJ/Dit.Reskrimsus.  Elza Syarief dilaporkan Nikita Mirzani dengan Pasal 27 ayat 3 jo Pasal 45 ayat 3 atau Pasal 36 ayat 2 jo Pasal 51 ayat 2 UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE terkait dugaan pencemaran nama baik melalui media elektronik. Dalam perjalanannya, Polda Metro Jaya melimpahkan kasus ini ke Polres Metro Jakarta Selatan untuk ditindaklanjuti.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=dTE5q1WvCCs

Nikita Mirzani Sambangi Polres, Minta Elza Syarief Dipanggil Paksa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/elza-syarief-polisikan-farhat-abbas-atas-dugaan-penipuan-rp-10-miliar_m_.jpg" alt="Farhat Abbas diduga lakukan penipuan dan penggelapan terhadap Elza Syarief hingga Rp 10 miliar." width="100%">
<figcaption>Farhat Abbas diduga lakukan penipuan dan penggelapan terhadap Elza Syarief hingga Rp 10 miliar.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pengacara Farhat Abbas diduga melakukan penipuan kepada pengecara Elza Syarief mencapai Rp 10 miliar. Pihak kuasa hukum Elza, Rhony Sapulette, SH, MH, CLA dan Asnawi Patandjengi, SE, SH, MH melaporkan kasus ini ke Polda Metro Jaya Jakarta pada tanggal 28 Januari 2019. "Jadi, kemarin hari senin 28 Januari, kita sebagai kuasa pelapor Elza Syarief melaporkan inisial FA (Farhat Abbas). Jadi, kita melaporkan dugaan 378-372, penipuan dan penggelapan. Tahun 2013-2015 waktu kejadiannya. Nilai kerugian kurang lebih sekitar Rp 10 miliar. Modusnya adalah memperdaya ibu Elza supaya mau meminjamkan uang dengan janji dikembalikan 3 bulan tapi sampai sekarang nggak balik," ujar Asnawi Patandjengi saat ditemui di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Kamis (31/1). Farhat juga sempat dibela oleh Elza Syarief terkait kasus perceraiannya dengan penyanyi Nia Daniati, Saat itu, Farhat menggugat harta gono-gini. Namun, Farhat disebut tidak ada etikat baik untuk membayar Elza sebagai kuasa hukumnya saat itu. "Modus lain, ada beberapa yang perkara bersangkutan dibela. Di antaranya, perceraian dengan bu Nia Daniati dan gugatan harta juga demikian itu tidak dibayar. Mungkin FA berkilah tidak ada perjanjian, tapi dalam surat kuasa selalu ada honorarium," lanjut Asnawi. Menambahkan, Rhony juga menegaskan kasus ini harus segera diselesaikan baik-baik. Tetapi, selama ini tidak ada itikad baik dari FA. Sebaliknya, hanya memberi harapan yang tidak pasti kepada Elza. Padahal, Elza juga dikatakan meminjam uang tersebut darri bank, sehingga harus mencicilnya setiap bulan. "Ini (Rp 10 miliar) akumulasi dari dana-dana yang diambil oleh bersangkutan secara langsung atau tidak. Dia pernah berkantor juga di kantor bu Elza dengan iming-iming dia akan melakukan pekerjaan untuk mengembalikan uang, maka dia ambil lagi. Uangnya terakhir kasus Rp 2 miliar sukses fee di Medan milik bu Elza di ambil juga," pungkas Rhony.

Elza Syarief Polisikan Farhat Abbas atas Dugaan Penipuan Rp 10 Miliar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/elza-syarief-sebut-nazaruddin-miliki-dendam-dengan-anas-urbaningrum_m_191679.jpeg" alt="Muhammad Nazarudin saat akan bersaksi di sidang perkara dugaan korupsi e-KTP" width="100%">
<figcaption>Muhammad Nazarudin saat akan bersaksi di sidang perkara dugaan korupsi e-KTP</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kuasa Hukum Nazaruddin, Elza Syarief menduga kliennya memiliki dendam pribadi dengan dengan Mantan Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum. Perihal ini lantaran Nazaruddin selalu lancar ketika ditanya soal Anas. Namun saat memberi keterangan di persidangan e-KTP dengan terdakwa <a href="https://www.jawapos.com/tag/90/kpk" target="_blank">Setya Novanto</a>, Nazaruddin tiba-tiba lupa saat ditanya proses proyek e-KTP. "Saya sendiri enggak tahu pasti (kasus korupsi e-KTP). Saya hanya tahu ketika Nazar diperiksa KPK. Waktu itu saya dampingi sebagai kuasa hukum," kata Elza saat bersaksi di persidangan e-KTP, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta Pusat, Senin (26/2). Elza menjelaskan, saat diperiksa KPK, Nazaruddin sempat menggambarkan skema alur korupsi proyek senilai Rp 5,9 triliun itu. Nazar membuka kasus e-KTP kepada penyidik dalam rangka memuluskan jalannya untuk menjadi justice collaborator. "Waktu itu Nazar menjelaskan pada KPK kasus hambalang dan e-KTP karena dia ingin jadi JC dan whistleblower. Dia menjelaskan bahwa ada kasus e-KTP yang nilainya di mark up," ungkap Elza. Meski demikian, Elza mengaku tak bisa memastikan apakah keterangan Nazaruddin bisa dipertanggungjawabkan atau tidak. Pasalnya keterangan Nazar, menurut Elza, kerap berubah-ubah dan lancar ketika ditanya soal Anas. "Majelis yang mulia, Nazar ini kadang-kadang ngomongnya lancar, nanti berubah. Sehingga saya sulit menentukan mana yang benar. Tapi menurut pendapat saya, karena saya nggak concern dengan kasus e-KTP ini, tapi sepertinya dia ada dendam sama Anas Urbaningrum ini. Karena terus menerus, apa-apa mas Anas," jelas Elza. Sebelumnya, Nazaruddin pernah menyebut anggaran e-KTP sudah dipotong 11,5 persen untuk pajak. Sebanyak 51 persen atau Rp2,6 triliun dari pajak tersebut digunakan untuk belanja modal atau belanja riil pembiayaan proyek. Sisanya, 49 persen atau sekitar Rp2,5 triliun, dibagikan kepada sejumlah pejabat Kementerian Dalam Negeri dan anggota Komisi II. Setya Novanto dan Andi Narogong mendapat 11 persen atau sekitar Rp570 miliar. Selain itu, alokasi dana sebesar 11 persen atau sekitar Rp574 miliar, masing-masing diberikan untuk Anas Urbaningrum dan Nazaruddin sendiri.

Elza Syarief Sebut Nazaruddin Miliki Dendam Dengan Anas Urbaningrum

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/09/klienya-dilaporkan-ke-bareskrim-kapitra-sarankan-akbar-belajar-hukum_m_157437.jpeg" alt="Politisi Nasdem Akbar Faisal." width="100%">
<figcaption>Politisi Nasdem Akbar Faisal.</figcaption>
</figure>JawaPos.com -&nbsp;Kuasa hukum Elza Syarief, Kapitra Ampera mengatakan Akbar Faisal harus mempelajari ilmu hukum sebelum melaporkan Elza Syarief ke Bareskrim Polri. Pasalnya, Elza dilaporkan oleh mantan politisi Hanura itu&nbsp;karena dianggap telah memberikan keterangan palsu pada persidangan Miryam S Haryani. &ldquo;Sebaiknya Akbar Faisal belajar tentang sistem acara hukum pidana pengadilan dulu,&rdquo; kata Kapitra Ampera di Bareskrim Mabes Polri, Gambir, Jakarta Pusat, Jumat (15/9). Kapitra menjelaskan, bahwa penyidik sekalipun tidak bisa menentukan kebenaran saksi di dalam persidangan karena itu diatur dalam pasal 174 KUHAP. Pasalnya, untuk dapat membuktikan hal itu harus ada pembanding tersendiri. Dalam kasus yang dilaporkan Faisal terhadap Elza, Kapitra meyakini polisi tidak akan menindaklanjuti laporan politisi Partai Nasdem itu, karena penyidik memahami soal yurisdiksi majelis hakim dalam memutus sebuah kesaksian palsu.&nbsp; "Kalau majelis hakim tidak memerintahkan jaksa untuk melakukan proses bahwa terjadi keterangan palsu, maka keterangan itu sah sebagai alat bukti," ungkapnya. Untuk melindungi Elza, Kapitra nantinya akan meminta bantuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Lantaran, Elza merupakan saksi dari KPK. "Sudah ada MoU antara KPK dengan kepolisian, bahwa saksi-saksi KPK dilindungi oleh aturan hukum," tegas Kapitra. Sebelumnya diketahui, politisi Partai Nasdem Akbar Faisal, melaporkan Elza Syarief dengan nomor laporan LP/865/VIII/2017/BARESKRIM.&nbsp; Elza Syarief dalam kasus ini dijerat dengan Pasal 242 KUHP dan dianggap melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1990 jo UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta Pasal 317 dan Pasal 318 KUHP perbuatan fitnah, serta pencemaran nama baik pada Pasal 310 KUHP dan Pasal 311 KUHP.

Klienya Dilaporkan ke Bareskrim, Kapitra Sarankan Akbar Belajar Hukum

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/09/pengacara-elza-syarief-laporkan-anggota-dpr-ke-polda-metro-jaya_m_156765.jpeg" alt="Pengacara Elza Syarief" width="100%">
<figcaption>Pengacara Elza Syarief</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pengacara Elza Syarief melaporkan anggota DPR RI Akbar Faisal ke Polda Metro Jaya atas dugaan fitnah dan pencemaran nama baik melalui media elektronik. Bahkan, setelah melaporkan ke polisi Elza mendapat ancaman dari Akbar. "Akbar bilang, kalau saya nggak mencabut laporan dan tidak minta maaf ke dia (Akbar), saya menjadi musuh dia, dan musuh seluruh anggota DPR," kata Elza Syarief di Jakarta, Selasa (12/9). Elza menjelaskan, bahwa Akbar telah membentuk opini disalah satu media yang menyebut bahwa Elza sebagai kaki tangan Nazaruddin. Dia menilai, bahwa opini yang dibuat Akbar tersebut untuk membuat citra buruk baginya. Lantaran, Nazaruddin merupakan tersangka koruptor yang dikenal tidak baik dimata masyarakat. "Nazaruddin kan adalah terpidana korupsi. Koruptor adalah suatu status yang sangat dibenci masyarakat," tuturnya. Tidak hanya itu, Akbar juga menuding bahwa Elza merupakan mantan narapidana, selain itu dia dianggap telah membuat akte palsu dalam kasus Nazaruddin. "Saya dituduh membuat akte palsu dalam kasus Nazaruddin, itu sesuatu yang sangat lucu sekali. Jangan asal ngomong saja, itu fitnah dan membentuk opini supaya orang benci saya," tandasnya. Laporan Elza tersebut saat ini sedang ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian, dengan Laporan Polisi Nomor : LP/4348/IX/2017/PMJ/Ditreskrimsus tertanggal 12 September 2017.

Pengacara Elza Syarief Laporkan Anggota DPR Ke Polda Metro Jaya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/adukan-ancaman-elza-syarief-waspada-banyak-intrik-di-kasus-e-ktp_m_153880.jpeg" alt="Elza Syarief saat akan diperiksa penyidik KPK." width="100%">
<figcaption>Elza Syarief saat akan diperiksa penyidik KPK.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pengacara senior Elza Syarief menyambangi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (29/8). Kedatangan Elza ke KPK untuk mengadukan berbagai ancaman yang dia terima terkait penanganan kasus dugaan korupsi proyek pengadaan e-KTP.&nbsp; Elza mengatakan, saat ini dia bersikap waspada terhadap segala sesuatu di sekelilingnya. Terlebih, setelah dia menjadi saksi dalam sidang kasus dugaan pemberian keterangan tidak benar di kasus e-KTP dengan terdakwa Miryam S Haryani.&nbsp; "Ya itu (perlindungan) kan akan dirapatkan. Saya berserah diri aja selain kepada Allah, ya saya juga bagaimana keputusan dari KPK," kata Elza Syarief usai melaporkan adanya ancaman dari Anggota Komisi III DPR Akbar Faisal, di KPK, Jakarta.&nbsp; Elza mengaku belum dapat menjelaskan secara rinci soal bentuk ancaman yang diterimanya. Menurut dia, hal tersebut sudah disampaikan kepada KPK.&nbsp; "Intinya sejak sekarang saya jelas harus waspada karena kasus e-KTP ini banyak intrik-intriknya. Walaupun saya enggak bisa hubung-hubungin tentang adanya pak Novel, adanya Yohanes. Jadi saya juga harus waspada walaupun tidak perlu menjadi penakut," pungkas pengacara Nazaruddin tersebut.&nbsp; Sebelumnya, Elza dilaporkan Politikus NasDem Akbar Faisal ke Bareskrim Mabes Polri terkait dugaan pemberian keterangan tidak benar dalam persidangan Miryam S Haryani pada pada 21 Agustus 2017.&nbsp; Dalam sidang, Jaksa KPK membacakan BAP Elza yang menyebut bahwa Akbar Faisal bersama sejumlah orang lainnya menekan Miryam.

Adukan Ancaman, Elza Syarief Waspada Banyak Intrik di Kasus e-KTP

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#elza syarief

Berita Terkini