<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<div dir="auto">&nbsp;</div> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/IMG-20220908-WA0003-1.jpg" alt="Bupati Mimika Eltinus Omaleng saat memasuki gedung merah putih KPK mengenakan rompi tahanan, Kamis (8/9). (Ridwan/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Bupati Mimika Eltinus Omaleng saat memasuki gedung merah putih KPK mengenakan rompi tahanan, Kamis (8/9). (Ridwan/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hingga kini belum juga mengeksekusi Bupati Mimika Eltinus Omaleng ke penjara. Padahal, Mahkamah Agung (MA) melalui putusan kasasi menyatakan bahwa Eltinus Omaleng divonis 2 tahun penjara, setelah terbukti bersalah&nbsp;melakukan tindak pidana korupsi dalam kasus pembangunan Gereja Kingmi Mile 32.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sikap diam KPK itu lantas menjadi pertanyaan. Pakar hukum tata negara Universitas Udayana, Jimmy Z. Usfunan mengkritik lambatnya eksekusi KPK terhadap perkara Bupati Mimika Eltinus Omaleng. Ia menyebut, KPK terkesan tebang pilih dalam menangani perkara dugaan korupsi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Dengan belum dilakukan eksekusi oleh KPK, akan adanya kesan tebang pilih dalam penegakan hukum di masyarakat, termasuk munculnya anggapan menurunnya profesionalisme lembaga antirasuah tersebut,&rdquo; kata Jimmy kepada wartawan, Kamis (16/5).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Jimmy menyayangkan lambatnya eksekusi putusan MA oleh KPK. Terlebih, Eltinus Omaleng tetap berkantor dan menjalankan aktivitasnya sebagai Bupati Mimika pasca putusan MA.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu, belum adanya eksekusi putusan MA dinilai berpotensi memunculkan tindakan penyalahgunaan wewenang yang seharusnya telah kehilangan legalitas sebagai kepala daerah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Sebab, dengan adanya putusan MA, maka saat itu juga aktivitasnya sebagai Bupati otomatis harus terhenti, jika dipaksakan selain tindakan atau keputusannya tidak sah, beban anggaran yang dikeluarkan APBD akibat keputusan Bupati, akan menjadi persoalan hukum tersendiri nantinya," ucap Jimmy.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tidak hanya KPK, Jimmy juga menyayangkan sikap Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang tidak menonaktifkan Eltinus Omaleng dari jabatan Bupati, sebagai tindak lanjut Putusan Mahkamah Agung. Menurut Jimmy, Kemendagri seharusnya telah memberhentikan Bupati Mimika serta melakukan pengisian terhadap jabatan Bupati Mimika yang ditinggalkan tersebut.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Apalagi, dalam konstruksi UU Pemerintahan Daerah maupun UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, menghendaki agar tidak terjadinya kekosongan jabatan kepala daerah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Sehingga ketika ada Bupati yang divonis dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka harus diberhentikan segera dan diganti oleh Wakil Bupati, karena menyangkut penyelenggaraan pemerintahan di daerah yang tidak boleh berhenti, terlebih aktivitas pelayanan publik,&rdquo; tegas Jimmy.</div> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div> <div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Mahkamah Agung (MA) sebelumnya mengabulkan upaya hukum kasasi yang dilayangkan jaksa penuntut umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Bupati Mimika, Papua Tengah, Eltinus Omaleng. Terdakwa kasus&nbsp;</div> <div dir="auto">korupsi pembangunan Gereja Kingmi Mile 32, di Kabupaten Mimika itu divonis dua tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsidair dua tahun penjara.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kabul," demikian bunyi amar putusan kasasi, Kamis (25/4).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Perkara itu diadili oleh Ketua Majelis Hakim Agung Surya Jaya bersama dengan Hakim Agung Ansori dan Hakim Agung Ainal Mardhiah sebagai anggota. Perkara itu teregistrasi dengan nomor 523 K/Pid.Sus/2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hakim tingkat kasasi menilai, Eltinus Omaleng terbukti secara sah melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sehingga, putusan kasasi ini mengubah putusan Pengadilan Negeri (PN) Makassar Nomor 2/Pid.Sus-Tpk/2023/PN.Mks yang sempat melepaskan Eltinus Omaleng dari segala tuntutan jaksa KPK.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Eltinus sempat diadili atas dugaan korupsi pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 tahap I yang diduga merugikan keuangan negara Rp 14,2 miliar ini di PN Makassar. Namun, Pemgadilan Negeri Makassar menyatakan, Eltinus Omaleng tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi pembangunan rumah ibadah itu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Jaksa KPK langsung mengajukan upaya hukum kasasi atas vonis itu. Bahkan, Eltinus kembali aktif menjadi Bupati setelah PN Makassar menyatakan perbuatan dirinya tidak terbukti melakukan korupsi.</div> </div> </div> </div> </div> </div>

Diketahui, Eltinus Omaleng tetap berkantor dan menjalankan aktivitasnya sebagai Bupati Mimika pasca putusan Mahkamah Agung (MA).

KPK Dinilai Tebang Pilih Tak Cepat Eksekusi Bupati Mimika Eltinus Omaleng ke Penjara

<div id="m#msg-f:1797735239991658941" class="mail-message expanded"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/IMG-20220908-WA0003-1.jpg" alt="Bupati Mimika Eltinus Omaleng saat memasuki gedung merah putih KPK mengenakan rompi tahanan, Kamis (8/9). (Ridwan/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Bupati Mimika Eltinus Omaleng saat memasuki gedung merah putih KPK mengenakan rompi tahanan, Kamis (8/9). (Ridwan/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <div class="mail-message-content collapsible zoom-normal mail-show-images "> <div class="clear"> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta segera mengeksekusi putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) terhadap Bupati Mimika Eltinus Omaleng yang divonis 2 tahun pidana penjara. Eltinus terbukti melakukan tindak pidana korupsi dalam kasus pembangunan Gereja Kingmi Mile 32.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Putusan kasasi itu mementahkan putusan tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Makassar yang membebaskan Eltinus Omaleng dari segala dakwaan dan tuntutan jaksa penuntut umum (JPU).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ya tentu kita berharap ya ketika KPK sudah menemukan ataupun sudah mendapatkan putusannya segeralah dieksekusi," kata mantan penyidik KPK, Yudi Punomo dikonfirmasi, Selasa (30/4).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Yudi mengamini, dalam mengeksekusi putusan, KPK harus terlebih dahulu menerima salinan putusan. Hal itu diperlukan untuk mengetahui secara mendalam analisis dan pertimbangan hakim.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tentu pada awalnya, KPK harus menerima salinan putusan dari MA dulu ya, dan dengan dasar itu pertimbangannya secara formil ya dipanggil ya untuk menghadap ke jaksa penuntut umum yang akan mengeksekusinya, dipanggil ke KPK untuk kemudian dieksekusi sesuai dengan di mana nanti dia akan ditempatkan," tegas Yudi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia pun mengingatkan, Eltinus Omaleng untuk kooperatif menjalani proses hukum di KPK. "Kita berharap bupati tersebut juga kooperatif untuk datang ketika misalnya dia mau mengajukan (persidangan) lagi ya tentu silakan saja, kan terbuka peluang dia untuk PK," ucap Yudi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Mahkamah Agung (MA) sebelumnya mengabulkan upaya hukum kasasi yang dilayangkan jaksa penuntut umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Bupati Mimika, Papua Tengah, Eltinus Omaleng. Terdakwa kasus&nbsp;</div> <div dir="auto">korupsi pembangunan Gereja Kingmi Mile 32, di Kabupaten Mimika itu divonis dua tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsidair dua tahun penjara.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kabul," demikian bunyi amar putusan kasasi, Kamis (25/4).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Perkara itu diadili oleh Ketua Majelis Hakim Agung Surya Jaya bersama dengan Hakim Agung Ansori dan Hakim Agung Ainal Mardhiah sebagai anggota. Perkara itu teregistrasi dengan nomor 523 K/Pid.Sus/2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hakim tingkat kasasi menilai, Eltinus Omaleng terbukti secara sah melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sehingga, putusan kasasi ini mengubah putusan Pengadilan Negeri (PN) Makassar Nomor 2/Pid.Sus-Tpk/2023/PN.Mks yang sempat melepaskan Eltinus Omaleng dari segala tuntutan jaksa KPK.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Eltinus sempat diadili atas dugaan korupsi pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 tahap I yang diduga merugikan keuangan negara Rp 14,2 miliar ini di PN Makassar. Namun, Pemgadilan Negeri Makassar menyatakan, Eltinus Omaleng tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi pembangunan rumah ibadah itu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Jaksa KPK langsung mengajukan upaya hukum kasasi atas vonis itu. Bahkan, Eltinus kembali aktif menjadi Bupati setelah PN Makassar menyatakan perbuatan dirinya tidak terbukti melakukan korupsi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div> </div> </div> </div>

"kita berharap ya ketika KPK sudah menemukan ataupun sudah mendapatkan putusannya segeralah dieksekusi," kata Yudi.

KPK Harus segera Eksekusi Bupati Mimika Eltinus Omaleng ke Penjara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/16/20231116211129_IMG_7871JPG-2306979808.jpg" alt="Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi, Ali Fikri." width="100%">
<figcaption>Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi, Ali Fikri.</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengapresiasi keputusan Mahkamah Agung (MA) yang mengabulkan upaya hukum kasasi terhadap Bupati Mimika Eltinus Omaleng. Keputusan itu mementahkan putusan pengadilan tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Makssar yang membebaskan Eltinus Omaleng dari segala dakwaan dan tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) KPK.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"KPK apresiasi atas putusan tersebut bahwa perbuatan terdakwa Eltinus Omaleng adalah korupsi pembangunan gereja Kingmi Mile 32 tahap 1 tahun anggaran 2015 di Kabupaten Mimika, sesuai apa yang dibuktikan dan dituntut Tim Jaksa ketika proses persidangan di Pengadilan Tipikor pada PN Makassar," kata kepala bagian pemberitaan KPK Ali Fikri kepada wartawan, Kamis (25/4).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ali mengutarakan, hadirnya putusan Majelis Hakim tingkat Kasasi ini, maka seluruh pertimbangan putusan Majelis Hakim tingkat pertama dapat dianulir dan menguatkan analisis Tim Jaksa dalam surat tuntutan. Namun, jaksa KPK masih harus menunggu salinan putusan kasasi MA tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/wisata-kuliner/014576158/markette-culinary-gem-hadirkan-sensasi-gourmet-dining-ala-barat">Markette, Culinary Gem Hadirkan Sensasi Gourmet Dining ala Barat</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saat ini, Tim Jaksa belum menerima petikan maupun salinan resmi putusan dimaksud," ucap Ali.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Juru bicara KPK bidang penindakan itu memastikan, KPK akan segera mengeksekusi Eltinus Omaleng untuk menjebloskannya ke penjara. Hal itu sebagai upaya mempertanggung jawabkan perbuatannya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Setelahnya, akan dilaksanakan eksekusi putusan dari Tim Jaksa Eksekutor," tegas Ali.</div> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div> <div> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Mahkamah Agung (MA) sebelumnya mengabulkan upaya hukum kasasi yang dilayangkan jaksa penuntut umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Bupati Mimika, Papua Tengah, Eltinus Omaleng. Terdakwa kasus&nbsp;</div> <div dir="auto">korupsi pembangunan Gereja Kingmi Mile 32, di Kabupaten Mimika itu divonis dua tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsidair dua tahun penjara.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kabul," demikian bunyi amar putusan kasasi, Kamis (25/4).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Perkara itu diadili oleh Ketua Majelis Hakim Agung Surya Jaya bersama dengan Hakim Agung Ansori dan Hakim Agung Ainal Mardhiah sebagai anggota. Perkara itu teregistrasi dengan nomor 523 K/Pid.Sus/2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hakim tingkat kasasi menilai, Eltinus Omaleng terbukti secara sah melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/014576103/inilah-5-situasi-di-mana-anda-harus-percaya-pada-intuisi-membantu-anda-mengambil-keputusan-yang-bijaksana">Inilah 5 Situasi Di Mana Anda Harus Percaya pada Intuisi, Membantu Anda Mengambil Keputusan yang Bijaksana</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sehingga, putusan kasasi ini mengubah putusan Pengadilan Negeri (PN) Makassar Nomor 2/Pid.Sus-Tpk/2023/PN.Mks yang sempat melepaskan Eltinus Omaleng dari segala tuntutan jaksa KPK.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Eltinus sempat diadili atas dugaan korupsi pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 tahap I yang diduga merugikan keuangan negara Rp 14,2 miliar ini di PN Makassar. Namun, Pemgadilan Negeri Makassar menyatakan, Eltinus Omaleng tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi pembangunan rumah ibadah itu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Jaksa KPK langsung mengajukan upaya hukum kasasi atas vonis itu. Bahkan, Eltinus kembali aktif menjadi Bupati setelah PN Makassar menyatakan perbuatan dirinya tidak terbukti melakukan korupsi.</div> </div> </div> </div> </div> </div>

KPK mengapresiasi keputusan Mahkamah Agung (MA) yang mengabulkan upaya hukum kasasi terhadap Bupati Mimika Eltinus Omaleng.

KPK Tunggu Salinan Putusan Kasasi MA untuk Eksekusi Bupati Mimika Eltinus Omaleng ke Penjara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/04/ELTINUS-OMALENG1-1.jpg" alt="Bupati Mimika Eltinus Omaleng. Evarianus Supar/Antara" width="100%">
<figcaption>Bupati Mimika Eltinus Omaleng. Evarianus Supar/Antara</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com -</strong> Mahkamah Agung (MA) mengabulkan upaya hukum kasasi yang dilayangkan jaksa penuntut umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Bupati Mimika, Papua Tengah, Eltinus Omaleng.</p> <p>Terdakwa kasus korupsi pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 di Kabupaten Mimika itu divonis dua tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsidair dua tahun penjara.</p> <div dir="auto">"Kabul," demikian bunyi amar putusan kasasi, Kamis (25/4).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Perkara itu diadili oleh Ketua Majelis Hakim Agung Surya Jaya bersama dengan Hakim Agung Ansori dan Hakim Agung Ainal Mardhiah sebagai anggota. Perkara itu teregistrasi dengan nomor 523 K/Pid.Sus/2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/014575780/pemkot-bandung-pastikan-tak-ada-demo-turun-ke-jalan-saat-hari-buruh">Pemkot Bandung Pastikan Tak Ada Demo Turun ke Jalan saat Hari Buruh</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hakim tingkat kasasi menilai, Eltinus Omaleng terbukti secara sah melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sehingga, putusan kasasi ini mengubah putusan Pengadilan Negeri (PN) Makassar Nomor 2/Pid.Sus-Tpk/2023/PN.Mks yang sempat melepaskan Eltinus Omaleng dari segala tuntutan jaksa KPK.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/014575771/harga-emas-antam-turun-jadi-rp-1319000-per-gram">Harga Emas Antam Turun Jadi Rp 1.319.000 Per Gram</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Eltinus sempat diadili atas dugaan korupsi pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 tahap I yang diduga merugikan keuangan negara Rp 14,2 miliar ini di PN Makassar. Namun, Pemgadilan Negeri Makassar menyatakan, Eltinus Omaleng tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi pembangunan rumah ibadah itu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Jaksa KPK langsung mengajukan upaya hukum kasasi atas vonis itu. Bahkan, Eltinus kembali aktif menjadi Bupati setelah PN Makassar menyatakan perbuatan dirinya tidak terbukti melakukan korupsi.</div>

Terdakwa kasus korupsi pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 di Kabupaten Mimika itu divonis dua tahun penjara dan denda Rp 200 juta.

Kasasi Jaksa KPK Dikabulkan, Eks Bupati Mimika Eltinus Omaleng Divonis 2 Tahun Penjara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/22/kpk-444838887.jpg" alt="Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan empat tersangka kasus dugaan korupsi pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 di Kabupaten Mimika, Papua, Jumat (22/9)." width="100%">
<figcaption>Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan empat tersangka kasus dugaan korupsi pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 di Kabupaten Mimika, Papua, Jumat (22/9).</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan empat tersangka kasus dugaan korupsi pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 di Kabupaten Mimika, Papua. Mereka ditahan untuk 20 hari pertama di rumah tahanan (Rutan) KPK.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Keempat tersangka itu diantaranya adalah tiga pihak swasta yakni Budiyanto Wijaya, Arif Yahya, dan Gustaf Urbanus Patandianan. Sementara seorang PNS yakni Totok Suharto.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Karena kebutuhan dan kepentingan proses penyidikan, tim penyidik menahan tersangka untuk masing-masing selama 20 hari pertama terhitung 22 September 2023 sampai dengan 11 Oktober 2023 di Rutan KPK," kata Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (22/9).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Perkara ini merupakan pengembangan yang sebelumnya telah menjerat mantan Bupati Mimika Eltinus Omaleng, seorang Pejabat Pembuat Komitmen Marten Sawey dan Direktur PT Waringin Megah Teguh Anggara. Perkara yang menjerat ketiga pihak itu saat ini tengah berproses upaya hukum kasasi di Mahkamah Agung (MA) dan upaya hukum banding di Pengadilan Tinggi Makassar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Asep menjelaskan, perkara ini terjadi pada 2013. Saat itu, Eltinus Omaleng yang menjabat sebagai Bupati Mimika ingin membangun tempat ibadah berupa Gereja Kingmi Mile di Kabupaten Mimika dengan nilai Rp 126 miliar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pada 2014, Eltinus terpilih menjadi Bupati Mimika dan mengeluarkan kebijakan memberikan dana hibah ke Yayasan Waartsing untuk pembangunan Gereja Kingmi Mile 32. Kemudian, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Mimika sebagaimana perintah Eltinus memasukkan anggaran hibah dan pembangunan gereja Kingmi Mile 32 sebesar Rp 65 miliar ke anggaran daerah Pemkab Mimika tahun 2014.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Eltinus yang masih menjadi komisaris PT Nemang Kawi Jaya (NKJ) kemudian membangun dan menyiapkan alat produksi beton yang berada tepat di depan lokasi akan dibangunnya Gereja Kingmi Mile 32. Selanjutnya, pada 2015 untuk mempercepat proses pembangunan, Eltinus menawarkan proyek ini ke Teguh Anggara (TA) selaku Direktur PT Waringin Megah dengan kesepakatan pembagian <em>fee</em> 10 persen dari nilai proyek.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam rangka memuluskan proses lelang, Eltinus sengaja mengangkat Marthen Sawy (MS) sebagai&nbsp;Pejabat Pembuat Komitmen. Padahal, Marthen tidak mempunyai kompetensi di bidang konstruksi bangunan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Eltinus juga memerintahkan Marthe Sawy untuk memenangkan TA sebagai pemenang proyek walaupun kegiatan lelang belum diumumkan. Setelah proses lelang dikondisikan, MS dan TA melaksanakan penandatangan kontrak pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 dengan nilai kontrak Rp 46 miliar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Untuk pelaksanaan pekerjaan, TA kemudian menyubkontrakkan seluruh pekerjaan pembangunan gedung Kingmi Mile 32 ke beberapa perusahaan berbeda, salah satunya yaitu PT KPPN (Kuala Persada Papua Nusantara) tanpa adanya perjanjian kontrak dengan pihak Pemkab Mimika.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">PT KPPN kemudian menggunakan dan menyewa peralatan PT NKJ dimana Eltinus masih tetap menjabat sebagai komisarisnya. Dalam perjalanannya, kemajuan pembangunan Gereja Kingmil Mile 32 tidak sesuai dengan jangka waktu penyelesaian sebagaimana kontrak, termasuk adanya kurang volume pekerjaan, padahal pembayaran pekerjaan telah dilakukan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Keuntungan pribadi yang didapatkan Budiyanto Wijaya, Arif Yahya, Gustaf Urbanus, dan Suharto sekitar Rp 3,5 miliar. Perbuatan mereka mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 11,7 miliar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Akibat perbuatan para tersangka mengakibatkan timbulnya kerugian keuangan negara setidaknya sejumlah sekitar Rp 11,7 miliar," pungkas Asep.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Mereka disangkakan melanggar Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.</div>

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan empat tersangka kasus dugaan korupsi pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 di Kabupaten Mimika.

Rugikan Negara Rp 11,7 M, Tiga Pihak Swasta dan Seorang PNS Terduga Korupsi Pembangunan Gereja Ditahan KPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/04/ELTINUS-OMALENG1-1.jpg" alt="Bupati Mimika Eltinus Omaleng. Evarianus Supar/Antara" width="100%">
<figcaption>Bupati Mimika Eltinus Omaleng. Evarianus Supar/Antara</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berencana mengajukan upaya hukum kasasi, setelah Pengadilan Negeri Makassar memvonis bebas Bupati nonaktif Mimika Eltinus Omaleng dari kasus dugaan korupsi pembangunan Gereja Kingmi Mile 32. Namun, KPK masih menunggu salinan lengkap putusan PN Makassar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tim Jaksa KPK, Jumat (21/7) telah mengirimkan surat permohonan permintaan salinan putusan lengkap&nbsp; terdakwa Eltinus Omaleng (Bupati Mimika) melalui PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) Pengadilan Tipikor pada PN Makassar," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Senin (24/7).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ali menjelaskan, salinan putusan itu sangat dibutuhkan tim Jaksa KPK, sebagai bahan untuk segera menyatakan upaya hukum kasasi dan menyusun memori kasasi dalam rentang waktu sebagaimana KUHAP. KPK meminta PN Makassar segera mengeluarkan salinan putusan lengkap, terhadap terdakwa Eltinus Omaleng.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sepak-bola-dunia/011800761/angin-surga-dari-amerika-sancho-mudryk-tampil-oke-di-pramusim">Angin Surga dari Amerika, Sancho-Mudryk Tampil Oke di Pramusim &nbsp;</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Karenanya kami berharap, dapat segera menerima salinan putusan tersebut," tegas Ali.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Juru bicara KPK bidang penindakan ini juga menyampaikan, pada hari yang sama pihaknya juga telah menyatakan upaya hukum banding untuk terdakwa Marthen Sawy dan terdakwa Teguh Anggara.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dengan alasan di antaranya amar putusan khususnya pidana badan dan uang pengganti belum memenuhi rasa keadilan sebagaimana tuntutan Tim Jaksa," ucap Ali.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, Bupati Mimika nonaktif, Eltinus Omaleng divonis lepas oleh Pengadilan Negeri Makassar. Ia terbebas dari dakwaan jaksa penuntut umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus pembangunan gereja.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sepak-bola-indonesia/011800745/gresik-united-mulai-gelar-pemusatan-latihan-gede-sukadana-dkk-digembleng-di-malang">Gresik United Mulai Gelar Pemusatan Latihan, Gede Sukadana Dkk Digembleng di Malang</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Terdakwa satu (Eltinus Omaleng) tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi. Melepaskan terdakwa Eltinus Omaleng dari segala tuntutan hukum," ujar Ketua Majelis Hakim Jahoras Siringoringo membacakan putusan, Senin (17/7).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Eltinus Omaleng divonis tidak bersalah dalam dugaan korupsi pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 di Papua. Padahal, KPK menyebut Eltinus Omaleng diperkaya Rp 4,4 miliar dalam kasus tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Namun, Majelis Hakim meminta agar KPK membebaskannya dari segala tuntutan hukum. Serta memulihkan hak-haknya kembali. "Memberikan hak-hak terdakwa satu (Eltinus Omaleng) dalam kedudukan harkat dan martabat," pungkas Hakim Jahoras.</div>

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berencana mengajukan upaya hukum kasasi usai vonis bebas Bupati Nonaktif Mimika Eltinus Omaleng.

Sesalkan Bupati Nonaktif Mimika Divonis Bebas, KPK Akan Tempuh Upaya Kasasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/04/ELTINUS-OMALENG1-1.jpg" alt="Bupati Mimika Eltinus Omaleng. Evarianus Supar/Antara" width="100%">
<figcaption>Bupati Mimika Eltinus Omaleng. Evarianus Supar/Antara</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Makassar mengabulkan penangguhan penahanan terhadap Bupati nonaktif Mimika, Eltinus Omaleng. KPK mengingatkan Eltinus tidak kabur, agar tak mengganggu proses persidangan.&nbsp;&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saat ini terkait penahanan terdakwa menjadi kewenangan sepenuhnya majelis hakim* dan benar (31/5) Majelis Hakim telah menangguhkan penahanan terdakwa Eltinus Omaleng dkk," kata Kepala Bagian Pemberitaaan KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Minggu (4/6).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ali menjelaskan, penahanan di tingkat persidangan sepenuhnya menjadi kewenangan majelis hakim. Karena itu, KPK menghormati keputusan Pengadilan Negeri Makassar yang mengabulkan permohonan penangguhan penahanan terdakwa Eltinus Omaleng, terhitung sejak 31 Mei 2023 tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/01703259/kai-catat-593130-penumpang-gunakan-kereta-api-selama-libur-panjang-ini-rute-favoritnya">KAI Catat 593.130 Penumpang Gunakan Kereta Api Selama Libur Panjang, Ini Rute Favoritnya</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"KPK berharap penangguhan ini tidak mengganggu proses hukum yang sedang berlangsung terhadap para Terdakwa," tegas Ali.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Oleh karenanya, KPK meminta kepada&nbsp; para terdakwa untuk patuh terhadap penetapan hakim, yang meminta agar terdakwa dan penasehat hukum selaku penjamin untuk tidak melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, mengulangi tindak pidana, bersikap kooperatif, siap setiap saat bersedia hadir tepat waktu untuk kepentingan pemeriksaan di persidangan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebab, apabila terdakwa melarikan diri, maka penjamin bersedia membayar kepada negara dengan uang penjaminan sebesar Rp 5 miliar. Penetapan ini dapat dicabut sewaktu-waktu apabila terdakwa melanggar syarat-syarat tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">KPK berharap proses persidangan pada tahap berikutnya dapat berjalan secara efektif, sehingga segera memberikan kepastian hukum baik kepada terdakwa maupun masyarakat selaku korban korupsi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sesuai hukum acara pidana, Jaksa Penuntut Umum KPK harus melaksanakan sesuai penetapan tersebut. Namun demikian kami juga&nbsp; pertimbangkan melakukan langkah proses hukum lanjutannya," pungkas Ali.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Pengadilan Tipikor pada PN Makassar mengabulkan penangguhan penahanan terhadap Bupati nonaktif Mimika, Eltinus Omaleng.

Penahanannya Ditangguhkan, KPK Ingatkan Bupati Nonaktif Mimika Eltinus Omaleng Tak Kabur

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/Juru-Bicara-Ali-Fikri-Dery-Ridwansah-2.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com -</strong> Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyelesaikan berkas perkara Bupati nonaktif Mimika Eltinus Omaleng dkk. Surat dakwaan dan berkas perkara tersebut sudah dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Makassar.<br /> <br /> "Kasatgas Penuntutan Ikhsan Fernandi Z, Kamis (12/1) telah selesai melimpahkan berkas perkara dan surat dakwaan para Terdakwa yaitu Eltinus Omaleng, Marthen Sway dan Teguh Anggara ke Pengadilan Tipikor pada PN Makasar," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Jumat (13/1).<br /> <br /> Oleh karena itu, Eltinus dkk akan segera menjalani persidangan dalam kasus dugaan korupsi pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 di Papua. Kini, penahanan terhadap Eltinus dkk menjadi kewenangan pengadilan.<br /> <br /> "Status penahanan para terdakwa tersebut saat ini menjadi wewenang Pengadilan Tipikor dan tempat penahanan masih berada di Rutan KPK," ucap Ali.<br /> <br /> Rencananya, persidangan akan digelar pada Kamis (19/1) mendatang. "Agenda sidang pembacaan surat dakwaan digelar pada Kamis (19/1)," tegas Ali.<br /> <br /> Sebelumnya, KPK resmi melakukan penahanan terhadap Bupati Mimika Eltinus Omaleng, Kamis (8/9). Eltinus ditahan setelah sebelumnya ditangkap tim penyidik KPK di sebuah hotel di Jayapura pada Rabu (7/9).<br /> <br /> Eltinus merupakan tersangka kasus dugaan korupsi pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 di Papua. KPK juga menetapkan dua tersangka lainnya yakni Marthen Sawy selaku Kepala Bagian Kesra Setda Kabupaten Mimika/Pejabat Pembuat Komitmen dan Teguh Anggara selaku Direktur PT Waringin Megah.<br /> <br /> "Untuk kepentingan penyidikan, tim Penyidik melakukan penahanan tersangka Eltinus Omaleng selama 20 hari pertama terhitung 8 September 2022 s/d 27 September 2022 di Rutan KPK pada Pomdam Jaya Guntur," kata Ketua KPK Firli Bahuri dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (8/9).<br /> <br /> Firli menjelaskan, perkara yang menjerat Eltinus terjadi pada 2013. Saat itu Eltinus ingin membangun tempat ibadah berupa Gereja Kingmi Mile di Kabupaten Mimika dengan nilai Rp 126 miliar.<br /> <br /> Pada 2014, dia terpilih menjadi Bupati Mimika dan mengeluarkan kebijakan memberikan dana hibah ke Yayasan Waartsing untuk pembangunan Gereja Kingmi Mile 32. Kemudian, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Mimika sebagaimana perintah Eltinus memasukkan anggaran hibah dan pembangunan gereja Kingmi Mile 32 sebesar Rp 65 miliar ke anggaran daerah Pemkab Mimika tahun 2014.<br /> <br /> Eltinus yang masih menjadi komisaris PT NKJ kemudian membangun dan menyiapkan alat produksi beton yang berada tepat didepan lokasi akan dibangunnya Gereja Kingmi Mile 32. Selanjutnya, pada 2015 untuk mempercepat proses pembangunan, Eltinus menawarkan proyek ini ke Teguh Anggara (TA) selaku Direktur PT Waringin Megah dengan kesepakatan pembagian fee 10 persen dari nilai proyek.<br /> <br /> "Eltinus Omaleng mendapat 7 persen dan Teguh Anggara 3 persen," ujar Firli.<br /> <br /> Dalam rangka memuluskan proses lelang, Eltinus sengaja mengangkat Marthen Sawy (MS) sebagai Pejabat Pembuat Komitmen. Padahal, Marthen tidak mempunyai kompetensi di bidang konstruksi bangunan.<br /> <br /> "Eltinus juga memerintahkan Marthe Sawy untuk memenangkan Teguh Anggara sebagai pemenang proyek walaupun kegiatan lelang belum diumumkan. Setelah proses lelang dikondisikan, Marthen Sawy dan Teguh Anggara melaksanakan penandatangan kontrak pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 dengan nilai kontrak Rp 46 Miliar," beber Firli.<br /> <br /> Untuk pelaksanaan pekerjaan, Teguh kemudian mensubkontrakkan seluruh pekerjaan pembangunan gedung Kingmi Mile 32 ke beberapa perusahaan berbeda, salah satunya yaitu PT KPPN (Kuala Persada Papua Nusantara) tanpa adanya perjanjian kontrak dengan pihak Pemkab Mimika.<br /> <br /> PT KPPN kemudian menggunakan dan menyewa peralatan PT NKJ dimana Eltinus masih tetap menjabat sebagai Komisarisnya. Dalam perjalanannya, kemajuan pembangunan Gereja Kingmil Mile 32 tidak sesuai dengan jangka waktu penyelesaian sebagaimana kontrak, termasuk adanya kurang volume pekerjaan, padahal pembayaran pekerjaan telah dilakukan.<br /> <br /> "Akibat perbuatan para tersangka mengakibatkan timbulnya kerugian keuangan negara setidaknya sejumlah sekitar Rp 21,6 miliar dari nilai kontrak Rp 46 miliar. Dari proyek ini Eltinus diduga turut menerima uang sejumlah sekitar Rp 4,4 miliar," cetus Firli.<br /> <br /> Para tersangka disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Kasus Dugaan Korupsi Pembangunan Gereja, Bupati Mimika Segera Disidang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/IMG-20220908-WA0003-1.jpg" alt="Bupati Mimika Eltinus Omaleng saat memasuki gedung merah putih KPK mengenakan rompi tahanan, Kamis (8/9). (Ridwan/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Bupati Mimika Eltinus Omaleng saat memasuki gedung merah putih KPK mengenakan rompi tahanan, Kamis (8/9). (Ridwan/JawaPos.com)</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi melakukan penahanan terhadap Bupati Mimika Eltinus Omaleng, Kamis (8/9). Eltinus ditahan setelah sebelumnya ditangkap tim penyidik KPK di sebuah hotel di Jayapura pada Rabu (7/9) kemarin.<br /> <br /> Eltinus merupakan tersangka kasus dugaan korupsi pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 di Papua. KPK juga menetapkan dua tersangka lainnya yakni Marthen Sawy selaku Kepala Bagian Kesra Setda Kabupaten Mimika/Pejabat Pembuat Komitmen, dan Teguh Anggara selaku Direktur PT Waringin Megah.<br /> <br /> "Untuk kepentingan penyidikan, tim Penyidik melakukan penahanan tersangka Eltinus Omaleng selama 20 hari pertama terhitung 8 September 2022 sampai dengan 27 September 2022 di Rutan KPK pada Pomdam Jaya Guntur," kata Ketua KPK Firli Bahuri dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (8/9).<br /> <br /> Firli menjelaskan, perkara yang menjerat Eltinus terjadi pada 2013. Saat itu, Eltinus ingin membangun tempat ibadah berupa Gereja Kingmi Mile di Kabupaten Mimika dengan nilai Rp 126 miliar.<br /> <br /> Pada 2014, dia terpilih menjadi Bupati Mimika dan mengeluarkan kebijakan memberikan dana hibah ke Yayasan Waartsing untuk pembangunan Gereja Kingmi Mile 32. Kemudian, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Mimika sebagaimana perintah Eltinus memasukkan anggaran hibah dan pembangunan gereja Kingmi Mile 32 sebesar Rp 65 miliar ke anggaran daerah Pemkab Mimika tahun 2014.<br /> <br /> Eltinus yang masih menjadi komisaris PT NKJ kemudian membangun dan menyiapkan alat produksi beton yang berada tepat didepan lokasi akan dibangunnya Gereja Kingmi Mile 32. Selanjutnya, pada 2015 untuk mempercepat proses pembangunan, Eltinus menawarkan proyek ini ke Teguh Anggara (TA) selaku Direktur PT Waringin Megah dengan kesepakatan pembagian <em>fee</em> 10 persen dari nilai proyek.<br /> <br /> "Eltinus Omaleng mendapat 7 persen dan Teguh Anggara 3 persen," ujar Firli.<br /> <br /> Dalam rangka memuluskan proses lelang, Eltinus sengaja mengangkat Marthen Sawy (MS) sebagai<br /> Pejabat Pembuat Komitmen. Padahal, Marthen tidak mempunyai kompetensi di bidang konstruksi bangunan.<br /> <br /> "Eltinus juga memerintahkan Marthe Sawy untuk memenangkan Teguh Anggara sebagai pemenang proyek<br /> walaupun kegiatan lelang belum diumumkan. Setelah proses lelang dikondisikan, Marthen Sawy dan Teguh Anggara melaksanakan penandatangan kontrak pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 dengan nilai kontrak Rp 46 miliar," beber Firli.<br /> <br /> Untuk pelaksanaan pekerjaan, Teguh kemudian menyubkontrakkan seluruh pekerjaan pembangunan gedung Kingmi Mile 32 ke beberapa perusahaan berbeda. Salah satunya yaitu PT KPPN (Kuala Persada Papua Nusantara) tanpa adanya perjanjian kontrak dengan pihak Pemkab Mimika.<br /> <br /> PT KPPN kemudian menggunakan dan menyewa peralatan PT NKJ dimana Eltinus masih tetap menjabat sebagai Komisarisnya. Dalam perjalanannya, kemajuan pembangunan Gereja Kingmil Mile 32 tidak sesuai dengan jangka waktu penyelesaian sebagaimana kontrak, termasuk adanya kurang volume pekerjaan. Padahal pembayaran pekerjaan telah dilakukan.<br /> <br /> "Perbuatan para tersangka mengakibatkan timbulnya kerugian keuangan negara setidaknya sejumlah sekitar Rp 21,6 miliar dari nilai kontrak Rp 46 miliar. Dari proyek ini Eltinus diduga turut menerima uang sejumlah sekitar Rp 4,4 miliar," cetus Firli.<br /> <br /> Para tersangka disangkakan melanggar Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Rugikan Negara Rp 21,6 M, Bupati Mimika Eltinus Omaleng Resmi Ditahan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/06/bupati-ke-salon-creambath-buka-baju-sambil-dipijitin-fotonya-heboh_m_136305.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure><p><strong>JawaPos.com</strong> - Foto Bupati Timika Eltinus Omaleng bersama tiga orang perempuan gegerkan warga setempat.&nbsp;</p><br /> <p></p><br /> <p>Foto heboh itu diambil oleh pemilik Salon Erika, ketika Bupati Omaleng sedang melakukan creambath di salon yang berada di kawasan Jalan Yos Sudarso, Timika, Papua.</p><br /> <p></p><br /> <p>Beragam persepsi muncul dari pengguna media sosial, termasuk tanggapan miring. Meskipun foto itu sebenarnya biasa saja.&nbsp;</p><br /> <p></p><br /> <p>Kepada Radar Timika, pemilik salon yakni Asrianti Wahid, Abdul Rahman serta Rukmini, membeberkan fakta terkait foto yang sudah viral di sosial media tersebut, sekaligus menyampaikan permohonan maaf kepada bupati serta keluarga dan masyarakat Kabupaten Mimika.</p><br /> <p></p><br /> <p>Asrianti, salah seorang pemilik menyampaikan permohonan maaf kepada bupati serta keluarganya atas tindakan meng-upload foto bupati, sehingga menimbulkan berbagai macam reaksi, bahkan dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.</p><br /> <p></p><br /> <p>&ldquo;Kami segenap karyawan dan pemilik (salon) memohon maaf sebesar-besarnya buat keluarga besar bapak (Bupati Mimika) yang dikorbankan,&rdquo; katanya, Kamis (8/6) kemarin.</p><br /> <p></p><br /> <p>Menurut Asrianti, pihaknya mengambil foto kemudian meng-uploadnya di sosial media Facebook, tidak ada maksud lain, tetapi sebagai bentuk rasa bangga dan senang karena salonnya dikunjungi oleh orang nomor satu di Mimika.</p><br /> <p></p><br /> <p>Namun dia sendiri tidak menyangka foto itu bisa ditanggapi negatif oleh banyak pihak. &ldquo;Dia (Bupati) datang ke sini kami sangat senang, tidak berpikir panjang. Pas sudah upload dan berpikir macam-macam, waduh betul kami yang salah, ya sudah kami hapus,&rdquo; terangnya.</p><br /> <p></p><br /> <p>Menurut pengakuan Asrianti, Bupati Eltinus datang ke salonnya pada Hari Minggu (4/6) sore lalu, didampingi beberapa orang.&nbsp;</p><br /> <p></p><br /> <p>Tujuannya untuk melakukan creambath. Kata Asrianti, Bupati tidak sampai sejam berada di salon.</p><br /> <p></p><br /> <p>Menyangkut foto yang memperlihatkan bupati tidak mengenakan baju, Asrianti menjelaskan bahwa setiap pelanggan yang melakukan creambath memang diminta untuk melepas baju.&nbsp;</p><br /> <p></p><br /> <p>Begitu juga dengan aksesoris termasuk kalung, karena saat creambath, pelanggan juga dipijat.</p><br /> <p></p><br /> <p>Soal adanya tiga orang wanita sekaligus, kata Asrianti mereka semua adalah karyawan salon. Karena bupati terburu waktu, sedangkan untuk creambath butuh waktu lama karena harus pijat tangan juga, maka dua orang itu diperintahkan untuk memijat agar cepat selesai.&nbsp;</p><br /> <p></p><br /> <p>&ldquo;Biasanya kan ini satu orang kerja, tapi persingkat waktu tiga orang, ada yang creambath, pijat tangan,&rdquo; paparnya.</p><br /> <p></p><br /> <p>Dia pun mengakui kesalahan karyawannya yang memegang bahkan mengenakan kalung emas milik bupati.&nbsp;</p><br /> <p></p><br /> <p>Parahnya lagi, karyawati bernama Lisda itu memperlihatkan emas itu kemudian difoto. Dia juga mengakui kesalahannya mengambil foto tanpa seizin atau sepengetahuan bupati.&nbsp;</p><br /> <p></p><br /> <p>&ldquo;Di situ kesalahannya ya, kami tidak sampai di situ pikirannya. Orang di-creambath kan memang harus lepas aksesoris, beliau taruh di atas meja. Mereka ini kan kaget lihat barang begitu, mungkin berpikir kapan lagi mau pegang, tapi salah. Saya sudah marahi mereka,&rdquo; ujar Asrianti.</p><br /> <p></p><br /> <p>Saat bupati sedang melakukan creambath, menurut Asrianti ada juga pelanggan lainnya. Hal ini yang ingin ditegaskannya bahwa salon miliknya apalagi karyawannya tidak seperti yang dipikirkan orang.&nbsp;</p><br /> <p></p><br /> <p>Karena tak hanya laki-laki, pelanggan dari kalangan perempuan pun banyak.</p><br /> <p></p><br /> <p>Abdul Rahman yang juga pemilik salon menambahkan, bahwa saat bupati datang, dia juga sedang berada di salon.&nbsp;</p><br /> <p></p><br /> <p>Postingan foto itu sebagai rasa bangga dari pemilik dan karyawan karena sudah dikunjungi bupati. Namun dia menyayangkan adanya oknum yang memanfaatkan foto itu dengan menyebarkannya disertai keterangan yang menurutnya sangat berbeda.</p><br /> <p></p><br /> <p>&ldquo;Tapi kami dari pihak salon, tidak maksud apa-apa. Kami juga secara terbuka minta maaf kepada keluarga bupati, karena memang ini akibat dari keluguan karyawan sehingga menimbulkan berbagai ekspektasi orang,&rdquo; terang Abdul.</p><br /> <p></p><br /> <p>Foto itu kata Abdul, sudah diklarifikasi ke pihak Polres Mimika dan Polsek Mimika Baru. Kalaupun nantinya ada pihak lain yang kemudian menyebarkannya dan menulis keterangan yang bernada negatif, maka itu bisa berhadapan dengan hukum.&nbsp;</p><br /> <p></p><br /> <p>Sebab, dalam postingan yang sudah dihapus pihak salon hanya menuliskan ungkapan rasa bangga.</p><br /> <p>Salon Erika adalah salah satu salon yang sudah terkenal di Timika.&nbsp;</p><br /> <p></p><br /> <p>Salon ini berada di Jalan Yos Sudarso, tak jauh dari Bank Papua. Salon berada di depan jalan sehingga sangat mudah ditemukan. Di depan salon terdapat sebuah warung tenda.</p><br /> <p></p><br /> <p>Salon ini terdiri dari dua petak yang kemudian dibagi menjadi empat bagian ruangan dengan masing-masing fungsi.&nbsp;</p><br /> <p></p><br /> <p>Semua ruangan saling terhubung satu sama lain melewati sebuah pintu yang selalu terbuka. Di sisi kiri, pada bagian depan merupakan ruangan khusus untuk gunting rambut.&nbsp;</p><br /> <p></p><br /> <p>Kemudian di bagian belakang untuk smoothing dan perawatan rambut lainnya. Dihubungkan dengan sebuah pintu, ruangan itu menjadi akses ke ruangan belakangan sisi kanan.</p><br /> <p></p><br /> <p>Ruangan inilah yang menjadi tempat untuk pelayanan creambath. Tidak ada yang istimewa dari ruangan itu. Terdapat enam meja dilengkapi cermin dan kursi seperti salon pada umumnya.&nbsp;</p><br /> <p></p><br /> <p>Di sana juga ada televisi dan kulkas. Untuk mendinginkan ruangan terdapat dua unit AC dan satu buah kipas angin. Tampak peralatan salon tidak tersusun rapi.</p><br /> <p></p><br /> <p>Ruang creambath ini juga terhubung dengan ruang facial, hanya disekat dengan sebuah dinding, tapi tidak penuh.&nbsp;</p><br /> <p></p><br /> <p>Ruang facial ini yang berbeda, di mana dalam ruangan itu terdapat empat tempat tidur sekaligus. Ruangan itu juga bisa langsung diakses langsung dari depan jalan.&nbsp;</p><br /> <p></p><br /> <p></p><br /> <p>Dari dalam ruangan juga suasana di luar ruangan termasuk Jalan Yos Sudarso nampak jelas, karena berdinding kaca hitam. <strong>(sun/dms/JPG)</strong></p><br /> <p><strong>&nbsp;</strong></p>

Bupati ke Salon, Creambath, Buka Baju, Sambil Dipijitin, Fotonya Heboh

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#eltinus omaleng

Berita Terkini