<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/Gas-LPG-2-Kg-Dery-Ridwansah-4-2.jpg" alt="Pekerja menata tabung LPG 3 Kg subsidi di salah satu agen toko sembako, Manggarai, Jakarta, Senin (11/7/2022)." width="100%">
<figcaption>Pekerja menata tabung LPG 3 Kg subsidi di salah satu agen toko sembako, Manggarai, Jakarta, Senin (11/7/2022).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tahap demi tahap uji coba penyaluran LPG 3 kg agar tepat sasaran sedang dijalankan Pertamina. Warga yang membeli LPG tabung melon itu harus menunjukkan KTP. Uji coba pembelian tersebut berlokasi di pangkalan resmi Pertamina di sejumlah daerah. Di antaranya, Tangerang, Semarang, Batam, dan Mataram.  Penggunaan KTP itu berkaitan dengan data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem (P3KE). Data P3KE tersebut berisi informasi identitas warga yang telah divalidasi dinas kependudukan dan pencatatan sipil serta memiliki status kesejahteraan.  Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga Irto Ginting menjelaskan, data P3KE itu akan diinput ke dalam web based subsiditepat milik Pertamina. Masyarakat tidak perlu men-download aplikasi ataupun menggunakan QR code tertentu untuk membeli LPG 3 kg. Hanya dengan menunjukkan KTP, masyarakat sudah bisa membelinya.  ’’Membeli seperti biasa, cukup menunjukkan KTP-nya. Yang sudah masuk database P3KE bisa lanjut membeli. Bagi yang datanya belum masuk, data yang bersangkutan akan di-update dan langsung bisa membeli seperti biasa,’’ jelas Irto kepada Jawa Pos kemarin (25/12).  Mekanisme tersebut, lanjut Irto, sebetulnya sudah berjalan. Namun, selama ini pencatatannya bersifat manual. Yakni, dibantu dengan logbook di masing-masing pangkalan. Dia berharap proses digitalisasi data pembelian itu bisa cepat rampung. Apalagi dengan uji coba yang sedang berjalan.  ’’Masih melanjutkan uji coba. Kita sedang menyinkronkan data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem (P3KE),’’ ujarnya. Dari uji coba yang sedang berlangsung itu, diketahui rata-rata sebagian besar masyarakat membeli satu hingga empat tabung LPG 3 kg per bulan.  Lebih lanjut, Irto mengungkapkan bahwa kebijakan pembelian LPG 3 kg menggunakan KTP itu mungkin akan diimplementasikan tahun depan. Irto belum bisa memastikan lebih detail waktu kebijakan itu diluncurkan.  ’’Tahun depan akan kita roll out secara bertahap. Kapan implementasi kebijakannya, masih dikoordinasikan dengan regulator terkait,’’ katanya.  Terpisah, anggota Komisi VII DPR RI Abdul Kadir Karding menilai, kebijakan pembelian LPG 3 kg dengan KTP itu wajar jika hal tersebut diperlukan. Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menjelaskan, kebijakan tersebut bertujuan agar pemberian subsidi kepada masyarakat tepat sasaran.  Legislator dapil Jawa Tengah VI tersebut menambahkan, yang paling penting saat ini adalah memastikan bahwa semua bentuk subsidi bisa diterima oleh yang berhak mendapatkannya.

Pemerintah Uji Coba Beli LPG 3 Kg Pakai KTP

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/sosialisasi-lpg-pertamina-minta-ibu-ibu-jangan-jadi-pelakor_m_.jpg" alt="Elpiji subsidi" width="100%">
<figcaption>Elpiji subsidi</figcaption>
</figure>JawaPos.com&nbsp;&ndash; Dukung pemerintah dalam upaya penyaluran LPG tepat sasaran, PT Pertamina (Persero) Marketing Operation Region (MOR) VI Kalimantan laksanakan serangkaian program sosialiasi. Kali ini di hadapan 180 Ibu-ibu peserta seminar &ldquo;Smart Woman&ldquo; yang diselenggarakan oleh Smart FM Balikpapan yang mengusung tema &ldquo;Pelakor Semakin Ngetrend: Bagaimana Wanita Smart Menyikapinya&rdquo;. Kegiatan berlangsung di Ballroom Swiss Bell Hotel Balikpapan, Kamis (08/11) Region Manager Communication &amp; CSR Pertamina Kalimantan Yudi Nugraha menyatakan kegiatan sosialisasi ini sudah menjadi agenda rutin guna semakin menumbuhkan kesadaran masyarakat, khususnya Ibu Rumah Tangga dalam memilih jenis LPG yang tepat.&nbsp; Namun, pemilihan tema Pelakor alias Perebut Laki Orang ini tentu menjadi keunikan tersendiri. Yudi berpendapat Pelakor merupakan fenomena yang cukup meresahkan karena mengambil hal yang bukan menjadi hak nya. Jika disambungkan dengan penggunaan LPG, kenyataan di lapangan pun juga masih menunjukan adanya ibu-ibu kelas menengah bahkan atas yang masih menggunakan LPG subsidi.&nbsp; &ldquo;Sama halnya dengan Pelakor yang mengambil hak rumah tangga orang lain, ibu-ibu mampu yang masih pakai LPG 3 Kg pun telah mengambil hak orang miskin. Hal ini harus diluruskan agar Pelakor Miskin alias Pengambil LPG Hak Orang Miskin dapat beralih ke LPG non subsidi,&rdquo; kata Yudi dalam keterangan resmi. Apalagi sesuai Peraturan Presiden No. 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga LPG 3 Kg telah diatur secara jelas peruntukan produk LPG 3 Kg sebagai barang subsidi yang selayaknya menjadi acuan bagi masyarakat.&nbsp; &ldquo;Sesuai dengan judul acara ini yaitu Seminar Smart Woman, Ibu-ibu jaman now juga harus smart dalam memilih jenis LPG. Jangan sampai dalam kegiatan masak-memasak sehari-hari atau bahkan operasional usaha, ibu-ibu kelas menengah ke atas malah mengambil jatah LPG orang miskin,&rdquo; kata Yudi.&nbsp; Lebih lanjut Yudi menjelaskan berdasarkan Peraturan Presiden tersebut yang juga diperkuat oleh UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil &amp; Menengah dan Peraturan Menteri ESDM No.26 Tahun 2009 tentang penyediaan dan pendistribusian LPG, sudah jelas dinyatakan bahwa hanya masyarakat miskin dan usaha mikro yang berhak menggunakan LPG 3 Kg atau yang juga populer dengan sebutan gas melon. Sayangnya, fakta di lapangan masih menunjukan adanya pengguna LPG yang masih belum menyadari pentingnya memilih produk LPG sesuai peruntukannya.&nbsp; Sebagai contoh di Kota Balikpapan, pada medio 2018 telah dilaksanakan kegiatan sidak bersama dengan Dinas Perdagangan Kota Balikpapan ke lokasi usaha yang berhasil menemukan pengusaha kuliner kelas menengah yang menimbun lebih dari 60 tabung LPG 3 Kg yang seharusnya menghiasi dapur masyarakat miskin ataupun gerobak-gerobak pengusaha mikro.&nbsp; Namun demikian, dengan program komunikasi yang dilaksanakan, penggunaan LPG 3 Kg yang tidak tepat sasaran dapat semakin ditekan. Hal ini ditunjukan oleh angka konsumsi LPG Non Subsidi berbagai ukuran di Provinsi Kalimantan Timur pada bulan Oktober 2018 sejumlah 228.614 tabung atau meningkat 25 persen dari realisasi bulan-bulan sebelumnya.&nbsp; Ditemui pada kesempatan yang sama Station Manager Smart FM Balikpapan Maya Rafina menyatakan diangkatnya Pelakor sebagai tema seminar bukan tanpa alasan. Menurutnya, wanita jaman sekarang adalah wanita yang smart khususnya dalam menghadapi dinamika kehidupan. Dengan menghadirkan Dr. Tutut Handayani, M.Psi sebagai pembicara diharapkan para peserta dapat mengetahui cara menyikapi Fenomena wanita idaman lain dalam rumah tangga atau yang sekarang lebih akrab dengan sebutan Perebut Laki Orang atau Pelakor ini.&nbsp;

Sosialisasi LPG, Pertamina Minta Ibu-Ibu Jangan Jadi 'Pelakor'

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/subsidi-energi-2017-tembus-rp-976-t-lebih-tinggi-dari-target-apbnp_m_179703.jpeg" alt="Elpiji Subsidi" width="100%">
<figcaption>Elpiji Subsidi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kontribusi sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) masih terbilang besar dalam menjaga stabilitas keuangan negara di tahun 2017. Meski pada tahun tersebut realisasi subsidi energi sedikit melebihi target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2017, namun sumbangsih sektor ESDM dalam penerimaan negara tumbuh jauh lebih besar. Berdasarkan catatan awal kinerja tahun 2017 (unaudited), realisasi subsidi energi tercatat sebesar Rp 97,6 triliun. Angka tersebut mencapai 108,7 persen dari target di APBNP 2017 yang sebesar Rp 89,9 triliun. Hal tersebut tidak terlepas kontribusi penambahan subsidi listrik bagi 2,44 juta pelanggan rumah tangga tidak mampu dengan daya 900 VA pada Juli 2017. Sehingga jumlahnya meningkat menjadi 6,54 juta pelanggan. Besaran penyaluran subsidi energi tersebut tentu tidak signifikan dibanding kontribusi pendapatan sektor ESDM. Penerimaan negara dari sektor ESDM meningkat signifikan di 2017 mencapai Rp 178,1 triliun mencakup Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp 129,1 triliun dan Pajak Penghasilan migas sebeaar Rp 49 triliun. "PNBP sektor ESDM sebesar Rp 129,1 triliun dimaksud menyumbang hampir 50 persen dari target PNBP nasional pada APBN-P 2017," kata Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik dan Kerjasam (KLIK), Kementerian ESDM, Agung Pribadi dalam keterangan tertulis, Jumat (6/1). Lanjutnya, besaran angka tersebut didapat dari subsektor minyak dan gas bumi (migas) mencapai Rp 85,64 triliun, mineral dan batubara (minerba) Rp 40,61 triliun, EBTKE Rp 0,91 triliun dan lainnya sekitar Rp 1,89 triliun. Secara agregat tercatat nilai PNBP sektor ESDM tahun ini tumbuh sebesar 61,6 persen dari capaian 2016 sebesar Rp 79,9 triliun. Apabila kita menghitung keuangan negara tahun 2017 khusus sektor ESDM, yaitu membandingkan antara PNBP sektor ESDM dengan subsidi energi maka terdapat surplus sekitar Rp 31,5 triliun. Bahkan, jika perbandingan tersebut antara total PNBP sektor ESDM dan PPh migas dengan subsidi energi maka surpluanya menjadi semakin besar yaitu Rp 80,5 triliun. Melihat capaian tersebut, Menteri ESDM Ignasius Jonan menekankan bahwa sektor ESDM menjadi sektor penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. "Sektor ESDM memegang peranan penting bagi pertumbuhan ekonomi nasional," tandasnya.

Subsidi Energi 2017 Tembus Rp 97,6 T, Lebih Tinggi dari Target APBNP

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/12/ngeri-ini-sanksi-pengusaha-umkm-jika-pakai-gas-melon_m_177031.jpeg" alt="Distribusi Gas Melon" width="100%">
<figcaption>Distribusi Gas Melon</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kutai Timur mengancam akan menutup usaha, jika para pedagang tetap menggunakan tabung elpiji tiga Kilogram atau subsidi. Hal ini merupakan ancaman tegas yang dilayangkan kepada pengusaha yang membangkang aturan. "Karena kami telah melakukan sosialisasi di restoran dan warung makan yang memiliki omset lebih dari Rp 800 ribu perhari. Jika masih menggunakan, maka sanksi penutupan akan kami berlakukan," ujar Kasi Perdagangan Dalam Negeri Disperindag Kutim, Ahmad Dony Evriyadi dikutip Bontang Post (Jawa Pos Grup), Sabtu (23/12). Menurutnya, ada beberapa indikator usaha yang memiliki penghasilan lebih dari Rp 800.000 per hari. Di antaranya, warung makan yang setiap harinya ramai dikunjungi konsumen. Mereka itulah yang menjadi sasaran utama Disperindag. "Untuk itu, bagi mereka yang masuk dalam kategori tersebut diminta untuk tidak bermain-main dengan larangan yang kami tetapkan," jelasnya. Bahkan, pihaknya sudah memberlakukan sanksi tersebut kepada beberapa rumah makan di Sangatta yang terbukti melanggar kesepakatan. Sementara itu, agen maupun pangkalan juga diimbau untuk tidak memberikan pelayanan kepada pegawai, dalam hal ini <a href="https://www.jawapos.com/read/2017/12/22/176907/perpanjang-libur-pns-di-sumsel-terancam-dipecat" target="_blank">PNS</a> yang membeli menggunakan tabung tiga kilogram. "Kalau untuk PNS yang beli kita akan larang agen atau pangkalan memberikan pelayanan. Meskipun memang saat ini ada penambahan stok elpiji," katanya. Dony berharap, dengan adanya tindakan tegas dari pemerintah, dapat menyadarkan masyarakat untuk tidak menggunakan elpiji 3 kilogram jika pihaknya memiliki penghasilan tinggi. "Kami minta kesadaran masyarakat mampu, untuk tidak menggunakan tabung 3 Kg. Karena tabung tersebut hanya untuk warga tidak mampu," tegas Dony. Dia mengimbau apabila ada yang menemukan pelaku usaha makro yang masih menggunakan gas elpiji, diharapkan dapat melaporkan kepada Disperindag. "Jika ada yang masih nakal segera laporkan ke kami. Kami akan tindak tegas mereka," tutupnya. Seperti diketahui, berdasarkan Surat Edaran Bupati Kutai Timur Ismunandar Nomor 541/565/XI/2017 tentang Pengunaan LPG Tabung Ukuran 3 Kg Tepat Sasaran menyatakan, melarang keras PNS dan pegawai BUMD/BUMN menggunakan elpiji subsidi tersebut. Aturan itu dikeluarkan pada 21 November 2017 lalu, menyusul kelangkaan <a href="https://www.jawapos.com/read/2017/12/22/176849/impor-elpiji-naik-2-persen" target="_blank">elpiji</a> 3 kg yang terus menerus terjadi di Kutim. Dalam surat itu dijelaskan, larangan bagi pelaku usaha selain mikro yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50 juta, atau hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300 juta, atau setara omset di atas Rp 800.000 per hari.

Ngeri! Ini Sanksi Pengusaha UMKM Jika Pakai Gas Melon

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/12/strategi-pertamina-cegah-kelangkaan-gas-melon-di-akhir-tahun_m_173402.jpeg" alt="Gas elpiji 3 Kg" width="100%">
<figcaption>Gas elpiji 3 Kg</figcaption>
</figure>JawaPos.com - PT Pertamina (Persero) akan meningkatkan pasokan gas elpiji 3 Kilogram (Kg). Hal itu dilakukan sebagai upaya agar kelangkaan gas jelang akhir tahun tidak terjadi lagi. Saat ini, total stok gas perseroan berada pada kisaran 113.600 metrik ton dengan rata-rata penyaluran harian di level 24.000 metrik ton. Sehingga, rata-rata ketahanan cadangan gas yang dimiliki perseroan mencapai 19 hari. Sementara itu, rata-rata penyaluran gas melon kepada masyarakat mencapai 20.200-20.300 metrik ton per hari. "Seperti Lebaran, akhir tahun ada Natal dan tahun baru, maka kebutuhan elpiji akan meningkat biasanya di akhir tapi ini di awal sudah muncul," ujar Direktur Pemasaran Pertamina, Muchamad Iskandar di Kantor Pusat <a href="https://www.jawapos.com/read/2017/12/08/173400/pertamina-bantah-stok-gas-melon-sengaja-dikurangi" target="_blank">Pertamina</a>, Jakarta, Jumat (8/12). Selain itu, pihaknya juga melakukan stabilisasi kebutuhan gas dengan melakukan operasi pasar di beberapa wilayah. Menurutnya, sebagian wilayah yang sempat mengalami kelangkaan kini perlahan mulai terkendali. "Namun kita masih belum selesai 100 persen di wilayah sekitar Jabodetabek. Ini yang menuju ke pulih, dan kita terus lakukan upaya tidak benar kelangkaan, karena informasi kelangkaan di satu titik begitu kita lakukan operasi pasar, ternyata gak ada respons sama sekali," tuturnya. Iskandar berharap, masyarakat agar tidak perlu resah karena sulit mendapatkan <a href="https://www.jawapos.com/read/2017/12/08/173355/pengakuan-mengejutkan-agen-elpiji-soal-kelangkaan-gas-melon" target="_blank">elpiji 3 kg</a>. Pihaknya berjanji akan secara tanggap dalam menangani permasalahan kelangkaan gas di sejumlah wilayah. "Ini perlu kerja sama semua pihak agar masyarakat tidak resah. Karena masyarakat resah, cukup signifikan tabung-tabung yang kosong di rumah 2-3 tabung diisi semua. Kami sangat open komitmen memenuhi kebutuhan masyarakat secara penuh," tutupnya.

Strategi Pertamina Cegah Kelangkaan Gas Melon di Akhir Tahun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/12/pertamina-bantah-stok-gas-melon-sengaja-dikurangi_m_173400.jpeg" alt="Konferensi pers Pertamina soal kelangkaan gas elpiji" width="100%">
<figcaption>Konferensi pers Pertamina soal kelangkaan gas elpiji</figcaption>
</figure>JawaPos.com - PT Pertamina (Persero) membantah spekulasi yang menyebut jika kelangakaan elpiji 3 kilogram (kg) disebabkan jumlah pasokan kepada konsumen dikurangi. Pertamina mencatat penyaluran dari Juli hingga November mencapai 20.200-20.300 metrik ton per hari. Direktur Pemasaran Pertamina, Muchamad Iskandar mengatakan, kelangkaan yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir ini merupakan siklus tahunan yang sering terjadi. Sebab, menjelang akhir tahun kebutuhan akan elpiji meningkat tajam karena adanya beberapa perayaan dan momen penting. "Berarti tidak benar kalau ada isu pengurangan. Kadang-kadang diplintir ini subsidi dikurangi. Seperti Lebaran, akhir tahun ada Natal dan tahun baru, maka kebutuhan elpiji akan meningkat biasanya di akhir tapi ini di awal sudah muncul," ujarnya di Kantor Pusat Pertamina, Jakarta, Jumat (8/12). Selain itu, dari segi ketersediaan cadangannya, Iskandar menyebut saat ini dalam kondisi aman. Hal itu tercermin dari jumlah ketahanan stok elpiji yang mencapai 15-19 hari. "Sehingga tidak ada rasa khawatir elpiji kurang. Elpiji ini lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat," tuturnya. Lanjutnya, jika ditemukan kelangkaan gas tersebut karena ada kekurangan, maka pihaknya siap melakukan operasi pasar dan menindaklanjuti masalah tersebut. "Kalau ada indikasi kekurangan, ini tetap bisa kita terima dan bisa melakukan aksi tindak lanjut untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar tidak sampai kekurangan," pungkasnya.

Pertamina Bantah Stok Gas Melon Sengaja Dikurangi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/12/agen-elpiji-warung-padang-malah-pakai-gas-melon_m_173377.jpeg" alt="Agen Elpiji" width="100%">
<figcaption>Agen Elpiji</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Agen gas Pertamina menyesalkan adanya Usaha Kecil dan Menengah (UKM) yang masih memakai gas elpiji 3 kg. Padahal, gas tersebut diperuntukkan untuk warga miskin. Karyawan Agen elpiji di Kp. Bedahan, RT 03/02, Pabuaran, Cibinong, Bogor, Parwis mengatakan, Pertamina sudah menyarankan agar para UKM untuk menggunakan elpiji 5,5 kg atau Bright Gas. Namun, para UKM yang mayoritas masih memakai gas melon ini enggan beralih menggunakan elpiji nonsubsidi. "Para UKM ini adalah warung makan, warung padang, pedagang, dan lain-lain. Mereka seharusnya memakai elpiji yang pink karena statusnya bukan warga miskin," katanya, Jumat (8/12). Dia menegaskan kelangkaan terjadi sejak awal Desember ini. Parwis pun mengimbau agar orang kaya juga tidak menggunakan gas elpiji subsidi. "Kami tidak menjualnya dikarenakan subsidi gas melon untuk warga miskin, bukan warga yang memiliki mobil," jelasnya. Untuk menghadapi kelangkaan elpiji ini, tiap warga hanya boleh membeli maksimal dua tabung gas. Lalu, diadakan operasi pasar di tiap-tiap wilayah agar tidak terjadi lonjakan permintaan dari elpiji&nbsp;melon ini. Sebelumnya, gas melon atau subsidi langka di beberapa daerah. Bahkan, ada gas melon yang dijual pengecer di atas Rp 20.000 per tabung karena kelangkaan ini. PT Pertamina (Persero) pun langsung melakukan operasi pasar dengan menggelontorkan 60 persen lebih tinggi dari pasokan normal.

Agen Elpiji: Warung Padang Malah Pakai Gas Melon

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/12/pengakuan-mengejutkan-agen-elpiji-soal-kelangkaan-gas-melon_m_173355.jpeg" alt="Gas elpiji 3 Kg" width="100%">
<figcaption>Gas elpiji 3 Kg</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Saat ini, kelangkaan gas melon masih terjadi di berbagai daerah. Cibinong, Bogor menjadi salah satu wilayah yang mengalami kelangkaan tersebut. Alfalah, salah satu agen elpiji di Cibinong, Bogor mengatakan kelangkaan ini disebabkan penggunanya sendiri. Banyak pengguna elpiji melakukan kecurangan dalam pembelian gas subsidi tersebut. "Tiap keluarga untuk membeli elpiji subsidi hanya maksimal dua tabung. Apabila dalam satu keluarga ada empat orang. Lalu, tiap orang dalam satu keluarga itu membeli <a href="https://www.jawapos.com/read/2017/12/08/173385/usai-operasi-pasar-pertamina-pastikan-pasokan-gas-melon-aman" target="_blank">elpiji</a> ke agen dalam jangka waktu yang berbeda. Jadi satu orang beli dua, dua, dua, dan dua. Jadi delapan kan. Nah itu pinternya warga sini," ujar Petugas Agen Alfalah, RT 01/08 Mulyadi, Jumat (8/12). Dalam menghadapi kenakalan ini, pihak agen tidak mampu berbuat apa-apa. Alasannya, tak ada sanksi tegas dari PT Pertamina (Persero) sebagai distributor elpiji subsidi. "Kita tidak bisa memberi sanksi. Soalnya dari <a href="https://www.jawapos.com/read/2017/12/08/173307/menebak-penyebab-langkanya-gas-melon-di-sejumlah-daerah" target="_blank">Pertamina</a> saja tidak ada sanksi dari kenakalan seperti itu," lanjutnya. Sebelumnya, gas melon atau subsidi langka di beberapa daerah. Bahkan, ada gas melon yang dijual pengecer di atas Rp 20.000 per tabung karena kelangkaan ini. PT Pertamina (Persero) pun langsung melakukan operasi pasar dengan menggelontorkan 60 persen lebih tinggi dari pasokan normal.

Pengakuan Mengejutkan Agen Elpiji soal Kelangkaan Gas Melon

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/12/pns-kota-tangerang-dilarang-pakai-gas-melon_m_172992.jpeg" alt="Gas elpiji 3 kg" width="100%">
<figcaption>Gas elpiji 3 kg</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah Kota Tangerang telah menerbitkan aturan larangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk menggunakan elpiji 3 Kilogram (kg). Aturan tersebut telah dikeluarkan pada 5 Juli 2017. Saat ini, Walikota Tangerang Arief Rachadiono Wismansyah melakukan sosialisasi aturan tersebut ke para PNS. Dia meminta PNS Kota Tangerang untuk tidak menggunakan elpiji subsidi 3 kg dan menggunakan elpiji nonsubsidi seperti Bright Gas. Arief menegaskan elpiji 3 kg adalah produk yang disubsidi oleh negara khusus untuk masyarakat tidak mampu. Untuk itu, kalangan yang mampu seperti PNS yang pendapatannya sudah mencukupi seharusnya tidak menggunakan elpiji 3 kg, melainkan menggunakan elpiji nonsubsidi. "Dengan tidak menggunakan LPG 3 kg, maka kita membantu negara mengurangi beban subsidinya. Subsidinya tentu bisa dialihkan ke hal lain yang lebih bermanfaat seperti pendidikan dan kesehatan untuk masyarakat," ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (6/12). Seperti diketahui, setiap produk yang disubsidi negara selalu memiliki kuota atau batasan jumlah yang seharusnya diterima oleh masyarakat tidak mampu. Maka jika ada penggunaan oleh pihak yang tidak berhak, maka dapat mengurangi jumlah yang seharusnya diterima oleh masyarakat tidak mampu. Menanggapi himbauan Walikota Tangerang tersebut, Pertamina pun menyediakan elpiji nonsubsidi Bright Gas sebagai alternatif bagi masyarakat yang bukan penerima subsidi. Unit Manager Communication &amp; Relations Pertamina Jawa Bagian Barat Dian Hapsari Firasati menyatakan, saat ini Bright Gas sudah tersedia di 28 agen atau distributor wilayah Tangerang, 2.000 pangkalan elpiji 3 kg se-Tangerang Raya dan semua modern outlet&nbsp;seperti Indomaret. Bright Gas 5,5 kg dibandrol seharga Rp 325.000 per tabung untuk pembelian baru dan Rp 65.000 untuk pembelian isi ulang. "Kami telah menyediakan Bright Gas baik ukuran 5,5 Kg sebagai alternatif bagi masyarakat yang seharusnya tidak menggunakan LPG subsidi 3 kg. Dengan ukurannya yang tidak berbeda jauh dengan 3 kg, Bright Gas 5,5 kg cukup ringan dan mudah dibawa. Dengan begitu harapannya masyarakat juga lebih tertarik menggunakan Bright Gas 5,5 kg," kata Dian.

PNS Kota Tangerang Dilarang Pakai Gas Melon

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/12/gas-melon-3-kg-langka-ini-kata-pertamina_m_172610.jpeg" alt="Gas elpiji 3 Kg" width="100%">
<figcaption>Gas elpiji 3 Kg</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Gas elpiji 3 kilogram (Kg) di berbagai daerah mengalami kelangkaan. Bahkan, di Jakarta, kelangkaan gas elpiji terjadi selama satu bulan. Unit Manager Communication &amp; Relations Pertamina Jawa Bagian Barat Dian Hapsari Firasati mengatakan persediaan gas elpiji yang menipis ini disebabkan tingginya permintaan saat libur panjang beberapa waktu lalu. Menurutnya, banyak masyarakat yang memasak lebih banyak saat perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW. "Permintaan saat libur panjang kemarin memang mengalami peningkatan. Sepertinya karena libur panjang, banyak keluarga yang memasak lebih banyak dari biasanya atau karena ada kegiatan peringatan keagamaan," ujar Dian kepada JawaPos.com di Jakarta, Selasa (5/12). Untuk itu, Pertamina bakal melakukan operasi pasar elpiji 3 Kg. Hal ini sebagai upaya menjaga pasokan gas tersebut. Operasi pasar akan dilakukan dalam waktu dua hari ke depan. "Kami berharap masyarakat tidak mampu yang memang target pengguna <a href="https://www.jawapos.com/read/2017/12/05/172701/enggan-disalahkan-pertamina-gas-melon-harusnya-untuk-rakyat-miskin" target="_blank">LPG 3 kg</a> dapat memanfaatkan operasi pasar ini dengan baik," kata Dian. Pertamina mengimbau agar masyarakat tetap tenang dan tidak melakukan pembelian elpiji 3 kg secara berlebihan. Apabila, masyarakat masih menemukan adanya kesulitan dalam menemukan elpiji 3 kg atau adanya harga yang tidak wajar, maka bisa menghubungi Contact Pertamina di nomor 1500000. Sebelumnya, hampir satu bulan, warga Jakarta sulit mendapatkan gas melon ukuran 3 kilogram. Alhasil, akibat <a href="https://www.jawapos.com/read/2017/12/05/172731/atasi-kelangkaan-gas-melon-pertamina-lakukan-operasi-pasar" target="_blank">langkanya gas melon</a> itu, warga menjadi sulit beraktifitas. Winda, 42, salah seorang warga RT 03/01 Kalideres, Jakarta Barat mengeluhkan langkanya penjualan gas 3 kilogram. Sehingga, dia bingung memasak untuk memberikan makan keluarganya. "Sudah cari kesana kemari tapi kosong. Kita bingung mau masak kagak bisa. Sudah mau jalan sebulan," tutur Winda.

Gas Melon 3 Kg Langka, Ini Kata Pertamina

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#elpiji subsidi

Berita Terkini